Walikota Jaya Negara Terima Lord Mayor of Darwin, Mr. Peter Styles

Ket foto : Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara saat menerima kunjungan resmi The Honorable Mr. Peter Styles, Lord Mayor of Darwin di Hotel Puri Santrian Sanur, Sabtu (1/11).

 

Jajaki Kerjasama Bidang Pelabuhan dan Logistik

Laporan Reporter: Ayu

Denpasar, Bali Kini - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menerima kunjungan resmi The Honorable Mr. Peter Styles, Lord Mayor of Darwin di Hotel Puri Santrian Sanur, Sabtu (1/11). Pertemuan tersebut dilaksanakan lantaran keinginan kedua kota untuk menjajaki kerjasama mengenai pelabuhan dan logistik dengan Pemkot Denpasar. Hal ini sebagai tindak lanjut hubungan Sister City yang telah terjalin sejak tahun 1990-an dan direvitalisasi melalui proses revisi Memorandum of Understanding (MoU) yang telah terjalin pada tahun 2022. 

Tampak hadir juga Dr. Nathan Franklin, Associate Vice Chancellor Indonesia Global and External Relations dan Ms. Kate Heelan, Northern Territory Chair, Sekda Kota Denpasar, IB. Alit Wiradana, perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Darwin, Bapak Bagus Pribadi, serta jajaran Pemerintah Kota Denpasar terkait.

Dalam pertemuan tersebut, Walikota Darwin Mr. Peter Styles menegaskan komitmennya untuk memperkuat hubungan kerja sama dengan Kota Denpasar, khususnya dalam bidang pengembangan sumber daya manusia, pendidikan vokasi, UMKM, serta sektor pelabuhan dan ekonomi maritim. 

"Denpasar dan Darwin memiliki potensi besar untuk mengembangkan jalur konektivitas ekonomi antara Bali dan Northern Territory," ujarnya. 

Sementara itu, Konjen RI di Darwin, Bagus Pribadi, menyampaikan apresiasi atas konsistensi Pemerintah Kota Denpasar dalam menjaga hubungan Sister City. Ia menegaskan bahwa revisi MoU tahun 2022 menjadi dasar kuat untuk memperluas kolaborasi di sektor-sektor strategis baru, termasuk pelabuhan, pariwisata, dan pendidikan vokasi. Menurutnya, sektor pelabuhan memiliki peluang besar dalam mendukung ekspor produk unggulan Bali ke pasar Australia Utara, seperti hasil pertanian, perikanan, dan produk UMKM.

Dr. Nathan Franklin, selaku perwakilan akademisi dari Northern Territory, menambahkan pentingnya kerja sama pendidikan dan capacity building antar institusi di Bali dan Darwin. Ia menyatakan kesiapan untuk mendukung pengembangan program pelatihan vokasi, penelitian bersama, serta pertukaran mahasiswa dan tenaga pengajar.

Sementara Ms. Kate Heelan menyoroti potensi kolaborasi dalam sektor ekonomi kreatif dan digital, seperti creative video exchange dan E-sport collaboration antara pelajar Denpasar dan Darwin sebagai bentuk diplomasi budaya generasi muda.

Sementara Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menyambut baik kedatangan dan tujuan dari Walikota Darwin, dimana kerjasama antara kedua kota ini akan sangat mendukung wilayah masing-masing. 

"Dengan semangat kolaborasi yang semakin kuat pasca-revisi MoU 2022, Denpasar dan Darwin berkomitmen memperkuat hubungan Sister City yang lebih relevan dengan tantangan masa kini menyentuh bidang ekonomi, pendidikan, budaya, hingga konektivitas pelabuhan sebagai langkah bersama menuju pembangunan kota berkelanjutan dan kemitraan internasional yang inklusif," ujarnya. 

Untuk diketahui Dimana Pertemuan ini menghasilkan beberapa kesepakatan tindak lanjut, di antaranya Pembentukan Joint Working Group (JWG) Denpasar–Darwin untuk menyiapkan Action Plan implementasi MoU hasil revisi 2022. Penambahan sektor kerja sama pelabuhan dan logistik sebagai prioritas baru. 

Penyelenggaraan kunjungan balasan Pemerintah Kota Denpasar ke Darwin pada tahun 2026. Serta Rencana pelaksanaan pelatihan SDM maritim dan promosi produk unggulan Denpasar melalui jaringan pelabuhan Darwin. 

