Mutasi 58 Pejabat, Bupati I Gede Dana Akan Laksanakan Open Bidding

BALIKINI.NET | KARANGASEM — Dalam rangka memaksimalkan kinerja OPD sekaligus sebagai upaya penyegaran di lingkup OPD terkait, Bupati Karangasem, I Gede Dana, melantik dan mengambil sumpah jabatan sebanyak 58 pejabat dari eselon II, III dan IV, dalam mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Karangasem. 

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sediri diawali dengan upacara mejaya-jaya dilanjutkan pelantikan di Gedung Sabha Prakerthi, Pemkab Karangasem, Rabu (15/2/2023) siang. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Gede Dana kepada awak media menyampaikan, kebijakan mutasi ini dilakukan untuk memaksimalkan kinerja OPD dalam menjalankan program dan kebijakan pemerintah, karena banyak jabatan kepala OPD yang kosong, lantaran pejabatnya sudah pensiun. 

“Mutasi ini lebih untuk pengisian jabatan di OPD yang kosong, dengan demikian kinerja dan program kerja di OPD bersangkutan bisa dilaksanakan dan berjalan dengan baik,” tegas Gede Dana, sembari menyebutkan jika masih banyak jabatan Eselon II, III dan IV yang masih kosong karena pejabat sebelumnya telah pensiun. 

“Ada beberapa jabatan Kepala OPD yang masih kosong, karena pejabat yang mengisi jabatan itu harus benar-benar berkompeten di bidangnya. Untuk pengisiannya nanti kami akan lakukan Open Bidding, setelah berkoordinasi dengan Komisi ASN. Posisi kepala OPD yang dimaksud adalah, Kadis Budpar, Kadis Nakertrans, Kadis Kominfo dan Kadis Perhubungan. 

Jumlah pejabat yang di mutasi kali ini yakni, Pejabat Eselon II B sebanyak lima orang, Eselon III A sebanyak 7 orang, Eselon III B sebanyak 27 orang dan Eselon IV A sebanyak 15 orang. Dengan dilakukannya pengisian jabatan tersebut, seluruh OPD bisa melakukan akselerasi visi-misi dan program kerja Bupati-Wakil Bupati,  serta pelayanan optimal kepada masyarakat. 

“Saya mengucapkan selamat kepada seluruh pejabat yang dilantik hari ini.  Hendaknya momentum ini menjadi suntikan semangat dan wewenang secara proporsional, serta memastikan pelayanan publik dapat terlaksana secara optimal,” ucap Gede Dana.  

Pelantikan dan mutasi jabatan di instansi pemerintah adalah bagian dari kehidupan organisasi, dalam rangka pemantapan dan peningkatan kapasitas kelembagaan serta merupakan bagian dari pola pembinaan karir pegawai, yang tidak dilakukan semata-mata untuk kepentingan pegawai yang bersangkutan dan/atau pihak tertentu, melainkan lebih diutamakan untuk melakukan pembenahan dan pemantapan organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas serta pelayanan publik. 

“Dengan adanya pengangkatan dalam jabatan ini, saya harap dapat menjadi kontribusi berharga bagi kemajuan tata kelola Pemerintah Kabupaten Karangasem,” tandasnya. 

Untuk itu dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Gede Dana berharap setiap Pejabat Pimpinan Tinggi dapat menjamin akuntabilitas jabatan, sesuai dengan jenjang jabatannya masing-masing.  “Hendaknya jabatan ini mampu menguatkan komitmen dalam menciptakan inovasi, terobosan-terobosan yang dapat mendorong kinerja organisasi, dalam tata kelola pemerintahan, tugas-tugas pembangunan, serta pemberian pelayanan publik yang prima. (Ami)

Minta Aparat Kepolisian Bertindak Profesional, Kuasa Hukum Keluarga Almarhum Virendy Surati Kapolda Sulsel

BALIKINI.NET | MAKASSAR —  Dalam upaya menegakkan kebenaran dan keadilan atas kematian Virendy Marjefy Wehantouw yang tewas pada Jumat (13/01/2023) malam sekitar pukul 23.00 Wita saat sedang mengikuti kegiatan Pendidikan Dasar dan Orientasi Medan (Diksar & Ormed) XXVII UKM Mapala 09 Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin (FT Unhas), pihak keluarga almarhum meminta aparat kepolisian bertindak profesional sesuai slogan 'PRESISI' dalam menangani kasus yang menarik perhatian publik di tanah air ini.

