Pangdam IX/Udayana Pimpin Sidang Pantukhir Penerimaan Cata PK TNI AD di Singaraja

Laporan Reporter : Tim Lpt

Buleleng , Bali Kini — Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto memimpin langsung Sidang Penentuan Akhir (Pantukhir) Penerimaan Calon Tamtama PK TNI AD Gelombang III TA 2025 Sub Panpus Kodam IX/Udayana yang diikuti sebanyak 4.506 peserta. Kegiatan berlangsung Rabu, 3 Desember 2025 di Lapangan Hijau Dharmawangsa Secata Rindam IX/Udayana, Jl. Surapati, Banyuning, Kabupaten Buleleng.

Rombongan pejabat yang mendampingi Pangdam antara lain Waaspers Kasad Brigjen TNI Aji Mimbarno, Danrindam IX/Udayana Brigjen TNI Anwar, S.H.,  Waka Panpus Werving Cata PK TNI AD Gel. III TA 2025 Kolonel InfJemz Ratu Edo, S.Sos., Aspers Kasdam IX/Udayana dan Tim Pengawas Pusat Werving Cata PK TNI AD, serta Dansecata Rindam IX/Udayana.

Dalam arahannya, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto menegaskan komitmen Kodam IX/Udayana dalam menjaga profesionalisme serta objektivitas dalam seluruh proses penerimaan prajurit.

“Seleksi ini harus dilaksanakan secara transparan, jujur, dan bebas dari segala bentuk kecurangan. Kita bertanggung jawab memastikan bahwa hanya putra-putra terbaik yang memiliki mental, fisik, dan moral yang memenuhi syarat untuk menjadi Prajurit TNI AD,” tegas Pangdam.

Lebih lanjut, Pangdam mengingatkan agar seluruh panitia tetap fokus, teliti, dan berpegang teguh pada aturan yang berlaku demi menghasilkan calon prajurit yang berkualitas dan tangguh.

Kegiatan Pantukhir ini menjadi tahapan penting sebelum para peserta dinyatakan lulus dan siap mengikuti pendidikan dasar keprajuritan. Dengan jumlah peserta yang besar, Kodam IX/Udayana memastikan proses seleksi berjalan ketat dan objektif demi memenuhi kebutuhan organisasi TNI Angkatan Darat yang profesional dan modern.

Pemkab Klungkung Tingkatkan Kualitas Layanan Publik melalui Program Infrastruktur 2026

Laporan : Tim Lpt 

Klunglung, Bali Kini - Guna menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan infrastruktur yang lebih baik, Pemerintah Kabupaten Klungkung menyiapkan rencana proyek fisik tahun 2026. Sejumlah proyek prioritas disusun untuk memperkuat fondasi infrastruktur daerah, memastikan pemerataan pembangunan di daratan maupun kepulauan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 

Pemerintah Kabupaten Klungkung telah melakukan upaya melalui pinjaman daerah dari PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) sebesar Rp 229.927.309.800, dianggarkan pada pos pembiayaan daerah dalam APBD Tahun 2026. Pinjaman ini akan digunakan untuk 18 program strategis, dengan focus utama pada sektor infrastruktur, pariwisata, dan kesehatan. Pinjaman daerah ini juga telah mendapat persetujuan dari Legislatif Kabupaten Klungkung, yang ditegaskan melalui Keputusan DPRD Klungkung Nomor 24 Tahun 2025 yang disampaikan bersamaan dalam Rapat Paripurna Kedua tentang persetujuan Ranperda APBD 2026 beberapa waktu lalu. 

Bupati Klungkung, I Made Satria menyampaikan, pinjaman daerah ke PT SMI ini sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam percepatan pembangunan dan penyediaan infrastruktur yang strategis di Kabupaten Klungkung, ditengah menurunnya kapasitas fiskal akibat pengurangan alokasi Trasnfer Ke Daerah (TKD). Dengan dukungan pendanaan dari PT SMI, diharapkan mampu mempercepat realisasi proyek prioritas tanpa mengganggu stabilitas kas daerah. “Pinjaman ini sangat strategis karena kondisi APBD Tahun Anggaran 2026 masih defisit cukup besar, salah satunya karena belanja yang meningkat untuk pelayanan publik dan pembangunan,” ujar Bupati Satria, Rabu (3/12). 

