Ny. Antari Jaya Negara : TP PKK Kota Denpasar Siap Gelorakan Gerakan "Kibas Stunting"

BALIKINI.NET | MEDAN — Bertemakan "Bergerak Bersama Menuju Keluarga Sejahtera dan Tangguh Wujudkan Indonesia Tumbuh”, puncak Peringatan ke 51 Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK tahun 2023 digelar, pada Rabu (17/5) di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

Hadir dalam kesempatan itu, Ketua TP PKK Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara bersama para ketua TP PKK provinsi dan kota/kabupaten seluruh Indonesia.

Diadakan di Hotel Santika Dyandra Medan, puncak peringatan ke 51 HKG PKK ini, juga menjadi penanda diluncurkannya gerakan Keluarga Indonesia Bebas Stunting (Kibas Stunting).

Ketua TP PKK Kota Denpasar, Ny. Antari Jaya Negara yang didampingi Sekretaris TP PKK Kota Denpasar, Ni Nyoman Sri Utari di lokasi  acara mengungkapkan, puncak peringatan HKG tahun ini bisa menjadi momentum yang baik bagi para kader PKK untuk terus dapat bersama bergerak mewujudkan kesejahteraan lewat pemberdayaan keluarga. 

"Melalui puncak HKG ke 51 tahun 2023 ini, kami jajaran TP PKK Kota Denpasar siap  untuk terus berdedikasi bergerak bersama lewat pemberdayaan masyarakat. Kami juga mendukung penuh gerakan Kibas Stunting, sehingga keluarga Indonesia yang sejahtera dan tangguh dapat terwujud," ujar Ny. Antari Jaya Negara. 

Ny. Antari Jaya Negara menambahkan, TP PKK selaku mitra pemerintah memiliki 10 program pokok PKK yang menjadi tuntunan, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sejalan dengan itu, Ny. Antari Jaya Negara  mengharapkan sinergitas dari pihak terkait lainnya agar dapat terus terjalin.

Sebagai informasi, acara hajatan nasional tersebut dibuka secara resmi oleh Ibu Negara RI, Iriana Joko Widodo didampingi Istri Wakil Presiden RI, Wury Ma’ruf Amin serta Ketua Umum TP PKK Pusat Ny. Tri Tito Karnavian. 

Dalam kesempatan itu, Ibu Negara Iriana Joko Widodo mengucapkan selamat atas peringatan ke 51 HKG. Dia mengapresiasi kinerja para kader PKK yang telah bekerja penuh dengan dedikasi yang tinggi. 

"Selamat atas peringatan ke 51 HKG PKK. Dan terima kasih atas segala kinerja para kader TP PKK yang selama ini bekerja dengan ikhlas dan berdedikasi tinggi. Maju dan selalu jaya PKK," kata Ibu Negara Iriana Joko Widodo. 

Pada seremonial HKG ini, turut pula dilakukan penyerahan piagam penghargaan kepada para wanita berjasa di bidangnya. Antara lain, pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, lingkungan hidup, dan pertanian.

Selain itu, diadakan juga penandatanganan MoU antara TP PKK Pusat dengan Badan Pangan Nasional (Rumah Pangan Bebas Stunting) dan PT. Nestle yang dilakukan langsung oleh Ketua Umum TP PKK Pusat Ny. Tri Tito Karnavian dan Kepala Badan Pangan Nasional, serta PT. Nestle.

Walikota Jaya Negara: Desa Wisata Maju, Ekonomi Daerah Bangkit Masyarakat Sejahtera

BALIKINI.NET | DENPASAR — Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Sandiaga Salahuddin Uno menyambangi Desa Wisata Serangan di Kelurahan Serangan, Kota Denpasar pada Selasa (16/5). Kedatangan Menparekraf tersebut merupakan rangkaian visitasi dan penilaian lapangan 75 Besar Anugrah Desa Wisata Indonesia Tahun 2023. Dimana, untuk Bali Desa Wisata Serangan lolos bersama dua desa lainya, yakni Desa Wisata Kenderan, Kabupaten Gianyar dan Desa Wisata Manistutu, Kabupaten Jembrana. 

