Kebakaran Genset di Karangasem Akhir Pekan, Satu Tenda UMKM Hangus

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih 

Karangasem, Bali Kini– Kebakaran genset terjadi di kawasan Karangasem Akhir Pekan (KAP), Amlapura, pada Minggu malam, 10 Januari 2025, saat masyarakat tengah memadati lokasi untuk menonton pertunjukan hiburan malam Minggu. Peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun menyebabkan satu tenda UMKM hangus terbakar.

Kepanikan sempat terjadi ketika api tiba-tiba membesar dan menjulur ke atas di area depan SMKN 1 Amlapura. Pengunjung yang berada di lokasi berhamburan menjauh, sementara sebagian warga mendekat untuk melihat kejadian tersebut.

Warga sekitar sempat berusaha memadamkan api menggunakan alat seadanya, seperti air dalam galon. Namun upaya tersebut tidak berhasil dan justru membuat api semakin membesar. Barang dagangan milik pedagang langsung dievakuasi ke tempat aman untuk mencegah kerugian lebih besar.

Petugas Dinas Perhubungan dan Satpol PP yang berjaga di lokasi segera menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran. Tak berselang lama, dua unit armada pemadam tiba di lokasi kejadian.

“Saya sedang menonton hiburan, tiba-tiba terlihat api besar menjulur ke atas di arah depan SMKN 1 Amlapura. Saya langsung berlari untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi,” ujar Mahardi, salah seorang pengunjung KAP.

Api berhasil dipadamkan sekitar 30 detik setelah petugas pemadam kebakaran tiba. Hingga kini, pihak Damkar masih melakukan pendataan terkait penyebab kebakaran serta total kerugian akibat peristiwa tersebut.(ami)

DUA HARI PENCARIAN, NENEK MENUH DITEMUKAN MENINGGAL

LAPORAN REPORTER : AYU 

BADUNG , BALI KINI  --- Hilang sejak Minggu malam, Ni Ketut Menuh (72)  ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, Sabtu (10/1/2026) sekitar pukul 11.00 Wita. Terlihat kondisi jenasahnya sudah membengkak dan posisinya terlentang diantara sampah ranting dan dedaunan. Hari ke dua pencarian, tim SAR gabungan telah memulai penyisiran sekitar pukul 07.30 Wita. "Tim SAR gabungan melakukan pencarian dari belakang rumah terget, sampai di Dam Luk-Luk," jelas Crista Priana, selaku koordinator lapangan. Sorti pertama dilaksanakan sampai dengan pukul 09.00 Wita. Selanjutnya mereka kembali menyisir dari Dam Luk-Luk ke arah selatan."Pada pukul 10.20 target berhasil kita ketemukan kurang lebih posisi 200 meter dari Dam Luk-Luk," ungkapnya. Untuk memastikan bahwa penemuan tersebut adalah lansia yang hilang atas nama Ni Ketut Menuh, maka tim SAR menghubungi pihak keluarga. Setelah terkonfirmasi bahwa benar itu adalah korban yang dicari, maka jenasah langsung dibawa ke Rumah Sakit Daerah (RSD) Mangusada Kabupaten Badung menggunakan ambulance. Diberitakan sebelumnya, seorang Lansia hilang, setelah meninggalkan rumah pada Minggu (4/1/2026) malam. Keterangan saat itu dari pihak keluarga bahwa korban biasanya memerlukan bantuan tongkat untuk berjalan. Sementara itu tongkatnya ditemukan masih ada di rumahnya. Kecurigaan pihak keluarga korban terjatuh ke sungai, yang lokasinya berada di belakang rumah. Dilatarbelakangi keterangan tersebut, tim SAR gabungan melakukan pencarian fokus di sepanjang sungai. Selama berlangsungnya operasi SAR turut melibatkan potensi SAR dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar, Samapta Polda Bali, Brimob Batalyon B Mengwi, Polsek Mengwi, PMI badung, Gowri Rescue, Bima Sakti Rescue, SDI, SAR Dog, ORARI Bali, Bhabinkamtibmas Desa Luk-Luk, Babinsa Desa Luk-Luk, masyarakat dan keluarga korban. 

