Operasi Pasar Murah, Tekan Inflasi Jelang Hari Raya Nyepi

 

BALIKINI.NET | KLUNGKUNG — Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta didampingi Kepala Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung, I Wayan Ardiasa menghadiri Operasi Pasar Murah Pengendalian Inflasi Kabupaten Klungkung di Balai Desa Selat, Klungkung, Rabu (8/3).

Bupati Suwirta berharap pelaksanaan Operasi Pasar Murah dalam upaya menekan Inflasi terhadap beberapa komoditas seperti beras, minyak, dan gula menjelang hari raya Nyepi. "Dengan adanya pasar murah ini masyarakat menikmati harga yang wajar. Kita akan terus bergerak ke banjar-banjar untuk menekan inflasi menjelang hari raya nyepi," ujar Bupati Suwirta

Pihaknya juga berharap kedepannya pasar murah ini harus menjual bawang dan cabai. Karena harga beras, minyak, dan gula bisa di kontrol, melainkan bawang dan cabai yang tidak bisa di kontrol. Meski demikian pemerintah tetap berusaha bisa mengendalikan harga tersebut.

Sementara Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung, I Wayan Ardiasa, mengatakan Kegiatan Operasi Pasar merupakan kerjasama antara Pemkab Klungkung melalui Dinas Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung dengan PT. Mitra Gema Santi dan Bulog. Pasah murah hari ini disiapkan 2 ton Beras harga Rp.9000/kg, Minyak dengan harga Rp 14.000/ Kg, dan Gula dengan harga Rp. 14.000/Kg. 

Pertama di Bali, Jembrana Beri Jaminan Sosial Bagi Para Pekerja Rentan

BALIKINI.NET | JEMBRANA —  Perhatian akan  perlindungan  masyarakat khususnya bagi para pekerja  di Jembrana terus ditingkatkan. Teranyar, Jembrana menjadi kabupaten pertama di Bali yang memberikan jaminan sosial bagi pekerja rentan. Komitmen itu diwujudkan melalui  penandatanganan perjanjian kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemerintah Desa, Rabu (8/3) di Ruang Rapat, Gedung Sentra Tenun Jembrana. 

Penandatanganan kerjasama antara Kepala Desa dengan Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Bali itu disaksikan langsung oleh Bupati Jembrana I Nengah Tamba bersama Deputi Direktur BPJS ketenagakerjaan Wilayah  Nusa Tenggara dan Papua. 

Adapun jumlah pekerja rentan yang di cover setiap desanya berjumlah  10 orang pekerja rentan di 41 desa dengan keseluruhan total 410 orang pekerja rentan.  Kategori Pekerja rentan meliputi Nelayan, Petani, Tukang Ojek, Buruh Harian, Tukang Kayu Mandiri, Tukang Batu Mandiri, Pedagang kaki lima dan Pekerja lainnya yang tidak penerima upah dari Perusahaan/Tempatnya bekerja. 

Perjanjian Kerja Sama ini, kata Bupati Tamba sesuai apa yang menjadi  visi misi Bupati dan Wakil Bupati untuk mengintervensi tenaga kerja yang rentan mendapatkan perlindungan

“Kita sediakan satu desa 10 tenaga kerja dengan angsuran Rp 16.800/orang tiap bulan selama satu tahun.  Ini akan kita tingkatkan lagi bila mana kondisi keuangan kita akan lebih bagus. Setidaknya kita sudah berbuat  satu satu wilayah sebagai contoh di provinsi Bali Jembrana satu satunyasatunya, ” ungkap Bupati Tamba. 

Sementara, Kepala BP Jamsostek Cabang Bali Denpasar, Opik Taufik membenarkan bahwa kabupaten Jembrana merupakan satu-satunya kabupaten yang pertama kali Bali dalam memberikan perlindungan kepada tenaga kerja rentan. 

“Ini dicanangkan pertama kali di kabupaten yang dibiayai oleh pemerintah Daerah, Jembrana yang pertama.  Dengan harapan perlindungan ini program nya adalah satu desa 100 pekerja rentan, kami sangat memahami bahwa pemerintah daerah sudah sangat berusaha sekuat tenaga bahwa harus ada masyarakat desa harus ada yang memberikan perlindungan. Maka dengan program Bupati yang sangat luar biasa ini  mudah-mudahan kedepannya terus bertambah.  Desa harus makin banyak melindungi masyarakatnya, ”terangnya.

