Jaya Negara Minta Perumda Pasar Jadi Distributor Kepada Para Pedagang

DENPASAR, Setelah berjalan selama kurang lebih satu minggu, operasi pasar yang dimulai pada Senin, 22 Agustus 2022 lalu itu diperuntukkan untuk menekan angka inflasi dirubah polanya, karena ditakutkan akan terjadi persaingan diantara pedagang.

Selanjutnya Pemkot Denpasar Perumda Pasar Sewaka Dharma melakukan perubahan pola operasi pasar, barang yang dijual dalam operasi pasar ini akan  dilimpahkan ke pedagang. Dengan kata lain barang tersebut dijual oleh pedagang dengan harga sesuai dengan saat pelaksanaan operasi pasar sehingga harga akan tetap terkendali.

Demikian diungkapkan oleh Wali Kota Denpasar, IGN Jaya Negara saat melakukan pemantauan operasi pasar di Pasar Badung, Selasa (30/8).

“Sekarang kami rubah polanya, kasihan pedagang pasar, apalagi mereka harus bayar retribusi, belum lagi mereka meminjam modal,” kata Jaya Negara.

Pihaknya akan memanfaatkan unit usaha Perumda Sewakadharma yakni Sewaka Jaya dan bekerjasama dengan kabupaten lain sebagai pemasok atau distributor barang. Dimana barang dari pemasok tersebut kemudian didistribusikan kepada pedagang pasar. Sehingga nantinya yang berjualan adalah tetap pedagang di pasar dan bukan Perumda Pasar.

“Saya minta Perumda Pasar agar mulai menyiapkan skemanya, dan bekerjasama dengan daerah lainnya yang menjadi penghasil komoditas  atau para distributor sehingga harga dapat harga yang lebih murah dan kedepan manjadi pemasok bagi para pedagang.  Dengan pola ini saya berharap harga harga komoditas dapat tetap terkendali ,” katanya.

Jaya Negara menambahkan, bila perlu akses  modal untuk pedagang juga bisa dibantu oleh Perumda Pasar. Nantinya dari hasil penjualan, pedagang mengembalikan modalnya ke Perumda dan keuntungannya diambil oleh pedagang. Ditempat lain Wakil Walikota Kadek Agus Arya Wibawa juga melakukan pemantauan harga dan operasi pasar di Pasar Sanglah.

Sementara itu, Dirut Perumda Pasar Sewakadharma, IB Kompyang Wiranata mengatakan terkait dengan modal pedagang pihaknya sudah memiliki Unit Bina Usaha.

Pedagang pasar bisa meminjam modal di unit bina usaha tersebut.

Sementara terkait dengan unit usaha Sewaka Jaya pihaknya saat ini masih mencari pola dan melakukan survey ke pengepul, maupun petani.

“Yang jelas kami juga akan bekerjasama dengan Perumda di kabupaten lain, juga bisa dengan petani. Tujuannya agar Sewaka Jaya ini bisa menjadi distributor ke pedagang,” katanya.

Selain itu, Sewaka Jaya ini juga melayani penjualan online untuk kalangan menengah ke atas.

Untuk harga yang ditawarkan pada sistem online tersebut bersaing dengan harga di swalayan. 

Adi Wiryatama ; Ke Depan Bali Rimbu, Hijau dan Berbuah

BALIKINI.NET | DENPASAR – Dukungan baik anggaran dan bentuk lainnya di sektor Pertanian sangat diperlukan agar pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Provinsi dapat diselenggarakan secara optimal.

Selain beras, jenis pangan pokok tertentu lainnya seperti ubi kayu, ubi jalar, jagung, kedelai, dan sebagainya dapat digunakan sebagai cadangan pangan dan akan diakomodir dalam Raperda.

Jumlah Cadangan Beras Provinsi Bali sesuai perhitungan Permentan Nomor 11 Tahun 2018 sebanyak 429 ton. Hal itu yang disampaikan Gubernur Koster dalam penyampaiannya dihadapan seluruh Fraksi di Gedung DPRD Bali. 