Apresiasi Semangat Gotong-Royong, Ringankan Beban Krama.

Ket foto : Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menghadiri Puncak Karya Atma Wedana Desa Adat Denpasar yang digelar di   Genah Nyekah Desa Adat Denpasar, Sabtu (1/11).

Walikota Jaya Negara Hadiri Puncak Karya Atma Wedana Desa Adat Denpasar,

Laporan Reporter: Agus 

Denpasar, Bali Kini - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menghadiri Puncak Karya Atma Wedana Desa Adat Denpasar yang digelar di   Genah Nyekah Desa Adat Denpasar, Sabtu (1/11). Upacara tersebut dilaksanakan sebagai wujud gotong royong serta pelayanan Desa Adat Denpasar kepada krama. 

Hadir dalam kesempatan tersebut Sekda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana, Ketua Komisi I DPRD Kota Denpasar, AA Putu Gede Wibawa, Anggota DPRD Kota Denpasar, I Ketut Suteja Kumara, Panglingsir Puri di wilayah Desa Adat Denpasar, Camat Denpasar Barat, I Wayan Yusswara, Bendesa Adat se-Kota Denpasar, serta undangan lainya. 

Rangkaian puncak karya diawali dengan Ngadegang Ida Bhatara Sangge, Mlaspas Puspa dan Mapurwa Daksina. Sedangkan pada sore harinya turut dilaksanaman Utpeti  Stiti Puja, Mamutri, Adi Parwa serta Ngeliwet. 

Bendesa Adat Denpasar, AA Ngurah Alit Wirakesuma mengatakan bahwa Karya Atma Wedana ini dilaksanakan sebagai upaya untuk meringankan beban krama dalam pelaksanaan upacara adat dan keagamaan. Dimana, karya kali ini diikuti oleh 123 pengiring yang merupakan krama Desa Adat Denpasar dan luar Desa Adat Denpasar. 

"Tujuan kami adalah meringankan beban masyarakat dalam pelaksanaan upacara adat dan keagamaan," ujarnya. 

Lebih lanjut dijelaskan, rangkaian upacara sudah dimulai sejak 12 Oktober lalu yang diawali dengan matur piuning dan nuasen karya. Dilanjutkan dengan Nganam Don Bingin pada 26 Oktober lalu dan Ngajum Puspa pada 30 Oktober lalu. Setelah Puncak Karya, rangkaian dilanjutkan dengan Pralina Puja serta Nganyut ke Segara pada 2 November. Sedangkan Nyegara Gunung akan dilaksanakan pada 4 November mendatang. 

"Kami sangat berkomitmen dalam meringankan beban masyarakat dalam pelaksanaan yadnya, dan semoga upacara ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, dan kami juga konsisten dalam menggelar acara mepetik, metatah dan lain sebagainya," ujar Alit Wirakesuma. 

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara memberikan apresiasi atas semangat gotong royong Desa Adat Denpasar dalam membantu masyarakat. Hal ini tentu sejalan dengan sepirit Vasudhaiva Kutumbakam bahwa kita semua bersaudara. 

Dikatakan Jaya Negara, pihaknya juga memberikan apresiasi atas komitmen Desa Adat Denpasar dalam melaksanakan yadnya yang mengedepankan prinsip gotong royong. Hal ini tentunya mampu meringankan beban masyarakat, utamanya dalam pelaksanaan yadnya. 

"Berbagai kegiatan mulai dari metatah, mapetik dan kini atma wedana, ini merupakan wujud nyata Desa Adat dalam melaksanakan dharma agama yang sejalan dengan sepirit Vasudhaiva Kutumbakam bahwa kita semua bersaudara," ujar Jaya Negara. 

HENDAK MELINTASI JEMBATAN, PEMOTOR ASAL JAKARTA JATUH DAN HANYUT KE SUNGAI

Laporan Reporter: Tim Lpt Krs

GIANYAR --- Tim SAR Gabungan melaksanakan pencarian terhadap Angky Aromeo Novy Wahyudi (55), seorang pria asal Jakarta Utara yang dilaporkan hanyut terseret arus sungai setelah motor yang ia kendarai jatuh di Jembatan Sungai Batu Dendeng, Banjar Bangkelisan, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, pada Kamis (30/10/2025) sekitar pukul 18.45 Wita.

