KPU Karangasem Latih Anak Sekolah Untuk Jadi KPPS Pemilu

BALIKINI.NET | KARANGASEM — KPU Kabupaten Karangasem menyasar sekolah-sekolah untuk memperkenalkan pendidikan pemilu pada generasi muda. Hal tersebut disampaikan oleh Deasy Natalia komisioner KPU Karangasem basis sosialisasi pada giat Media gathering bersama awak media yang dilaksanakan di Tempat Makan Mina Abian Base, Rabu (9/11/2022). 

Selain persiapan dari pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang, KPU Karangasem juga gencar mempersiapkan generasi muda untuk ikut berperan serta melaksanakan pemilu. 

"Di pertengahan tahun 2022 kemarin, ketika MPLS kita sudah lakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah di Kabupaten Karangasem, jadi sudah ada 5700 siswa yang tersentuh. Khususnya kelas 10 yang dimana rentang usia mereka mau 17 tahun atau sudah akan memilih. Sementara untuk kelas 11 dan 12 akan kita anggarkan nanti. Selain itu kegiatan non anggaran akan kita tetap laksanakan," Tandasnya. 

Selain sosialisasi pendidikan pemilu, Pengenalan Demokrasi pada generasi muda tersebut dilaksanakan KPU dengan kegiatan seperti pendampingan pemilihan ketua OSIS di sekolah, dimana ini sudah dilaksanakan, salah satunya di SMA 2 Amlapura. Dan nantinya, ini juga akan dilaksanakan di SMK Negeri Amlapura.

Hal tersebut diharapkan dapat mempersiapkan generasi muda untuk berperan menjadi pelaksana pemilu yang nyata karena untuk menjadi petugas KPPS nantinya umur minimal 17 tahun sudah boleh menjadi penyelenggara asal memenuhi syarat. 

"Adik-adik OSIS yang kita latih kemarin menjadi KPPS di sekolah pun, sudah bisa jadi KPPS karena kami ingin mengkader anak-anak sekolah nanti menjadi penyelenggara. Kita harapkan akan mampu nanti menjadi KPPS yang sebenarnya di pemilu," Kata Deasy Natalia. Terlebih lagi siswa-siswi yang tergabung di KPPS sekolah kemarin sudah bisa menghitung surat suara, pemilih yang hadir di PPS dan formulir dalam kegiatan pemilihan Ketua OSIS di sekolah pun, KPU Karangasem saat memberikan pendampingan menyamakannya dengan formulir yang ada saat pemilu. 

Hal Senada juga dikatakan oleh Ketua KPU Karangasem, I Gusti Ngurah Maharjana. "Ini menjadi salah satu target sasaran sosialisasi pendidikan pemilih, kita arahkan lebih ke generasi mudanya," Tandasnya.(ami)

Tekan Inflasi Pemkot Denpasar Terus Gencar Lakukan Operasi Pasar

BALIKINI.NET | DENPASAR — Untuk menekan terjadinya inflasi Pemerintah Kota Denpasar melalui Disperindag Kota Denpasar  terus mengoptimalkan pelaksanaan Operasi Pasar. Kali ini Operasi Pasar dilaksanakan di Depan Kantor Desa Dauh Puri Klod Rabu (9/11). 

 

Pelaksanaan Operasi Pasar ini di tinjau langsung Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa di dampingi Kadis Disperindag Kota Denpasar Ni Nyoman Sri Utari.

 

Sembari berbelanja, Wawali Arya Wibawa  meninjau satu persatu stand yang menjual Bahan Pokok. Dimana, berdasarkan pemantauan, diketahui harga komoditi seperti Beras Pertiwi 5 Kg berada di kisaran Rp. 53. 000 dari harga pasaran sebesar Rp. 55.000. Telur Tanggung (Krat) seharga Rp. 44.000.  Minyak Goreng – Minyakita (1L) Rp. 13.500. Selanjutnya komoditi Bawang Merah berada pada kisaran harga Rp. 22.500. Cabe Rawit seharga Rp. 21.000. Bawang Putih seharga Rp. 16.000 dan kentang 12.000.

Dalam kesempatan itu  Arya Wibawa mengatakan, kegiatan Operasi Pasar ini adalah salah satu upaya Pemerintah Kota Denpasar dalam menekan dan mencegah terjadinya inflasi di Kota Denpasar.  Hal ini terbukti pada bulan Oktober terjadi deflasi sebesar 0,06 %. “Artinya Pemerintah Kota Denpasar cukup mampu mengendalikan tingkat laju pertumbuhan inflasi di Provinsi Bali termasuk di Kota Denpasar," ujar Arya Wibawa.

 

Lebih lanjut ia mengatakan, saat ini yang menjadi perhatian adalah Pemerintah Kota Denpasar   belum bisa mengendalikan barang kebutuhan masyarakat yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau barang-barang konsumsi pabrik contohnya cukai rokok akan naik. Secara otomatis harga rokok juga akan naik. Sedangkan Pemerintah Kota tidak bisa mengintervensi kondisi seperti  itu.

