Surabaya Punya KAS-RAP, Setwan DPRD Bali Sambangi Surabaya Tiru Inovasi Perlindungan Anak Dan Perempuan

Laporan Rep : Arnawa

Surabaya, Bali Kini  - Surabaya memiliki program 'Kampunge Arek Suroboyo Ramah Anak dan Perempuan (KAS-RPA),yang merupakan bagian upaya dan inovasi dalam hal mengurangi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. untuk itu, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Setwan DPRD) Provinsi Bali bersama rombongan Forum Wartawan DPRD (Forward) Bali yang dipimpin Kabag Persidangan Setwan I Gusti Nyoman Agung Wikrama melanjutkan studi tiru ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya, pada Rabu (8/5/2024). hal ini merupakan upaya untuk mendorong inovasi soal perlindungan perempuan dan anak.

Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak DP3APPKB Kota Surabaya Relita Wulandari, menjelaskan jika terdapat program KAS-RPA. "Program ini merupakan bagian dari upaya Surabaya kota responsif gender, kami menciptakan Kota yang ramah untuk perempuan dan anak," Katanya. KAS-RPA memiliki 5 program kampung yang ideal yaitu, kampung belajar, kampung sehat, kampung asuh, kampung aman, kampung kreatif produktif. Setiap kampung yang memiliki indikator syarat yang harus dipenuhi. Peta koordinasi KAS RPA yakni koordinator/mentor dari DP3APPKB, pendukung utama (kecamatan pembina) dan kelurahan (pelaksana dan pembina RW), aktor utama (RT/RW warga kampung) dan pendamping/ide kreatif (mahasiswa).

"Kampung Belajar diantaranya fasilitasi dan pendampingan belajar anak, pembinaan mental keagamaan dan kebhinekaan, penguatan taman bacaan masyarakat, bebas anak putus sekolah. Lalu, indikator pemenuhan KAS-RPA Kampung Sehat yakni bebas asap rokok, lingkungan bersih, hijau dan bebas nyamuk, bebas miras dan narkoba, bebas gizi buruk dan stunting, perilaku hidup bersih sehat, gerakan sayang ibu, pendidikan kesehatan reproduksi," Terangnya.

Kabag Persidangan Setwan DPRD Bali I Gusti Nyoman Agung Wikrama yang didampingi Kasubag Tata Usaha, Kepegawaian, Humas dan Protokol Kadek Putra Suantara, mengatakan kunjungan ke DP3APPKB Kota Surabaya ini dipilih karena untuk mendorong inovasi pemerintah Bali untuk mengembangkan peraturan soal perlindungan perempuan dan anak serta menumbuhkan sinergitas antara awak media dan pemerintah sebagai pilar demokrasi yang memiliki fungsi menyerap aspirasi rakyat yang diwujudkan dalam tiga fungsi yaitu, Pembentukan Peraturan Daerah (Perda), Penganggaran, dan Pengawasan.

Dia juga mengatakan setelah mendengar penjelasan dari DP3APPKB Kota Surabaya, diharapkan awak media akan mendapatkan pembanding antara regulasi yang ada di Bali dan Surabaya. "Kunjungan ini kami harapkan dapat memberikan edukasi dan dorongan kepada pihak pemerintah daerah, bukan hanya gubernur, tetapi juga Dewan untuk lebih konsen terhadap regulasi perlindungan perempuan dan anak," paparnya.

"Walaupun saat ini kita sudah konsen, tentu kita perlu lihat dari daerah yang sudah lebih dulu berhasil merealisasikannya, tentu dari kunjungan ini kita akan perkuat bersama-sama dan mendorong pemerintah daerah untuk lebih konsen terhadap isu perlindungan anak dan perempuan," pungkasnya. Sembari berharap semua aspirasi itu dapat diwujudkan di Bali, salah satunya melalui media dimana media sebagai  pilar demokrasi 'corong' masyarakat agar menyeimbangkan antara kepentingan masyarakat dan pemerintah.

