Pemprov Bali Hadir, Bantu Tiga Krama Bangli Miliki Rumah Layak Huni

Bangli , Bali Kini - Setelah sebelumnya turun ke Kabupaten Buleleng dan Karangasem, program ‘Pemprov Bali Hadir’ melanjutkan kegiatan penyerahan bantuan bagi keluarga kurang mampu di wilayah Kabupaten Bangli, Senin (15/4/2024).

Rombongan pimpinan Perangkat Daerah Pemprov Bali yang dikoordinir langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menyalurkan bantuan kepada tiga keluarga kurang mampu di wilayah Kabupaten Bangli. Bantuan yang disalurkan merupakan aksi "Ngrombo" pegawai Pemerintah Provinsi Bali. Bantuan yang disalurkan oleh Dinas Kesehatan, RS Bali Mandara, RS Mata Bali Mandara, RS Jiwa dan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali ini dialokasikan untuk bedah dan rehab rumah, bantuan pendidikan serta paket sembako.

Penyerahan bantuan diawali di kediaman Pekak Nyoman Sayang yang berlokasi di Banjar Sukawana, Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Untuk sampai di rumah Pekak Sayang, rombongan harus melewati jalan kecil berkelok-kelok terjal, dilanjutkan dengan jalan setapak yang tak bisa dilalui kendaraan. Bersama sang istri dan dua putranya, Pekak Sayang menempati rumah tak layak huni berlantai tanah dengan tiang penyangga miring. Untuk melindungi dari hujan, atap yang sudah bolong sana sini ditutup dengan terpal. Dengan penerangan seadanya, keluarga Pekak Sayang tidur menyatu dengan dapur.

Prihatin dengan kondisi Pekak Sayang, Sekda Dewa Indra menyerahkan bantuan uang tunai untuk membangun rumah dan membeli kelengkapan seperti tempat tidur dan lainnya. Ia berharap, dana itu bisa sepenuhnya dimanfaatkan untuk membangun rumah beserta kelengkapan yang dibutuhkan sehingga nantinya keluarga Pekak Nyoman Sayang bisa menempati kediaman layak huni. Agar tidak habis untuk ongkos pengerjaan, Sekda Dewa Indra menyarankan pola 'ngrombo' atau gotong royong dengan dikoordinir aparat desa beserta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Selain biaya bedah rumah beserta  kelengkapannya, pekak yang memiliki sembilan anak ini juga menerima bantuan sembako berupa beras, minyak goreng dan telur. 

Selanjutnya, di Banjar Kuum, Desa Sukawana, ‘Pemprov Bali Hadir’ menyerahkan bantuan perbaikan rumah kepada keluarga Kadek Ginawan. Kadek Ginawan beserta istri dan dua anaknya menempati rumah tidak layak huni berbahan anyaman bambu beratapkan asbes yang telah berlubang di beberapa bagian. Selain itu, diberikan pula bantuan biaya pendidikan kepada kedua anak Kadek Ginawan serta bantuan sembako.

Program ‘Pemprov Bali Hadir’ mengakhiri kegiatan di kediaman Ni Made Kayun yang berlokasi di Banjar Penaga, Desa Landih. Made Kayun yang telah ditinggal suami menerima bantuan rehab rumah serta bantuan sembako berupa beras dan dana pendidikan untuk putrinya yang masih bersekolah.

Sekda Dewa Made Indra menyampaikan bahwa penyaluran bantuan disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan. Mengingat pondasi rumah Nyoman Kayun dinilai masih kokoh, maka bantuan diarahkan untuk merehab bagian atas bangunan. 

Pada bagian lain, Sekda Dewa Indra kembali menggugah rasa kepedulian seluruh komponen terhadap krama kurang mampu yang membutuhkan uluran tangan. Ia berharap, semua pihak bergandengan tangan untuk menuntaskan persoalan sosial yang masih dihadapi sebagian krama Bali. Aparat desa yang paling tahu kondisi riil di lapangan diharapkan proaktif sehingga seluruh warganya yang kurang mampu masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). “Kalau sudah masuk DTKS, mereka akan rutin menerima bantuan,” sebutnya. Ia juga berharap agar semua pihak mengedepankan semangat bahu-membahu dan mengabaikan ego dalam membantu warga. 

Perbekel Desa Landih I Wayan Suarta menyampaikan terima kasih atas perhatian Pemprov Bali kepada warga di wilayahnya. Ucapan terima kasih juga diutarakan Sekdes Sukawana I Wayan Selamat.[rls]

Sekda Dewa Indra Apresiasi Hasil Rilis BPS terhadap Perkembangan Perekonomian di Bali

Denpasar , Bali Kini – Sekretaris Daerah (Sekda) Dewa Made Indra menghadiri acara pembacaan Berita Resmi Statistik yang dibacakan langsung oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali Endang Retno Sri Subiyandani, bertempat di Kantor BPS Bali, Denpasar pada Senin (1/4).

