Dana Punia Rp5,8 Miliar Terkumpul, Tapi Masih Jauh dari Potensi Umat Hindu: BDDN Siap Berbenah Total

Laporan Reporter : Asrinidevy 

Jakarta , Bali Kini  - Ketua Badan Dana Dana Punia Nasional (BDDN), Tri Handoko Seto mengungkapkan bahwa selama tiga tahun berjalan, dana punia yang berhasil dihimpun baru mencapai Rp5,8 miliar, angka yang dinilai masih sangat jauh dari potensi umat Hindu secara nasional. Hal tersebut disampaikan laporan sekaligus sambutan dalam rapat evaluasi dan refleksi 3 tahun BDDN pasa Jumat (12/12) di Jakarta. “Selama tiga tahun ini kita sudah melaksanakan banyak hal, namun secara angka, dana punia yang terkumpul masih jauh dari ekspektasi,” ujar Seto.

Ia menjelaskan bahwa dana yang terhimpun selama ini telah disalurkan untuk berbagai kebutuhan, dengan porsi terbesar pada sosial kemanusiaan, disusul investasi, dukungan kepada pandita, serta pengembangan sumber daya manusia (SDM). Namun, kontribusi untuk penguatan ekonomi umat masih sangat kecil karena belum adanya program yang terstruktur.

Seto menegaskan bahwa BDDN merupakan milik seluruh umat Hindu. “BDDN ini milik umat Hindu yang terwakili oleh seluruh ormas Hindu, karena seluruh pimpinan ormas Hindu menjadi pembina dan pengawas BDDN,” tegasnya.

Hingga kini, BDDN telah terbentuk di 19 provinsi, namun penerimaan dana masih didominasi oleh BDDN pusat. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi penggalangan dana di daerah belum berjalan optimal. “Marketing yang berjalan baru di pusat. BDDN provinsi masih relatif kecil, kecuali 1-2 provinsi yang cukup aktif” jelasnya.

“Salah satu faktor rendahnya penghimpunan di daerah adalah komposisi umat Hindu yang mencapai 4,8 juta jiwa, dengan 3,8 juta berada di Bali, justru masih belum bisa menyalurkan dana punia via BDDN, mekipun kita tau bahwa punia di Bali sangat besar terutama utk upacara keagamaan.” sambungnya.

BDDN juga mengapresiasi dukungan Direktorat Bimas Hindu Kementerian Agama melalui sistem QRIS, yang memungkinkan dana punia tercatat secara transparan dan teridentifikasi asalnya.

Ke depan, BDDN akan mengubah strategi dengan menyasar perusahaan, perbankan, ASN, serta mendorong penguatan regulasi. “Dana punia sejatinya bersifat wajib, tetapi narasinya masih lemah. Ini yang perlu kita bangun bersama,” kata Seto, seraya membuka peluang lahirnya regulasi berupa Peraturan Menteri Agama atau surat edaran.

Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan profesional, termasuk penggajian SDM BDDN agar organisasi berjalan lebih efektif. Skema distribusi pun dirancang adil, di mana 90 persen dana yang masuk akan dikembalikan ke provinsi asaluntuk pengembangan umat, khususnya di sektor ekonomi.

Pada kesempatan yang sama Ketua Pembina BDDN, Wisnu Bawa Tenaya dalam sambutannya menegaskan kembali bahwa BDDN sepenuhnya milik umat Hindu dan membutuhkan kesadaran kolektif. Ia mengingatkan nilai Panca Sradha dan Tri Kerangka Dasar Agama Hindu sebagai fondasi hidup beragama yang benar. “Kita perlu membiasakan punia sejak dini, bahkan kepada anak-anak saat sembahyang di pura,” ujarnya, seraya mengingatkan agar dana BDDN tidak berasal dari sumber yang melanggar hukum.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bimas Hindu Kementerian Agama RI, I Nengah Duija, menyampaikan dukungan penuh terhadap penguatan BDDN, khususnya melalui ASN Kemenag. “Dana punia bukan pajak, tapi kewajiban. Kami akan mulai serius menggarap ASN Kemenag terlebih dahulu agar berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menyebutkan bahwa terdapat sekitar 9.000 guru agama PNS, belum termasuk PPPK. Jika setiap ASN menyumbang Rp10.000 per bulan, dampaknya dinilai sangat signifikan.

Dirjen juga menyoroti besarnya dana punia yang beredar di pura-pura, khususnya saat pujawali. Dengan lebih dari 11.000 pura di Indonesia, jika setiap pura menyisihkan Rp50 juta ke BDDN, potensi dana bisa mencapai Rp50 miliar. “Dana ini seharusnya difokuskan pada pengembangan SDM. Jika SDM kuat, umat Hindu tidak akan kalah dalam perkembangan,” tegasnya.

Ia mendorong agar bantuan ritual dievaluasi dan dipersempit, sementara pengembangan manusia menjadi prioritas utama. Dirjen juga mengusulkan model pengembangan vidyalaya dan ashram yang terintegrasi dengan dukungan negara.

Walikota Jaya Negara Dampingi Kunjungan Menkum, Supratman di Posbankum Desa Dauh Puri Kaja

Ket foto : Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara bersama Gubernur Bali, Wayan Koster saat mendampingi kunjungan Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas di Kantor Perbekel Desa Dauh Puri Kaja, Jumat (12/12).

