Untuk Hak Pura Dalem Balangan, Tim Datangi Ombudsman RI

Laporan Reporter : Jero Ari 

Denpasar , Bali Kini - Babak baru kasus Pura Dalem Balangan, Jimbaran, selain sedang bergulir di Polda Bali kasus ini juga diadukan ke Ombudsman Republik Indonesia (RI) di Jakarta. 

Pengempon Pura Dalem Balangan, Drs. Made Tarip Widarta bersama Tim Kuasa Hukumnya yang dipimpin Harmaini Idris Hasibuan, SH dan rekan diterima di Kantor Ombudsman RI di Jalan HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu, 28 Januari 2026.

Tum mendaftarkan pengaduan permohonan agar di buka kembali pengaduan Penasehat Hukum Pengempon Pura Dalam Balangan, Idris Hasibuan, SH Nomor; 09/SP/H2B/IX/2018, tanggal 12 September 2018.

Penasehat Hukum, Idris Hasibuan mengatakan, sesuai LAHP Nomor: 0095/LM//IX/2018/DPS - JKT, tanggal 22 Oktober 2019. "Ombudsman RI yang menyatakan bahwa terlapor di Ombudsman RI Kepala Kantor Pertanahan 

Kabupaten Badung tahun 2020 melakukan tindakan maladministrasi," ungkapnya.

Dikatakan Harmaini Idris, berdasarkan Petunjuk dari Ombudsman RI Pengempon Pura Dalem Balangan sebagai pelapor dalam Nomor Regiater; 

0095/LM/IX/2018/DPS - JKT yang telah ditutup oleh Ombudsman RI. Karena dan akibat surat dari tersangka yang isinya tidak benar tersebut namun dalam petunjuk Ombudsman tersebut mengatakan jika terbukti informasi yang diberikan tersangka di dalam suratnya kepada Ombudsman tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Maka, lanjut Harmaini Idris, pengempon pura dapat membuat laporan kembali kepada Ombudsman RI mohon agar dibuka kembali berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Ombudsman RI Nomor 58 Tahun 2023.

Dalam LAHP tidak ditindaklanjuti oleh terlapor atau atasan terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dan telah dilakukan tahap resolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 tetapi tidak memperoleh penyelesaian dalam jangka waktu yang telah ditentukan (60 hari).

"Maka keasistenan yang membidangi fungsi resolusi dan monitoring dapat ditingkatkan status terlapor menjadi rekomendasi Ombudsman RI," berikut bunyi Pasal tersebut.

Harmaini Idris menjelaskan, bahwa atas petunjuk dari Ombudsman RI maka pihaknya telah melaporkan kembali perihal: Penindakan Kepada Kinerja Tersangka MD DG Selaku Kakantah Kab Badung tahun 2020 dan perlindungan Hukum atas Tanah Tempat Ibadah Pura Dalem Balangan ke Ombudsman RI agar di buka kembali karena ditemukan adanya bukti-bukti bahwa surat yang dibuat oleh Tersangka MD DG isinya tidak benar dan diduga kuat merupakan Pemalsuan Surat dan mengandung juga penyalahgunaan kewenangan Jabatan. 

Sebab, dalam suratnya Tersangka MD DG kepada Ombudsman menyatakan bahwa pihak yang bersengketa telah berdamai dengan pengempon Pura Dalem Balangan dan telah dilakukan pengukuran ulang.

Berdasarkan data fisik dan data yuridis. "Tetapi faktanya, tidak ada perdamaian dengan pengempon Pura Dalam Balangan dengan pihak yg terkait dan tidak ada dilakukan pengukuran ulang berdasarkan data fisik dan data yuridis. 

