Awali Tahun 2026, Pemkab Tabanan Gelar Upacara Ngemijiang Nugtugan Karya Ngenteg Linggih Kantor Bupati Tabanan

Laporan Reporter : Tim Lpt 

Tabanan , Bali Kini  – Pemerintah Kabupaten Tabanan, mengawali Tahun Baru 2026 menggelar Pujawali Jelih Nugtugan Karya Ngenteg Linggih yang berlangsung di Padmasana Kantor Bupati Tabanan dan Rumah Jabatan Bupati Tabanan, Jumat (2/1). Rangkaian upacara sakral ini ditandai dengan melaksanakan upacara Ngemijiang yang juga merupakan lanjutan dari pelaksanaan Karya Tawur Panca Wali Krama yang sebelumnya telah dilaksanakan pada 7 Januari 2025 lalu di Padmasana Kantor Bupati Tabanan dan Rumah Jabatan Bupati Tabanan.

Pelaksanaan upacara dihadiri langsung oleh Bupati Tabanan Dr. I Komang Gede Sanjaya, bersama Ny. Rai Wahyuni Sanjaya selaku Ketua TP PKK Kabupaten Tabanan, Wakil Bupati, I Made Dirga beserta istri Ny. Budiasih Dirga, Sekda beserta istri, para Asisten Setda, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Instansi Vertikal dan BUMD, serta seluruh Pegawai di lingkungan Pemkab Tabanan. Hadir pula para Sulinggih, Pemangku (PSN), dan Prawartaka karya yang dengan penuh semangat ngaturang ayah sejak awal hingga seluruh rangkaian prosesi terlaksana.

Rangkaian upacara dimulai dari tahapan persiapan, Nedunang Ida Bhatara Kelinggihan Ring Ampilan, prosesi Ngemejiang Ida Betara, Ida Betara Rauh Saking Ngemejiang, hingga Ngelinggihang dan persembahyangan bersama. Prosesi ini berlangsung di Padmasana Kantor Bupati Tabanan dan Rumah Jabatan Bupati Tabanan serta Beji Pura Dalem Desa Adat Kota Tabanan, kemudian dilanjutkan dengan Manjahan Banten Piodalan Jelih dan Pemekemitan pada malam hari nanti. 

Pujawali Jelih Nugtugan Karya Ngenteg Linggih ini dilaksanakan selama dua hari, dengan puncak karya yang jatuh pada Sabtu, 3 Januari 2026. Seluruh rangkaian upacara dilaksanakan dengan penuh khidmat sebagai wujud bhakti dan rasa syukur, sekaligus memohon kerahayuan bagi jalannya roda pemerintahan dan pembangunan untuk masyarakat Kabupaten Tabanan di tahun 2026 ini.

Usai persembahyangan, Bupati Sanjaya menyampaikan, pelaksanaan upacara ini menjadi momentum spiritual dalam menyambut awal tahun. Ia menegaskan, bahwa persembahyangan bersama ini merupakan wujud rasa syukur sekaligus permohonan restu agar seluruh tugas pemerintahan dapat berjalan dengan baik. “Ini adalah ritual persembahyangan yang luar biasa. Kita semua terlibat dan patut bersyukur, serta bersama-sama mewujudkan Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani (AUM),” tegasnya. 

Lebih lanjut, Sanjaya mengajak seluruh jajaran pemerintah untuk menjadikan momentum Pujawali Jelih ini sebagai landasan spiritual dalam bekerja dan mengabdi. Ia juga berharap, dengan tuntunan dan restu Ida Bhatara/Tuhan Yang Maha Esa, visi Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul dan Madani dapat benar-benar diwujudkan bersama demi kesejahteraan seluruh krama/masyarakat Kabupaten Tabanan.

Cetak Rekor Tertinggi Wisman ke Bali, Pemerintah Pusat Apresiasi Gubernur Koster

Puri Agung Ubud Harap Kekuatan dan Ketegasan Gubernur Koster Bisa Pertahankan Bali sebagai Pariwisata Budaya

LAPORAN : TIM LPT 

GIANYAR , BALI KINI  – Gubernur Bali, Wayan Koster mendapatkan apresiasi oleh Pemerintah Pusat melalui Menteri Pariwisata RI, Widiyanti Putri Wardhana, karena jumlah kunjungan Wisatawan Asing (Wisman) ke Bali di tahun 2025 mencapai rekor tertinggi 7,1 juta lebih.