 

Hal ini kenaikan biaya  transportasi juga masih menentukan mempengaruhi  laju inflasi di seluruh Indonesia termasuk di Kota Denpasar. Untuk kebutuhan pokok  masih  bisa dikendalikan seperti cabai, bawang, beras. Dalam upaya menekan  terjadinya kenaikan harga beras Pemerintah Kota Denpasar telah melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Tabanan. Untuk beras yang ada di Kota Denpasar yang dikerjasamakan dengan Kabupaten Tabanan  kualitasnya tidak kalah dengan beras yang dikonsumsi masyarakat selama ini. Langkah ini juga untuk mengalihkan penggunaan beras produk luar Bali yang dikonsumsi  masyarakat yang kini harganya sedang naik. “Kita  sudah siapkan beras pertiwi yang kualitasnya hampir sama dengan beras-beras yang dibeli masyarakat selama ini.

 

Kadis Disperindag Kota Denpasar Ni Nyoman Sri Utari didampingi Kepala Satuan Pengawasan Internal Sewakajaya.com  I Ketut Hadi Hasan  mengatakan, pelaksanaan operasi pasar ini pihaknya melakukan sinergitas bersama Tim TPID,  Perusahaan Daerah Pasar Sewakadarma hingga Bulog. Disamping itu dalam menggairahkan UMKM yang ada di desa  setempat juga dilibatkan. Sehingga, selain menekan laju inflasi, juga memberikan kesempatan bagi masyarakat dan pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. 

Pelaksanaan operasi pasar yang digelar di desa/kelurahan secara bergiliran, satu minggu tiga kali dalam satu hari berlangsung dua lokasi. "Hari ini berlangsung di Desa Dauh Puri Klod dan Kesiman Petilan. Hal ini guna memfasilitasi masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau," jelasnya. (ayu/as)

Bobot Pekerjaan Baru 7 Persen, PPK Putuskan Kontrak Proyek Pembangunan RS Pratama Bonerate

BALIKINI.NET | SELAYAR — Proyek Pembangunan Rumah Sakit Umum (RSU) Pratama di Pulau Bonerate Kecamatan Pasi'marannu menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2022 senilai Rp 42.763.409.000,- akhirnya diputus kontrak secara sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang juga Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Kesehatan Kepulauan Selayar yang dinakhodai oleh dr. H. Husaini, M.Kes, Selasa (08/11/2022) kemarin. 

Pemutusan kontrak dilakukan setelah pihak Kejaksaan Negeri selaku pendamping hukum mengadakan rapat evaluasi dengan menghadirkan tim ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Pusat yang terdiri dari Tjipto Prasetyo Nugroho, Eko Rinaldo Octavianus dan Agung Ismail.

Kadis Kesehatan Kepulauan Selayar, dr H Husaini selaku PPK kepada media ini usai pemutusan kontrak menyatakan, keputusan ini diambil setelah dilakukan SCM atau uji coba I dan II dengan pertimbangan tetap melihat kondisi rill lapangan yang semakin runyam dan kritis. Disamping bobot akhir dari pekerjaan itu oleh pihak Konsultan Pengawas hanya memberikan nilai 7 persen hingga pemutusan kontrak dilakukan. Karena apabila proyek ini dilanjutkan, maka akan lebih berat dampak dan resikonya.

"Makanya, walaupun dengan berat hati, PPK menyimpulkan untuk melakukan pemutusan kontrak dengan pihak penyedia PT Sahabat Karya Sejati. Saya selaku Pengguna Anggaran dengan berbagai pertimbangan menyetujui meskipun ini baru sebuah keputusan yang bersifat lisan dan akan ditindaklanjuti secara tertulis. Dan pemutusan kontrak terpaksa harus dilakukan sebab memang deviasinya sudah cukup besar. Sehingga tidak sampai pada SCM III," dr Husaini menjelaskan.

Berdasarkan regulasi, beber Husaini lagi, pihak Kejari melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) telah menghadirkan tim ahli dari LKPP Pusat yang memiliki keahlian di bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan memaparkan dan memberikan pertimbangan bahwa akan lebih berat resiko dan dampaknya jika proyek ini dilanjutkan.

Penjelasan Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Selayar ini tidak dibantah oleh Konsultan Pengawas PT Primatama Prima Konsultan, Ridwan sekaitan dengan bobot tujuh (7) persen itu. "Memang bobot pekerjaan sesuai fakta lapangan baru mencapai angka 7 persen," kata dia.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kepulauan Selayar, Hendra Syarbaini, SH, MH yang didampingi Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Andri Zulfikar, SH, MH ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya menegaskan kembali, melihat kondisi yang semakin kritis serta melihat bobot akhir pekerjaan yang hanya sampai di angka 7 persen sesuai penyampaian konsultan pengawas, maka dapat disimpulkan untuk melakukan pemutusan dan pendampingan hukum dengan Dinas Kesehatan Kepulauan Selayar. 

