Inventarisasi Pohon, Pemkot Gelar Pelatihan Bersama Word Research Institute

DENPASAR - WRI (World Research Institute) Indonesia, adalah sebuah organisasi yang mempunyai misi  menggerakkan manusia untuk hidup dengan melindungi lingkungan. Melalui inisiatif program Cities4Forests, WRI bermaksud untuk mendukung jajaran pemerintah kota yang merupakan anggota Cities4Forests di Indonesia untuk melakukan  pengelolaan pohon perkotaan. Bentuk dukungan itu, salah satunya adalah dengan Pelatihan Inventarisasi Pohon untuk jajaran OPD di Pemerintah Kota Denpasar. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa (30/8) di Gedung   DNA Lumintang Denpasar.  Pelatihan Inventarisasi Pohon ini dihadiri oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Sekretariat Daerah Kota Denpasar, AA Gede Risnawan mewakili Walikota Denpasar IGN Jaya Negara. 

Pelatihan ini ditujukan untuk menginventarisasi pohon yang ada di Kota Denpasar, untuk mendapatkan pemeliharaan yang lebih baik. Selain inventarisasi pohon, kegiatan yang di gelar selama 2 hari ini juga meliputi pemetaan tutupan pohon dan pembuatan sistem informasi pohon. Adapun peserta pelatihan ini berasal dari, Bappeda, Badan Penelitian dan Pengembangan, BPKAD, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Diskominfos, serta Bagian Kerjasama Setda Kota Denpasar. 

“Pelatihan Pendataan Pohon ini memberikan manfaat penting bagi peningkatan kualitas masyarakat perkotaan, seperti fungsi pohon sebagai peningkatan kualitas udara. Salah satu aspek yang dapat dilakukan dengan inventaris pohon yaitu dengan melihat database pohon itu sendiri, yang dapat memberikan informasi berapa banyak pohon yang dimiliki di Kota Denpasar,” kata Senior Program Lead for Urban Transport Planner WRI Indonesia, Retno Wihanesta.

Sementara itu, Asisten II Sekretariat Daerah Kota Denpasar, AA Gede Risnawan yang membidangi Bagian Perekonomian dan Pembangunan mengharapkan adanya kegiatan pelatihan ini dapat berjalan lancar dan bersinergi antara Pemerintah Kota Denpasar dan kabupaten lainnya di Bali untuk membangun Bali yang lebih hijau. 

“Kami ucapkan terima kasih atas bentuk perhatian WRI. Kota Denpasar sendiri memiliki begitu banyak pepohonan yang berada di ruas jalan, taman kota dan  sudut kota lainnya. Dengan adanya pelatihan ini dan pembekalan mengenai pengelolaan pohon dapat bermanfaat dalam kapasitas upaya menjaga kesehatan pohon, yang akan berdampak pada pemecahan solusi mengenai problem terkait dengan pohon dan lingkungan,” kata AA Gede Risnawan.

AA Gede Risnawan menambahkan, kegiatan pendataan pohon ini, juga dapat dijadikan sebagai fasilitas belajar para pegawai di  jajaran OPD di Pemkot Denpasar. “Pelatihan ini diharapkan mampu untuk menaikkan kemampuan dan pengetahuan para pegawai di Pemkot Denpasar juga para tenaga teknis lainnya. Nantinya, bekal dari pelatihan ini agar dapat disosialisasikan kepada masyarakat lainnya,” imbuh AA Gede Risnawan

TPAKD Klungkung Matangkan Program Kerja dengan Pengembangan Inovasi Bima Juara

KLUNGKUNG, Berbagai program kerja dicanangkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Klungkung di tahun 2022 guna mingkatkan perekonomian dan ketahanan pangan daerah melalui pengembangan inovasi Bima Juara. Program-program tersebut dibahas dan dimatangkan dalam Rapat Kordinasi Program Kerja TPAKD Kabupaten Klungkung Semester 1 Tahun 2022 di Ruang Rapat Kantor Bupati Klungkung, Selasa (30/8)

Rapat dipimpin Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Klungkung. Turut hadir Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8 Bali Nusra, Giri Tribroto dan undangan terkait lainnya.