Selain itu Wikrama mengungkapkan, DPRD Bali saat ini konsen terhadap upaya perlindungan perempuan dan anak. Provinsi Bali telah memiliki Peraturan Daerah tentang Anak. Bahkan saat ini pun Dewan Bali sedang membahas tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) yang sudah disetujui menjadi Perda. 

"Di Jawa Timur ini akan mendapat penjelasan terkait program-program perlindungan anak dan perempuan termasuk inovasi, perencanaan dan dukungan anggaran, evaluasi serta kegiatan-kegiatan berkaitan dengan perlindungan anak," sambungnya. (ar/r2]

Lantik dan Serahkan SK 1080 ASN, Bupati Karangasem Gede Dana Ucapkan Selamat Bertugas

Karangasem, Bali Kini- Setelah melalui proses di pusat dan daerah, sebanyak total 4 SK CPNS dan 1.076 SK PPPK (Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja) akhirnya terbit dan pada Rabu (8/5/2024) seluruh SK yang telah ditandatangani oleh  Bupati Karangasem, I Gede Dana, diserahkan secara resmi kepada pegawai bersangkutan setelah dilakukan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji serta Penyerahan Surat Keputusan (SK) yang dilakukan langsung oleh Bupati Gede Dana di GOR Gunung Agung, Amlapura. 

Bupati Gede Dana dalam kesempatan tersebut menyampaikan, 4 SK CPNS dan 1.076 SK PPPK yang telah diserahkan tersebut merupakan formasi CPNS dan PPPK tahun 2023 dimana SK Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pola Pembibitan STTD Kementerian Perhubungan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023 disebutkan bahwa, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi dan dalam rangka mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional dipandang perlu menambah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Oleh karena itu pemerintah pusat mengalokasikan kebutuhan ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2023;  dimana dari hasil proses seleksi terisi sejumlah 1.076 formasi PPPK dengan rincian sebanyak 670 Jabatan Fungsional Guru dan sebanyak 406 Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan. Ditambah sebanyak 4 (empat) formasi CPNS dari pola pembibitan STTD Kementerian Perhubungan.

Dikatakannya, walaupun dengan berbagai sorotan namun profesi sebagai ASN di masa kini tetap menjadi pilihan utama serta kebanggaan bagi sebagian besar masyarakat, kondisi ini membuat persaingan menjadi ASN semakin ketat. “PNS dan PPPK yang dilantik dan diambil sumpah pada kesempatan ini merupakan hasil dari rangkaian seleksi penerimaan yang sangat ketat dan kompetitif yang dilakukan berbulan-bulan lamanya,” tegas Gede Dana. 

Diawali  dari penerimaan secara terbuka baik seleksi administrasi maupun seleksi kompetensi yang telah dilakukan oleh Panitia Seleksi secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yakni melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, penetapan NIP dan pengangkatan menjadi ASN.

“Kami ingatkan kembali, dengan menerima SK pegawai bersangkutan bukan lagi sebagai orang yang bebas berbuat dan berperilaku,  tetapi ada aturan, norma, target kinerja, serta kedisiplinan yang mengikat mereka sebagai ASN, serta sekaligus sebagai dasar penilaian evaluasi tahunan yang bisa berdampak pada pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja,” ujar Gede Dana mengngatkan seluruh PNS dan PPPK yang dilantik tersebut. 

Sementara itu, Kepala BKPSDM Karangasem, I Komang Agus Sukasena, menambahkan penerbitan NI PPPK dari Kanreg X BKN dilakukan secara bertahap, sehingga berpengaruh terhadap proses penerbitan SK bagi PNS dan PPPK tersebut. 

