Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto Serah Terimakan Risalah Kasad

Jakarta , Bali Kini -  Pada tahun anggaran 2023, berbagai program kerja dan kegiatan telah dapat terlaksana dengan lancar, walaupun dengan berbagai keterbatasan, semua itu dapat terlihat pada beberapa pencapaian dan prestasi telah diraih oleh jajaran TNI Angkatan Darat.

 

Demikian disampaikan oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto pada kegiatan penyerahan naskah risalah serah terima jabatan Kepala Staf TNI  Angkatan Darat (Kasad) dan penandatangan serta penyerahan risalah Ketua Pembina Yayasan Kartika Eka Paksi, yang bertempat di Mabes AD, Jakarta, Kamis (30/11/2023).

 

Lebih lanjut dikatakan Panglima TNI, saat ini yang menjadi fokus tugas TNI yaitu masalah di Papua, bencana alam dan pesta demokrasi Pemilu. “Visi saya adalah TNI prima, akan saya wujudkan TNI yang profesional,  hal ini saya sudah sampaikan untuk well equipt, well train kemudian well paid, sehingga dapat melaksanakan tugas pokok dengan baik,” tegasnya.

 

Dikaitkan dengan masalah Papua, Jenderal TNI Agus menegaskan untuk mengedepankan kearifan lokal masyarakat kemudian lakukan pendekatan soft power. “Sesuai saya fit and proper test lalu, jadi gunakan smart power dan  soft power dulu, nanti kita ke depankan operasi teritorial, didukung oleh operasi Intel dan operasi tempur pasukan,” jelasnya.

 

Dalam kesempatan tersebut juga, Jenderal TNI Agus ingin menyampaikan harapan semoga di bawah pimpinan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, dapat mewujudkan misi TNI Angkatan Darat yang prima. “Dalam menghadapi dinamika yang kompleks, agar terwujudnya kesiapan operasional TNI AD, kita harapkan setiap saat pasukan itu siap operasi,” tutupnya.

 

Usai penyerahan risalah serah terima jabatan, dilaksanakan juga serah terima Yayasan Kartika Eka Paksi yang merupakan rangkaian dari agenda pergantian pejabat ketua pembina yayasan. Yayasan Kartika Eka Paksi hingga saat ini telah mendukung kesejahteraan keluarga besar Angkatan Darat, di bidang sosial kemanusiaan, keagamaan dan pendidikan.[tim /lpt]

 

Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pungutan Liar Dibuka Bupati Bangli

Bangli , Bali Kini - Sosialisasi bertempat di Gedung BMB Kantor Bupati Bangli pada Jumat (01/12/2023) dihadiri Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta, Waka Polres Bangli, Perwakilan Kejaksaan Negeri Bangli, Ketua Forum PAKSi Bali, Para Staf Ahli, Asisten Pimpinan Opd di Lingkungan Pemkab.Bangli, Pimpinan Perusda, Para Camat, Perbekel di Kecamatan Bangli, Susut dan Tembuku.

Dalam Laporan yang disampaikan oleh Inspektur Kabupaten Bangli Jero Penyarikan A.Widata, S.Ag.,M.Si Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2023

Dengan tujuan memeriahkan Hari Anti Korupsi Sedunia di Kabupaten Bangli, Mensosialisasikan nilai - nilai anti Korupsi, meningkatkan kemampuan dalam pencegahan korupsi dan melaksanakan pemenuhan indikator MCP KPK 2023. Sosialisasi ini menghadirkan narasumber dari Waka Polres Bangli, Kejaksanaan Negeri Bangli, Ketua Forum PAKSI Bali Binaan KPK RI I Gusti Agung Wirasutha.

Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta dalam sambutannya menyampaikan Korupsi merupakan musuh  seluruh Bangsa di Dunia termasuk Indonesia dan di Kabupaten Bangli, karena korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Oleh karena itu betapa pentingnya usaha dalam pemberantasan Korupsi yang harus dilakukan oleh berbagai pihak , pemberantasan korupsi ini perlu ditanamkan sejak dini. Pemerintah Kabupaten Bangli berkomitmen untuk mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang baik dan sedini  mungkin melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi serta pungutan liar, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi wajib dilaksanakan oleh perangkat daerah dan ASN di Lingkungan kan Pemkab.Bangli dengan meningkatkan disiplin kerja."Bupati Bangli sangat mengapresiasi para narasumber yang telah memberikan pemahaman anti korupsi dan apresiasi juga kepada UPP Saber Pungli Kabupaten Bangli telah mengedukasi pencegahan korupsi kepada perangkat daerah,Pengusaha, Perbekel, dan masyarakat Bangli sehingga pada tahun 2023 Kabupaten Bangli Zero Kasus Pungli" terangnya.[rl]

Jelang Natal, Anak Binaan di LPKA Karangasem Mengikuti Kegiatan Renungan dan Sharing Bersama Yayasan Bangsa-Bangsa Sejahtera

Karangasem,Bali Kini - Jelang perayaan Hari Natal, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem terima kunjungan dari Yayasan Bangsa Bangsa Sejahtera, Jumat (1/12/2023). 

Bertempat di Lapangan LPKA Kelas II Karangasem, Kepala Seksi Pembinaan I Wayan Nova Puspa Adi secara langsung turut mendampingi kegiatan yang diadakan oleh Yayasan Bangsa Bangsa Sejahtera.

Anak-anak binaan diajak untuk mengikuti kegiatan positif, yakni renungan dan sharing. Agar tak terlalu kaku, mereka juga memainkan games yang membuat anak binaan semangat. Dimana hal ini berpengaruh penuh pada kesehatan mental mereka, dan diharapkan dapat membentuk pribadi yang baik untuk bekal nantinya kembali ke lingkungan masyarakat. 

“Tujuan kami menerima kunjungan ini adalah membuat anak binaan kami bisa untuk merenungi kesalahan-kesalahan yang pernah mereka perbuat dan bisa saling bertukar pikiran dalam sesi sharing agar nanti kelak mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat”ujar Nova Puspa. (Ami)

Kecamatan Denut Gandeng Sat Pol PP Tertibkan Pedagang di Atas Trotoar Jalan A. Yani Utara

 Ket foto : Suasana penertiban bagi pedagang yang berjualan di atas Trotoar Kawasan Jalan A. Yani Utara, Kelurahan Peguyangan, Kamis (30/11).

Denpasar, Bali Kini - Kecamatan Denpasar Utara bersama Tim Gabungan Sat Pol PP Kota Denpasar serta Kelurahan Peguyangan kembali melaksanakan penertiban bagi pedagang yang berjualan di atas Trotoar Kawasan Jalan A. Yani Utara, Kelurahan Peguyangan, Kamis (30/11). Penertiban ini dilaksanakan guna mengembalikan fungsi trotoar serta menjaga kebersihan dan keasrian wajah kota. Dari pelaksanaan kegiatan tersebut beberapa pedagang di kawasan tersebut turut diganjar peringatan dan langsung diminta untuk tidak lagi berjualan di atas trotoar. 

Camat Denpasar Utara, I Wayan Yusswara saat dikonfirmasi menjelaskan, kegiatan penertiban pedagang yang berjualan di atas trotoar ini dilaksanakan guna mengembalikan fungsi trotoar bagi pejalan kaki. Hal ini juga dilaksanakan untuk menghindari kesan kumuh di Kawasan Jalan A. Yani yang diketahui merupakan jalan protokol. 

“Kita tadi langsung menertibkan pedagang yang berjualan di atas trotoar, kita sudah tekankan agar tidak lagi berjualan di atas trotoar, melainkan mencari tempat yang sesuai dengan peruntukan,” ujarnya 

Lebih lanjut dijelaskan, penertiban ini dilkasanakan sesuai dengan amanat Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang ketertiban umum. Sehingga nantinya para pejalan kaki dapat memanfaatkan trotoar sebagaimana mestinya dan tidak merasa terganggu. 

