Wabup Tjok Surya Pimpin Rakor Penanggulangan Korban Abrasi Pantai Monggalan Kusamba,

Klungkung , Bali Kini - Wakil Bupati Klungkung, Tjokorda Gde Surya Putra, memimpin Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) pembahasan penanggulangan warga terdampak abrasi di Pantai Monggalan, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, bertempat di Kantor BPBD Kabupaten Klungkung, Jumat (30/1). Melalui rapat ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung berupaya hadir untuk mencarikan solusi serta memberikan sentuhan bantuan kepada warga yang mengalami musibah abrasi.

Dalam arahannya, Wabup Tjokorda Gde Surya Putra menyampaikan bahwa sebanyak 12 Kepala Keluarga (45 jiwa) yang terdampak abrasi rencananya akan direlokasi ke lokasi yang lebih aman. Pemerintah daerah juga akan mengupayakan bantuan melalui Dana Bantuan Tidak Terencana (BTT).

“Lahan milik Pemerintah Provinsi Bali seluas kurang lebih 5 are yang berada di sekitar TK Negeri Desa Kusamba akan kita mohonkan untuk pembangunan perumahan warga terdampak. Statusnya nanti pinjam pakai,” jelasnya.

Lebih lanjut, Wabup menegaskan agar Perbekel Desa Kusamba memastikan warga terdampak yang masih memiliki lahan pribadi agar dapat dibangun kembali rumahnya dengan bantuan pemerintah. Dengan demikian, bantuan lahan dari Pemerintah Provinsi Bali dapat lebih difokuskan bagi warga yang benar-benar tidak memiliki lahan.

Sebagaimana diketahui, gelombang ekstrem yang terjadi pada 22 Januari 2026 di Pantai Monggalan Kusamba telah mengakibatkan kerusakan pada sejumlah rumah warga. Menyikapi kejadian tersebut, Pemkab Klungkung bergerak cepat untuk melakukan penanggulangan serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya terkait kebutuhan hunian yang layak dan aman.

Sementara itu, Perbekel Desa Kusamba melaporkan bahwa terdapat 9 unit rumah warga yang terdampak abrasi, yang dihuni oleh 12 KK (45 jiwa). Dari jumlah tersebut, 7 rumah mengalami rusak berat dan tidak dapat ditempati, sedangkan 2 rumah lainnya masih ditempati meskipun telah kemasukan air laut.

Pemerintah Kabupaten Klungkung menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses penanganan pascabencana abrasi ini agar masyarakat terdampak dapat segera memperoleh solusi yang berkelanjutan dan aman.

( jimbawan )

Walikota Jaya Negara Lantik IGN Eddy Mulya Jadi Sekda Kota Denpasar,

Ket foto : Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara saat melantik I Gusti Ngurah Eddy Mulya menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Denpasar serta Kepala Inspektorat Kota Denpasar, Pejabat Administrator dan Pejawabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang digelar di Graha Sewakadarma Kota Denpasar, Jumat (30/1).

Juga Lantik Kepala Inspektorat dan Pejabat Administrator, Tekankan Peningkatan Pelayana Publik Menuju Denpasar Maju. 

Denpasar, Bali Kini - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara secara resmi melantik I Gusti Ngurah Eddy Mulya menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Denpasar yang digelar di Graha Sewakadarma Kota Denpasar, Jumat (30/1). Dalam kesempatan yang sama, Walikota Jaya Negara juga turut melantik Ni Ketut Dewi Ratih Purnamasari menjadi Kepala Inspektorat (Inspektur) Kota Denpasar, Pejabat Administrator dan Pejawabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. 

Sebelum dikukuhkan menjadi Sekda, I Gusti Ngurah Eddy Mulya merupakan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar sekaligus Penjabat (Pj) Sekda Kota Denpasar. Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede, Dandim 1611 Badung, Kolonel Inf. Putu Tangkas Waratawan, Asisten III Setda Provinsi Bali, Kepala BKPSDM Provinsi Bali, I Wayan Budiasa, Forkopimda Kota Denpasar, serta pimpinan OPD di lingkungan Pemkot Denpasar. 

Tampak pula Ketua TP. PKK Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara, Ketua GOW Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, Ketua Gatriwara Kota Denpasar, Ny. Purnawati Ngurah Gede, Pj. Ketua DWP Kota Denpasar, Ny. Swandewi Eddy Mulya, 

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa pelantikan ini dilaksanakan dalam rangka pengisian Jabatan Sekretaris Daerah Kota Denpasar, Kepala Inspektorat serta Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. 