Komitmen Berikan Kemudahan Masyarakat Dapatkan Bantuan Hukum. 

Laporan Reporter : Agus 

Denpasar, Bali Kini - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara mendampingi kunjungan Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas di Kantor Perbekel Desa Dauh Puri Kaja, Jumat (12/12). Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka meninjau Posko Bantuan Hukum (Posbankum) di desa tersebut. Hal ini menjadi bagian dari upaya Kementerian Hukum untuk memastikan perluasan akses keadilan bagi masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.

Tampak mendampingi Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas dalam kesempatan tersebut Gubernur Bali, Wayan Koster, Kakanwil Kemenkum Wilayah Bali, Eem Nurmanah, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Komang Lestari Kusuma Dewi, Camat Denpasar Utara, I Wayan Ariyanta, serta Perbekel Desa Dauh Puri Kaja, I Gusti Ketut Sucipta. 

Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa Posbankum merupakan salah satu program andalan Kementerian Hukum untuk mewujudkan pemerataan keadilan dan bantuan hukum kepada seluruh lapisan masyarakat.

“Melalui Posbankum ini, kita ingin memastikan bahwa hukum hadir bukan hanya untuk mereka yang tahu, tetapi juga untuk mereka yang membutuhkan. Inilah wujud nyata negara hadir memberikan keadilan bagi semua,” ujar Supratman.

Ia menekankan bahwa Posbankum tidak hanya berfungsi sebagai ruang konsultasi hukum, melainkan juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum dari tingkat bawah. Supratman mengapresiasi kolaborasi antara pemerintah daerah, aparatur kelurahan, serta Pemberi Bantuan Hukum mitra Kementerian Hukum yang telah menjaga keberlanjutan layanan Posbankum.

"Tujuan utama kita adalah memberi rasa keadilan, sebagaimana yang selalu diamanatkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto," ujarnya.

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menyambut baik diluncurkannya Posko Bantuan Hukum (Posbankum) di Bali, khususnya Kota Denpasar. Hal ini sejalan dengan berbagai inovasi Pemerintah Kota Denpasar di bidang hukum dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. 

Jaya Negara menjelaskan bahwa Posbankum ini akan melengkapi layanan hukum di Kota Denpasar. Seperti halnya Bale Kerta Adhyaksa, Restorative Justice serta inovasi lainya untuk memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat Kota Denpasar. 

"Tentunya kami sangat menyambut baik diluncurkannya Pusbankum, kami berharap layanan ini dapat memberikan akses kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan keadilan dan bantuan hukum," ujarnya. 

Perbekel Desa Dauh Puri Kaja, I Gusti Ketut Sucipta berharap Posbankum ini dapat berjalan berkelanjutan dan berkesinambungan. Sehingga pelayanan hukum dan bantuan hukum bagi masyarakat dapat terus dilaksanakan. 

"Ini menjadi tugas kami di Desa Dauh Puri Kaja, dan kegiatan ini akan bermanfaat bagi masyarakat dalam penyelesaian permasalahan hukum yang ada di masyarakat," ujar Sucipta. 

IKAYANA dan Pemkot Denpasar Gelar Refleksi UU Kepariwisataan dan Strategi Implementasinya.

Laporan Reporter : Esa 

Denpasar – Bali Kini - Refleksi Undang-Undang Kepariwisataan dan Strategi Implementasinya dilaksanakan pada Jumat (12/12) siang di Ruang Audiovisual Gedung Dharma Negara Alaya, Denpasar. 

Kegiatan yang diprakarsai Ikatan Alumni Universitas Udayana (IKAYANA) yang difasilitasi oleh Pemkot Denpasar ini menghadirkan sejumlah tokoh terkemuka, antara lain Anggota DPD RI Dapil Bali sekaligus Ketua IKAYANA, Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra, perwakilan dari Rektor Universitas Udayana (Wakil Rektor III Unud) disertai sejumlah narasumber ternama.

Acara dimoderatori oleh Ketua Pusat Unggulan Pariwisata, LPPM Unud, Prof. Ir. A.A Putu Agung Suryawan Wiranatha.                                                                                  

Hadir bersama Asisten Administrasi Umum Pemkot Denpasar, I Putu Wisnu Wijaya Kusuma, Kadis Pariwisata Kota Denpasar, Ni Luh Putu Riyastiti, bersama keluarga besar IKAYANA serta undangan lainnya yang berasal dari berbagai sektor profesi. 

Anggota DPD RI Dapil Bali, Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra mengatakan kegiatan ini merupakan agenda tetap IKAYANA. Sejalan juga peran kami di pusat dalam mengawal hal strategis terkait perubahan UU Kepariwisataan ini yang perlu kita diskusikan dan pantau implementasinya melalui peran IKAYANA disini. 

"Difokuskan adalah penguatan pendekatan pariwisata berkelanjutan, paradigma baru membangun pariwisata holistik, inklusif dan berbasis komunitas, pengaturan rencana, managemen destinasi, marketing terintegrasi serta pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi pariwisata.