Gubernur Wayan Koster bersama Penglingsir Puri Agung Ubud, Tjokorda Gde Putra Sukawati, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati dan Tjokorda Gde Raka Sukawati yang mendampingi Menpar RI berkunjung ke Puri Agung Ubud, Gianyar secara langsung melihat betapa antusiasnya Wisman dan Wisatawan Nusantara (Wisnus) berlibur di Ubud. Hal ini kemudian menegaskan isu Bali sepi di media sosial terbantahkan.

Berdasarkan data Angkasa Pura sampai 31 Desember 2025, Gubernur Koster secara rinci menyatakan jumlah Wisman ke Bali di tahun 2025 mencapai 7.050.000 orang lebih. Kalau dibanding pada tahun 2024 yang lewat udara itu hanya mencapai 6,3 juta Wisman. Jadi pada tahun 2025 kunjungan Wisman meningkat 750 ribu orang atau 11,3 persen dan ini angka tertinggi yang pernah dicapai. 

“Rekor ini. Sebelum Covid-19, tahun 2019 Wisman ke Bali hanya 6,27 juta, sebelum itu lebih rendah lagi. Rupanya Bali tetap menjadi daya tarik masyarakat dunia, apapun isu-nya Wisman tetap pilih Bali,” tegas Koster, Kamis 1 Januari 2026.

Untuk kedatangan Wisman ke Bali melalui cruise/laut berdasarkan informasi Pelabuhan Benoa, jumlahnya mencapai 71 ribu orang. Kalau dibandingkan pada tahun 2024 itu kunjungannya hanya 53 ribu Wisman. 

“Jadi kalau kedatangan Wisman dari udara ini ditambah dengan kedatangan dari laut itu jumlahnya menjadi 7,1 juta lebih. Nah ini kita tidak hitung dengan yang di darat,” jelas Gubernur Bali.

Kemudian kedatangan Wisatawan Nusantara (Wisnus) pada tahun 2025 mencapai 9,28 juta, sedangkan di tahun 2024 jumlahnya 10,1 juta orang ke Bali. Jadi kunjungan Wisnus di tahun ini turun kira – kira 700 ribu lebih. 

“Kalau ditotal kedatangan Wisman dan Wisnus di tahun 2025 ke Bali mencapai sekitar 16,38 juta orang atau menurun dibandingkan pada tahun 2024, yang mana jumlah total kunjungannya berada di angka 16,4 juta,” ungkap Koster sembari menyatakan kunjungan wisatawan di tahun 2025 turun sekitar 121 ribu atau 0,7 persen, penyebabnya karena kedatangan wisatawan domestik ke Bali menurun.

Karena itu, apa yang selama ini menjadi isu Bali sepi di media sosial sudah dibantah. Ibu Menteri pasti sudah meninjau Bandara Ngurah Rai, Mall, meninjau destinasi wisata, salah satunya Ubud, ternyata tidak sepi dan di jalan macet.

 “Data sudah membantah bahwa Bali tidak sepi, kedatangan Wisman ke Bali malah mencapai rekor tertinggi,” kata Gubernur Bali asal Desa Sembiran, Buleleng ini seraya melaporkan keamanan Bali sangat aman dan kondusif.

Mendengar penjelasan Gubernur Wayan Koster, Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana menegaskan bahwa Bali adalah prioritas Pemerintah Pusat. Ketika Bapak Presiden RI menginstruksikan semua Menteri untuk berkunjung ke seluruh Indonesia, Kemenpar nomor satu utamakan Bali. Jadi selalu di support industri pariwisata Bali.

“Bali adalah destinasi yang sangat penting bagi Indonesia, World Bank juga sudah melakukan kajian terkait apa saja isu – isu Bali dan bagaimana quality tourism di Bali bisa dibangun yang sesuai dengan Perda Provinsi Bali tentang Pariwisata Bali yang berkualitas,” kata Menpar RI seraya menyampaikan terimakasih kepada Gubernur Bali atas atensinya.