Tampak hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, Bupati Jembrana, I Nengah Tamba, Forkopimda Kota Denpasar, Pokdarwis serta penggiat desa wisata. Sejak tiba, rombongan Menparekraf Sandiaga Uno langsung disambut Tari Pendet yang dilanjutkan dengan pemaparan Desa Wisata Serangan oleh Ketua Pokdarwis Desa Wisata Serangan. Usai mengikuti pemaparan, rombongan bergerak menuju stand UMKM khas Serangan. Beraneka ragam kuliner dan kerajinan turut tersedia, mulai dari Bulung khas Serangan, Kerajinan Kerang, dan beragam produk lainya. 

Usai meninjau UMKM, Sandiaga Uno tampak bermain Jet Sky sembari melepas Tukik yang dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti peresmian Desa Wisata Serangan sebagai 75 Desa Wisata Terbaik berkelas dunia untuk Indonesia Bangkit. Turut diserahkan pula piagam penghargaan dan bantuan sarana prasarana pendukung Desa Wisata. 

Dijumpai disela kunjungan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, Anugrah Desa Wisata Indonesia (ADWI) merupakan sebuah ajang untuk pembinaan dan memberikan apresiasi bagi pengelola Desa Wisata di Indonesia. Hal ini sesuai dengan RPJMN bahwa kemenparekraf berkewajiban untuk membina Desa Wisata. 

“Kami mengundang semua pihak yang berkepentingan karena Desa Wisata ini sangat menyentuh pembangunan yang berkelanjutan,” jelasnya 

Lebih lanjut dikatakan, kedepan desa wisata yang telah masuk nominasi agar terus dikembangkan dan diberikan sentuhan kegiatan. Sehingga kedepanya mampu secara berkelanjutan meningkatkan perekonomian masyarakat. Hal ini terlebih desa wisata mampu menjadi solusi atau pemenang saat pandemi Covid-19 melanda beberapa waktu lalu. 

“Desa Wisata menjadi pemenang pandemi yang bisa menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan target Tahun 2024 sebanyak 4,4 Juta lapangan pekerjaan,” ujarnya 

Secara kualitas, Sandiaga Uno memberikan apresiasi terhadap Desa Wisata Serangan dan desa wisata lainya di Bali. Dimana, pihaknya menilai pengelolaan desa wisata telah memenuhi standar internasional. 

“Kualitasnya kalau ini menurut saya kelas dunia, saya sudah berkeliling desa wisata tak hanya di Indonesia tapi dibelahan dunia lainya, Desa Wisata Serangan dan desa wisata yang ada di Bali ini pengelolaannya sangat maju dan sangat memberdayakan masyarakat, pemerintah tinggal melaksanakan fasilitasi,” ujar Sandiaga Uno

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara mengatakan, pengembangan desa wisata perlu didukung dengan manajemen atau pengelolaan dengan kelembagaan yang solid, fleksibel dan sederhana serta dinamis. Sehingga pengelolaan desa wisata harus mandiri, melibatkan tokoh desa dan masyarakat setempat serta berbasis pada asas manfaat bukan asas keuntungan (profit oriented).

Dikatakan Jaya Negara, Pemerintah Kota Denpasar Dan Masyarakat Kelurahan Serangan pada khususnya merasa berbahagia atas masuknya desa wisata serangan dalam 75 besar Desa Wisata Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2023 dari total 4.573 desa wisata yang telah terdaftar di platform Jadesta. 

“Ini tentunya membangkitkan semangat bagi kami dalam penyelenggaraan pariwisata berbasis community dan pariwisata berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat, Desa Wisata Maju, Ekonomi Daerah Bangkit, Masyarakat Sejahtera,” ujar Jaya Negara sembari berharap dengan masuknya desa wisata serangan dalam anugerah desa wisata indonesia tentunya sebagai cambuk bagi desa wisata lain untuk mengembangkan pariwisata berkelanjutan dan berkualitas di Kota Denpasar.

Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Wisata Serangan, I Wayan Sutarja Putra menjelaskan, sejak 2015, Desa Wisata Serangan, di Pulau Serangan, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar telah ditetapkan sebagai desa wisata oleh Walikota Denpasar. Penetapan berdasarkan SK Walikota Denpasar Nomor : 188.45/472/HK/2015 tentang Penetapan Desa Wisata.

Seiring itu, desa wisata ini terus mengalami perkembangan dengan menawarkan sejumlah potensi wisata yang dimilikinya. Pada tahun ini, dengan mengusung tagline 'Desa Wisata Serangan-Island of Gold', Desa Wisata Serangan berhasil merangsek 75 besar ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2023 yang bersaing dengan sekitar 4.000-an desa wisata di seluruh Indonesia.