Dirinya mengapresiasi atas dukungan dan segala masukan seluruh Fraksi atas pengajuan Raperda Penyelenggaraan Cadangan Pangan Provinsi Bali. 

"Untuk meningkatkan kualitas beras dilaksanakan penerapan usaha tani yang baik dan benar sesuai dengan anjuran Good Agricultural Practies (GAP) sehingga akan dapat meningkatkan produktivitas padi," demikian Gubernur Koster. 

Dalam menekan terjadinya alih fungsi lahan dilakukan melalui penerapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan mengacu pada RTRWP. Terkait Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), Pemerintah Provinsi telah melakukan sosialisasi dan penyuluhan agar petani bersedia mengikuti program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) yang merupakan program Pemerintah Pusat. 

Menurutnya dalam hal terjadi ketidakstabilan harga pangan pokok, penetapan jenis pangan pokok lainnya adalah termasuk pangan pokok selain beras sesuai dengan potensi daerah.

Pihaknya juga sependapat untuk tetap melibatkan Desa Adat dalam pengelolaan kawasan Pura Besakih. Hal ini sesuai dengan kewenangan lokal berskala Desa Adat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Sebegaiamana terurai di atas, Ketua DPRD Bali Adi Wiryatama menegaskan bahwa perlunya menjaga keseimbangan alam Bali. Karenanya dalam hal pangan, tergantung pada sistem penanaman. 

Seperti halnya jika menebang Bambu untuk mengambil rembung yang biasa dibuat sayur. Maka harus kembali juga untuk menanam bambu dilokasi lain. Hal ini sangat penting agar tetap tumbuh. 

"Ke depannya Bali ini harus rimbun, hijau dan berbuah. Seperti yang kita lihat di areal lahan DPRD Bali penuh dengan berbagai tanaman, juga banyak pohon nangka yang kini sedang berbuah," ungkap Mantan Bupati Tabanan.

Bupati Bangli Buka Sosialisasi dan Pengembangan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi

 

BALIKINI.NET | BANGLI – Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta membuka Sosialisasi dan Pengembangan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK), Sosialisasi Diagnostic Assement Fraud Control Plan (FCP), Bimbingan Teknis Pengukuran Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) di Kabupaten Bangli, acara berlangsung pada Selasa (30/8/22) bertempat di Ruang Rapat Krisna Setda Kabupaten Bangli.

Acara yang digelar secara tatap muka dan online tersebut juga dihadiri oleh Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pengembangan (BPKP) Provinsi Bali Muhamad Mansyukur, Tim Fasilitator BPKP Perwakilan Provinsi Bali, Sekda Bangli Ida Bagus Gde Giri Putra, Inspektur Daerah Kabupaten Bangli Jro Penyarikan Widata, Pimpinan OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli, para Camat seKabupaten Bangli, Direktur Rumah Sakit Umum Bangli serta undangam lainnya.

Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta dalam Sambutannya menyampaikan, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera, diperlukan langkah-langlah strategis dan prioritas utama dalam berbagai program. Salah satu aspek didalam mewujudkan program yang bernilai strategis tersebut adalah "Pemberantasan Korupsi". Pemberantasan korupsi memiliki prioritas yang tinggi dan menjadi komitmen seluruh komponen bangsa untuk mewujudkannya. Demikian pula tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dengan mengedepankan akuntabilitas dalam semua bidang, menjadi kunci bagi keberhasilan pemnerantasan korupsi.

Lebih lanjut disampaikan, tata kelola pemerintahan yang baik (good corporate governance), menjadi cita-cita dan harapan bagi kita semua. Korupsi merupakan kejahatan kemanusiaan yang luar biasa, karena berakibat secara signifikan terhadap segala aspek kehidupan, khususnya aspek sosial dan ekonomi. Hal yersebut sejalan dengan Visi Kabupaten Bangli Nangun Sat Kerthi Loka Bali di Kabupaten Bangli dan Misi ke - 7 yaitu mengembangkan sistem tata kelola Pemerintahan Daerah berbasis TIK yang efektif, efisien terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pastindan murah. Dengan Visi dan Misi tersebut diharapkan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bangli dapat dilakukan secara akuntabel, transparan, efektif, efisien, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusindan Nepotisme.