Sementara itu, keluarga besar Puri Agung Ubud melalui Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati mengucapkan selamat datang kepada Menteri Pariwisata RI di Puri Agung Ubud. Puri Ubud dikatakannya adalah salah satu Puri di Bali yang dibangun pada awal abad ke-18 dan menjadi saksi bisu lahir, tumbuh, dan berkembangnya pariwisata di Bali, yang diinisiasi oleh dua bersaudara, yaitu Tjokorda Raka Sukawati selaku Presiden Negara Indonesia Timur di zaman Indonesia menganut Undang Undang Republik Indonesia Serikat, dan Tjokorda Gde Agung Sukawati.

Mengenai pariwisata, Tjok Ace berharap Bapak Gubernur Bali, Wayan Koster dengan kekuatan dan ketegasannya bisa mempertahankan Bali sebagai pariwisata budaya. 

“Beliau (Wayan Koster,red) sangat konsern untuk menjaga budaya Bali. Mudah-mudahan ketegasannya, Bali masih bisa bertahan untuk 100 tahun kedepan, harap Penglingsir Puri Agung Ubud Tjok Ace.(*)

Awali 2026, Bupati Kembang Tancap Gas! Lantik Puluhan Pejabat di Kebun Kakao

Laporan Reporter : Tim Lpt 

JEMBRANA , BALI KINI — Pemerintah Kabupaten Jembrana mengawali tahun 2026 dengan cara yang tak biasa. Bupati I Made Kembang Hartawan melantik dan mengambil sumpah jabatan sejumlah pejabat tinggi pratama, administrator dan pengawas di tengah kebun kakao milik I Ketut Sudomo, di Banjar Moding, Desa Candikusuma, Kamis (2/1/2026). 

Kebun kakao dipilih sebagai simbol agar pejabat yang dilantik tidak terlepas dari realitas kehidupan masyarakat di Jembrana.

Bupati Kembang Hartawan menyebut kakao merupakan salah satu komoditas unggulan daerah yang menopang perekonomian masyarakat. Dengan melaksanakan pelantikan di kebun, pemerintah daerah ingin menegaskan komitmen membangun birokrasi yang membumi dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

“Kedepan tidak lagi hanya berpikir urusan-urusan klasik administratif saja, itu harus sudah clear sekarang. Jadi sekarang, bagaimana memikirkan isi perut masyarakat, bagaimana memberdayakan ekonomi masyarakat khususnya para petani, nelayan, buruh dan lainnya,” ungkap Bupati Kembang.

Lebih lanjut, Bupati Kembang yang didampingi Wabup IGN Patriana Krisna (Ipat) dan Ketua DPRD Jembrana, Ni Made Sri Sutharmi, menegaskan, pengisian dan pengukuhan jabatan dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Pelantikan ini merupakan penegasan komitmen untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel. Seluruh proses dilaksanakan berdasarkan objektivitas, kompetensi, serta rekam jejak yang jelas,” ujarnya.

Adapun rincian pejabat yang dilantik yaitu, 8 orang Pejabat Tinggi Pratama, 44 orang Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas sebanyak 42 orang. Dengan total keseluruhan sebanyak 94 orang.

Dari 8 Pejabat Tinggi Pratama yang dilantik, 4 diantaranya merupakan peraih ranking pertama dalam seleksi terbuka pengisian 4 JPTP yang digelar pada akhir tahun 2025 lalu. 

Diantaranya I Gede Gus Diendi sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Jembrana, I Gusti Made Wijaya sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jembrana, Ida Bagus Ketut Budi Aryana sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Jembrana dan terakhir Kadek Mirah Ananta Sukma Dewi sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Jembrana. 

Kemudian empat Pejabat Tinggi Pratama lainnya tersebut diangkat dalam jabatan yang sama mengacu pada Perda SOTK, dimana terdapat 4 OPD/Dinas yang digabung atau dirampingkan menjadi 2 OPD/Dinas dan 1 OPD/Dinas yang dilebur kedalam 2 OPD/Dinas. 

Diantaranya, Dewa Gede Ary Candra sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Jembrana, I Wayan Sudiarta sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perhubungan Jembrana, Ni Kadek Ari Sugianti sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jembrana.