Dalam keterangannya, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar, I Nyoman Sidakarya mengatakan bahwa pagi tadi sekitar pukul 08.10 Wita Kantor SAR Denpasar menerima laporan kejadian dari Bapak Ngurah Dibya selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Gianyar dan langsung mengerahkan Tim Penolong menuju lokasi kejadian.

"Kita telah mengerahkan enam orang personel serta peralatan SAR pendukung lainnya untuk melaksanakan upaya pencarian dan pertolongan," ujarnya.

Upaya pencarian oleh Tim SAR Gabungan dilakukan dengan cara melaksanakan penyisiran sungai sejauh 2 km menuju arah selatan lokasi kejadian. 

"tadi juga telah dilakukan pencarian pada aliran sungai yang ditutupi sampah yang dicurigai lokasi tersangkutnya korban. Namun hujan yang mengguyur di lokasi kejadian menghambat upaya pencarian." imbuh Nyoman.

Dengan demikian, upaya pencarian oleh Tim SAR Gabungan hingga sore hari ini dihentikan sementara dan akan dilanjutkan kembali besok pagi dengan luas area pencarian yang lebih besar.

Proses pencarian dan pertolongan turut melibatkan beberapa unsur SAR Lainnya diataranya, Korem 163 Wirasatya, Dit Samapta Polda Bali, BPBD Kabupaten Gianyar, Pol Airud Polda Bali, Pol Airud Polres Gianyar, Samapta Polres Gianyar, Polsek Ubud, Koramil Ubud, Balawista Gianyar, PMI Gianyar dan Keluarga Korban. 

Diapresiasi Komisi VII DPR RI, Kepemimpinan Koster Jadikan Bali Role Model Nasional Pariwisata Berkelanjutan, Energi Bersih, dan Tangani Sampah

Laporan Reporter: Tim Lpt 

Denpasar , Bali Kini  - Suasana hangat dan penuh keakraban mewarnai Acara Ramah Tamah dan Jamuan Makan Malam antara Gubernur Bali Wayan Koster dan rombongan Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi VII, Saleh Partaonan Daulay, di Gedung Kertasabha, Jayasabha, Denpasar, Kamis (30/10). 

Dalam jamuan yang diiringi lantunan musik Bali dan suguhan arak lokal campur kopi tanpa gula sebagai simbol semangat gotong royong dan dukungan bagi produk UMKM lokal kedua pihak berdiskusi hangat mengenai arah pembangunan dan masa depan energi bersih serta pariwisata berkelanjutan di Pulau Dewata.

Dalam kesempatan itu, Koster memaparkan Agenda Besar Bali 2026–2029. 

Koster menyampaikan arah pembangunan Bali hingga 2029 yang difokuskan pada penyelesaian empat agenda utama: infrastruktur dasar, tata kelola sampah berbasis sumber, penguatan ketersediaan air bersih, dan kemandirian energi bersih.

“Kenaikan wisatawan ini luar biasa. Maka infrastruktur, air, dan sampah harus segera kami tata agar semua berjalan seimbang,” ujar Gubernur Koster.

Data terbaru menunjukkan, hingga Oktober 2025, rata-rata kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 23.000 orang per hari, dan diperkirakan menembus 7,1 juta wisatawan hingga akhir tahun, melampaui capaian pra-pandemi.

Di bidang lingkungan, Bali kini menjadi provinsi prioritas nasional untuk proyek pengolahan sampah menjadi energi, dengan dukungan langsung dari Presiden RI. Pemprov telah menyiapkan lahan enam hektar di wilayah Denpasar–Badung, cukup untuk menampung 1.000 ton sampah per hari, dengan konstruksi dimulai awal 2026 dan ditargetkan rampung dalam dua tahun.

Koster juga menegaskan komitmennya terhadap energi bersih, melarang pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara di Bali.

"Kami ingin Bali sepenuhnya mandiri dengan energi ramah lingkungan. Tidak ada lagi PLTU batu bara di pulau ini,” tegasnya.

Kebijakan ini sejalan dengan visi Bali menuju pertanian organik penuh pada 2028, di mana saat ini 60% lahan sawah telah beralih ke sistem organik.