Pansus TRAP Desak PT Jimbaran Hijau Buka Akses Ibadah Warga

“Terisolasi di Pulau Surga: Ketegangan Memuncak, Pansus TRAP Desak PT Jimbaran Hijau Buka Akses Ibadah Warga”

Denpasar , Bali Kini  —  Ketegangan memuncak dalam Rapat Dengar Pendapat Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali, Rabu  7 Januari 2026 lalu.

Sorotan tajam diarahkan kepada PT Jimbaran Hijau (PT JH), Perusahaan yang menguasai kawasan luas di Jimbaran, Badung, namun terindikasi telah terisolasi  ratusan warga adat Jimbaran Kabupaten Badung, Bali selama puluhan tahun.

Dalam forum resmi DPRD Bali itu, Pansus TRAP secara tegas meminta PT Jimbaran Hijau  berkomitmen  untuk membuka akses warga Desa Adat Jimbaran dalam menjalankan ibadah serta melakukan renovasi tempat suci. Dari 6 Pura tersebut salah satu yang menjadi perhatian serius adalah 'Pura Batu Nunggul' , pura yang diklaim berada di dalam kawasan konsesi PT JH.

Fakta yang terungkap sungguh memprihatinkan. Ratusan warga disebut hidup terisolasi di tengah kawasan perusahaan besar 'PT.JH' , dengan akses terbatas menuju rumah, ladang, bahkan tempat ibadah. Ironisnya, kondisi ini berlangsung di 'Pulau Bali—destinasi wisata dunia yang selama ini dikenal sebagai Pulau Surga'.

Hukum Negara Mengatur dengan tegas.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 303, menyatakan:

Setiap orang yang dengan sengaja mengganggu, menghalangi, atau membubarkan kegiatan ibadah, diancam pidana penjara paling lama lima tahun.

Fakta di lapangan, cerita warga justru sebaliknya.

“Ini pura kami dari dulu. Kami tidak merusak, kami hanya sembahyang. Tapi kami dihalangi, diperlakukan seperti orang asing di tanah sendiri,” ungkap Jero Mangku Bulat.

" Kalau ibadah saja harus minta izin perusahaan, lalu di mana negara? Kami takut, tapi kami tidak akan diam," ungkap warga lain bernama Tekat.

Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, Dr. (c) I Made Supartha S.H., M.H tak mampu menyembunyikan emosinya. Suaranya meninggi saat menyampaikan keprihatinan mendalam atas penderitaan masyarakat adat Jimbaran.

“Ini bukan sekadar soal izin atau batas lahan. Ini soal kemanusiaan dan martabat orang Bali. Bagaimana mungkin umat Hindu dilarang atau dipersulit beribadah di tanahnya sendiri?” tegas Supartha yang juga ketua Fraksi PDIP DPRD Bali.

Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, Dr. (c)  I Made Supartha S.H., M.H menegaskan, tidak ada satu pun aturan yang membolehkan perusahaan melarang ibadah. Kalau ini benar terjadi, ini bukan sekadar pelanggaran etika—ini masuk wilayah pidana.

Pansus menegaskan, klaim kepemilikan tidak bisa menghapus hak konstitusional warga untuk beribadah. Aparat penegak hukum pun didesak turun tangan, bukan menunggu konflik membesar

Ia menyebut kondisi ini sebagai potret getir rakyat Bali yang diperlakukan seperti tamu di negeri sendiri, terjepit di tengah kepentingan investasi dan kekuasaan modal.

"Pansus TRAP menegaskan, tidak boleh ada satu pun investasi yang mengorbankan hak dasar masyarakat adat, terlebih hak menjalankan ibadah. Negara, wajib hadir dan berpihak kepada rakyatnya sbgm uu pokok agraria,  tanah ada fungsi sosialnya dan psl 28, psl 29 UUD 45," beribadah dijamin konstitusi, Ungkap Supartha.