UU ini serta merta menjawab tantangan global dimana garis besarnya adalah menguatkan pariwisata kearifan lokal dan menyesuaikannya dengan tantangan global," ujar Rai Mantra. 

Sementara Asisten Administrasi Umum Pemkot Denpasar, I Putu Wisnu Wijaya Kusuma membacakan sambutan Wali Kota Denpasar mengatakan hadirnya perubahan UU Tentang Kepariwisataan ini merupakan respon pemerintah pusat dalam menjawab dinamika pariwisata dewasa ini. 

"Tidak hanya dampak pariwisata terhadap sektor ekonomi tapi juga mewujudkan pariwisata yang memperhatikan kelestarian alam dan budaya, " ujarnya. 

Wali Kota Denpasar dalam sambutan juga menyebut kegiatan ini bertujuan sebagai media. penyamaan persepsi yang diharapkan dapat berujung menjadi visi membangun pariwisata yang berkelanjutan.

Implementasi UU ini perlu komitmen dan pemahaman yang sama dan mendalam dari semua pihak, agar kebijakan yang dihasilkan dapat berkemanfaatan dengan baik. 

"Perubahan UU Kepariwisataan ini ditekankan peningkatan kualitas SDM yang menangani Pariwisata, menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah terkait kepariwisataan agar linier, penguatan peran serta masyarakat dan pelaku usaha dengan kegiatan pemberdayaan, penguatan UU sebagai landasan komitmen melaksanakan pembangunan Pariwisata yang lebih memperhatikan kelestarian alam dan isinya dan juga percepatan transformasi digital kepariwisataan tanpa meninggalkan kearifan lokal.

Jadi pada akhirnya, keberhasilan implementasi UU Kepariwisataan ini keberhasilannya ada ditangan kita smua, " ujar Wali Kota Denpasar dalam sambutannya. 

Tekankan Literasi Tanpa Batas untuk Generasi Muda

 

Laporan Reporter : Ayu 

DENPASAR,BALI KINI - Bunda Literasi Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara secara resmi membuka kegiatan KRAMA (Kreativitas Literasi SMAN 7 Denpasar) yang mengusung tema “Literasi Tanpa Batas: Berkisah, Berkreasi dan Beraksi Untuk Masa Depan” di halaman SMAN 7 Denpasar, Jumat (12/12).

Dalam pembukaan tersebut, juga turut diserahkan buku “Perempuan Mata Air Pengetahuan” dari Bunda Literasi Kota Denpasar kepada Kepala SMAN 7 Denpasar, Cokorda Gede Anom Wiratmaja, S.Pd., M.Pd.

Acara tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar, Cokorda Gede Partha Sudarsana, S.Sos., M.A.P., serta Bunda Literasi Kecamatan Denpasar Utara.

Dalam kesempatan itu, Ny. Sagung Antari Jaya Negara menyampaikan harapan besar terhadap kemajuan literasi di Kota Denpasar. Ia mengapresiasi hadirnya wadah kreativitas seperti KRAMA yang menurutnya sangat penting dalam menumbuhkan generasi muda yang aktif, inovatif, mandiri, dan kritis.

“Denpasar adalah kota kreatif berwawasan budaya. Melalui literasi, adik-adik dapat menjaga kearifan lokal di tengah pesatnya kemajuan zaman. Literasi tidak hanya membaca dan menulis, tetapi juga kemampuan memahami, memaknai, dan menyaring informasi, terutama di media sosial yang memiliki sisi baik dan buruk,” jelasnya.

Ia berharap kegiatan KRAMA dapat berlangsung sukses dan menjadi inspirasi bagi sekolah lain dalam mengembangkan program literasi.

Kepala SMAN 7 Denpasar, Cokorda Gede Anom Wiratmaja, S.Pd., M.Pd., menjelaskan bahwa KRAMA merupakan pameran hasil kreativitas literasi siswa selama satu tahun, yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya gemar membaca dan meningkatkan kompetensi literasi siswa, sejalan dengan visi sekolah.

Berbagai program literasi telah dikembangkan di sekolah tersebut, antara lain, Pojok Baca di halaman dan setiap kelas dengan koleksi buku yang dapat diakses seluruh siswa.

Selain itu ada juga program  Literasi 15 Menit di awal pembelajaran, dimana siswa sudah hadir pukul 07.15, kemudian dilanjutkan sembahyang, lalu menulis apa pun yang dibaca dalam bentuk google form.

Selanjutnya ada juga pembukuan Karya Siswa dari 36 kelas, mulai dari puisi, cerpen, hingga karya lainnya yang dicetak dan dimasukkan ke perpustakaan sekolah.

Program lainnya adalah Esai Ilmiah untuk Kelas XII, sebagai syarat sebelum lulus. Program ini disiapkan untuk melatih kemampuan berpikir kritis dan mendukung kebutuhan masa depan, termasuk persyaratan di dunia kerja maupun perguruan tinggi.

“Dari penulisan esai itu akan tergambar pola pikir siswa. Ini adalah pembiasaan supaya mereka siap dalam berbagai kebutuhan akademis ke depan,” jelasnya.

Tahun ini merupakan tahun kedua pelaksanaan KRAMA. Setiap kelas membuka stan pameran, total 36 stan yang akan dinilai untuk menentukan karya terbaik sebagai bentuk motivasi bagi siswa. Pihak sekolah juga mengundang influencer untuk menambah wawasan dan inspirasi bagi peserta.