Oleh karena itu, perlu diperjelas kepada publik bahwa yang melakukan pemutusan kontrak bukanlah Kejaksaan akan tetapi PPK. Kejaksaan hanya sebatas pendampingan hukum dengan memberikan saran dan masukan kepada pihak yang terlibat. Jauh sebelum dilakukan pemutusan kontrak oleh PPK, Kejari Selayar selaku pendamping hukum sudah memberikan kesempatan dan masukan, baik kepada PPK dan Kepala Dinas sebagai Pengguna Anggaran. 

"Ketika SCM pertama atau uji coba dilakukan dan kemudian gagal atau tidak mengalami peningkatan maka sudah wajib untuk diputus kontrak. Dan kita sependapat dengan tim ahli dari LKPP Pusat," imbuhnya.

Namun sebelumnya kami dari pendamping hukum tidak melakukan itu. Tetapi tetap menyerahkan kepada Dinas Kesehatan untuk memberikan kesempatan kepada penyedia dengan harapan pekerjaannya bisa dimaksimalkan. 

"Dan setelah diuji coba yang kedua tetap gagal. Akibat kembali gagal itulah maka langkah atau ruang lain tidak bisa diberikan. Sebab sudah tertutup. Tidak ada pergerakan progres pekerjaan," pungkas Andri Zulfikar.

Lain halnya dengan Direktur Utama PT Sahabat Karya Sejati. Saat ingin dikonfirmasi terkait bobot pekerjaannya baru mencapai 7 persen sementara jangka waktu pelaksanaan proyek hanya sampai akhir Desember 2022 dan juga pertanggungjawabannya soal uang muka yang konon sudah cair sekitar Rp 8 milyar, pengusaha konstruksi itu malah memilih bungkam dan kabur dari lantai II Kantor Kejaksaan Negeri Selayar di Jl WR Supratman Benteng. (mdsn)

Ketua TP PKK Kabupaten Bangli Kunjungi Sidoarjo Terkait Pengelolaan Sampah TPS3R

BALIKINI.NET | BANGLI — Ketua TP.PKK Kabupaten Bangli Ny. Sariasih Sedana Arta didampingi Ketua WHDI Kabupaten Bangli Ny. Suciati Diar, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangli Putu Ganda Wijaya, Kepala Dinas PMD Kabupaten Bangli A.A. Purnama, Kasat Pol.PP Bangli I Dewa Agung Surya Darma, beserta jajaran melaksanakan kunjungan ke TPS3R Kampus Sido Resik, Desa Siwalanpanji, Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, pada Selasa (8/11/22)

Kunjungan TP.PKK Kabupaten Bangli tersebut adalah dalam rangka study tiru tentang pengelolaan sampah berbasis sumber. Kunjungan diterima langsung oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo Dr.M. Bahrul Amig, S.Sos,M.M. beserta jajaran.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo Dr.M. Bahrul Amig, S.Sos,M.M, menyambut baik kunjungan yang dilaksanakan oleh TP.PKK Kabupaten Bangli beserta jajaran. Ia menjelaskan, hampir semua daerah di Indonesia kinerjanya hanya memindah sampah, dan jarang sekali mengelola sampah, yang akhirnya adalah menambah persoalan. Pihaknya tidak merasa paling bagus dan paling baik dalam hal pengelolaan sampah namun kita harus sharing dan saling melengkapi satu sama lainnya.

Ia mengatakan, saat ini bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang bisa menghargai jasa pahlawannya, tetapi bangsa yang besar itu adalah bangsa yang bisa menyelesaikan permasalahan sampahnya. Kalau dilihat dari hukum kekekalan masa, segala sesuatu itu tidak ada yang hilang tetapi hanya berubah bentuk, seperti halnya dengan sampah, bagaimana kita bisa merubah bentuk sampah yang akhirnya bisa menjadi nilai ekonomis, yang mana saat ini trennya adalah bagaimana caranya pengelolaan sampah menjadi ekonomi serkural.  "Ujarnya"

Pihaknya optimis, terkait  pengelolaan sampah, apabila didorong dan didukung oleh Ibu-Ibu PKK maka kegiatan pengelolaan sampah akan menjadi lebih efektif, karena Ibu memiliki peran yang sangat penting didalam keluarga.

