Gubernur Koster Tekankan Penguatan Integritas dan Budaya Antikorupsi Bagi ASN Pemprov Bali

Laporan Reporter: Tim Lpt 

DENPASAR , Bali Kini – Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan pentingnya memperkuat integritas, budaya antikorupsi, dan kesadaran akan gratifikasi di seluruh lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Bali.

 Hal tersebut disampaikan dalam acara Sosialisasi Penguatan Integritas, Budaya Antikorupsi dan Gratifikasi bagi ASN Pemprov Bali dan Forum Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) Provinsi Bali yang berlangsung di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, pada Senin (4/11).

Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh sekitar 300 orang peserta yang terdiri dari pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemprov Bali, serta anggota Forum Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) Provinsi Bali. 

Hadir pula Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, para kepala perangkat daerah, serta tim pemberdayaan penyuluh antikorupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia yang dipimpin oleh Plh. Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK RI, Bapak Sugiarto.

Dalam sambutannya, Gubernur Koster menyampaikan bahwa  kegiatan ini memiliki arti penting dalam memperkuat sistem dan budaya antikorupsi di pemerintahan daerah. Ia menegaskan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang tidak hanya menghambat pembangunan, tetapi juga merusak moral dan tatanan budaya bangsa.

“Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan. Karena itu, strategi pemberantasannya juga harus luar biasa. Tidak cukup hanya dengan tindakan hukum seperti OTT, tetapi harus dibangun sistem sosial yang berbudaya antikorupsi,” tegas Gubernur Koster.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya langkah pencegahan yang masif dan sistematis agar praktik korupsi tidak lagi menjadi kebiasaan atau dianggap hal lumrah di masyarakat. Ia mengingatkan para ASN untuk menjaga integritas, tidak tergoda praktik suap, sogok, maupun mencari keuntungan pribadi dari proyek pemerintah. Gubernur Koster juga mengingatkan agar kasus-kasus OTT terhadap kepala daerah dan pejabat tinggi di luar Bali menjadi pembelajaran penting bagi seluruh jajaran Pemprov Bali untuk mengendalikan diri dan menjauhi perbuatan tercela tersebut.

Selain menyoroti aspek hukum, Gubernur Koster juga menekankan pentingnya pendidikan etika dan moral sejak usia dini sebagai pondasi dalam membangun generasi berintegritas. 

Ia mencontohkan, sejak kecil anak-anak seharusnya sudah diajarkan bahwa mengambil barang milik orang lain tanpa izin adalah perbuatan yang salah. 

Bahkan, nilai-nilai lokal seperti larangan duduk di atas bantal mengandung makna etika, yaitu menghormati sesuatu sesuai tempatnya.

 “Etika sederhana ini adalah cara masyarakat kita menanamkan batasan hak dan kewajiban. Jika nilai-nilai ini terus dilestarikan, maka generasi muda akan tumbuh dengan kesadaran moral yang kuat,” ujarnya.

*5 Tahun Beruntun Raih Peringkat Pertama Nasional Capaian Nilai MCP KPK RI*

Gubernur Koster menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Salah satu bentuk komitmen tersebut adalah pelaksanaan Monitoring Center for Prevention (MCP) yang dikelola KPK RI. 

Selama lima tahun berturut-turut, Provinsi Bali berhasil meraih peringkat pertama nasional dalam capaian nilai MCP. 

Meski demikian, Gubernur Koster mendorong seluruh perangkat daerah untuk tidak berpuas diri dan berupaya mencapai skor di atas 99 %.

 “Capaian MCP harus diraih secara objektif, bukan hasil manipulasi atau rekayasa. Semua harus dilakukan dengan integritas,” tegasnya.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Bali juga terus menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah yang terbukti dengan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI selama beberapa tahun berturut-turut. 

Namun, Gubernur Koster mengingatkan bahwa predikat WTP bukanlah sekadar simbol, melainkan harus diiringi dengan komitmen nyata terhadap kejujuran dan transparansi.

 “WTP itu bukan hasil ‘perdagangan’. Itu harus diperoleh karena sistem keuangan kita memang dikelola dengan jujur dan bertanggung jawab,” ujarnya tegas.

Terkait penyuluh antikorupsi Bali yang tergabung dalam Forum PAKSI Bali yang merupakan binaan KPK RI serta telah dikukuhkan pada tahun 2021. Saat ini sudah mencapai 63 orang Penyuluh Anti Korupsi yang tersebar diseluruh Kota/Kabupaten se-Bali. Sebagai bukti keseriusan dalam pelaksanaan penyuluhan antikorupsi di Bali, Pemerintah Provinsi Bali juga telah meraih penghargaan dari KPK RI pada Tahun 2024 sebagai pemerintah daerah teraktif dalam pemberdayaan penyuluhan antikorupsi dan ahli pembangunan integritas melalui program

PAKSI-API.

“Saya memiliki keyakinan bahwa penyuluhan antikorupsi yang masif dan menyeluruh kepada seluruh elemen masyarakat akan mempercepat upaya pemberantasan korupsi diberbagai bidang yang merupakan modal utama pembangunan guna mewujudkan tujuan pembangunan demi

peningkatan kesejahteraan masyarakat”, pungkasnya.

KPK Apresiasi Capaian Konsisten Bali

Sementara itu, Plh. Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK RI, Bapak Sugiarto, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas capaian Bali yang secara konsisten menunjukkan kinerja positif dalam pemberantasan korupsi dan pendidikan integritas. 

Ia menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara dokumentasi dan pelaksanaan nyata.

 “Program antikorupsi tidak hanya harus full documented, tetapi juga full implemented. Pengawasan, edukasi, dan pencegahan harus berjalan beriringan agar hasilnya berdampak nyata,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk peran aktif Sekretaris Daerah dan Inspektorat, dalam memperkuat implementasi kebijakan antikorupsi di daerah.

 Menurutnya, inovasi berbasis kearifan lokal seperti awig-awig, karma phala, dan kalimat lokal dapat menjadi model pendidikan moral yang efektif di Bali.