Dalam kesempatan tersebut, Sekda Dewa Indra mengapresiasi acara pembacaan berita statistik tersebut, karena menyangkut data dan angka tentang perekonomian Bali. “Data yang disampaikan ke kita tentu mempunyai makna penting, karena itu menunjukkan kinerja perekonomian kiat, juga sebagai acuan ekonomi makro dan mikro Provinsi Bali,” jelasnya dalam kesempatan siang tersebut. 

Melalui publikasi data dari pihak BPS ini, bisa dilihat dinamika perekonomian Bali dari bulan ke bulan. “Pasti ada peningkatan, penurunan maupun angka yang tetap. Semua penting untuk referensi Pemerintah Daerah atau instansi lain dalam membuat kebijakan ataupun langkah berikutnya,” imbuhnya.  

Lebih lanjut, mengenai angka ketahanan pangan, birokrat asal desa Pemaron, Buleleng tersebut mengatakan bahwa saat ini indeks Ketahanan Pangan Provinsi Bali masih menjadi terbaik tingkat nasional. “Pangan itu bukan hanya beras, namun juga termasuk bahan pangan lainnya. Jika ada defisit beras bukan ketahanan pangan yang kurang tapi kita lihat faktor penentu, seperti musim, atau petani beralih menanam komoditas lainnya bukan padi,” ujarnya seraya menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat Bali.

Adapun berbagai upaya tersebut, mencakup menjaga luasan lahan sawah hingga terus berinovasi dengan teknologi baru di bidang pertanian. “Salah satunya dengan pengenalan benih padi Nutri Zinc kepada petani. Nutri Zinc bisa menambah hasil panen padi, yang jika menggunakan benih padi biasa hasilnya sekitar 7,5 ton per hektar namun dengan Nutri Zinc bisa menjadi 10 hingga 11 ton per hektar. Tentu kita masih melakukan berbagai pendekatan kepada petani agar menggunakan benih tersebut,” bebernya.

Menanggapi pertanyaan terkait impor beras, ia pun mengatakan itu merupakan kebijakan nasional oleh Pemerintah Pusat yang bertujuan untuk menjaga ketersediaan pangan nasional. Dan Bali tentu mendapat jatah dari program pemerintah tersebut. “Saat ini harga beras sudah turun, kecuali harga beras premium, karena pemerintah sudah menetapkan harga eceran beras premium,” tutupnya.

Kepala BPS Provinsi Bali Endang Retno Sri Subiyandani menyampaikan Berita Resmi Statistik per 1 April 2024 dalam enam bagian, yakni Perkembangan Inflasi Provinsi Bali Maret 2024, Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Maret 2024, Perkembangan Ekspor dan Impor Februari 2024, Perkembangan Transportasi Udara Februari 2024, Perkembangan Pariwisata Februari 2024, dan Luas Panen dan Produksi Padi 2023 (Angka Tetap).

Untuk inflasi di Bali terjadi kenaikan sebesar 3,67% inflasi dari Maret 2023 hingga Maret 2024, yang sampai saat ini komoditi makanan masih menjadi penyumbang terbesar inflasi. Sementara Nilai Tukar Petani Provinsi Bali mengalami penurunan 0,43%, namun berbanding dengan perkembangan Nilai Tukar Usaha Pertanian yang naik sebesar 0,68%.

Ekspor Barang Provinsi Bali mengalami penurunan sebesar 0,28% dari Maret 2023 hingga Maret 2024, dengan angka mencapai US$ 49,46 juta. Hal itu berbanding terbalik dengan kenaikan impor Barang Provinsi Bali yang mengalami kenaikan sebesar 138,37% dari Maret 2023 terhadap Maret 2024 dengan total nilai US$ 19,75 juta.

Untuk jumlah kunjungan wisman ke Bali mengalami kenaikan dari bulan Februari 2023 hingga Februari 2024 sebesar 40,58%. Hingga saat ini wisatawan Australia masih menjadi wisatawan mancanegara dengan jumlah kunjungan terbanyak.[rt/4]

Pj. Gubernur Bali Apresiasi Dukungan Semua Pihak Sukseskan Pelaksanaan Karya IBTK Pura Agung Besakih

KARANGASEM , Bali Kini - Pj. Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya didampingi Ny. drg. Ida Mahendra Jaya melaksanakan persembahyangan Puncak Karya Ida Bhatara Turun Kabeh (IBTK) di Pura Penataran Agung Besakih, Rendang, Karangasem, Minggu (Redite Kliwon Pujut), 24 Maret 2024

Seusai melaksanakan  persembahyangan dan mengikuti serangkaian upacara puncak IBTK 2024, Pj. Gubernur Bali menyampaikan apresiasi atas dukungan, kerjasama semua pihak dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten/ kota dalam mempersiapkan pelaksanaan upacara yang digelar setiap tahunnya pada Purnama Kadasa. Pj. Gubernur berharap dengan sinergitas dan kerjasama seluruh komponen masyarakat, upacara IBTK Pura Agung Besakih Tahun 2024 akan berjalan lancar. 