Kemudian untuk posisi Direktur RSU Negara dijabat oleh dr. I Gusti Agung Putu Arinsantha menggantikan dr. Ni Putu Eka Indrawati yang digeser sebagai Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Jembrana.

Kalung Emas 40 Gram Dijambret di Rendang, Pelaku Asal Kubu Berakhir di Balik Jeruji

KARANGASEM, Bali Kini – Dalam pers rilis yang dilaksanakan pada Rabu (31/12/2025) polres Karangasem juga merilis berbagai kasus. Salah satunya aksi pencurian dengan kekerasan yakni Begal di Kabupaten Karangasem. Seorang perempuan menjadi korban saat melintas di jalan umum Lingkungan Gungggung, Banjar Dinas Pempatan, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang.

Dalam kejadian tersebut, korban Ni Nengah Wiliani harus merelakan kalung emas seberat 40 gram yang dirampas secara paksa oleh pelaku saat korban tengah mengendarai sepeda motor. Aksi berlangsung cepat dan mengejutkan, membuat korban tak sempat melakukan perlawanan.

Polisi bergerak cepat. Dari hasil pengembangan kasus, aparat berhasil menangkap I Komang KAE (24) asal Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu. Pelaku kini telah diamankan dan ditahan di Polres Karangasem. Sementara satu pelaku lainnya, I Kadek R, telah lebih dulu diringkus oleh Polsek Kuta.

Penyelidikan mengungkap bahwa pelaku dengan sengaja menyasar korban di jalan umum, lalu mengambil perhiasan korban secara paksa atau membegal korban.

Sejumlah barang bukti turut diamankan polisi, di antaranya pakaian yang digunakan pelaku saat beraksi serta kalung emas milik korban.

Atas perbuatannya, para pelaku dijerat Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Polres Karangasem menegaskan proses hukum akan dilakukan secara tegas guna memberi efek jera. (Ami)

Awali Tahun 2026, Wali Kota Denpasar Jaya Negara Dampingi Kunjungan Menpar RI di Kawasan Pariwisata Sanur.

Laporan Reporter : Tim Lpt 

Denpasar, Bali Kini - Mengawali tahun 2026, Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara 

mendampingi kunjungan Menteri Pariwisata RI, Widiyanti Putri Wardhana, Kamis (1/1) siang, yang melaksanakan peninjauan sejumlah infrastruktur penataaan kawasan wisata Sanur, yakni Icon Mall dan Pantai Sanur serta sentra UMKM yang terdapat disana. 

Turut mendampingi pada kesempatan itu, Ketua TP PKK Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara, Kadis Pariwisata Kota Denpasar, Ni Luh Putu Riyastiti serta sejumlah kalangan terkait lainnya 

Di sela kunjungan itu, Menpar RI Widiyanti Putri Wardhana mengimbau para pengelola destinasi wisata untuk tetap mengantisipasi libur akhir tahun dan tetap menghadirkan pelayanan yang prima, aman, dan berorientasi pada kenyamanan wisatawan.

“Kedepankan kebersihan, keamanan, keselamatan, dan kenyamanan bagi wisatawan,” kata Widiyanti Putri Wardhana.

Lebih jauh, pihaknya mengatakan, momen liburan akhir tahun ini merupakan salah satu momentum terbesar dalam pergerakan wisatawan. Kementerian Pariwisata sendiri memproyeksikan kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,45 juta orang. Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Perhubungan, pergerakan wisatawan nusantara diperkirakan menembus lebih dari 100 juta perjalanan.

Widiyanti juga menjelaskan, Kementerian Pariwisata telah menerbitkan Surat Edaran tentang Kesiapan Penyelenggaraan Kegiatan Wisata yang Aman, Nyaman, dan Menyenangkan pada Libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026 dalam rangka mendukung pelayanan prima di destinasi wisata.

Kepada wisatawan, Menpar Widiyanti turut mengimbau agar meningkatkan kewaspadaan selama berwisata dan memilih destinasi dan aktivitas wisata yang aman, serta menghindari kegiatan berisiko tinggi saat terjadi cuaca ekstrem. "Selain itu, penggunaan moda transportasi yang memenuhi standar kelaikan menjadi hal penting demi keselamatan perjalanan,” ucap Widiyanti. 

