Wagub Cok Ace Tinjau Lokasi Musibah Lift Jatuh di Ubud

Gianyar – Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) gerak cepat melakukan peninjauan di lokasi kecelakaan lift yang menewaskan lima orang karyawan di Ayuterra Resort, Ubud, Gianyar, Bali pada Sabtu (2/9/2023) siang. 

Dalam kesempatan tersebut, Wagub Cok Ace didampingi oleh Kapolsek Ubud Kompol I Made Uder serta disambut langsung oleh pemilik Resort Linggawati Utomo. 

Sesampainya di lokasi kejadian, Wagub Cok Ace langsung menyambangi tempat lift terjatuh, dan dengan teliti melihat langsung mesin lift tersebut. Selepasnya, ia pun menemui pihak pengelola dan pemilik Resort tersebut.

Wagub Cok Ace dalam kesempatan wawancara oleh media menegaskan bahwa semua pihak harus menunggu hasil investigasi dari pihak berwenang terlebih dahulu. 

“Apalagi pihak pengelola tadi menjelaskan bahwa sudah melakukan pemeriksaan berkala khusus terhadap lift tersebut, dan terakhir adalah bulan November 2022 oleh konsultan, belum setahun. Sudah mendapatkan rekomendasi dari Disnaker Prov juga (Dinas Ketenagakerjaan dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bali-red) juga. Jadi kita harus benar-benar menelusuri masalah ini,” jelasnya kepada awak media. 

Akan tetapi, Wagub yang juga Ketua PHRI tersebut menegaskan akan ada langkah-langkah tegas kepada pihak pengelola jika memang terbukti ada kelalaian. 

“Tentu sanksi sudah pasti ada jika terbukti ada kelalaian di sini,” tegasnya. Namun, ia pun mengajak semua orang jangan berspekulasi terlebih dahulu sebelum hasil investigasi dari pihak berwenang keluar. Mengingat, hotel ini juga sudah menjalani rekomendasi-rekomendasi yang ditetapkan Disnaker SDM, seperti rekomendasi atas listrik, box air, instalasi pemadam kebakaran hingga penggunaan lift yang sudah sesuai prosedur. 

“Jadi sekarang tinggal pihak berwenang yang mencari di mana kesalahannya ini, kita fokus di sini dulu,” imbuhnya.

Ia pun dengan tegas meminta pihak pengelola untuk terus memantau, terutama keluarga korban yang ditinggalkan. 

“Pengelola juga harus memenuhi hak-hak karyawan tersebut, terutama yang berkaitan dengan asuransi kecelakaan kerja, kita akan pantau itu,” tambahnya. 

Mengenai sanksi sementara, Wagub Cok Ace mengatakan bahwa pihak pengelola sudah berinisiatif terlebih dahulu menutup sementara hotel tersebut. Dikarenakan pemilik dan karyawan masih trauma dan berduka. Mereka pun sudah meminta para tamu untuk mencari hotel lain di sekitarnya. 

“Ini harus dijadikan pelajaran, apalagi wahana seperti itu tidak hanya di hotel ini, hotel lain yang mempunyai fasilitas serupa harus benar-benar memperhatikan, terutama maintenance, jangan sampai kasus seperti ini terulang. Saya atas nama pribadi dan Pemprov Bali benar-benar menyampaikan duka cita yang mendalam atas kasus ini,” tutupnya.

Bupati Bangli Bersama Tim Melakukan Supervisi Terhadap Pembangunan RSUD Bangli

BANGLI -- Supervisi / Inspeksi terhadap proyek pembangunan RSUD Bangli dan Pembangunan Pasar Tematik Wisata Singamandawa dilaksanan Jumat 01/09/2023. Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta didampingi Wakil Bupati Bangli I Wayan Diar beserta Tim dari Kepala Pembangunan Setda Kab.Bangli, Inspektorat Kabupaten Bangli, Tipikor dari Polres Bangli, dari Kejaksaan Negeri Bangli dan Pimpinan OPD terkait di Lingkungan Pemkab.Bangli

Inspeksi diawali terhadap pembangunan RSUD Bangli dan dilanjutkan ke proyek pembangunan  Pasar Tematik  Singamandawa Kec.Kintamani.

Di sela - sela melakukan supervisi / inspeksi bersama Tim. Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta menyampaikan dihari Jumat ini kami bersama tim melakukan supervisi beberapa proyek strategis di Kabupaten Bangli tahun 2023 yang dimana pada hari ini 2 ( dua ) proyek yang kami supervisi yakni pembangunan RSUD Bangli dan Pasar Tematik Singamandawa.