Desakan Pansus TRAP DPRD Bali , agar PT Jimbaran Hijau membuka  akses jalan, jaminan kebebasan beribadah, serta izin renovasi pura tanpa intimidasi ke ' WARGA '.

Fakta  Lapangan , Warga Desa Adat Jimbaran menyebut adanya:

Pembatasan akses menuju pura

Larangan memasuki area ibadah

Intimidasi verbal saat pelaksanaan upacara keagamaan

Semua tindakan itu, jika terbukti, memenuhi unsur pidana.

Potensi  Pasal  Berlapis : 

1. PIDANA UMUM – KUHP

UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Pasal 303 – Mengganggu Ibadah

Ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun

Unsur pidana terpenuhi jika:

Ada tindakan menghalangi atau membatasi ibadah

Dilakukan dengan sengaja

Mengakibatkan terganggunya kegiatan keagamaan

Catatan investigasi: Tidak disyaratkan kekerasan fisik. Larangan, penghadangan, atau intimidasi verbal sudah cukup.

2. PELANGGARAN HAM

UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

Pasal 22 ayat (1): Setiap orang bebas memeluk agamanya dan beribadah menurut keyakinannya

Pasal 73: Pembatasan HAM hanya boleh dilakukan oleh undang-undang, bukan oleh korporasi

Perusahaan swasta tidak memiliki kewenangan hukum membatasi ibadah.

RDP ini membuka tabir persoalan yang selama ini terpendam. Di balik gemerlap pariwisata Bali, masih ada jeritan warga adat yang terisolasi, menahan derita, dan menunggu keadilan di tanah leluhurnya sendiri.

DPRD Bali menegaskan, perjuangan belum selesai. Negara tidak boleh kalah oleh tembok perusahaan.

(rls)

Bupati Tabanan Hadiri Pelantikan Pengurus PMI dan Buka Secara Resmi Inovasi “Si Doras” untuk Perkuat Ketersediaan Darah

Tabanan ,Bali Kini  – Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., menghadiri sekaligus memberikan sambutan dalam pelantikan kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Tabanan Masa Bakti 2025–2030 yang dirangkaikan dengan launching program inovasi “Si Doras” (Singasana Donor Darah ASN). Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Utama Jayaning Singasana Kantor Bupati Tabanan, Jumat, (9/1).

Acara ini turut dihadiri oleh Ketua PMI Provinsi Bali I Gusti Bagus Alit Putra, Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga yang juga selaku Ketua PMI Kabupaten Tabanan, jajaran Forkopimda Tabanan atau yang mewakili, Sekda, para Kepala Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemkab Tabanan, serta jajaran pengurus dan anggota PMI Kabupaten Tabanan dan undangan terkait lainnya.

Sebagaimana diketahui bersama, Palang Merah Indonesia sebagai organisasi kemanusiaan memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah, khususnya di bidang pelayanan sosial, kesehatan, serta penanggulangan bencana. Keberadaan PMI menjadi garda terdepan dalam berbagai aksi kemanusiaan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati Sanjaya menegaskan, pelantikan pengurus PMI Kabupaten Tabanan bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan momentum penting untuk memperkuat komitmen pengabdian, solidaritas, dan nilai-nilai kemanusiaan. “Saya mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus PMI Kabupaten Tabanan yang baru dilantik. Semoga saudara-saudara dapat menjalankan tugas dengan penuh keikhlasan, profesionalisme, serta senantiasa menjunjung tinggi prinsip-prinsip kepalangmerahan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sanjaya mengapresiasi dan menilai peluncuran program inovasi donor darah “Si Doras” sebagai langkah konkret dan strategis dalam menjamin ketersediaan darah yang aman dan berkelanjutan di Kabupaten Tabanan. Program ini secara khusus melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pendonor aktif. “ASN sebagai abdi negara dan abdi masyarakat diharapkan tidak hanya berperan dalam pelayanan administratif, tetapi juga menjadi teladan dalam aksi kemanusiaan. Melalui program ini, kita ingin menumbuhkan budaya peduli sesama, gotong-royong, dan kepedulian sosial yang terorganisir serta berkelanjutan,” imbuhny