Bupati Suwirta memarkan Inovasi Bima Juara (Beli Mahal jual Murah) Inovasi dengan sistem dari hulu ke hilir untuk mensejahterakan petani ini sangat ampuh untuk menekan inflasi terutama beras. Inovasi ini bagian dari upaya pemerintah daerah menekan inflasi. "mari bersama-sama kita kembangkan lagi program bima juara ini untuk percepatan akses keuangan daerah meningkatkan kualitas SDM dan mensejaterahkan masyarakat," ujar Bupati Suwirta

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8 Bali Nusra, Giri Tribroto, menyampaikan apresiasi terhadap program Bima Juara, lebih lanjut diharapkan bisa bersinergi dan berkolaborasi dengan jasa keuangan sehingga apa yang menjadi program unggulan untuk TPAKD bisa segera direalisasikan.

Sementara, Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Klungkung, Nyoman Sidang memaparkan tema program kerja TPAKD percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial menuju klungkung yang unggul dan sejahtera dengan program kerja mingkatkan perekonomian dan ketahanan pangan daerah melalui pengembangan inovasi Bima Juara dengan program meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan ketahanan pangan, dan menurunkan angka kemiskinan. 

Tingkatkan Sentra Ekonomi Wisata, Pasar Semarapura Ditata Jadi Pasar Tematik

KLUNGKUNG, Pasar Seni Semarapura ditata menjadi pasar tematik untuk mendukung pariwisata yang ada di Kabupaten Klungkung. Pasar tradisional yang ada di jantung kota Klungkung menjadi pusat perdagangan di wilayah Bali Timur untuk komoditi kain tenun endek, songket, cepuk, rang-rang, lukisan wayang, kerajinan logam dan lainnya. Hal ini disampaikan Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta ketika memaparkan final kandidat penerima DAK Bidang Perdagangan TA 2023 secara daring oleh Kementerian Perdagangan melalui zoom meeting di Ruang Vicon Kantor Bupati Klungkung, Selasa (30/8).

Di hadapan panelis, Bupati Suwirta memaparkan bahwa Pasar Seni Semarapura yang memiliki 1.282 pedagang itu letaknya strategis di pusat Kota yang dekat dengan objek wisata Kertagosa, Puri Klungkung, Museum Semarajaya, Monumen Ida Dewagung Jambe, Desa Wisata Kamasan, Kali Unda, Pusat Kebudayaan Bali, Kawasan Pariwisata Nusa Penida.

Lebih lanjut Bupati Suwirta memaparkan usulan anggaran dengan total Keseluruhan : Rp. 75.000.000.000, Fisik Rp. 73.995.780.000 Penunjang, Rp. 1.004.220.000 dengan Luas bangunan yang direncanakan 9.366,55 M2 dengan Konsep Neo Vernacular + Konsep Green Building Arsitektur Vernacular, arsitektur dengan mengangkat kearifan lokal didukung dengan teknologi yang ada pada jamannya Ornament / fasade motif Lukisan Kamasan Klasik dan Tenun Rangrang Nusa Penida, Panel Surya, IPAL dan Pemanfaatan air hujan. "Didalam pasar akan dilengkapi dengan atraksi melukis wayang klasik kamasan, atraksi menenun, atraksi fashion show dan antraksi pendukung lainnya," ujar Bupati Suwirta

Lebih lanjut dijelaskan upaya pemerintah daerah saat ini terus berupaya dalam mengakomodasi digitalisasi perdagangan  semua UMKM Kabupaten Klungkung untuk bergabung dl layanan e-commerce penyediaan / pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah serta Peningkatan Transaksi Digital berbasis QRIS pelaku UMKM Wacana pengembangan digitalisasi pasar rakyat tematik wisata Kondisi eksiting dan terkalt pengembangan ; pasar Umum Semarapura Siap QRIS, E-Retribusi, tahun 2023 Parkir Toll Gate System.

"Masyarakat dan pedagang menyambut positif rencanan penataan tersebut, dengan harapan dapat mendatangkan lebih banyak pengunjung, sehingga menggerakkan perekonomian di dalam maupun luar pasar. Pasar tematik ini dilakukan untuk membangkitkan kembali perekonomian yang terpuruk akibat pandemi. Salah satunya revitalisasi Pasar Semarapura," jelas Bupati Suwirta.