Dari pengamatan kami pengerjaanya sudah berjalan sesuai dengan laporan yang tertulis  dan kenyataan dilapangan,  pembangunan sudah sesuai speak dikontrak. Dan Bupati Bangli juga mengucapkan terimakasih kepada pihak terkait dalam pembangunan proyek yang strategis. 

Ditambahkan juga Tim Pemda Bangli komit untuk menjaga kualitas sehingga proyek di Bangli hasilnya benar-benar maksimal dan bermanfaat untuk masyarakat Bangli dalam jangka waktu yang panjang," kata  Sedana Arta.

Ketua TP PKK Provinsi Bali Buka Sosialisasi Tentang Perpustakaan Digital 

BALI - Ketua TP PKK Provinsi Bali yang sekaligus juga sebagai Bunda PAUD Provinsi Bali, Ny. Putri Koster membuka acara Sosialisasi Tentang Perpustakaan Digital yang mengangkat tema “Perpustakaan Digital : Rumah Bagi Pencari Ilmu" di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Denpasar, Jumat (1/9) 

Mengawali sambutannya, Ny. Putri Koster menyampaikan pentingnya membaca bagi anak-anak yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa. Dengan rajin membaca maka anak anak akan pintar menulis, dengan rajin mendengar hal baik, maka anak-anak akan bisa berbicara dengan santun. Buku adalah hal yang bagus yang akan mengawal anak-anak kita untuk menumbuhkan karakter baik dalam diri mereka. Untuk itu dengan adanya perpustakaan digital,yang berisi ribuan buku bacaan, kita berharap baik itu anak-anak, bapak ibu guru untuk mulai memanfaatkan media sosial dengan membaca buku melalui perpustakaan digital. 

Lebih jauh, wanita yang akrab dipanggil Bunda Putri juga menyampaikan dewasa ini dunia digital sudah merambah ke segala lini kehidupan kita termasuk ke dunia pendidikan. Perpustakaan digital merupakan salah satu platform digital yang sangat bermanfaat bagi anak anak kita dalam memperoleh buku bacaan yang berkualitas yang sesuai dengan usia mereka. Perpustakaan digital juga sangat bermanfaat bagi Bapak ibu guru untuk mendapatkan buku bacaan yang nantinya dapat ditularkan isinya kepada anak anak saat pembelajaran di kelas mengingat bapak ibu guru yang khususnya mengajar di tingkat PAUD, TK maupun SD memiliki tugas lebih berat dimana tidak saja mentransfer ilmu pengetahuan tetapi juga mendidik, membimbing serta membentuk karakter anak anak agar nantinya tumbuh anak yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur. 

Bunda Putri juga mengingatkan adanya sisi negatif dari penggunaan media sosial sehingga dalam penggunaan media sosial kita harus bisa bijak dan mendampingi dan mengawasi anak-anak saat menggunakan media sosial. Dalam bermedia sosial, tidak hanya hal-hal positif yang kita ambil tetapi juga perkembangan saat ini juga perlu kita ketahui tetapi jangan ikut bereuforia kalau hal itu tidak memberi manfaat bagi kehidupan kita. Kita juga mesti paham hal-hal apa yang sedang terjadi, penipuan, kejahatan seperti apa yang terjadi di dunia maya, kita harus tahu tapi jangan sampai kita hanyut dalam arus hal yang negatif tersebut. 

Dalam sosialisasi Perpustakaan Digital yang dilakukan secara online dan offline ini menghadirkan tiga narasumber yaitu Dhenok Kristianti (kurator, editor dan penulis), Ayunda Pravitanova (School Relation Manager) dan Jessica Luvina (School Relation Manager). 

Narasumber pertama, Ibu Dhenok Kristianti menekankan pentingnya mendongeng bagi anak-anak dimana dengan mendongeng akan menanamkan pengetahuan, menanamkan nilai nilai moral, meningkatkan kemampuan berbahasa serta mengasah imajinasi dan kreativitas. Mendongeng dapat dilakukan di rumah dengan membacakan dongeng dengan teks, tanpa teks maupun dengan menonton video dongeng. Satu hal yang harus diperhatikan dalam mendongeng adalah memilih dongeng agar disesuaikan dengan kemampuan anak serta menjelaskan hal-hal yang kurang dimengerti anak. 