“Terima kasih kepada panitia karya dan semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya upacara ini, saya sangat mengapresiasi dan semoga upacara yang kita laksanakan labda karya,” imbuhnya. 

Pj. Gubernur Bali yang turut didampingi oleh Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra beserta Ny. Widiasmini Indra dan seluruh pimpinan Perangkat Daerah di lingkup Pemprov Bali menghaturkan sembah bakti persembahyangan yang dipuput oleh 11 sulinggih diantaranya Ida Pedanda Gd Karang Putra Keniten, Ida Pedanda Suwabawa Karang Adnyana, Ida Sri Bhagawan Putra Natha Nawa Wangsa Pemayun, Ida Jro Dukuh Ulaka Darna dan Sire Mpu Pandya Dharma Putra. 

Seusai melaksanakan persembahyangan bersama, rangkaian karya IBTK Pura Agung Besakih dilanjutkan dengan nedunang Ida Bhatara kapaselang mepurwa daksina dan dilanjutkan dengan prosesi upakara paselang. Setelah itu dilanjutkan kembali dengan muspayang upakara paselang dan setelah itu Ida Bhatara mewali ke Pesamuan Agung. 

Turut hadir dalam kesempatan kali ini Raja Puri Agung Klungkung Ida Dalem Semara Putra, Ketua DPRD Provinsi Bali Nyoman Adi Wiryatama, Wakil Gubernur Bali Periode 2018-2023 Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, Bupati/Walikota se-Bali, jajaran Kementerian Agama Provinsi Bali serta para pejabat di lingkungan Pemprov Bali dan Pemkab Karangasem. 

Seusai melaksanakan persembahyangan  karya IBTK Pura Agung Besakih, Pj. Gubernur Bali  beserta rombongan menghadiri Upacara Pepada Agung dan melaksanakan persembahyangan Puncak  Karya Ngusaba Kadasa, bertempat di Pura Ulun Danu Batur, Kintamani Bangli, yang akan berlangsung hingga tanggal 5 April mendatang.[rl/r5]

Dukung Puteri Bali, Ny drg Ida Mahendra Jaya Turut Nobar Grand Final Puteri Indonesia 2024

DENPASAR , Bali Kini  - Penjabat (Pj) Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Ny drg. Ida Mahendra Jaya, mengikuti acara nonton bareng (nobar) Grand Final Pemilihan Puteri Indonesia 2024 dari Gedung Kertha Sabha, Denpasar pada Jumat (9/3) malam. 

Ny drg Ida Mahendra Jaya, bersama jajaran Dekranasda Provinsi Bali serta License Holder Puteri Indonesia Bali 2024 mengadakan nobar untuk mendukung Ketut Permata Juliastrid Sari sebagai Puteri Indonesia Bali 2024 yang turut serta di ajang tersebut.

Menurut Ny Ida Mahendra Jaya, Permata sebagai perwakilan Bali sudah sangat meyakinkan untuk bersaing memperebutkan gelar Puteri Indonesia. "Saya lihat, dari 4 finalis di Top 4 jawaban Tata (Permata,red) sangat bagus. Cara berbicara, pembawaan menarik dan 'menjual'. Mudah mudahan bisa jadi yang terbaik," harapnya. 

Tak sia-sia, Permata yang berasal dari Sanur, Denpasar tersebut secara meyakinkan lolos ke 16 besar, lalu enam besar dan akhirnya melaju ke babak top 4. Permata bersaing dengan wakil Jawa Barat Harastha Haifa Zahra, wakil D.I. Yogyakarta Sophie Kirana dan wakil Jawa Timur Melati Tedja. 

Pada babak top 6, Permata dengan lugas menjelaskan dalam bahasa Inggris makna wanita modern di Indonesia yang ditanyakan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. "Wanita modern adalah seseorang yang menghargai karier dan pendidikan mereka. Adalah wanita yang memiliki pekerjaan bergengsi. Tapi bagiku, wanita modern tidak harus seseorang yang memiliki pekerjaan bergengsi. Wanita modern adalah wanita yang tahu dirinya didengar untuk suatu tujuan atau sesuatu. Meskipun mereka belum sampai di situ, wanita modern adalah yang nyaman dengan dirinya sendiri," kata gadis yang akrab disapa Tata ini. 