*Pariwisata Berbudaya, Berkualitas dan Berkelanjutan*

Dalam sektor pariwisata, Gubernur Koster menegaskan bahwa Bali kini bergerak menuju pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Ia tengah menyiapkan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Wisatawan Berkualitas, dengan sistem kuota semisal seperti negara Bhutan yang membatasi jumlah kunjungan sebanyak 400 ribu wisatawan per waktu guna menjaga daya dukung lingkungan dan budaya lokal.

Koster juga menyoroti maraknya vila ilegal yang disewakan tanpa izin dan tanpa pajak.

 “Ada yang menyewakan villa Rp 200–300 ribu per malam untuk 6–18 orang tanpa izin. Ini merugikan daerah. Kami akan atur agar sistem ini tertib dan adil,” tegasnya.

Selain itu, ia mengkritisi sistem OSS (Online Single Submission) yang dinilai belum selaras dengan tata ruang dan nilai kesucian pura di Bali. Ia menyatakan akan mengusulkan revisi agar OSS lebih berpihak pada kepentingan daerah dan pelaku usaha lokal.

Acara malam itu diisi dengan penampilan seni tradisi dari Kabupaten Karangasem sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya Bali yang tetap menjadi jiwa pariwisata pulau ini.

“Kami mohon dukungan Komisi VII agar Bali terus menjadi destinasi dunia yang berkualitas, berbudaya, dan berkelanjutan,” tutup Koster.

*Komisi VII DPR RI: Bali Jadi Rujukan Nasional*

Sementara itu, Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyampaikan apresiasi tinggi atas berbagai terobosan Gubernur Koster. Ia menyebut Bali telah menjadi contoh nasional dalam penanganan pariwisata. Bali menjadi model utama dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Kepariwisataan di DPR RI. Hampir seluruh pasalnya disusun dengan menjadikan Bali sebagai acuan tata kelola pariwisata berkelanjutan.

“Ketika kami menyusun undang-undang pariwisata, pikiran kami langsung tertuju ke Bali,” ujarnya disambut tepuk tangan hadirin.

Daulay juga menegaskan, akan memberikan dukungan terkait penanganan sampah serta pengembangan energi bersih, sejalan dengan arah kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Perpres terbaru tentang pengelolaan sampah.

 “Isu sampah saat ini menjadi isu utama nasional di seluruh wilayah Indonesia. Untuk Bali kami akan memberikan dukungan agar bisa cepat teratasi, sesuai program pusat,” ujarnya.

Selain itu, Komisi VII menilai keberadaan Bali Tourism Board sebagai lembaga promosi pariwisata sangat efektif, bahkan menjadi inspirasi pembentukan lembaga serupa di tingkat nasional.

Rombongan juga menyoroti pembangunan Rumah Sakit Internasional Bali yang baru diresmikan lima bulan lalu. Daulay menilai fasilitas ini langkah strategis memperkuat pariwisata kesehatan Indonesia.

"Dengan kunjungan wisatawan mancanegara mencapai hampir 6 juta orang, membangun rumah sakit internasional di Bali sangat tepat. Kita tidak boleh kalah dari Singapura atau Malaysia,” katanya optimistis.

Ia pun mendorong agar tenaga dokter di rumah sakit tersebut berasal dari putra-putri terbaik Bali, difasilitasi dengan beasiswa dari lembaga nasional seperti LPDP atau BUMN.

"Kami ingin dokter-dokter di sana lahir dari Bali sendiri. Kami siap membantu lewat jejaring kementerian dan DPR,” tambahnya.

*Keakraban dan Kolaborasi untuk Bali yang Mendunia*

Pertemuan malam itu ditutup dengan penyerahan cinderamata antara Ketua Komisi VII DPR RI dan Gubernur Bali Wayan Koster, disertai suasana hangat penuh kekeluargaan.

Keduanya sepakat bahwa masa depan Bali tidak hanya ditentukan oleh keindahan alamnya, tetapi juga oleh kemampuan menjaga keseimbangan antara pembangunan, lingkungan, dan budaya.

“Kalau Bali makin mendunia, kami pun akan lebih sering datang ke sini,” ujar Saleh Daulay sambil tersenyum.

Dengan semangat kolaborasi antara pusat dan daerah, Bali kian meneguhkan posisinya sebagai barometer kemajuan dan inspirasi pembangunan berkelanjutan Indonesia.(*)

Solusi Gubernur Koster Kembalikan Situasi Normal di Ungasan, BAST Akses Jalan GWK Disepakati Pemkab Badung dan GWK

Laporan Reporter: Tim.Lpt 

DENPASAR , BALI KINI - Pemerintah Kabupaten Badung dan Manajemen Garuda Wisnu Kencana (GWK) menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Pinjam Pakai Lahan untuk akses jalan warga Banjar Giri Dharma Desa Ungasan yang sebelumnya sempat menjadi polemik. 