Menutup sambutannya, Plh. Sudiarto mengajak seluruh ASN untuk berkomitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Ia menegaskan bahwa korupsi adalah musuh bersama yang harus diperangi secara kolektif.

 “Kalau korupsi terjadi, orang kaya akan menjadi miskin dan orang miskin akan semakin banyak. Karena itu, kita semua harus menjadi bagian dari gerakan antikorupsi. Mari kita wujudkan Bali sebagai pulau berintegritas, ramah lingkungan, ramah investasi, dan bebas dari praktik korupsi,” pungkasnya.(*)

Gubernur Koster Dampingi Komisi IV DPR RI dan Menteri Kehutanan Bahas Repatriasi Satwa Liar di Bali

Laporan : Tim Lpt 

Denpasar , Bali Kini -Gubernur Bali Wayan Koster menghadiri kunjungan kerja reses Komisi IV DPR RI Masa Sidang I Tahun 2025–2026 dengan agenda diskusi bertajuk “Repatriasi untuk Mendukung Satwa Liar di Provinsi Bali” yang berlangsung di Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali, Senin (27/10).

Agenda pertama kunker ini dihadiri secara lengkap oleh jajaran pimpinan Komisi IV DPR RI, mulai dari Ketua Komisi IV Titiek Soeharto, Wakil Ketua Alex Indra Lukman, Wakil Ketua Panggah Susanto, Wakil Ketua Ahmad Yohan, serta Wakil Ketua Abdul Kharis Al Masyhari. Turut hadir Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, yang bersama Komisi IV melakukan pembahasan langsung terkait repatriasi satwa liar.

Dari Pemerintah Provinsi Bali, Gubernur Wayan Koster hadir didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali, Made Rentin, Kepala BKSDA Bali, Ratna Hendratmoko, serta jajaran terkait lainnya.

Dalam sambutannya, Gubernur Koster menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya diskusi yang secara khusus menyoroti pelestarian satwa liar di Bali. Menurutnya, forum ini sangat penting mengingat Bali merupakan wilayah kecil dengan kekayaan alam yang besar dan beragam.

“Luas wilayah Bali hanya sekitar 5.590 km² dengan jumlah penduduk 4,4 juta jiwa. Pertumbuhan penduduk kita relatif rendah, hanya sekitar 0,66 persen. Namun dengan keterbatasan ruang, kita harus sungguh-sungguh menjaga kelestarian lingkungan, pantai, laut, dan juga satwa endemik yang menjadi kebanggaan Bali,” ujarnya.

Lebih lanjut, Gubernur Koster menyoroti persoalan serius yang dihadapi Bali, yakni penyusutan luas wilayah. “Dalam 5 tahun terakhir luas Provinsi Bali mengalami pengurangan sekitar 40 ribu kilometer persegi. Karena itulah kami sangat berharap dukungan untuk perlindungan pantai. Kalau tidak ditangani dengan baik, ke depan Pulau Bali akan semakin kecil,” imbuhnya.

Meski kecil secara luas wilayah, Koster menegaskan Bali memiliki anugerah kekayaan alam yang luar biasa. Di antaranya tanaman endemik Bali yang sangat penting untuk pangan, kesehatan, dan upacara ritual keagamaan. Selain itu, Bali juga memiliki satwa endemik seperti babi, sapi Bali, serta burung atat. Satwa ini sempat lama tidak terlihat dan bahkan dianggap punah.

 “Dan sekarang baru ditampilkan lagi melalui forum kunjungan Komisi IV DPR ini. Kami sangat berterima kasih karena burung atat atau kedis atat sudah bisa diternakkan lagi, sehingga kelestariannya akan terjaga ke depan,” papar Gubernur Koster.

Perkuat Perlindungan Satwa Liar, Koster Minta Restu Pusat Terbitkan Pergub atau SE

Untuk memperkuat perlindungan, Gubernur Koster membuka peluang penerbitan regulasi daerah. 

“Jika pemerintah pusat memberikan kewenangan, kami siap mengeluarkan Peraturan Gubernur atau Surat Edaran agar perlindungan satwa liar di Bali berjalan lebih efektif,” tegasnya.

Sebagai langkah nyata, Pemprov Bali juga akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota se-Bali guna melakukan pendataan menyeluruh terhadap satwa endemik. Data ini diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih komprehensif demi menjaga kelestarian satwa liar di Bali.

*Lepas 40 Perkici Dada Merah*

Sementara itu, Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menyampaikan rasa syukur atas capaian konservasi satwa langka yang berhasil dilakukan. 

“Puji syukur hari ini kita sama-sama diberikan kesempatan untuk melepaliarkan 40 ekor burung perkici berdada merah atau Trichoglossus forsteni mitchlli,” ujarnya.

Raja Juli Antoni menjelaskan, perkici berdada merah merupakan spesies endemik Bali dan Lombok yang statusnya dilindungi sejak 2018 dan saat ini terancam punah. 

Burung tersebut sebelumnya berhasil berkembang biak di Inggris karena dukungan kepercayaan dunia internasional, dan kini dikembalikan ke habitat aslinya di Bali melalui kerja sama lembaga konservasi global.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bali Safari dan Bali Bird Park yang berkontribusi terhadap proses pengembalian perkici dada merah ini. Selain itu, terima kasih sebesar-besarnya juga kepada Komisi IV DPR RI yang selalu memberikan dukungan penuh terhadap usaha-usaha konservasi satwa langka di Indonesia,” imbuhnya.

Sebelum diskusi inti dimulai, BKSDA Bali terlebih dahulu memaparkan proses repatriasi burung perkici berdada merah. Diskusi berlangsung sekitar satu setengah jam, dengan menghasilkan sejumlah kesimpulan penting, antara lain Perlunya penyempurnaan regulasi terkait perlindungan satwa langka; Penangkaran satwa harus melibatkan masyarakat secara lebih masif; Pendataan satwa perlu memanfaatkan teknologi canggih (chief technology).