Bahrul Amig menambahkan, penduduk sidoarjo berjumlah 2,3 juta jiwa, memiliki 18 Kecamatan dan 353 Desa/Kelurahan dengan potensi sampaj 1.200 ton perhari yang mana saat ini dibawa ke TPA sebanyak 600 ton dan sisanya diselesaikan dengan cara pengelolaan berbasis sumber. Kota Sidoarjo adalah kota urban yang banyak pendatangnya, kota dagang, dan kota industri, kalau dibandingkan dengan Kabupaten Bangli masih sangat jauh kalau dilihat dari luas wilayan dan potensi sampahnya. "Imbuhnya".

Pihaknya siap sharing terkait pengelolaan sampah di Kabupaten Bangli, tentunya melalui inovasi yang telah dikembangkan dan metode pengembangannya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangli I Putu Ganda Wijaya dalam kesempatan tersebut menyampaikan, Kabupaten Bangli terdiri dari 4 Kecamatan dan 68 Desa, jumlah penduduk 256.000 jiwa dengan jumlah sampah perharinya 176 kubik, kalau dihitung dalam setahunnya sekitar 40 Ton. Saat ini Bangli baru memiliki 10 Unit TPS3R yang mana  9 Unit Bantuan dari pusat melalui dana DAK, dan 1 Unit Swadaya.

Ia menambahkan, selain 10 TPS3R Bangli juga memiliki 1 TPA dengam sistem sanitary renvil dan itupun keberadaannya sampai saat ini belum optimal terkait pengelolaannya yang berkaitan dengan beberapa sarana seperti wiloter, rodhool dan eskavator yang sering mengalami permasalahan, sehingga pihaknya harus meminta bantuan kepada Dinas PUPR Kabupaten Bangli untuk membantu. Dari sekian banyak permasalahan sampah yang harus dilayani, DLH Kabupaten Bangli baru bisa melaksanakan pengangkutan sampah sekali dalam sehari diwaktu pagi hari, namun Bangli juga memiliki sebuah program "Gemaripah Sadia Padu" yang berarti Gerakan Sampah Mewujudkan Bangli Trepti'', dengan cara melaksanakan penyisiran pengangkutan sampah menggunakan mobil viar selama 24 jam secara terjadwal. "Imbuhnya"

Melalui kunjungan ini pihaknya berharap, bagaimana nantinya  10 TPS3R ini mampu mengadopsi apa yang telah dilaksanakan oleh DLH Kabupaten Sidoarjo, untuk bisa dilaksanakan dan diterapkan di Kabupaten Bangli dalam Pengelolaan sampah. "Tutup Ganda".

Sementara Ketua TP.PKK Kabupaten Bangli Ny. Sariasih Sedana Arta dalam kesempatan tersebut menyampaiakan ucapan terimakasih atas diterimanya kunjungan rombongannya di Kabupaten Sidoarjo, sehingga pihaknya beserta jajaran pikirannya bisa terbuka tentang sampah, jadi jangan hanya berfikir kalau sampah itu kotor, tetapi dengan adanya pengelolaan sampah dengan sistem dan metode yang tepat, sampah akan memiliki nilai ekonomis yang tinggi, karena sampah ini dapat dikelola kemudian dapat menjadi uang akhirnya.

Ny.Sariasih menambahkan yang paling menarik dari pengelolaan sampah di TPS3R tersebut adalah dapat mempekerjakan masyarakat dengan upah melebihi UMK, namun yang perlu diperhatikan adalah safety dari para pekerja. Pekerja harus mengggunakan masker dan sarung tangan, karena apapun regulasi yang kita lakukan pada akhirnya pekerja tersebut harus sehat dan terlindungi. Karena mereka akan kontak dengan keluarganya masing-masing, agar tidak membawa penyakit kerumah,"Imbuh Ny.Sariasih.

Bupati Sanjaya Lantik 23 Pejabat Struktural di Lingkungan Pemkab Tabanan

BALIKINI.NET | TABANAN — Bupati Tabanan Dr. I Komang Gede Sanjaya, SE, MM, didampingi Sekda, para Asisten dan OPD terkait, melakukan pelantikan dan mengambil sumpah jabatan Pejabat Struktural di lingkungan Pemkab Tabanan yang dilakukan secara hybrid di ruang TCC kantor Bupati Tabanan, bertepatan dengan rahina Purnama Kalima, Rabu, (8/11).

Setidaknya sebanyak 23 Pejabat Struktural yang dilantik dan diambil sumpah jabatannya, meliputi, Pejabat Administrator 13 Orang yang terdiri dari Eselon IIIa sebanyak 3 Orang dan Eselon IIIb sebanyak 10 Orang. Kemudian, Pejabat Pengawas 10 Orang yang terdiri dari Eselon IVa sebanyak 8 Orang dan Eselon IVb sebanyak 2 Orang.

Dikesempatan itu, Bupati Sanjaya mengatakan, bahwa mutasi atau rotasi jabatan ini dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. Dimana bertujuan serta merta adalah untuk sebuah penyegaran dan juga bagian daripada optimalisasi pelayanan terhadap masyarakat.