Sementara itu, selain melalui skema pinjaman daerah dari PT SMI, Pemerintah Kabupaten Klungkung juga telah mengalokasikan anggaran untuk rencana kegiatan fisik tahun 2026 melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Bupati Satria berharap masyarakat dapat bersabar serta terus mendukung langkah pemerintah daerah yang secara bertahap merealisasikan program-program strategis demi meningkatkan kualitas pelayanan publik. 

Bupati Satria Apresiasi dan Dukung Karya Anak-Anak Disabilitas Klungkung

Laporan : Tim Lpt 

Klunglung , Bali Kini - Perayaan yang sungguh luar biasa, atas nama Pemerintah Daerah (Pemkab) Klungkung saya sangat apresiasi karya anak-anak disabilitas ini. Hal tersebut disampaikan Bupati Klungkung, I Made Satria saat menghadiri Puncak Peringatan Hari Disabilitas Internasional 2025 di SLB Negeri 1 Klungkung, Rabu (3/12). Adapun tema yang diusung yakni “Berkarya Penuh Warna” yang mempunyai makna bahwa anak-anak disabilitas dalam kesederhanaannya memiliki kreativitas, kemampuan dan keindahan tersendiri yang patut dirayakan.

Bupati juga menambahkan agar kegiatan seperti ini kedepannya bisa lebih matang lagi dipersiapkan sehingga nantinya pelaksananya juga bisa lebih maksimal. Selain itu, Bupati juga menyemangati anak-anak disabilitas untuk terus berkarya. “Sungguh luar biasa apa yang sudah mereka persiapkan, kedepan Pemkab akan selalu hadir untuk memberikan ruang dan tentunya mendukung apapun bentuk kegiatan yang akan mereka buat sehingga nantinya menghasilkan sesuatu yang istimewa. Jangan berkecil hati tetapi mari bersama-sama terus tingkatkan semangat untuk berkarya,” ujar Bupati Satria didampingi Wabup Tjok Surya.

Sementara Ketua Panitia, I Wayan Arif menyampaikan Peringatan Hari Disabilitas Internasional ini merupakan momentum penting untuk menegaskan kembali bahwa setiap anak termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus memiliki hak untuk berkarya, berkembang serta dihargai keberadaannya sebagai bagian dari masyarakat. Selain itu, dalam memeriahkan peringatan ini anak-anak juga menunjukkan bakat mereka melalui seni, tarian, Fashion show dan pameran berkarya. “Atas nama panitia kami menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya atas dukungan Bapak Bupati dan semua pihak semoga kerjasama dan dukungan ini dapat terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya sehingga anak-anak kita dapat terus berkarya dengan potensi terbaik mereka,” harapnya.

Dihentikan Pembangunan Gedung Klinik 4 Lantai di Tonja

Laporan Reporter: Jero Ari 

Denpasar , Bali Kini - Pengerjaan bangunan gedung berlantai empat di Jalan Nangka Utara, Kelurahan Tonja Denpasar dihentikan pihak Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kota Denpasar bersama Satpol PP, Rabu (3/12). Bahkan spanduk peringatan pelanggaran tata ruang di bangunan yang akan dijadikan klinik tersebut juga telah dipasang.

Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kota Denpasar, Gandhi Dananjaya Suarka mengatakan, penghentian pembangunan dan pemasangan spanduk peringatan pelanggaran tata ruang dikarenakan bangunan tersebut belum memiliki izin persetujuan bangunan gedung (PBG). "Selain tidak ada iji PBG, Juga belum memiliki Sertifikat Layak Fungsi (LSF) untuk penambahan Luas Lantai," ketusnya. 

Disamping itu, kata Gandhi juga terdapat pelanggaran garis sempadan bangunan (GSB) di sebelah utara dan selatan. Pihaknya pun telah memberikan surat peringatan (SP) 3 kepada klinik yang bersangkutan pada 2 Desember, kemarin. 

Pemberian SP 3 ini sekaligus menempelkan spanduk peringatan dan memerintahkan penghentian kegiatan sementara sampai izin diurus. Serta harus membayar denda administratif pelanggaran tata ruang terlebih dahulu. 

Dikabarkan Gandhi, bahwa bangunan tersebut melanggar Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2021 - 2041 Jo. Juga Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2023.

"Tentang tata cara pengenaan sanksi administratif pemanfaatan ruang berupa tidak mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang yang tercantum dalam muatan rencana tara ruang di klinik tersebut," jelasnya.