Yusswara menekankan bahwa Pemerintah Kota Denpasar tidak melarang masyarakat menjalankan usahanya. Namun demikian, dalam pelaksanaannya wajib memperhatikan aturan yang berlaku. Terlebih diketahui bersama bahwa trotoar merupakan kawasan bagi pejalan kaki. 

“Jadi kita tidak pernah melarang masyarakat berusaha, namun demikian dalam menjalankan usahanya wajib memperhatikan aturan yang berlaku,” jelasnya 

Sementara Lurah Peguyangan, I Gede Sudi Arcana mendukung pelaksanaan penertiban ini. Dimana, kegiatan ini menjadi penting guna menghindari kesan kumuh dan mengembalikan fungsi trotoar. Sehingga dapat dimanfaatkan oleh pejalan kaki dengan baik. 

“Kami mendukung penertiban ini, terlebih sebelumnya sudah dilaksanakan sosialisasi dan langkah preventif namun tidak diindahkan, dan besar harapan seluruh pedagang agar mentaati aturan untuk tidak berjualan di atas trotoar,” ujarnya. (Ags/r3).

Jelang Nataru, Pemkot Denpasar Gelar High Level Meeting Jaga Stabilitas Inflasi

Denpasar, Bali Kini -  Pemerintah Kota Denpasar menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Kantor Walikota Denpasar, Kamis (30/12). 

Rapat yang dimpin langsung Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa ini dilaksanakan guna menjaga stabilitas inflasi menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2024. Hadir dalam kesempatan tersebut Sekda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Gusti Ayu Diah Utari, Pimpinan OPD yang tergabung dalam TPID Kota Denpasar serta instansi terkait lainya.

 Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Gusti Ayu Diah Utari dalam paparanya menyampaikan bahwa inflasi di Kota Denpasar madih terkendali sebesar 2,49 (Oktober 2023 terhadap Oktober 2022 atau year on year /yoy) . Hal ini dapat dilihat dari harga barang kebutuhan pokok yang dapat terjaga, kecuali beberapa komoditas terlihat mengalami kenaikan harga seperti beras dan cabai. Dijelaskan Diah Utari, harga beras masih terpantau naik dalam beberapa minggu terakhir yang dipicu oleh ketersedian pasokan. Sementara itu, cabai adalah komoditas yang sangat tergantung dengan faktor cuaca, sehingga harga sangat fluktuatif. 

 “Komoditas yang di proyeksi menjadi penyumbang inflasi selama 3 bulan ke depan ini yaitu, beras, daging ayam ras, telur ras dan gula, serta cabai rawit,” ujarnya 

 Sementara, Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa menyampaikan beberapa langkah antisipatif yang dilakukan dalam pengendalian inflasi di Kota Denpasar. Langkah dan strategi tersebut yakni pelaksanaan Pasar Murah/Bazzar Pangan untuk Komoditas yang berpotensi naik, pengembanan gerai alternatif milik perumda, peningkatan cadangan pangan melalui kerjasama antardaerah, dan peningkatan ketahanan pangan rumah tangga melalui urban farming. 

 “Dengan berbagai langkah dan strategi yang sudah dirancang TPID Kota Denpasar ini, diharapkan harga bahan pangan menjelang nataru dapat terkendali. Sehingga target inflasi plus minus 3 persen dapat tercapai,” ujarnya  

Lebih lanjut Arya Wibawa menekankan bahwa kedepan akan dilakukan pengecekan ketersedian stok beras di Gudang Bulog dan pemantauan operasi pasar. Hal tersebut guna memastikan kelancaran proses distribusi dan ketersediaan stok.

 “Pulihnya perekonomian Bali dan meningkatnya jumlah kunjungan wisawatan ke Bali khususnya saat Nataru mengakibatkan meningkatnya permintaan atau konsumsi bahan pangan oleh karena itu menjadi penting menjaga ketersediaan stok seluruh komoditi yang menyebabkan inflasi,” ujarnya[rls]

Penjelasan Akhir Bupati, Tiga Ranperda disahkan Jadi Perda

Jembrana , Bali Kini - Rapat Paripurna VII DPRD Kabupaten Jembrana masa persidangan I Tahun 2023/2024, Kamis (30/11/2023)menetapkan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) .Penetapan Perda itu diantaranya  Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Penduduk Miskin, Pembangunan Industri Kabupaten Jembrana Tahun 2023 - 2043 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna VII DPRD Kabupaten Jembrana masa persidangan I Tahun 2023/2024, Kamis (30/11/2023).  