Di babak Top 4 pun dalam babak tanya-jawab dengan Ketua Dewan Pembina Yayasan Puteri Indonesia (YPI) Putri Kuswisnu Wardani, Tata cukup meyakinkan menjawab pertanyaan bagaimana peran perempuan dalam pembangunan bangsa. "Peran perempuan dalam mempercepat pembangunan bangsa tentu sangat penting dan dibutuhkan bahu-membahu antara pria dan wanita," jawab Tata sambil mencontohkan sepak terjang Menlu RI Retno Marsudi dengan kiprahnya selama ini di pemerintahan. 

Sayangnya, dalam penilaian akhir dewan juri Tata harus puas berada di posisi runner-up sekaligus menyandang gelar Sebagai Puteri Indonesia Pariwisata 2024. Di akhir acara, Puteri Indonesia 2023 Farhana Nariswari memahkotai Harashta Haifa dari Jawa Barat sebagai penerusnya sebagai Puteri Indonesia 2024.

Ajang yang merupakan edisi ke-27 dari kontes kecantikan Puteri Indonesia yang diselenggarakan pada 8 Maret 2024 di Plenary Hall, Jakarta Convention Center di Jakarta, Indonesia.[rls/r5]

Sekda Dewa Indra Harap Sosialisasi “Tourist Levy” Bisa Menyempurnakan Penerapan Pungutan Wisatawan di Bali

Laporan : Tim Liputan 

Denpasar, Bali Kini  – Guna mengevaluasi penerapan Pungutan Wisatawan Asing (PWA) atau Tourist Levy yang sudah berlangsung selama satu minggu ini, Pemprov Bali melalui Dinas Pariwisata Provinsi Bali pun menggelar Sosialisasi Pelaksanaan Pungutan Bagi Wisatawan Asing di Provinsi Bali, bertempat di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, pada Kamis (22/2). 

Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra dalam kesempatan wawancara mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mendapat masukan, kritik dan saran tentang sistem pemungutan Tourist Levy. Ia menyadari bahwa penerapan PWA ini pasti belum sempurna, karena hal ini masih terbilang baru. “Untuk itu dengan kerendahan hati, seperti yang sudah kami sampaikan saat sosialisasi di awal, pasti akan ada masukan, dan ternyata benar. Maka kami berkomitmen untuk terus menyempurnakan sistem ini,” ujarnya seraya berkata bahwa minggu depan akan diadakan evaluasi lagi. 

Foto : Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra 

Lebih lanjut ia pun mengatakan jika pada tanggal 24 Februari mendatang akan ada kapal pesiar pertama yang sandar di Bali sejak penerapan sistem PWA ini. Untuk masalah pemungutan di kapal pesiar, birokrat asal Pemaron itu pun mengatakan akan bekerja sama dengan agen kapal, agar bisa dipungut langsung di atas kapal. “Jadi wisatawan pas turun langsung menuju destinasi wisata,” imbuhnya.

Mengenai endpoint, Sekda Dewa Indra menegaskan tugas mereka bukan memungut Tourist Levy. Mereka hanya bertugas untuk mengedukasi wisatawan membayar PWA serta bagaimana tata cara pembayarannya. “Wisatawan tetap membayar menggunakan aplikasi Love Bali, serta meyakinkan para wisatawan jika aplikasi ini sangat aman dan tidak akan disalahgunakan,” tutupnya.

Sebelumnya saat memberi sambutan Sekda Dewa Indra yang mewakili Pj. Gubernur Bali S.M. Mahendra Jaya berharap Para Duta Besar hingga Konsul Jenderal negara sahabat yang ada di Indonesia bisa memberikan masukan yang komprehensif tentang sistem pemungutan PWA ini. Ia pun mengakui berbagai masukan sangat diperlukan, sehingga ke depan sistem pemungutan ini bsia berjalan lebih baik lagi.

Direktur Konsuler Kementerian Luar Negeri RI Simon D.I. Soekarno mengatakan bahwa pihaknya tetap mendukung program ini serta terus menyebarluaskan ke negara-negara sahabat. Adapun beberapa kriteria yang mendapatkan pengecualian atau exemption bagi warga asing untuk PWA ini seperti pemegang visa diplomatik, pemegang KITAS dan KITAP, pemegang visa reunifikasi keluarga, visa pelajar, hingga golden visa. “Agar dapat exemption, mereka harus mengajukan lima hari sebelum tiba di Bali melalui sistem Love Bali,” imbuhnya.

Ia juga berharap, agar peserta yang hadir pada pertemuan tersebut untuk menggunakan kesempatan yang telah disediakan oleh Pemprov Bali pada siang ini untuk bertanya atau memberikan kritikan tentang Tourist Levy. 

Simon juga meyakinkan bahwa penerapan PWA ini tidak berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan asing ke Bali. “Saya mendapat info kemarin teman saya susah mendapat tiket pesawat  ke Bali karena penerbangan penuh. Jadi pungutan ini tidak akan mengurangi keinginan wisatawan berkunjung ke Bali,” tutupnya.