Lebih lanjut, Cokorda Gede Anom Wiratmaja berharap kegiatan ini dapat menambah pemahaman siswa bahwa literasi tidak terbatas pada baca tulis saja. Literasi kini mencakup banyak bidang, termasuk literasi digital, finansial.

“Terutama literasi digital, bagaimana siswa bijak bermedia sosial dan memahami konsekuensi hukum dalam dunia digital,” ujarnya.

Kegiatan KRAMA diharapkan menjadi ruang bagi siswa untuk mengekspresikan kreativitas sekaligus memperkuat budaya literasi yang berkelanjutan di lingkungan sekolah. 

Apresiasi Pembukaan POSBAMKUM di Seluruh Bali, Koster: Sinergi agar Beroperasi Efektif Berkelanjutan

Laporan Reporter : Tim Lpt 

Badung , Bali Kini – Gubernur Bali Wayan Koster bersama dengan Sekjen Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Komjen. Pol. Dr. Nico Afinta, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Min Usihen, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Bali Eem Nurmanah mendampingi Menteri Hukum dan HAM RI Supratman Andi Atgas meresmikan Pos Bantuan Hukum (POSBANKUM) dan Pembukaan Pelatihan Paralegal di Provinsi Bali Tahun 2025, bertempat di Balai Budaya Giri Nata Mandala, Puspem Kabupaten Badung, Badung, pada Jumat (12/12). 

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Koster mengapresiai pembentukan POSBANKUM yang merata di setiap desa di Bali, karena selain bisa memberikan bantuan dan perlindungan untuk kasus hukum bagi masyarakat Bali, juga bisa mengedukasi masyarakat akan pentingnya pemahaman tentang hukum.

 “Kehidupan bermasyarakat sangat erat kaitannya dengan hukum, baik dokumen-dokumen hukum hingga sengketa yang memang harus melalui proses hukum. Kehadiran POSBANKUM beserta paralegal di sini tentu sangat membantu warga dalam memahami hak-hak mereka dan menjadi jembatan bagi masyarakat dengan aparat penegak hukum,” ujarnya. 

Gubernur asal Desa Sembiran ini juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan instansi terkait untuk memastikan POSBANKUM dapat beroperasi secara efektif dan berkelanjutan. 

Dengan dukungan semua pihak, diharapkan Bali akan semakin aman dan tentram, serta mampu memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakatnya.

Hal tersebut, dilanjutkannya sesuai dengan visi misi Provinsi Bali Nangun Sat Kerthi Loka Bali, melalui Pembangunan Semesta Berencana Dalam Bali Era Baru yang salah satunya adalah mensejahterakan masyarakat Bali. 

Ke depan, ia berharap agar Bali bisa menjadi percontohan POSBANKUM di Indonesia, sehingga ia mendorong paralegal untuk bekerja keras dalam memfasilitasi masyarakat Bali. 

“Tentu kami juga akan memberikan dukungan penuh melalui koordinasi yang intens, sehingga kolaborasi ini bisa memberikan pelayanan maksimal bagi warga terkait masalah hukum,” tandasnya. 

Menteri Hukum dan HAM: Sejak Lama Lembaga Adat berperan aktif Selesaikan 

Persoalan Sosial dan hukum di desa*

Sementara Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Atgas menyatakan Provinsi Bali merupakan salah satu daerah dengan sebaran paralegal tertinggi di Indonesia. Hal ini menjadi modal penting dalam memperkuat akses keadilan bagi masyarakat, terutama melalui mekanisme penyelesaian hukum berbasis kearifan lokal yang telah mengakar kuat di Bali.

Ia menegaskan, alternatif penyelesaian hukum berbasis adat bukanlah hal baru bagi masyarakat Bali. Sejak lama, lembaga adat telah berperan aktif dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial dan hukum di tingkat desa. 

“Proses kearifan lokal di Bali sudah berjalan secara natural. Yang kita lakukan adalah mengangkat dan memperkuat nilai-nilai tersebut agar menjadi bagian dari solusi penyelesaian hukum yang juga bisa menjadi contoh bagi daerah lain,” ujarnya.

Selain memperkuat kapasitas paralegal, kegiatan di Bali kali ini juga menghadirkan materi tambahan mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Menteri Supratman menyebutkan, kebutuhan akan perlindungan HKI sangat tinggi di Bali, mengingat besarnya potensi karya kreatif, kerajinan, hingga kekayaan budaya yang bernilai ekonomi.

Lebih lanjut, dia pun menyampaikan bahwa mulai tahun depan Kemenkumham bersama kementerian lainnya akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi kreatif nasional, dengan Bali sebagai salah satu pusat pengembangan.

 “Kami berharap pemerintah pusat dapat mengalokasikan pembiayaan hingga Rp10 triliun untuk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual. Dengan begitu, industri kreatif akan lebih mudah mendapatkan akses pembiayaan dan mampu menghasilkan kekayaan baru bagi masyarakat,” jelasnya.