Atas tanah objek sengketa sesuia Isi Surat tgl 8 september 2020 dari Tersangka MD DG kepada Ombudsman RI inilah yang menjadi sumber segala masalah yang menimbulkan Pelapor Pengempon Pura Dalem Balangan merasa dirugikan dan kemudian melaporkan MD DG ke Polda Bali dengan tuduhan penyalahgunaan wewenang dan tidak menjaga keselamatan dan keutuhan arsip negara yang terjaga sesuai Laporan Polisi. Ini yang 

membuat dia (I Made Daging - red) disidik, dan satu laporan sudah ditetapkan sebagai tersangka," terang Fitraman Hardyansah, S.H. 

Ini sangat peting, sebagai upaya masyarakat menyadari bahwa ini yang terjadi. Bukan dikriminalisasi dan tidak ada pihak lain yang menekan. "Justru dia sendiri yang diduga kuat pelaku kriminalnya, perbuatannya dia sendiri yang menjadi kan dirinya menjadi tersangka," jelasnya.

Dorong Ekonomi Lokal, Wakil Bupati Bangli Buka Gebyar UMKM Bangli

BANGLI , BALI KINI – Dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi kreatif dan memberikan panggung bagi produk lokal, Wakil Bupati Bangli secara resmi membuka acara "Gebyar UMKM Bangli" yang diselenggarakan oleh Happy Bali Event Planner. Acara yang berlangsung meriah ini dipusatkan di Alun-Alun Kota Bangli, menjadi magnet bagi ratusan pelaku usaha dan ribuan pengunjung.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Bangli I Wayan Diar menekankan bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi daerah. Beliau mengapresiasi kolaborasi sektor swasta, khususnya Happy Bali Event Planner, yang telah menginisiasi wadah promosi bagi produk-produk unggulan Bangli mulai dari kuliner, kriya, hingga fashion.

“Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendampingi pelaku usaha kita agar naik kelas. Melalui event seperti Gebyar UMKM ini, kita tidak hanya berjualan, tapi membangun jejaring bisnis dan memperkenalkan identitas Bangli kepada khalayak yang lebih luas," ujar Wabup Diar.

Sementara itu, Ketua Happy Bali Event Planner Rifo Darma Saputra menyampaikan bahwa acara ini dirancang untuk menciptakan ekosistem promosi yang modern namun tetap menjaga nilai kearifan lokal. Pihaknya berharap sinergi antara pemerintah dan event organizer dapat terus berlanjut untuk menggairahkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Bangli.

Acara yang dirangkaikan dengan penyerahan bingkisan bagi lansia dan balita tersebut dihibur dengan penampilan joged bumbung dan Duo Mantul.

Cakupan Jaminan Kesehatan Capai 98, 68%, Jembrana Sabet Penghargaan UHC 2026

Jembrana , Bali Kini  – Pengakuan nasional kembali diraih Pemerintah Kabupaten Jembrana atas komitmennya dalam menjamin perlindungan kesehatan masyarakat melalui layanan yang inklusif dan berkelanjutan

Kabupaten Jembrana meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) atas pencapaian cakupan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar 98,68 % atau 326,504 jiwa dari total penduduk sebanyak 330,873 jiwa.

Angka tersebut menunjukkan bahwa hampir seluruh warga Jembrana telah terdaftar dalam program jaminan kesehatan pemerintah.  

Penyerahahan penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Tahun 2026 diterima langsung oleh Wakil Bupati Jembrana, I Gede Ngurah Patriana Krisna (Ipat) dalam acara yang digelar di Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Selasa (27/1) lalu.

Wabup Ipat menyatakan bahwa penghargaan ini merupakan buah dari kerja keras dan gotong royong semua pihak dalam memperluas akses layanan kesehatan serta memastikan seluruh lapisan masyarakat tercover secara menyeluruh. 

“Ditengah keterbatasan anggaran, Pemkab Jembrana mampu memberikan bukti nyata keberpihakan pemerintah daerah terhadap hak dasar warga atas kesehatan," ungkapnya.

Penghargaan UHC tidak hanya sekadar simbol, tetapi menjadi indikator kuat bahwa pelayanan kesehatan di Jembrana semakin inklusif dan merata. 