Melihat adanya kejanggalan-kejanggalan di balik peristiwa kematian Virendy yang terbilang misterius, penuh tanda tanya dan munculnya dugaan-dugaan negatif terhadap penanganan kasus ini di tangan oknum aparat penegak hukum Polres Maros, membuat pihak keluarga almarhum melalui tim kuasa hukumnya dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum YK&Partners menyurati Kapolda Sulsel dan juga Irwasda serta Propam Polda Sulsel untuk meminta bantuan keadilan dan penegakkan hukum.

"Kami sebagai kuasa hukum keluarga Virendy telah menyurati Kapolda Sulsel dan juga Irwasda serta Propam Polda Sulsel. Surat ke Kapolda Sulsel bernomor SLP/006/YK/II/2023 tanggal 08 Februari 2023 sudah kami antar langsung dan telah diterima oleh Banum Setum Polda Sulsel, Aulia Amir," kata pengacara Yodi Kristianto, SH, MH selaku Direktur Kantor Advokat dan Konsultasi Hukum YK& Partners, Rabu (15/02/2023).

Menurut Yodi Kristianto, dalam surat ke Kapolda Sulsel itu pihaknya atas nama keluarga telah meminta Kapolda Sulsel, untuk memerintahkan jajarannya khususnya Polres Maros agar bekerja secara profesional dan independen dalam menangani penyelidikan hingga penyidikan kasus kematian anggota keluarga klien kami.

Dalam surat tersebut diuraikan antara lain, kuasa hukum telah menerima bukti-bukti petunjuk dari pihak keluarga berupa kejanggalan-kejanggalan atas informasi yang simpang siur diberikan pihak pengurus Mapala 09 FT Unhas tentang kronologis kejadian maupun penanganan medis terhadap diri Virendy dan diduga penuh kebohongan.

Selain itu, ungkap Yodi, sikap dan tindakan yang ditunjukkan oknum aparat penegak hukum di Polres Maros terhadap penanganan kasus ini mulai dari awal penerimaan laporan keluarga, proses penyelidikan, pernyataan di media hingga saat pelaksanaan otopsi, terindikasi adanya dugaan keberpihakkan penyidik kepada pihak Unhas dan Mapala 09 FT Unhas.

"Sudah sebulan lebih kematian Virendy berlalu. Namun hingga kini belum ada satupun tersangka yang ditetapkan pihak penyidik Polres Maros. Informasi yang diperoleh keluarga, sudah sekitar 23 orang saksi yang dilakukan klarifikasi oleh penyidik. Sementara dari pihak keluarga khususnya ayah, ibu, kakak dan kerabat yang ikut melakukan investigasi, belum pernah sekalipun diambil keterangan. Padahal hasil investigasi keluarga yang menemukan banyak kejanggalan dan petunjuk untuk menguak misteri di balik kematian Virendy, setidaknya dapat dijadikan dasar atau acuan buat penyidik dalam menginterogasi saksi-saksi dari Peserta Diksar, Pengurus Mapala 09 FT Unhas dan juga pihak Kampus/Fakultas," bebernya.

Dugaan Keberpihakkan

Dihubungi terpisah, James selaku ayah kandung almarhum Virendy menjelaskan, pihak keluarga, kuasa hukum dan publik yang mengikuti perkembangan kasus ini, wajar jika merasa geram dan menaruh rasa ketidakpercayaan kepada aparat penegak hukum di Polres Maros yang terindikasi adanya dugaan keberpihakkan kepada pihak Unhas dan Mapala 09 FT Unhas.

Contohnya saja, ketika seorang kerabat keluarga pertama kali menghubungi via telepon ke Polres Maros, Sabtu (14/01/2023) pagi, dan menyampaikan informasi  tentang kegiatan Diksar & Ormed XXVII UKM Mapala 09 FT Unhas yang telah menimbulkan korban jiwa di wilayah Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, tak ada kesigapan aparat penyidik Polres Maros yang seharusnya langsung mendatangi korban di RS Grestelina untuk mengambil keterangan awal dan menggunakan kewenangannya meminta pihak RS Grestelina melakukan visum atau otopsi terhadap jenazah almarhum yang penuh lebam, memar dan luka di beberapa bagian tubuhnya.

Kemudian Sabtu siang setelah jenazah Virendy dibawa ke Perumahan Telkomas Jl. Satelit 4 No.64, hingga keesokan hari, Minggu (15/01/2023), juga tak ada aparat penegak hukum Polres Maros yang datang untuk melihat kondisi mayat almarhum dan mengambil keterangan pihak keluarga ataupun saksi-saksi dari Pengurus Mapala 09 FT Unhas yang kerap hadir di rumah duka.

Berharap pihak Kepolisian datang untuk selanjutnya menggunakan kewenangannya dan meminta Tim Forensik Dokpol Biddokkes Polda Sulsel melakukan tindakan visum atau otopsi sebelum jenazah almarhum dikebumikan, Viranda selaku kakak kandung Virendy didampingi keluarga lainnya akhir pergi ke Polres Maros dan membuat laporan polisi di SPKT Polres Maros.