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Jembrana, Ni Made Sri Sutharmi.  Penetapan  dalam agenda sidang pendapat akhir Bupati Jembrana terhadap pengambilan keputusan atas Ranperda di Ruang Sidang Utama DPRD sebelumnya.

Dalam pendapat akhir Bupati Jembrana yang dibacakan Wakil Bupati Jembrana, IGN Patriana Krisna menyampaikan dalam keberhasilan untuk menuntaskan seluruh proses pembahasan ketiga Rancangan Peraturan Daerah (ranperda) ini tidak lepas dari semangat dan kerja keras dari segenap anggota DPRD Kabupaten Jembrana serta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana.

“Untuk itu, saya haturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap Pimpinan, Komisi, Fraksi dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Jembrana yang telah bekerja secara ikhlas dan profesional dengan mengorbankan waktu, tenaga, dan fikiran guna menyelesaikan pembahasan ketiga rancangan peraturan daerah ini, ” ujarnya. 

Pihaknya juga menyampaikan terima kasih  kepada seluruh aparatur Pemerintah Kabupaten Jembrana, serta seluruh masyarakat Jembrana seraya berharap industri Kabupaten Jembrana Tahun 2023-2043, maka rencana pengembangan Industri Kabupaten Jembrana telah memiliki landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan industri daerah. 

“Ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan industri Daerah sebagai pilar dan penggerak perekonomian dan pemerataan pembangunan industri dalam mencapai kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan, ” jelasnya. 

Terkait dengan Perda tentang Penyelenggaraan Masyarakat Hukum Bantuan Miskin, Menurutnya Perda ini merupakan amanat bagi konstitusi untuk mewujudkan prinsip persamaan kedudukan dihadapan hukum bagi setiap warga negara. 

“Pemerintah Kabupaten Jembrana berkewajiban untuk memenuhi hak tersebut dan menjamin kebutuhan masyarakat akan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law) melalui pemberian bantuan hukum, ” ungkapnya. 

Lebih lanjut, terkait Ranperda APBD Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2024 yang telah ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda), Dirinya berharap komitmen yang telah kita bangun bersama untuk terus memacu laju pembangunan daerah guna mewujudkan Jembrana yang berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya dapat kita wujudkan.

“Sebagai institusi yang lahir dari rakyat, oleh dan untuk rakyat, saya mengajak pimpinan dan segenap Anggota Dewan Yang Terhormat bersama-sama dengan komponen masyarakat Jembrana untuk mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah kita rancang bersama sehingga pelaksanaannya mampu membawa dampak positif demi kepentingan masyarakat Jembrana, ” harapnya. 

Tambahnya, kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Jembrana, Ia mengingatkan agar dapat melaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan baik, sesuai dengan tujuan dan sasaran serta ketentuan peraturan perundang-undangan. 

“Tunjukkanlah kemajuan kinerja demi organisasi peningkatan kesejahteraan masyarakat Jembrana yang kita cintai bersama, ” tandasnya. (Adi/r3)

Sosialisasi IKN, Asrenum Panglima TNI Paparkan Integrasi Trimatra Terpadu

Jakarta , Bali Kini . Rencana pemindahan IKN (Ibu Kota Nusantara) tentunya akan berdampak pada berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk pertahanan dan keamanan sebagai center of grafity, IKN harus menjadi daerah yang aman dari berbagai ancaman baik ancaman militer, non militer maupun ancaman hibrida yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan.

 

Hal tersebut disampaikan Asisten Perencanaan Umum (Asrenum) Panglima TNI Laksda TNI Hery Puranto, S.E., M.M. saat membuka acara Sosialisasi Pembangunan Satuan TNI di Wilayah Ibu Kota Nusantara, bertempat di Aula Satpamwal Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Rabu (29/11/2023).