"Ke depan, Pemkab berupaya terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan, termasuk memperkuat fasilitas kesehatan, meningkatkan kwalitas SDM khususnya tenaga medis hingga memperbaiki sistem administrasi kepesertaan," ungkapnya.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menegaskan bahwa UHC Award merupakan bentuk apresiasi atas kepemimpinan dan komitmen pemerintah daerah dalam menjamin layanan kesehatan yang setara, berkelanjutan, serta melindungi masyarakat dari risiko finansial akibat masalah kesehatan.

"Universal Health Coverage bukan sekadar angka kepesertaan, tetapi wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan warganya,” katanya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa program JKN merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan kepesertaan JKN.

“Tidak boleh ada pemerintah daerah yang jumlah peserta JKN-nya justru menurun. Selain perluasan cakupan, pemerintah daerah juga harus mendorong peningkatan kualitas layanan kesehatan,” pungkasnya. (*)

Mantapkan Edukasi Soal Posyandu 6 SPM, Pemkot Denpasar Libatkan OPD Pengarah Untuk Sampaikan Program Terkait

Ket foto: 

Ketua Tim Pembina (TP) Posyandu Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara didampingi Sekretaris I TP Posyandu Kota Denpasar, yang juga Ketua GOW Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa dalam kesempatan sosialisasi dan sinkronisasi Posyandu 6 SPM yang digelar Pemerintah Kota Denpasar, melalui Dinas PMD, di Gedung Sewaka Dharma, Kamis (29/1).

Denpasar, Bali Kini - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas PMD berkolaborasi dengan TP Posyandu Kota Denpasar menggelar sosialisasi sekaligus sinkronisasi Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) menuju Revitalisasi New Posyandu Era Baru, di Gedung Sewaka Dharma, Kamis (29/1).

Diikuti oleh seluruh unsur desa/kelurahan se-Kota Denpasar, kegiatan ini juga turut melibatkan 6 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pengarah, yakni Dinas Sosial, Satpol-PP, Dinas Perkim, Dinas PUPR, Dinas Dikpora, dan juga Dinas Kesehatan, yang memaparkan materi terkait dengan Posyandu 6 SPM yang disesuaikan pada bidangnya masing-masing. 

Dalam sambutannya, Ketua Tim Pembina (TP) Posyandu Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara didampingi Sekretaris I TP Posyandu Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa mengatakan Posyandu merupakan bentuk layanan sosial dasar, yang digunakan untuk mendeteksi kesehatan masyarakat sejak dini. 

Pada era baru, Posyandu saat ini telah berkembang dan membentuk sinergitas program yang terintegrasi, menjadi Posyandu 6 SPM. Seperti yang diketahui, dalam Posyandu 6 SPM adalah lahir inovasi layanan terpadu yang memperluas peran posyandu tidak hanya pada kesehatan (ibu, anak, lansia), tetapi mencakup enam bidang dasar, yaitu Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Sosial, serta Ketentraman dan Ketertiban Umum.

"Posyandu mulai mengintegrasikan pola layanan kesehatan yang semakin kompleks, melalui pelayanan yang menyentuh seluruh siklus hidup," ujar Sagung Antari.

Untuk itu, Sagung Antari menekankan, agar seluruh elemen pada kegiatan ini dapat menyimak dengan baik setiap materi yang disampaikan, untuk semakin memantapkan pemahaman seputar layanan Posyandu 6 SPM ini di masyarakat.

"Melalui sosialisasi dan sinkronisasi pemahaman tentang Posyandu 6 SPM akan semakin meningkat. Sehingga  pendekatan layanan dasar ini dapat kita jalankan dengan optimal," tegas Sagung Antari.

Sementara itu, Sekretaris Dinas PMD Kota Denpasar, Tresna Yasa dalam paparannya menjelaskan, 

seiring dengan semakin kompleksnya layanan di Posyandu, maka diperlukan penguatan sinergitas dan integrasi layanan posyandu menjadikan Posyandu sebagai salah satu Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).