“Jadi, apa yang sering saya sampaikan dalam sebuah organisasi di manapun, bukan hanya di Tabanan, ini adalah suatu hal yang sangat baik, sangat lumrah kita lakukan sebagai bagian dari suatu penyegaran,” ucap Sanjaya saat itu.

Disamping itu, Sanjaya juga mengungkapkan bahwa, sebuah rotasi atau promosi bukanlah suatu hal yang sangat menyeramkan atau sesuatu yang menimbulkan paradigma dan pemikiran yang negatif. Hal ini merupakan suatu hal yang biasa, setiap saat dan kapanpun jika diperlukan dalam sebuah organisasi dan dilakukan berpedoman pada peraturan yang berlaku.

“Maka dari itu, Saya sampaikan kepada Sekda dan jajaran juga khususnya Kepala BKPSDM, bahwa setiap saat, kapanpun dibutuhkan harus siap. Tidak mesti harus menunggu sekian orang baru kita melakukan roling, mutasi, penyegaran. Tidak. Setiap saat dan kapanpun itu kita harus siap, sehingga penyegaran betul-betul baik buat kita bersama,”  imbuh Sanjaya.

Politisi asal Dauh Pala Tabanan itu juga menegaskan, dalam tour of duty ataupun dalam sebuah tugas dan pengabdian, tidak ada yang namanya like and dislike. Hal ini dikatakan murni dilakukan serta merta untuk mewujudkan pelayanan yang lebih baik lagi, pelayanan yang lebih optimal di Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Diharapkan juga kepada 23 pejabat Administrator dan Pengawas yang dilantik hari ini, agar mampu menjawab kepercayaan yang telah diberikan dengan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Para pejabat yang dilantik mulai saat ini harus mampu berkolaborasi untuk bahu membahu bersama pimpinan dan staf, guna mewujudkan Tabanan Era Baru yang Aman Unggul Dan Madani.

“Saya memiliki sebuah tanggungjawab. Bagaimana mempercepat proses menuju Masyarakat Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul dan Madani ini, kita harus berani melakukan sebuah lompatan-lompatan, terobosan-terobosan, berani melakukan sebuah kolaborasi. Sehingga kita, dalam rangka melaksanakan visi misi ini bisa mempercepat proses pembangunan di Kabupaten Tabanan,” tutup Sanjaya.

Audit Stunting, Desa Pengambengan Terbanyak Keluarga Beresiko di Kecamatan Negara

BALIKINI.NET | JEMBRANA — Pemkab Jembrana melalui tim percepatan penurunan stunting melaporkan hasil audit kasus stunting disemester II.

Kabid Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPA-PPKB) Kabupaten Jembrana, I Putu Suarnita mengatakan pelaporan itu  melalui  hasil audit masyarakat yang beresiko stunting yang berlokasi di Desa Pengambengan. Proses .Proses audit juga melibatkan tim BKKBN Provinsi Bali.

"Kami dari dinas (PPPA-PPKB) sudah melakukan audit stunting semester II yang berlokasi di Desa Pengambengan, jadi kami menyasar sasaran yang paling beresiko/urgen yang bisa kita intervensi ditiga bulan kedepan," paparnya usai memberi laporan kepada Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Jembrana yang juga Wakil Bupati I Gede Ngurah  Patriana Krisna, di Jembrana, Selasa (8/11).

Lanjut, I Putu Suarnita mengatakan terdapat beberapa temuan masyarakat yang beresiko stunting dari kreteria audit Calon Pengantin ( catin) , Ibu Hamil ( bumil) , Ibu Menyusui, Baduta ( bayi dibawah dua tahu  ) dan Balita yang sudah didata. Kemudian dari data itu akan  dikordinasikan dengan stakeholder terkait dengan harapan kasus  stunting dapat ditekan. Lokasi audit di pengambengan Karena dari data yang ada desa Pengambengan yg paling banyak terdapat keluarga beresiko dikecamatan Negara.

"Dari audit stunting itu kita tahu faktor faktor penyebab terjadi. Selanjutnya akan dikordinasikan dengan pihak pihak yang terkait untuk bisa menyelesaikan ataupun memberikan pendampingan ," ucapnya.

Hasil audit di Desa Pengambengan  terdapat 46 warga yang beresiko . Rinciannya , Catin 1 orang, Bumil 35  ,ibu menyusui 4 orang ,  baduta  4 orang, 

Serta Balita 2 orang.

Selain itu,  Suarnita menambahkan tidak lanjut audit warga beresiko stunting tersebut akan dilaporkan ke Provinsi dan tim pakar untuk dianalisa.

"Tim pakar nanti akan menganalisis kasus yang kita laporkan/ajukan dan tentu nanti setelah di analisis akan ada  rekomendasi dari tim pakar, lalu setelah rekomendasi nanti kita akan desiminasi di kabupaten," ujar Putu Suarnita.