Ia mencontohkan potensi besar Bali seperti kopi Bali, kekayaan indikasi geografis, seni, dan budaya yang memiliki peluang besar menembus pasar internasional jika dibekali perlindungan dan fasilitasi HKI yang memadai.

Sebelumnya Kakanwil KEMENKUMHAM Bali Eem Nurmanah melaporkan bahwa POSBANKUM bertujuan membantu masyarakat dalam mendapatkan aspek keadialan dalam kehidupan sehari-hari. Ia pun mengapresiasi bahwa Bali telah berhasil membentuk POSBAMKUM 100% yang tersebar di 9 Kabupaten/Kota dengan total 717 POSBAMKUM. “636 POSBAMKUM ada di tingkat desa, dan 81 sisanya di tingkat kelurahan, dengan jumlah paralegal sebanyak 8680 orang,” ujarnya. 

Dalam kesempatan ini juga dibuka pelatihan paralegal angkatan pertama dengan jumlah peserta sebanyak 550 yang akan diselenggarakan pada tanggal 19, 22 dan 23 Desember 2025. 

Adapun materi pokok dalam pelatihan tersebut yaitu Pengantar Hukum dan Demokrasi, Keparalegalan, Struktur Masyarakat, Bantuan Hukum dan Advokasi, HAM, Gender, Kaum minoritas dan Kelompok Rentan, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Prosedur Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia, Teknik Komunikasi, Hukum Adat di Bali dan Teknik Penyusunan Dokumen Laporan, Pengaduan dan Kronologis serta materi tambahan yaitu Paradigma Baru KUHP Nasional dan Layanan Administrasi Hukum Umum dan Layanan Kekayaan Intelektual.(*)l

BANGLI LAUNCHING PERLINDUNGAN PROGRAM PEKERJA RENTAN

WABUP DIAR: Pentingnya jaminan sosial bagi para pekerja. 

Laporan Reporter : Tim Lpt 

Bangli, Bali Kini _Pemerintah Kabupaten Bangli menunjukkan komitmen kuatnya dalam melindungi masyarakat pekerja rentan. Wakil Bupati Bangli, I Wayan Diar, secara resmi meluncurkan Program Perlindungan Pekerja Rentan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Bangli Tahun 2025 bertempat di Gedung Bukti Mukti Bakti (BMB), Kantor Bupati Bangli jumat (12/12/25), ini menandai dimulainya perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi 1.473 pekerja rentan di Kabupaten Bangli.

Turut hadir dalam acara tersebut Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali Gianyar, Venina, Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli, Ni Luh Ketut Wardani, serta Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli.

Wakil Bupati Bangli, I Wayan Diar, dalam sambutannya menekankan pentingnya jaminan sosial bagi para pekerja, Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional tahun 2024, dari total 100.570 pekerja di Bangli, baru 36,80% atau 37.007 pekerja yang terlindungi jaminan sosial. Artinya, masih ada 63.563 pekerja (63,20%) yang belum memiliki perlindungan.

"Melalui program ini, Pemerintah Kabupaten Bangli memberikan perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian kepada pekerja rentan, dengan iuran yang didukung melalui APBD serta sumber pendanaan lain yang sah," ujar Wabup Diar.

Ia menambahkan, manfaat program ini tidak hanya meringankan beban keluarga yang ditinggalkan, tetapi juga mencegah keluarga pekerja jatuh ke dalam kemiskinan baru akibat risiko sosial yang tidak terduga.

Wabup juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja, BPJS Ketenagakerjaan, serta OPD terkait yang telah bersinergi. Ia menargetkan akan terus memperluas cakupan perlindungan pekerja rentan hingga minimal 80 persen dalam beberapa tahun ke depan, sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021.

Sebelumnya, Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli, Ni Luh Ketut Wardani, melaporkan bahwa pekerja rentan merupakan kelompok tenaga kerja yang memiliki risiko sosial dan ekonomi tinggi serta umumnya belum memiliki perlindungan jaminan sosial.

"Perlindungan terhadap pekerja rentan menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Bangli dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan ekstrem," jelas Ni Luh Ketut Wardani.

Ia merinci, jenis pekerja rentan yang menerima perlindungan tahun ini meliputi juru parkir, nahkoda/nelayan Danau Batur, ojek pangkalan, supir, pelaku UMKM, hingga tenaga kesehatan dan pendidik non-ASN yang belum terakomodasi BPJS.

Saat ini, Pemda Bangli baru dapat meng-cover dua program: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) untuk 1.473 pekerja rentan melalui APBD. Namun, ia juga melaporkan bahwa perlindungan pekerja rentan di tingkat desa sudah mencapai 6.800 orang (100 orang per desa) yang didanai melalui APBD Desa.

Acara peluncuran dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis kartu kepesertaan bagi 1.473 pekerja rentan oleh Wakil Bupati Bangli. Selain itu, diserahkan pula manfaat program BPJS Ketenagakerjaan secara simbolis kepada penerima.

Manfaat yang diserahkan meliputi:

Jaminan Kecelakaan Kerja senilai Rp 63.056.229 kepada I Putu Andika Arysaputra, atlet KONI Bangli cabang Muaythai asal Songan Kintamani.

Santunan Jaminan Kematian senilai Rp 42.000.000 kepada ahli waris almarhum Bapak I Ketut Nuada.