Posyandu sendri lanjut  Tresna Yasa, memiliki payung hukum yang sangat jelas untuk terus mengembangkan berbagai potensi layanan menjadi lebih baik dengan adanya sinergitas dukungan anggaran kegiatan melalui pemerintah Desa dan Kelurahan, sehingga Posyandu terus berbenah ke arah lebih baik.

"Sebagai salah satu LKD, Posyandu menjadi salah satu garda terdepan dalam menyelesaikan berbagai isu-isu perkembangan kesehatan di masyarakat. Dalam hal ini, Pemkot Denpasar berkomitmen untuk untuk mendukung 

lahirnya kembali Posyandu dengan wajah baru, yakni New Posyandu Era Baru," paparnya.

Lebih jauh, Tresna Yasa juga menjelaskan, dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 Posyandu, Posyandu menjadi teregenerasi sebagai Posyandu 6SPM. 

"Keberhasilan layanan ini tentu perlu mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat,“ kata  Tresna Yasa. (Win)

Dukung Polri Presisi, Pemkot Denpasar Serahkan Gedung Baru Polsek Densel

Ket. Foto :Penjabat Sekda Kota Denpasar, IGN Eddy Mulya saat menyerahkan simbolis kunci bangunan  kepada Kapolda Bali, Irjen Pol. Daniel Adityajaya pada Kamis (29/1). 

Denpasar , Bali Kini - Pemerintah Kota Denpasar kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung peningkatan pelayanan dan keamanan masyarakat melalui penyerahan gedung baru  Marko dan operasional Kepolisian Sektor (Polsek) Denpasar Selatan (Densel).

Peresmian operasional gedung tersebut dilakukan langsung oleh Kapolda Bali, Irjen Pol. Daniel Adityajaya pada Kamis  (29/1). Hadir dalam kesempatan tersebut Polresta Denpasar, Kombes Pol. M. Iqbal Simatupang, Penjabat Sekda Kota Denpasar, IGN Eddy Mulya, Unsur TNI/Polri, OPD terkait, serta para undangan lainnya. 

Dalam kesempatan tersebut dilaksanakan penyerahan simbolis kunci bangunan dari Pemerintah Kota Denpasar, dalam hal ini dilaksanakan Penjabat Sekda Kota Denpasar, IGN Eddy Mulya kepada Kapolda Bali, Irjen Pol. Daniel Adityajaya dan dilanjutkan dengan penyerahan tanda terima kasih kepada Pemkot Denpasar oleh Kapolda Bali. 

Kapolda Bali, Irjen Pol. Daniel Adityajaya dalam sambutanya mengatakan, dengan diresmikanya Polsek Denpasar Selatan  ini merupakan bentuk komitmen Polri untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pihaknya juga berpesan dengan diresmikanya gedung baru Polsek Denpasar Selatan ini diharapkan pelayanan kepolisian kepada masyarakat terus dioptimalkan.

"Saya berpesan bahwa setelah diresmikannya Gedung  Polsek Denpasar Selatan ini dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, jangan sampai membuat masyarakat susah, karena ini merupakan cita-cita yang ingin dibangun Bapak Kapolri dengan Polri Presisi yang menjadikan Polsek sebagai ujung tombak," ujarnya

Kapolresta Denpasar, Kombes Pol. M. Iqbal Simatupang menjelaskan peresmian Gedung Polsek Denpasar Selatan ini merupakan rangkaian dari pembangunan gedung baru yang merupakan bantuan hibah dari Pemerintah Kota Denpasar.

 

"Kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Walikota beserta jajaran  atas perhatian beliau untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan pemberian hibah gedung kepada Polsek Denpasar Selatan," ujarnya

Penjabat Sekda Kota Denpasar, IGN Eddy Mulya  turut mengapresiasi diresmikannya operasional dan Mako Polsek Denpasar Selatan. Hal ini tentunya sejalan dengan motto pelayanan Sewakadarma dan Vaisudaiva Kutumbakam yang menekankan optimalisasi pelayanan dengan sepirit menyama braya.