Penandatanganan BAST dilaksanakan di Gedung Jayasabha, Jumat (31/10) oleh Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa dan Kuasa Direksi PT Garuda Adhimatra Indonesia Erwyanto Tedjakusuma dan diketahui Gubernur Bali Wayan Koster. Penandatanganan BAST juga disaksikan Komisaris Utama PT Garuda Adhimatra Indonesia, Mayjen TNI (Purn) Sang Nyoman Suwisma.

Solusi terbaik yang ditawarkan Gubernur Koster beberapa waktu lalu untuk menengahi polemik akses jalan akhirnya mengembalikan situasi normal di banjar setempat. 

Gubernur Koster berharap penandatanganan BAST pinjam pakai lahan ini mengakhiri polemik antara warga dengan pihak manajemen GWK. 

“Kita harapkan situasi kembali normal,” ujar Gubernur Koster saat berbincang dengan Bupati Adi Arnawa dan jajaran manajemen GWK yang hadir di Jayasabha.

Untuk diketahui, dalam BAST disebutkan bahwa PT Garuda Adhimatra Indonesia sebagai Pihak Pertama meminjampakaikan lahan berbentuk badan jalan kepada Pemkab Badung sebagai Pihak Kedua. Dalam BAST juga disebutkan bahwa lahan dengan lebar +4 meter dan panjang +450 meter dimiliki dan dikuasai oleh pihak pertama. 

Pemkab Badung sebagai pihak kedua hanya diperkenankan untuk menggunakan lahan dimaksud untuk kepentingan akses lalu lintas masyarakat Banjar Giri Dharma Desa Ungasan.(*)

Sekda Bangli Pimpin Monev Program Makan Bergizi Gratis: Pastikan Gizi dan Keamanan Pangan Generasi Bangli Terjamin

Laporan Reporter: Tim Lpt 

Bangli , Bali Kini – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bangli, Drs. I Dewa Bagus Riana Putra, M.Si., yang juga menjabat sebagai Kepala Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), memimpin rapat monitoring dan evaluasi (monev) program nasional tersebut pada Jumat (31/10/2025) di Rumah Makan The Uma.

Pertemuan ini digelar untuk memastikan Program MBG di Bangli berjalan sesuai standar gizi dan keamanan pangan demi mewujudkan generasi muda yang sehat dan berkualitas.

Dalam pemaparannya, Kordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Bangli, Ni Komang Satya Ayuta Pramiyogi, menjelaskan bahwa fokus utama mereka adalah pemberian makanan bergizi gratis kepada siswa serta kelompok 3B (Bumil, Busui, Balita).

“Inti dari rencana kerja kami adalah menjamin seluruh operasional harian berjalan lancar, mulai dari proses produksi hingga distribusi, sambil memastikan standar kualitas bahan baku, makanan, pelayanan, dan sanitasi terpenuhi,” ujar Ni Komang Satya.

Langkah ini diwujudkan melalui perencanaan menu yang ketat, disusun oleh ahli gizi dan juru masak, serta berkoordinasi dengan Puskesmas setempat. Perencanaan ini secara khusus mempertimbangkan kebutuhan gizi anak dan ketersediaan pangan lokal. Akuntabilitas program juga dijamin melalui koordinasi intensif dengan pihak sekolah, kunjungan rutin untuk evaluasi, dan pelaporan harian/mingguan ke Badan Gizi Nasional.

Kepala Dinas Kesehatan dr. I Nyoman Arsana, M.Kes., selaku Sekretaris Satgas MBG, menegaskan bahwa hasil pengawasan gizi dan kesehatan menunjukkan menu yang disajikan aman dan sehat.

Dr. Arsana juga memaparkan kebutuhan mendesak untuk pembangunan total 18 unit SPPG atau dapur umum baru di Bangli. Saat ini, sudah tersedia 10 unit di tiga kecamatan (Bangli, Tembuku, dan Susut), menyisakan kebutuhan 8 unit mendesak yang seluruhnya terkonsentrasi di wilayah Kecamatan Kintamani, yang hingga kini masih nihil unit SPPG beroperasi.

