Bupati Jembrana Tinjau Rumah Warga Roboh di Pergung, Pastikan Bantuan dan Usulan Bedah Rumah

​JEMBRANA , BALI KINI – Sebagai bentuk kepedulian dan respons cepat terhadap warga yang tertimpa musibah, Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, meninjau langsung kondisi rumah Ibu Ni Luh Darni yang roboh akibat bencana alam di Br. Petapan Kelod, Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo, pada Rabu (8/4).

​Kehadiran orang nomor satu di Jembrana ini bertujuan untuk memastikan kondisi korban dalam keadaan sehat serta memberikan dukungan moral dan material secara langsung.

​Dalam kunjungan tersebut, Bupati Kembang Hartawan menyerahkan sejumlah bantuan darurat untuk meringankan beban keluarga Ibu Ni Luh Darni. Bantuan yang diberikan meliputi : Paket sembako lengkap, Kasur, Peralatan memasak, dan Obat-obatan.

​Di sela-sela kunjungannya, Bupati Kembang menyatakan keprihatinannya atas musibah yang menimpa warga Pergung tersebut. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan tinggal diam dan akan segera mengambil langkah jangka panjang.

​"Kami akan berupaya secepat mungkin mengusulkan program bedah rumah bagi warga yang tertimpa musibah ini. Tujuannya agar Ibu Ni Luh Darni dan keluarga bisa kembali memiliki tempat tinggal yang layak dan aman," ujar Bupati Kembang.

​

Pihaknya juga menginstruksikan dinas terkait dan perangkat desa setempat untuk segera melengkapi administrasi yang diperlukan agar proses perbaikan rumah dapat diprioritaskan dalam anggaran mendatang.

Pemkot Denpasar Akan Berlakukan Kebijakan WFH ASN Mulai 10 April 2026

Sekda Eddy Mulya Pastikan Layanan Publik Akan Berjalan Normal 

Denpasar, Bali Kini - Pemerintah Kota Denpasar mulai menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) pada Jumat 10 April 2026. Seperti diketahui, WFH ini merupakan kebijakan dari pusat untuk efisiensi energi setiap hari Jumat.

Hal ini disampaikan, Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya saat ditemui, di kantor Walikota Denpasar, Selasa (7/4).

Pada kesempatan itu, Sekda Eddy Mulya juga menekankan, kebijakan ini sendiri berfokus pada fleksibilitas kerja sekaligus efisiensi anggaran daerah. Secara umum, 

pengaturan WFH ini dilakukan berdasarkan Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Lebih jauh, Eddy Mulya juga menyampaikan bahwa pengawasan selama WFH dilakukan secara ketat melalui sistem by name by address. 

Pegawai wajib melakukan absensi tepat di titik lokasi kediaman yang telah terdaftar dan tidak diperbolehkan absen di luar titik tersebut. Selain kehadiran digital, responsivitas pegawai menjadi poin utama penilaian. 

"Pimpinan perangkat daerah akan memberikan sanksi bertahap bagi ASN yang sulit dihubungi saat jam kerja dengan durasi 5, 10, hingga 15 menit. Jika dalam rentang waktu ini pegawai tidak merespons komunikasi atasan, maka akan diberikan peringatan," ungkapnya.

 

Sanksi yang diberikan pun berjenjang dari teguran lisan, peringatan hingga evaluasi kinerja atau sanksi administrasi.

Jika kesalahan dilakukan berulang kali, seperti tidak absen atau tidak bisa dihubungi baik via telepon maupun perintah untuk merapat ke kantor, maka akan dilakukan evaluasi kinerja atau sanksi administrasi berat.

"Walaupun statusnya WFH, jika dibutuhkan untuk ke kantor, pegawai diminta segera merapat. Tidak ada istilah tidak merespons. Kami lakukan evaluasi berkala setiap minggu," imbuh Eddy Mulya.

Meski kebijakan WFH berlaku setiap Jumat, Eddy Mulya menekankan bahwa layanan publik tetap berlangsung normal. 