 

Asrenum Panglima TNI menambahkan, diperlukan strategi pertahanan di IKN dan mengintegrasikan kekuatan Trimatra terpadu meliputi kekuatan, kemampuan dan gelar satuan TNI guna menghadapi kompleksitas potensi ancaman.

 

Lebih lanjut Asrenum Panglima TNI menyampaikan bahwa strategi pertahanan di IKN harus mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap detterent effect dan barganing position dikawasan regional maupun internasional. "Strategi pertahanan ini harus mampu mewujudkan kemampuan gelar satuan dan pasukan untuk menciptakan kesatuan komando dan pengendalian yang mengarah pada kesiapan untuk menghadapi eskalasi konflik dan kontigensi," jelas Laksamana bintang dua ini.

 

"Ibu Kota Nusantara memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan negara karena IKN harus memiliki unsur-unsur administratif negara yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif," papar Asrenum.

 

Asrenum Panglima TNI menambahkan, bahwa untuk mewujudkan strategi pertahanan tersebut diperlukan pembangunan satuan TNI di wilayah IKN dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang berpotensi menjadi ancaman militer, non militer dan ancaman hibrida. "Pembangunan satuan tersebut dilaksanakan secara bertahap dan terpadu dengan mempertimbangkan rencana induk dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional IKN serta zonasi IKN yang terdiri dari Kawasan Inti Pemerintahan (KIP), Kawasan Ibu Kota Negara (KIKN) dan Kawasan Pengembangan Ibu Kota Negara (KPIKN)," bebernya.

 

Di akhir  sambutannya,  Laksda TNI Puranto menjelaskan bahwa IKN juga menjadi pusat kegiatan bisnis dan ekonomi serta merefleksikan karakter suatu bangsa, seperti keberagaman suku bangsa, agama, budaya dan politik. "IKN juga menjadi tempat kedudukan perwakilan diplomatik negara lain dan organisasi-organisasi internasional," tutupnya.

 

Kegiatan tersebut dihadiri oleh para pejabat utama serta para pejabat Srena Angkatan, dan sebagai Narasumber Sekertaris Otoritas Ibu Kota Nusantara Dr. Achmad Jaka Santos Adiwijaya, S.H., ILM (Pembangunan Satuan TNI di Wilayah Ibu Kota Nusantara), Dirrenbanghan Ditjen Renhan Kemhan Brigjen TNI Djoko Wibowo (Rencana Pembangunan Satuan TNI Dalam Rangka Pengamanan Ibu Kota Nusantara), Dirhankam Kemen PPN/Bappenas Erik Armundito, S.T., MT., Ph.D. (Perencanaan Bidang Pertahanan di IKN), Kasubdit Perencanaan Teknis Penataan Bangunan Kementrian PUPR, Putri Intan Suri dan Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional Kementrian ATR/BPN Dr. Eko Budi Kurniawan, S.T., M. Sc. (Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara dan Pulau Kalimantan).[rls/r3]

PJ. Ketua TP PKK Bali drg.Ida Mahendra Jaya Dorong Gerakan Penanaman Cabai di Pulau Bali

GIANYAR , Bali Kini - Penjabat Ketua TP PKK Provinsi Bali Ny. Drg. Ida Mahendra Jaya mendorong gerakan penanaman cabai di Pulau Bali, komitmen tersebut ditunjukan dengan peninjauan lapangan dan penanaman cabai yang dilakukan di Puspa Aman, Desa Sukawati, Gianyar, pada Kamis (30/11).

Dalam kesempatan tersebut, Ny. Ida Mahendra yang didampingi oleh Kepala Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali Anom Agustina dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gianyar IGA Dewi meninjau lahan seluas 40 are yang dikelola oleh Puspa Aman Sukawati untuk tempat penanaman cabai. Saat berdialog dengan Tim Puspa Aman, Ida Mahendra sangat mengapresiasi atas usaha yang dikembangkan oleh TP PKK Kabupaten Gianyar dengan menanam cabai dan tanaman bermanfaat lainnya. Ia berharap Kabupaten lain dapat meniru apa yang dilakukan oleh Gianyar. Mengingat cabai merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam bumbu dapur. Dengan penanaman cabai yang dilakukan oleh Desa, maupun tingkat terkecil dirumah akan sangat memberikan dampak terhadap kenaikan harga cabai, dimana ketika harga cabai naik maka para ibu rumah tangga dapat memanfaatkan hasil cabai yang ditanam di pekarangan rumah sendiri (Hatinya PKK).