Sementara itu, Ayunda Pratinova menyampaikan terkait kondisi literasi di Indonesia dimana pada tahun 2019, tingkat literasi negara Indonesia masih sangat rendah bahkan di tingkat 62 dari 70 negara. Rendahnya tingkat literasi bukan berarti anak anak kita tidak memiliki minat baca, tetapi hal ini lebih disebabkan karena kurangnya buku buku bacaan yang menarik dan mudah dipahami sesuai usia. Terlebih kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang berdampak pada distribusi buku serta harga buku. 

Untuk itu pihaknya menghadirkan platform perpustakaan digital, BukuAku yang bisa diakses dimana saja, kapan saja dan berisi ribuan buku cerita yang cocok bagi anak anak usia 2-14 tahun. Tidak hanya itu, BukuAku juga mengajak para remaja usia diatas 14 tahun serta para Bapak ibu guru yang memiliki bakat menulis untuk ikut berkontribusi mengirimkan buku karyanya untuk dinilai tim kurasi dan dimuat di platform BukuAku. 

6. Acara sosialisasi juga diisi dengan tanya jawab serta bernyanyi bersama anak anak PAUD, TK yang ikut melalui zoom. Turut hadir pada kesempatan kali ini Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali, Putu Anom Agustina, Ketua PGRI Provinsi Bali Komang Artha Saputra, Ketua IGTKI-PGRI Prov. Bali Ibu Tjok. Istri Mas Minggu Wathin, Wakil Ketua Pengurus Himpaudi Provinsi Bali, Bunda PAUD Kabupaten Buleleng, Jembrana, Karangasem dan Klungkung serta para guru dan siswa.

Berikut 10 Besar Peserta Yang Lolos Seleksi Awal Anggota KPU Karangasem 2023 - 2028

Karangasem,  Bali Kini - Personil Intelkam Polres Karangasem menyampaikan hasil lidik dan penggalangan dengan divisi teknis Penyelenggara KPU Karangasem I Putu Darma Budiasa, ST selaku peserta Incumben seleksi calon anggota KPU Karangasem periode tahun 2023 - 2028. Terkait hasil seleksi calon Anggota Komisioner KPU Karangasem.

Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Karangasem I Putu Darma Budiasa, ST yang selaku Calon incumbent anggota KPU Kabupaten Karangasem periode tahun 2023 - 2028 menjelaskan bahwa pada tanggal 28 Juli 2023 Panitia Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Bali 2 telah mengumumkan peserta yang lolos dalam tes kesehatan dan wawancara, khususnya untuk peserta calon anggota KPU Kabupaten Karangasem.

Pada pengumuman tersebut masih menyisakan  sebanyak 10 orang peserta yang lolos seleksi dan 5 orang tidak lolos seleksi. Dari 10 orang yang lolos seleksi namanya masuk dalam 10 besar tersebut dan selanjutnya akan mengikuti fit and profer test oleh Panitia dari KPU Provinsi Bali yang mana jadwal fit and profer test masih menunggu ditetapkannya anggota KPU Provinsi Bali yang baru dimana berakhirnya pada tanggal 16 Oktober 2023.

Adapun 10 orang nama-nama peserta seleksi anggota Komisioner KPU Kabupaten Karangasem yang dinyatakan lolos 10 besar, antara lain : Agus Nugroho P ; I Gede Budana; | Kadek Sukara, S.Ag; I Ketut Rudiawan, S. Kom; I Nyoman Karta Widnyana S.H; I Putu Darma Budiasa, S.T;  I Wayan Budiasa; I Wayan Gede Sudana, SH; I Wayan Suartika; Putu Eka Sutiandika.

Dalam kesempatan tersebut telah dilakukan pengarahan terhadap Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Karangasem I Putu Darma Budiasa, ST.. Untuk nantinya dapat menerima secara legowo apapun hasil seleksi akhir calon anggota KPU Kabupaten Karangasem periode tahun 2023 - 2028 begitu juga untuk mengajak peserta lainnya untuk dapat menerima secara legowo apapun hasil seleksi tersebut, dimana dirinya bersedia akan menerima secara legowo apapun hasil seleksi tersebut dan bersedia mengajak peserta lainnua untuk menerima secara legowo hasil seleksi calon anggota KPU Kabupaten Karangasem periode tahun 2023 - 2028.