Sejumlah sektor vital tetap diwajibkan bekerja dari kantor (Work From Office/WFO) secara penuh, antara lain Kesehatan (RSUD Wangaya & Puskesmas), Pendidikan (PAUD hingga SMP), Perhubungan, Perizinan, dan Kependudukan (Disdukcapil).

Selain itu, ada juga Kegawatdaruratan (BPBD & Pemadam Kebakaran), Ketertiban (Satpol PP) dan Lingkungan Hidup (DLHK), Layanan Pajak dan Retribusi Daerah (Bapenda).

Sekda Eddy Mulya juga mengungkapkan, selain unit layanan, seluruh pejabat eselon II (Pimpinan Tinggi Pratama), eselon III (Administrator), serta Camat, Lurah, dan Perbekel tetap wajib masuk kantor seperti biasa.

"Transformasi budaya kerja ini juga bertujuan untuk menekan pengeluaran operasional daerah," lanjut Eddy Mulya.

Hasil penghematan dari kebijakan ini nantinya akan dialokasikan kembali untuk program prioritas pembangunan masyarakat. Beberapa langkah efisiensi yang diambil meliputi pengurangan penggunaan kendaraan dinas secara bertahap dan mulai diarahkan pada penggunaan kendaraan listrik atau transportasi umum.

 

Tak hanya itu, penghematan juga meliputi penghematan penggunaan AC, lampu, dan perangkat elektronik lainnya secara ketat.

Pemaksimalan penggunaan Zoom Meeting atau pertemuan secara hybrid untuk mengurangi biaya konsumsi dan operasional tatap muka juga akan menjadi skala prioritas dalam hal ini. 

"Kebijakan yang berpedoman pada arahan Kemendagri ini akan dievaluasi setiap minggu," tutup Eddy Mulya. (Win)

Grand Final Pemilihan Duta GenRe Kota Denpasar 2026 Digelar

Jadi Ruang Edukasi Dan Juga Konsultasi Generasi Muda

Denpasar, Bali Kini - Grand Final Pemilihan Duta Generasi Berencana (GenRe) Kota Denpasar Tahun 2026 digelar di Gedung Dharma Negara Alaya Kota Denpasar pada Selasa (7/4) petang. 

Hadir langsung dalam kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, Ketua TP-PKK Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara, Ketua GOW Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, Plt. Kepala Dinas P3AP2KB Kota Denpasar, IGA. Laxmy Saraswaty, Duta GenRe Kampus dan Sekolah se-Kota Denpasar serta undangan terkait lainya.  

Sekda Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya menyebut pemilihan Duta GenRe Kota Denpasar ini dapat menjadi ruang edukasi dan konsultasi bagi generasi muda terkait strategi pembangunan rumah masa depan mengenai berbagai isu penting seperti kesehatan reproduksi, perencanaan hidup masa depan, pelarangan penyalahgunaan narkoba serta isu penting lainnya. 

"Hal ini penting terutama saat generasi muda ini memasuki fase berumah tangga agar mereka siap menghadapi tantangan kehidupan era kini dengan adaptasi perubahan menggunakan teknologi secara cermat," kata Eddy Mulya.

Lebih jauh, Eddy Mulya juga mengatakan para Duta Genre ini memiliki peran sebagai problem solver kala menghadapi dinamika dalam menjalani rumah tangga nantinya. 

"Selamat kepada Duta GenRe terpilih, anda layak sebagai edukator dan wadah konsultasi sehingga kita dapat maju bersama menuju harapan rumah tangga dan masa depan keluarga muda di Kota Denpasar," ujar Eddy Mulya. 

Sementara, Ketua Forum GenRe Kota Denpasar 2026-2028, I Nengah Ari Suputra Bawa ditemui di sela-sela acara menjelaskan bahwa Pemilihan Duta GenRe Kota Denpasar 2026 ini diikuti oleh 85 peserta. Seperti terobosan yang telah dilakukan di tahun 2025 lalu, proses pendaftaran dibuka luas untuk umum guna memperluas jaringan dan penyebaran program dari GenRe di Kota Denpasar. 