Sewaktu membuat laporan polisi dan memperlihatkan bukti-bukti foto jenazah almarhum yang penuh lebam, memar dan luka di beberapa bagian tubuhnya, sejumlah petugas di ruang SPKT Polres Maros spontan meyakini adanya unsur kekerasan yang dialami korban. Tapi anehnya saat sudah berada di lantai 2 ruang Reskrim Polres Maros, seorang oknum penyidik berpangkat perwira langsung menyampaikan bahwa pihak keluarga harus siap menerima dengan lapang dada apapun hasil dari penyelidikan nanti. Pernyataan ini jelas secara psikologis membuat keluarga langsung patah semangat.

Inikah bentuk pelayanan aparat Kepolisian sesuai slogan 'PRESISI' yang selalu digaungkan dan dibanggakan institusi Polri ? Dalam hal ini, pihak penyidik Polres Maros belum mulai bekerja, kok langsung memberikan pernyataan demikian ? Bahkan kepada Viranda selaku pelapor, disampaikan juga bahwa jenazah almarhum akan diotopsi sembari menceritakan dan menggambarkan bagaimana bentuk kegiatan otopsi tersebut. 

Viranda sebagai seorang perempuan, tutur James, tentunya merasa ngeri mendengarkan gambaran pelaksanaan otopsi itu sehingga spontan saja menolak jika mayat  adiknya hendak mengalami perlakuan demikian. Mendengar hal itu, oknum penyidik termaksud menyuruh Viranda agar meminta ayah almarhum segera membuat surat pernyataan keberatan dilakukan otopsi.

"Meski oknum penyidik berkali-kali menelpon atau mengirim pesan via chat whatsapp ke Viranda yang terkesan mendesak untuk segera membawa surat pernyataan keberatan dilakukan otopsi, saya tetap tidak mau membuatnya. Saya tahu hukum, sebab soal visum atau otopsi, itu merupakan kewenangan penyidik yang sudah diatur dalam pasal 133, 134 dan 135 KUHAP. Nah kalo saya membuat surat pernyataan keberatan dilakukan otopsi, kan saya bisa diancam pidana penjara sesuai pasal 222 KUHP," papar James.

Tindakan keberpihakkan lainnya yang ditunjukkan oknum penyidik Polres Maros adalah ketika membuat pernyataan dan kesimpulan sendiri di beberapa media terkait hasil visum RS Grestelina. Kemudian saat pelaksanaan otopsi oleh Tim Forensik Dokpol Biddokkes Polda Sulsel di Pekuburan Kristen Pannara pada Kamis (26/01/2023), dimana oknum Kasat Reskrim Polres Maros kembali berulah yang awalnya berkeras tidak mengizinkan seorang wakil keluarga yang berprofesi dokter, yakni dr Johanna Wehantouw (tante kandung almarhum) untuk ikut menyaksikan jalannya pelaksanaan otopsi.

Soal hasil otopsi lapangan yang dilaksanakan di lokasi Pekuburan Kristen Pannara, dan pemeriksaan lanjutannya yang dikabarkan semula hendak dibawa ke laboratorium Unhas, dan terakhir berubah menjadi dibawa ke sebuah laboratorium swasta bukan milik Unhas tetapi dokter-dokternya alumni Unhas yang terletak di ruko-ruko Jl. G. Bulusaraung, Makassar, menimbulkan keraguan bagi pihak keluarga soal hasil yang benar-benar independen dan murni tanpa rekayasa.

Dugaan keberpihakkan lainnya yang ditunjukkan oknum penyidik Polres Maros, terlihat ketika pihak keluarga mendapat petunjuk baru dan kemudian melakukan investigasi terkait dugaan lokasi kematian Virendy yang sesungguhnya bukan di daerah Tompobulu, Kabupaten Maros, melainkan di daerah Malino, Kabupaten Gowa.

Dugaan lokasi meninggalnya almarhum di Malino cukup beralasan. Sebab dari hasil investigasi yang dilakukan keluarga, banyak warga Malino yang melihat/menyaksikan rombongan peserta Diksar sekitar 10 orang mengenakan kaos seragam warna merah dan dikawal puluhan panitia serta seniornya, melintas di sepanjang jalan poros depan obyek wisata Hutan Pinus Malino pada Jumat (13/01/2023) malam sekitar pukul 20.00-21.00 Wita.