Untuk diketahui pada acara tersebut juga dirangkaikan dengan sosialisasi dari BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan pemahaman penerima manfaat tentang program dan keberlanjutannya dengan narasumber Anak Agung Gede Asti Suanda, Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Cabang Bali - Gianyar.

Wakil Bupati Bangli Hadiri Penebaran Benih Ikan di Danau Batur.

Laporan Reporter : Tim Lpt 

Bangli, Bali Kini – Dalam rangka peringatan Hari Juang TNI AD Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Bangli bersama Kodam IX Udayana melaksanakan kegiatan Penebaran Benih Ikan yang dipusatkan di Dermaga Kedisan, Danau Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli pada hari Jumat (12/12/2025).

Wakil Bupati Bangli, I Wayan Diar, hadir secara langsung dalam acara tersebut. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Pangdam IX Udayana, Mayjen TNI Piek Budyakto, beserta jajarannya.

Acara berlangsung khidmat dan meriah, dihadiri oleh Kaban Kesbangpol Provinsi Bali, Ketua DPRD Kabupaten Bangli I Ketut Suastika, perwakilan Anggota Forkompimda Kabupaten Bangli, Sekda Bangli I Dewa Bagus Riana Putra, OPD terkait di Lingkungan Pemkab Bangli, Camat Kintamani, Perbekel se-Kintamani, Bendesa Adat Kedisan, serta para masyarakat di wilayah setempat.

Selain penebaran benih ikan, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan berupa sembako kepada masyarakat dan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga setempat, hal tersebut menunjukkan sinergi antara TNI dan Pemerintah Daerah dalam melayani masyarakat.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Bangli I Wayan Diar menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara TNI AD dengan Pemerintah Daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kegiatan penebaran benih ikan ini bukan hanya simbolis, namun merupakan wujud nyata komitmen kita bersama, baik Pemkab Bangli maupun TNI, dalam menjaga keseimbangan ekosistem Danau Batur. Danau ini adalah aset vital kita, sumber kehidupan, dan warisan yang harus kita jaga kelestariannya. Semoga dengan penebaran benih ini, populasi ikan di Danau Batur semakin meningkat, dan pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Kedisan dan sekitarnya. Terima kasih kepada Kodam IX Udayana atas inisiasi luar biasa ini,” ujar Wabup Diar.

Pangdam IX Udayana, Mayjen TNI Piek Budyakto,  menekankan pentingnya kegiatan sosial sebagai bagian dari semangat Hari Juang TNI AD, yang merupakan refleksi kedekatan TNI dengan rakyat.

“Hari Juang TNI AD adalah momen bagi kita untuk kembali mengingat dan menegaskan bahwa TNI berasal dari rakyat dan berjuang bersama rakyat. Kegiatan hari ini, mulai dari penebaran benih ikan untuk kelestarian alam, hingga pemberian sembako dan pemeriksaan kesehatan gratis, adalah bentuk nyata pengabdian dan kemanunggalan TNI dengan rakyat. Kami berharap, benih-benih ikan ini tumbuh subur, seperti harapan kami agar semangat kebersamaan dan gotong royong di Bangli juga terus tumbuh kuat. Kami siap bersinergi dengan Pemkab Bangli dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan kemajuan wilayah, serta selalu mendukung semua program pusat mulai dari Koprasi Desa/Keluarahan merah putih,Makan Bergizi Gratis untuk menuju Indonesia emas tahun 2045” tegas Mayjen TNI Piek Budyakto.

Kegiatan ditutup dengan prosesi penebaran benih ikan secara simbolis oleh Pangdam IX Udayana dan Wakil Bupati Bangli, disaksikan oleh seluruh hadirin dan masyarakat setempat, Serta meninjau cek kesehatan dan pengobatan gratis.

PANSUS TRAP DPRD BALI PERKETAT PENGAWASAN DI JATILUWIH KOMITMEN WARISAN DUNIA UNESCO TETAP TERJAGA,

PENATAAN ULANG DIGENJOT UNTUK SEJAHTERAKAN RAKYAT TANPA MERUSAK SAWAH

Laporan Reporter : Tim Lpt 

Tabanan , Bali Kini — Kawasan Jatiluwih, yang sejak 2012 diakui UNESCO sebagai Warisan Budaya Dunia dan kembali menguatkan reputasinya dengan predikat Desa Terbaik Dunia versi UN Tourism tahun 2024, kini menjadi fokus utama pengawasan Panitia Khusus Tata Ruang dan Aset Pemerintah (Pansus TRAP) DPRD Bali.

Pengawasan ini dilakukan menyikapi mulai menyempitnya lahan sawah akibat alih fungsi menjadi bangunan beton—kondisi yang dinilai mengancam identitas budaya Bali serta citra Jatiluwih sebagai destinasi sawah terindah yang dicari wisatawan mancanegara.

Pansus TRAP DPRD Bali menegaskan kehadirannya bukan untuk menghambat pembangunan, tetapi untuk memastikan penataan ruang berjalan benar, menjaga warisan budaya, dan membangun ekonomi rakyat tanpa merusak alam.