Selain itu, pihaknya mengungkapkan bahwa program ini menjadi pilot project untuk kabupaten lainnya. 

“Ini akan menjadi percontohan untuk kabupaten-kabupaten lainnya, dan ini juga sudah menjadi program nasional.  untuk di bali  ini termasuk pemerintah daerah melalui anggaran APBD yang memberikan penganggaran untuk masyarakat desanya,” tegasnya. 

Hal senada di sampaikan Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah  Nusa Tenggara Papua, Toto Suharto, bahwa Kebupaten Jembrana satu-satunya  kabupaten di Bali yang pertama kali dalam menjalankan program perlindungan kepada masyarakatnya.   

“Ini merupakan program yang sangat mulia karena memiliki resiko kerja yang sama, pemerintah harus hadir memberikan perlindungan. Kami sangat mengapresiasi apa yang sudah di fokuskan dan di bijaksanai oleh Bapak Bupati Jembrana dengan memberikan perlindungan kepada pekerja rentan di seluruh desa yang ada di kabupaten Jembrana.  Semoga perlindungan ini dapat diteruskan dan di tingkatkan, ” tandasnya.

Pemkot Denpasar Dukung Implementasi Stranas Pencegahan Korupsi

BALIKINI.NET | DENPASAR — Pemkot Denpasar siap mendukung implementasi Strategi Nasional (Satranas) Pencegahan Korupsi Tahun 2024. Hal ini sebagai bentuk komitmen aksi Pemkot Denpasar dalam mendukung pencegahan korupsi. Demikian diungkapkan Sekda Kota Denpasar, IB Alit Wiradana usai mengikuti Peluncuran Satranas Pencegahan Korupsi dan Penandatanganan Komitmen Aksi Pencegahan Korupsi secara daring dari Kantor Walikota Denpasar, Rabu (8/3). Turut mendampingi Asisten Administrasi Umum Setda Kota Denpasar, Dewa Nyoman Semadi, Kepala Inspektorat Kota Denpasar, Putu Naning Djayaningsih, dan Kadis PUPR Kota Denpasar, AA Ngurah Bagus Airawata. 

Lebih lanjut dijelaskan, Pemkot Denpasar secara berjelanjutan terus mendukung upaya pencegahan korupsi. Hal ini dilaksanakan dengan mengimplementasikan beragam inovasi dan program kerja. Beberapa diantaranya yakni Pengadaan Barang dan Jasa menggunakan e-katalog, meningkatkan Monitoring Center for Prevention (MCP), transparansi lewat LHKPN, serta digitalisasi pajak daerah dan pelayanan publik. 

Dikatakan Alit Wiradana, MCP memiliki 8 cakupan intervensi, yaitu perizinan, pengadaan barang dan jasa, perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), manajemen aset daerah, optimalisasi pajak daerah, dan tata kelola keuangan desa. Sehingga secara berkelanjutan diharapkan mampu mencegah terjadinya korupsi. 

“Tentunya kami Pemkot Denpasar sangat mendukung implementasi Stranas Pencegahan Korupsi Tahun 2023/2024 untuk mendukung pencegahan korupsi di Indonesia, khususnya Kota Denpasar,” ujarnya 

Sementara, Ketua KPK RI, Firli Bahuri dalam sambutanya mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menggandeng sebanyak empat Kementerian dan lembaga nonstruktural dalam penandatanganan komitmen aksi pencegahan korupsi. Hal itu merupakan tindak lanjut Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023/2024 yang digelar pada Desember 2022 lalu.

Adapun lembaga dan kementerian yang digandeng ialah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bapennas, Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Selain itu, kegiatan ini juga mengundang 34 pemerintah provinsi dan 68 pemerintah kabupaten/kota yang merupakan pelaksana aksi Penyelesaian Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang Melalui Pendekatan Kebijakan Satu Peta.

Dikatakannya, Kerja sama akan melakukan aksi pencegahan korupsi yang juga tertuang dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang akan bekerja dalam tiga fokus yaitu Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara dan Penegakan Hukum dan Reformasi.