Hal ini kata Sutarja mengingat Desa Wisata Serangan menawarkan beragam keindahan yang ikonik. Hal ini meliputi wisata budaya spiritual, seperti ada sejumlah pura seperti Pura Sakenan, Pura Susunan Wadon, Pura Pura Dalem Cemara, hingga Masjid Assyuhada. Selain itu, ada potensi wisata alam, yakni wisata bahari mencakup wisata memancing, snorkeling, parasailing, hingga surfing. Ada juga wisata pendidikan pelestarian penyu di TCEC (Turtle Conservation and Education Centre). Selain itu sebagai wilayah pesisir, Desa Wisata Serangan juga dikenal dengan kuliner lautnya.

“Tentu dengan segala keindahan dan potensi pengembangan pariwisata di Desa Wisata Serangan, kami berharap Desa Wisata Serangan mampu menjadi yang terbaik, dan menjadi Desa Wisata Unggulan Terbaik Indonesia di Tahun 2023 ini,” ujarnya. (AGs)

Komitmen Bersama di Jembrana Wujudkan Percepatan Penurunan Stunting

BALIKINI.NET | JEMBRANA — Untuk menyelaraskan program kegiatan pemerintah dalam upaya penurunan angka stunting dilaksanakan Rembuk Stunting Tingkat Kabupaten dan Penandatanganan Komitmen Bersama Mendukung Upaya Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Jembrana Tahun 2023. Selasa (16/5) di Aula Ruang Rapat Lantai II Jimbarwana Kantor Bupati Jembrana.

Rembuk stunting dilaksanakan dengan tujuan penyelarasan dan penyusunan program kegiatan percepatan penurunan stunting antar sektor di Kabupaten Jembrana diikuti oleh 130 orang dari Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan Mitra Kerja TPPS Kabupaten Jembrana dengan materi diskusi Analisis Situasi dan Prevalansi Stunting dan Rencana Aksi Daerah dalam Percepatan Penurunan Stunting.

Wakil Bupati Jembrana I Gede Ngurah Patriana Khrisna (Ipat) selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Jembrana dalam sambutannya mengatakam penanganan stunting tidak dapat dilakukan dengan instan namun melalui sebuah proses panjang dengan langkah awal melalui sosialisasi.

"Untuk upaya penurunan stunting langkah awal yang dapat kita ambil adalah dengan melakukan sosialisasi dengan menanamkan konsep keluarga berkualitas, keluarga berkualitas itu adalah keluarga sehat, berpendidikan dan berkecukupan itu yang harus kita wujudkan sehingga dapat menghasilkan generasi yang berkualitas," jelasnya.

Lanjut, Ipat mengatakan Rembuk stunting merupakan satu langkah yang sangat penting dilaksanakan dengan harapan dapat tercipta komitmen bersama seluruh Perangkat Pimpinan Daerah dari Kabupaten hingga tingkat desa/kelurahan untuk intervensi percepatan penurunan stunting.

"Saya minta intervensi tidak hanya dilakukan oleh sektor kesehatan dan Keluarga Berencana saja, namun juga diharapkan peran desa dan kelurahan, semua sektor harus bersatu-padu wujudkan komitmen bersama penurunan stuntung sehingga bisa tercapai target prevalensi stunting Bali yaitu 6,15 % tahun 2024," sambungnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PPPA PPKB Kabupaten Jembrana Ni Kade Ari Sugianti selaku Sekretaris Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Jembrana menjelaskan bahwa Stunting sangat Penting untuk menjadi Perhatian kita semua, karena stunting sangat berpengaruh terhadap Kualitas Generasi Emas Jembrana.

"Kami telah membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) sebanyak 245 Tim, masing-masing Tim terdiri dari 3 Orang yaitu dari Unsur Tenaga Kesehatan, Kader KB dan Kader PKK Desa/Kelurahan semoga dapat mempercepat pencegahan dan menurunkan prevalensi stunting sehingga Masyarakat Jembrana melahirkan Generasi yang berkualitas dan bahagia kedepan," pungkasnya.