Kuatkan Fungsi Penyuluh Pertanian, Bupati Suwirta Ajak Penyuluh Gali Potensi dan Masalah

KLUNGKUNG, Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta didampingi Kadis Pertanian Kabupaten Klungkung, Ida Bagus Juanida memberikan Pengarahan Penguatan Fungsi Penyelenggaraan Penyuluh Pertanian di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kabupaten Klungkung, Selasa (30/8).

Bupati Suwirta dalam arahannya mengatakan Dinas Pertanian tidak bisa berjalan sendiri harus berkerjasama dengan dinas lainnya. " Saya hadir disini membuka wawasan para penyuluh, jangan kaku di tupoksi sebagai penyuluh saja, melainkan gali potensi dan masalah untuk memecahkan masalah dilapangan," ujar Bupati Suwirta

Pihaknya juga mengajak para penyuluh untuk berfikir lebih maju dengan mengembangkan ide inovasi-inovasi untuk membangkitkan gaerah pertanian kesemua kalangan. "optimalkan diri sebagai penyuluh berikan motivasi kepada petani, " ucap Bupati Suwirta dihadapan penyuluh.

Kadis Pertanian Kabupaten Klungkung, Ida Bagus Juanida mengatakan, pengarahan penguatan fungsi penyelenggaraan penyuluh pertanian terkait perkembangan hasil pertanian di Kabupaten Klungkung dengan kondisi nyata di lapangan dan permasalahan yang dibahas. "kampanyakan dan pacu semangat para petani untuk lebih giat menggarap lahan pertaniannya," ujar Ida Bagus Juanida

Lebih lanjut dijelaskan pertemuan kali ini untuk memberikan pengarahan kepada penyuluh untuk mengarahkan petani agar lebih optimal dalam mengolah lahannya. "rubah sikap mental petani beradaptasi dan berbaur dengan petani dan tingkatkan komitmen kita dalam mendampingi peteni dilapangan," imbuhnya. 

Desiminasi Audit Kasus Stunting 2022, Wabup Ipat Targetkan 8,35% Prevalensi Balita Stunting di Jembrana

Jembrana - Wakil Bupati Jembrana I Gede Ngurah Patriana Khrisna (Ipat) selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Jembrana Buka Kegiatan Desiminasi Audit Kasus Stunting Semester I Tingkat Kabupaten Jembrana, Selasa (30/8) di Aula Rapat Lantai II Jimbarwana Kantor Bupati Jembrana.

Turut hadir Perwakilan BKKBN Provinsi Bali,Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jembrana Ny Candrawati Tamba , Ketua Majelis Desa Adat Kabupaten Jembrana, Camat se Kabupaten Jembrana .

Pemerintah telah menetapkan  Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN-PASTI) sebagai isu Program Prioritas Nasional yang menargetkan balita stunting turun menjadi 14% pada tahun 2024 dari kondisi 24,4 % pada tahun 2021, Kabupaten Jembrana berada pada posisi 14,3 % dan ditargetkan 2024 prevalensi stunting 8,35 % di Kabupaten Jembrana.

"Saya harap agar seluruh pemangku kepentingan yang hadir hari ini dapat memberikan komitmennya dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Jembrana sebagai prioritas utama di tingkat kabupaten hingga tingkat desa, komitmen untuk mengoptimalkan mobilitas sumber daya, koordinasi, melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagai upaya memastikan program terus berjalan dengan baik, untuk mencapai target tahun 2024 prevalensi stunting 8,35 persen di Kebupaten Jembrana,"  kata Wabup Ipat dalam sambutannya.

Ia menambahkan, demi mendukung Program RAN-PASTI, Komitmen yang kuat sangat penting untuk memastikan seluruh aktor pelaksana dapat menggerakan dan mengerahkan upaya terbaiknya dalam percepatan penanganan stunting.