"Sebagaimana perintah Perpres 54/2018 maka setidaknya ada lima kementerian yang diberikan mandat sebagai leading sector untuk mengawaki Stranas PK," ujarnya 

Firli berharap kerja sama ini bukanlah hanya seremonial dan aksi tanda tangan. Namun demikian juga mampu mewujudkan Indonesia yang bebas dari tindak pidana korupsi.

"Tentu kita berharap kegiatan bukan hanya tanda tangan tetapi setelah tanda tangan itu merupakan komitmen bersama untuk mewujudkan pencegahan korupsi, untuk mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi," pungkasnya.

Belajar Upaya Percepatan Penanganan Stunting

BALIKINI.NET | DENPASAR —  Pemerintah Kota Denpasar menerima kunjungan kerja Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas), Provinsi Kalimantan Tengah pada Rabu (8/3) pagi. Rombongan Pemkab Gumas yang dipimpin oleh Wakil Bupati Gumas, Ir. Efrensia L.P. Umbing, diterima  langsung Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa. Kedua pihak banyak membahas langkah dalam upaya percepatan penurunan stunting. 

Bertempat di Ruang Wakil Wali Kota Denpasar, dalam pertemuan itu juga tampak hadir Ketua TP PKK Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara dan juga Ketua TP PKK Kabupaten Gumas, Ny. Mimie Mariatie Jaya. S Mono.

Selain itu tampak pula mendampingi, Ketua GOW Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa dan Ketua DWP Kota Denpasar, Ny. Ida Ayu Widnyani Wiradana serta jajaran terkait lainnya. 

Wabup Gumas, Efrensia L.P. Umbing menyampaikan, kunjungan kerja ke Kota Denpasar kali ini dimaksudkan agar pihaknya dapat mempelajari bagaimana langkah Kota Denpasar menekan angka stunting sehingga mampu menembus di bawah 6%. 

"Sebelumnya kami telah mempelajari bahwa Kota Denpasar telah banyak memiliki program program unggulan dalam upaya percepatan penurunan stunting. Hal ini yang ingin kami pelajari, lalu selanjutnya akan kami adaptasikan di wilayah kami," kata Wabup Efrensia. 

Dia menjelaskan, saat ini SSG di Kabupaten Gumas berada di kisaran angka 17,9%. Sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), Efrensia menegaskan saat ini jajarannya berfokus untuk bisa lebih menekan lagi angka tersebut. 

"Maka untuk itu, kami mohon agar jajaran Pemkot Denpasar bisa berbagi kiat kiat sehingga penanganan stunting di wilayah Gumas bisa sesuai dengan target yang diharapkan," katanya. 

Wawali Arya Wibawa menyambut baik kedatangan rombongan Kabupaten Gumas yang membawa serta jajaran OPD, para Camat dan juga anggota TP PKK setempat. Arya Wibawa mengungkapkan, sebagai Ibu Kota dari Provinsi Bali, Kota Denpasar dalam upaya penanganan stunting kerap mengkolaborasikan berbagai elemen untuk melaksanakan program dan ragam kegiatan lainnya. 

"Di Kota Denpasar, gerakan Posyandu di tingkatan banjar di Desa / Kelurahan berperan aktif untuk  menyentuh langsung masyarakat melalui edukasi, sosialisasi dan juga  pemberian PMT bagi balita, ibu hamil dan juga lansia," paparnya. 

Arya Wibawa yang juga Ketua TPPS Kota Denpasar, menambahkan, saat ini pihak Pemkot Denpasar sedang memusatkan perhatian melalui berbagai program intervensi pada masyarakat. 

"Program intervensi masyarakat ini, misalnya intervensi untuk membekali para calon pengantin (catin) dengan pengetahuan seputar kesehatan, baik kesehatan fisik secara umum, kesehatan reproduksi atau kesehatan mental. Ini ditujukan agar para catin siap tidak hanya untuk mengarungi rumah tangga namun juga untuk melahirkan generasi emas," lanjutnya. 

Sementara itu, Ketua TP PKK Kota Denpasar, Ny. Antari Jaya Negara mengemukakan upaya pencegahan stunting merupakan pekerjaan dan tanggung jawab semua kalangan tak terkecuali TP PKK. Untuk itu, pihaknya banyak menelurkan kegiatan, salah satunya penambahan gizi melalui program pemanfaatan pangan lokal.