Sejalan dengan proses penerbitan SK PPPK,  sejak tanggal 1 April 2024 juga disusun naskah Perjanjian Kerja yang akan ditanda tangani oleh PPK dan calon PPPK.  Dimana pada tanggal 12 April 2024 telah diumumkan kepada seluruh calon PPPK untuk mencermati serta menandatangani naskah Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam surat Kepala BKPSDM Nomor 800.1.2.5/3524/BKPSDM Tanggal 12 April 2024 Tentang Penandatanganan Perjanjian Kerja bagi Peserta PPPK dan Rencana Peyerahan Surat Keputusan CPNS dan PPPK formasi tahun 2023. (Rls)

Sempurnakan Perda Perlindungan Anak Dan Perempuan, Setwan DPRD Bali Study Tiru Ke Jawa Timur

Laporan Rep : Arnawa

Surabaya , Bali Kini - Dalam upaya penerapan Perda Perlindungan anak dan perempuan, Setwan DPRD Bali melaksanakan studi tiru ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur (DP3AK Jatim) pada, Selasa (7/5/2024). Dalam penerapan Perda tersebut di Bali, Sekretariat DPRD Bali mengajak anggota Forum Wartawan DPRD Bali melakukan studi tiru ke Provinsi Jawa Timur sejak Senin 6-9 Mei 2024 guna melihat keberhasilan Pemprov Jatim yang dibuktikan dengan segudang prestasi baik ditingkat nasional maupun internasional. 

Pelaksanaan studi tiru dibarengi oleh Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Bali bersama bersama Forum Wartawan Dewan (Forward) DPRD Provinsi Bali, yang dipimpin oleh abag Persidangan dan Fasilitasi Fungsi DPRD Bali I Gusti Agung Nyoman Alit Wikrama didampingi Kasubag Tata Kepegawaian, Humas, Protokol Sekretariat DPRD Bali Kadek Putra Suantara, Ketua Forwad DPRD Bali Made Arnyana dan diikuti puluhan wartawan yang bertugas di DPRD Bali. 

Rombongan diterima  oleh Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur (DP3AK Jatim) Diana Rimayanti dan juga didampingi jajarannya.

Alasan dipilihnya Pemprov Jatim, tak lain karena keberhasilan dan Segudang Prestasi yang diraihnya, baik Nasional maupun  Internasional. Sejak ditetapkannya Perda Nomor 3 tahun 2023 atas perubahan  Perda Nomor 6 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pada 14 Juni 2023, DPRD Bali sangat konsern pada upaya perlindungan anak dan perempuan. Terlebih lagi, beberapa waktu lalu telah ditetapkannya Perda Inisiatif dewan tentang Pengarusutamaan Gender. Kabag Persidangan DPRD Bali I Gusti Agung Nyoman Alit Wikrama memiliki alasan kenapa memilih Jatim, hal itu dikarenakan luas wilayah Provinsi Jatim dengan 29 kabupaten dan 9 kota dan jumlah penduduk perempuannya lebih tinggi ketimbang penduduk laki-lakinya. Menurutnya selama kepemimpinan Jawa Timur oleh Gubernurnya perempuan Khofifah Indar Parawansa,red ), telah banyak melakukan inovasi dalam upaya Pemprov Jatim memberikan perlindungan pada perempuan dan anak. "Berkaca keberhasilan Jatim tersebut pihaknya juga ingin memberi dorongan kepada pemerintah daerah untuk lebih konsern pada upaya perlindungan perempuan dan anak,”katanya.

Sekretaris Dinas  Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Jawa Timur, Diana Rimayanti juga menyampaikan indeks Pemberdayaan Gender di Jatim terus mengalami peningkatan dan terakhir ada di angka 91,85. "Pemprov Jatim juga meraih 13 kali Anugerah Parahita Ekapraya dan diantaranya 5 kali kategori Mentor,"ujarnya. Diana Rimayanti menambahkan, dari 29 kabupaten dan 9 kota di Jatim, semua kabupaten/kota telah mendapatkan penghargaan kabupaten/kota layak anak, dengan kategori minimal madya.  Selain itu Indeks Perlindungan Anak dan Indek Perlindungan Khusus Anak tiap tahun juga meningkat. 