"Saya berharap kegiatan ini dapat  menghasilkan sebuah komitmen bersama dalam mendukung Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting juga dalam percepatan penurunan balita stunting di Kabupaten Jembrana, untuk kedepannya dapat melahirkan generasi muda yang berkualitas dan unggul demi kemajuan Jembrana," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PPPA PPKB Kabupaten Jembrana Ni Kade Ari Sugianti selaku Sekretaris Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Jembrana menjelaskan bahwa kegiatan Diseminasi Audit Kasus Stunting bertujuan mengidentifikasi risiko, mencari penyebab serta menganalisis faktor risiko terjadinya stunting.

"Diseminasi ini adalah langkah ketiga setelah dilaksanakannya pembentukan tim audit, pelaksanaan audit serta terakhir nantinya kegiatan tindak lanjut dari kegiatan audit kasus stunting

Pihaknya menambahkan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan dan menyelaraskan program dan kegiatan lintas sektor serta menyusun rekomendasi dan rencana tindak lanjut audit stunting.

"Kegiatan Audit Kasus Stunting ini, yang diikuti oleh 40 peserta dari Anggota Tim Percepatan Penurunan Stunting dan Tim Audit Stunting Kabupaten Jembrana bertujuan untuk menyelaraskan program lintas sektoral, didanai dari DIPA PETIKAN Satker Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, akan disajikan berberapa materi yang berkaitan dengan upaya penurunan stunting kepada peserta kegiatan dengan melibatkan Kepala Bappeda dan Litbang, Kepala Dinas Kesehatan dan Tim Pakar Audit Stunting sebagai pemberi materi," pungkasnya. ( Gusti/humas)

Wawali Arya Wibawa Kembali Tinjau Operasi Pasar di Dua Pasar

Denpasar - Setelah berlangsung sepekan operasi pasar yang  sebelumnya di lakukan di 4 pasar yakni Pasar Badung, Pasar Kreneng, Pasar Phula Kerti dan Pasar Agung, kali ini diperluas di 2 pasar lainnya yakni Pasar Sanglah dan Pasar Anyar Sari. Pelaksanaan opas di pasar Sanglah  dan Pasar Anyar Sari dipantau langsung Wakil Walikota Kadek Agus Arya Wibawa Selasa (30/8). Operasi Pasar ini dilaksanakan oleh Pemkot melalui Perumda Pasar Sewaka Dharma  bersama TPID Kota Denpasar dan didukung Bank Indonesia Perwakilan Bali.

"Pemantauan kami dari sepekan kegiatan operasi pasar yang dilakukan TPID Denpasar telah merasakan dampak penurunan khusunya harga bawang merah dan cabai merah," ujar Wawali Arya Wibawa yang pada kesempatan ini didampingi Asisten II Sekda Kota Denpasar A.A Gde Risnawan, Direktur Utama PD Pasar Kota Denpasar,  Kabag Perekonomian Setda Kota Denpasar, I Made Saryawan, serta pimpinan OPD terkait lainnya.

Lebih lanjut disampaikan bahwa dari survey harga pasar pada tanggal 30 Agustus 2022 yang dilakukan TPID Denpasar di mana harga bawang merah Rp. 25 ribu per Kg, cabe rawit Rp. 45 ribu per Kg, cabe merah besar Rp. 50 ribu per Kg, dan telur ayam Rp. 55 ribu per Krat. Sementara harga di operasi pasar untuk bawang merah Rp. 23 ribu per Kg, cabe rawit Rp. 43 ribu per Kg, cabe merah besar Rp. 48 ribu per Kg, dan telur ayam Rp. 53 ribu per Krat.  

Dijelaskan pula bahawa untuk telur ayam mengalami kenaikan dan kami telah mendapatkan informasi dari para pengepul di pasar bahwa harga dari peternak sudah mengalami kenaikan serta telur ayam yang dihasilkan dari peternak di Bali ini dikirim ke luar pulau Bali terlebih dahulu. Hal ini menurut Wawali Arya Wibawa menjadi atensi dari Pemkot Denpasar yang akan melakukan koordinasi dengan Pemprov Bali serta berharap komoditas yang dihasilkan di Bali seperti telur ayam dapat dipenuhi terlebih dahulu. 