"Pemanfaatan pangan lokal ini seperti Kelor yang diolah menjadi aneka makanan yang bergizi dan juga menarik minat anak. Hal ini yang selalu kami tekankan dan ajarkan pada orang tua. Sehingga, asupan anak anak kita ini dapat terpenuhi," pungkasnya.

Desa Dangin Puri Kangin Olah Sampah Jadi Tas Belanja

BALIKINI.NET | DENPASAR — Terkait upaya Pemkot Denpasar dalam penanggulangan sampah khususnya non organik, Desa Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, gelar giat pelatihan daur ulang sampah plastik menjadi tas belanja di Wantilan Pura Swagina Pura Taman Sari, pada Rabu (8/3).

Seperti diketahui, giat ini diikuti oleh 21 orang terdiri dari unsur PKK Desa Dangun Puri Kangin dan STT dari perwakilan 7 Banjar di Desa Dangin Puri Kangin yang menghadirkan Satya Bali Kreatif sebagai narasumber.

Perbekel Dangin Puri Kangin, Wayan Sulatra saat dikonfirmasi mengatakan, pelatihan yang digelar selama 3 hari dari tanggal 7 hingga 9 Maret ini, sebagai upaya untuk mengurangi timbunan sampah non organik seperti botol dan kemasan plastik serta koran menjadi produk yang dapat bermanfaat, yakni tas belanja hingga kerajinan tangan.

"Bagi kami permasalahan sampah di Kota Denpasar ini menjadi tanggung jawab bersama, dimulai dari lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Dengan langkah konkrit yang kecil ini serta dilakukan dengan disiplin akan mampu berdampak besar nantinya," ujar Wayan Sulatra.

"Harapan kami giat ini bisa menjadi contoh, serta menginisiasi untuk daur ulang sampah menjadi produk lain yang lebih baik dan bermanfaat," Imbuhnya.

Hadiri Sepak Bola Mini Tegal Badeng Barat Cup II 2023, Bupati Tamba sebut ajang silaturahmi olahraga

BALIKINI.NET | JEMBRANA — Bupati Jembrana I Nengah Tamba menghadiri pertandingan Perempat Final Turnamen Sepak Bola Mini (Mini Soccer) Tegal Badeng Barat Cup II 2023 antar klub se-Kabupaten Jembrana yang bertempat di Lapangan Tegal Badeng Barat, Rabu (8/3).

Turnamen Sepak Bola Mini (Mini Soccer) Tegal Badeng Barat Cup II 2023 yang diselenggarakan oleh Desa Tegal Badeng Barat ini dimulai sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023 dan diikuti oleh 56 klub se-Kabupaten Jembrana.

Dalam sambutannya Bupati I Nengah Tamba mengajak para pemain agar menjunjung sportivitas serta dengan diadakannya Turnamen Sepak Bola Mini itu dapat dijadikan ajang untuk menjalin silaturahmi.

"Junjung tinggi sportivitas permainan, fairplay, saya yakin ini bisa menjadi persahabatan yang baik. Tidak hanya mengharapkan hadiah tetapi bagaimana kita bisa terus menjalin persahabatan dengan kegiatan seperti ini," ungkapnya.

Selain itu, sebagai bentuk apresiasi Bupati Tamba terhadap terlaksananya Turnamen Sepak Bola Mini Tegal Badeng Barat, pihaknya memberikan tambahan hadiah kepada pemenang turnamen dan panitia turnamen berupa uang pembinaan.

"Pak Bupati berikan tambahan hadiah Juara I 2 Juta, Juara II 1 Juta, Juara III 750 ribu, Juara IV 500 ribu dan panitia 1 Juta," ujar Bupati Tamba.

Lanjut, pihaknya berharap even bergengsi ini bisa terus dilaksanakan, karena selain menghibur para pecinta sepakbola bisa dijadikan penjaringan bakat muda di Kabupaten Jembrana.

"Jadikan turnamen ini sebagai bahan evaluasi dari hasil latihan, mengembangkan potensi diri dalam meraih prestasi, juga untuk membentuk potensi atlet-atlet menjadi bibit pemain Sepak Bola yang berkualitas untuk Jembrana kedepannya," harapnya.