Pertemuan yang digelar secara daring dan luring ini melibatkan perwakilan negara sahabat dan organisasi internasional.[r4]

Sekda Dewa Indra Minta TPID Antisipasi Potensi Kenaikan Angka Inflasi Jelang Hari Raya Beruntun

TABANAN , Bali Kini - Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra meminta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan Kabupaten/Kota mengantisipasi kemungkinan naiknya angka inflasi menjelang hari raya beruntun mulai dari Galungan, Kuningan, Nyepi yang kemudian diikuti dengan datangnya bulan ramadhan. Penekanan tersebut diutarakannya saat membuka Rapat Koordinasi TPID dan Penyusunan One Page Summary dalam rangka TPID Award 2024 di Ballroom HOMM Saranam Baturiti Tabanan, Jumat (16/2/2024).

Lebih jauh Sekda Dewa Indra mengungkap, rangkaian hari raya biasanya diikuti meningkatnya kebutuhan masyarakat. "Akhir Februari ada Galungan, kemudian awal Maret ada Kuningan yang dirangkai dengan Nyepi. Setelah itu, lanjut datangnya bulan ramadhan," urainya. Diimbuhkan olehnya,  berdasarkan pengalaman yang sudah lewat, rangkaian hari raya cenderung diikuti meningkatnya  kebutuhan. "Oleh sebab itu, kita harus bisa pastikan ketersediaan suplai agar tak terjadi inflasi. Ini merupakan tanggung jawab semua," cetusnya.

Dewa Indra meyakini jajaran TPID mampu menyikapinya dengan melakukan langkah antisipasi yang dibutuhkan. Selama ini, Dewa Indra menambahkan, Bali beberapa kali menghadapi situasi yang memicu inflasi. "Dan sejauh ini kita mampu mengendalikan angka inflasi pada rentang yang aman sehingga lonjakan harga tak terkendali dapat dicegah," tambahnya.

Terkait antisipasi hari raya beruntun, birokrat kelahiran Singaraja ini mengajak jajaran TPID melakukan pengawasan intensif pada ketersediaan kebutuhan seperti daging dan bahan makanan lainnya. Selain itu, ia juga menaruh perhatian terhadap naiknya harga beras. "Untuk menekan laju kenaikan harga beras di pasaran, kami terus melakukan koordinasi dengan Bulog," imbuhnya. 

Masih dalam arahannya, Sekda Dewa Indra kembali mengingatkan TPID untuk memedomani prinsip 4K yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif. Lebih dari itu, ia mendorong penguatan koordinasi dan kerjasama lintas kabupaten/kota. "Pola ini sudah kita bangun dan saya harap terus dioptimalkan. Semua kabupaten jaga kestabilan produksi sesuai potensi masing-masing," harapnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali R. Erwin Soeriadimadja dalam paparannya mengapresiasi keberhasilan jajaran TPID seluruh Bali dalam pengendalian  angka inflasi yang terakhir tercatat 2,6 persen. Menurutnya, capaian ini adalah buah kerja keras jajaran TPID provinsi dan kabupaten/kota yang telah melakukan langkah tepat dalam pengendalian inflasi. Pada bagian lain, ia juga menyinggung keunikan Bali sebagai daerah tujuan pariwisata. "Suplai untuk Bali bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya, tapi juga untuk wisatawan yang berkunjung. Karena itu, Bali bukan hanya menjadi daerah penghasil tapi juga tergantung pada daerah lain," bebernya.

Rakor TPID menghadirkan sejumlah pembicara yaitu Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Lampung Prof. Dr. Ir. Bustanul Arifin, M. Sc dan Analis Kebijakan Ahli Muda Kemenko Perekonomian RI Sri Purwanti. Prof. Bustanul dalam paparannya memberikan langkah-langkah dalam menjaga ketersediaan suplai bahan kebutuhan pokok.[prov/rl]

Pemerintah Provinsi Bali Dukung Pengembangan Ekosistem Kedirgantaraan di Bali

DENPASAR , Bali Kini - Pemerintah Provinsi Bali menyambut baik inisiatif Kementerian PPN/Bappenas dan PT. Dirgantara Indonesia untuk mengembangkan industri kedirgantaraan dengan memanfaatkan Bandar Udara Letkol Wisnu melalui Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Hal tersebut disampaikan oleh Penjabat Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya saat menghadiri penandatanganan kesepakatan bersama antara Kementerian PPN/Bappenas, Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Buleleng dan PT. Dirgantara Indonesia terkait pengembangan ekosistem industri kedirgantaraan di Provinsi Bali dalam rangka mendukung Transformasi Ekonomi Kerthi Bali bertempat di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali pada Jumat (16/02) siang.