“Wisatawan datang untuk melihat hamparan sawah, subak, dan budaya Bali. Bukan beton. Pansus hadir agar masyarakat mendapat manfaat ekonomi yang lebih besar dan bangga terhadap desanya, bukan hanya jadi penonton,” tegas Pansus TRAP dalam kunjungannya.

Sejalan dengan Visi Gubernur: Desa Maju, Rakyat Sejahtera

Langkah pengawasan ini juga selaras dengan program Gubernur Bali yang menekankan kemajuan desa sebagai pusat pertumbuhan, termasuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mencetak generasi unggul melalui program Satu Keluarga Satu Sarjana.

Pansus TRAP DPRD Bali menyebut bahwa Jatiluwih memiliki potensi budaya dan alam yang luar biasa, sehingga harus di jaga dan dikembangkan dengan pendekatan yang menyeimbangkan pelestarian dan kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan Budaya dan Ekonomi: Rumah Warga Jadi Homestay & Restoran berkelas hotel 

Untuk memperkuat manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal, sebagai desa wisata berkelas dunia, Pansus TRAP DPRD Bali mendorong rencana pengembangan desa berbasis budaya. Dalam konsep yang telah disiapkan:

Rumah-rumah penduduk akan ditata dan diarahkan menjadi homestay berstandar internasional.

Didesain pula restoran khas desa yang menampilkan kuliner lokal yg hygines bagi tamu yang berkunjung.

Warga akan dilibatkan penuh dalam pengelolaan wisata, sehingga pendapatan tidak lagi didominasi pihak luar/kelompok pemodal tertentu. Bahkan utk tambahan pendapatan masyarakat petani di buatkan paket di sawah ;

1, Manyi

2, metekap

3, nandur 

4, Mandi lumpur 

5, Tangkap belut 

6, trecking di sawah 

7, picnik di tengah sawah di kubu kandang sapi

Pemanfaatan ruang di wilayah ruang pertanian organik Jatiluwih oleh para petani dalam bentuk usaha kecil, dijalur persawahan yang memberikan udara segar kepada wisatawan dapat di buatkan trek kunjungan, couching klinik tentang pengelolaan sawah (bajak sawah dengan sapi-panen massal dengan cara ‘spingan’) sampai pengolahan kuliner yang khas dengan masakan Bali (lawar lindung, klipes goreng, pepes jubel, blauk, dan sebagainya) di gubuk petani sebagai tempat peristirahatan petani setelah selesai melakukan kegiatan/pekerjaan di sawah, gubuk itu dapat dikelola oleh petani untuk meningkatkan kesejahteraan petani dari kunjungan wisatawan, sebagaimana kegiatan dimaksud diatas

“Dengan model ini, ekonomi naik, budaya Bali tetap terjaga, dan desa wisata jati luwih tidak kehilangan identitasnya,” ujar Ketua Pansus TRAP DPRD Bali Dr ( C ) Made Supartha.S.H.M.H.

Dukungan untuk Petani: Pupuk dan Penguatan Subak

Pansus juga menegaskan bahwa petani sebagai penjaga utama bentang sawah akan mendapat perhatian khusus. Salah satu langkah konkret memberikan insentif penyediaan sarana produksi dengan menyalurkan bantuan benih, pupuk, memperhatikan irigasinya, memperhatikan pengenaan pajak juga asuransi nya pertaniannya dan memperkuat sistem subak agar produksi pertanian tetap stabil dan tidak terganggu serta memperhatikan pemasarannya sehingga pemerintah hadir kepada petani yang tidak mengalihkan lahannya sabagaimana konsep LSD dan LP2B yang sudah diatur.

Melindungi Warisan, Menjamin Masa Depan

Dengan status internasional sebagai Warisan Dunia dan Desa Terbaik di dunia, Jatiluwih kini menjadi simbol kebanggaan Bali. Pansus TRAP berkomitmen menjaga kawasan ini agar tidak rusak oleh maraknya betonisasi yang mengancam identitasnya.

“Kami ingin Jatiluwih tetap menjadi ikon dunia. Sawahnya lestari, budayanya hidup, rakyatnya sejahtera,” tegas Pansus.

Penataan ruang akan diperketat, pelanggaran akan ditindak, dan masyarakat akan menjadi pusat kekuatan ekonomi baru—tanpa mengorbankan alam dan warisan budaya Bali.

Warung De Sadia Dibidik Jadi Lokasi Makan Wisatawan, Diskoperindag Turun Tangan Laksanakan Pembinaan UMKM

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih

Karangasem, Bali Kini — Kepala Diskoperindag Kabupaten Karangasem, Gede Loka Santika, didampingi Kabid UMKM I Wayan Sadiada, turun langsung melakukan monitoring ke salah satu UMKM binaannya, Warung De Sadia di Tirtagangga, Desa Ababi, Kecamatan Abang, Jumat (12/12/2025). Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan pengembangan usaha berjalan sesuai arah pembinaan, sekaligus melihat langsung tantangan di lapangan.

Warung De Sadia dikenal sebagai warung makan berkonsep view sawah yang tidak hanya mengandalkan menu andalannya, bakso, tetapi juga suasana asri yang menjadi daya tarik tambahan bagi pengunjung. Dalam sesi pembinaan, tim Diskoperindag memberikan sejumlah arahan teknis, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan, strategi pemasaran, rebranding, hingga peluang kolaborasi antarpelaku UMKM. Dimana dalam monitoring terlihat meskipun baru berjalan 2 bulan, namun warung ini telah mendapat banyak sambutan baik dari para konsumennya. 