Sedadana Arta berharap melalui Sosialisasi dan Pengembangan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK), Sosialisasi Diagnostic Assement Fraud Control Plan (FCP), Bimbingan Teknis Pengukuran Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) di Pemerintah Kabupaten Bangli, semoga dapat meningkatkan semangat dan rasa jengah untuk melakukan perubahan- perubahan kearah  yang lebih baik serta berani melakukan lompatan-lompatan pelaksanaan pembangunan yang tentunya tetap berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. "Pembangunan yang dilakukan sekiranya dapat diberikan asistensi oleh rekan-rekan BPKP perwakilan Bali, baik melaluo pembinaan langsung maupun melalui kordinasi dan konsultasi oleh APIP kami di Kabupaten Bangli"."harapnya"

Bupati asal Desa Sulahan ini juga menyampaikan, Pembangunan strategis yang telah dilaksanakan meliputi pembangunan alun-alun, Gedung RSU Bangli, gedung DPRD, dan gedung BMB serta padantahun ini dilanjutkan pembangunan anjungan penelokan untuk dapat mendongkrak pariwisata, pembangunan drag race, dan pembangunan lanjutan RSU Bangli serta pembangunan infrastruktur lainnya yang strategis. 

Pihaknya juga meminta kepada peserta sosialisasi untuk dapat mengikuti mengikuti kegiatan ini secara penuh dan bersungguh-sungguh serta menumbuhkan rasa "jengah" untuk mewujudkan Bangli Era Baru. Sehingga Kabupaten Bangli yang kita cintai mampu mengejar ketertinggalan dan akhirnya bisa bersaing dengan Kabupaten / Kota yang lain di Bali. Serta mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada BPKB Perwakilan Provinsi Bali yang memilih Kabupaten Bangli untuk pelaksanaan sosialisasi ini, "semoga dapat berjalan seperti yang kita haraokan bersama". "tutup Sedana Arta".

Sementara itu Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pengembangan (BPKP) Provinsi Bali Muhamad Mansyukur dalam sambutannya menyampaikan, Bangli kedepan dengan potensi yang luar biasa akan menjadi lebih maju dari kabupaten yang lain di Provinsi Bali, maka dari itu harus kita kawal bersama dengan membangun komitmen bersama diseluruh jajaran OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli. 

Ditambahkan dengan pengaruh pandemi Covid-19, struktur APBN, APBD kita menjadi sangat tertekan, dilihat dari PAD di hampir semua daerah belum mandiri, kalau dibandingkan dengan PAD dengan total pendapatan kita masih rendah, masih dibawah 25, yang bisa dianggap mandiri itu diatas 50 sebetulnya. Kalau dilihat  strukturnya APBD, APBN sudah dilanda divisit, artinya kita sudah merancang dan memang kita kurang, antara target pendapatan yang kita harapkan dengan total belanja, maka dari itu anggaran tersebut harus betul-betul kita kawal sebaik- baiknya, sebagaimana  sering disampaikan oleh Presiden, satu rupiahpun yang keluar dari anggaran harus dipastikan bisa meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu BPKP dalam hal ini yang direspon dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Bangli melaksanakan kegiatan sosialisasi ini. Dalam rangka pengawalan APBN ini, kita perlu menjaga tata kelolanya, kemudian management resikonya, termasuk kontrolnya, dalam hal ini memang kita lebih fokus pada sistem pengendalian intern pemerintah yang mana dalam sosialisasi ini diikuti oleh seluruh OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli, dengan harapan nantinya semua pimpinan OPD dan anggotanya memiliki satu kesadaran penuh untuk mencegah terjadinya korupsi. Seluruh OPD diharapkan mampu memetakan resiko-resiko korupsi di semua OPD, setelah dipetakan kita lakukan analisis kira-kira dampaknya yang terbesar yang mana kemudian digabungkan dengan kemungkinan terjadinya, jadi dampak terbesar ditambah kemungkinan terjadinya yang sering, itulah resiko terbesar terkait korupsi yang perlu kita kendalikan yang disebut Fraud Control Plan (FCP), "