Dilain sisi Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Jembrana I Gede Ngurah Patriana Krisna  akan melakukan upaya upaya tindak lanjut atau pencegahan kasus stunting di Wilayah Kabupaten Jembrana.

"Akan ada (FGD) Focus Group Discussion dari pihak provinsi bersama pakar dan diseminasi hasil audit kasus untuk upaya pencegahan kejadian stunting pada kelompok berisiko, baik pada kelompok calon pengantin, calon pasangan usia subur (PUS), kelompok ibu hamil, ibu menyusui, kelompok baduta dan balita," pungkasnya. (kmg/hms)

Sekda Alit Wiradana Dampingi Presiden Joko Widodo Tinjau Lokasi KTT G20 di Tahura Ngurah Rai

BALIKINI.NET | DENPASAR — Sekda Kota Denpasar, IB Alit Wiradana mendampingi Kunjungan Presiden RI, Joko Widodo di Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai, Kawasan Pura Candi Narmada, Denpasar, Selasa (8/11). Hal ini guna memastikan kesiapan lokasi tersebut dalam menyambut kedatangan delegasi negara-negera peserta G-20. Dalam kesempatan tersebut juga turut dilaksanakan simulasi dan gladi penyambutan dan kegiatan para delegasi di Tahura Ngurah Rai Denpasar.

Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Gubernur Bali I Wayan Koster.

Dihadapan para awak media, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Indonesia siap untuk menerima para tamu dan menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT G20) yang akan digelar pada 15-16 November 2022 mendatang di Provinsi Bali.

"Jadi ini sudah H-7, saya sudah cek dari pagi tadi sampai titik-titik yang paling kecil sudah kita cek semuanya dan saya ingin menyatakan kita siap menerima tamu-tamu G20," ujar Presiden Jokowi

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga menjelaskan bahwa hingga saat ini sudah ada 17 kepala negara/kepala pemerintahan yang menyatakan hadir pada KTT G20 di Bali mendatang. Di antaranya adalah Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping.

"Sudah, itu yang sudah pasti 17," ungkap Presiden.

Presiden pun kembali menegaskan bahwa kehadiran para kepala negara maupun kepala pemerintahan pada KTT G20 di Bali kali ini merupakan suatu kehormatan, mengingat kondisi dunia yang sedang tidak kondusif.

"Saya kira dalam posisi normal itu biasa yang hadir juga 17-18, ini posisi yang tidak normal, dunia sangat sulit, semua negara sangat sulit, kalau kehadirannya sampai sejumlah itu saya kira juga sangat bagus," ucap Presiden.

Sementara Sekda Kota Denpasar, IB Alit Wiradana menekankan bahwa Pemkot Denpasar bersama seluruh jajaran siap mensukseskan pelaksanaan KTT G20. Dimana, hal ini menjadi momentum kebangkitan pariwisata di Bali. Sehingga secara berkelanjutan perekonomian Bali pasca Pandemi Covid-19 kembali bangkit.

“Pada prinsipnya Pemkot Denpasar bersama seluruh jajaran siap mensukseskan pelakasanaan KTT G20 di Bali, terutama terkait dengan kebersihan dan ketertiban. Kegiatan ini menjadi momentum kebangkitan pariwisata dan perekonomian Bali, dengan segala persiapan yang sudah optimal ini, semoga pelaksanaanya nanti bisa berjalan lancar, serta memberikan kesan positif bagi seluruh delegasi negara peserta G20,” jelasnya.

Dana APBDes Diduga Digunakan Biaya Nikah dan Kuliah Anak, Mantan Kades Menara Indah Kini Meringkuk di Rutan Selayar

BALIKINI.NET | SELAYAR — Mantan Kepala Desa (Kades) Menara Indah, Mustafa dan Bendaharanya, Andi Rosi kini sudah satu setengah bulan meringkuk di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Benteng, Kepulauan Selayar. Saat ini perkaranya sudah memasuki sidang perdana di Pengadilan Tipikor Makassar Sulawesi Selatan. 

Mustafa dan Andi Rosi dijebloskan ke penjara sebagai akibat dari ulah dan perbuatan melawan hukum dengan melakukan tindak pidana korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2017-2019 senilai Rp 574.869.773,-. Dari hasil dugaan korupsi itu, sebagian ditengarai digunakan untuk biaya kuliah anaknya dan sebagian pula dimanfaatkan membiayai pernikahan anaknya.

         

Pernyataan itu dikemukakan oleh Hubungan Masyarakat (Humas) Kejari Kepulauan Selayar yang juga Kepala Seksi Intelijen, La Ode Fariadin, SH melalui WhatsApp kepada media ini, Selasa 08 Nopember 2022 siang tadi.

         

Berkas perkara kedua terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Makassar sejak Senin 01 November 2022 dan kemarin 08 November 2022 sudah memasuki sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Syakir Syarifuddin, SH MH. 