Gede Loka Santika menegaskan bahwa kolaborasi akan diperkuat melalui dukungan pelaku pariwisata seperti PHRI dan ASITA. Lewat kerja sama ini, pelaku transportasi wisata di bawah naungan kedua organisasi tersebut diharapkan dapat membawa tamu ke lokasi UMKM seperti Warung De Sadia untuk menikmati hidangan sekaligus memperkenalkan potensi usaha lokal sebagai lokasi makan, business meeting, hingga tempat singgah wisatawan.

"Begitupun nanti jika ada peserta UMKM kami yang punya produk olahan bagus, kami bantu soal perizinan, kemasan, dan menghubungkan ke toko modern maupun toko oleh-oleh. Saat pertemuan, kita hadirkan produknya supaya mereka bisa presentasi langsung ke para mitra,” ujar Gede Loka.

Selain sektor kuliner, Diskoperindag juga mendorong UMKM di bidang jasa seperti pondok wisata dan rumah wisata untuk ikut mempresentasikan usaha mereka, sehingga makin banyak pelaku lokal yang bisa masuk ke jejaring bisnis yang lebih luas. Sementara, Kabid UMKM I Wayan Sadiada, juga mengaku siap untuk membantu mengarahkan Warung De Sadia dan para pengusaha UMKM lainnya dalam hal kolaborasi ataupun pemasarannya. 

Upaya monitoring ini diharapkan dapat memperkuat daya tarik UMKM setempat, mengoptimalkan potensi desa wisata, dan membuka peluang pemasaran yang lebih besar bagi pelaku usaha di Kabupaten Karangasem. (Ami)

Warung De Sadia: Tawarkan Makan Enak Dengan Pemandangan Sawah Menawan

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih

Karangasem, Bali Kini — Di tepi hamparan sawah terasering Tirtagangga yang selalu berhasil memanjakan mata, berdirilah Warung De Sadia—sebuah warung makan sederhana yang tumbuh dari pengalaman panjang, kerja keras keluarga, dan keberanian mengambil langkah baru.

Warung ini bukan sekadar tempat makan. Ia lahir dari perjalanan Komang Sudirta, mantan chef kapal pesiar yang memutuskan pulang kampung dan membangun impian bersama keluarganya. Berbekal tabungan hasil bekerja di laut lepas, Komang menggandeng ayahnya, Gede Sadia—penjual bakso kawakan yang bertahun-tahun mengais rezeki di kantin sekolah SMP hingga kemudian membuka warung bakso tepi jalan. Dua generasi ini mempunyai satu cita-cita, punya usaha kuliner yang berkarakter.

Warung De Sadia, resmi dibuka pada 6 Oktober 2025. Warung ini mengusung konsep view sawah yang jarang dimanfaatkan secara maksimal oleh pelaku kuliner di wilayah tersebut. Menu utamanya jelas tidak jauh dari identitas keluarga: bakso. Ada bakso babi balung, bakso ayam ceker, hingga mi ayam bakso. Tapi Komang Sudirta tak berhenti di situ. Menyadari ragam wisatawan yang datang ke Tirtagangga, ia menyediakan pilihan halal seperti aneka camilan—kentang goreng, pisang goreng ataupun menu western seperti Pizza dan hamburger serta minuman ringan seperti Kopi ataupun es kelapa muda dan lainnya yang bisa dinikmati siapa saja. Menunya pun tergolong ramah di kantong, utamanya untuk kalangan wisatawan domestik. Harga bakso mulai dari Rp.10.000 saja. 

Hal utama yang dijual, dimana pengunjung bisa menikmati hidangan sambil menatap lanskap sawah bertingkat yang hijau dan sejuk, atau terasering. 

Komang Sudirta menjelaskan bahwa meski baru dibuka, respons pengunjung sudah cukup menggembirakan. “Warung De Sadia menawarkan view sawah terasering. Kami buka sejak 6 Oktober 2025. Saat ini kunjungan rata-rata 20 orang per hari, termasuk 2–3 orang wisatawan mancanegara,” ujarnya. Adakalanya, Warung De Sadia kewalahan. “Pasca Hari Raya Galungan–Kuningan, warung kami diserbu wisatawan domestik. Hari itu kami sampai menerima sekitar 200 pengunjung, benar-benar krodit,” tambahnya, Jumat (12/12/2025).

Warung De Sadia memiliki kapasitas cukup, yakni sekitar 50 orang. Tempat duduknya pun dibuat fleksibel: area bawah dengan kursi lipat dan payung taman yang nyaman dan santai, atau area atas yang lebih elegan dengan kursi kayu panjang. Dua suasana berbeda, tapi menawarkan pemandangan yang sama: sawah yang adem, tenang, dan jadi pelarian murah dari hiruk-pikuk.

Warung De Sadia kini menjadi salah satu UMKM yang tengah mendapat perhatian dari Diskoperindag Karangasem untuk dikembangkan lebih jauh, terutama karena potensinya sebagai titik singgah wisatawan. (Ami)