Acara tersebut ditutup dengan penandatanganan sertifikat serta pemberian nama anakan burung perkici berdada merah oleh Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI, Menteri Kehutanan, dan Gubernur Bali.(*)

Ibu Putri Koster Dorong UMKM dan IKM Bali Naik Kelas lewat BAMFES 2025

Laporan Reporter : Tim Lpt Hms 

 BADUNG , Bali Kini – Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali, Ibu Putri Koster, mendorong para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Industri Kecil Menengah (IKM) di Bali agar terus mengembangkan jiwa kewirausahaan dan berdaya saing tinggi. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Bali Fashion Market Festival (BAMFES) di Swiss-Belresort Pecatu, Minggu (26/10) malam.

Dalam sambutannya, Ibu Putri Koster menegaskan bahwa masyarakat Bali memiliki bakat luar biasa dalam menciptakan karya seni dan kerajinan, namun masih menghadapi tantangan dalam memasarkan produk-produk tersebut secara luas.

“Karena itu, harus ditingkatkan jiwa entrepreneurship-nya,” ujar Ibu Putri Koster.

Ia berharap para pelaku UMKM dan IKM di Bali dapat terus berkembang dan mampu membuka outlet secara mandiri di berbagai lokasi strategis, termasuk hotel dan pusat wisata, sehingga tidak hanya bergantung pada pameran yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain.

Lebih lanjut, Ibu Putri Koster juga mengajak para seniman dan perajin Bali untuk memanfaatkan IKM Bali Bangkit, wadah yang dibentuk Dekranasda Provinsi Bali sebagai sarana promosi, kurasi, sekaligus pembinaan berkelanjutan bagi UMKM dan IKM hingga tahun 2030 mendatang.

“UMKM dan IKM jangan takut. Sampaikan kepada kami jika ingin mengikuti pameran di Bali Bangkit. Tapi syaratnya harus continue dan konsisten. Kami tentu akan melakukan kurasi secara ketat supaya ke depannya ada peningkatan, baik dari sumber daya maupun kualitas kerajinannya,” jelasnya.

Selain menekankan pentingnya konsistensi, Ibu Putri Koster juga mendorong para seniman Bali agar terus berinovasi mengikuti perkembangan zaman dan tren global tanpa meninggalkan jati diri budaya lokal.

“Jangan menutup diri dari dunia luar. Tapi kita juga harus menjaga kelestarian karya-karya kerajinan Bali khususnya, dan Nusantara pada umumnya. Itu tugas kita sebagai anak bangsa,” tegasnya.

Ketua Dekranasda Provinsi Bali tersebut juga menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Bali Fashion Market Festival (BAMFES) yang dinilainya menjadi ajang penting dalam mempertemukan para pelaku UMKM dan IKM Bali dengan para konsumen serta buyer potensial. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus berlanjut sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan kemandirian pelaku usaha lokal.

Gubernur Koster Ajak Krama Bali Lestarikan Kearifan Lokal Lewat Perayaan Tumpek Wariga di Pura Pengubengan Besakih

Laporan Reporter : Tim Lpt 

Karangasem, Bali Kini - Gubernur Bali Wayan Koster mengajak seluruh masyarakat Bali untuk terus menjaga dan menghidupkan kearifan lokal melalui perayaan Tumpek Wariga,  yang kali ini dipusatkan di Pura Pengubengan, Besakih, Desa Besakih , Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem Sabtu (26/10/2025). 

 Upacara yang disertai dengan ritual Wana Kerthi ini menjadi simbol penghormatan kepada tumbuh-tumbuhan sebagai sumber kehidupan dan bagian penting dari filosofi Sad Kerthi.

Dalam suasana penuh khidmat dan khusuk, Gubernur Koster bersama masyarakat memanjatkan doa dan puji syukur ke hadapan Ida Sanghyang Widhi Wasa, Ida Bhatara serta para leluhur, sebagai ungkapan terima kasih atas limpahan anugerah alam semesta.

“Kita memuliakan Sarwa Tumbuh, atau tumbuh-tumbuhan, yang dalam kepercayaan Bali adalah saudara tua yang lebih dahulu ada di dunia ini,” ujar Gubernur Koster dalam sambrama wacana-nya

Gubernur Koster menjelaskan, berdasarkan ajaran Siwa Nata Raja, Dewa Siwa memutar dunia dalam gerakan menari (tandava) untuk menghadirkan kehidupan. Dalam penciptaan itu, yang pertama kali hadir adalah tumbuh-tumbuhan sebagai penopang kehidupan makhluk lain.

“Dalam kepercayaan kita, tumbuhan adalah 'kakek' yang wajib dihormati. Mereka selalu memberi tanpa pamrih—memberi makanan, udara, dan kehidupan bagi manusia,” kata Koster.

Ia menambahkan, tumbuhan tidak pernah berbohong pada manusia: bila dirawat dengan kasih, pasti akan berbuah, berbunga, dan berdaun lebat sebagai tanda kesuburan dan kesejahteraan.

Upacara Tumpek Wariga yang jatuh setiap 210 hari sekali (berdasar perhitungan kalender Bali), dikenal juga sebagai Tumpek Pengarah, Tumpek Bubuh, atau Tumpek Pengantar. Hari suci ini memiliki makna khusus karena jatuh 24 hari sebelum Hari Raya Galungan, saat manusia memohon kepada Sang Hyang Sangkara agar tumbuhan berbuah dan memberi hasil pada saat Galungan tiba.

“Manusia melakukan komunikasi dengan tumbuhan secara spiritual—dengan penuh rasa hormat dan mantra penghargaan. Ini menunjukkan kesadaran ekologis yang sangat tinggi dari leluhur kita,” ujar Gubernur Koster.