Masih pada program yang sama, Ida Mahendra beserta rombongan melanjutkan peninjauan penanaman cabai ke Kabupaten Klungkung. Pada kesempatan ini, Ida Mahendra yang didampingi Plt. Ketua TP PKK Kabupaten Klungkung Ny. Sri Sundari Kasta bertandang ke dua rumah warga yang menjadi percontohan Hatinya PKK, yaitu rumah Ibu Hartika dan Bapak Hj. Ibrahim yang terletak di Desa Kampung Gelgel-Klungkung.

Hatinya PKK Hj. Ibrahim diisi dengan tanaman cabai, terong, seledri dan memelihara ikan. Ia mengakui bahwa manfaat Hatinya PKK sangat baik terutama dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari terutama kebutuhan dapur. Selain pemanfaatan untuk kebutuhan dapur sendiri, terkadang ia juga bisa memberikan kepada tetangga hasil dari panen cabe tersebut, sehingga dapat membantu tetangga yang tidak mampu untuk membeli cabai.

Diakhir kunjunganya, Ida Mahendra meninjau Tempat Pembibitan Kebun PKK dan Hatinya PKK Kabupaten Klungkung. Dalam kunjungannya, Ida Mahendra juga melakukan penanaman beberapa bibit cabe di lahan seluas 30 are yang dimanfaatkan oleh Kabupaten Klungkung. Dimana bibit tersebut, akan didistribusikan ke semua Kecamatan yang ada di Klungkung.

Sebelumnya, pada hari yang sama Ida Mahendra juga menerima kunjungan dari TP PKK Sulawesi Selatan yang juga melakukan penanaman 100 bibit cabai di Halaman Gedung Jayasabha-Denpasar.[rls]

Tingkatkan Pengetahuan Hukum Prajurit, PNS Dan Persit Makodam IX/Udayana Ikuti Penyuluhan Hukum

Denpasar , Bali Kini - Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang hukum untuk meminimalisir pelanggaran, Prajurit dan PNS serta ibu-ibu Persit Makodam IX/Udayana mengikuti penyuluhan hukum yang digelar oleh Kumdam IX/Udayana pada, Kamis (30/11/2023) di Aula Soepardi Makodam IX/Udayana.

Penyuluhan hukum kali ini mengusung tema "Melalui Penyuluhan Hukum, Kita Tingkatkan Kesadaran Hukum Prajurit Guna Meminimalisir Tingkat Pelanggaran di Satuan TNI AD", hadir sebagai pemapar dari Satuan Kumdam IX/Udayana yaitu Mayor Chk  (K) Cok Morina Agung, SH. dan Lettu Chk Kadek Dwi Muliantara, S.H.

Kegiatan ini bertujuan agar seluruh Prajurit, PNS dan  ibu-ibu Persit dalam kehidupan sehari-harinya dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum yang akan berdampak pada diri sendiri, keluarga dan satuannya. Adapun materi yang akan disampaikan oleh pemapar tentang Tujuh Pelanggaran Berat TNI, tindak Pidana yang menonjol dilingkungan TNI AD dan Netralitas TNI.

Tentang Netralitas TNI pemapar menyampaikan sesuai perintah Panglima TNI dan Kasad bahwa ditahun politik saat ini Prajurit dan PNS TNI AD harus Netral tidak memihak salah satu Partai politik maupun Pasangan Calon, tidak memberikan Fasilitas sarana TNI sebagai tempat kampanye, tidak mengarahkan kepada keluarga prajurit, tidak memberikan tanggapan terhadap hasil quik count dan bagi Prajurit/PNS TNI yang mencalonkan diri sebagai calon Legislatif/Kepala Daerah harus mengundurkan diri dari Dinas TNI/PNS serta Atasan agar menindak tegas yang terbukti terlibat politik praktis.