Kepala Satgas MBG Bangli, Drs. I Dewa Bagus Riana Putra, M.Si., menegaskan kolaborasi intensif antara Satgas dengan pihak terkait terus dilakukan, dari pengawasan bahan baku hingga penyajian makanan, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti keracunan.

"Hingga kini, program MBG di Bangli yang sudah berjalan di beberapa kecamatan (Bangli, Tembuku, dan Susut) dilaporkan belum ditemukan kasus masalah kesehatan akibat konsumsi makanan," tegasnya, 

Pada kesempatan yang sama 9 Kepala SPPG menerima serifikat Laik Higiene Sanitasi yang terdiri dari 3 SPPG Kecamatan Tembuku, 4 SPPG Kecamatan Bangli, 2 SPPG Kecamatan Susut. 

Program Makan Bergizi Gratis ini diharapkan terus mendukung peningkatan kualitas gizi anak-anak dan pembangunan sumber daya manusia unggul di Kabupaten Bangli.0

DWP Bangli dan Lombok Tengah Jalin Kerja Sama Lebih Kuat Lewat Kunjungan Kolaborasi

 Laporan Reporter: Tim Lpt 

Bangli , Bali Kini  - Dalam rangka memperkuat sinergi organisasi dan saling berbagi praktik terbaik, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Bangli menjamu delegasi DWP Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Jumat, 31 Oktober 2025. Pertemuan yang digelar di Ruang Rapat Krisna, Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli ini berlangsung hangat dan penuh diskusi yang produktif. Tim kunjungan dari Lombok Tengah yang dipimpin oleh Ketua DWP, Ny. Baiq Rahmayati Firman Wijaya dan didampingi Ketua GOW Lombok Tengah Ny. Hajah Winarsih, diterima dengan hangat oleh Ketua DWP Bangli Ny. Pusparini Riyana Putra beserta jajaran pengurusnya.

Tujuan utama kunjungan ini adalah untuk mempererat hubungan antara kedua organisasi, yang keduanya mewakili para istri pegawai negeri sipil (ASN). Pertemuan ini menjadi wadah yang sangat berharga untuk bertukar wawasan dan strategi sukses dalam menjalankan program kerja masing-masing.

Ny. Pusparini Riyana Putra, dalam sambutannya, menyampaikan rasa terima kasih atas kunjungan tersebut. "Kami sangat senang menyambut rekan-rekan dari DWP Lombok Tengah. Ini merupakan kesempatan emas bagi kami untuk berbagi pengalaman, terutama dalam mendukung suami kami sebagai PNS dan dalam memberdayakan perempuan di daerah kami masing-masing," ujarnya.

Diskusi difokuskan pada berbagai program unggulan, termasuk inisiatif peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia anggota, program pendidikan dan ekonomi, serta peran penting DWP dalam menyelaraskan dan mendukung program prioritas pemerintah daerah.

Ny. Baiq Rahmayati Firman Wijaya, Ketua DWP Lombok Tengah, menjelaskan bahwa Kabupaten Bangli terpilih untuk kunjungan kerja ini karena keberhasilannya dalam mengelola berbagai program organisasi. "Kami datang ke sini dengan harapan besar untuk belajar, terutama mengenai strategi pengelolaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) binaan dan program-program di bidang sosial budaya. Kami berharap kunjungan ini dapat memperkaya wawasan kami dan menjadi titik awal untuk sinergi yang lebih erat antara DWP Bangli dan Lombok Tengah," tambahnya.

Acara diakhiri dengan pertukaran cinderamata sebagai simbol persahabatan dan foto bersama, yang menegaskan komitmen kedua Kabupaten DWP untuk menjaga komunikasi dan mendorong kolaborasi di masa mendatang. Kemitraan ini menjanjikan pendekatan inovatif dan peningkatan efektivitas bagi program-program komunitas masing-masing.

Jadi Endorse Judol, Selebgram Jakbar ini Dihukum 1,5 Tahun

Laporan Reporter: Jero Ari 

DENPASAR , BALI KINI  - Selebgram yang setiap kehadiran dipersidangan menunjukkan sikap manja, kali ini terlihat terdiam ketika harus mendengarkan keputusan akhir yang ditentukan ketuk palu hakim Pengadilan Negeri Denpasar.