Turut hadir, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, dr. Ni Luh Gede Sukardiasih., M.For., MARS, Camat se-Kabupaten Jembrana selaku Ketua TPPS Kecamatan, Para Kepala OPD Terkait, Perbekel/Lurah se-Kabupaten Jembrana dan Forum Anak Daerah Kabupaten Jembrana

Denpasar Raih Penghargaan Digitalisasi Arsip Kepegawaian

BALIKINI.NET | DENPASAR — Pemerintah Kota Denpasar kembali meraih penghargaan di tingkat regional. Kali ini penghargaan diberikan oleh Kantor Regional X Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Denpasar pada Selasa (16/5) di Hotel Arcadia, Surabaya. 

Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan Pemkot Denpasar melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Kota Denpasar dalam melaksanakan capaian Digitalisasi Arsip Kepegawaian dengan presentase capaian 88,04 persen per 31 Maret 2023.

Penghargaan diserahkan secara langsung oleh  Plt. Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) , Bima Harian Wibisana dan diterima oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I.B Alit Wiradana  didampingi Sekretaris BKPSDM Kota Denpasar, Komang Adi Wirawan. 

Hadir juga memberi sambutan yakni Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar, Yudhantoro Bayu Wiratmoko dan Kakanreg II BKN Surabaya, Mohammad Ridwan. 

Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I.B Alit Wiradana mengatakan berbangga atas penghargaan yang didapat Pemkot Denpasar melalui BKPSDM kali ini. “Mengingat di era sekarang, digitalisasi  menjadi hal yang sangat penting, pencapaian kali ini dimana digitalisasi Arsip Kepegawaian Kota Denpasar dengan presentase capaian 88,04 ℅ per 31 Maret 2023 harus dipertahankan kalau perlu ditingkatkan lagi hingga mencapai 100 ℅. 

“Ini menjadi tugas bagi BKPSDM Kota Denpasar yang saya yakin dapat dicapai dengan terus bekerja keras meningkatkan kompetensi dan aadaptif terhadap perkembangan teknologi. 

Tentu digitalisasi ini bertujuan  mempermuda pelayanan administrasi Kepegawaian dan proses administrasi lainnya secara keseluruhan, “ ujar Sekda Alit Wiradana. 

Sementara Plt. Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) , Bima Haria Wibisana  mengatakan Kantor Regional X BKN Denpasar telah melakukan upaya percepatan digitalisasi Arsip Kepegawaian melalui pemanfaatan aplikasi Document Management System (DMS) BKN. 

"Diberikannya penghargaan ini kepada Pemkot Denpasar karena Pemkot Denpasar masuk ke dalam daftar instansi di wilayah kerja kantor Regional BKN X Denpasar dengan presentase tertinggi penyampaian Arsip Kepegawaian Digital per 31 Maret 2023 dengan presentase capaian 88,04 persen

Ini adalah bentuk apresiasi atas dukungan instansi di wilayah kerja untuk mewujudkannya melalui penyampaian Arsip Digital,” katanya. 

Pemberian penghargaan ini merupakan rangkaian acara dalam Rapat Koordinasi selama dua hari 16-17 Mei 2023 mengenai Permasalahan Kepegawaian dengan tema "Bergerak Serentak Wujudkan Layanan Prima Bidang Kepegawaian" dimana peserta juga mengenakan kostum perjuangan bertemakan Peristiwa 10 Nopember 1945 Pertempuran Bersejarah Surabaya. 

Kegiatan ini sendiri bertujuan untuk meningkatkan sinergi, kolaborasi, dan tindak lanjut permasalahan Kepegawaian. Acara ini juga diisi dengan Launching Aplikasi Management System dan Peluncuran Logo Avatar untuk mempermudah interaksi instansi melalui platform digital , pembacaan ikrar, Seminar dan Pemaparan materi. (Esa/humasdps)

Telan Anggaran 4,6 Milyar, Jembatan Yehembang - Kedisan Mulai Dibangun

BALIKINI.NET | JEMBRANA — Warga desa Yehembang  dan sekitarnya kini bisa bernafas lega, pasalnya jembatan yang rusak akibat diterjang banjir bandang pada september tahun lalu , saat ini mulai tahap pembangunan  kembali. Sebelumnya , warga setempat terhalang aksesnya harus memutar kejalan alternatif dengan jarak cukup jauh . Kondisi itu menyulitkan warga mengharuskan mereka  menempuh waktu lebih lama.

Anggaran pembangunan jembatan menggunakan dana BKK Provinsi Bali tahun 2023 senilai  Rp. 4,6 milyar lebih .Jembatan akan  dibangun dengan kontruksi lebih tinggi dari sebelumnya guna mengantisipasi debit dari sungai yang dikhawatirkan  sewaktu-waktu tinggi kembali.