Eddy Mulya mengatakan, dengan selesainya pembangunan gedung Polsek Denpasar Selatan ini maka kedepan pelayanan kepada masyarakat diharapkan dapat terus dioptimalkan.

"Kami mengajak seluruh jajaran kepolisian untuk terus bersinergi dan senantiasa mengoptimalisasi pelayanan kepada masyarakat sebagai upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat," pungkasnya. (Eka) 

2 Hari Hilang, Tim SAR Temukan Lansia 80 Tahun di Sidemen Dengan Kondisi Selamat

Laporan Reporter Gst Ayu Purnamiasih 

Karangasem , Bali Kini  — Tim SAR gabungan akhirnya menemukan Ni Wayan Baca (80), seorang lansia asal Banjar Dinas Pakel, Desa Sangkan Gunung, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, yang sebelumnya dilaporkan belum kembali dari kebun setelah mencari kayu bakar.

Korban diketahui meninggalkan rumah sejak Selasa (27/1/2026) sekitar pukul 14.00 Wita dengan berjalan kaki menuju ladangnya yang berjarak sekitar satu kilometer dari rumah. Informasi tersebut diterima petugas siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar dari pihak keluarga.

Menurut laporan warga, korban terakhir kali terlihat sekitar pukul 16.30 Wita di area ladang sambil membawa kayu bakar. Namun hingga pukul 18.00 Wita, korban tak kunjung kembali ke rumah, sehingga keluarga bersama warga melakukan pencarian.

“Upaya pencarian sudah dilakukan sejak malam kejadian hingga keesokan harinya oleh keluarga dan masyarakat setempat, namun hasilnya nihil dan selanjutnya dilaporkan ke Polsek Sidemen,” ujar I Nyoman Sidakarya, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar.

Menindaklanjuti laporan tersebut, tim SAR mengerahkan tujuh personel dari Pos Pencarian dan Pertolongan Karangasem untuk melakukan operasi pencarian bersama unsur terkait.

Tim SAR gabungan bersama warga akhirnya berhasil menemukan korban pada Kamis (29/1/2026) pukul 16.45 Wita, di kebun Kendal Tua, tepatnya di antara rumpun bambu, sekitar satu kilometer ke arah selatan dari lokasi terakhir korban terlihat.

Menariknya, meskipun hilang hampir dua hari tanpa makan dan minum, korban ditemukan dalam kondisi sadar, stabil, dan relatif sehat secara fisik, hanya mengalami luka robek ringan pada bagian dahi.

“Pencarian difokuskan di jalur yang biasa dilewati korban. Personel kami dilengkapi peralatan SAR mountaineering serta drone thermal untuk memaksimalkan pencarian,” tambah Sidakarya.

Usai ditemukan, korban dievakuasi dengan menggunakan tandu menuju permukiman warga untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.(ami)

Dua Truk Terguling di KMP Salindo Mutiara 1, Satu Motor Tertimpa Saat Menuju Padangbai

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih 

Karangasem, Bali Kini — Insiden kecelakaan laut terjadi di atas KMP Salindo Mutiara 1 saat pelayaran dari Pelabuhan Lembar menuju Pelabuhan Padangbai, Rabu (28/1/2026) dini hari. Dua unit truk sedang dilaporkan terguling akibat cuaca buruk dan gelombang tinggi di perairan Lembar–Padangbai.

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 02.15 Wita, di perairan yang berjarak kurang lebih 15 mil dari Pelabuhan Lembar. Dua truk dengan nomor polisi AD 9946 G dan DK 8511 TF terguling dan menimpa satu unit sepeda motor yang terparkir di sampingnya.