*Dari Tradisi Kearifan Lokal jadi Kebijakan Pemerintah*

Koster menceritakan, ia telah mengenal filosofi luhur ini sejak tahun 2016 sebelum menjadi Gubernur Bali. Setelah menjabat, ia kemudian mengangkat nilai-nilai tersebut menjadi kebijakan resmi pemerintah dalam upaya menghidupkan kembali kearifan lokal Sad Kerthi, yaitu enam bentuk penyucian kehidupan: Atma Kerthi, Segara Kerthi, Wana Kerthi, Danu Kerthi, Jagat Kerthi, dan Jana Kerthi.

“Prosesi atau perayaan Tumpek ini sejak dahulu terus dijalankan masyarakat, namun belum menjadi kebijakan pemerintah. Karena itu saya tetapkan dalam kebijakan resmi melalui Surat Edaran Gubernur Bali di tahun 2022,” jelasnya.

Ia menegaskan, pemerintah wajib mengingatkan masyarakat agar terus melestarikan kearifan adiluhung ini, supaya tidak punah di tengah arus modernisasi.

Menurut Koster, konsep Sad Kerthi dan pelaksanaan Tumpek Wariga sejatinya melampaui konsep lingkungan modern karena menyatukan nilai spiritual, ekologis, dan sosial secara utuh.

“Kalau boleh saya katakan, leluhur kita mestinya mendapat penghargaan sekelas Nobel, karena sudah sejak ribuan tahun lalu mengajarkan keseimbangan antara manusia dan alam,” ujarnya.

Ia menutup sambutannya dengan pesan bahwa manusia harus selalu mendekat dengan alam, bukan menjauhinya. Sebab bila manusia merusak atau mengabaikan alam, maka alam akan marah dan memberi peringatan melalui bencana.

“Mari bergotong royong menjaga dan memuliakan alam. Dengan disiplin, tanggung jawab, dan kesadaran spiritual, kita wujudkan Bali yang ajeg, sejahtera, dan lestari,” pungkasnya. 

Prosesi persembahyangan Tumpek Wariga tersebut dilanjutkan pula dengan penanaman pohon Cendana secara simbolis oleh Gubernur Bali Wayan Koster di Halaman Pura Pengubengan. Dalam kesempatan tersebut didampingi pula oleh Bupati Karangasem  bersama Wakil Bupati I Wayan Pandu Prapanca Lagosa, Komandan Korem 163/Wirasatya,  Brigjen TNI Ida I Dewa Agung Hadisaputra dan sejumlah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Selanjutnya masih dalam rangkain Tumpek Wariga, pemerintah provinsi dan semua pemerintah kota/kabupaten se Bali bersama semua elemen masyarakat Bali serentak  menanam pohon dan bersih sungai 

pada Minggu 26 Oktober 2025 pukil 08.00 wita. 

Pemerintah Bali akan bergotong royong di Tukad Badung yang berlokasi di Desa Bongkasa Pertiwi, Abiansemal,Badung. Sementara Kota/kabupaten di lokasi yang telah ditentukan masing-masing kepala daerah. (*)

Akad Massal KUR 800.000 Debitur, Proporsi Penerima Bali Terbesar, Gubernur Koster Dorong Tercipta Lapangan Kerja

Laporan : Tim Lpt Prov 

Denpasar , Bali Kini – Pemerintah Provinsi Bali mengikuti secara daring kegiatan Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) 800.000 Debitur Penciptaan Lapangan Kerja dan Peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP) yang dipusatkan di Kota Surabaya, Jawa Timur, Selasa (21/10/2025). Di Bali, kegiatan ini terpusat di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali.

Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan bahwa penyaluran KUR telah memberikan dampak nyata bagi pelaku UMKM di Bali.

“UMKM penerima KUR umumnya berjalan lancar dan minimal melibatkan tiga karyawan. Dari 100.000 UMKM penerima KUR di Bali saja, diperkirakan sudah membuka sekitar 300.000 lapangan kerja baru,” jelasnya kepada awak media. 

Menurut data, Bali menjadi salah satu provinsi dengan proporsi besar penerima KUR. Dari total 800.000 debitur secara nasional, sebanyak 103.000 berada di Bali dengan nilai pinjaman mencapai Rp 8 triliun. 

Sektor usaha yang paling banyak memanfaatkan KUR adalah perdagangan, makanan dan minuman, serta produk unggulan khas Bali seperti kain dan kriya kayu.

“Pinjaman yang disalurkan bervariasi, mulai dari Rp10 juta, Rp50 juta, Rp150 juta hingga Rp500 juta. Semua berjalan dengan baik, bahkan tingkat kredit macet di Bali hanya sekitar dua persen. Ini menunjukkan kesadaran dan kejujuran pelaku usaha kita cukup tinggi,” kata Gubernur Koster.

Lebih lanjut, Gubernur menegaskan pentingnya KUR dalam mendiversifikasi perekonomian Bali agar tidak hanya bertumpu pada pariwisata. 

   “Kita akan terus mendorong penyaluran KUR menjangkau desa-desa dan sektor potensial lain, sehingga produktivitas, kemajuan usaha, dan transformasi ekonomi Bali dapat terwujud,” ujarnya.

Sementara itu, dari Surabaya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara resmi meluncurkan Kredit Program Perumahan (KPP), yang sebelumnya dikenal dengan istilah KUR Perumahan. Peluncuran ini merupakan bagian dari upaya mendukung Program 3 Juta Rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Airlangga menjelaskan, KPP dihadirkan untuk mendorong pembangunan dan renovasi rumah serta membuka lapangan kerja baru. Pemerintah menyediakan anggaran KPP on top sebesar Rp130 triliun, terdiri dari Rp113 triliun untuk mendukung kontraktor UMKM dalam pembangunan rumah (supply side), serta Rp17 triliun untuk renovasi rumah oleh UMKM perorangan (demand side). “Saya minta Gubernur, Bupati, dan Walikota bersama perbankan penyalur mendorong kontraktor daerah membangun rumah bagi masyarakat. Kredit Program Perumahan ini bagian dari Program Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong Program 3 Juta Rumah. Para debitur KUR dan KPP ini adalah pahlawan ekonomi Indonesia,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Didyk Choiroel menambahkan bahwa KPP dilaksanakan berdasarkan Permenko No. 13 Tahun 2025 dan Permen PKP No. 13 Tahun 2025. KPP merupakan instrumen penting untuk menyediakan hunian layak sekaligus menggerakkan ekonomi daerah. 