Dikatakannya, setelah melalui proses seleksi yang ketat, telah ditepatkan 10 pasang finalis di tahap Grand Final ini untuk berkompetisi menjadi the next Duta GenRe Kota Denpasar tahun 2026.

Adapun rangkaian kegiatan dalam pemilihan Duta GenRe Kota Denpasar Tahun 2026 ini dimulai dari tahap wawancara, lalu disaring 20 besar peserta mengikuti motion challenge, tes program kerja, medsos challenge, live instagram dan masih banyak rangkaian kegiatan hingga grand final dimana 3 besar dilaksanakan deep interview sesi tanya jawab dari dewan juri kepada peserta. 

Pemilihan Duta GenRe mengangkat berbagai isu di Kota Denpasar yang dengan sejalan target pemerintah, yakni mencapai generasi emas 2045. Pihak penyelenggara sendiri juga bertujuan mawadahi remaja melalui edukasi dan sosialisasi yang efektif menarik dan inofatif, sehingga dapat meningkatkan kapasitas kaum muda di Kota Denpasar melalui berbagai program strategis. 

Adapun berbagai isu yang diangkat seperti Penanganan Triad KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja), adalah tiga risiko utama yang sering dihadapi remaja, yang mencakup Seksualitas (perilaku seksual berisiko), NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif), serta HIV dan AIDS. Ini adalah konsep yang digunakan dalam program edukasi kesehatan untuk mencegah perilaku berisiko di kalangan remaja. 

Ari Suputra juga menjelaskan, dalam babak tiga besar ini juga diangkat isu "Fatherless", dimana dapat kita lihat fenomena kurangnya peran ayah didalam keluarga yang perlu diangkat ke permukaan untuk dishare bersama- bersama. 

"Kami berharap Forum GenRe Kota Denpasar dapat menjadi organisasi yang semakin aktif, progresif, dan adaptif dalam menyuarakan isu-isu remaja serta dapat berjalan beriringan bersama Dinas P3AP2KB dan organisasi kepemudaan lainnya dengan semangat kolaborasi dan kerja bersama," ungkapnya.

Adapun peserta yang keluar sebagai Winner adalah peserta puteri nomor urut 6 yakni Komang Trisna Darmayanti dan peserta putera nomor urut 7 yakni AA. Ngurah Agung Krishna Dananjaya. 

Terpilih sebagai Runner Up 1 yakni peserta puteri nomor urut 7 yakni Desak Putu Widya Paramitha dan peserta putera nomor urut 2 yakni I Wayan Nanda Nugraha. Selanjutnya Runner Up 2 yakni peserta puteri nomor urut 5 yakni Ida Ayu Jenny Pradnyaneswari dan peserta putera nomor urut 8 yakni I Gusti Ngurah Agung Abhirama Wijaya.

Pada kategori Juara Intelegensia berhasil diraih yakni oleh peserta puteri nomor urut 3 yakni Ni Nyoman Rista Angraini dan peserta putera nomor urut 3 yakni Made Satria Nugraha Dharma Putra. Sementara Juara Favorit diraih peserta puteri nomor urut 1 yakni IGA. Ayu Linda Pratiwi 1 dan peserta putera nomor urut 9 yakni I Gusti Agung Dika Karmana Putra. (esa-wahdodi). 

Bangli Targetkan WTP Lagi! Bupati Sedana Arta Buka Kartu Soal Tantangan Fiskal di Depan BPK

BANGLI , BALI KINI – Pemerintah Kabupaten Bangli secara resmi memulai tahapan krusial dalam pertanggungjawaban keuangan daerah. Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, menerima langsung Tim BPK Perwakilan Provinsi Bali dalam acara Entry Meeting Pemeriksaan Terinci Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, Selasa (7/4/2026).