Orang nomor satu di Tabanan juga berharap program Si Doras dapat dilaksanakan secara rutin, terkoordinasi dengan PMI dan fasilitas kesehatan, serta menjadi bagian dari gerakan bersama yang melibatkan seluruh perangkat daerah. “Setetes darah yang kita sumbangkan sangat berarti bagi keselamatan dan harapan hidup sesama. Jika donor darah menjadi kesadaran kolektif, maka kita tidak akan pernah kekurangan persediaan darah. Inilah fondasi penting untuk mewujudkan Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua PMI Kabupaten Tabanan, I Made Dirga, menyampaikan komitmen seluruh jajaran pengurus yang baru dilantik untuk menjalankan roda organisasi sesuai dengan AD/ART PMI serta menghadirkan program kerja yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. “Kami berkomitmen membawa PMI Kabupaten Tabanan melangkah maju dengan program-program kemanusiaan yang sejalan dan mendukung visi misi Pemerintah Kabupaten Tabanan, khususnya di bidang pelayanan sosial, kesehatan, dan kebencanaan,” ungkapnya.

Terkait program Si Doras, Dirga menegaskan, PMI Tabanan bertekad melaksanakan inovasi donor darah ASN ini secara baik, inovatif, dan berkelanjutan demi kepentingan masyarakat luas, termasuk para ASN yang membutuhkan donor darah. “Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Tabanan yang telah berkenan hadir sekaligus meresmikan program inovasi Si Doras ini. Semoga program ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan memperkuat semangat kemanusiaan di Kabupaten Tabanan,” pungkasnya. (*)

Banjir Genangi Pasar Sri Sedana Bugbug, BPBD Karangasem Lakukan Monitoring

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih

Karangasem, Bali Kini – Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kabupaten Karangasem pada Jumat (9/1/2026) menyebabkan banjir di kawasan Pasar Sri Sedana, Desa Bugbug, Kecamatan/Kabupaten Karangasem. Banjir juga menggenangi ruas Jalan Raya Bugbug–Denpasar dan sempat mengganggu arus lalu lintas.

Berdasarkan laporan di lapangan, hujan lebat mulai turun sekitar pukul 15.00 Wita di hampir seluruh wilayah Karangasem. Sekitar pukul 15.30 Wita, air meluap hingga setinggi lutut orang dewasa di area pasar dan jalan raya, mengakibatkan kemacetan lalu lintas selama kurang lebih 30 menit.

Air mulai berangsur surut sekitar pukul 16.30 Wita. Hingga kejadian berakhir, tidak terdapat korban jiwa. Kerugian material juga dilaporkan nihil, meski sejumlah meja pedagang di pasar sempat terendam air.

Monitoring pasca banjir dilakukan hingga pukul 18.35 Wita dan situasi dinyatakan aman serta kondusif.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Karangasem, Ida Bagus Ketut Arinbawa menyampaikan bahwa kejadian banjir di kawasan tersebut merupakan masalah berulang saat curah hujan tinggi.

“Banjir di Pasar Sri Sedana Bugbug ini memang kerap terjadi ketika hujan dengan intensitas tinggi. Penyebab utamanya adalah volume air yang besar tidak mampu ditampung oleh saluran drainase yang ada,” ujarnya.

Ia menambahkan, BPBD akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mencari solusi jangka panjang.

“Perlu dilakukan penataan drainase, termasuk pelebaran dan pengerukan got agar daya tampung air meningkat dan aliran lebih lancar, sehingga kejadian serupa bisa diminimalisir ke depannya,” tegasnya.