"kita coba memetakan, analisis dan pilih resiko yang paling besar, mudah mudahan dengan dilaksanakan hal tersebut mampu menjaga akuntabilitas keuangan daerah dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik". "tutupnya"

Belum Terima Gaji 8 Bulan, Staf PMI Jual Cincin Nikah Untuk Kebutuhan Sehari-hari

BALIKINI.NET | KARANGASEM – Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Karangasem mengeluh akibat hasil tenaga dan  keringat mereka selama 8 Bulan terakhir tidak dibayarkan. 

Hal tersebut diutarakan staff PMI Karangasem, Selasa (30/8/2022). Dikatakan gaji selama delapan bulan terakhir belum dibayarkan, tepatnya dari bulan Januari 2022. Namun, Ketua PMI Kabupaten Karangasem, Dr. Parwata Yasa, SPOG tak tinggal diam, pihaknya membantu memberi pinjaman gaji untuk para staffnya dengan menggunakan uang pribadinya. "Ya selama ini gaji yang belum cair itu masih ditalangi sama pak Ketua kami, dibayarkan perbulan. Tapi itu berlangsung selama 6 bulan, dari bulan Januari sampai Juni sedangkan 2 bulan terakhir ini kami belum mendapat gaji," Ungkap salah seorang staf PMI yang tak mau disebutkan namanya. 

Hal tersebut tentu sangat memberatkan bagi mereka. Karena hal itu pula, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ia harus menjual cincin kawinnya. 

Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, mereka belum menerima gaji karena dana hibah Bansos dari Pemda Karangasem tahun 2021 belum cair, karena cairnya dana tersebut harus dengan tanda tangan dari Kepala Dinas Sosial yang menjabat, saat itu I Gede Basma. Sementara, petugas PMI masih kesulitan mendapat tanda tangannya karena Gede Basma saat ini masih tersandung kasus korupsi dengan status sebagai terdakwa. 

Sementara, Ketua PMI Kabupaten Karangasem, Dr. Parwata Yasa, SPOG belum berhasil dikonfirmasi terkait kasus ini. (Ami)

Incar Ternak Warga, Ular Piton Ini Akhirnya Ditangkap Petugas Damkartan

BALIKINI.NET | KARANGASEM – Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Karangasem berhasil mengevakuasi seekor ular phyton berukuran cukup besar yang masuk ke pekarangan rumah warga di Banjar Dinas Kalanganyar, Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem pada Selasa (30/8/2022). 

Ular phyton sepanjang 4 meter tersebut dinilai sangat meresahkan warga. Karena sudah meneror warga. Dimana warga, utamanya yang memiliki ternak khawatir akan ternak mereka yang akan menjadi mangsa selanjutnya. 

Diceritakan pelapor I Ketut Putra Yasa (44) jika ular tersebut baru diketahui keberadaan pada malam kemarin. "Ular itu masuk ke pekarangan milik Komang Dana, kemudian memakan ternaknya pada malam hari pas ayam lagi tidur, satu ekor ayam kemudian berhasil dimangsa dan dibawa ke atas pohon kelapa. Sampai pagi hari ini ular tetap berada di pohon, tapi karena ular terlalu besar, kami tidak bisa tangani sendiri, sehingga saya meminta bantuan kepada Damkar Karangasem," Ungkapnya.

Informasi yang dihimpun media ini, ular tersebut sudah memakan 4 ekor ayam ternak.