Jika dikaitkan dengan evakuasi jenazah Virendy yang kemudian dibawa ke RS Grestelina Jl Hertasning, Makassar, maka besar kemungkinan mobil yang membawa almarhum meluncur dari Malino, Kabupaten Gowa. Sebab jika dikatakan jenazah korban dievakuasi dan dibawa dengan mobil dari Tompobulu, Kabupaten Maros, kenapa harus ke RS Grestelina ? Berapa banyak RS yang dilewati dari Maros ke Makassar ?

Petunjuk baru dan hasil investigasi keluarga ketika disampaikan ke pihak Polres Maros, tampaknya tidak begitu direspon positif oleh oknum penyidik sehingga terjadi ketegangan dan perdebatan dengan pihak keluarga bersama kuasa hukumnya. Saat itu oknum penyidik berkeras menyatakan ada saksi warga di Tompobulu yang melihat proses evakuasi korban. Namun pernyataan itu diprotes keluarga sehingga akhirnya beberapa oknum penyidik Polres Maros berangkat ke Malino pada Jumat (10/02/2023) untuk mengambil keterangan sejumlah warga.

"Melalui surat yang dilayangkan kuasa hukum kami ke Kapolda Sulsel maupun Irwasda dan Propam Polda Sulsel, kami keluarga besar almarhum Virendy berharap dan meminta agar kasus kematian anakda ini dapat dituntaskan secara terang benderang demi menegakkan keadilan sehingga kelak dikemudian hari tidak ada lagi korban jiwa dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Unhas. Sebaiknya pula penanganan kasus ini diambil alih pihak Polda Sulsel. Jika kasus ini tidak diusut tuntas dan mencerminkan keadilan, maka kami keluarga akan bersurat juga ke Presiden RI, Kapolri, Komnas HAM dan Ombudsman untuk meminta keadilan hukum," tegas James mengakhiri keterangannya. ( *)

Danrem 174/ATW: Prajurit Harus Fokus Untuk Berdinas Dan Jauhi Pelanggaran

BALIKINI.NET | MERAUKE — Di hari kedua kunjungannya di wilayah Kabupaten Mimika, Komandan Korem 174/ATW Kolonel Inf Agus Widodo., S.I.P., M.Si., melakukan kunjungan kerja di Kompi Senapan A Yonif 757/Ghupta Vira, bertempat di Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Papua, Selasa (14/02/2023).

Dalam kunjungan tersebut, Danrem 174/ATW Kolonel Inf Agus Widodo disambut oleh Dankipan A Yonif 757/GV Lettu Inf Warno beserta prajurit Kompi Senapan A dan diiringi yel-yel dengan penuh semangat oleh seluruh prajurit Ghupta Vira sebelum memasuki ruang transit dan melaksanakan foto bersama prajurit Kompi Senapan A.

Usai melaksanakan transit sejenak, Danrem 174/ATW menerima paparan Dankipan A Yonif 757/GV di ruang transit Kipan A dan dilanjutkan pengarahan kepada prajurit Ghupta Vira yang berada di Kompi Senapan A.

Dalam pengarahannya, Danrem 174/ATW Kolonel Inf Agus Widodo menyampaikan terima kasih kepada Dankipan A dan seluruh prajurit atas kinerja dan prestasinya selama ini. Danrem 174/ATW juga menyampaikan beberapa penekanan kepada anggota yaitu, jadilah prajurit yang takut atas yang diatas yaitu Tuhan, prajurit agar fokus berdinas dan jauhi pelanggaran.

“TNI merupakan miniatur Kebhinekaan dan merupakan pemersatu bangsa, sehingga jaga selalu kekompakan, jadilah senior yang bisa mengasuh adik-adiknya dengan baik serta selalu menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar,” pesannya.

Usai memeberikan pengarahan kepada personel Yonif 757/Ghupta Vira, Danrem 174/ATW yang didampinggi oleh Danki A melaksanakan peninjauan pangkalan di Komplek Asrama Kompi Senapan A.

Tekan Kasus DBD Puskesmas III Denpasar Selatan Rutin Gelar PSN

BALIKINI.NET | DENPASAR — Dalam upaya pencegahan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) semakin meluas, Puskesmas III  Denpasar Selatan  secara rutin  melaksanakan  Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) di wilayahnya. Kali ini PSN dilaksanakan di  Banjar Sakah Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Rabu (15/2) 

Kepala UPTD Puskesmas III Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Selatan drg. Putu Judy Setyawati Sudarmo mengatakan, dalam kegiatan kali ini ditemukan jentik pada pot tanaman air, ban bekas,  dan bak mandi. Untuk tindak lanjut langsung mengedukasi pemilik rumah untuk membersihkan rumah dan halaman secara teratur dan pemberian bubuk abate. " Hal itu harus dilakukan  karena kasus DBD di Kota Denpasar mengalami peningatakan," kata drg. Putu Judy Setyawati Sudarmo

Menurutnya edukasi tersebut langsung diberikan oleh petugas jumantik. Dalam edukasi yang diberikan adalah  cara   mengatasi DBD  dengan 3M (Menguras, Menutup, dan Mendaur ulang) dan pemberantasan sarang nyamuk (PSN). Memasuki pergantian cuaca, maka pihaknya mengimbau masyarakat untuk melakukan pencegahan penyakit DBD dan meningkatkan kebersihan lingkungan masing-masing.