“Kami siap mensukseskan penyaluran Kredit Program Perumahan ini agar masyarakat bisa menghuni rumah layak sekaligus menggerakkan ekonomi di daerah serta membuka lapangan pekerjaan dalam pembangunan perumahan,” pungkasnya.

Dengan hadirnya KUR dan KPP, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah berharap tercipta sinergi dalam memperkuat UMKM, memperluas lapangan pekerjaan, serta menjawab kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau.(*)

Gubernur Koster: SPI Bukan Sekadar Angka atau Peringkat, tapi Cermin atas Tata Kelola Pemerintahan

Laporan Reporter : Tim Lpt Dps

DENPASAR ,BLI KINI  - Survei Penilaian Integritas atau SPI merupakan salah satu instrumen penting yang dikembangkan oleh KPK RI untuk memetakan risiko korupsi, menilai budaya integritas, serta mengukur efektivitas upaya pencegahan korupsi di setiap instansi pemerintah. SPI bukan sekadar angka atau peringkat, melainkan cermin atas tata kelola pemerintahan kita sendiri, sejauh mana birokrasi mampu menolak praktik korupsi, suap, gratifikasi, dan konflik kepentingan dalam pelayanan publik.

Hal itu disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster pada Rapat Koordinasi Rencana Aksi Tindak Lanjut SPI Tahun 2024 pada Pemerintah Provinsi Bali oleh KPK RI melalui daring zoom meeting pada Jumat (17/10) pagi di Jaya Sabha, Denpasar.

“Dalam konteks Pemerintah Provinsi Bali, hasil SPI tahun-tahun sebelumnya memberikan banyak pembelajaran berharga. Kita menyadari masih terdapat sejumlah area perbaikan, seperti dalam konteks dimensi internal dengan Skor SPI memerlukan perhatian, Pengelolaan PBJ merupakan dimensi yang memiliki skor yang memerlukan perhatian lebih di beberapa unit kerja. Artinya, perlu upaya lebih besar untuk meningkatkan upaya antikorupsi pada dimensi tersebut,” jelas Gubernur asal Desa Sembiran, Tejakula, Buleleng tersebut.

Dikatakan Koster, secara keseluruhan, ada beberapa unit kerja yang membutuhkan perhatian lebih, khususnya dalam hal Pengelolaan PBJ, Pengelolaan SDM, Pengelolaan Anggaran dan Perdagangan Pengaruh (trading in influence), serta integritas dalam pelaksanaan tugas. Oleh karena itu, rencana aksi tindak lanjut menjadi bagian penting agar setiap temuan dan rekomendasi SPI dapat diubah menjadi langkah nyata perbaikan tata kelola.

“Melalui rapat koordinasi hari ini, saya berharap setiap perangkat daerah dapat mengevaluasi capaian rencana aksi secara jujur dan objektif; terbangun sinergi dilingkungan pemerintah provinsi, dalam membangun sistem integritas yang konsisten; serta muncul komitmen bersama untuk menjadikan hasil SPI bukan hanya sebagai kewajiban administrasi, tetapi sebagai tolok ukur keberhasilan reformasi birokrasi dan pelayanan publik di Bali,” terangnya.

Lebih lanjut, tantangan tata kelola pemerintahan ke depan semakin kompleks. Publik menuntut transparansi yang lebih tinggi, teknologi digital membuka ruang baru bagi partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas menjadi ukuran utama kepercayaan publik. Untuk itu, Koster mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah agar menjadikan integritas sebagai budaya kerja, bukan sekadar slogan. Integritas harus hadir dalam setiap keputusan, setiap program, dan setiap layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Disampaikan Koster, Pemerintah Provinsi Bali telah, dan akan terus, memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui berbagai langkah strategis, antara lain Implementasi E-Government untuk memperluas transparansi dan efisiensi pelayanan publik; Penguatan Whistleblowing System dan kanal pengaduan masyarakat yang terintegrasi; Meningkatkan kompetensi dan integritas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan anti korupsi; Serta memperluas kerja sama dengan KPK, BPKP, dan Ombudsman untuk memastikan seluruh kebijakan publik berjalan akuntabel dan bebas penyimpangan.

“Hal ini sejalan dengan Visi Pembangunan Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Dalam Bali Era Baru” khususnya terkait dengan Misi ke-22 yaitu “Memantapkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan dan bersih, serta meningkatkan kualitas layanan publik yang cepat, pasti dan murah,” imbuhnya.

Diakhir sambutannya, Koster menegaskan kembali bahwa komitmen terhadap integritas merupakan tanggung jawab seluruh jajaran ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Untuk itu, jadikan hasil SPI sebagai momentum memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkeadilan dan bermartabat.

Sementara Kasatgas Korsup Wilayah V.2 KPK RI, Nurul Ichsan Al Huda menjelaskan bahwa SPI berbeda Monitoring Center for Prevention (MCP). Dimana MCP merupakan upaya Pemerintah Daerah untuk memperbaiki tata kelola, sedangkan SPI bertujuan untuk mengetahui pendapat responden baik internal maupun eksternal terhadap integritas Pemerintah Daerah.

Hasil SPI Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2024, mendapatkan skor sebesar 77,97 Kategori Waspada, dimana mengalami penurunan sebesar 0.48 dari tahun 2023 dengan skor sebesar 78,45.

“Masih ada waktu hingga nanti tanggal 31 Oktober untuk Pemerintah Daerah melaksanakan intervensi atau upaya untuk menjaga skor SPI nya. Bisa Kita lakukan dengan mempertajam tindak lanjut atas rencana aksi yang telah dibuat. Mudah-mudahan dengan upaya yang telah dilakukan hari ini, skor SPI Bali bisa terjaga karena tindak lanjut ini berpengaruh pada nilai koreksi skor SPI yang didapat,” terangnya.