Damkartan Karangasem, begitu mendapat laporan langsung bergegas ke lokasi untuk melaksanakan evakuasi ular piton yang tengah berada di atas pohon. Sementara, Kepala Damkartan Karangasem, I Nyoman Siki Ngurah mengatakan jika evakuasi berjalan lancar meski terdapat beberapa kendala. 

"Posisi ular yang berada di atas pohon, jadi kami agak kesulitan dan juga medan untuk mengambil ular agak terjal, petugas dengan hati-hati melaksanakan evakuasi, apalagi ularnya cukup besar, " Tandas Siki Ngurah. Hingga kini ular sudah berhasil dievakuasi dan warga sudah dapat bernafas lega terlepas dari teror ular tersebut. (Ami)

Pedagang Kecil di Pedesaan India Beralih ke Pembayaran Digital

 

Sebagian besar transaksi di pedagang kecil pedesaan di India kini mulai beralih ke pembayaran daring yang tidak lagi mengandalkan uang tunai. Ini berkat meluasnya jaringan seluler yang menjangkau ratusan juta warga India hingga ke wilayah pedesaan. Berikut laporan tim VOA.

Pedagang Pisang Beralih Pakai Sepeda Akibat Naiknya Harga BBM

Pedagang kulakan di Mozambik beralih membawa pisang ke pasar memakai sepeda akibat naiknya biaya transpor. Para pedagang ini biasanya menyewa truk untuk membawa pisang ke pasar, tapi kini tidak mampu lagi karena pengemudi truk menaikkan biaya akibat naiknya harga bensin.

Siapkan SDM Pariwisata, Dispar Prov Bali Gelar Bimtek Penyelenggaraan Event bagi ASN

DENPASAR, Sebagai pengawal kebijakan pemerintah, pelaksana visi dan misi pemerintah untuk mewujudkan pariwisata Bali Era Baru, sebagai ASN kita harus bisa  terlibat langsung dalam penyelenggaraan segala aktifitas kepariwisataan yang ada, ASN juga harus mampu membuat event yang berkualitas sehingga event yang dilaksanakan bisa berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat  maupun untuk kebangkitan pariwisata Bali. Untuk terlibat langsung dibutuhkan pengetahuan dan pemahaman yang cukup dalam penyelenggaraan event dalam rangka pengelolaan kepariwisataan budaya Bali.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali dalam sambutannya saat membuka Bimbingan Teknis  Pengembangan Penyelenggaraan Kegiatan (Event)  bagi Aparatur Sipil Negara dari seluruh kabupaten/Kota se Bali, yang diselenggarakan di The Stones Hotel, Legian Senin (29/8).

Lebih jauh Tjok Bagus juga menjelaskan bahwa, pelatihan/bimbingan teknis Pengembangan Penyelenggaraan Event bagi ASN ini menjadi salah satu cara meningkatkan pengetahuan dan wawasan ASN khususnya dalam hal membuat konsep event, bekerjasama dengan stakeholders, pemasaran dan promosi event, perencanaan anggaran, menajemen resiko dan merancang pelaksanaan event yang berkelanjutan, sehingga event yang yang dilaksanakan berkualitas. 

Tjok bagus juga menjelaskan bahwa dalam dunia kepariwisataan event yang selenggarakan tidak hanya berorientasi pada maksyarakat lokal akan tetapi lebih cendrung menyasar para wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara,  maka dari itu perlu ada penyesuaian teknis penyelenggaraan event, agar event tersebut benar-benar bisa menjadi daya tarik wisata, yang nantinya mampu memberikan dampak ekonomi dan pariwisata Bali. 

Bimtek kali ini melibatkan 100 orang peserta yang berasal dari  ASN kabupaten Kota se-Bali khususnya OPD yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan event, seperti Dinas Pariwisata Kabupaten/ Kota, Dinas Kebudayaan Kabupaten, Dinas Kebudaayaan Provinsi, Dinas Perdagangan Provinsi Bali, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali,, Dinas Kominfos Provinsi Bali, Biro Pem Kesra Setda Brov. Bali dan tentunya Dinas Pariwisata Provinsi Bali, pungkasnya.