Lebih lanjut dikatakan, pada musim hujan ada beberapa tempat yang jadi sarang nyamuk di antaranya penampungan air hujan dan sumber genangan di sekeliling rumah, seperti ban, kaleng, botol bekas, cekungan batang kayu, tempurung kelapa, ataupun talang yang tersumbat.

 Nyamuk Aedes Agypti dapat menggigit manusia saat beraktivitas di dalam rumah, gedung, sekolah, atau di ruang tertutup lainnya. Nyamuk akan suka di tempat yang lembab, gelap, gantungan pakaian, serta tumpukan barang lainnya.

Meningkatnya populasi nyamuk Aedes Aegypti menurut  drg. Putu Judy Setyawati  upaya paling efektif untuk mencegah DBD dengan melakukan gerakan 3M untuk bak mandi, barang-barang bekas dan lainnya secara serentak. 

Upaya pencegahan lainnya antara lain dengan menanam tanaman pengusir nyamuk, memelihara ikan pemakan jentik, memasang kasa nyamuk, menggunakan kelambu, menggunakan lotion anti nyamuk, menghindari menumpuk barang-barang dan menggantung pakaian karena akan menjadi sarang nyamuk.

Untuk terus menguatkan pencegahan dan pengendalian penyakit DBD pihaknya akan terus menggiatkan penyuluhan  melalui Jumantik di masing masing banjar. (ayu/humas)

Wabup Kasta Minta Program Kerja WHDI Berkolaborasi Dengan Pemkab Klungkung

BALIKINI.NET | KLUNGKUNG — Wakil Bupati Klungkung, I Made Kasta mewakili Bupati Klungkung menghadiri Pelantikan Pengurus Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Kabupaten Klungkung Masa Bakti 2023-2028 dan Peringatan HUT WHDI ke-35 di ruang rapat Praja Mandala Kantor Bupati Klungkung, Rabu (15/2). Turut hadir, Wakil Ketua WHDI Provinsi Bali, Tjok Istri Sri Ramaswati Yudhara serta undangan terkait lainnya.

Pada kesempatan tersebut, Wabup Kasta menyampaikan bahwa jabatan ini adalah jabatan yang sangat-sangat terhormat. Karena memiliki tugas mulia, yaitu untuk meningkatkan martabat Wanita Hindu dengan mengupayakan seluruh Wanita Hindu menjadi Wanita Hindu yang cerdas, mandiri dan berbudi pekerti yang luhur. Maka dari itu, Wabup Kasta meminta agar pengurus WHDI yang baru dilantik bisa berkolaborasi dengan Pemkab Klungkung didalam menjalankan program-program kerja. "Program kerja WHDI harus berkolaborasi dengan Pemkab Klungkung demi mewujudkan Klungkung yang Unggul dan Sejahtera," harap Wabup Kasta.

Wakil Ketua WHDI Provinsi Bali, Tjok Istri Sri Ramaswati Yudhara meminta agar WHDI Kabupaten Klungkung bisa melaksanakan tugas sesuai dengan program visi dan misi yang telah ditentukan. Sebagai ketua agar bisa nantinya merangkul semua pengurus untuk menyusun program-program kerja, bikin program kerja yang sederhana tetapi memberikan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat. "Organisasi WHDI adalah sifatnya  terbuka maka harus siap menerima saran dan kritik demi kemajuan khususnya WHDI Klungkung dalam merealisasikan Visi & Misi WHDI dengan berpegang pada 6 KD yang meliputi Kemauan, kerjasama, kerja keras, kreatifitas, keiklasan, kejujuran dan disiplin," harapnya.

Sebagai Ketua WHDI Kabupaten Klungkung, Ny. Sri Kasta mengajak seluruh jajarannya untuk bersama-sama menjalankan kewajiban kepada Agama dan Negara. "Saya minta rekan-rekan pengurus WHDI Kabupaten Klungkung yang baru untuk bersama-sama menjalankan kewajiban kepada Agama dan Negara dengan ikhlas, dimulai dari keluarga dan lingkungan masing-masing tanpa meninggalkan tanggungjawab sebagai ibu rumah tangga," ucapnya.

Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa Hadiri Pembukaan Pameran IKM Bali Bangkit 2023 Tahap I

BALIKINI.NET | DENPASAR — Pameran Industri Kecil Menengah (IKM) Bali Bangkit Tahun 2023 Tahap I, secara resmi dibuka Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali, Ny. Putri Suastini Koster pada Rabu (15/2). 

Bertajuk "Bangga Pakai Buatan Krama Bali, turut hadir pada kesempatan itu, Wakil Ketua Dekranasda Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa. 

Ny. Ayu Kristi mengemukakan Pameran IKM Bali Bangkit Tahun 2023 kali ini akan membawa warna tersendiri bagi masyarakat, terlebih paska  pandemi Covid 19. 

"Pameran IKM Bali Bangkit kali ini, akan menjadi momentum kebangkitan juga bagi sektor IKM yang menunjang perekenomian masyarakat Bali. Para pengrajin lokal Bali tentunya akan banyak mendapat ruang dan kesempatan untuk memasarkan produk unggulan khas Bali, baik tenun, endek dan songket," urainya. 

Didukung oleh BPD Bali dan juga Balimall.id, pameran IKM Bali Bangkit 2023 Tahap I ini, sebut Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Ny. Putri Koster, akan diselenggarakan dari tanggal 15 Februari sampai dengan 7 Maret 2023 mendatang. 

"Kami dari Dekranasda Provinsi Bali berinisiatif untuk merangkul para pelaku IKM lokal Bali dengan produk terbaiknya untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini. Saya juga 

mengapresiasi dukungan dari pemerintah, jajaran ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan kabupaten/kota se-Bali terhadap keberadaan IKM di Bali. Hal ini akan memotivasi IKM, untuk terus berkarya dan berkreasi," katanya

Ny Putri Koster menekankan, Dekranasda Provinsi Bali kerap memberikan dukungan terhadap upaya  melestarikan warisan budaya leluhur. Dalam memasarkan dan menjual  produk asli Bali, para penjual dituntut untuk jujur terhadap konsumen. 

"Hal ini harus dilakukan demi membangkitkan pengrajin lokal Bali dengan produk unggulannya. Untuk itu, saya mengajak mari kita bangga dan menggunakan produk tenun, lokal dan juga songket  yang dilahirkan dari pengrajin kita di Bali ini," katanya. 

Seperti pameran IKM Bali Bangkit tahun tahun sebelumnya, Ny. Putri Koster, menambahkan pameran tahun ini juga akan diisi dengan peragaan busana, agar kain endek tradisional Bali tidak tergerus dan tetap diminati masyarakat lokal.

Diadakan di area Taman Werdhi Budaya, Art Centre, pada acara pembukaan itu sendiri, sejumlah model dan juga jajaran Dekranasda, TP PKK serta jajaran OPD Kabupaten Jembrana, mendapat kesempatan membawakan busana tenun, endek dan juga songket, karya desainer berbakat Bali.

Walikota Jaya Negara Hadiri Coffee Morning Dengan KPU Dan Bawaslu

BALIKINI.NET | DENPASAR — Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menghadiri Coffe Morning Menyongsong Pemilu 2024 di Dharma Negara Alaya, Denpasar, Rabu (15/2). Kegiatan yang bertujuan untuk memantapkan sinergitas guna mensukseskan pelaksanaan Pemilu 2024 ini turut menghadirkan seluruh stakeholder. Mulai dari Ketua KPU Kota Denpasar, I Wayan Arsa Jaya, Ketua Bawaslu Kota Denpasar, I Putu Arnata, Kaban Kesbangpol Kota Denpasar, AA Ngurah Gede Dharma Putra Atmadja, Pimpinan OPD terkait di lingkungan Pemkot Denpasar, serta Camat se-Kota Denpasar. 

 Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara mengatakan, Pemilihan Umum (Pemilu)  2024 akan dilaksanakan secara serentak pada 14 Februari 2024 untuk memilih Anggota DPR, DPRD dan Presiden. Selanjutnya Pemilhan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur, Bupati dan Walikota akan dilkasanakan pada 27 November 2024. 

Pihaknya menekankan, Pemkot Denpasar bersama seluruh OPD serta Camat siap berinergi untuk mensukseskan Pemilu 2024. Sehingga, dengan dimulainya beberapa tahapan Pemilu saat ini, kordinasi harus terus dioptimalkan, sehingga mampu mendukung kelancaran Pemilu 2024. 

Jaya Negara juga mengajak masyarakat Kota Denpasar untuk berperan aktif mensosialisasikan tahapan pemilu serta ikut mendukung dan mensukseskan pelaksanaan Pemilu 2024 dari tahap awal hingga akhir. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang informasi awal rangkaian Pemilu 2024. 