Ia menyampaikan bahwa pengembangan ekosistem kedirgantaraan di Bali akan memberikan dampak yang sangat baik bagi pengembangan perekonomian Bali khususnya di Kawasan Bali Utara. “Transformasi ini akan membuka peluang lapangan kerja di industri kedirgantaraan untuk masyarakat lokal serta pemanfaatan dan pengembangan sumber daya lainnya karena aktivitas Bandara Letkol Wisnu menjadi jauh lebih besar dan melibatkan banyak pihak,” kata Mahendra.

 

Pengembangan Bandar Udara Letkol Wisnu merupakan First Milestone bagi pengembangan kedirgantaraan di Provinsi Bali. Selain mengembangkan SDM kedirgantaraan nantinya juga akan dikembangkan Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) serta pengembangan wisata bahari dan konektivitas antar pulau.

Seperti diketahui saat salah satu persoalan utama pembangunan Bali adalah terkait pemerataan. Kepariwisataan Bali hanya terpusat di Bali Selatan yang mengakibatkan kesenjangan perekonomian antara Bali Utara dan Bali Selatan. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Bali terus berupaya mendorong peningkatan pembangunan di Wilayah Bali Utara, Bali Timur dan Bali Barat dengan menggali dan memanfaatkan potensi yang tersedia di wilayah tersebut. Sehingga pengembangan ekosistem kedirgantaraan di Bandara Letkol Wisnu diharapkan dapat menjadi pengungkit aktivitas ekonomi dan bisnis di Bali Bagian Utara.

Sementara Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa Kementerian PPN/Bappenas telah meluncurkan Master Plan pengembangan sistem industri kedirgantaraan Indonesia Tahun 2023-2045 dengan visi membangun industri kedirgantaraan yang tangguh dan berdaya saing menuju Indonesia Emas Tahun 2045. Ia menjelaskan bahwa pengembangan kedirgantaraan Indonesia saat ini tidak hanya pada industri kedirgantaraannya saja namun juga ekosistem industri kedirgantaraan lainnya antara lain pendidikan dan pelatihan, riset, kerekayasaan dan rancang bangun, tata kelola kelembagaan dan regulasi serta infrastruktur kedirgantaraan.[rls] 

Belum Berlaku, Usulan Voucher Tourism Levy Akan Dibahas Lebih Lanjut Dengan Pelaku Pariwisata

DENPASAR , Bali Kini - Usulan Penjabat Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya untuk memberikan voucher potongan harga pada destinasi wisata bagi wisman yang telah melakukan pembayaran pungutan wisatawan asing (Tourism Levy) pada pertemuan di Kantor Gubernur bali, Selasa (6/2) lalu dibenarkan oleh Kepala Dinas Pariwisata, Tjok Bagus Pemayun. Namun, Ia menegaskan perlu waktu, mekanisme serta pembahasan lebih lanjut khususnya dengan pelaku pariwisata untuk mewujudkan hal tersebut. Demikian disampaikan birokrat asal Gianyar, Sabtu (10/2).

Hal ini menanggapi beredarnya pemberitaan mengenai voucher potongan harga yang melakukan pembayaran pungutan wisatawan asing. Pemayun memastikan bahwa untuk saat ini belum ada pemberian voucher tersebut karena memang baru sekali usulan tersebut dimunculkan.

“Seperti yang disampaikan Bapak Pj. Gubernur, usulan ini untuk merangsang antusiasme dan minat wisman untuk membayarkan Tourism Levy. Namun masih perlu dibahas dan dimatangkan lagi bagaimana baiknya dapat dilakukan. Tentunya dengan melibatkan pelaku pariwisata yang mengelola destinasi wisata,” kata Pemayun.

Sebelumnya Pj. Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya saat menghadiri rapat terkait Pungutan Bagi Wisatawan Asing bersama dengan Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, Badan Pendapatan Provinsi Bali dan Biro Hukum Setda Provinsi Bali pada Selasa (6/2) lalu di Ruang Rapat Kantor Gubernur Bali berharap kedepannya Tourism Levy dapat dikerjasamakan dengan destinasi-destinasi wisata yang ada di Bali berupa voucher potongan harga bagi wisman yang telah melakukan pembayaran Tourism Levy. Menurutnya hal ini dapat merangsang antusiasme dan minat wisman untuk membayarkan Tourism Levy. Karena disamping mereka memiliki andil dalam upaya pelestarian budaya dan alam Bali, mereka pun mendapatkan manfaat langsung berupa voucher potongan harga pada destinasi-destinasi unggulan di Bali. Begitu pun dengan destinasi wisata baik destinasi wisata alam, budaya maupun buatan yang bekerjasama dengan Tourism Levy akan mendapatkan keuntungan karena dapat mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan khususnya wisman pada destinasi tersebut. Ia menilai hal ini dapat menjadi simbiosis mutualisme yang baik antara pemerintah daerah dengan industri pariwisata Bali.