Bertempat di Ruang Rapat Gedung BMB Kantor Bupati Bangli, pertemuan ini menjadi sinyal kuat komitmen Pemkab Bangli untuk mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dalam arahannya, Bupati Sedana Arta tidak menampik bahwa Bangli menghadapi tantangan fiskal yang cukup berat. Ia mengungkapkan fakta bahwa selama masa kepemimpinannya, pembangunan di Bangli sangat bergantung pada sumber dana eksternal.

"Perlu kami sampaikan bahwa saat ini ruang fiskal Kabupaten Bangli tergolong rendah. Sekitar 90% pembangunan bersumber dari dana non-PAD, seperti BKK dari kabupaten lain," ungkap Sedana Arta secara terbuka.

Ia juga menyoroti "bom waktu" regulasi tahun 2027, di mana belanja pegawai dipatok maksimal 30%, sementara posisi Bangli saat ini masih tertahan di angka 46%. Menurutnya, perlu langkah ekstrem dan inovasi pendapatan agar target tersebut bisa terpenuhi.

Salah satu poin menarik yang disampaikan Bupati adalah usulan mengenai imbal Jasa Lingkungan. Sebagai "hulu" yang menyuplai air ke berbagai wilayah seperti Badung, Gianyar, Denpasar, hingga Karangasem, Bangli berharap ada keadilan ekonomi.

Bupati memohon dukungan BPK untuk mengkaji regulasi sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022, agar daerah penerima manfaat air dari Bangli memberikan kontribusi nyata bagi ruang fiskal Bumi Turus Lumbung tersebut.

Demi kelancaran pemeriksaan, Bupati memberikan instruksi khusus kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kooperatif dengan Memberikan akses data seluas-luasnya kepada tim BPK. Serta menunjuk Staf Kompeten yang benar-benar menguasai data untuk mendampingi pemeriksa. Serta 

Komunikasi Efektif Memastikan tidak ada hambatan informasi agar proses berjalan cepat dan akurat.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira, mengapresiasi keterbukaan Pemkab Bangli. Ia menjelaskan bahwa pemeriksaan terinci ini adalah validasi atas bukti-bukti sah di lapangan.

"Tujuan akhir dari pemeriksaan ini bukan hanya soal opini WTP, tetapi bagaimana pengelolaan keuangan daerah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Bangli," tegasnya.

Turut hadir dalam pertemuan penting tersebut Sekda Bangli I Dewa Bagus Riana Putra, Asisten III Setda Bangli, Inspektur Kabupaten Bangli,Seluruh Kepala OPD se-Kabupaten Bangli

Dengan dimulainya pemeriksaan ini, Pemkab Bangli berharap sinergi yang terjalin dapat menghasilkan tata kelola keuangan yang tetap akuntabel meski di tengah keterbatasan anggaran

DPRD Bali Soroti Tata Ruang dan Status Lahan Handara Golf & Resort Bali

DENPASAR, BALI KINI -  DPRD Provinsi Bali melalui Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) menyoroti kegiatan pemanfaatan ruang serta status penguasaan lahan di kawasan Handara Golf & Resort Bali. Sorotan ini muncul setelah dilakukan evaluasi dan inspeksi lapangan sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap tata ruang, aset daerah, dan perizinan.

Dalam hasil pembahasan, Pansus menemukan adanya indikasi ketidaksinkronan antara perencanaan tata ruang dengan kondisi riil di lapangan. Selain itu, aspek penguasaan lahan juga menjadi perhatian, terutama terkait ketidaksesuaian data sertifikat hak guna bangunan (SHGB) yang dimiliki pengelola dengan data yang tercatat di Badan Pertanahan Nasional.

Pansus juga menyoroti potensi dampak lingkungan dari aktivitas kawasan, khususnya dalam kaitannya dengan sistem hidrologi di dataran tinggi Bedugul. Peristiwa banjir di wilayah Desa Pancasari disebut menjadi indikator penting perlunya evaluasi hubungan antara kawasan terbangun, hutan, dan aliran air alami.

