Bandara Diperluas, Dewan Minta PT Angkasa Pura Bagi Keuntungan untuk PAD Bali - Bali Kini

Bali Kini

https://www.voaindonesia.com

Breaking News

Selasa, 03 April 2018

Bandara Diperluas, Dewan Minta PT Angkasa Pura Bagi Keuntungan untuk PAD Bali

DENPASAR,Balikini.Net - Ketua Komisi III DPRD Bali I Nengah Tamba mengusulkan agar PT Angkasa Pura I memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali, dengan membagikan keuntungan yang diperolehnya dari operasional Bandara Ngurah Rai, kepada Pemerintah Provinsi Bali. "Ini penting agar Bali tak hanya jadi tempat singgah sementara keuntungan lari ke luar Bali. Selama ini kan Pemda Bali tidak mendapat apa-apa dari Angkasa Pura 1," kata Tamba di Denpasae, Selasa (3/4).


Politikus partai Demokrat ini mengatakan, saat ini ada rencana perluasan bandara Ngurah Rai. Gubernur Bali Made Mangku Pastika memberikan rekomendasi kawasan pemanfaatan seluas 40 hektar untuk direklamasi oleh PT Angkasa Pura untuk perluasan Apron Bandara Ngurah Rai. Setelah ada perluasan bandara itu, tingkat kunjungan ke Bali akan semakin meningkat, dan tentunya pendapatan PT Angkasa Pura juga meningkat. 


Ia mendorong Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk merundingkan dengan PT Angkasa Pura I  agar ada kontribusi untuk PAD Provinsi Bali.  "Ini jadi momentum agar kita membahasnya dengan PT Angkasa Pura I agar ada pembagian keuntungan berupa dana segar untuk menambah PAD Provinsi Bali. Pembagian keuntungan ini konsepnya seperti dana PHR, tapi bukan CSR," ujar Tamba. 


Bakal Calon anggota DPR RI dengan tagline TMS (Tamba Menuju Senayan) itu mengakui, PT Angkasa Pura I memiliki otoritas penuh untuk mengelola Bandara Ngurah Rai. "Ini tentu menerobos eksklusivitas PAP (PT Angkasa Pura I) karena PAP punya sona teritorial. Tapi apa pun itu, PAP kan di Bali, kalau Bali penuh sesak kendaraan dan macet di mana-mana, apa masih ada yang mau datang ke Bali. Kan PAP juga rugi," kata Tamba.


Ia mengatakan, jika gagasannya bisa diakomodir maka Pemerintah Provinsi Bali bisa menambah sumber PAD baru dari pembagian keuntungan PT Angkasa Pura. "Ini bisa sedikit menggeser sumber APBD kita yang senntiasa tergantung dari Bea Pajak Nomor Kendaraan Bermotor (BPNBK). Betapa pentingnya kita mendapatkan pendapatan dari bandara. Ini perlu pembasan bersama. Kita akan membahasnya saat rapat dengar pendapat," ujarnya


Ia menambahkan, Bali tidak bisa lagi mengharapkan sumber PAD dari pajak kendaraan bermotor. Bali harus menyiapkan diri sejak sekarang untuk memiliki sumber PAD yang suistainable (berkelanjutan). Menurut dia, ada pembagian keuntungan dari PT Angkasa Pura bisa menjadi sumber PAD Provinsi Bali yang suistainable. "Lima tahun ke depan Bali akan memiliki infrastruktur jalan seperti Mass Rapid Transit (MRT), Ligt Rail Transit (LRT) atau Kereta Api. Masyarakat akan memilih menggukan itu sebagai moda transportasi. Kendaraan menjadi berkurang, otomatis PAD juga berkurang. Kita perlu sumber PAD yang suistainable dari pembagian keuntungan Angkasa Pura," katanya.


Tamba mengatakan, jika ada sumber PAD dari PT Angkasa Pura, maka Pemprov Bali bisa menekan jumlah kendaraan bermotor di Bali, yang sudah menimbulkan kemacetan dan polusi. "Kita bisa tekan jumlah kendaraan bermotor untuk mengatasi polusi dan kemacetan. Itu bisa dilakukan jika sudah ada sumber PAD baru dari Angkasa Pura. Sehingga Bali bisa mengurangi kemacetan, orang terus berkunjung ke Bali, maka keuntungan angkasa Pura juga meningkat," tegasnya.


Lebih lanjut Tamba mengatakan, dengan adanya pembagian keuntungan tersebut kepada Pemprov Bali, PT Angkasa Pura sudah menunjukkan kontribusinya menjaga Bali. "Pihak Angkasa Pura juga harus secara komprenhensif ikut menjaga Bali. Dengan pendapatan yang mereka peroleh, bagi sedikit buat Bali untuk menjaga budaya, membenahi infrastruktur dan sosial kemsyarakatan. Kita akan duduk bersama dengan Angkasa Pura untuk membahasnya," pungkas Tamba. *

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Redaksi Balikini.net menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan di Balikini.net . Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi Balikini.net akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.

Terimakasih
www.balikini.net