"Dengan panjang 36 meter dan lebar 5 meter, jembatan yehembang-kedisan dibangun lebih tinggi dari sebelumnya, saat musim hujan debit air sungai lebih tinggi dari jembatannya, untuk itu kita tinggikan kurang lebih sekitar 3 meter," ucap Kadis PUPR Jembrana I Wayan Sudiarta saat mendampingi Bupati Jembrana I Nengah Tamba  dalam sosialisasi pembangunan jembatan, Selasa (16/5).

Perbaikan infrastruktur jalan terus diupayakan

Dilain sisi , terkait  infrastruktur jalan,  Pemkab Jembrana terus mengupayakan khususnya  jalan kabupaten dan desa  yang menjadi tanggung jawabnya wilayahnya agar  dalam kondisi baik.

Dikatakan  Sudiarta, sejumlah ruas jalan saat ini dalam kondisi baik, rusak berat dan rusak ringan . Dengan total panjang jalan kabupaten mencapai 1075 km  , jumlah jalan rusak ringan mencapai 141,4 km sedangkan rusak berat sepanjang 102 ,8 km .

Kendati demikian kinerja jalan kabupaten  di Kabupaten Jembrana menurut standar pemerintah pusat  masih tergolong baik sebesar 79 persen. Angka ini masih lebih tinggi dari yang disyaratkan standar nasional sebesar 75 persen. Dengan panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2022  mencapai 707,97 km.

Disadarinya besaran  anggaran saat ini menjadi persoalan utama, namun perbaikan jalan rusak akan tetap dilakukan.

Khusus tahun ini, pihaknya hanya memiliki angggaran  untuk infrastruktur jalan dan jembatan sebesar 15,2 milyar.

Sedangkan , untuk perbaikan  jalan  rusak berat tadi ,  diestimasikan membutuhkan anggaran total sebesar Rp 300 milyar. Sehingga anggaran yang ada saat ini masih  jauh dari kata ideal.

Ketebatasan anggaran itu lanjut Sudiarta karena ada penurunan DAK  Pusat sehubungan berbagai kebijakan strategis pemerintah pusat. Selain itu untuk  keperluan recofusing anggaran dialihkan  untuk penanganan pandemi covid -19, serta beban belanja daerah untuk kebutuhan penganggaran  pemilu sehingga anggaran dimiliki pemerintah daerah menjadi  terbatas.

Untuk itu kata Sudiarta, Bupati Jembrana sendiri sudah mencarikan beberapa solusi. Diantaranya melalui permohonan BKK provinsi serta anggaran pusat . Disamping itu dibutuhkan kesadaran warga Bersama sama menjaga umur jalan , terutama dari genangan aliran air selokan sehingga lebih awet .

" Kita telah mengajukan BKK  sebesar Rp 20 milyar, selain itu juga mengajukan ke kementrian PUPR senilai Rp. 79 milyar untuk jalan kabupaten. Sedangkan jalan desa nantinya akan kita lakukan pendataan dengan menggunakan dana APBD, karena kewenangan jalan kabupaten dan desa ada di pemerintah daerah," jelasnya.

Sementara itu, Bupati Tamba menuturkan pemerintah daerah terus berupaya membenahi infrastruktur-infrastruktur yang ada di Kabupaten Jembrana, apalagi hal itu merupakan kepentingan publik.

Termasuk jembatan Yehembang-kedisan ini, yang merupakan akses penghubungan beberapa desa dan banjar didalamnya. "Hari ini, sudah mulai dibangun, astungkara bisa selesai dibangun tepat waktu dan nantinya bisa digunakan kembali oleh masyarakat untuk mobilitas perekonomian," ungkapnya dihadapan Prekebel, Bendesa dan warga sekitar.

Ia turut mengungkapkan untuk jembatan Nusamara yang juga rusak akibat diterjang banjir bandang, semoga bisa dieksekusi tahun depan ditahun 2024.

Saat ini, selain jembatan juga terdapat infrastruktur jalan yang rusak, nah ini tentu juga menjadi prioritas yang harus dibenahi. Melihat keterbatasan anggaran pemerintah daerah, Pihaknya telah mengajukan permohonan DAK (Dana Alokasi Khusus) kepada Kementrian PUPR RI.