“Ini merupakan upaya jangka pendek untuk menekan inflasi dengan mengadakan operasi pasar dengan menekan harga produk tertentu yang sedang mengalami kenaikan harga di pasar seperti, cabai merah kecil dan besar, bawang merah, telur serta mie instan dan minyak goreng, yang kita tekan laju kenaikannya. Yang mana dalam sehari ini kita sudah bisa mempengaruhi sentimen pasar. Seperti contoh harga bawang merah yang per 1 kg dipasaran harganya mencapai 28 ribu, Dalam operasi pasar di jual 23 ribu per 1 kg,” kata Arya Wibawa.

Sementara Ni Wayan Sunarti salah satu pedagang telur ayam menyampaikan kenaikan harga telur tidak terlepas dari kenaikan harga pakan dan juga dipengaruhi cuaca. "informasi yang saya dapat dari pengepul kenaikan harga telur ayam saat ini tidak terlepas dari harga pakan dan juga cuaca. Kami berharap harga telur ayam cepat turun, tidak seperti sekarang ini," ujarnya.

YKI Cabang Kota Denpasar Siap Kolaborasi Dengan TP PKK Kota Denpasar

Denpasar - Dalam membantu program Pemerintah Kota Denpasar, Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Cabang Kota Denpasar siap berkolaborasi dengan Tim Penggerak PKK Kota Denpasar. Hal ini disampaikan Ketua YKI Cabang Kota Denpasar  Tri Indarti saat audensi dengan Ketua TP PKK Kota Denpasar Ny. Sagung Antari  Jaya Negara, Ketua GOW Kota Denpasar Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa dan Ketua DWP Kota Denpasar Ny. Ida Ayu Widnyani Wiradana di Gedung Wanita Santi Graha Denpasar Selasa (30/8).

Dalam kesempatan itu Tri Indarti mengatakan, YKI mempunyai program-program yang menyentuh langsung masyarakat, baik di bidang penyuluhan dan aksi sosial pencegahan kanker. "Untuk itu kami siap membantu  berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Denpasar melalui TP PKK Kota Denpasar dalam hal pelayanan  kesehatan masyarakat," kata Tri Indarti.

Saat ini YKI juga mempunyai program pengobatan dengan menyediakan bantuan obat gratis bagi penderita kanker yang membutuhkan. Selain itu pihaknya juga mempunyai program bidang pelayanan sosial yakni deteksi dini tentang kanker serviks, Pap Smear, IVA, Kanker Payudara Sadanis dan kanker lain. Vaksinasi Ca Servik, Bhakti sosial penanggulangan kanker, memberikan santuan bagi penderita kanker bekerjasama dengan K3S. 

Bidang pendidikan dan penyuluhan memberikan penyuluhan kesehatan terkait kanker melalui media sosial dan interaktif/tatap muka. Bidang penelitian dan registrasi kanker melakuksn publikasi ilmiah tentang kanker, melakukan registrasi skrining pada kasus kasus kanker yang ada di wilayah Denpasar. 

Dalam meningkatkan kesehatan masyarakat pihaknya juga siap memberikan penyuluhan tentang kanker  di sekolah sekolah maupun  di kegiatan posyandu

Penyuluhan yang diberikan tentunya tentang pencegahan kanker serviks dan payudara bagi wanita. 

Ketua Tim Penggerak PKK Kota Denpasar Ny. Sagung Antari Jaya Negara mengucapkan terima kasih kepada YKI karena bersedia berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Denpasar. Tentunya kolaborasi ini sangat diperlukan karena akan membantu masyarakat Kota Denpasar dalam hal kesehatan.

Menurut Ny. Sagung Antari Jaya Negara keteribatan YKI tentunya sangat diperlukan karena banyak dokter yang tergabung dalam organisasi itu. "Program ini bisa membantu kami memberikan penyuluhan tentang kesehatan khususnya kanker kepada masyarakat agar bisa bisa terdeteksi sejak dini ," ungkap Ny. Sagung Antari Jaya Negara.

Lebih lanjut Ny. Sagung Antari Jaya Negara mengatakan, pihaknya juga menginginkan agar YKI memberikan penyuluhan tentang kesehatan  reproduksi dalam kegiatan Bimtek bagi  calon pengantin yang akan datang. 