Namun ketika ke luar dari ruang sidang kembali menunjukkan senyum khasnya lantaran hukuman yang dijatuhkan hakim lebih ringan satu tahun dari tuntutan Jaksa. Terdakwa Vienna Varella Angeli Parinussa, menerima hukuman selama 1,5 tahun penjara.

"Terdakwa terbukti secara sah bersalah mendistribusikan dan mempromosikan judi online (Judol) melalui akun Instagram pribadinya. Selain hukuman pidana, juga dikenakan pidana denda sebesar Rp 30 juta subsider tiga bulan penjara," sebut JPU Ni Putu Eriek Sumyanti.

Diterangkan dalam dakwaan, terdakwa Vienna, seorang freelance endorsement, memanfaatkan media sosial untuk mengiklankan situs judi 'KYOTA98' kepada 57 ribu lebih pengikutnya, yang dapat diakses oleh masyarakat umum. 

Kegiata yang dilakukan Vienna berlangsung mulai 11 Februari hingga 16 April 2025. Semua dilakukan di rumahnya yang berada di Jalan Gunung Lebah No. 14, Kelurahan Monang Maning, Kecamatan Denpasar Barat. 

Awalnya, ia mengaku dikenalkan dengan pemilik nomor WhatsApp +6282211212128 atas nama Cindy, yang menawarkan pekerjaan mempromosikan situs judi online 'KYOTA98.' Dalam aksinya, ia diminta mengunggah satu hingga dua tautan per hari melalui akun Instagram @Viennaa.Parinussaaa.

"Untuk kegiatan ini, terdakwa diberikan imbalan Rp 250 ribu per postingan, yang dibayarkan ke rekening Bank BCA atas namanya," terang JPU.

Dalam praktiknya, Vienna menggunakan ponsel iPhone 15 miliknya untuk membuat story Instagram. Ia menempelkan tautan situs judi pada foto atau video dengan watermark sehingga pengikut bisa mengakses langsung. Pemain yang tertarik mendaftar harus mengisi kolom 'Buat Akun' dengan nama pengguna, kata sandi, dan nomor rekening, kemudian melakukan deposit melalui QR code.

Salah satu permainan yang dipromosikannya bernama "Pragmatic Play Gates of Olympus 100." Untuk bermain di dalam permainan tersebut pemain hanya perlu menentukan jumlah taruhan dari saldo kredit yang dimiliki di dalam akun kemudian mengklik tanda dan gambar yang muncul akan bergulir dengan sendirinya, apabila ada gambar yang sama dengan pola tertentu akan menambah keuntungan yang diperoleh. 

JPU menegaskan, Vienna menggunakan uang yang diterima dari pekerjaan endorse judi online tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. "Tautan yang diposting Vienna dikategorikan sebagai informasi elektronik atau dokumen elektronik karena dibuat, dikirim, dan dapat diakses publik melalui sistem digital," tukas JPU. 

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

TIM SAR EVAKUASI PENDAKI DI BATUKARU

Laporan Reporter: Ayu / Tim Lpt 

TABANAN , BALI KINI -- Empat orang yang mengalami keram saat pendakian di Gunung Batukaru akhirnya berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat, Jumat (31/10/2025). Mulanya mereka turun dari puncak gunung pada hari Kamis (30/10/2025) petang sekitar pukul 22.00 Wita, melalui jalur Pura Luhur Taksi Agung. Namun setelah 3 jam perjalanan beberapa diantara mengalami cidera di bagian kaki. Keempatnya merupakan warga asal Buleleng.

"Kami tim dari Basarnas Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar menerima info pada pukul 03.00 Wita," ungkap Bayu Arya, selaku koordinator di lapangan. Menurut laporan, korban berada pada ketinggian kurang lebih 1700 MDPL di koordinat 8°21'28.82"S - 115° 6'43.69"E.

Sebanyak 7 orang personel diberangkatkan menuju lokasi dengan membawa peralatan mountaineering. Tim bergerak dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar yang berada di Jimbaran. Sementara itu petugas siaga SAR tetap berkoordinasi dengan Polsek Penebel untuk memantau perkembangan-perkembangan di lokasi, sementara tim melaju secepatnya ke Gunung Batukaru. 

Pada pukul 05.10 Wita  tim SAR Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar sudah sampai di Pura Luhur Taksu Agung, kemudian berkoordinasi dengan keluarga korban dan segera memulai perjalanan menuju posisi korban. 