"Adapun modus operandi yang dilakukan oleh terdakwa Mustafa adalah modus berulang dengan tidak melibatkan Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan dan Pemberdayaan dalam pelaksanaan kegiatan di Desa Menara Indah Kecamatan Bontomate'ne," ungkap La Ode.

         

Kegiatan itu cuma dikerjakan oleh mantan Kades Menara Indah dengan melibatkan bendahara, Andi Rosi untuk mencairkan 100 persen tahun 2017-2019. Ironisnya, sebab dalam pelaksanaan kegiatan itu ternyata terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan volume. 

Untuk tahun 2017, lanjut La Ode Fariadin, pembangunan jalan tani yang terletak di Dusun Pasi' Barat dengan nilai anggaran Rp 188.595.900,-. Kemudian, pembangunan tanggul penahan ombak dengan anggaran Rp 195.000.000,-, pembangunan rehabilitasi pagar TK senilai Rp 31.156.000,-, dan pembangunan lapangan futsal Rp 118.129.446,-, berdasarkan fakta terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material yang tidak sebenarnya.

        

Selanjutnya untuk tahun anggaran 2018 terdapat pembangunan tanggul penahan ombak dengan anggaran Rp 88.370.387,-, pembangunan jalan menuju menara mercusuar sepanjang 500 meter dengan anggaran Rp 98.219.069,-, pembangunan sarana dan prasarana masyarakat berupa gedung gazebo 4 unit dengan anggaran Rp 82.518.317,50 juga terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material yang tidak sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban pengeluaran.

         

Demikian pula di tahun 2019 terdapat pembangunan alur masuk pinggir pantai dengan anggaran Rp 17.788.000,- yang tidak terlaksana, pembangunan alur masuk ke pinggir pantai dengan dana senilai Rp 150 juta juga tidak terealisasi. 

"Pemeliharaan jalan menuju menara mercusuar sepanjang 600 meter dengan anggaran Rp 154.557.000,- juga faktanya terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material serta honor TPK yang tidak terbayarkan. Sehingga pada LPJ pengeluaran belanja bahan material dan pembayaran honor TPK lebih besar dari yang sesungguhnya," La Ode menambahkan.

         

Ada beberapa kegiatan di Desa Menara Indah di tahun 2017, 2018 dan 2019 yang tidak sesuai akan tetapi anggarannya tetap dicairkan 100 persen yang dibuatkan LPJnya oleh Bendahara, Andi Rosi. Sehingga peranan Andi Rosi selaku Bendahara Desa Menara Indah adalah membuat nota serta bukti pertanggungjawaban pengeluaran yang tidak sesuai yang sebenarnya dan diketahui oleh Mustafa.

       

Selain itu, Andi Rosi juga membuat kuitansi pembelian dan pembayaran dengan mengikuti harga yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya kegiatan APBDes tidak berdasarkan realisasi yang ada dan disetujui oleh Mustafa selaku Kepala Desa Menara Indah.

        

"Juga diketahui bahwa Mustafa telah menggunakan Anggaran Desa Menara Indah untuk kepentingan pribadi. Diantaranya untuk biaya pernikahan dan kuliah anaknya. Perbuatan ini dilakukan Mustafa bersama Andi Rosi dalam pelaksanaan Anggaran Dana Desa (DDS), Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Penerimaan Bagi Hasil Pajak (PBHP) Desa Menara Indah sejak tahun 2017 hingga 2019," ungkapnya.

         

"Akibat perbuatannya, kedua terdakwa diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) subsidair pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 mengenai Perubahan atas UU Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) dengan ancaman paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar," kunci dia. (mdsn)

BAWA Bali, Barking Lot Canggu, dan ATLAS Beach Fest Rayakan Hari Satwa Nasional

BALIKINI.NET | DENPASAR — ATLAS Beach Fest bersama dengan BAWA (Bali Animal Welfare Association) serta Barking Lot Canggu Bali merayakan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional.Perayaan kali ini bertemakan dog’s day. Dalam kegiatan tersebut dilakukan pemberian materi edukasi yang membahas tips trik aman berada di sekitar anjing. Materi edukasi lainnya yakni mengungkap 5 kesejahteraan hewan, serta tips trik apa saja langkah yang perlu dilakukan ketika digigit anjing. 

 

Selain pemberian materi, BAWA Bali & Barking Lot Canggu menggelar perlombaan kepatuhan hewan peliharaan serta perlombaan makan yang terbuka untuk umum. ATLAS Beach Fest sangat mendukung kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian dan komitmen bahwa lingkungan tempat wisata berkelas internasional itu merupakan areal ramah dan aman untuk hewan peliharaan. 