Jumlah kasus kekerasan terhadap anak meningkat di tahun 2022 ada 1.362 kasus dan di tahun 2023 ada 1.531 kasus. Sedangkan untuk kasus kekerasan terhadap perempuan di tahun 2022 ada 968 kasus dan di tahun 2023 ada 972 kasus. "Jumlah kasus ini meningkat karena korban berani melapor melalui layanan UPT Lapor Pak Tangkas Tuntas (Layanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan) sehingga pemenuhan hak-hak korban juga meningkat,"Tandas Diana.

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Jawa Timur,  juga menerangkan jika Jatim terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota dengan 7721 desa memiliki berbagai keberagaman sosial dan budaya. Sementara jumlah penduduk Jatim saat ini terdiri dari 20,76 juta penduduk laki-laki dan jumlah  penduduk perempuan mencapai 20,88 juta jiwa dan dari jumlah penduduk, Jatim seperempatnya adalah anak-anak. (ar/R2)

Dinkes Karangasem Terus Laksanakan Upaya Pencegahan DBD, Kapan Pelaksanaan Wolbachia?

Karangasem, Bali Kini - Penyebaran nyamuk Wolbachia merupakan salah satu cara atau upaya untuk menumpas atau mengurangi adanya nyamuk yang membawa penyakit penyebab demam berdarah dengue. Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem saat ditanyai terkait kapan pelaksanaan penyebaran nyamuk Wolbachia di Kabupaten Karangasem sendiri, mengaku masih menunggu regulasi dari pusat. 

"Kita masih menunggu bagaimana regulasi dari pusat. Wolbachia itu kan hanya salah satu upaya penumpasan DBD, bukan yang utama, masih banyak ada upaya-upaya lain yang dapat dilakukan. Seperti yang telah kita laksanakan selama ini," Tandas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem, I Gusti Bagus Putra Pertama, Senin (6/5/2024). Menurutnya, ditahun 2024 ini Kementerian Kesehatan masih melakukan uji coba terhadap pencegahan DBD melalui nyamuk Wolbachia di beberapa daerah. 

Upaya untuk menurunkan kasus DBD, Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem melakukan berbagai upaya. Baik secara fisik, kimia ataupun biologis. Fisik misalnya menghindari gigitan nyamuk. Kemudian kimia penyebaran abate atapun fogging, kemudian secara biologisnya seperti menanam tanaman pengusir nyamuk. Tak hanya itu, di tiap-tiap desa juga diadakan pembentukan Pokjanal DBD. 

Fogging dilakukan di dua siklus, di satu hari penyemprotan untuk membunuh Nyamuk Dewasa, satu minggu kemudian barulah dilakukan foging lagi. Pihaknya juga menekankan agar masyarakat dapat terlibat untuk memberantas nyamuk DBD. "Masyarakat harus ikut terlibat, karena tidak bisa hanya dengan foging saja, jentiknya akan menetas lagi," Tandasnya. 

"Metode penyebaran nyamuk Wolbachia merupakan salah satu bentuk upaya pencegahan DBD, namun untuk di wilayah Karangasem belum, karena kita masih menunggu regulasinya dulu dari pusat," Kata Putra Pertama. 

Dari sisi tata kelola pencegahan DBD, dari puskesmas masing-masing telah melakukan PE (Pendidikan Epidemiologi) dimana petugas kesehatan akan melakukan tracing hingga 200 meter. (Ami)

Tingkatkan Pelayanan Pangan dan Perikanan , Dinas Pertanian Karangasem Gelar Konsultasi Publik

Karangasem, Bali Kini - Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karangasem melaksanakan forum konsultasi publik di UPTD Pertanian Jasri, Jumat (3/5/2024). 

Menurut narasumber dalam kegiatan ini, Sekretaris Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, I Komang Cenik mengatakan jika giat ini dilaksanakang guna upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, baik petani, nelayan dan segala segmen masyarakat lainnya. 