Adapun sepeda motor yang tertimpa yakni Yamaha Aerox warna hitam dengan nomor polisi DR 2936 ET, dikendarai oleh Senu Al Dafin (19), pelajar asal Sandu Baya Montong Are, Mataram, Lombok, NTB.

Nahkoda KMP Salindo Mutiara 1, Deni Januar (35), menjelaskan bahwa insiden terjadi secara tiba-tiba akibat kondisi cuaca yang tidak bersahabat.

“Kejadian berlangsung mendadak. Kapal diterjang gelombang dan arus yang sangat kencang. Belakangan ini cuaca memang kurang bersahabat, sehingga kendaraan di dalam kapal terguling,” ujarnya.

Dua truk yang terlibat masing-masing dikemudikan oleh I Wayan Juliarta (36), warga Banjar Dinas Abang Kaler, Karangasem, yang mengangkut dedak, serta Alwi Budiarta (52) asal Desa Keroya, Aikmel, Lombok Timur, yang memuat jagung dan janur.

Dalam kejadian tersebut tidak terdapat korban jiwa. Namun, kerugian materil diperkirakan mencapai Rp80 juta.

Petugas darat KMP Salindo Mutiara 1, I Wayan Suprianta, menyampaikan bahwa proses evakuasi dilakukan dengan memindahkan muatan kendaraan terlebih dahulu sebelum kendaraan dievakuasi dan ditarik menggunakan truk.

Sementara itu, pihak Jasa Raharja melalui I Ketut Sumertanaya memastikan kendaraan yang terdampak akan mendapatkan perlindungan asuransi sesuai tingkat kerusakan.

Hingga berita ini diturunkan, proses evakuasi kendaraan masih berlangsung di Pelabuhan Padangbai dan situasi dilaporkan dalam kondisi terkendali. (Ami)

Panglima TNI Hadiri Pelantikan Pengurus Dewan Energi Nasional di Istana Negara

Jakarta Pusat , Bali Kini -  Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri acara pelantikan pengurus Dewan Energi Nasional (DEN) periode 2026–2030 yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (28/1/2026)

Pelantikan ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Energi Nasional dari Unsur Pemerintah serta Keputusan Presiden Nomor 134/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Energi Nasional dari Unsur Pemangku Kepentingan. Keputusan tersebut menjadi landasan hukum dalam pembentukan DEN periode 2026–2030.

Prosesi pelantikan dibagi ke dalam dua klaster, yakni klaster perwakilan menteri dan klaster perwakilan pemangku kepentingan. Dari unsur menteri, turut dilantik Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, serta Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq.

Sementara itu, dari unsur pemangku kepentingan, Presiden RI melantik Johni Jonatan Numberi, Muhammad Fadhil Hasan, Satya Widya Yudha, Sripeni Inten Cahyani, Unggul Priyanto, Saleh Abdurrahman, Muhammad Kholid Syeirazi, dan Surono. Kehadiran Panglima TNI dalam kegiatan ini mencerminkan dukungan TNI terhadap sinergi lintas sektor dalam menjaga ketahanan dan kemandirian energi nasional sebagai bagian dari kepentingan strategis bangsa.(Ri)

Akses Kesehatan Masyarakat Diperkuat, Tabanan Raih Penghargaan UHC 2026

Tabanan , Bali Kini — Pemerintah Kabupaten Tabanan meraih Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Tahun 2026 dalam acara yang digelar di Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Selasa, (27/1). Penghargaan diterima Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga yang mewakili Bupati Tabanan Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., sebagai bentuk apresiasi atas komitmen daerah dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.

Acara tersebut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Dalam Negeri, Ketua DJSN, perwakilan Kepala Staf Kepresidenan, Menteri Sekretariat Negara, Direksi BPJS Kesehatan, gubernur, serta perwakilan kepala daerah dari seluruh Indonesia.