Dengan demikian mereka bisa  melahirkan generasi penerus yang sehat. (ayu)

Jaya Negara Minta Perumda Pasar Jadi Distributor Kepada Para Pedagang

DENPASAR, Setelah berjalan selama kurang lebih satu minggu, operasi pasar yang dimulai pada Senin, 22 Agustus 2022 lalu itu diperuntukkan untuk menekan angka inflasi dirubah polanya, karena ditakutkan akan terjadi persaingan diantara pedagang.

Selanjutnya Pemkot Denpasar Perumda Pasar Sewaka Dharma melakukan perubahan pola operasi pasar, barang yang dijual dalam operasi pasar ini akan  dilimpahkan ke pedagang. Dengan kata lain barang tersebut dijual oleh pedagang dengan harga sesuai dengan saat pelaksanaan operasi pasar sehingga harga akan tetap terkendali.

Demikian diungkapkan oleh Wali Kota Denpasar, IGN Jaya Negara saat melakukan pemantauan operasi pasar di Pasar Badung, Selasa (30/8).

“Sekarang kami rubah polanya, kasihan pedagang pasar, apalagi mereka harus bayar retribusi, belum lagi mereka meminjam modal,” kata Jaya Negara.

Pihaknya akan memanfaatkan unit usaha Perumda Sewakadharma yakni Sewaka Jaya dan bekerjasama dengan kabupaten lain sebagai pemasok atau distributor barang. Dimana barang dari pemasok tersebut kemudian didistribusikan kepada pedagang pasar. Sehingga nantinya yang berjualan adalah tetap pedagang di pasar dan bukan Perumda Pasar.

“Saya minta Perumda Pasar agar mulai menyiapkan skemanya, dan bekerjasama dengan daerah lainnya yang menjadi penghasil komoditas  atau para distributor sehingga harga dapat harga yang lebih murah dan kedepan manjadi pemasok bagi para pedagang.  Dengan pola ini saya berharap harga harga komoditas dapat tetap terkendali ,” katanya.

Jaya Negara menambahkan, bila perlu akses  modal untuk pedagang juga bisa dibantu oleh Perumda Pasar. Nantinya dari hasil penjualan, pedagang mengembalikan modalnya ke Perumda dan keuntungannya diambil oleh pedagang. Ditempat lain Wakil Walikota Kadek Agus Arya Wibawa juga melakukan pemantauan harga dan operasi pasar di Pasar Sanglah.

Sementara itu, Dirut Perumda Pasar Sewakadharma, IB Kompyang Wiranata mengatakan terkait dengan modal pedagang pihaknya sudah memiliki Unit Bina Usaha.

Pedagang pasar bisa meminjam modal di unit bina usaha tersebut.

Sementara terkait dengan unit usaha Sewaka Jaya pihaknya saat ini masih mencari pola dan melakukan survey ke pengepul, maupun petani.

“Yang jelas kami juga akan bekerjasama dengan Perumda di kabupaten lain, juga bisa dengan petani. Tujuannya agar Sewaka Jaya ini bisa menjadi distributor ke pedagang,” katanya.

Selain itu, Sewaka Jaya ini juga melayani penjualan online untuk kalangan menengah ke atas.

Untuk harga yang ditawarkan pada sistem online tersebut bersaing dengan harga di swalayan. 

Adi Wiryatama ; Ke Depan Bali Rimbu, Hijau dan Berbuah

BALIKINI.NET | DENPASAR – Dukungan baik anggaran dan bentuk lainnya di sektor Pertanian sangat diperlukan agar pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Provinsi dapat diselenggarakan secara optimal.

Selain beras, jenis pangan pokok tertentu lainnya seperti ubi kayu, ubi jalar, jagung, kedelai, dan sebagainya dapat digunakan sebagai cadangan pangan dan akan diakomodir dalam Raperda.

Jumlah Cadangan Beras Provinsi Bali sesuai perhitungan Permentan Nomor 11 Tahun 2018 sebanyak 429 ton. Hal itu yang disampaikan Gubernur Koster dalam penyampaiannya dihadapan seluruh Fraksi di Gedung DPRD Bali. 

Dirinya mengapresiasi atas dukungan dan segala masukan seluruh Fraksi atas pengajuan Raperda Penyelenggaraan Cadangan Pangan Provinsi Bali. 