Selain itu, PUPR juga telah menyegel 23 bangunan yang melanggar di dua kawasan ini. Yakni di kawasan Cekomaria, Desa Paguyangan Kangin dan Jalan Tukad Balian, Kelurahan Renon. Bangunan yang kebanyakan merupakan bangunan usaha itu berdiri di atas lahan yang termasuk kategori Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) maupun Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). 

Tiga bangunan di Jalan Tukad Balian juga dihentikan pengerjaannya karena karena berdiri di lahan LP2B. Banyak warga beranggapan bahwa status Sertifikat Hak Milik (SHM) memberi kebebasan penuh untuk membangun. 

Padahal kepemilikan lahan tidak otomatis menghapus ketentuan fungsi ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW. Meskipun tanah berstatus SHM, bila termasuk dalam LSD atau LP2B, tetap tidak boleh dibangun untuk fungsi non-pertanian.

Gerakan Pangan Murah Kodim 1714/Puncak Jaya, Wujud Kepedulian Untuk Stabilitas Harga Beras

Laporan Reporter : Tim Lpt 

Mulia , Bali Kini  - Kodim 1714/Puncak Jaya melaksanakan kegiatan Gerakan Pangan Murah sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat. Kegiatan ini merupakan sinergitas antara Kodim 1714/Puncak Jaya dengan Bulog dalam mendukung stabilitas pasokan dan harga pangan, khususnya beras.

Kegiatan yang berlangsung di depan pertigaan Kodim 1714/Puncak Jaya Jl. Trans - Mulia, Distrik Pagaleme, Kab. Puncak Jaya Rabu, (03/12/2025). Dalam kegiatan ini, Kodim 1714/Puncak Jaya bersama Bulog menyiapkan beras sebanyak 200 karung beras dengan kemasan 5 kg. Beras tersebut dijual kepada masyarakat dengan harga HET yang berlaku.

Masyarakat pun terlihat antusias menunggu untuk membeli beras ini. Dengan adanya gerakan pangan murah ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, sekaligus menjaga kestabilan harga pangan di Wilayah Kabupaten Puncak Jaya.

Wabup Ipat Buka Pelatihan Pengelolaan Media untuk Perkuat Komunikasi Publik Tahun 2025

Laporan Reporter : Ajb Tim Lpt 

Jembrana , Bali Kini  – Wakil Bupati Jembrana, I Gede Ngurah Patriana Krisna (Ipat), membuka secara resmi Pelatihan Pengelolaan Media dalam Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas SDM Komunikasi Publik di lingkungan Pemkab Jembrana Tahun 2025, Senin (1/12)

Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Jimbarwana, Kantor Bupati Jembrana dan diikuti oleh 82 peserta dari berbagai perangkat daerah.

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta dalam mengelola website serta media sosial instansi secara profesional dan terstruktur, sehingga mampu mengoptimalkan fungsi media sebagai pusat informasi resmi pemerintah dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat.

Dalam sambutannya, Wabup Ipat menegaskan pentingnya penguatan kapasitas komunikasi publik di era digital yang terus berkembang pesat. 

“Media sosial kini telah menjadi ruang publik baru yang sangat berpengaruh. Tidak hanya sebagai sarana hiburan atau komunikasi, tetapi juga alat strategis dalam membangun citra, menyebarkan informasi, memberikan edukasi, hingga mendukung berbagai program pembangunan daerah,” ujarnya.

Menurutnya, kemampuan mengelola media sosial secara efektif, kreatif, dan bertanggung jawab menjadi kebutuhan mendesak bagi aparatur pemerintah serta seluruh elemen masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan publik dan penyebaran informasi. Ia juga menyoroti pesatnya pertumbuhan konten kreator lokal yang saat ini tidak hanya menghasilkan konten hiburan, tetapi juga berperan sebagai agen informasi dan edukasi.

“Pemerintah daerah perlu berkolaborasi dengan para konten kreator untuk memperkuat penyebaran informasi yang positif, termasuk terkait pembangunan, layanan publik, potensi UMKM, serta promosi budaya dan pariwisata Jembrana,” tambahnya.

Wabup Ipat menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Jembrana terus mendorong transformasi digital, termasuk modernisasi komunikasi publik yang lebih cepat, transparan, dan adaptif. 

“Dengan kemampuan pengelolaan media sosial yang baik, saya percaya kita dapat menghadirkan pelayanan informasi yang lebih efektif dan memperkuat citra positif Jembrana sebagai daerah yang maju, terbuka, dan berdaya saing,” ujarnya.