"Iya ini pengisian jabatan yang kosong, setelah lelang Sekda rampung, dilanjutkan dengan pengisian Kepala Inspektorat, dan secara otomatis dilanjutkan dengan pengisian jabatan administrator dan pengawas," ujar Jaya Negara. 

Pihaknnya berharap, pejabat yang baru dilantik dapat langsung bekerja cepat, berinovasi serta senantiasa meningkatkan kompetensi. Hal ini mengingat tantangan pelayanan kedepan akan semakin kompleks, sehingga dibutuhkan pelayanan publik yang semakin optimal. 

"Semoga dengan pelantikan ini pejabat yang baru dapat bekerja cepat, berinovasi dan meningkatkan kompetensi guna mewujudkan pelayanan optimal menuju Denpasar Maju," ujarnya. 

Sekda Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya mengatakan bahwa sebagai Sekda, pihaknya akan melanjutkan berbagai sinergi dan kolaborasi baik yang telah dilaksanakan. Dimana, sebagai staf pimpinan yang dalam hal ini Walikota dan Wakil Walikota bertugas membantu dan mensukseskan visi Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju. 

“Kami mohon dukungan semua pihak dalam penugasan ini, agar semua program prioritas Pemerintah Kota Denpasar dapat berjalan baik dan optimal serta memberikan kemanfaatan bagi masyarakat,” ujarnya.

Kepala BKPSDM Kota Denpasar, I Wayan Sudiana mengatakan bahwa sebanyak 43 orang turut dilantik. Jumlah tersebut terdiri atas Jabatan Sekretaris Daerah, Jabatan Inspektur Kota Denpasar, sebanyak 22 orang dalam jabatan administrator dan sebanyak 19 orang pejabat pengawas. 

"Pelantikan ini merupakan tugas pengabdian, dimana penetapannya mengedepankan manajemen talenta yang diharapkan dapat meningkatkan optimalisasi pelayanan publik di Kota Denpasar," ujarnya.  (Ags).

Bupati Gus Par Matangkan Operasional Program MBG, Targetkan Jadi Motor Ekonomi Rakyat Karangasem

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih 

KARANGASEM, Bali Kini — Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata memimpin rapat koordinasi pembahasan operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama para pemangku kepentingan terkait, Jumat (30/1/2026). Rapat ini menegaskan keseriusan Pemkab Karangasem dalam memastikan program nasional tersebut berjalan efektif dan berdampak luas bagi masyarakat.

Dalam arahannya, Bupati yang akrab disapa Gus Par menekankan bahwa Program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi anak dan kelompok rentan, tetapi juga dirancang sebagai penggerak ekonomi rakyat di daerah.

“Program MBG ini bukan sekadar soal makan gratis. Ini kita dorong sebagai mesin ekonomi rakyat, mulai dari penyerapan hasil pertanian lokal, pemberdayaan UMKM, sampai penciptaan lapangan kerja baru,” tegas Gus Par.

Ia menjelaskan, pelaksanaan MBG akan mengutamakan penggunaan bahan pangan lokal seperti beras, telur, dan sayur-mayur dari petani Karangasem. Selain itu, UMKM lokal akan dilibatkan dalam pengolahan hingga distribusi makanan melalui dapur umum dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Kalau bahan bakunya kita ambil dari petani lokal dan prosesnya melibatkan UMKM, maka uang berputar di Karangasem. Ekonomi bergerak, masyarakat dapat manfaat langsung,” ujarnya.

Gus Par juga menyampaikan bahwa pendanaan program ini akan didukung melalui APBD Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2026, dengan tetap mengacu pada kebijakan dan pedoman pemerintah pusat. Ia menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor agar pelaksanaan program berjalan optimal.

“Kita pastikan sinergi semua pihak, mulai dari OPD terkait, tenaga kesehatan, hingga pengelola dapur umum. Standar keamanan pangan harus ketat, karena ini menyangkut kesehatan masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut, Gus Par berharap Program MBG mampu menekan angka stunting, memperkuat kemandirian pangan daerah, serta meringankan beban pengeluaran keluarga, khususnya masyarakat kurang mampu di Karangasem.