"Untuk meningkatkan kualitas beras dilaksanakan penerapan usaha tani yang baik dan benar sesuai dengan anjuran Good Agricultural Practies (GAP) sehingga akan dapat meningkatkan produktivitas padi," demikian Gubernur Koster. 

Dalam menekan terjadinya alih fungsi lahan dilakukan melalui penerapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan mengacu pada RTRWP. Terkait Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), Pemerintah Provinsi telah melakukan sosialisasi dan penyuluhan agar petani bersedia mengikuti program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) yang merupakan program Pemerintah Pusat. 

Menurutnya dalam hal terjadi ketidakstabilan harga pangan pokok, penetapan jenis pangan pokok lainnya adalah termasuk pangan pokok selain beras sesuai dengan potensi daerah.

Pihaknya juga sependapat untuk tetap melibatkan Desa Adat dalam pengelolaan kawasan Pura Besakih. Hal ini sesuai dengan kewenangan lokal berskala Desa Adat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Sebegaiamana terurai di atas, Ketua DPRD Bali Adi Wiryatama menegaskan bahwa perlunya menjaga keseimbangan alam Bali. Karenanya dalam hal pangan, tergantung pada sistem penanaman. 

Seperti halnya jika menebang Bambu untuk mengambil rembung yang biasa dibuat sayur. Maka harus kembali juga untuk menanam bambu dilokasi lain. Hal ini sangat penting agar tetap tumbuh. 

"Ke depannya Bali ini harus rimbun, hijau dan berbuah. Seperti yang kita lihat di areal lahan DPRD Bali penuh dengan berbagai tanaman, juga banyak pohon nangka yang kini sedang berbuah," ungkap Mantan Bupati Tabanan.

Bupati Bangli Buka Sosialisasi dan Pengembangan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi

 

BALIKINI.NET | BANGLI – Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta membuka Sosialisasi dan Pengembangan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK), Sosialisasi Diagnostic Assement Fraud Control Plan (FCP), Bimbingan Teknis Pengukuran Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) di Kabupaten Bangli, acara berlangsung pada Selasa (30/8/22) bertempat di Ruang Rapat Krisna Setda Kabupaten Bangli.

Acara yang digelar secara tatap muka dan online tersebut juga dihadiri oleh Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pengembangan (BPKP) Provinsi Bali Muhamad Mansyukur, Tim Fasilitator BPKP Perwakilan Provinsi Bali, Sekda Bangli Ida Bagus Gde Giri Putra, Inspektur Daerah Kabupaten Bangli Jro Penyarikan Widata, Pimpinan OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli, para Camat seKabupaten Bangli, Direktur Rumah Sakit Umum Bangli serta undangam lainnya.

Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta dalam Sambutannya menyampaikan, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera, diperlukan langkah-langlah strategis dan prioritas utama dalam berbagai program. Salah satu aspek didalam mewujudkan program yang bernilai strategis tersebut adalah "Pemberantasan Korupsi". Pemberantasan korupsi memiliki prioritas yang tinggi dan menjadi komitmen seluruh komponen bangsa untuk mewujudkannya. Demikian pula tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dengan mengedepankan akuntabilitas dalam semua bidang, menjadi kunci bagi keberhasilan pemnerantasan korupsi.

Lebih lanjut disampaikan, tata kelola pemerintahan yang baik (good corporate governance), menjadi cita-cita dan harapan bagi kita semua. Korupsi merupakan kejahatan kemanusiaan yang luar biasa, karena berakibat secara signifikan terhadap segala aspek kehidupan, khususnya aspek sosial dan ekonomi. Hal yersebut sejalan dengan Visi Kabupaten Bangli Nangun Sat Kerthi Loka Bali di Kabupaten Bangli dan Misi ke - 7 yaitu mengembangkan sistem tata kelola Pemerintahan Daerah berbasis TIK yang efektif, efisien terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pastindan murah. Dengan Visi dan Misi tersebut diharapkan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bangli dapat dilakukan secara akuntabel, transparan, efektif, efisien, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusindan Nepotisme.