Sementara itu menurut Koordinator Strategi dan Promosi Event Daerah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Hafiz Agung Rifa'I menyampaikan bahwa ASN daerah memiliki peran penting sebagai regulator, pembina, pendamping, pengawas, dan bahkan penyelenggara event di daerah, untuk menjalankan peran tersebut agar lebih maksimal, maka ASN perlu dibekali pengayaan penyelenggaraan event yang berkualitas, inklusif, berkelanjutan, dan yang tak kalah penting, harus menarik.

Hafidz menambahkan bahwa event yang menarik harus mempunyai Unique Selling Proposition (USP), dimana keunikan tersebut sudah dimiliki masing-masing daerah. Potensi lokal yang terlihat sederhana seperti bunga, rakit bambu, payung, bahkan makanan pembuka (desert) sekalipun, dapat menjadi event daerah yang dinanti dan ramai dikunjungi.

“Saya yakin Para ASN di Bali sudah terbiasa dan ahli dalam teknis penyelenggaraan event, namun melalui Bimtek Dekosentrasini, para ASN diharapkan dapat mampu terlibat lebih luas lagi dan dapat menggali lebih banyak terkait perencanaan, penyelenggaraan/pendukungan, pengawasan, hingga evaluasi event di daerah” pungkasnya.

Kasus Meninggal Dunia Nihil, Kasus Sembuh Covid-19 di Kota Denpasar Bertambah 49 Orang

Denpasar, Kota Denpasar kembali mencatatkan nihil kasus meninggal dunia. Berdasarkan data resmi harian penanganan Covid-19 Kota Denpasar pada Senin (29/8) diketahui kasus meninggal dunia nihil penambahan. Kondisi ini dibarengi dengan penambahan kasus sembuh sebanyak 49 orang. Namun demikian, kasus positif Covid-19 juga bertambah sebanyak 26 orang.

Berdasarkan data, secara komulatif kasus positif Covid-19 di Kota Denpasar tercatat 54.126 kasus, angka kesembuhan pasien Covid-19 di Kota Denpasar mencapai angka 52.812 orang  (97,56 persen), meninggal dunia sebanyak 1.122 orang (2,07 persen) dan kasus aktif yang masih dalam perawatan sebanyak 202 orang (0,37 persen).

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kota Denpasar, I Dewa Gede Rai saat dikonfirmasi menjelaskan, saat ini penularan virus covid 19 di Kota Denpasar menunjukkan trend peningkatan, tetapi masih terkendali. Karenanya, diimbau kepada masyarakat agar jangan sampai kendor menerapkan protokol kesehatan. 

"Kondisi  ini harus menjadi perhatian kita bersama, tidak boleh kendor dalam menerapkan protokol kesehatan, karena jika lengah dan abai dengan prokes tidak menutup kemungkinan kasus covid akan kembali meningkat, sehingga diperlukan kerjasama berbagai pihak serta seluruh lapisan masyarakat, kita harus terus waspada dan disiplin prokes, taati aturan saat penerapan PPKM," ujar Dewa Rai

Pihaknya mengajak seluruh masyarakat untuk selalu waspada dan tidak lengah atas perkembangan kasus saat ini. Dalam beraktifitas, penerapan protokol kesehatan tetap harus wajib dilaksanakan dengan berpedoman pada penerapan PPKM Level 1 Jawa-Bali. Terlebih lagi saat ini adanya mutasi Covid-19 dengan sub varian baru yang disebut dengan varian Omicron.

“Jangan mengurangi kewaspadaan, titik-titik lengah kemungkinan menyebabkan tingkat kasus Covid-19 di Denpasar meningkat, jadi intinya kapanpun dan dimanapun harus tetap waspada dan disiplin menerapkan protokol kesehatan, terlebih saat ini virus sudah bermutasi,” imbuhnya.