Dari tempat terpisah Kasat Intel Polres Karangasem AKP Kadek Alit Susanta,S.H.,M.H. Menyampaikan kegiatan pengamanan dilakukan oleh personil Intelkam Polres Karangasem  secara tertutup memberikan rasa aman kepada 10 orang peserta seleksi anggota Komisioner KPU Kabupaten Karangasem yang dinyatakan lolos 10 besar. "Saat ini lagi menunggu tahapan seleksi berikutnya dan hasilnya akan diumumkan 5 orang terpilih setelah tes andpriority tes," tandas Alit Susana. (Ami)

Ruang Lingkup Dewan Atas Pengajuan Raperda Inisiatif

Denpasar - Adapun Ruang Lingkup Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah hanya merubah ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b.  

Isinya, Sekretariat DPRD Tipe C; dan selanjutnya menjadi : Sekretariat DPRD Tipe B. (struktur tipe C terdiri dari 3 Bagian dengan masing-masing 2 Sub Bag/sub koordinator. 

Sedangkan Tipe B terdiri dari 3 Bagian dengan masing-masing 3 sub bag / sub koordinator. Ini diatur nantinya dalam Pergub )

Secara umum dengan penyesuaian penyesuaian substansi tersebut, maka Perda ini hanya terdiri dari 2 pasal. 

Sebagai penutup, Tama Tenaya menyampaikan agar sekiranya apa yang telah disampaikan Dewan Provinsi dalam pengajuan Raperda Inisiatif dapat dibahas dalam tahapan Pembahasan Raperda Inisiatif Dewan pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023 ini. "Merdeka !!! Pekiknya bersemangat.

Pengajuan Raperda Inisiatif DPRD Provinsi Bali

Denpasar - Pengajuan raperda inisiatif DPRD Provinsi Bali tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016. Hal ini tentang 

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

Sebagaimana disusun dengan pertimbangan sebagai berikut ;

1) Bahwa penetapan susunan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah disesuaikan dengan kebutuhan nyata penyelenggaraan pemerintahan, untuk mewujudkan Visi Pembangunan Daerah “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui 

Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru

2) Bahwa Sesuai Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 menyebutkan Kriteria tipelogi Perangkat daerah untuk menentukan tipe 

Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan variabel umum dengan indikator jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah anggaran dan variabel teknis dengan indikator sesuai dengan beban tugas utama pada 

setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan.

3) Bahwa Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023, bahwa Sekretariat DPRD Provinsi Bali untuk mendukung pelaksanakan tugas dan fungsi DPRD Bali dalam Pembentukan Peraturan 

Daerah, Penganggaran dan Pengawasan, telah dialokasikan Anggaran 

Rp.245.203.051.335,00 atau 3,5% dari total APBD Bali sebesar 

Rp.6.933.947.319.883,00 dengan mengampu 2 program, 15 kegiatan, 48 sub kegiatan. 

4) Bahwa Hal ini membawa konsekuensi semakin bertambahnya distribusi tugas 

dan beban bagi Sekretariat DPRD Provinsi Bali dalam mendukung pelaksanaan Fungsi Dewan dalam Pembentukan Perda, Penganggaran ,dan Pengawasan.

Bahwa memperhatikan hal tersebut diatas dan seiring dengan perkembangan tugas fungsi, anggaran yang dikelola serta pertimbangan jumlah anggota yang diberikan pelayanan, Sekretariat DPRD Provinsi Bali, maka perlu peningkatan Sekretariat DPRD Provinsi Bali dari Tipe C menjadi Tipe B.

6) Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu membahas dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Demikian dibacakan Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Bali I Ketut Tama Tenaya, SS., M.Si.

Berikut Dasar Hukum Raperda Inisiatif Dewan Yang Diajukan

Denpasar - Secara kronologis Raperda Inisiatif Dewan yang kami ajukan ini, telah melalui beberapa tahapan. Antara lain, hasil konsultasi perubahan tipelogi Perangkat Daerah dengan Kementerian Dalam Negeri RI hal ini disampaikan dewan DPRD Bali senin 24/7/23.

Pembahasan dalam penyusunan Rancangan Perda dengan Biro Organisasi Setda Provinsi Bali. Telah disampaikan pengajuan Harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Wilayah Bali, karena pasca pengesahan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terdapat perubahan mekanisme harmonisasi Raperda Inisiatif DPRD, yang awalnya dilakukan Bapemperda menjadi dilakukan Kementerian Hukum dan HAM RI.