“Target kita jelas: gizi masyarakat terjamin, ekonomi rakyat bergerak, dan kesejahteraan Karangasem meningkat,” pungkasnya. (Ami)

Beraksi di Karangasem dan Buleleng, Komplotan Pencuri Laptop Akhirnya Dibekuk

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih 

KARANGASEM, Bali Kini – Tim Gabungan Satgas Tindak Operasi Sikat Agung 2026 Polres Karangasem berhasil membekuk komplotan pencuri spesialis laptop yang beraksi di Minimarket UD. Khrisna, Subagan. Penangkapan ini merupakan bagian dari pengungkapan target Non-TO (Target Operasi) dalam operasi kewilayahan tersebut.

Kronologi Kejadian: Terekam CCTV

Peristiwa pencurian ini terjadi pada Rabu, 28 Januari 2026, sekitar pukul 11.00 WITA. Korban, I Gusti Ayu Nyoman Putu, menyadari laptop merk Asus Vivobook 15 Pro miliknya raib saat hendak bekerja di ruang kerja minimarket miliknya di Jalan K.H. Samanhudi, Kelurahan Subagan.

Berdasarkan rekaman CCTV, terlihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri berjalan pincang masuk ke ruang kerja, membongkar tas laptop di atas meja, dan menyembunyikan laptop tersebut di dalam bajunya sebelum melarikan diri. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian materiel sebesar Rp21.000.000.

Pasca menerima laporan, Kasatgas Gakkum Ops Sikat 2026 AKP Alberto Diovant, S.Tr.K., S.I.K., M.A., memerintahkan Subsatgas Tindak yang dipimpin oleh IPDA Bayu Aji Santoso, S.Tr.K., M.H., untuk melakukan pengejaran mem-backup Unit Reskrim Polsek Karangasem.

Penyelidikan intensif membuahkan hasil. Pada Kamis malam, 29 Januari 2026, sekitar pukul 20.00 WITA, Team Resmob Tohlangkir berhasil mencegat dan mengamankan tiga orang pelaku di wilayah Polsek Kawasan Pelabuhan Gilimanuk saat diduga hendak menyeberang keluar Bali.

Tiga tersangka yang diamankan adalah: Pelaku berinisial M(40), asal Wonosobo, R (40), asal Magelang, MR(49), asal Cirebon.

Barang Bukti dan Pengembangan Kasus. Selain para tersangka, polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti, di antaranya: 1 unit laptop Asus Vivobook 15 Pro (milik korban), 1 unit mobil Daihatsu Sigra (kendaraan operasional pelaku), Pakaian yang digunakan saat beraksi, STNK, dan dua ikat pinggang.

Kapolres Karangasem, AKBP I Made Santika, S.H., S.I.K., M.I.K., dalam keterangannya pada Jumat (30/01/2026), mengungkapkan bahwa komplotan ini merupakan pemain lintas kabupaten.

"Dari hasil interogasi awal, para pelaku mengakui tidak hanya beraksi di Karangasem, namun juga sempat melakukan kejahatan serupa di wilayah Kabupaten Buleleng. Saat ini kami masih melakukan pengembangan terhadap TKP lainnya," tegas AKBP I Made Santika.

Para pelaku kini dijerat dengan Pasal 476 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 tahun. Saat ini, tersangka dan barang bukti telah diamankan di Mapolres Karangasem untuk proses penyidikan lebih lanjut. (Ami)

Untuk Hak Pura Dalem Balangan, Tim Datangi Ombudsman RI

Laporan Reporter : Jero Ari 

Denpasar , Bali Kini - Babak baru kasus Pura Dalem Balangan, Jimbaran, selain sedang bergulir di Polda Bali kasus ini juga diadukan ke Ombudsman Republik Indonesia (RI) di Jakarta. 

Pengempon Pura Dalem Balangan, Drs. Made Tarip Widarta bersama Tim Kuasa Hukumnya yang dipimpin Harmaini Idris Hasibuan, SH dan rekan diterima di Kantor Ombudsman RI di Jalan HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu, 28 Januari 2026.

Tum mendaftarkan pengaduan permohonan agar di buka kembali pengaduan Penasehat Hukum Pengempon Pura Dalam Balangan, Idris Hasibuan, SH Nomor; 09/SP/H2B/IX/2018, tanggal 12 September 2018.