Sedadana Arta berharap melalui Sosialisasi dan Pengembangan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK), Sosialisasi Diagnostic Assement Fraud Control Plan (FCP), Bimbingan Teknis Pengukuran Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) di Pemerintah Kabupaten Bangli, semoga dapat meningkatkan semangat dan rasa jengah untuk melakukan perubahan- perubahan kearah  yang lebih baik serta berani melakukan lompatan-lompatan pelaksanaan pembangunan yang tentunya tetap berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. "Pembangunan yang dilakukan sekiranya dapat diberikan asistensi oleh rekan-rekan BPKP perwakilan Bali, baik melaluo pembinaan langsung maupun melalui kordinasi dan konsultasi oleh APIP kami di Kabupaten Bangli"."harapnya"

Bupati asal Desa Sulahan ini juga menyampaikan, Pembangunan strategis yang telah dilaksanakan meliputi pembangunan alun-alun, Gedung RSU Bangli, gedung DPRD, dan gedung BMB serta padantahun ini dilanjutkan pembangunan anjungan penelokan untuk dapat mendongkrak pariwisata, pembangunan drag race, dan pembangunan lanjutan RSU Bangli serta pembangunan infrastruktur lainnya yang strategis. 

Pihaknya juga meminta kepada peserta sosialisasi untuk dapat mengikuti mengikuti kegiatan ini secara penuh dan bersungguh-sungguh serta menumbuhkan rasa "jengah" untuk mewujudkan Bangli Era Baru. Sehingga Kabupaten Bangli yang kita cintai mampu mengejar ketertinggalan dan akhirnya bisa bersaing dengan Kabupaten / Kota yang lain di Bali. Serta mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada BPKB Perwakilan Provinsi Bali yang memilih Kabupaten Bangli untuk pelaksanaan sosialisasi ini, "semoga dapat berjalan seperti yang kita haraokan bersama". "tutup Sedana Arta".

Sementara itu Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pengembangan (BPKP) Provinsi Bali Muhamad Mansyukur dalam sambutannya menyampaikan, Bangli kedepan dengan potensi yang luar biasa akan menjadi lebih maju dari kabupaten yang lain di Provinsi Bali, maka dari itu harus kita kawal bersama dengan membangun komitmen bersama diseluruh jajaran OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli. 

Ditambahkan dengan pengaruh pandemi Covid-19, struktur APBN, APBD kita menjadi sangat tertekan, dilihat dari PAD di hampir semua daerah belum mandiri, kalau dibandingkan dengan PAD dengan total pendapatan kita masih rendah, masih dibawah 25, yang bisa dianggap mandiri itu diatas 50 sebetulnya. Kalau dilihat  strukturnya APBD, APBN sudah dilanda divisit, artinya kita sudah merancang dan memang kita kurang, antara target pendapatan yang kita harapkan dengan total belanja, maka dari itu anggaran tersebut harus betul-betul kita kawal sebaik- baiknya, sebagaimana  sering disampaikan oleh Presiden, satu rupiahpun yang keluar dari anggaran harus dipastikan bisa meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu BPKP dalam hal ini yang direspon dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Bangli melaksanakan kegiatan sosialisasi ini. Dalam rangka pengawalan APBN ini, kita perlu menjaga tata kelolanya, kemudian management resikonya, termasuk kontrolnya, dalam hal ini memang kita lebih fokus pada sistem pengendalian intern pemerintah yang mana dalam sosialisasi ini diikuti oleh seluruh OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli, dengan harapan nantinya semua pimpinan OPD dan anggotanya memiliki satu kesadaran penuh untuk mencegah terjadinya korupsi. Seluruh OPD diharapkan mampu memetakan resiko-resiko korupsi di semua OPD, setelah dipetakan kita lakukan analisis kira-kira dampaknya yang terbesar yang mana kemudian digabungkan dengan kemungkinan terjadinya, jadi dampak terbesar ditambah kemungkinan terjadinya yang sering, itulah resiko terbesar terkait korupsi yang perlu kita kendalikan yang disebut Fraud Control Plan (FCP), "

"kita coba memetakan, analisis dan pilih resiko yang paling besar, mudah mudahan dengan dilaksanakan hal tersebut mampu menjaga akuntabilitas keuangan daerah dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik". "tutupnya"