Universal Health Coverage (UHC) merupakan kondisi ketika seluruh penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang dibutuhkan tanpa mengalami kesulitan finansial. Di Indonesia, UHC diwujudkan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan sebagai instrumen negara dalam menjamin perlindungan kesehatan bagi seluruh warga.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat A. Muhaimin Iskandar menegaskan pentingnya Program JKN dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “JKN telah terbukti membebaskan masyarakat dari beban finansial kesehatan sekaligus membuka ruang yang lebih luas bagi rakyat untuk lebih produktif dan berdaya. Capaian UHC merupakan wujud nyata amanat konstitusi, dan harus terus diperkuat melalui peningkatan kepesertaan JKN serta sinergi pemerintah pusat, BPJS Kesehatan, dan kepala daerah dalam memastikan masyarakat terlindungi jaminan kesehatan,” ujarnya.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyampaikan bahwa capaian UHC merupakan hasil kolaborasi kuat antara pemerintah pusat dan daerah. “Komitmen pemerintah dalam memperluas perlindungan kesehatan menjadikan JKN-KIS sebagai salah satu program jaminan kesehatan terbesar dan tercepat mencapai UHC di dunia. Penghargaan UHC 2026 diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah yang menunjukkan komitmen luar biasa dalam mewujudkan UHC, sekaligus menjadi motivasi bagi daerah lain untuk memperkuat pelaksanaan program JKN,” sebutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga menyampaikan, penghargaan UHC merupakan hasil kerja keras pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat. “Hari ini saya selaku Wakil Bupati Tabanan, mewakili Bapak Bupati dan Pemerintah Kabupaten Tabanan, menerima UHC Award sebagai bentuk apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam pelaksanaan jaminan kesehatan bagi masyarakat,” pungkasnya.

Ia juga menegaskan, bahwa komitmen tersebut sejalan dengan visi pembangunan daerah. “Di bawah kepemimpinan Bapak Bupati Komang Gede Sanjaya, melalui misi Tabanan Era Baru yang aman, unggul, dan madani, Pemerintah Kabupaten Tabanan terus menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat sebagai salah satu kebutuhan dasar,” (*)

Prestasi Pengadaan Tabanan Masuk Kategori Sangat Baik, Raih Nilai 95,24

Tabanan , Bali Kini  – Di bawah kepemimpinan Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam bidang tata kelola pengadaan barang dan jasa. Dalam penilaian final Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Tahun 2025, Jumat, (23/1), Kabupaten Tabanan melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan berhasil meraih nilai 95,24 dan masuk dalam kategori sangat baik. Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Tabanan dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Indeks Tata Kelola Pengadaan merupakan instrumen penting dalam reformasi birokrasi di Indonesia yang mengukur profesionalisme, efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sebagaimana diketahui bersama, penilaian ini dilaksanakan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) guna mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkinerja tinggi.

Capaian tersebut mencerminkan semakin optimal dan terukurnya kualitas tata kelola pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan. Prestasi ini memperoleh apresiasi dari Bupati Tabanan dan menjadi bukti bahwa upaya peningkatan kinerja, integritas, serta kualitas pelayanan publik di bidang pengadaan terus menunjukkan hasil yang positif.

Bupati Tabanan, Sanjaya, menyampaikan komitmennya untuk terus memperkuat reformasi birokrasi serta meningkatkan profesionalisme aparatur dan digitalisasi sistem pengadaan. Ia menekankan bahwa capaian tersebut harus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus berinovasi, menjaga integritas, serta memastikan proses pengadaan berjalan efektif, efisien, dan akuntabel. “Prestasi ini harus menjadi motivasi untuk terus berinovasi, menjaga integritas dan memastikan proses pengadaan berjalan efektif, efisien, serta akuntabel,” tegasnya. 

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tabanan menegaskan komitmennya untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan capaian tersebut melalui penguatan sistem, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi digital yang semakin luas. Melalui langkah-langkah ini, tata kelola pengadaan di Kabupaten Tabanan diharapkan semakin modern, transparan, dan mampu mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.(*)