Penasehat Hukum, Idris Hasibuan mengatakan, sesuai LAHP Nomor: 0095/LM//IX/2018/DPS - JKT, tanggal 22 Oktober 2019. "Ombudsman RI yang menyatakan bahwa terlapor di Ombudsman RI Kepala Kantor Pertanahan 

Kabupaten Badung tahun 2020 melakukan tindakan maladministrasi," ungkapnya.

Dikatakan Harmaini Idris, berdasarkan Petunjuk dari Ombudsman RI Pengempon Pura Dalem Balangan sebagai pelapor dalam Nomor Regiater; 

0095/LM/IX/2018/DPS - JKT yang telah ditutup oleh Ombudsman RI. Karena dan akibat surat dari tersangka yang isinya tidak benar tersebut namun dalam petunjuk Ombudsman tersebut mengatakan jika terbukti informasi yang diberikan tersangka di dalam suratnya kepada Ombudsman tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Maka, lanjut Harmaini Idris, pengempon pura dapat membuat laporan kembali kepada Ombudsman RI mohon agar dibuka kembali berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Ombudsman RI Nomor 58 Tahun 2023.

Dalam LAHP tidak ditindaklanjuti oleh terlapor atau atasan terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dan telah dilakukan tahap resolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 tetapi tidak memperoleh penyelesaian dalam jangka waktu yang telah ditentukan (60 hari).

"Maka keasistenan yang membidangi fungsi resolusi dan monitoring dapat ditingkatkan status terlapor menjadi rekomendasi Ombudsman RI," berikut bunyi Pasal tersebut.

Harmaini Idris menjelaskan, bahwa atas petunjuk dari Ombudsman RI maka pihaknya telah melaporkan kembali perihal: Penindakan Kepada Kinerja Tersangka MD DG Selaku Kakantah Kab Badung tahun 2020 dan perlindungan Hukum atas Tanah Tempat Ibadah Pura Dalem Balangan ke Ombudsman RI agar di buka kembali karena ditemukan adanya bukti-bukti bahwa surat yang dibuat oleh Tersangka MD DG isinya tidak benar dan diduga kuat merupakan Pemalsuan Surat dan mengandung juga penyalahgunaan kewenangan Jabatan. 

Sebab, dalam suratnya Tersangka MD DG kepada Ombudsman menyatakan bahwa pihak yang bersengketa telah berdamai dengan pengempon Pura Dalem Balangan dan telah dilakukan pengukuran ulang.

Berdasarkan data fisik dan data yuridis. "Tetapi faktanya, tidak ada perdamaian dengan pengempon Pura Dalam Balangan dengan pihak yg terkait dan tidak ada dilakukan pengukuran ulang berdasarkan data fisik dan data yuridis. 

Atas tanah objek sengketa sesuia Isi Surat tgl 8 september 2020 dari Tersangka MD DG kepada Ombudsman RI inilah yang menjadi sumber segala masalah yang menimbulkan Pelapor Pengempon Pura Dalem Balangan merasa dirugikan dan kemudian melaporkan MD DG ke Polda Bali dengan tuduhan penyalahgunaan wewenang dan tidak menjaga keselamatan dan keutuhan arsip negara yang terjaga sesuai Laporan Polisi. Ini yang 

membuat dia (I Made Daging - red) disidik, dan satu laporan sudah ditetapkan sebagai tersangka," terang Fitraman Hardyansah, S.H. 

Ini sangat peting, sebagai upaya masyarakat menyadari bahwa ini yang terjadi. Bukan dikriminalisasi dan tidak ada pihak lain yang menekan. "Justru dia sendiri yang diduga kuat pelaku kriminalnya, perbuatannya dia sendiri yang menjadi kan dirinya menjadi tersangka," jelasnya.

Dorong Ekonomi Lokal, Wakil Bupati Bangli Buka Gebyar UMKM Bangli

BANGLI , BALI KINI – Dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi kreatif dan memberikan panggung bagi produk lokal, Wakil Bupati Bangli secara resmi membuka acara "Gebyar UMKM Bangli" yang diselenggarakan oleh Happy Bali Event Planner. Acara yang berlangsung meriah ini dipusatkan di Alun-Alun Kota Bangli, menjadi magnet bagi ratusan pelaku usaha dan ribuan pengunjung.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Bangli I Wayan Diar menekankan bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi daerah. Beliau mengapresiasi kolaborasi sektor swasta, khususnya Happy Bali Event Planner, yang telah menginisiasi wadah promosi bagi produk-produk unggulan Bangli mulai dari kuliner, kriya, hingga fashion.

“Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendampingi pelaku usaha kita agar naik kelas. Melalui event seperti Gebyar UMKM ini, kita tidak hanya berjualan, tapi membangun jejaring bisnis dan memperkenalkan identitas Bangli kepada khalayak yang lebih luas," ujar Wabup Diar.

Sementara itu, Ketua Happy Bali Event Planner Rifo Darma Saputra menyampaikan bahwa acara ini dirancang untuk menciptakan ekosistem promosi yang modern namun tetap menjaga nilai kearifan lokal. Pihaknya berharap sinergi antara pemerintah dan event organizer dapat terus berlanjut untuk menggairahkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Bangli.

Acara yang dirangkaikan dengan penyerahan bingkisan bagi lansia dan balita tersebut dihibur dengan penampilan joged bumbung dan Duo Mantul.

Cakupan Jaminan Kesehatan Capai 98, 68%, Jembrana Sabet Penghargaan UHC 2026

Jembrana , Bali Kini  – Pengakuan nasional kembali diraih Pemerintah Kabupaten Jembrana atas komitmennya dalam menjamin perlindungan kesehatan masyarakat melalui layanan yang inklusif dan berkelanjutan

Kabupaten Jembrana meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) atas pencapaian cakupan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar 98,68 % atau 326,504 jiwa dari total penduduk sebanyak 330,873 jiwa.

Angka tersebut menunjukkan bahwa hampir seluruh warga Jembrana telah terdaftar dalam program jaminan kesehatan pemerintah.  

Penyerahahan penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Tahun 2026 diterima langsung oleh Wakil Bupati Jembrana, I Gede Ngurah Patriana Krisna (Ipat) dalam acara yang digelar di Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Selasa (27/1) lalu.

Wabup Ipat menyatakan bahwa penghargaan ini merupakan buah dari kerja keras dan gotong royong semua pihak dalam memperluas akses layanan kesehatan serta memastikan seluruh lapisan masyarakat tercover secara menyeluruh. 

“Ditengah keterbatasan anggaran, Pemkab Jembrana mampu memberikan bukti nyata keberpihakan pemerintah daerah terhadap hak dasar warga atas kesehatan," ungkapnya.

Penghargaan UHC tidak hanya sekadar simbol, tetapi menjadi indikator kuat bahwa pelayanan kesehatan di Jembrana semakin inklusif dan merata. 

"Ke depan, Pemkab berupaya terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan, termasuk memperkuat fasilitas kesehatan, meningkatkan kwalitas SDM khususnya tenaga medis hingga memperbaiki sistem administrasi kepesertaan," ungkapnya.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menegaskan bahwa UHC Award merupakan bentuk apresiasi atas kepemimpinan dan komitmen pemerintah daerah dalam menjamin layanan kesehatan yang setara, berkelanjutan, serta melindungi masyarakat dari risiko finansial akibat masalah kesehatan.

"Universal Health Coverage bukan sekadar angka kepesertaan, tetapi wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan warganya,” katanya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa program JKN merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan kepesertaan JKN.

“Tidak boleh ada pemerintah daerah yang jumlah peserta JKN-nya justru menurun. Selain perluasan cakupan, pemerintah daerah juga harus mendorong peningkatan kualitas layanan kesehatan,” pungkasnya. (*)

Mantapkan Edukasi Soal Posyandu 6 SPM, Pemkot Denpasar Libatkan OPD Pengarah Untuk Sampaikan Program Terkait

Ket foto: 

Ketua Tim Pembina (TP) Posyandu Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara didampingi Sekretaris I TP Posyandu Kota Denpasar, yang juga Ketua GOW Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa dalam kesempatan sosialisasi dan sinkronisasi Posyandu 6 SPM yang digelar Pemerintah Kota Denpasar, melalui Dinas PMD, di Gedung Sewaka Dharma, Kamis (29/1).

Denpasar, Bali Kini - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas PMD berkolaborasi dengan TP Posyandu Kota Denpasar menggelar sosialisasi sekaligus sinkronisasi Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) menuju Revitalisasi New Posyandu Era Baru, di Gedung Sewaka Dharma, Kamis (29/1).

Diikuti oleh seluruh unsur desa/kelurahan se-Kota Denpasar, kegiatan ini juga turut melibatkan 6 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pengarah, yakni Dinas Sosial, Satpol-PP, Dinas Perkim, Dinas PUPR, Dinas Dikpora, dan juga Dinas Kesehatan, yang memaparkan materi terkait dengan Posyandu 6 SPM yang disesuaikan pada bidangnya masing-masing. 