"Astungkara apa yang kita ajukan membuahkan hasil, sehingga secara bertahap infrastruktur Jembrana bisa segera dibehani," pungkasnya. 

Damkar Karangasem Kena Prank Laporan Palsu Peristiwa Kebakaran

BALIKINI.NET | KARANGASEM — Petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Karangasem terima laporan palsu alias kena prank, Selasa (16/5/2023). Diceritakan Kadis Damkartan Karangasem, I Made Agus Budiasa jika pihaknya mendapat laporan terjadi peristiwa kebakaran di sebelah Kantor Desa Bungaya Kangin, Bebandem, Karangasem.

Dengan sigap, pihaknya menyiagakan pasukan dan langsung menuju ke lokasi yang di maksud dan sampai dengan cepat yakni kurang lebih 2 menit saja. Namun, apa daya, sesampainya di tujuan, ternyata personil damkar tidak menemukan adanya peristiwa kebakaran. Alhasil, para personil dibubarkan kembali ke pos.

"Karena posisinya dekat kami respon cepat dengan langsung mengerahkan personil dan armada, tapi saat tiba dilokasi ternyata tidak ada kebakaran, pasukan langsung balik kanan,"terangnya. 

Ia tidak tau apa motif dari laporan palsu tersebut.

"Yang penting, kita sudah berusaha semaksimal mungkin merespon dengan cepat laporan yang masuk, mengingat ketika peristiwa kebakaran terjadi petugas damkar berpacu dengan waktu menuju lokasi untuk melaksanakan penanganan. Jadi sabar saja, angap kami sedang di tes kesiap-siagaan," katanya. Atas peristiwa ini, pihaknya mengaku akan menjadikan hal ini sebagai bahan evaluasi. (Ami)

Evaluasi Pelayanan Publik Setda Kota Denpasar, SKM Mencapai 87,32 Katagori Baik

BALIKINI.NET | DENPASAR — Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di lingkup instansi pemerintah, bahwasannya perlu dilaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) di lingkungan Setda Kota Denpasar Tahun 2023. Hal ini untuk mengevaluasi Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Lingkungan Setda Kota Denpasar. 

Demikian disampaikan Asisten Administrasi Umum, I Dewa Nyoman Semadi mewakili Sekda Kota Denpasar IB Alit Wiradana saat membuka FKP dilingkungan Setda Kota Denpasar, Selasa (16/5). FKP yang dilaksanakan secara daring diikuti seluruh perangkat daerah lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dan masyarakat umum.

Lebih lanjut Dewa Semadi menambahkan Setda Kota Denpasar telah memiliki Standar Pelayanan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Sekretaris Daerah Kota Denpasar Nomor: 188.4/726/ORG/2021 tentang Standar Pelayanan Publik (SPP). Sampai saat ini pelayanan yang ada di Setda Kota Denpasar yang tersebar di sepuluh bagian sebanyak 34 layanan. “Dari hasil evaluasi yang telah kita lakukan tidak ada perubahan dalam standar pelayanan yang ada di Setda Kota Denpasar,” ujar Dewa Semadi. 

Dari SKM yang telah dilakukan terhadap seetiap pelayanan di masing-masing Bagian mengantarkan SKM Setda Kota Denpasar mencapai 87,32 katagori baik. Meski demikian Dewa Semadi mengharapkan terus meningkatkan pelayanan dan inovasi pelayanan sehingga masyarakat yang dilayani merasakan pelayanan yang optimal.

Dalam kesempatan tersebut Dewa Semadi berharap semua perangkat daerah agar melaksanakan FKP sehingga mengetahui bagaimana standar pelayanan yang dibuat apakah sudah dapat memberikan pelayanan prima pada masyarakat.

Kabag Organisasi Setda Kota Denpasar Luh Made Kusuma Dewi dalam paparannya menyampaikan sesuai dengan UU No.25 tahun 2009 mengamanatkan untuk penyelenggaraan pelayanan publik harus memuat sepuluh pokok layanan. Pokok pelyanan tersebut mulai dari penyusunan standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelolaan pengaduan, sistem informasi pelayanan, tariff sampai pada evaluasi pelayanan. Evaluasi pelayanan salah satunya dilakukan dengan melaksanakan forum konsultasi publik. 