Disamping itu juga pemapar menjelaskan tentang bantuan hukum sebagai salah satu fungsi utama Hukum Kodam IX/Udayana yang mana penyelenggaraan berupa penyelesaian perkara baik di dalam maupun di luar Pengadilan guna menjamin perlindungan hukum bagi satuan dan personel beserta keluarganya.

Diakhir kegiatan diserahkan Buku Saku Netralitas TNI kepada perwakilan Prajurit, PNS dan Persit, kegiatan ini berjalan dengan aman dan lancar (Pen/rls).

Wujudkan Zero Kemiskinan Extrim Melalui Sosialisasi Kemiskinan Kultural

Karangasem, Bali Kini - Upaya Konvergensi antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian Agama, PHDI dan MDA Kabupaten Karangasem dalam bentuk sosialisasi Kemiskinan Kultural dianggap penting dalam mewujudkan Kemiskinan Ektrem 0 Persen di tahun 2024. Bupati Karangasem I Gede Dana dan Wakil Bupati Karangasem I Wayan Artha Dipa bahkan turut terjun langsung memberikan pemahaman mengenai sosialisasi ini. 

Salah satunya, sosialisasi yang dihadiri yakni di Balai Banjar Gulinten, Bunutan dan di Balai Banjar Bau Kangin, Desa Nawakerti, Kecamatan Abang, Karangasem, Selasa (28/11). Usai sosialisasi, Pemerintah Kabupaten Karangasem juga menyiapkan 100 paket sembako di masing-masing tempat, untuk dibagikan kepada masyarakat yang kurang mampu, yang juga diserahkan langsung oleh Bupati Dana bersama Wabup Artha Dipa.

Bupati Dana mengungkapkan, Kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan oleh budaya dan kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Budaya dan kebiasaan tersebut dapat berupa foya-foya, malas, tidak punya etos kerja, tidak mau belajar, tidak mau berubah, atau tidak mau berpartisipasi dalam pembangunan.

Kemiskinan kultural dapat menurunkan motivasi dan potensi seseorang untuk meningkatkan kesejahteraan diri dan lingkungannya. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara mengatasi kemiskinan kultural yang membangkitkan motivasi dan potensi.

“Kemiskinan kultural adalah ketika kita hidup di lingkungan yang tidak mendukung kamu untuk maju dan sukses. Lingkungan kamu mungkin punya budaya dan kebiasaan yang tidak baik, seperti boros, malas, tidak mau belajar, tidak mau berubah, atau tidak mau ikut pembangunan. Budaya dan kebiasaan ini bisa membuat kita tidak punya motivasi dan potensi untuk meningkatkan hidup kamu,” imbuh Bupati Dana.

Bupati Dana menambahkan, kemiskinan kultural perlu diatasi agar angka kemiskinan tidak semakin bertambah, meningkatkan kualitas hidup dan masyarakat, menghindari konflik sosial dan pertumbuhan ekonomi yang lambat. 

Wabup Artha Dipa dalam kegiatan tersebut juga ikut menambahkan, bahwa ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi kemiskinan kultural, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri. Dirinya mencontohkan, selain dengan memberikan sosialisasi atau pemahaman mengenai kemiskinan kultural itu sendiri, juga dengan memberikan bantuan ekonomi termasuk pelatihan dan pendidikan, fasilitas sosial yang diikuti dengan dukungan psikososial, pengakuan juga penghargaan.

Bupati Dana maupun Wabup Artha Dipa diakhir acara meminta masyarakat dapat menyimak dengan baik sosialisasi yang diberikan dan dapat menyampaikan pertanyaan atau pun pendapat untuk permasalahan yang dimiliki. Ucapan terimakasih pun disampaikan kepada Majelis Desa Adat, PHDI dan Kementerian Agama Kabupaten Karangasem yang telah ikut bersinergi menuntaskan angka kemiskinan di Kabupaten Karangasem melalui sosialisasi ini. (Ami)