Mengakhiri sambutannya, Wabup Ipat secara resmi membuka kegiatan pelatihan dan mengajak seluruh peserta mengikuti rangkaian materi dengan baik. 

“Dengan memanjatkan puji kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, acara Pelatihan Pengelolaan Media Tahun 2025 saya nyatakan resmi dibuka. Selamat mengikuti pelatihan, semoga sukses untuk kita semua,” tutupnya.

Kapal ADRI XCII-BM Berlayar Angkut Bantuan Kemanusiaan ke Tiga Wilayah Terdampak Bencana di Sumatera

Laporan Reporter: Tim Liputan 

 

Jakarta , Bali Kini  - TNI Angkatan Darat kembali mengerahkan dukungan logistik berskala besar untuk membantu percepatan penanganan bencana di Sumatera. Kapal ADRI XCII-BM resmi diberangkatkan dari Dermaga Satangair Pusbekangad, Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (2/12/2025), membawa ribuan koli bantuan bagi masyarakat terdampak di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

Pemberangkatan kapal dipimpin Asisten Operasi (Asops) Kasad Mayjen TNI Aminton Manurung bersama Komandan Satangair Pusbekangad Kolonel Cba Putra Bungsu Usman Tanjung. Bantuan ini dikirim menyusul serangkaian bencana banjir, longsor, dan kerusakan infrastruktur yang melanda beberapa wilayah dalam beberapa pekan terakhir.

Sehari sebelumnya, Senin (1/12/2025), Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjutak, M.Sc., telah meninjau langsung kesiapan kapal, termasuk proses pemuatan logistik kemanusiaan. Pada keberangkatan kali ini, jumlah bantuan kembali ditambah untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat di titik-titik terdampak yang masih sulit dijangkau.

ADRI XCII-BM mengangkut berbagai jenis bantuan, meliputi makanan siap saji, mie instan, perlengkapan mandi dan sanitasi, air mineral, beras, selimut, kantong jenazah, pakaian dewasa dan anak-anak, perlengkapan bayi, kendaraan roda empat, serta perangkat komunikasi. Total muatan tercatat sebanyak 8.690 koli dengan berat 88.457 kilogram.

Bantuan tersebut ditujukan untuk mendukung kebutuhan warga di pengungsian maupun masyarakat yang masih terisolir. Selain logistik, TNI AD juga menurunkan personel pendamping untuk memastikan distribusi di lapangan berjalan tertib, cepat, dan tepat sasaran.

Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar percepatan pemulihan daerah terdampak bencana dapat dilaksanakan secara terkoordinasi. TNI AD terus bersinergi dengan pemerintah daerah, BNPB, serta unsur TNI-Polri di wilayah guna mendukung penanganan darurat maupun pemulihan pascabencana.

Dengan berlayarnya Kapal ADRI XCII-BM, TNI AD berharap bantuan dapat segera menjangkau masyarakat hingga ke daerah-daerah terpencil, sekaligus mempercepat pemulihan kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur yang terdampak bencana di Sumatera. 

KPK Kunjungi DPRD Karangasem, Duduk Bersama Bahas Penguatan Antikorupsi di Daerah

KARANGASEM, Bali Kini – Berdasarkan Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki tugas melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang memberantas korupsi serta instansi penyelenggara layanan publik.

Sebagai bagian dari program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan daerah, KPK menggelar rapat koordinasi dengan DPRD Kabupaten Karangasem, Senin (1/12/2025) di kantor DPRD setempat.

Ketua DPRD Karangasem, I Wayan Suastika, menyampaikan apresiasinya atas kehadiran KPK. Ia menegaskan bahwa koordinasi ini penting untuk memastikan tata kelola pemerintahan daerah berjalan sesuai prinsip antikorupsi. “Kami sepakat dengan KPK bagaimana proses pengawasan dari perencanaan sampai pelaksanaannya benar-benar dijalankan agar tidak terjadi korupsi,” ujarnya.

Dari KPK, Imamhtur Mudi dari Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V menjelaskan bahwa agenda ini bertujuan memperkuat upaya pencegahan korupsi di tingkat daerah melalui pembenahan tata kelola pemerintahan, termasuk peran DPRD sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Kami ingin mensosialisasikan kepada teman-teman DPRD terkait pencegahan korupsi di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus mendorong agar fungsi-fungsi DPRD dijalankan secara optimal untuk mencegah korupsi,” pungkasnya. (Ami)

Satpol PP Kota Denpasar Koordinir Penertiban Media Promosi di Fasilitas Umum

Laporan Reporter : Ayu 

Denpasar,  Bali Kini - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Denpasar melalui Bidang KUKM kembali melaksanakan kegiatan penertiban baliho, spanduk, banner, umbul-umbul, hingga pamflet yang terpasang tidak sesuai ketentuan di fasilitas umum pada Selasa (2/12).