“Forum konsultasi publik sangat penting lakukan, mengingat ini sebagai evaluasi terhadap setiap janji layanan yang telah kita buat untuk masyarakat,” ujarnya. Melaui forum konsultasi publik semua layanan yang telah dilakukan terhadap perangkat daerah dan masyarkat mendapat masukan. Dengan demikian layanan yang diberikan semakin maksimal. (JFT Analis Kebijakan Ahli Muda-I Gusti Ketut Sudiatmika)

Tim Bola Voli Jungutbatu Berhasil Raih Juara I Bupati Cup U20 Tahun 2023

BALIKINI.NET | KLUNGKUNG — Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta secara resmi menutup Kejuaraan Bola Voli Bupati Cup U20 Tahun 2023 di GOR Swecapura Gelgel Kabupaten Klungkung, Senin (15/5). Penutupan tersebut mempertemukan partai final antara CDS Penasan vs Jungutbatu, dimana dalam laga ini dimenangkan oleh Jungutbatu dengan skor akhir 3-1.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Suwirta mengucapkan terimakasih kepada KONI Klungkung atas suksesnya penyelenggaraan kejuaraan ini. Melalui kegiatan ini, Bupati meminta agar PSSI dan Pelatih bisa melihat dan melirik pemain untuk nantinya menjadi tim bola voli Kabupaten Klungkung. "Mudah-mudahan setelah event ini nantinya bisa melahirkan pemain terbaik untuk Kabupaten Klungkung," harap Bupati Suwirta.

Ketua KONI Klungkung, I Wayan Subamia mengatakan bahwa Bupati Cup U20 Tahun 2023 ini menggunakan aturan pemain U20 dengan tujuan sebagai wadah pembinaan prestasi masing-masing klub yang ada di Klungkung. Selain itu juga sebagai sarana persatuan dan kesatuan anatar Klub Bola Voli se-Kabupaten Klungkung. "Jadi juara pertama berhasil diraih oleh tim bola voli Jungutbatu kemudian juara kedua diraih CDS Penasan, juara ketiga Lembongan dan keempat Boston Tojan. Selamat kepada para pemenang semoga kedepan bisa ikut berpartisipasi untuk mewakili Kabupaten Klungkung ke event yang lebih tinggi," ucapnya.

Kelompok Masyarakat Terdampak Banjir Bandang Di Jembrana terima Insentif Pertanian dan Peternakan

BALIKINI.NET | JEMBRANA — Pemerintah Kabupaten Jembrana menyerahkan bantuan insentif kepada petani dan peternak yang merupakan   warga terdampak banjir bandang Jembrana di Gedung Kesenian Soekarno, senin ( 15/5).

Bantuan yang diserahkan secara simbolis Bupati I Nengah Tamba bersama Wabup Patriana Krisna serta Ketua DPRD Ni Made Sri Sutharmi  wujud kepedulian pemerintah daerah bagi warga terdampak musibah banjir bandang beberapa waktu lalu. Dikesempatan yang sama, turut diserahkan bantuan alat dan  mesin pertanian ( alsintan ) bagi  Kelompok Tani/ Subak Abian Di Kabupaten Jembrana.

Adapun jumlah bantuan sosial/insentif  yang diserahkan kepada kelompok tani/ternak yakni Usaha Tani Rp.234.975.000, Usaha Tani Jagung Rp.50.000.000, Usaha Tani Kedelai Rp. 80.700.000, Ternak Sapi Rp. 60.000.000, Ternak Kerbau Rp. 8.000.000, Ternak Kambing Rp.15.000.000 dan Ternak Babi senilai  Rp.20.400.000 

Sedangkan bantuan Alsintan perkebunan berupa Mesin pemotong rumput sebanyak 60 unit, Hand Sprayer sebnyak 35 unit, Timbangan Duduk sebanyak 2 buah dan Kotak Fermentasi sebanyak 16 buah yang bersumber dari dana  APBD dengan senilai Rp. 193.180.000. 

Tujuannya guna   mendukung pengembangan komoditas kakao dari hulu hingga hilir dalam upaya mewujudkan jembrana sebagai kawasan kakao dan Jembrana kota coklat.

“Bantuan sosial dalam bentuk uang kepada petani yang usaha taninya terdampak banjir bandang bertujuan untuk meringankan beban hidup sosial maupun ekonomi mereka dengan  bersumber anggarannya  dari DID tambahan tahun 2023,” jelas Kadis Pertanian dan Pangan I Wayan Sutama. 