Namun tentu dalam pelaksanaannya diperlukan waktu dan mekanisme lebih lanjut antara Pemerintah Provinsi Bali dengan industri-industri Pariwisata di Bali. Perlu dikoordinasikan bersama bagaimana mekanisme agar kebijakan ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi kepariwisataan Bali, bagi industri dan masyarakat Bali. Disamping itu, yang terpenting adalah bagaimana agar wisatawan dapat membayarkan Tourism Levy tanpa merasa terbebani. Oleh sebab itu, Mahendra Jaya selalu menegaskan untuk terus mensosialisasikan tujuan diberlakukan pungutan bagi wisatawan asing tersebut.[r3]

Dinkes Bali Gelar Simulasi Lapangan Pusat Kendali Krisis Kesehatan

Denpasar , Bali Kini  - Dinas Kesehatan Provinsi Bali didukung Australian Indonesia Health Security Partnership (AIHSP) dan bekerjasama 

dengan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM menggelar Field Training Exercise (FTX) Pusat Kendali Krisis Kesehatan/Health Emergency Operation Center (HEOC). Hasil simulasi ini nantinya akan menjadi kelengkapan Dokumen Pedoman HEOC. 

FTX HEOC digelar selama dua hari, 6 hingga 7 Februari 2024 mengambil tempat di dua lokasi yaitu Aula Hotel Inna Heritage Bali

dan Halaman Kantor Dinkes Bali. Pada hari pertama, Selasa (6/2), seluruh peserta menerima pembekalan materi dari OPD terkait. BPBD Bali membawakan materi kebijakan penanggulangan bencana di daerah. Peserta juga mendapat materi tentang sinergi pentahelix dalam penanganan bencana, kebijakan penanganan krisis kesehatan akibat wabah flu burung serta  kebijakan dan pedoman HEOC di 

Provinsi Bali.

Kadis Kesehatan Provinsi Bali dr. I Nyoman Gede Anom dalam sambutannya saat membuka kegiatan FTX HEOC menyampaikan bahwa pedoman ini dirancang untuk memberikan panduan komprehensif bagi organisasi untuk pembentukan klaster kesehatan dan HEOC penanggulangan krisis kesehatan pada masa pra krisis, tanggap darurat dan pasca krisis. Kadiskes menyadari, penyusunan pedoman HEOC ini tidak mungkin terwujud tanpa dukungan dan kontribusi berbagai pihak, utamanya AIHSP) serta Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM. Mengakhiri sambutannya, dr. Gede Anom berharap pedoman HEOC ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat nyata dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. "Pedoman ini mencakup beragam aspek, mulai dari struktur organisasi, tata laksana, pelaporan dan evaluasi pada siklus penanggulangan bencana,” ujarnya.

Pengendali utama simulasi FTX HEOC Gde Yulian Yogadhita menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan menguji secara spesifik komponen/ fungsi dengan menilai proses pengambilan keputusan, koordinasi dan komunikasi, serta 

kesiapan sumber daya dengan melihat operasionalisasi pedoman HEOC serta menguji kelengkapannya. Oleh sebab itu, ia sangat berharap dukungan dari lintas sektoral yang terlibat dalam kegiatan simulasi. 

Kegiatan simulasi yang dipantau evaluator dari Kemenkes RI, AIHSP dan akademisi ini berjalan lancar. Para peserta memainkan peran sesuai dengan tugas pokok masing-masing.[rls]

Sekda Dewa Indra Apresiasi Langkah Intelektual Pelaku Usaha Spa Sikapi Pemberlakuan UU HKP3D

GIANYAR , Bali Kini - Sekretaris Daerah Provinsi Bali mengapresiasi dan mendukung langkah intelektual yang ditempuh pelaku usaha Spa & Wellness dalam menyikapi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKP3D). Langkah intelektual yang dimaksudnya itu adalah pelaksanaan seminar nasional yang mengusung tema “Implementasi Undang-Undang No 1 Tahun 2022 Dampak bagi Pelaku Usaha Spa” di The Royal Pita Maha Ubud, Rabu (31/1/2024).

Lebih jauh Sekda Dewa Indra menambahkan, dalam polemik yang mengemuka terkait pemberlakuan UU HKP3D, Pemprov Bali mengambil posisi mencermati dan membaca aspirasi serta wacana yang berkembang di ruang publik. “Mencermati wacana yang berkembang, kami merumuskan dua isu. Pertama, penempatan Spa pada kelompok jasa hiburan tertentu yang dinilai tidak tepat dengan segenap argumen dan historisnya. Isu kedua adalah pengenaan tarif pajak terlalu tinggi yaitu pada kisaran 40 % - 75 %,” urainya.