Penertiban ini dipimpin langsung oleh Kabid Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satpol PP Kota Denpasar, Anak Agung Ngurah Gede Yudie Asmara. Ia menjelaskan bahwa kegiatan kali ini menyasar sejumlah titik strategis yang kerap dipenuhi pemasangan media promosi tanpa izin.

“Penertiban dilaksanakan di Jalan Hasanudin, Jalan Imam Bonjol, sepanjang Jalan Bypass Ngurah Rai, serta kawasan Suwung Batan Kendal. Semua media promosi yang terpasang melanggar aturan kami turunkan untuk menjaga ketertiban, keindahan, dan kenyamanan kota,” ujarnya.

Adapun hasil penertiban yang dilakukan, yaitu, Baliho sebanyak 5 buah, Pamflet sebanyak 60 buah, Banner sebanyak 65 buah, Spanduk sebanyak 75 buah, Umbul-umbul sebanyak 2 buah, Bendera sebanyak 1 buah, dan Papan Nama sebanyak 2 buah.

Lebih lanjut, Yudie Asmara berharap kegiatan penertiban ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak memasang media promosi secara sembarangan. “Diharapkan penertiban ini mampu menjadi edukasi bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk lebih tertib serta mengikuti aturan dalam penggunaan fasilitas umum,” pungkasnya.

Ia mengaku Satpol PP Kota Denpasar akan terus melakukan pengawasan dan penertiban secara rutin guna menciptakan lingkungan kota yang tertib, bersih, dan nyaman bagi seluruh masyarakat. 

Workshop KENCANA Abang Dorong Kolaborasi, Targetkan Kecamatan Lebih Tangguh Hadapi Risiko Bencana

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih

KARANGASEM Bali Kini – Workshop Teknis Penerapan KENCANA dan Penyusunan Rencana Kerja Kolaboratif digelar di Aula Kantor Camat Abang, Selasa (2/12/2025), dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti Satgas KENCANA Kecamatan Abang, BPBD Karangasem, DPMD, Bagian Hukum Pemda, F-PRB, Pendamping Desa, Tim Siap Siaga, Forum Perbekel, hingga IDEP Selaras Alam. Kegiatan yang berlangsung dari pukul 09.00 hingga 16.00 WITA ini menjadi ruang konsolidasi untuk menyeragamkan pemahaman dan langkah penerapan program KENCANA di Kecamatan Abang.

Acara dibuka oleh Camat Abang, kemudian dilanjutkan dengan induksi Safeguarding dan PSEAH oleh Tim IDEP. Peserta juga menerima paparan terkait Program Bali Mandala dan konsep KENCANA, sebelum Kalaksa BPBD Karangasem, Ida Bagus Ketut Arimbawa, memaparkan teknis implementasi dan alur penyusunan rencana kerja kolaboratif. “Program ini hanya bisa berhasil kalau semua pihak mau bergerak bersama, tanpa ego sektoral,” tegas Arimbawa dalam sesi pemaparannya.

Kegiatan kemudian berlanjut pada identifikasi kebutuhan, pembahasan atribut dan identitas resmi KENCANA, serta kelengkapan administrasi yang dipandu Tim IDEP dan BPBD. Seluruh peserta terlibat dalam Focus Group Discussion untuk menyusun rencana kerja kolaboratif yang realistis dan dapat langsung ditindaklanjuti. Hasil diskusi dipaparkan kembali sebelum dilakukan evaluasi dan penutupan.

Melalui workshop ini, seluruh peserta sepakat memperkuat kesiapsiagaan bencana di Kecamatan Abang melalui kerja kolaboratif yang terencana dan terukur. Program Bali Mandala KENCANA 2025 ditegaskan sebagai upaya bersama untuk mewujudkan masyarakat yang lebih tangguh, adaptif, dan inklusif, terutama bagi kelompok rentan, penyandang disabilitas, serta masyarakat marginal. Kegiatan ini menjadi langkah awal memastikan seluruh pihak bergerak dalam arah yang sama dan siap menghadapi tantangan perubahan iklim di wilayah masing-masing. (Ami)