BPBD juga mengimbau masyarakat dan pedagang untuk tetap waspada, mengingat cuaca ekstrem masih berpotensi terjadi dalam beberapa waktu. (Ami)

TIM SAR EVAKUASI WNA CEDERA DI PANTAI KELINGKING

LAPORAN REPORTER : AYU 

NUSA PENIDA , BALI KINI  --- Tim SAR evakuasi warga negara asing asal Republik Cekho yang alami cedera saat berkunjung di Pantai Kelingking, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung. Martelo Romano (50) ketika itu sedang berjalan di pinggiran pantai, namun tiba-tiba ombak besar datang dan menghantamnya hingga terjatuh. "Setelah diterjang ombak, korban terjatuh dan kesulitan berdiri," terang Cakra Negara, Koordinator Unit Siaga SAR Nusa Penida. 

Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar menerima informasi pada pukul 15.40 Wita. Selanjutnya diberangkatkan 4 personel Unit Siaga SAR Nusa Penida menuju lokasi. "Mereka melaporkan karena kesulitan membawa korban naik tebing melalui anak tangga dengan ketinggian kira-kira 170 meter," imbuhnya. 

Pada pukul 16.45 Wita tim tiba di Pantai Kelingking, kemudian turun menuju pantai untuk proses evakuasi. Kondisi di seputaran lokasi alami hujan ringan. Tim SAR gabungan sempat kesulitan karena medan terjal. Akhirnya upaya evakuasi berhasil dilaksanakan sekitar pukul 17.35 Wita. "Ambulance dari Klinik Griya Medika sudah siaga dan langsung membawa ke Klinik Griya Penida, menurut keterangan dari tenaga medis, korban alami dislokasi pada pinggul, " tutup Cakra. 

Unsur SAR yang terlibat diantaranya:

1. Pos Unit Siaga Nusa Penida dgn 4 orang personel;

2. Polsek Nusa Penida Bali 8 orang personel;

3. Balawista Pantai Kelingking Nusa Penida dgn 7 orang personel;

4. BPBD Klungkung dgn 2 orang personel

5. Tim Medis Griya Penida dgn 4 orang personel; 

6. Masyarakat dan teman korban. 

Mahasiswa Teknologi Pangan Warmadewa Terjun ke Hilirisasi Produk Lokal

GIANYAR, BALI KINI - Dunia perkuliahan tidak boleh menjadi menara gading yang terputus dari realitas industri. Prinsip inilah yang mendorong mahasiswa Program Studi Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian Universitas Warmadewa untuk terjun langsung membedah proses hilirisasi produk lokal dalam rangkaian Kuliah Kerja Lapangan (KKL), Kamis (8/1/2026).

Wakil Dekan III Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, Ir. Wayan Sudiarta, MP, menegaskan bahwa penguasaan teori di kelas barulah separuh dari perjalanan akademik. Melalui kegiatan ini, mahasiswa ditantang untuk melihat bagaimana standar keamanan pangan dan manajemen mutu skala industri diimplementasikan secara nyata pada sektor manufaktur herbal dan pangan olahan.

"Kami ingin mahasiswa tidak hanya kompeten secara kognitif, tetapi juga memiliki kepekaan terhadap dinamika industri. Di sini mereka belajar bahwa hilirisasi produk pertanian, mulai dari pemilihan bahan baku hingga pengemasan, menuntut profesionalisme dan standar yang ketat agar mampu bersaing di pasar global," ujar Wayan Sudiarta di sela-sela peninjauan proses produksi.

Selama kunjungan lapangan, para mahasiswa mengamati secara mendalam setiap tahapan produksi, mulai dari hulu hingga hilir. Fokus utama diarahkan pada bagaimana sebuah unit usaha mengelola bahan baku hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah tinggi yang memenuhi standar keamanan pangan nasional.

Menurut Sudiarta, pemahaman mengenai alur proses produksi dan sistem manajemen mutu sangat krusial. Mahasiswa berkesempatan melihat langsung penerapan teknologi pengolahan serta bagaimana regulasi keamanan pangan diterjemahkan ke dalam praktik kerja harian di lantai pabrik.

Kegiatan ini tidak hanya menekankan pada aspek teknis, tetapi juga pada penguatan sikap profesional mahasiswa. Dengan melihat langsung operasional industri, mahasiswa diharapkan memiliki gambaran yang lebih konkret mengenai tantangan dunia kerja yang akan mereka hadapi setelah lulus nanti.