Ditambahkannya, penataan Kawasan Wisata Sanur telah berjalan dengan baik, dan memberikan kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung. Selain juga berbagai pengembangan infrastruktur tetap mengedepankan muatan lokal, dan mengajak serta UMKM lokal yang turut diberdayakan. 

Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara pada kesempatan itu, mengucapkan terima kasih dan selamat datang di Kawasan Pariwisata Sanur kepada Menteri Pariwisata RI, Widiyanti Putri Wardhana, beserta jajaran. 

"Kunjungan Menpar RI ke Kawasan Pariwisata Sanur ini memiliki arti penting agar pemerintah pusat dapat melihat pembangunan, penataan dan revitalisasi yang telah dilakukan Pemkot Denpasar di Kawasan Pariwisata Sanur," ujar Jaya Negara.

Selebihnya, Jaya Negara juga menyampaikan, kunjungan ke lokasi UMKM lokal Sanur yang tersedia di etalase Icon Mall juga menjadi bentuk komitmen Pemerintah Kota Denpasar untuk ikut memberikan kesempatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Kota Denpasar.

"Kami harap kunjungan ini, akan menjadi hal positif bagi pembangunan di Kota Denpasar," ucap Jaya Negara.

Bendahara Umum PP KMHDI Gde Bayu Pangestu AW Resmi Mencalonkan Diri sebagai Ketua Umum Periode 2026–2028

Laporan Reporter : Adi 

Jakarta , Bali Kini - Pencalonan bukan sekadar kontestasi, melainkan panggilan dharma. Dengan keyakinan itu, Gde Bayu Pangestu AW, S.E. secara resmi menyatakan diri maju sebagai Calon Ketua Umum Pimpinan Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Periode 2026–2028. Langkah ini diambil bukan dalam ruang hampa, melainkan lahir dari proses panjang pengabdian, refleksi, dan kesadaran akan tanggung jawab kader terhadap masa depan organisasi.

Sebagai kader yang tumbuh dan ditempa di rahim KMHDI, Bayu sapaan akrabnya telah melewati berbagai fase pengabdian. Saat ini ia aktif sebagai Bendahara Umum Pimpinan Pusat KMHDI, sebuah posisi strategis yang menuntut ketelitian, integritas, serta keberanian dalam menjaga tata kelola organisasi. Di saat yang sama, ia tengah menempuh pendidikan Magister of Business Administration (MBA) di Universitas Gadjah Mada, sembari menjalani peran profesional sebagai konsultan bisnis dan pelaku usaha di Jakarta. Kombinasi pengalaman organisasi, akademik, dan profesional inilah yang membentuk cara pandangnya tentang kepemimpinan: kokoh secara nilai, adaptif secara strategi.

Dalam pernyataannya, Bayu menegaskan bahwa pencalonannya bukan didorong oleh ambisi personal, melainkan oleh kegelisahan dan harapan yang sama-sama dirasakan banyak kader. 

“KMHDI memiliki potensi besar sebagai kekuatan intelektual dan moral umat Hindu muda. Namun potensi itu harus dikelola dengan sistem yang kuat, kepemimpinan yang inklusif, dan arah gerak yang jelas,” ujarnya.

Berangkat dari refleksi tersebut, Bayu menawarkan ASTA ABYAKTA, delapan program strategis nasional yang dirancang sebagai fondasi kepemimpinan PP KMHDI 2026–2028. ASTA ABYAKTA tidak hanya dimaknai sebagai program kerja, tetapi sebagai kerangka nilai dan arah perubahan mulai dari pembenahan internal organisasi, penguatan kapasitas kader, hingga akselerasi peran sosial KMHDI di tengah masyarakat dan negara.

Menurut Bayu, pembenahan internal menjadi langkah awal yang tak bisa ditawar. Organisasi yang besar hanya dapat berdiri tegak jika ditopang oleh tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Dari sana, KMHDI diharapkan mampu melangkah lebih jauh sebagai mitra strategis pemangku kebijakan serta agen perubahan sosial yang relevan dengan tantangan zaman.