Dasar Hukumnya, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871).

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).

Bupati Tabanan Kick Off Meeting Prastudi Kelayakan Proyek Revitalisasi Pasar Induk Gadarata Singasana

Tabanan – Antusiasme dan semangat kolektif sangat terasa saat Kick Off meeting berlangsung, dalam rangka fasilitasi penyusunan dokumen prastudi kelayakan proyek Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk Revitalisasi Pasar Induk Gadarata Singasana di Kabupaten Tabanan. Dipimpin oleh orang nomor satu di Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya.,S.E.,M.M pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, digelar di Ruang Rapat Bupati Tabanan, Jumat (1/9).

Dihadiri oleh Direktorat Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Direktorat Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Konsultan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, Sekda Tabanan beserta Para Asisten Setda, Para Kepala OPD terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, serta para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, menggambarkan tekad penuh untuk menghidupkan kembali daya tarik pasar yang telah lama dikenal oleh masyarakat

Program revitalisasi pasar ini telah ditunggu dengan penuh harapan oleh masyarakat, yang melihat peluang dan potensi besar yang dapat diwujudkan dari proyek ini. Dalam konteks perwujudan "Tabanan Era Baru" yang Aman, Unggul, dan Madani, langkah ini dianggap sebagai salah satu tonggak penting menuju kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. "Saya mengharapkan agar kami dapat selalu difasilitasi, didampingi, diarahkan, serta dibimbing dari penyiapan dokumen hingga pemilihan badan usaha yang akan mengawal proses revitalisasi pasar induk." Harap Bupati Sanjaya.

Bupati Sanjaya, juga menekankan pentingnya dukungan dan komitmen dari tim KPBU dalam mengawal proses ini. Dalam visi dan arah kebijakan Tabanan, revitalisasi pasar menjadi bukti nyata bahwa pemerintah berupaya mewujudkan perubahan positif dalam masyarakat. Dalam sambutannya, Sanjaya menjelaskan, "Apapun yang dibutuhkan, yang bisa mempercepat program ini sangat ditunggu oleh Masyarakat Tabanan. Respon yang sangat luar biasa, artinya mudah-mudahan kita bisa mewujudkan apa yang kita inginkan” sambungnya. 

Tujuan utama dari revitalisasi pasar ini, terutama dalam aspek sarana perdagangan, adalah menciptakan stabilitas harga dan merangsang pertumbuhan ekonomi di daerah sekitar. Pasar Induk Gadarata Singasana diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sambil memberikan kesejahteraan bagi pedagang dan masyarakat. Bupati Sanjaya menyoroti pentingnya kesinambungan pasar ini dalam menghadapi perkembangan ekonomi di masa depan.  Serta komitmennya untuk memastikan bahwa pasar ini akan terus berkembang sesuai dengan tren ekonomi yang akan datang.

Dalam suasana yang penuh semangat ini, tim KPBU dituntut untuk berperan aktif dalam mengawal kesuksesan proyek ini. Dengan menggandeng pemerintah dan badan usaha, revitalisasi pasar diharapkan tidak hanya menjadi perubahan fisik, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi yang berkelanjutan. Perwakilan dari OPD terkait juga menyampaikan komitmennya dalam memberikan kontribusi terbaik untuk penyusunan prastudi kelayakan yang komprehensif dan akurat.

Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional, P.N. Laksmi Kusumawati, S.E, M.SE, M.Sc., Ph.D menyampaikan, sarana perdagangan ini sebagaimana disampaikan adalah untuk stabilisasi harga, meningkatkan perekonomian daerah sekitar dan bisa memberikan income bagi PAD daerah. “Dalam pelaksanaan pengelolaan nanti, kesehatan dan keamanan juga perlu diperhatikan, begitupula era digitalisasi. Bagaimana nanti pasar bisa dikembangkan melalui digital e-commerce dan menjadi wadah bagi masyarakat sekitar untuk bisa menjual produknya, meningkatkan budayanya dan juga berorientasi ekspor” jelasnya. 