Lebih lanjut Dewa Rai mengatakan bahwa berbagai upaya  terus dilaksanakan guna mendukung upaya penurunan zona resiko, penurunan tingkat penularan, meningkatkan angka kesembuhan pasien dan mencegah kematian.  Hal ini dilaksanakan dengan sosialisasi dan edukasi berkelanjutan.

Selain itu, Pemkot Denpasar juga terus berupaya untuk memaksimalkan realisasi vaksinasi kepada masyarakat, dan vaksinasi  menyasar anak anak usia sekolah 12-17 tahun serta usia 6-11 tahun,  ibu hamil dan disabilitas. Selain itu, Kota Denpasar juga telah memulai pelaksanaan vaksinasi dosis ketiga atau booster.

Tak hanya itu, Satgas Covid-19 Kota Denpasar telah merancang 6 langkah strategis mengatasi lonjakan kasus covid 19, mulai dari peningkatan kapasitas 3 T ( tracing, testing, treatment), mengencarkan pelaksanaan vaksinasi termasuk booster, mewajibkan penerapan aplikasi Peduli Lindungi,  Optimalisasi Rumah Sakit Rujukan mulai dari ketersediaan Bad, Oksigen dan Obat obatan.

“Mohon kepada masyarakat untuk  melakukan prokes secara ketat, termasuk saat di rumah wajib menerapkan prokes untuk meminimalisir klaster keluarga, termasuk juga kami mengajak masyarakat untuk mensukseskan vaksinasi Covid-19," ajak Dewa Rai   

Terkait upaya menekan angka kematian akibat Covid-19, Dewa Rai mengatakan bahwa Satgas mengimbau kepada masyarakat yang memiliki penyakit bawaan atau yang berada pada usia rentan untuk lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan. 

"Hindari kerumunan,  gunakan masker dan sesering mungkin mencuci tangan setelah melakukan aktivitas, selain itu mari bersama terapkan 5M," kata Dewa Rai. (HsDps).

Harga Bawang Merah dan Cabai Besar Turun Selama Sepekan Pelaksanaan Operasi Pasar

Denpasar - Harga Bawang Merah dan Cabai Besar mengalami penurunan selama sepekan pelaksanaan operasi pasar murah. Penurunan harga ini terus dipantau untuk pengendalian inflasi di Kota Denpasar. Hal ini disampaikan Wakil Walikota Denpasar, Kadek Agus Arya Wibawa saat melakukan rapat evaluasi pelaksanaan operasi pasar di Kantor Walikota Denpasar bersama TPID, Senin (29/08). 

“Harga Bawang merah dan Cabai Besar mengalami penurunan yang signifikan. Pada tanggal 22 Agustus Harga Bawang Merah dan Cabai Merah masing-masing Rp. 30.000/kg dan Rp. 60.000/kg sekarang menjadi 25.000/kg dan 50.000/kg” ujarnya 

Pada kesempatan tersebut, Arya Wibawa menyampaikan operasi pasar akan terus dilaksanakan sampai akhir Desember untuk menekan laju inflasi di Kota Denpasar. 

“Momentum penurunan harga harus terus dijaga untuk menekan inflasi Denpasar. Inflasi pada  Bulan Juli sebesar 6,72% lebih tinggi dari  inflasi nasional,”ujarnya

Selanjutnya Arya Wibawa menyampaikan untuk memudahkan masyarakat mengetahui informasi pelaksanaan operasi pasar maka sehari sebelumnya informasi akan disampaikan melalui media cetak, media online dan media sosial pemkot denpasar. 

Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah, I Made Saryawan menyampaikan pelaksanaan operasi pasar akan terus dilanjutkan sampai akhir Desember 2022 di pasar di bawah Perumda Pasar Sewakadarma. 

“Operasi pasar pada minggu ke-5 Agustus disamping   dilaksanakan di Pasar Badung dan Kreneng, mulai besok (hari ini) operasi pasar akan dilaksanakan di Pasar Sanglah dan Pasar Anyar  Sari,” ujarnya