Hadir pula pada kesempatan ini Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, Inspektur Daerah Provinsi Bali I Wayan Sugiada serta kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintahan Provinsi Bali.(*)

Gubernur Bali Dorong Penguatan Aksesibilitas Transportasi Bandara I Gusti Ngurah Rai

Laporan : Tim Lpt 

BADUNG ,  BALI KINI  – Pemerintah Provinsi Bali bersama para pemangku kepentingan terus mendorong peningkatan layanan dan aksesibilitas transportasi dari dan menuju Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Hal tersebut ditegaskan Gubernur Bali, Wayan Koster, dalam acara Penguatan Aksesibilitas Transportasi dari dan Menuju Bandara I Gusti Ngurah Rai-Bali yang berlangsung di Hilton Hotel, kawasan Bandara Ngurah Rai, Badung, Jumat (26/9).

Dalam sambutannya, Gubernur Koster menekankan pentingnya pembenahan menyeluruh di dalam kawasan bandara. Menurutnya, Bandara Ngurah Rai sebagai gerbang utama pariwisata internasional harus dikelola dengan standar lebih tinggi dibanding bandara lainnya di Indonesia.

“Saya sudah rapat bersama Angkasa Pura, Bea Cukai, Imigrasi dan pihak terkait lainnya.Saya banyak mendapat komplain, mulai dari proses imigrasi yang lama, bea cukai yang berbelit, bagasi yang terlalu lama, hingga area penjemputan yang tidak tertib. Saat rapat, saya berikan waktu sebulan untuk melakukan pembenahan, dan sekarang sudah mulai ada perbaikan. Targetnya, maksimum dari pesawat mendarat hingga keluar bandara hanya 30-45 menit,” ujar Gubernur Koster.

Selain perbaikan internal, Gubernur juga menegaskan perlunya pembenahan akses transportasi di luar kawasan bandara. Infrastruktur pendukung, moda transportasi, hingga sistem penataan lalu lintas harus ditingkatkan agar lebih tertib dan nyaman bagi wisatawan maupun masyarakat lokal.

“Bandara Ngurah Rai ini harus naik kelas. Untuk itu, mindset pengelolaan dan pelayanan harus diubah. Semua titik kemacetan akan saya kejar penyelesaiannya. Kita bisa gunakan pola sharing APBD dan APBN, termasuk kerja sama dengan Kabupaten Badung. Ada alokasi 700 M sharing dengan Kabupaten Badung yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur di tahun 2026, dan saya juga mendatangi Kementerian PU untuk meminta support terkait perbaikan infrastruktur di Bali” tambahnya.

Gubernur Koster menegaskan komitmennya untuk menjadikan Bandara I Gusti Ngurah Rai tidak hanya sebagai pintu masuk pariwisata Bali, tetapi juga sebagai contoh tata kelola transportasi dan pelayanan publik yang berkelas internasional.

Dalam FGD tersebut juga terdapat dua narasumber lainnya yaitu Kepala Dinas PUPR Provinsi Nusakti Yasa Weda, yang menyampaikan terkait kemacetan di Bali serta solusi jangka pendek dan jangka panjang yang akan diambil. Narasumber kedua dari Konsultan Kajian Lalu Lintas Ibu Hermawati yang menyampaikan terkait kondisi lalu lintas dan jaringan jalan di Provinsi Bali. 

Hadir dalam FGD tersebut, Bupati Badung Adi Arnawa, Komandan Pangkalan Udara TNI AU, Direktur Strategi dan Pengembangan Teknologi PT Angkasa Pura, serta undangan lainnya.(*)

Menteri LH dan Gubernur Bali Wayan Koster Tanam Pohon di Taman Kehati Kesiman

 

Momentum Perbaikan Ketahanan Lingkungan

Laporan : Tim Lpt 

DENPASAR , BALI KINI – Gubernur Bali Wayan Koster bersama Menteri Lingkungan Hidup  RI Hanif Faisol Nurofiq melaksanakan penanaman pohon secara simbolis di Kawasan Taman Kehati, Kesiman, Denpasar, tepatnya di tepi Tukad Ayung, pada Jumat (26/9) pagi.

Hadir pula dalam kesempatan tersebut Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa, Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali I Made Rentin, serta sejumlah tokoh masyarakat dan komunitas pecinta lingkungan.

Dalam sambutannya, Menteri LH Hanif Faisol menyampaikan apresiasi terhadap langkah cepat Gubernur Bali merespons bencana hidrometeorologi yang belakangan terjadi. Menurutnya, perubahan iklim global telah menyebabkan pola curah hujan di Bali semakin ekstrem.

“Curah hujan pada hari kejadian bencana tercatat 245,75 milimeter, artinya dalam satu meter persegi turun 245,75 liter air. Sementara kondisi lanskap kita di daerah aliran sungai (DAS) hanya menyisakan sekitar 1.500 hektare pepohonan. Ini tentu tidak cukup menahan debit air,” ungkap Hanif.

Ia menegaskan bahwa kegiatan penanaman pohon ini akan menjadi momentum untuk memperkuat ketahanan lingkungan di Bali. 

“Hari ini kita menanam di Taman Kehati, Denpasar, dan akan dilanjutkan di daerah-daerah penyangga lainnya, termasuk hulu sungai. Reboisasi dan penghijauan harus segera kita kerjakan. Bali harus punya pola dasar peningkatan resistensi menghadapi krisis global,” tegasnya.

Lebih lanjut, Hanif menekankan pentingnya mencermati kondisi Bali yang kian rentan terhadap perubahan iklim. “Perubahan global tidak bisa kita kendalikan dengan segera. Planet kita sedang menghadapi resesi ekologi yang berdampak pada pola curah hujan yang cenderung ekstrem. Karena itu, Bali memerlukan ketahanan lingkungan yang lebih kuat. Melalui kegiatan yang diinisiasi Bapak Gubernur hari ini, akan terus dilanjutkan ke daerah-daerah lain yang berperan penting sebagai daerah resapan air. Bagian hulu pun segera dilaksanakan reboisasi,” ujarnya.