Dalam tematik pasar, juga bisa dikembangkan menjadi daya tarik wisata, sebuah peran penting dari perencanaan kabupaten Tabanan ke depan akan seperti apa. “Yang terpenting dari pengembangan pasar adalah konsep, integrasi dan perencanaan. Apa yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah dan Pusat terkait daerah tersebut, dan bagaimana dalam pengembangannya bisa dikelola bersama dengan stakeholder terkait. Tidak hanya membangun, tapi kontinuitas untuk dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya juga harus terus berjalan” tegas Laksmi

Antisipasi Penyebaran Rabies, Distan Kota Denpasar Gencar Lakukan Vaksinasi dan Sosialisasi Kepada Pemilik Anjing

 

Denpasar - Pemkot Denpasar melalui Dinas Pertanian terus gencar melaksanakan pencegahan penularan rabies. Kali ini, upaya pencegahan dilaksanakan dengan menggelar sosialisasi kepada pemilik anjing di lingkungan Banjar Paang Klod, Kelurahan Penatih, pada Jumat (1/9). Dimana, pemilik Hewan Penular Rabies (HPR) diimbau untuk tidak melepasliarkan hewan peliharaanya serta meminta agar segera memvaksinasi agar tidak tertular rabies 

Kapala Dinas Pertanian Kota Denpasar, A.A. Gde Bayu Brahmasta saat dikonfirmasi mengatakan, berdasarkan data, sebanyak 70 persen anjing di Kota Denpasar telah mendapatkan vaksinasi rabies. Namun dari capaian vaksinasi tersebut, Tim dari Dinas Pertanian Kota Denpasar tetap meminta agar pemilik anjing untuk tidak melepasliarkan hewan peliharaanya agar tidak mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar.

Dikatakannya, sosialisasi ini merupakan langkah berkelanjutan untuk mencegah virus  rabies di Kota Denpasar. 

Pihaknya juga mengajak masyarakat untuk ikut andil mencegah penularan Rabies di Kota Denpasar. Hal ini dapat dilaksanakan dengan cara sederhana, yakni untuk tidak melepas liarkan hewan peliharaanya yang tergolong HPR.

“Kami mengajak masyarakat untuk tidak melepasliarkan peliharaanya yang tergolong HPR, mari bersama kita cegah penularan rabies,” ujarnya

“Dengan kegiatan sosialisasi kepada pemilik anjing yang secara gencar kita lakukan, kami harapkan kepada pemilik anjing yang belum memvaksin hewan peliharaanya untuk segera menghubungi Dinas Pertanian Kota Denpasar agar langsung diberikan vaksin rabies. Agar tidak menimbulkan potensi penyebaran virus rabies di Kota Denpasar.” imbuhnya.

Bupati Jembrana Tanam Perdana Benih Jagung Hibrida

JEMBRANA -- Bupati Jembrana I Nengah Tamba melaksanakan penanaman perdana benih/biji Jagung Hibrida, Kamis (1/9) diBanjar Peh, Desa Kaliakah. Kegiatan itu menurutnya guna mendukung ketahanan pangan seiring dengan perkembangan Industri di wilayah Kabupaten Jembrana.

Bupati Tamba juga  mengungkapkan saat ini  pemerintah terus berupaya melakukan percepatan peningkatan produksi bahan pangan melalui berbagai program/kegiatan.

"Ketahanan pangan adalah tanggung jawab kita bersama melalui bantuan perbaikan dan pembangunan infrastrukrur pertanian, bantuan benih unggul, subsidi pupuk, pemerintah akan terus mendukung dalam upaya mempercepat terwujudnya ketahanan pangan", ujarnya.

Lebih lanjut, Bupati Tamba berharap program ini dapat mencegah krisis pangan dan mencegah inflas agar kedepannya dapat bermanfaat bagi masyarakat Jembrana. 

"tidak semata-mata hanya menanam jagung tapi mencoba memberikan bantuan secara langsung kepada masyarakat, dalam rangka menjaga ketahanan pangan, dan mencegah inflasi juga, mudah-mudahan program seperti ini kadis PMD bisa mendeklarasikan kepada seluruh desa disaat musim panen padi telah selesai coba diusahakan pola tanam yang berbeda" ucapnya. 

Sementara itu, Perbekel Desa Kaliakah I Made Bagiarta menjelaskan kegiatan ini sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah guna mencegah krisis pangan. 

"Lahan yang ditanami adalah tanah milik masyarakat desa kaliakah yang seluas 1,2 hektar, dengan benih jagung hibrida, jarak tanam hingga panen sekitar 3 bulan yang kita perkirakan memperoleh hasil hingga 10 samapi 12 ton sehingga dapat memenuhi ketahanan pangan khususnya di Desa Kaliakah" pungkasnya. ( Ari bisma)