Lebih dari itu, pencalonan ini juga membawa pesan persatuan. Bayu menekankan bahwa kepemimpinan KMHDI ke depan harus menjadi ruang bersama, bukan milik segelintir kelompok. 

“KMHDI harus menjadi rumah besar yang menumbuhkan rasa bangga, percaya diri, dan harga diri kader. Dari sanalah kontribusi nyata untuk umat dan bangsa bisa lahir,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Bayu memohon doa restu dan dukungan seluruh kader KMHDI di manapun berada. Ia berkomitmen, jika kelak diberikan amanah, akan mendedikasikan waktu, tenaga, dan pikirannya sepenuhnya untuk organisasi, bekerja bersama seluruh jajaran kepengurusan dengan semangat kolektif, keterbukaan, dan tanggung jawab moral.

Pencalonan Gde Bayu Pangestu AW menjadi penanda bahwa estafet kepemimpinan KMHDI terus bergerak. Sebuah ikhtiar untuk menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan akar nilai dharma. Sebab bagi KMHDI, kepemimpinan sejati bukan tentang siapa yang berdiri paling depan, melainkan siapa yang paling tulus berjalan bersama kader dan bangsanya.

Kasus Bunuh Diri di Karangasem Masih Tinggi, Disebut Terbesar di Bali, Kapolres Siapkan Langkah Pencegahan

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih

Karangasem, Bali Kini - Polres Karangasem menggelar pers rilis akhir tahun 2025 pada Selasa (31/12/2025). Dalam rilis tersebut, Kapolres Karangasem AKBP Josep Edward Purba menegaskan bahwa kasus bunuh diri di Karangasem masih tergolong tinggi dan menjadi salah satu kasus paling menonjol di tahun 2025.

Sepanjang tahun 2025, tercatat 25 kasus bunuh diri terjadi di Kabupaten Karangasem. Angka tersebut menjadikan Karangasem sebagai salah satu penyumbang kasus bunuh diri terbesar di Provinsi Bali.

AKBP Josep Edward Purba menyampaikan, pihak kepolisian telah melakukan berbagai upaya pencegahan, namun hasilnya belum maksimal. Faktor pemicu kasus bunuh diri masih didominasi oleh masalah ekonomi dan kesehatan, dengan mayoritas korban berusia 40 tahun ke atas hingga lansia, serta banyak di antaranya hidup atau tinggal sendiri.

“Kasus ini masih tinggi dan menjadi perhatian serius kami. Ke depan, Polres Karangasem berencana melakukan langkah pencegahan yang lebih konkret,” ujar AKBP Josep.

Sebagai langkah ke depan, Polres Karangasem akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melakukan pendekatan langsung ke masyarakat. Fokus utama diarahkan pada warga yang mengalami sakit menahun, lanjut usia, serta kelompok masyarakat yang dinilai rawan.

Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kepedulian sosial dan mencegah terjadinya kasus serupa di kemudian hari, sekaligus menekan angka bunuh diri di Kabupaten Karangasem.

Pers rilis akhir tahun ini menjadi bahan evaluasi penting bagi Polres Karangasem dalam menyusun strategi penanganan dan pencegahan kasus bunuh diri pada tahun 2026. (Ami)

Pemprov Bali Ringankan Beban Anak Yatim yang Diasuh Kakek dan Nenek

BANGLI ,  Bali Kini  — Pemerintah Provinsi Bali melalui program Pemprov Bali Hadir kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat kurang mampu. Kali ini, bantuan pendidikan sebesar Rp10 juta diserahkan kepada I Made Pasek Esa Putra (18), seorang anak yatim asal Banjar Sala, Desa Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Selasa (30/12) pagi.

Pasek merupakan anak yatim dari dua bersaudara yang saat ini tinggal bersama kakek dan neneknya, Nyoman Gedir dan Ketut Rembyok. Ayah Pasek telah meninggal dunia, sementara ibunya berpisah dengan sang ayah ketika Pasek masih kecil. Kakaknya kini telah berkeluarga, sehingga Pasek sepenuhnya diasuh oleh kakek dan neneknya.

Bantuan pendidikan tersebut diserahkan oleh Staf Ahli Gubernur Bali Bidang Permukiman dan Sarana Prasarana Wilayah, Tjok Bagus Pemayun, didampingi Kepala Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi Bali, Ida Ayu Ketut Anggraini.