Atas bantuan yang diberikan , Bupati Jembrana I Nengah Tamba berpesan  agar  memanfaatkan serta menjaga bantuan yang sudah diberikan . Ia juga berharap bantuan itu dapat bermanfaat secara tepat.

“Saya Ingatkan kepada masyarakat yang sudah menerima bantuan tersebut agar betul-betul menjaga bantuan tersebut.  Kedepan saya juga akan meninjau langsung dan memastikan agar bantuan tersebut di manfatkan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Selain itu, Bupati Tamba berharap bantuan tersebut dapat bermanfaat dan meringankan beban hidup sosial maupun ekonimi masyarakat terdampak.

"Saya harap Bantuan ini benar benar dapat dimanfaatkan dengan sebaik baiknya  untuk memenuhi kenutuhan akibat dampak banjir bandang tahun kemarin, maupun untuk mendukung usahatani kedepan," harap Tamba.

Bupati Tamba Cari Solusi, Tak Ingin Persoalan Rekomendasi Solar Subsidi Bagi Nelayan Terulang

BALIKINI.NET | JEMBRANA — Ditengah kesulitan para nelayan Jembrana mendapatkan BBM bersubsidi khususnya solar, Bupati Jembrana I Nengah Tamba mengeluarkan kebijakan diskresi terkait rekomendasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi khususnya solar bagi para nelayan.

Rekomendasi tersebut diserahkan secara simbolis Bupati I Nengah Tamba yang didampingi Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Jembrana I Ketut Wardana Naya kepada nelayan, Senin (15/5) di TPI Pengambengan.

Kebijakan Diskresi tersebut tertuang dalam Surat Perintah nomor 523/185/DKP/2023 dengan masa berlaku satu tahun.

Usai menyerahkan rekomendasi tersebut, Bupati Tamba menyampaikan diskresi diberikan atas pertimbangan situasi dan kondisi para nelayan yang kesulitan mendapatkan solar. "Mudah - mudahan rekomendasi ini dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan produktivitas para nelayan sehingga mampu menumbuhkan perekonomian masyarakat pesisir,"ujarnya.

Bupati juga secara tegas menginginkan masalah kebijakan BBM bagi nelayan itu agar tidak sampai terulang kembali. "Inventarisasi masalahnya semua. Petakan masalahnya jangan sampai terulang kembali kedepan. Kita siap berkoordinasi ke provinsi maupun pusat untuk menyelesaikan masalah ini,"tegasnya.

Pihaknya juga tidak bisa membenarkan nelayan kalau berbicara aturan juga salah. Jika ijin tidak ada otomatis solar subsidi tidak bisa diberikan. "Tetapi yang namanya nelayan disini itu kelasnya ekonomi kita memang harus terus mendampingi, mengarahkan dan difasilitasi. Kita harus benar-benar perhatikan para nelayan karena salah satu pendapatan ekonomi terbesar di Jembrana salah satunya dari hasil laut,"ucapnya.

Seperti diketahui permasalahan yang dihadapi nelayan Jembrana di selat Bali adalah terkait adanya Permen KP 18/2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan.

Peraturan ini mengkumulatifkan ukuran alat penangkapan ikan (kapal) yang menyebabkan kapal - kapal di selat Bali secara kumulatif diatas 30GT. Sedangkan seperti diketahui kapal - kapal nelayan di Jembrana berjenis Slerek yang pengoperasiannya harus menggunakan dua unit kapal.

Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Jembrana I Ketut Wardana Naya menjelaskan aturan tersebut juga berdampak terhadap rekomendasi BBM solar bersubsidi yang tidak diperbolehkan untuk ukuran 30GT. "Oleh karena itu Bupati Jembrana mengeluarkan kebijakan diskresi untuk dapat menerbitkan rekomendasi BBM subsidi bagi nelayan, namun kebijakan tersebut bersifat sementara hanya setahun,"ungkapnya.

Menanggapi pernyataan Bupati agar masalah rekomendasi BBM itu tidak terulang kembali pihaknya terus mengupayakan yang terbaik. "Kita akan terus berusaha berkoordinasi ke provinsi dan pusat agar diskresi tidak terus berulang kita lakukan. Melalui kebijakan berat kumulatif kapal maupun perijinannya. Karena ini merupakan nelayan kecil bukan nelayan besar. Mereka hanya melaut one day fishing tidak seperti nelayan lain yang meskipun kapalnya hanya 15GT tapi melautnya sampai sebulan,"pungkasnya.(humas)