Meski demikian, Pansus menilai keberadaan kawasan wisata tersebut bukan faktor tunggal penyebab banjir. Sebagian besar area dinilai masih mempertahankan tutupan vegetasi, sehingga pengaruhnya terhadap peningkatan risiko banjir bersifat terbatas. Namun, tekanan terhadap daya dukung lingkungan tetap harus diantisipasi melalui pengawasan ketat dan penyesuaian kebijakan tata ruang.

Dari sisi aset, Pansus menemukan adanya perbedaan data SHGB yang dilaporkan dengan yang tercatat secara resmi, yang dinilai sebagai “red flag” administratif. Hal ini berpotensi menimbulkan persoalan hukum, termasuk ketidakjelasan batas dan luas lahan yang dikuasai.

Sementara dari aspek perizinan, Pansus menilai adanya kemungkinan fragmentasi izin yang belum terkonsolidasi secara menyeluruh dalam satu sistem pengelolaan kawasan. Kondisi ini berisiko menimbulkan ketidaksesuaian antara izin dengan aktivitas di lapangan.

Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, I Made Supartha, menegaskan pentingnya penataan ulang secara menyeluruh agar pemanfaatan ruang tetap sejalan dengan prinsip keberlanjutan.

“Penataan ini bukan untuk menekan, tetapi memastikan seluruh pemanfaatan ruang berjalan sesuai ketentuan, menjaga keseimbangan antara kepastian berusaha dan perlindungan lingkungan serta kepentingan publik,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, Pansus merekomendasikan pengembalian salah satu SHGB yang telah berakhir masa berlakunya kepada negara, evaluasi tanah terlantar, hingga penertiban hak atas tanah yang bermasalah. Selain itu, pemerintah juga didorong melakukan pengendalian sistem hidrologi secara terpadu untuk mengurangi risiko banjir di kawasan Pancasari dan sekitarnya.

Pansus juga meminta dilakukan evaluasi teknis terhadap pembangunan di area sensitif seperti lereng curam dan tepi jurang, guna mencegah potensi kerusakan lingkungan serta risiko bencana di masa mendatang. (Arn)

Paripurna DPRD, Gubernur Paparkan Lonjakan Wisatawan dan Tantangan Serius Pariwisata Bali

DENPASAR, Bali Kini — Pemerintah Provinsi Bali mengungkapkan tren positif sektor pariwisata sekaligus sejumlah tantangan serius yang mengancam keberlanjutan daerah tersebut. Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-30 DPRD Provinsi Bali, Senin (6/4/2026), dalam agenda penyampaian Raperda tentang tata kelola usaha pariwisata berkualitas dan perubahan pajak daerah.  

Gubernur Bali memaparkan, jumlah kunjungan wisatawan pada awal 2026 mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Wisatawan domestik mencapai 968.313 orang hingga Maret 2026, naik 4 persen dari tahun 2025 sebanyak 930.838 orang. Sementara itu, wisatawan internasional mencapai 1.645.169 orang, meningkat 2,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya.  

Secara keseluruhan, sektor pariwisata masih menjadi tulang punggung ekonomi Bali. Pada 2025, jumlah wisatawan mancanegara mencapai 7,05 juta orang, lebih tinggi dari tahun 2024 yang tercatat 6,3 juta orang. Kontribusi devisa pariwisata Bali juga sangat signifikan, mencapai Rp167 triliun atau sekitar 53,6 persen dari total devisa pariwisata nasional sebesar Rp312 triliun.  

Namun di balik angka positif tersebut, pemerintah menyoroti berbagai persoalan yang makin kompleks. Alih fungsi lahan sawah terus meningkat, volume sampah bertambah, serta kerusakan lingkungan mulai mengancam ekosistem. Selain itu, ketersediaan air bersih dan kemacetan lalu lintas menjadi masalah yang semakin nyata.  

Tak hanya itu, ketimpangan ekonomi antara wilayah Sarbagita dan luar Sarbagita juga masih terjadi. Infrastruktur dan transportasi publik dinilai belum memadai, sementara peluang usaha bagi masyarakat lokal semakin terdesak. Praktik penggunaan nama warga lokal untuk pembelian aset oleh pihak asing juga meningkat.  