Dukungan penuh dari pimpinan fakultas dan dosen pendamping dalam kegiatan ini menunjukkan komitmen universitas dalam mencetak lulusan yang siap kerja. Melalui interaksi langsung dengan praktisi di lapangan, mahasiswa mendapatkan pengalaman empiris yang tidak bisa didapatkan sepenuhnya di dalam laboratorium kampus.

Edukasi berbasis industri ini diharapkan mampu menumbuhkan jiwa inovasi bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensi hasil pertanian lokal. Dengan kompetensi yang selaras dengan kebutuhan pasar, lulusan Teknologi Pangan Warmadewa diproyeksikan mampu menjadi penggerak utama dalam sektor industri pengolahan hasil pertanian di masa depan.(Red)

Efisiensikan Anggaran, Pemkab Jembrana Sentralisasi Kendaraan Operasional

Laporan Reporter : tim Lpt 

Jembrana , Bali Kini  – Upaya meningkatkan efisiensi anggaran dan memudahkan pengelolaan aset daerah terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Jembrana. Salah satunya melalui kebijakan sentralisasi kendaraan operasional perangkat daerah.

Kebijakan ini bertujuan mempermudah pemeliharaan, pengawasan, serta optimalisasi pemanfaatan kendaraan dinas agar lebih efektif dan tepat guna. Dengan sistem sentralisasi, pengaturan penggunaan kendaraan operasional dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan.

Selain memudahkan perawatan, langkah ini juga diharapkan mampu menekan biaya operasional khususnya bahan bakar minyak, termasuk pengeluaran untuk perbaikan, perawatan rutin, serta pengadaan kendaraan baru. Pengelolaan yang terpusat dinilai lebih efisien dan transparan.

Sekda I Made Budiasa menegaskan, sentralisasi kendaraan operasional tidak akan menghambat kinerja perangkat daerah. 

Sebaliknya, sistem ini justru mendukung pelayanan kepada masyarakat agar tetap berjalan optimal dengan pengelolaan aset yang lebih tertib dan terukur.

Ia juga menambahkan dalam mendukung sentralisasi kendaraaan operasional ini dan memudahkan OPD dalam peminjaman kendaraan. Pemkab Jembrana melalui Dinas Kominfo Jembrana juga telah meluncurkan aplikasi SIKENDI.

"Dengan diterapkan SIKENDI menjadi langkah penting mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib dan berbasis digital serta memudahkan bagi para OPD yang akan meminjam kendaraan operasional, karena alurnya sudah dijelas disana," ungkap Sekda Budiasa saat tatap muka bersama Paguyuban Sopir Pemkab Jembrana di Ruang Rapat Jimbarwana, Kantor Bupati Jembrana, Jumat (8/1).

Ke depan, kebijakan ini akan terus dievaluasi guna memastikan efektivitas pelaksanaannya serta memberikan manfaat maksimal bagi tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah. 

Kapendam IX/Udayana Klarifikasi Isu Viral Pengantaran Pelda Chrestian Namo

Laporan Reporter : Tim Lpt 

Denpasar , Bali Kini — Menanggapi pemberitaan yang viral di media sosial terkait pengantaran Pelda Chrestian Namo ke Denpom IX/1 Kupang pada Rabu, 7 Januari 2026, Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) IX/Udayana Kolonel Inf Widi Rahman, S.H., M.Si., memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan informasi yang berkembang di tengah masyarakat.

Kolonel Inf Widi Rahman menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan dari Komandan Polisi Militer Kodam (Danpomdam) IX/Udayana, informasi mengenai adanya penjemputan Pelda Chrestian Namo oleh anggota Denpom IX/1 Kupang di pelabuhan sebagaimana beredar di media sosial adalah tidak benar.