"Survey kepuasan masyarakat memang rutin dilakukan setiap 6 bulan sekali dan hasil surveynya pun kami peroleh nilai diatas 84. Meski begitu kami tetap lakukan peningkatan pelayanan salah satunya dengan cara menghadirkan perwakilan masyarakat dari masyarakat petani, penyuluh, PPL perikanan, Pelaku usaha potong hewan, pelaku vaksinasi rabies, pelaku penerima rekomendasi BBM RMU, Nelayan, insemonator peternakan dan lain sebagainya. Kami ingin tahu secara langsung apa pendapat mereka dan berdiskusi langsung untuk kemajuan atau peningkatan pelayanan kami," Tandasnya. 

Sementara itu, salah satu peserta dari pihak rekomendasi penerima RMU mengatakan jika di SPBU sering terkendala tidak ada solar pihaknya juga meminta agar rekomendasi  BBM solar diperpanjang. Hal ini menjadi salah satu catatan dalam kegiatan konsultasi tersebut. 

"Meski ada beberapa kendala dilapangan tapi masih bisa kami selesaikan, intinya pelayanan yang dilakukan pada Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan sudah berjalan dengan semaksimal mungkin sehingga penerima layanan mendapatkan kepuasan dalam penerimaan pelayanannya," Tutupnya. (Ami)

Syarat Calon Bupati Karangasem Jalur Independen, Harus Sertakan 33.051 KTP Lengkap Dengan Surat Dukungan

Karangasem, Bali Kini - KPU Kabupaten Karangasem laksanakan sosialisasi Tahapan pencalonan perseorangan dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati (Pilkada) yang akan diadakan di Bulan November 2024 mendatang. 

Sosialisasi dilaksanakan di Taman Surgawi Resort and Spa, Jumat (3/5/2024) diikuti oleh undangan seperti para Camat, para lurah, MDA, FKUB, Forpela, Peradah,  KMHDI dan lain sebagainya. 

Usai sosialisasi berlangsung, disampaikan Ketua KPU Kabupaten Karangasem, I Putu Darma Budiasa pada awak media jika dalam pencalonan melalui jalur independen maka beberapa persyaratan harus dipenuhi. 

"Karena mereka tidak mempunyai "kendaraan" (partai-red) maka mereka harus memenuhi persyaratan dukungan. Syarat dukungan ini harus sesuai jumlahnya DPT di Kabupaten Karangasem, yakni antara 200.000 hingga 500.000 itu maka harus mendapat dukungan 8,5%, " Tandasnya. Di Kabupaten Karangasem sendiri terdapat jumlah pemilih tetap atau DPt ada sebanyak 388.854 dan calon pasangan Bupati yang mendaftar lewat jalur independen harus memenuhi syarat mencapai dukungan KTP sebanyak 8,5% atau sebanyak lebih dari 33.000 KTP. 

"Selain jumlah KTP juga memerlukan surat dukungan dari masing-masing penyerahan KTP dan harus tersebar minimal minimal di 5 kecamatan, itu karena kita terdiri dari 8 kecamatan," Sambungnya. 

Penyerahan dukungan ke KPU Kabupaten Karangasem bagi Calon independen dapat dimulai ditanggal 8 sampai 12 Mei 2024. Untuk penyerahan diterima di jam 8 pagi hingga jam 4 sore. Namun khusus di tanggal 12 atau akhir hari pendaftaran, KPU akan menunggu daftarkan hingga tengah malam.

"Sesuai dengan ketentuan, KPU Kabupaten Karangasem akan mengecek terlebih dahulu apakah dukungan itu sudah sesuai dengan administrasi atau belum. Jika sudah dipenuhi administrasinya maka kita akan melaksanakan verifikasi secara faktual," Katanya. Dalam proses verifikasi faktual kami akan turun ke semua pendukung yang disetorkan calon independen tersebut. (Ami)

Pemkab Jembrana gelar Musrenbang, susun arah kebijakan 20 puluh tahun kedepan

Laporan Rep :Kmg/hms

Jembrana - Bupati Jembrana I Nengah Tamba membuka pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana .

Melalui forum itu sebagai penajaman arah ,visi serta kebijakan 20 tahun kedepan pada Tahun 2025 - 2045, bertempat di Ruang Rapat Jimbarwana Lantai II Kantor Bupati Jembrana, Rabu (8/5).