 

Pada kesempatan tersebut, ATLAS Beach Fest juga merayakan hari satwa bersama anak - anak disabilitas dari kitaoneus.asia dengan melepaskan bayi tukik. Acara digelar setelah melakukan bersih bersih pantai berawa yang berlokasi tepat di depan ATLAS Beach Club. 

 

Dilansir dari website www.atlasbeachfest.com,  ATLAS Beach Club juga memberikan akses gratis kepada penyandang disabilitas. “Bentuk perhatian dan dukungan dari ATLAS kepada teman - teman disabilitas sangat luar biasa, ” sebut Maria, pengelola kitaoneus.asia

 

Maria mengatakan sangat menghargai pelayanan dan ketulusan staff ketika pihaknya mengakses lokasi ATLAS Beach Club. “Kami sangat menghargai. Apalagi sekarang digratiskan masuk ke beach club. Teman-teman disabilitas senang sekali,” imbuhnya.

 

Tak Ada Tanda Perusakan, Pelaku Pencurian Uang ATM Diduga Menggunakan Sistem Peretas

BALIKINI.NET | KARANGASEM — Uang senilai ratusan juta lenyap dari dalam mesin anjungan tunai mandiri (ATM) Bank BPD Bali Capem Bebandem, Karangasem yang diketahui pada Jumat, (4/11/2022). Kasus ini cukup menyita perhatian. Apalagi kerugian uang cukup besar yakni mencapai Rp 138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah). 

Modus kasus pembobolan mesin inipun terbilang tak biasa karena pelaku menutupi pantauan kamera CCTV dengan menyemprotkan suatu cairan sehingga kamera CCTV Kabur. Aksi tersebutpun terbilang mulus karena pelaku tidak merusak atau mengganjal mesin ATM seperti kebanyakan kasus pembobolan ATM lainnya.

Hal ini diakui oleh Kapolsek Bebandem, AKP. I Wayan Gede Wirya saat dikonfirmasi lebih lanjut terkait perkembangan kasus pencurian uang dalam mesin ATM tersebut pada Selasa (8/11/2022). 

"Kauss ini masih dalam penyelidikan. Kami sudah amankan barang bukti. Kondisi mesin ATM saat ituhanya mati dan tidak ada bekas pencongkelan atau dibongkar, fisik ATM pun masih utuh," Tandasnya. Pelaku diduga menggunakan semacam perangkat untuk meretas sistem pada mesin ATM tersebut sehingga uang bisa keluar dari ATM tanpa harus membongkar atau merusak mesin ATM itu sendiri. 

Sebelumnya, kasus pembobolan mesin ATM ini heboh oleh masyarakat khususnya  wilayah Bank BPD Bali Capem Bebandem. Awalnya kasus diketahui karena sejumlah nasabah melapor bahwa mesin atm BPD Capem Bebandem tak bisa dipergunakan untuk transaksi. 

"Ada dua orang nasabah saat itu melapor kepada pegawai mengaku tidak bisa melakukan transaksi di mesin ATM tersebut, kemudian setelah di cek ternyata mesin ATM mati, karena dikira ada gangguan maka pegawai tersebut memasang tanda bahwa ATM sedang gangguan," Jelas AKP. I Wayan Gede Wirya. Kemudian hal tersebut ditangani teknisi mesin ATM, dimana teknisi melalui sambungan telpon memberitahukan petugas lainnya untuk melihat bagian layar ATM dan didapati muncul tulisan Cassete MT (Kosong). 

Selanjutnya, pihak BPD langsung membuka kunci ATM dengan maksud untuk melakukan pengisian uang bersama salah satu staf teller. Ketika di buka, petugas lalu mengambil 3 Cassete dan membawa ke ruang Teller untuk mengecek sisa uang yang ada didalam Cassete tersebut. Namun, setelah dibuka, dua Cassete Besar didapati dalam keadaan kosong (uang tdk ada), sedangkan 1 buah Cassete kecil masih berisi uang sebesar Rp.8,7 juta.

Sebelum mengisi uang kembali, petugas terlebih dahulu melakukan pencocokan data sisa saldo yang ada di komputer dengan data riil yang ada didalam Cassete. Dalam proses pengisian buka Cassete diketahui data sisa saldo di komputer tidak sesuai dengan jumlah riil di Cassete, dimana data di komputer menunjukkan sisa saldo sekitar Rp 146.000.000,- namun yg tersisa didalam Cassete hanya Rp.8.700.000 dan sisa uang tersebut merupakan uang lusuh/rejek yang tidak bisa keluar dan tersimpan dalam kotak tersendiri didalam bagian Cassete mesin ATM.

Merasa ada yang tidak beres, pihak BPD kemudian mengecek rekaman CCTV, benar saja ada keanehan yang ditemukan dimana rekaman sekitar pukul 01.00 wita, layar cctv terlihat blur, yang terlihat hanya warna putih. Hal tersebut kemudian dilaporkan ke kantor polisi setempat. (Ami)