Masalah sosial turut menjadi perhatian, mulai dari meningkatnya kasus narkoba, prostitusi, hingga isu keamanan. Bahkan, muncul komunitas warga asing yang cenderung eksklusif dan terpisah dari masyarakat lokal.  

Di sisi budaya, pemerintah menilai terjadi peningkatan penodaan tempat suci serta mulai terkikisnya keaslian budaya Bali. Kondisi ini dinilai berpotensi merusak identitas daerah yang selama ini menjadi daya tarik utama pariwisata.  

Pemerintah Provinsi Bali menegaskan, penguatan regulasi melalui Raperda ini menjadi langkah penting untuk memastikan pariwisata tetap berkualitas tanpa mengorbankan alam, budaya, dan masyarakat lokal. (Arn)

DPRD Bali Usulkan Moratorium Izin di Kawasan Pariwisata Padat

Denpasar, Bali Kini — Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD Provinsi Bali menemukan berbagai pelanggaran dalam pemanfaatan ruang, pengelolaan aset, dan perizinan yang dinilai mengancam keberlanjutan lingkungan serta budaya Bali.  

Temuan tersebut menunjukkan masih lemahnya pengawasan pemerintah daerah, ditandai dengan ketidaksesuaian antara rencana tata ruang dan praktik di lapangan. Kondisi ini bahkan dinilai sudah terjadi secara sistemik dan berulang, terutama di kawasan pariwisata yang berkembang pesat.  

Kawasan seperti Canggu, Munggu hingga Tanah Lot menjadi sorotan karena mengalami alih fungsi lahan pertanian secara masif menjadi akomodasi pariwisata. Hal ini berdampak pada menurunnya daya dukung lingkungan serta tergerusnya karakter ruang berbasis budaya Bali.  

Sebagai langkah pengendalian, Pansus TRAP merekomendasikan moratorium penerbitan izin baru, termasuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), serta izin usaha pariwisata di kawasan padat pembangunan.  

Selain itu, pemerintah juga diminta melakukan evaluasi terhadap izin yang telah terbit serta menindak tegas pelanggaran melalui pencabutan izin hingga pembongkaran bangunan yang tidak sesuai aturan.  

Di kawasan pariwisata yang sudah jenuh seperti Kuta Selatan, DPRD Bali menilai tekanan terhadap lingkungan dan infrastruktur sudah melampaui batas, sehingga diperlukan pembatasan pembangunan serta audit menyeluruh terhadap izin usaha.  

Untuk jangka panjang, Pansus juga mendorong penataan ruang berbasis zonasi serta pemerataan pembangunan ke wilayah lain di Bali guna mencegah penumpukan investasi di satu kawasan. 

“Pelanggaran tata ruang tidak muncul secara sporadis, melainkan bersifat sistemik dan berulang,” demikian ditegaskan dalam rekomendasi Pansus TRAP DPRD Bali.  

Pansus menegaskan bahwa tata ruang, aset, dan perizinan harus diawasi secara terintegrasi agar pembangunan Bali tetap seimbang antara kepentingan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan nilai budaya.  (Arn)

Tak Terkalahkan, Negaroa FA Jembrana Sabet Gelar Juara Internasional di Bali 7s 2026

Gianyar , Bali Kini - Dunia sepak bola usia dini Jembrana menorehkan tinta emas di kancah internasional. Negaroa Football Academy (NFA) Jembrana U-10 berhasil keluar sebagai Juara 1 pada turnamen bergengsi "Bali 7s 2026" untuk kategori GOLD, setelah tampil dominan menghadapi lawan-lawan tangguh dari berbagai negara.

Berlangsung di Bali United Training Center, Gianyar, pada 2–5 April 2026, ajang ini merupakan salah satu turnamen sepak bola usia dini terbesar di Asia yang diikuti oleh 500 tim dan sekitar 8.000 peserta dari 7 negara. 