Musrenbang dihadiri Kepala Bappeda Provinsi Bali yang diwakili oleh Fungsional Perencana Ahli utama Bappeda prov Bali Ir.I Putu Astawa, Forkopimda Jembrana, Wakil Bupati Jembrana I Gede Ngurah Patriana Krisna, Sekda I Made Budiasa, Sekretaris DPRD Kabupaten Jembrana, Kepala OPD lingkup Pemkab Jembrana dan pemangku kepentingan lainya.

Musrembang ini dilaksanakan untuk mengkomunikasikan dan menampung berbagai masukan dari stakeholder dalam rangka penajaman visi misi, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Jembrana 2025 - 2045.

Dalam sambutanya Bupati Tamba mengatakan Permasalahan Pembangunan di Kabupaten Jembrana 20 (Dua puluh) Tahun kedepan sesuai periode RPJPD Kabupaten Jembrana Tahun 2025- 2045, dapat dirumuskan Visi RPJPD Kabupaten Jembrana Terwujudnya Jembrana Emas: Maju, Bahagia, dan Berkelanjutan berlandaskan Tri Hita Karana.

"Menekankan kepada 8 (Delapan) Misi Pembangunan diantaranya, Membangun sumber daya manusia yang berkualitas, inovatif dan berdaya saing, Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal unggulan dan inklusif, Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, Memantapkan Keamanan Daerah Tangguh dan Kondusif, Demokrasi Substansial serta Stabilitas Ekonomi Makro Daerah, Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan berkeadilan, Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Terkoneksi serta Ramah Lingkungan dan Memperkuat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup," ujarnya.

Lanjut, Dalam penyusunan Rancangan RPJPD Kabupaten Jembrana Tahun 2025 -2045, Bupati Tamba menginginkan agar memperhatikan hal-hal seperti Perencanaan pembangunan daerah agar dirumuskan secara transparan, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur dan berkelanjutan.

"Dalam pembahasan Indikator Utama pembangunan baiknya didasarkan atas kondisi dan potensi yang dimiliki sesuai dengan dinamika perkembangan daerah, dan bermuara pada pencapaian tujuan nasional dan Provinsi terutama peningkatan kesejahteraan masyarakat, percepatan penurunan stunting, pengentasan pengangguran dan kemiskinan," imbuhnya.

Dalam mewujudkan Pencapaian Program Prioritas Kabupaten Jembrana di masa mendatang, diperlukan Perencanaan dan Pendanaan yang memadai sehingga Pelaksanaan Program dapat berjalan dengan baik. Bupati Tamba berharap dengan terbitnya Perda 1 Tentang Pajak dan Restribusi Daerah serta dengan dilaksanakannya Proyek strategis Nasional.

"Proyek strategis nasional seperti Pembangunan Jalan Tol, Pembangunan Themepark di Pekutatan, Pembangunan Follow Berkuda di Melaya, Revitalisasi Pelabuhan Perikanan Pengambengan diharapkan dapat meningkatkan PAD Kabupaten Jembrana sehingga akan meningkatkan derajat hidup dan kesejahteraan masyarakat Jembrana sesuai dengan Visi Mewujudkan Masyarakat Jembrana yang Bahagia berlandaskan Tri Hita Karana," Harap Bupati Tamba.

Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Bali yang diwakili oleh Fungsional Perencana Ahli Utama Bappeda prov Bali Ir.I Putu Astawa mengatakan undangan yang hadir agar memfaatkan momentum ini dan ikut ambil bagian dalam pembangunan Kabupaten Jembrana untuk 20 tahun ke depan.

"Hari ini adalah momentum yang luar biasa yang sangat bersejarah karena kita akan membuat dokumen perencanaan untuk 20 puluh tahun kedepan belum tentu kita kita yang hadir disini masih akan ada dua puluh tahun lagi oleh karena itu agar betul betul pertemuan ini untuk membangun jembrana dua puluh tahun kedepan menjadi semakin maju tanpa harus mencabut akar dan budaya kearifan lokal seni dan budaya yang ada dijembrana," ungkapnya.