Dilain sisi Ketua Panitia Raden Syahril melaporkan, Turnamen Sepak Bola Mini (Mini Soccer) Tegal Badeng Barat Cup II 2023 yang diikuti 56 klub itu memperebutkan hadiah sebesar 25 Juta.

"Total jumlah hadiah yang berupa uang selain Trophy dan Penghargaan itu 25 juta, Juara I 10 Juta, Juara II 7,5 Juta, Juara III 5 Juta dan Juara IV 2,5 Juta" pungkasnya.

Lanjut Raden Syahril menyampaikan pada pertandingan laga perempat final yang sedang berlangsung di Lapangan Tegal Badeng Barat ini mempertemukan Klub Timur Tengah (Loloan Timur) berhadapan dengan Putra Pahlawan (Air Kuning).

Kunjungi Kantor PDAM Panca Mahottama, Bupati Suwirta Genjot Semua Bagian Tingkatkan Pelayanan

BALIKINI.NET | KLUNGKUNG — Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta, mengunjungi Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Panca Mahottama Kabupaten Klungkung, Rabu (8/3).

Bupati Suwirta dalam kesempatan tersebut  memantau kinerja dan menyemangati pegawai PDAM Klungkung di berbagai bagian di kantor PDAM Klungkung untuk memberikan pelayanan air minum yang maksimal kepada masyarakat Klungkung. 

"PDAM harus berani keluar dari zona nyaman untuk menciptakan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Klungkung, " Ujar Bupati Suwirta dihadapan Kepada Dirut PDAM Klungkung Nyoman Renin Suyasa

Pihaknya juga mengharapkan terkait tata kelola PDAM, business plan dan hal lainnya harus ditata ulang, agar dapat memberikan peluang kepada PDAM mengembangkan inovasi yang dimilikinya dalam bekerja.

Petugas Imigrasi Diasah Dalam Keterampilan Menembak

BALIKINI.NET | DENPASAR — Kanwil Kemenkumham Bali melaksanakan latihan menembak dalam meningkatkan kompetensi anggota Satuan Tugas Percepatan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah Darat Tahun 2023 dalam penggunaan senjata api serta menjalin sinergitas antara Kemenkumhan dengan Polri khususnya Brimob Polda Bali, bertempat di Lapangan Tembak Bhayangkara Tohpati Denpasar, Rabu (08/03).

Kepala Kantor Wilayah menyampaikan bahwa latihan menembak ini bertujuan untuk mengasah presisi dan keterampilan dalam rangka penegakan hukum keimigrasian. Selain itu kegiatan ini juga menumbuhkan jiwa sportivitas, rasa persatuan, dan kesatuan antara jajaran Kemenkumham khususnya Imigrasi.

"Latihan menembak ini untuk melatih presisi atau ketepatan dalam bekerja, jangan berharap latihan menembak ini membuat kita mejadi mahir menembak," ujar Anggiat.

Anggiat berharap kepada seluruh peserta agar memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya dengan mematuhi arahan instruktur.

SMSI Bali: Kebijakan Verifikasi Jangan Membunuh Hak Hidup Media Startup

BALIKINI.NET | DENPASAR — Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Bali mengeluarkan sejumlah rekomendasi terkait kebijakan, khususnya untuk media online. 

Ketua SMSI Provinsi Bali Emanuel Dewata Oja atau akrab disapa Edo memaparkan, kebijakan Dewan Pers untuk verifikasi agar jangan sampai justru membunuh hak hidup media startup. 

Dalam hal ini, SMSI mendukung pendataan yang dilakukan Dewan Pers melalui proses verifikasi. Namun, yang terjadi di lapangan saat ini, persyaratan untuk verifikasi justru dinilai memberatkan media-media online yang bergerak dengan kapital cekak.

Menurut Edo, media online juga memiliki peran besar dalam mensosialisasikan program pemerintah. Seperti yang pernah terjadi, ketika pandemi covid-19, muncul media online menjadi platform utama untuk mengajak masyarakat merubah perilaku. Program yang berjalan itu bernama 'Ubah Laku'.

"Kebijakan yang menyangkut persyaratan verifikasi, khususnya media online, seharusnya juga tidak serta merta menyulitkan pemilik maupun pengelola media online," kata Edo di Denpasar, Selasa, 7 Maret 2023.