Keberhasilan Negaroa FA meraih podium tertinggi bukan tanpa alasan. Tim asuhan akademi kebanggaan Jembrana ini mencatatkan statistik yang luar biasa sepanjang turnamen:

 Statistik menunjukkan dari Total Pertandingan 10 Laga mencatatkan hasil 

 7 Kemenangan, 3 kali Imbang, dan Tanpa Kekalahan (Unbeaten). 

 Sementara untuk Produktivitas juga cukup baik dengan Mencetak 17 Gol, hanya kebobolan 2 gol selama seluruh rangkaian turnamen.

Statistik ini menjadi bukti nyata bahwa anak-anak Jembrana tidak hanya mampu bersaing, tetapi juga mendominasi permainan di level internasional.

Rosidan Anas,  pelatih menegaskan , kemenangan bukan merupakan hasil instan. Performa gemilang para pemain U-10 ini adalah hasil dari program latihan jangka panjang yang dijalankan secara konsisten oleh Negaroa FA. Fokus pengembangan meliputi teknik dasar, pemahaman prinsip bermain, kekompakan tim, hingga penguatan mental bertanding.

"Hasil ini adalah buah dari proses latihan yang konsisten, disiplin, dan kerja keras seluruh pemain. Ini membuktikan bahwa anak-anak dari Jembrana mampu bersaing dan unggul di level internasional," ungkap pelatih Negaroa FA yang akrab disapa Coach Rozy., dihubungi selasa (7/4). 

Pihak akademi juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada para orang tua pemain dan seluruh pihak yang memberikan dukungan moral maupun materiil. Sinergi antara pelatih, pemain, dan orang tua menjadi kunci utama di balik kesuksesan tim dalam menjaga performa hingga partai final.

Keberhasilan di Bali 7s 2026 ini diharapkan menjadi batu loncatan bagi para talenta muda Jembrana untuk terus berkembang. Perjalanan masih panjang, namun Negaroa FA telah membuktikan bahwa Jembrana adalah lumbung talenta sepak bola yang patut diperhitungkan di kancah dunia. ( Prokopim )

Jembrana Targetkan Jadi yang Tercepat dan Terdepan di Bali dalam Program KDKMP

JEMBRANA , BALI KINI – Kabupaten Jembrana melakukan akselerasi penuh untuk mengukuhkan posisi sebagai daerah dengan pencapaian tertinggi dan tercepat di Bali dalam implementasi program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Ambisi ini ditegaskan oleh Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, usai menerima kunjungan sosialisasi dari Danrem 163/Wira Satya, di KDMP Desa Delod Berawah , Selasa ( 7/4).

Bupati Kembang Hartawan menyatakan bahwa Jembrana tidak ingin sekadar menjalankan program secara normatif, melainkan menargetkan hasil yang paling masif dan progres paling cepat dibandingkan kabupaten lain di Pulau Dewata.

"Kami ingin tercepat, kami ingin terdepan, dan kami ingin terbanyak. Maka dari itu, upaya kolaborasi dengan TNI, desa adat, dan dinas langsung kita lakukan tanpa menunda," tegas Bupati Kembang Hartawan.

Saat ini, Jembrana telah membuktikan komitmennya dengan menduduki posisi puncak dalam pencapaian target KDKMP. Tercatat sebanyak 7 titik telah mencapai pembangunan 100%, sementara 14 titik lainnya sedang dalam proses pembangunan aktif. Bupati menekankan bahwa seluruh jajaran pemerintah daerah telah diinstruksikan untuk bergerak dengan ritme cepat dalam memfasilitasi seluruh aspek pembangunan fisik.

Untuk memastikan Jembrana tetap di posisi terdepan, Pemkab telah menyiapkan tiga langkah taktis :

1. Hibah Aset Strategis : Memetakan dan menyerahkan aset pemerintah daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi untuk dikembangkan sebagai pusat kegiatan koperasi.

 2. Optimalisasi Lahan Desa Adat: Mengajak Desa Adat aktif menyumbangkan pemanfaatan lahan agar pembangunan fisik KDKMP merata di seluruh pelosok Jembrana.