I Putu Astawa berharap seluruh pemangku kepentingan dapat menyampaikan masukan dan saran positif, konstruktif sebagai bahan penyempurnaan RPJPD Kabupaten Jembrana 2025 - 2045 dan dapat segera diselesaikan.

"Kami harapkan RPJPD ini sudah bisa menjadi Perda paling lambat Agustus kalau bisa lebih cepat lebih bagus, karena RPJPD ini akan dipakai pijakan kedepan," harap Putu Astawa.

Launching Aplikasi PIJAR, Bupati Tamba Dorong Siswa Kreatif

Laporan Rep : Adi/Hum J

Jembrana , Bali Kini - Pijar sekolah merupakan aplikasi untuk memudahkan pembelajaran digitalisasi sekolah, salah satunya dalam pelaksanaan ujian sekolah di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sehingga pelaksanaan ujian sekolah, siswa tidak lagi menggunakan kertas namun dilakukan dalam sebuah sistem yang diciptakan untuk mengelola administrasi dengan pengurangan atau peniadaan penggunaan kertas dan beralih ke dokumen digital.

“Hari ini jangan sampai lagi cara-cara konvensional (lampau) dipakai, akan tetapi mulai kreatif inovasi terutama pembelajaran dibidang IT memang kedepan ini sangat kita harapkan. Tadi saya melihat juga anak-anak yang sudah sangat bisa kreatif membuat desain,“ ujar Bupati Jembrana I Nengah Tamba saat buka pameran hasil belajar siswa dan melaunching aplikasi PIJAR di GOR Kresna Jvara, Rabu (8/5). 

Menurutnya, melalui kegiatan hasil belajar siswa ini diharapkan bisa menggali potensi bakat dan minat siswa serta memberikan wadah atau ruang kepada anak-anak  untuk mengembangkan bakat dan minatnya serta memberikan pembelajaran yang positif. 

“Saya memberikan apresiasi, saya bangga sekali para guru sudah melakukan semacam proses pembelajaran yang luar biasa disamping mengikuti mekanisme pembelajaran dari pusat tetapi ada juga ruang-ruang kreatif lokal jenius yang dilakukan oleh pimpinan-pimpinan sekolah yang ada di Kabupaten Jembrana,“ jelas Bupati Tamba.

Lebih lanjut, Politikus asal desa kalikah itu  mengatakan dari hasil belajar anak-anak semua inovasinya bagus, kreatif dan sudah mencerminkan sebagai satu tata kelola, tata belajar yang sangat positif yang ada di SMP maupun SMA yang ada di Kabupaten Jembrana.  Pihaknya pun berencana saat perayaan HUT Kota Negara hasil karya belajar siswa akan di gabungkan jadi satu wadah dalam Festival Jembrana Bahagia. 

“Sungguh luar biasa dan saya setelah melihat tadi beberapa hasil karya mereka ingin pada saat acara ulang tahun kota nanti kita akan tampilkan bersama apakah mereka bersatu dalam satu semacam buket atau mereka masing-masing nanti kita lihat, kita gabungkan dengan UMKM yang ada di Kabupaten Jembrana yang disebuat dengan Festival Jembrana Bahagia,“ tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Jembrana I Gusti Putu Anom Saputra menjelaskan kegiatan ini peserta terdiri dari semua jenjang tingkatan pendidikan dari Paud, SD, SMP, SMA/SMK dan dilaksanakan selama satu hari. Selain itu  ada kegiatan lomba-lomba yang sudah dilaksanakan ada lomba mewarnai untuk TK, lomba menggambar dan menulis untuk SD dan ada lomba poster digital untuk SMP.

“Jadi jenis kegiatan yang dilaksanakan pertama adalah pameran hasil belajar siswa yang kedua Launching Pijar sekolah dimana Pijar sekolah ini aplikasi pembelajaran untuk memudahkan aplikasi pembelajaran dalam rangka digitalisasi sekolah,“ ungkapnya .