Dalam kesempatan tersebut, Tjok Bagus Pemayun menyampaikan bahwa bantuan pendidikan ini merupakan wujud nyata kepedulian dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Bali dalam memastikan akses pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya anak-anak yang berada dalam kondisi rentan.

Ia juga memberikan motivasi kepada Pasek agar tetap semangat menempuh pendidikan. Saat ini, Pasek tercatat sebagai siswa SMA kelas I. Tjok Pemayun berharap Pasek dapat fokus belajar dan menyelesaikan pendidikannya dengan baik.

“Sekarang fokus belajar agar lulus sekolah. Kalau nanti ingin melanjutkan kuliah, bisa mengikuti program Satu KK Satu Sarjana dari Pemprov Bali. Seluruh biaya pendidikan akan ditanggung oleh pemerintah,” ujarnya.

Pada penyerahan bantuan tersebut, Pasek didampingi oleh sang kakek. Sementara itu, nenek Pasek tidak dapat hadir karena sedang menjalani perawatan di rumah sakit.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Perbekel Desa Abuan, I Wayan Widnyana, serta Kepala Dusun Sala, I Made Sikin Adnyana. Pemerintah desa menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Pemprov Bali yang dinilai sangat membantu meringankan beban keluarga Pasek.

Melalui program Pemprov Bali Hadir, Pemerintah Provinsi Bali terus berupaya memastikan tidak ada anak Bali yang terputus pendidikannya karena keterbatasan ekonomi.

Tekad PN Denpasar Membenahi Sidang di Tahun 2026

Laporan Reporter : Jero Ari 

Denpasar , Bali Kini  - Banyaknya keluhan dari terdakwa dan pengunjung akan seringnya jadwal sidang tidak sesuai dengan waktunya. Menjadi fokus bagi Pengadilan untuk membenahi di tahun 2026.

Hal itu disampaikan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H, M.Hum dalam acara hasil rekap PN Denpasar di tahun 2025. Dirinya pun berjanji akan membenahi jadwal sidang nantinya di tahun mendatang.

Ia pun mengaku tengah berkoordinasi dengan Kajari Badung, Kajari Denpasar dan Kalapas Kerobokan agar penertiban jam penjemputan tahanan lebih tepat waktu. Tidak hanya itu dalam proses selanjutnya juga akan bekerjasama dengan pihak pemerintah kabupaten Bandung dan Kota Denpasar.

“Saya mengajak Kajari dan Kalapas untuk duduk bareng. Agar jam sidang tidak molor. Karena kalau para hakim emang jam 8 pagi itu sudah di kantor. Kita berharap tahun 2026 lebih baik lagi, sehingga kalau bisa jam 10 itu sudah mulai,” kata Iman di Denpasar.

Menurut Iman, jadwal sidang perkara perdata terkadang molor karena harus menyesuaikan kehadiran para pihak yang berperkara. “Kalau terkait sidang perdata, memang sulit dihindari molor itu. Karena harus menunggu para pihak lengkap,” ujar mantan Ketua PN di Depok dan Bogor.

Disampaikannya, total perkara pidana yang diperiksa tahun 2025 sebanyak 1.708 perkara. Dari jumlah ini, yang telah vonnis sebanyak 1.454 parkara. Sementara yang masih berproses dan belum vonis sebanyak 254 parkara.

Lanjutnya, masih banyak perkara yang belum diputus tahun 2025 disebabkan beberapa faktor. “Jumlah perkara pidana lebih banyak di tahun 2025 dan pelimpahan perkara oleh kejaksaan dilakukan menjelang akhir tahun,. Akhirnya banyak perkara yang belum kita putus," ujarnya. 

Jika dipresentase per tanggal 29 Desember sebesar 85,12 persen. "Ini kurang maksimal, mudah-,udahan tahun 2026 kita bisa tingkatkan setidaknya 90 ersen,” harapnya.

Berdasarkan klasifikasi perkara, narkotika tercatat 644 perkara. Jumlah ini mengalami kenaikan sebanyak 39 perkara. Selanjutnya, kasus pencurian sebanyak 419 prekära. Jumlahnya naik serratus lebih. Selain itu, diakui Iman, kasus penggelapan mengalmai trend peningkatan.