Menyikapi dua hal tersebut, Pemprov Bali dan industri pariwisata menempuh jalan yang berbeda sesuai dengan ranah masing-masing. Sesuai dengan ranah yang bisa ditempuh, Pemprov Bali telah melakukan langkah strategis yaitu melalui pertemuan bersama dengan pemerintah kabupaten/kota yang melibatkan stakeholder pariwisata pada Jumat (26/1/2024). “Kami duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan dalam koridor dan jalur regulasi. Kami melihat ada ruang dalam UU tersebut yang mengakomodir aspirasi daerah yaitu pasal 101. Selain itu juga ada PP 35 Tahun 2023,” terangnya. Berdasarkan regulasi tersebut, seluruh pemerintah kabupaten/kota yang hadir pada pertemuan sepakat untuk tidak memberlakukan pengenaan pajak 40% – 75% persen. “Pemerintah kabupaten/kota bersepakat untuk menggunakan instrumen kebijakan pemberian insentif fiskal. Mengenai besarannya, kita berikan kesempatan kepada kabupaten/kota untuk mengaturnya. Ini sesuai dengan semangat otonomi daerah,” ujarnya. 

Sejalan dengan upaya yang ditempuh pemerintah, Sekda Dewa Indra menghormati langkah yang ditempuh oleh pelaku usaha yaitu melalui jalur hukum yaitu mengajukan judicial review dan langkah intelektual dengan membahas polemik pada forum seminar. “Seminar ini merupakan jalur intelektual. Silahkan mengemukakan fakta sesuai dengan penalaran masing-masing. Rundingkan hal-hal yang dapat menguatkan upaya judicial review. Ini merupakan jalan terhormat yang patut diapresiasi,” paparnya. Mengakhiri arahannya, Sekda Dewa Indra berharap perjuangan ini menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kemajuan usaha Spa yang sangat mendukung sektor pariwisata. 

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Sandiaga Salahuddin Uno sebagai pembicara kunci dalam kegiatan tersebut memastikan bahwa pemerintah hadir untuk mendengar dan merespon tuntutan dan harapan para pelaku usaha Spa. Menurutnya, sejumlah kementerian terkait telah turun tangan menyikapi polemik ini. Disebutkan olehnya, implementasi UU HKP3D menjadi polemik karena Spa masuk kelompok jasa hiburan tertentu yang kemudian dikenakan pajak 40% - 75%. Padahal mengacu pada Permenparekraf Nomor 4 Tahun 2021, Spa masuk kategori wellness tourism. Masih menurut Sandiaga Uno, Kemenkes RI juga memasukkan Spa dalam kategori industri kesehatan. Ia berharap pelaku usaha Spa jangan khawatir karena pemerintah sudah mengambil langkah dalam menyikapi polemik ini. “Bapak Presiden juga telah mengeluarkan edaran agar pengenaan pajak jangan membebani industri pariwisata yang baru pulih,” cetusnya.

Sementara itu, Ketua PHRI BPD Provinsi Bali Prof. Tjok Oka Sukawati dalam paparannya menyinggung tentang cikal bakal berkembangnya usaha Spa & Wellness di Pulau Dewata yang tak bisa dipisahkan dari keberadaan Hotel The Royal Pitamaha Ubud. Di tengah makin berkembangnya usaha Spa, tiba-tiba sektor yang lekat dengan pariwisata ini dikejutkan dengan pemberlakuan UU HKP3D. Padahal menurutnya, dalam UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata, Spa tidak masuk kategori hiburan. “Spa masuk kategori usaha perawatan, tak ada satu kata pun yang menyebut hiburan. Untuk pengurusan izin, kode untuk Spa adalah jasa kesehatan dan perawatan modern holistik,” sebutnya. Lebih dari itu, fakta empiris menunjukkan kalau makin banyak lembaga pendidikan yang menawarkan program Spa. “Ini menandakan kalau Spa jauh dari kategori hiburan,” tandasnya. Oleh karena itu, ia sangat berharap langkah judicial review yang ditempuh pelaku usaha Spa segera membuahkan hasil. Pada bagian lain, pria yang akrab disapa Cok Ace ini menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat dan daerah yang merespon aspirasi pelaku usaha Spa.

Seminar yang berlangsung sehari ini juga menghadirkan pembicara lainnya yaitu Guru Besar UNUD Prof. Dr. Putu Gde Patra Sumertayasa dan Kepala Divisi Spa & Wellness Mustika Ratu Dian V Soeryomurti. Seminar yang digelar secara hybrid melibatkan pelaku usaha Spa & Wellness dari Bali, Yogyakarta, Lombok dan sejumlah daerah. Hasil seminar ini akan menjadi bagian dari penguatan proses judicial review yang tengah ditempuh pelaku usaha Spa & Wellness.[rls/r4]