Menurutnya, diperlukan langkah detail dan kajian mendalam yang saat ini sedang disusun bersama pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan kementerian terkait dalam rangka menyusun program lingkungan hidup strategis. 

“Hari ini menjadi momentum meningkatkan jumlah tanaman di taman-taman kehati, khususnya di Denpasar. Ke depan dilanjutkan dengan penambahan tanaman dan pemeliharaan terus-menerus untuk keanekaragaman hayati. Monitoring biodiversitas harus dilakukan setiap saat. Terima kasih Bapak Gubernur, sebagai pimpinan daerah telah mengambil langkah konkret. Mari kita pertahankan Bali, teruslah menanam, teruslah menanam, teruslah menanam,” serunya.

Menteri Hanif juga menambahkan, dari total 49.500 hektar lahan, setidaknya 30 persen perlu ditanami kembali sebagai kawasan hutan. Selain itu, perlu dipadukan dengan perkebunan bernilai ekonomis sesuai tipologi masyarakat. “Kalau memang diperlukan penertiban dan penegakan aturan, harus dilakukan tanpa pandang bulu. Ini untuk generasi mendatang,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Koster menegaskan pihaknya bersama jajaran pemerintah daerah dan pusat telah turun langsung memantau berbagai persoalan lingkungan, mulai dari alih fungsi lahan di sempadan sungai, pembuangan sampah sembarangan, hingga kepatuhan para investor.

“Semua DAS akan kita petakan dan audit kembali, mulai dari Tukad Ayung, Tukad Badung, Tukad Mati, hingga Tukad Unda. Kita buat tanggul, kita atur aliran agar tidak terlalu deras. Hotel-hotel juga wajib tertib mendukung keberlangsungan ekosistem. Jika melanggar, akan ada sanksi tegas,” ujar Koster yang disambut dukungan Menteri LH.

Sebagai bentuk nyata, penanaman di Taman Kehati Kesiman dan Lapangan Tembak Polda Bali kali ini melibatkan sejumlah bibit pohon, di antaranya Majegau sebanyak 50 pohon, Nagasari 25 pohon, Rejasa 25 pohon, Cempaka 50 pohon ,Mangga 150 pohon dan Nangka 200 pohon.(*)

Ajak Krama Adat Masikian Lestarikan Adat, Agama, dan Budaya Bali

 Wagub Giri Doakan Karya Padudusan Alit di Banjar Adat Kenanga Labda Karya dan Berdana Punia Rp50 Juta

Laporan : Tim Lpt 

GIANYAR , BALI KINI  – Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, mengajak krama di Banjar Adat Kenanga, Desa Adat Batuyang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, masikian bersatu dalam menjaga tatanan adat, agama, dan budaya Bali.

Pesan tersebut disampaikan langsung oleh Wagub Bali, Giri Prasta, saat menghadiri Upacara Karya Padudusan Alit, Mecaru Rsi Gana, dan Balik Sumpah di Banjar Adat Kenanga, Desa Adat Batuyang, pada Selasa (Anggara Pon, Ukir), 23 September 2025. Berbaur bersama masyarakat, Wagub Giri Prasta juga turut menghaturkan sembah bhakti di Pura Melanting, Banjar Adat Kenanga, yang dipuput oleh Ida Pedanda Gede Putra Kekeran dari Griya Blahbatuh.

“Titiang berharap generasi penerus kita (oka-oka/anak-anak, alit-alit hingga cucu, red) agar tetap melestarikan adat istiadat di Bali. Kalau kita bersatu, maka setengah perjuangan akan berhasil. Kalau kita tidak bersatu, maka setengah perjuangan akan gagal. Masikian ngih,” tegas Wagub Giri Prasta dalam sambrama wacana-nya, yang disambut dengan balasan nada “ngih” serta tepuk tangan meriah dari krama adat Banjar Kenanga.

Kehadiran Nyoman Giri Prasta yang disambut antusias oleh masyarakat adat setempat, sekaligus menegaskan bahwa Banjar Kenanga yang berada di Kabupaten Gianyar merupakan bagian dari daerah seni sekaligus penjaga tatanan adat, agama, dan budaya Bali. Untuk itu, Gianyar boleh maju, tetapi dengan kemajuan tersebut jangan sampai tergerus akar adat dan budaya Bali.

Di akhir sambutannya, Wagub Giri Prasta menyampaikan rasa bangga karena tokoh bersama krama adat, para istri, serta yowana-nya sudah bersatu menjalankan swadharma agama. “Demogi pemargi Pujawali rahina mangkin puniki prasida memargi antar, sida sidaning don, lan nemu labda karya,” doa Wagub Bali, I Nyoman Giri Prasta, seraya memberikan dana punia sebesar Rp50 juta kepada panitia upacara.

Sementara itu, Kelian Banjar Adat Kenanga, Wayan Suparta, menyampaikan terima kasih kepada Wakil Gubernur Bali, Bapak I Nyoman Giri Prasta, yang telah meluangkan waktu untuk hadir sekaligus ikut mendoakan upacara Karya di Banjar Adat Kenanga. “Suksma ring Bapak Wagub Bali sampun rauh. Rasa bahagia kami karena upacara Karya ini dihadiri oleh Bapak Giri Prasta, yang menjadi idola kami,” ujarnya.

Wagub Giri Prasta: Desa BISA Ekspor Jadi Semangat Baru Pembangunan Ekonomi Desa Menuju Pasar Global

lAPORAN rEPORTER :  Ajb tim Lpt 

JEMBRANA , BALI KINI - Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta menghadiri acara Launching Desa BISA (Berani Inovasi, Siap Adaptasi) Ekspor yang berlangsung di Koperasi Kerta Semaya Samaniya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Selasa (9/9) pagi.