Edo juga meminta, Dewan Pers konsisten melakukan fungsi sebagai pengawal kode etik dan seluruh ketentuan UU Pers. 

"Tidak perlu mengatur sampai ke urusan rumah tangga media. Misalnya soal bukti transfer gaji, jumlah BPJS, dan lain sebagainya," kata Edo.

Terkait dengan verifikasi yang seperti 'wajib' untuk media, secara tidak langsung diterima oleh Pemerintah di Daerah sebagai salah satu syarat untuk kerjasama. Dalam hal ini, SMSI Provinsi Bali meminta instansi pemerintah atau lembaga lain memberikan syarat kerjasama, cukup berbadan hukum dan konten-konten yang dapat dipertanggungjawabkan.

Terkait dengan hal itu, Edo menambahkan, SMSI Provinsi Bali akan berkirim surat kepada seluruh pemerintah yang ada di Bali untuk menjelaskan terkait verifikasi media. 

"Kami akan berkirim surat kepada pemerintah tentang hal tersebut disertai roadshow audiensi," jelasnya.

Dalam Rakernas SMSI di Hall Dewan Pers, Jakarta, Senin (6/3/2023) Ketua Dewan Pers Dr. Ninik Rahayu memberikan dukungan penuh, agar tujuan bermedia sampai mendorong pers yang lebih baik, menghasilkan keutuhan dalam bernegara, dan memperhatikan kebhinekaan.

Pada kesempatan itu ia menyatakan Dewan Pers hanya melakukan pendataan bukan pendaftaran. 

“Undang-undang memandatkan pendataan, bukan pendaftaran,” tegasnya,

“Bila perusahaan pers melakukan pendataan, maka kami wajib memverifikasi. Kalau tidak terdata tetap dilindungi sepanjang koridornya karya jurnalistik berkualitas,” sambung Ketua Dewan Pers perempuan pertama itu.

Terkait kerja sama dengan pemerintah dan institusi swasta, menurutnya selama bersepakat, tidak bisa dilarang. Kerja sama antar para pihak dilindungi oleh undang-undang.

“Perjanjian kerja sama itu ranahnya perdata. Tidak bisa diatur di luar aturan yang telah ada. Sepanjang mereka bersepakat, silakan. Tapi kalau kami dimintai pendapat, maka kami anjurkan bekerja sama dengan media yang sudah terverifikasi di Dewan Pers,” ujar Ninik yang pernah menjabat Komisioner Komnas Perempuan itu. (*)

Rumah Warga Di Desa Duda Timur Hancur Dihantam Batu Besar Material Longsor

BALIKINI.NET | KARANGASEM — Rumah warga di Banjar Dinas Putung, Desa Duda Timur, Kecamatan Selat, Karangasem hancur akibat dihantam Batu besar yang terbawa longsor yang diakibatkan oleh hujan deras yang mengguyur pada Selasa (7/2/2023) sekitar pukul 20.00 WITA.

Akibatnya, rumah milik I Komang Sudana tersebut terlihat sudah berserakan dan mengalami rusak berat. Batu besar menggelinding dari atas dan menghantam bagian tembok serta atap rumah. Kerusakan sampai mengenai perabotan rumah yang ada didalamnya.

Menurut keterangan Kalaksa BPBD Kabupaten Karangasem, Ida Bagus Ketut Arimbawa mengatakan jika saat peristiwa tersebut terjadi, pemilik rumah berada di dalam rumah. "Pemilik rumah mendengar suara gemuruh, kemudian langsung lari menuju keluar rumah," katanya, Rabu (8/3/2023). Beruntung, nyawa korban selamat, serta tidak ada luka yang diderita oleh korban serta penghuni rumah lainnya. Saat ini korban mengungsi ke rumah saudaranya.

Pihak BPBD Kabupaten Karangasem melaksanakan assessment ke lokasi, Rabu (8/3/2023) sembari menyerahkan bantuan langsung untuk korban. Bantuan diserahkan langsung oleh TRC BPBD Kabupaten Karangasem serta didampingi Babinsa, Babinkamtibmas, Kawil dan Masyarakat Setempat. (Ami)