Dalam sambutannya, Ketua Tim Pembina (TP) Posyandu Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara didampingi Sekretaris I TP Posyandu Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa mengatakan Posyandu merupakan bentuk layanan sosial dasar, yang digunakan untuk mendeteksi kesehatan masyarakat sejak dini. 

Pada era baru, Posyandu saat ini telah berkembang dan membentuk sinergitas program yang terintegrasi, menjadi Posyandu 6 SPM. Seperti yang diketahui, dalam Posyandu 6 SPM adalah lahir inovasi layanan terpadu yang memperluas peran posyandu tidak hanya pada kesehatan (ibu, anak, lansia), tetapi mencakup enam bidang dasar, yaitu Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Sosial, serta Ketentraman dan Ketertiban Umum.

"Posyandu mulai mengintegrasikan pola layanan kesehatan yang semakin kompleks, melalui pelayanan yang menyentuh seluruh siklus hidup," ujar Sagung Antari.

Untuk itu, Sagung Antari menekankan, agar seluruh elemen pada kegiatan ini dapat menyimak dengan baik setiap materi yang disampaikan, untuk semakin memantapkan pemahaman seputar layanan Posyandu 6 SPM ini di masyarakat.

"Melalui sosialisasi dan sinkronisasi pemahaman tentang Posyandu 6 SPM akan semakin meningkat. Sehingga  pendekatan layanan dasar ini dapat kita jalankan dengan optimal," tegas Sagung Antari.

Sementara itu, Sekretaris Dinas PMD Kota Denpasar, Tresna Yasa dalam paparannya menjelaskan, 

seiring dengan semakin kompleksnya layanan di Posyandu, maka diperlukan penguatan sinergitas dan integrasi layanan posyandu menjadikan Posyandu sebagai salah satu Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).

Posyandu sendri lanjut  Tresna Yasa, memiliki payung hukum yang sangat jelas untuk terus mengembangkan berbagai potensi layanan menjadi lebih baik dengan adanya sinergitas dukungan anggaran kegiatan melalui pemerintah Desa dan Kelurahan, sehingga Posyandu terus berbenah ke arah lebih baik.

"Sebagai salah satu LKD, Posyandu menjadi salah satu garda terdepan dalam menyelesaikan berbagai isu-isu perkembangan kesehatan di masyarakat. Dalam hal ini, Pemkot Denpasar berkomitmen untuk untuk mendukung 

lahirnya kembali Posyandu dengan wajah baru, yakni New Posyandu Era Baru," paparnya.

Lebih jauh, Tresna Yasa juga menjelaskan, dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 Posyandu, Posyandu menjadi teregenerasi sebagai Posyandu 6SPM. 

"Keberhasilan layanan ini tentu perlu mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat,“ kata  Tresna Yasa. (Win)

Dukung Polri Presisi, Pemkot Denpasar Serahkan Gedung Baru Polsek Densel

Ket. Foto :Penjabat Sekda Kota Denpasar, IGN Eddy Mulya saat menyerahkan simbolis kunci bangunan  kepada Kapolda Bali, Irjen Pol. Daniel Adityajaya pada Kamis (29/1). 

Denpasar , Bali Kini - Pemerintah Kota Denpasar kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung peningkatan pelayanan dan keamanan masyarakat melalui penyerahan gedung baru  Marko dan operasional Kepolisian Sektor (Polsek) Denpasar Selatan (Densel).

Peresmian operasional gedung tersebut dilakukan langsung oleh Kapolda Bali, Irjen Pol. Daniel Adityajaya pada Kamis  (29/1). Hadir dalam kesempatan tersebut Polresta Denpasar, Kombes Pol. M. Iqbal Simatupang, Penjabat Sekda Kota Denpasar, IGN Eddy Mulya, Unsur TNI/Polri, OPD terkait, serta para undangan lainnya. 

Dalam kesempatan tersebut dilaksanakan penyerahan simbolis kunci bangunan dari Pemerintah Kota Denpasar, dalam hal ini dilaksanakan Penjabat Sekda Kota Denpasar, IGN Eddy Mulya kepada Kapolda Bali, Irjen Pol. Daniel Adityajaya dan dilanjutkan dengan penyerahan tanda terima kasih kepada Pemkot Denpasar oleh Kapolda Bali. 