Sekitar 2 jam berselang, tim SAR gabungan sudah bertemu dengan keempat orang tersebut pada ketinggian 1320 Mdpl. Mereka pun langsung dievakuasi turun menuju Pura Luhur Taksu Agung. Keseluruhannya telah tiba di tujuan kurang lebih pukul 09.40 Wita.

Tidak ada cedera serius yang dialami korban. Usai penanganan awal, keempatnya dibawa pulang boleh pihak keluarga masing-masing. Selama berlangsungnya operasi SAR turut melibatkan unsur SAR dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar 7 orang, Polsek Penebel 2 orang, BPBD Kabupaten Tabanan, Perangkat Jatiluwih 2 orang, serta pihak dari kerabat korban.

Hewan Ternak Masih Dipandang Sebagai Aset Ekonomi yang Dapat Dieksploitasi

Laporan Reporter : Mul / Tim Lpt 

Denpasar, Bali Kini -  Status hukum hewan ternak di Indonesia masih menempatkan mereka sebagai properti atau aset ekonomi yang rentan terhadap eksploitasi. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Indonesian Animal Legal Protection Foundation, Fiolita Berandhini Saichu, S.H., M.A, dalam webinar internasional bertema Implementation of Law on Animal Welfare in Livestock Practices in Indonesia.

Acara yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi, Universitas Warmadewa, pada hari Jumat (31/10) ini, menyoroti adanya konflik antara kepentingan manusia (ekonomi) dan kesejahteraan hewan.

Dalam pemaparannya, Fiolita Saichu menjelaskan bahwa status hukum hewan ternak sebagai properti atau barang adalah akar masalah etika."Secara inti, status hukum hewan sebagai properti berimplikasi besar. Hewan ternak diperlakukan sebagai sumber daya yang berlimpah, dirancang untuk digunakan, dan hanya memiliki nilai sejauh ia berguna atau memberikan kesenangan bagi manusia," jelas Fiolita.

Pandangan ini memiliki akar filosofis dalam kerangka utilitarianisme, di mana nilai suatu makhluk diukur dari utilitasnya bagi mayoritas—dalam hal ini, manusia. Konsekuensi dari pandangan legal ini adalah reduksi nilai intrinsik hewan dan pembenaran atas kontrol mutlak terhadap seluruh aspek kehidupan mereka oleh 'pemilik'.

Fiolita menambahkan, kepemilikan hewan tidak selalu berarti bahwa perawatannya dilakukan secara bertanggung jawab. "Status 'pemilik' memberikan kontrol penuh atas kehidupan hewan, yang seringkali mengarah pada praktik yang mengabaikan kesejahteraan mereka. Ketika hukum menganggap hewan sebagai barang, kekuasaan pemilik menjadi absolut, menciptakan konflik antara kepentingan manusia (keuntungan) dan penderitaan hewan," tegasnya.

Meskipun status hewan masih didominasi oleh pandangan properti, Indonesia memiliki kerangka hukum untuk Kesejahteraan Hewan. Dasar hukum yang kuat seperti UU No. 18 Tahun 2009 jo UU No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan PP Nomor 95 Tahun 2012 menegaskan bahwa Kesejahteraan Hewan adalah mandat hukum.

"Kesejahteraan hewan adalah semua hal yang berkaitan dengan kondisi fisik dan mental hewan, sesuai dengan standar perilaku alamiah mereka. Ini harus diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan, khususnya yang dimanfaatkan oleh manusia, dari perlakuan tidak pantas," kata Fiolita.

Namun, Fiolita mengkritik bahwa penegakan hukum ini sangat lemah. Kelemahan ini terlihat jelas dalam praktik transportasi hewan. Meskipun undang-undang mensyaratkan hewan diangkut bebas dari rasa takut atau siksaan, tidak ada standar teknis yang jelas mengenai desain kandang, batas durasi perjalanan, atau kewajiban istirahat.

"Akibatnya, kondisi seperti kepadatan berlebih dan stres panas sering terjadi, menunjukkan adanya celah besar antara ketentuan hukum di atas kertas dan penerapannya di lapangan," tutupnya. Ia menekankan bahwa meskipun hukum mengakui konsep makhluk hidup yang berakal (sentient being), realitanya hewan ternak masih dipandang dan diperlakukan sebagai aset ekonomi yang dapat dieksploitasi.