Program Desa BISA Ekspor merupakan wujud semangat kolaborasi antara pemerintah dan swasta dalam membuka akses ke pasar global untuk memberikan manfaat konkret bagi desa.

Dalam sambutannya, Wagub Giri Prasta menyampaikan bahwa Desa BISA Ekspor merupakan langkah awal lahirnya semangat baru dalam pembangunan ekonomi desa. Potensi yang selama ini tumbuh di desa harus terus didorong agar mampu menembus pasar global.

“Melalui program Desa BISA Ekspor, potensi lokal yang selama ini tumbuh di desa, baik pertanian, perikanan, kerajinan, maupun produk kreatif, kita dorong agar mampu menembus pasar global. Ini adalah wujud nyata dari tekad kita untuk menjadikan desa sebagai motor penggerak ekspor dan penopang devisa negara,” ungkapnya.

Lebih lanjut, pelepasan ekspor pada kesempatan ini merupakan bukti bahwa desa memiliki daya saing dan mampu menghadirkan produk yang diminati pasar dunia. Langkah ini menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di Bali dan Indonesia untuk semakin percaya diri mengembangkan potensi lokal menuju kemandirian ekonomi.

“Bali tidak hanya dianugerahi keindahan alam dan kekayaan budaya, tetapi juga potensi pertanian yang luar biasa. Di balik hamparan sawah dan kebun yang tertata harmonis dengan lanskap alam, tersimpan beragam komoditas pertanian unggulan yang kini menjadi bagian penting dalam peta ekspor Indonesia. Produk-produk seperti kakao dan hasil perikanan telah dikenal akan kualitasnya dan mulai menembus pasar mancanegara. Karakteristik alami, proses budidaya yang ramah lingkungan, serta sentuhan tradisi lokal menjadi keunggulan kompetitif Bali dalam sektor ekspor pertanian,” jelasnya.

Wagub Giri Prasta menegaskan, dengan semangat pertanian organik dan berkelanjutan, para petani Bali, khususnya generasi muda, kini semakin aktif meningkatkan standar mutu, memperluas jejaring ekspor, serta berinovasi dalam pengemasan dan pemasaran digital. Potensi ekspor pertanian Bali bukan hanya soal nilai ekonomi, tetapi juga mencerminkan filosofi hidup masyarakat yang selaras dengan alam.

“Launching Desa BISA Ekspor ini sejalan dengan implementasi Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru. Bali patut berbangga karena membangun kualitas ekspor tidak hanya dari sisi teknis dan estetika produk, tetapi juga dengan spirit Tri Hita Karana dan kearifan lokal Sad Kerthi. Dengan memegang nilai ini, setiap komoditas Bali lahir dari proses yang menjaga keberlanjutan lingkungan, pelestarian budaya lokal, dan pemberdayaan komunitas akar rumput, mulai dari petani organik hingga perajin insan kreatif,” imbuhnya.

Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria dalam sambutannya menyampaikan bahwa Desa BISA Ekspor adalah program strategis yang hadir untuk menjembatani potensi desa dengan peluang pasar dunia. Program ini memperkuat upaya pemberdayaan desa agar produk unggulannya memiliki standar internasional, berdaya saing, dan siap ekspor.

Inisiatif ini juga merupakan wujud nyata implementasi program BISA (Berani Inovasi, Siap Adaptasi) sebagai respons terhadap dinamika perdagangan global. Dengan pendekatan ini, desa tidak lagi sekadar menjadi pusat produksi, tetapi tampil sebagai pemain aktif yang mampu berinovasi, beradaptasi, dan bersinergi dalam ekosistem perdagangan internasional.

“Masa depan bangsa Indonesia bergantung pada bagaimana kita memperlakukan dan membangun desa-desa di seluruh Indonesia. Kita akan terus meningkatkan pelayanan dasar, memperkuat ekonomi lokal desa agar semakin berdaya. Ini adalah langkah konkret menuju desa yang berdaya saing global,” jelasnya.

Lebih lanjut, keterhubungan dengan pasar global adalah kunci agar desa benar-benar bisa menjadi pilar ekonomi bangsa.

“Kami berkomitmen agar Desa BISA Ekspor bukan sekadar seremonial semata, melainkan bagian penting dari 12 rencana aksi Bangun Desa, Bangun Indonesia. Ini adalah wujud nyata transformasi desa menuju kemandirian, inovasi, dan daya saing global,” tutupnya.

Hal senada disampaikan Menteri Perdagangan RI Budi Santoso yang menegaskan bahwa Desa BISA Ekspor merupakan kolaborasi pemerintah dan swasta untuk menjadikan desa sebagai motor penggerak ekspor Indonesia dengan menggali potensi desa dan masyarakat desa.

“Program ini sebagai bentuk kolaborasi yang mensinergikan program yang sudah ada. Hari ini dilaksanakan ekspor kakao ke Prancis, perikanan ke Filipina, dan hortikultura ke Singapura,” terangnya.

Budi Santoso menambahkan, Presiden Prabowo Subianto dalam setiap programnya menekankan prinsip 3T (Terbaik, Terbanyak, Tercepat).

“Dalam konteks acara kali ini, diharapkan mampu memberikan yang terbaik. Produk unggulan yang dipasarkan ke pasar internasional harus memiliki kualitas terbaik, jumlah terbanyak, dan dilakukan secepat mungkin. Presiden tidak ingin berlama-lama melihat masyarakat masih hidup susah, sulit bekerja, dan sulit sekolah. Untuk itu, semua harus diwujudkan dengan segera,” imbuhnya.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Desa dan PDT, serta LPEI tentang Pemberdayaan Desa Berorientasi Ekspor dalam rangka Pengembangan Ekspor Nasional, sekaligus pelepasan ekspor kakao, perikanan, dan hortikultura.

Turut hadir dalam acara ini, Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, Wakil Bupati Jembrana I Gede Ngurah Patriana Krisna, Ketua DPRD Kabupaten Jembrana Ni Made Sri Sutharmi, serta Kadis Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali I Gusti Ngurah Wiryanata.