Kapolda Bali, Irjen Pol. Daniel Adityajaya dalam sambutanya mengatakan, dengan diresmikanya Polsek Denpasar Selatan  ini merupakan bentuk komitmen Polri untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pihaknya juga berpesan dengan diresmikanya gedung baru Polsek Denpasar Selatan ini diharapkan pelayanan kepolisian kepada masyarakat terus dioptimalkan.

"Saya berpesan bahwa setelah diresmikannya Gedung  Polsek Denpasar Selatan ini dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, jangan sampai membuat masyarakat susah, karena ini merupakan cita-cita yang ingin dibangun Bapak Kapolri dengan Polri Presisi yang menjadikan Polsek sebagai ujung tombak," ujarnya

Kapolresta Denpasar, Kombes Pol. M. Iqbal Simatupang menjelaskan peresmian Gedung Polsek Denpasar Selatan ini merupakan rangkaian dari pembangunan gedung baru yang merupakan bantuan hibah dari Pemerintah Kota Denpasar.

 

"Kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Walikota beserta jajaran  atas perhatian beliau untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan pemberian hibah gedung kepada Polsek Denpasar Selatan," ujarnya

Penjabat Sekda Kota Denpasar, IGN Eddy Mulya  turut mengapresiasi diresmikannya operasional dan Mako Polsek Denpasar Selatan. Hal ini tentunya sejalan dengan motto pelayanan Sewakadarma dan Vaisudaiva Kutumbakam yang menekankan optimalisasi pelayanan dengan sepirit menyama braya.

Eddy Mulya mengatakan, dengan selesainya pembangunan gedung Polsek Denpasar Selatan ini maka kedepan pelayanan kepada masyarakat diharapkan dapat terus dioptimalkan.

"Kami mengajak seluruh jajaran kepolisian untuk terus bersinergi dan senantiasa mengoptimalisasi pelayanan kepada masyarakat sebagai upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat," pungkasnya. (Eka) 

2 Hari Hilang, Tim SAR Temukan Lansia 80 Tahun di Sidemen Dengan Kondisi Selamat

Laporan Reporter Gst Ayu Purnamiasih 

Karangasem , Bali Kini  — Tim SAR gabungan akhirnya menemukan Ni Wayan Baca (80), seorang lansia asal Banjar Dinas Pakel, Desa Sangkan Gunung, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, yang sebelumnya dilaporkan belum kembali dari kebun setelah mencari kayu bakar.

Korban diketahui meninggalkan rumah sejak Selasa (27/1/2026) sekitar pukul 14.00 Wita dengan berjalan kaki menuju ladangnya yang berjarak sekitar satu kilometer dari rumah. Informasi tersebut diterima petugas siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar dari pihak keluarga.

Menurut laporan warga, korban terakhir kali terlihat sekitar pukul 16.30 Wita di area ladang sambil membawa kayu bakar. Namun hingga pukul 18.00 Wita, korban tak kunjung kembali ke rumah, sehingga keluarga bersama warga melakukan pencarian.

“Upaya pencarian sudah dilakukan sejak malam kejadian hingga keesokan harinya oleh keluarga dan masyarakat setempat, namun hasilnya nihil dan selanjutnya dilaporkan ke Polsek Sidemen,” ujar I Nyoman Sidakarya, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar.

Menindaklanjuti laporan tersebut, tim SAR mengerahkan tujuh personel dari Pos Pencarian dan Pertolongan Karangasem untuk melakukan operasi pencarian bersama unsur terkait.

Tim SAR gabungan bersama warga akhirnya berhasil menemukan korban pada Kamis (29/1/2026) pukul 16.45 Wita, di kebun Kendal Tua, tepatnya di antara rumpun bambu, sekitar satu kilometer ke arah selatan dari lokasi terakhir korban terlihat.

Menariknya, meskipun hilang hampir dua hari tanpa makan dan minum, korban ditemukan dalam kondisi sadar, stabil, dan relatif sehat secara fisik, hanya mengalami luka robek ringan pada bagian dahi.

“Pencarian difokuskan di jalur yang biasa dilewati korban. Personel kami dilengkapi peralatan SAR mountaineering serta drone thermal untuk memaksimalkan pencarian,” tambah Sidakarya.

Usai ditemukan, korban dievakuasi dengan menggunakan tandu menuju permukiman warga untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.(ami)