Wabup Ipat Ajak Wartawan Siswa bagikan informasi positif dikalangan anak muda

Lporan Rep : Aribisma / hum

Jembrana , Bali Kini - Wakil Bupati Jembrana IGN Patriana Krisna (Ipat) apresiasi Wartawan Siswa (Warsis) yang menjadi wadah para siswa untuk mengembangkan bakat menulis dengan memberikan informasi-informasi berkaitan dengan pendidikan. 

Melalui Kelompok Wartawan Siswa (Warsis) diharapkan dapat mengembangkan kreatifitas dalam memberikan informasi - informasi positif di kalangan kaum muda. 

"Semoga adik-adik Wartawan Siswa dapat memberikan informasi-informasi yang positif, baik melalui media cetak ataupun media daring, dan tentunya dapat meningkatkan kreatifitas dan bakat menulis adik-adik, " ujar Wabup Ipat dalam acara Pengukuhan Wartawan Siswa (Warsis), Selasa (7/5) di Coffe Shop SPBU 54.822.16 Jl. Pahlawan, Kel. Pendem.

Saat ini, jurnalistik juga sudah menjadi ekstrakulikuler siswa-siswi sebagai wadah bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi diri melalui suatu karya, baik tulisan maupun karya yang lain.

Wabup Ipat Juga menegaskan, sebagai perwakilan dari Pemerintah Daerah akan selalu mendukung kreativitas dan kegiatan Siswa Jembrana yang bersifat positif. 

"kelompok-kelompok wartawan siswa saya harapkan ikut serta dalam pengembangan digitalisasi teknologi dan informasi Menuju Jembrana Emas 2026, semoga dapat mengemban tugas dengan baik dan selalu sukses kedepannya, " tandasnya. 

Turut hadir dalam acara tersebut, Jajaran Forkopimda Kabupaten Jembrana, PWI Kabupaten Jembrana. (  )

Wujudkan Pemerintahan yang Bersih, Pemkab Klungkung Gelar Sosialisasi Anti Korupsi

Laporan Rep : Hum Klungkung 

Klungkung , Bali Kini - Tindak Pidana Korupsi adalah Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Oleh karena itu, Pemkab Klungkung menggelar Sosialisasi anti korupsi kepada para Kepala Perangkat Daerah dan pagawai maupun staf, dilingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung yang bertempat diruang Rapat Praja Mandala,  selasa (7/5).

Dalam sambutan Pj. Bupati Klungkung yang dibacakan oleh Asisten Administrasi Umum Dewa Darmawan menyampaikan, sangat mengapresiasi dan menyambut baik pelaksanaan Sosialisasi Anti Korupsi. Dengan harapan kegiatan ini mampu mewujudkan Pemerintahan Kabupaten Klungkung yang bersih (Good Governance). Perlu diketahui Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (UU Tipikor). Hal ini menunjukkan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang harus diberantas secara bersama-sama, " Upaya pemebrantasan korupsi tidak cukup hanya dengan membuat peraturan perundang-undangan saja, namun juga yang lebihbpenting adalah membangun mental orang-orang yang dapat memberantas korupsi itu sendiri, " Tambah Dewa Darmawan.

Kepala Inspektorat Kabupaten Klungkung I Made Sumiarta menjelaskan tujuan digelarnya Sosialisasi Anti Korupsi adalah untuk meningkatkan pemahaman pegawai dan sebagai upaya pencegahan serta deteksi dini perilaku korupsi di Lingkungan Pemkab Klungkung. Sehingga para pimpinan dan para pegawai memperoleh informasi yang komprehensif mengenai anti korupsi sehingga mampu menjadi landasan untuk dapat meningkatkan integritas dan bersinergi untuk melawan korupsi.

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut turut hadir sebagai narasumber perwakilan dari Kejari Kabupaten Klungkung dan perwakilan dari Paksi (Penyuluh Anti Korupsi) Bali.