 3. Peningkatan Kualitas SDM: Menyiapkan pelatihan intensif bagi pengurus koperasi agar manajemen berjalan profesional dan berkelanjutan.

"Kami siap mengawal keberhasilan program Bapak Presiden Prabowo Subianto di Jembrana agar kesejahteraan masyarakat kami bisa meningkat secepat mungkin," terang Bupati Kembang.

Senada dengan ambisi tersebut, Danrem 163/Wira Satya, Brigjen TNI Ida I Dewa Agung Hadisaputra, S.E., mengapresiasi kesiapan luar biasa dari Jembrana. Menurutnya, sinergi antara TNI dan Pemda Jembrana adalah kunci utama mewujudkan ketahanan pangan nasional.

"Jembrana sangat luar biasa. Kita ingin Jembrana tidak hanya menjadi penonton, tapi menjadi pelopor dan yang tercepat dalam urusan ketahanan pangan melalui KDKMP ini," ujar Brigjen TNI Ida I Dewa Agung Hadisaputra.

Dengan dukungan penuh dari berbagai lini, Jembrana optimis mampu melampaui target-target yang ditetapkan. KDKMP di Jembrana diharapkan menjadi role model bagi kabupaten/kota lain di Bali dalam hal kecepatan birokrasi, ketersediaan lahan produktif, dan ketepatan eksekusi di lapangan. ( prokopim)

Wawali Arya Wibawa Terima Audiensi Sekar Bali, Dorong Kolaborasi Penanganan Sampah

Ket. Foto : Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa saat menerima audiensi Forum Semeton Karangasem (Sekar) Bali di Kantor Walikota Denpasar, Selasa (7/4).

Denpasar , Bali Kini - Upaya memperkuat penanganan sampah di Kota Denpasar terus didorong melalui kolaborasi berbagai pihak. Hal ini tercermin saat Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, menerima audiensi Forum Semeton Karangasem (Sekar) Bali di Kantor Walikota Denpasar, Selasa (7/4).

Dalam kesempatan tersebut jajaran kepengurusan Forum Sekar Bali menyampaikan beberapa visi misi dan program kerja organisasi. Hal ini termasuk keinginan untuk berkolaborasi dalam membantu Pemerintah Kota Denpasar dalam upaya pembangunan dan penanganan sampah di Kota Denpasar. 

Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa mengatakan bahwa pada prinsipnya Pemkot Denpasar sangat mendukung berbagai kalangan dalam upaya membantu Pembangunan di Kota Denpasar. Terlebih, dalam penanganan sampah serta lingkungan yang menjadi salah satu fokus pembangunan Kota Denpasar saat ini. 

"Tentunya hal ini kita sambut dengan baik pertemuan ini, Pemkot Denpasar sangat terbantu dengan adanya organisasi yang berfokus pada isu lingkungan seperti ini, tentunya juga sosialisasi kepada masyarakat terkait masalah pemilahan sampah serta pengolahan sampah berbasis sumber," ujar Arya Wibawa.

Sementara Ketua Forum Sekar Bali, Dr. I Made Suniastha Amertha mengatakan audiensi kali ini bermaksud untuk memperkenalkan jajaran kepengurusan baru dari Forum Sekar Bali Kota Denpasar.

Lebih lanjut, selain itu juga dipaparkan visi misi  serta program kerja organisasi yang sejalan dengan pembangunan Kota Denpasar seperti pengolahan sampah. Terlebih warga Karangasem yang ada di Kota Denpasar saat ini kurang lebih sebanyak 30 persen sehingga sudah sepatutnya kita turut bersinergi untuk membangun serta menjaga kebersihan wilayah tinggal khususnya di Kota Denpasar.

"Tentu kami berharap dengan isu yang ada di Kota Denpasar ini dapat teratasi dan kami turut menghimbau warga kami yang bertempat tinggal di Kota Denpasar agar dapat memilah sampah dan mengikuti aturan dari Pemerintah Kota Denpasar," pungkas Made Suniastha. (Arm)