“Perlu kami tegaskan bahwa pengantaran Pelda Chrestian Namo tidak dilakukan oleh Denpom IX/1 Kupang. Pengantaran tersebut dilaksanakan oleh unsur Provos Kodim 1627/Rote Ndao serta anggota Korem 161/Wira Sakti, dan seluruh rangkaian kegiatan dilakukan sesuai prosedur serta ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI Angkatan Darat,” tegas Kapendam.

Lebih lanjut Kapendam menjelaskan, Pelda Chrestian Namo diantar ke Denpom IX/1 Kupang untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran disiplin dan hukum militer, yakni dugaan memiliki wanita simpanan atau hidup bersama di luar ikatan pernikahan yang sah. Dugaan tersebut berpotensi melanggar Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), tentang dengan sengaja tidak menaati perintah kedinasan.

Selain itu, dugaan perbuatan tersebut melanggar Surat Telegram Panglima TNI Nomor 398/VII/2009 yang menegaskan bahwa setiap prajurit dilarang melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan yang sah, serta Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/330/IV/2018 tentang Petunjuk Teknis Prosedur Penetapan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) di lingkungan TNI AD.

“Kodam IX/Udayana berkomitmen untuk menegakkan hukum dan disiplin prajurit secara profesional, objektif, dan transparan. Setiap prajurit yang terbukti melakukan pelanggaran akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku tanpa pandang bulu,” pungkas Kolonel Inf Widi Rahman.

Kapendam menambahkan bahwa saat ini Pelda Chrestian Namo tengah menjalani proses pemeriksaan di Denpom IX/1 Kupang. Seluruh tahapan pemeriksaan dilaksanakan sesuai mekanisme hukum yang berlaku di lingkungan TNI Angkatan Darat dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

“Untuk itu, kami mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya serta mempercayakan sepenuhnya proses penanganan perkara ini kepada institusi yang berwenang,” tutup Kolonel Inf Widi Rahman, S.H., M.Si.

Pj Sekda Denpasar Eddy Mulya Hadiri Pelantikan Pengurus APTISI Provinsi Bali 2025-2030

Laporan Reporter: Esa /Gita 

Denpasar, Bali Kini -  Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya menghadiri Pelantikan Pengurus Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Provinsi Bali Masa Bakti 2025-2030 di Gedung Auditorium Redha Gunawan, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, Jumat (9/1) pagi.

Hadir secara langsung Ketua Umum APTISI Pusat, M. Budi Djatmiko, Kepala LLDIKTI Wilayah VIII (Bali dan NTB) serta perwakilan instansi pendidikan tinggi lainnya. 

Pj. Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya pada momentum itu turut mengucapkan selamat atas terpilihnya Kepengurusan APTISI Provinsi Bali Masa Bakti 2025-2030.

"Terpilihnya kepengurusan baru APTISI Bali kami harapkan dapat menjadi momentum terjalinnya kolaborasi yang semakin strategis antara Pemerintah Kota Denpasar dan instansi pendidikan tinggi baik negeri maupun swasta dalam membingkai pembangunan Kota Denpasar, berlandaskan spirit Vasudhaiva Kutumbakam atau bergotong - royong mencapai tujuan," ujar Eddy Mulya. 

Ketua APTISI Provinsi Bali Masa Bakti 2025-2030 yakni Prof. Dr. Drs. I Made Suarta, SH., M.Hum dalam sambutannya mengatakan Pelantikan kepengurusan APTISI Masa Bakti 2025-2030 bukan sekedar seremonial semata melainkan awal tanggung jawab kolektif guna meningkatkan kualitas Perguruan Tinggi Swasta (PTS). 

"Menghadapi tantangan yang semakin kompleks ini termasuk digitalisasi, Perguruan Tinggi dituntut sebagai pelopor inovasi dalam bidang pendidikan," ucapnya.

Made Suarta juga mengungkapkan, seluruh pihak terkait juga perlu menguatkan komitmen bersama dalam mensinergikan berbagai macam program dan kolaborasi strategis APTISI dengan berbagai pihak terkait baik perusahaan maupun pemerintah.

"Astungkara semua program dapat kami jalankan dengan baik," tutupnya.