"Hari ini kita telah berada pada tahapan Coklit, dengan kordinasi dan sinergitas lintas sektor ini mari kita sukseskan bersama, dan kepada warga Kota Denpasar mari bersama  mensukseskan rangkaian Pemilu 2024, sehingga dapat berjalan dengan aman, lancar dan damai," ujarnya

Ketua KPU Kota Denpasar, I Wayan Arsa Jaya mengucapkan terimakasih atas dukungan Pemkot Denpasar dalam mensukseskan tahapan pelaksanaan Pemilu 2024. Hal ini utamanya dalam menyediakan sarana dan prasarana. Mulai dari Gudang serta Sekretariat PPK dan PPS. 

“Harapan kami tentu sinergitas ini terus terjaga untuk bersama-sama mensukseskan pelaksanaan Pemilu 2024,” ujar Arsa Jaya

Hal senada disampaikan Ketua Bawaslu Kota Denpasar, I Putu Arnata, pihaknya juga mengucapkan terimakasih atas dukungan Pemkot Denpasar dalam menyediakan kantor dan sarana prasarana dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Bawaslu. Pihaknya juga mengingatkan pentingnya peran masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan Pemilu. 

“Tentu kami mengajak partisipasi masyarakat untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan Pemilu 2024 ini, sehingga mampu mewujudkan Pemilu yang berkualitas,” jelasnya.

Pasien Demam Berdarah di Karangasem Meningkat, Didominasi Oleh Anak-anak

BALIKINI.NET | KARANGASEM — Pasien DBD (Demam Berdarah Dengue) di Kabupaten Karangasem alami lonjakan yang cukup signifikan. Dalam 1,5 bulan saja terdapat puluhan pasien yang di rawat di Rumah Sakit akibat terinfeksi Virus Demam Berdarah. Berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem terdapat 84 orang yang terjangkit virus DB.

Salah satu rumah sakit yang merawat pasien yakni RSUD Kabupaten Karangasem. Disampaikan Kabid Pelayanan, I Komang Wirya, MM pada Rabu (15/2/2023) jika dari bulan lalu pasien DB yang telah dirawat berjumlah 42 Pasien yang didominasi oleh anak-anak. Terdapat 19 pasien anak dan 15 pasien dewasa yang sempat dirawat di RSUD Karangasem. "Pasien yang kita rawat di RSUD Karangasem ini cukup fluktuatif, dimana tahun kemarin sempat naik, tapi turun lagi. Perbulan kadang-kadang tidak serta merta naik terus, kadang naik kadang turun, sesuai dengan situasi hujan," katanya. 

Menurutnya, banyaknya pasien DB tersebut akibat dipicu oleh cuaca. Dimana biasanya kasus pasien dengan Demam berdarah muncul kala musim hujan, dan ini sudah terjadi sejak bertahun-tahun. 

Dijelaskan pula, jika infeksi pada masyarakat yang kena sakit DB akan naik setelah beberapa hari usai turun hujan, apalagi jika hujannya cepat reda dan meninggalkan genangan air.  "Ya, karena jentik - jentik nyamuk dengan cepat bisa berkembang di air bersih, bekas air hujan yang ada telur nya itu. Sedangkan kalau hujan terus-menerus itu malah akan membuat telur nyamuk hanyut," katanya.

Sementara, pasien DB rata-rata akan meningkat di bulan Januari - Februari dimana merupakan puncak musim hujan, dan akan kembali mereda di bulan berikutnya. Untuk itu pihaknya mengimbau pada Perbekel di Desa-desa agar melakukan gotong royong demi mencegah cegah penyakit DB. (Ami)

Masuk Nominasi Paritrana Award, Bupati Tamba Target Tambah Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

BALIKINI.NET | JEMBRANA —  Bupati Jembrana, I Nengah Tamba mengikuti wawancara Paritrana Award tahun 2022 tingkat Provinsi Bali melalui media daring di Rumah Jabatan Bupati Jembrana, Selasa (14/2). 

Tim penilai Paritrana Award merupakan apresiasi pemerintah pusat atas partisipasi berbagai pihak dalam mensukseskan kepsertaan BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan Tim penilai Penilai beradal dari 

beragam stakeholder, mulai dari Pemerintah Provinsi Bali, serikat pekerja/buruh, asosiasi pengusaha, dan lainnya.

Wawancara yang dilakukan tim penilai mengenai peran dan dukungan Pemkab Jembrana dalam melakukan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja yang terdiri dari aparatur non ASN, guru honorer, perangkat kecamatan dan desa serta pekerja rentan dan termasuk para penyelenggara Pemilu.

Bupati Tamba menyampaikan, komitmen Kabupaten Jembrana dalam memaksimalkan  peran BPJS ketenagakerjaan terhadap tenaga kerja secara mandiri. Dari data BPS saat ini tercatat jumlah angkatan kerja sebanyak 179.000 orang. Dari data itu yang audah bekerja sebanyak  172.000 orang.  