Sementara kasus tindak pidana ringan, klasifikasi terbesarnya pada pelanggaran ketertiban umum sebanyak 13 perkara dibandingkan tahun 2024 tercatat 41 perkara. Selama tahun 2025, tercatat perkara praperadilan 2025 sebanyak 14 perkara, sementara 2024 ada 25 perkara.

Selain itu, perkara tindak pidana korupsi mengalami peningkatan pada tahun 2025 sebanyak 36 perkara, dibandingkan tahun 2024 hanya 30 perkara. “Kenaikan 6 perkara ini berarti terjadi peningkatan penyimpangan keuangan negara,” demikian Iman Luqmanul Hakim.

Wawali Arya Wibawa Terima Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Pajak Daerah 2024–2025

Laporan Reporter : Esa-Wahdodi

Denpasar , Bali Kini  - Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2024 hingga Triwulan III Tahun 2025 oleh BPK Perwakilan Provinsi Bali, Senin (29/12) siang di Denpasar.

Dalam kegiatan tersebut, Wawali Arya Wibawa didampingi Pj. Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, serta Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, Dr. Made Oka Cahyadi Wiguna, S.H., M.Kn. Acara penyerahan LHP dipimpin langsung Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira, dan turut dihadiri para kepala daerah se-Provinsi Bali, unsur DPRD, serta pemangku kepentingan terkait.

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira dalam sambutannya mengatakan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Atas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2024 sampai Triwulan III Tahun 2025 pada Enam Entitas di Wilayah Provinsi Bali. 

"Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku. Menilai apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta kami mengapresiasi usaha perbaikan oleh kepala daerah masing-masing dan mendorong upaya perbaikan berkelanjutan," ujarnya.

Kepala BPK Perwakilan Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira berharap masing-masing Kepala Daerah di Bali untuk tidak cepat berpuas diri atas sejumlah prestasi yang telah diraih. 

"Kami mendorong komitmen ini di tahun berikutnya, ini tidak hanya tanggungjawab Pemda tapi juga perlu kolaborasi seluruh pihak, " ujarnya. 

Ditambahkannya , terkait tindak lanjut rata rata indikator nasional yakni 75 persen dengan kolaborasi Pemkot/Pemda dapat dicapai bahkan melebihi. Dan dengan kolaborasi yang baik, capaian tersebut dapat ditingkatkan. Perbaikan pendataan, termasuk dengan melibatkan desa adat, juga menjadi perhatian.

"Secara garis besar berdasarkan pemeriksaan BPK, Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilaksanakan sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PP No 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Perda No 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam semua hal yang material, " jelasnya. 

Sementara Wakil Wali Kota Denpasar,I Kadek Agus Arya Wibawa mengucapkan terima kasih  kepada Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Bali yang telah melaksanakan Pemeriksaan Kepatuhan Atas Pengelolaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun 2024 sampai dengan Triwulan III Tahun 2025. 

Arya Wibawa juga mengatakan bahwa pemeriksaan kepatuhan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa, kebijakan fiskal daerah telah dijalankan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, transparan, akuntabilitas, serta praktik tata kelola yang baik. Seperti kita ketahui bersama bahwa, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan yang strategis bagi pemerintah daerah dalam mendukung pelayanan publik yang berkualitas, pembangunan yang merata, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara tertib administrasi, efektif, efisien serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditambahkan Arya Wibawa, Pemerintah Kota Denpasar telah berupaya dalam melakukan peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah, melalui digitalisasi serta inovasi yang adaptif dan transparan. 

Langkah ini dinilai mampu memberikan kemudahan bagi wajib pajak sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan secara signifikan.

“Melalui laporan hasil pemeriksaan ini, kami memperoleh masukan dan rekomendasi yang sangat berharga sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan maupun sistem kerja ke depan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Pemerintah Kota Denpasar berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK secara sungguh-sungguh, tepat waktu, dan bertanggung jawab. Arya Wibawa menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, aparat pengawas, serta seluruh pemangku kepentingan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang semakin baik dan berdaya guna bagi kesejahteraan masyarakat.