Sedangkan kepesertaaan jaminan sosial ketenegakerjaan sampai 31 desember 2022 tercatat 30 .938 baik pekerja formal maupun informal. 

“Dalam hal membentengi kegiatan ini kami sudah melakukan regulasi dan kami buat satu intruksi Bupati Jembrana nomor 3 tahun 2022 tentang otonomisasi pelaksanaan program jamsostek di kabupaten Jembrana. Regulasi ini kami perbaharui di tahun 2023 ini dengan tembusan Bupati Jembrana nomor 594 DPMD tahun 2022 tentang penetapan desa seluruh Jembrana penerima bantuan keuangan khusus tahun 2023,” ucapnya. 

Hal yang menggembirakan pihaknya mencatat ada pertumbuhan yang signifikan dalam kepersertaan.

Untuk pekerja formal tercatat tumbuh 12,40 persen antara tahun 2021 hingga 2022 , dari 16.532 menjadi 18.583 pada desember 2022.

Sementara untuk pekerja informal ,kepesertaan tumbuh signifikant sebanyak 108,95 persen dari sejumlah 5913 pada tahun 2021 menjadi 12.355 pada tahun 2022. Sehingga total pertumbuhan kepesertaan dari tahun 2021 menuju tahun 2022 sebesar 37,84 persen.

Karena itu ditahun 2023 ini dijelaskan  Bupati Tamba , Pemerintah Kabupaten Jembrana juga melakukan inovasi- inovasi perlindungan seperti perlindungan pekerja rentan untuk mendukung satu desa 100 pekerja rentan mulalui dukungan APBN dan APBD.

“Kemudian hari ini baru  10 dan anggaran tahun ini sudah dinaikkan menjadi 90 lagi  sehingga akhirnya tercatat  100 kepesertaan di setiap desa. Dalam proses baru bisa menganggarkan 10 orang pekerja rentan di desa/kelurahan di tahun 2023 melalui APBD. 

Pada APBD perubahan ditahun  2023 ini kita targetkan  ada penambahan lagi 90 tenaga kerja rentan per Desa  sehingga akhirnya di setiap desa ada 100 tenaga kerja rentan per desa," rinci Bupati Tamba.

Beberapa kegiatan yang sudah digelar itu lanjutnya  , guna  mendukung  program yang  diselenggarakan dalam rangka memberikan manfaat atau perlindungan sosial kepada tenaga kerja formal maupun informal. 

Cegah PMK Menjangkit, Puluhan Ekor Sapi Di Kesiman, Diuji Sampel Darahnya

BALIKINI.NET | DENPASAR — Balai Besar Veteriner Denpasar, di bawah naungan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian RI pada Selasa (14/2), melakukan pengambilan sampel darah dan sampel serum terhadap   30 ekor sapi milik Kelompok Simantri, Kelurahan Kesiman. Hal ini dilaksanakan guna menguji apakah ada hewan ternak yang terjangkit penyakit jenis Jembrana dan Brucellosis, sehingga dapat ditentukan langkah pencegahannya. 

Sebagaimana diketahui, kedua jenis penyakit itu rentan menyerang hewan ternak sapi. Dilansir dari berbagai sumber, Jembrana adalah penyakit yang bersumber dari virus bersifat akut dan hanya menyerang sapi Bali. 

Sedangkan Brucellosis, merupakan salah satu penyakit yang memiliki tingkat penularan tinggi.

Kedua penyakit ini sangat merugikan secara ekonomis karena dapat mengakibatkan kematian hewan ternak.

Ketika dikonfirmasi, Lurah Kesiman, I Nyoman Nuada menyampaikan, pengambilan sampel pada sapi di wilayahnya  juga ditujukan sebagai bahan uji laboratorium guna mengetahui titer antibodi yang ada di tubuh ternak pasca vaksinasi. 

"Sejauh ini, di wilayah kami belum terdeteksi adanya hewan ternak yang terjangkit PMK. Kami di Kelurahan Kesiman akan melakukan beberapa upaya dalam pencegahan PMK ini, seperti meminimalisir  pergerakan hewan ternak, manusia serta alat yang dipakai dalam kandang," urainya. 

Selain itu, pihaknya juga akan mengusahakan program pembersihan kandang dengan cairan desinfektan pada kandang kandang milik Kelompok Peternak maupun milik warga lainnya. 

"Kami menghimbau kepada warga, agar menggiatkan spraying dengan rutin. Segera laporkan jika ada hewan ternak yang terindikasi gejala gejala PMK pada pihak terkait," tutupnya.