Kurang Sosialisasi, AMDAL Pelabuhan Benoa Dipermasalahkan

Denpasar,balikini.Net - Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Pengembangan Pelabuhan Benoa oleh Pelindo III dipermasalahkan oleh sejumlah tokoh masyarakat. Pelindo III juga belum memiliki hasil riset tentang dampak pengerukan alur pelayaran dan kolam Pelabuhan Benoa yang dinilai mengabaikan aspek fisik, ekonomi, sosial, budaya dan spiritual masyarakat di sekitar pelabuhan kelas 2 ini. Hal itu mengemuka dalam rapat antara GM Pelindo III Wayan Eka Saputra dengan sejumlah pimpinan organisasi yang dimotori oleh Paiketan Krama Bali di kantor Pelindo III, Kamis (13/9) .

Ketua Umum Paiketan Krama Bali, Ir. Agung Suryawan Wiranatha, M.Sc, Ph.D mempertanyakan riwayat keluarnya AMDAL pengembangan pelabuhan Benoa. "Jika dibilang sudah ada sosialisasi sejak 2013, sosialisasi ke siapa, kapan dan di mana, siapa tim ahli yang membuat AMDAL, dimana pembahasan AMDAL ini dilaksanakan ? Ini datanya harus jelas. Tolong disiapkan data-data itu sehingga kami tahu kredibiltas dari Dokumen AMDAL tersebut" pinta Agung Suryawan merespon tim Pelindo yang mengatakan sudah melakukan studi sejak 2013, sosialisasi sampai akhirnya terbit AMDAL akhir 2015. Agung kembali mempertanyakan batas-batas pengembangan dari 58,2 hektar menjadi 143 hektar. "Mari kita teliti bersama luasan wilayah urugan/reklamasi tersebut. Apakah sudah sesuai dengan yg diijinkan oleh RTRW Kota Denpasar. Jika ada kelebihan pengurugan, maka siapa yang bertanggung jawab ?" tanya Agung Suryawan.

Prof. Ketut Rahyuda menyesalkan hilangnya lokasi untuk kegiatan sosial dan spiritual di Pura di tengah laut. "Tujuan kami ingin memahami rencana jangka pendek, menengah dan panjang dari pihak Pelindo agar sesuai dengan harapan masyarakat.

Ketua Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali (AMPB), Dr. Gusti Kade Sutawa, .S.E, M.M, MBA menilai, kurangnya sosialisasi oleh Pelindo memunculkan pertanyaan di masyarakat. "Masyarakat Bali sudah kadung alergi dengan reklamasi karena reklamasi telah menjadi momok yang menakutkan" ujar pria berbadan tinggi besar ini.

Aktivis Love Bali Forum, Ir. Agus Maha Usadha mempertanyakan apakah Pelindo sudah memiliki ijin HPL terhadap lahan hasil pengurugan seluas 85 hektar itu. Agus minta Pelindo agar melengkapi data tentang riwayat pengembangan pelabuhan sejak 1990 sampai saat inu. Apakah pengembangan ini sudah sesuai dengan Perda Provinsi Bali dan Kota Denpasar. Ketua Dewan Koodinasi Nasional Puskor Hindunesia, Ida Bagus Susena, S.Kom mempertanyakan fasilitas yang bakal dibangun di atas lahan hasil pengurugan. Ia berharap, Pelindo mesti memberi manfaat ekonomi kepada masyarakat Bali jangan justru mematikan aktivitas masyarakat Bali. Ia berharap, agar ada pemerataan aktivitas bagi pelabuhan lainnya di Bali seperti Celukan Bawang, Padangbai, Tanah Ampo dan Gilimanuk sehingga tidak terpusat di Benoa.

Khusus soal dampaknya bagi nelayan, Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Bali, I Nengah Manumudita minta Pelindo III memperhatikan kearifan lokal daerah pesisir. Menurut Manumudita, kearifan lokal di daerah pesisir itu adalah kehidupan para nelayan yang tak boleh terhenti. "Posisi para nelayan sudah sangat lemah. Jangan justru semakin lemah dengan adanya pengembangan Pelabuhan Benoa. Para nelayan perlu dikasi lokasi untuk menambatkan jukung mereka karena ini menyangkut kelangsungan hidup mereka dan demi kekestarian sosial budaya Bali" paparnya.

Terkait Rencana Induk Pelabuhan (RIP), menurut Direktur Eksekutif Paiketan Krama Bali, Ir. Nyoman Merta Harnaga, harus mengacu pada U.U. Pelayaran No. 17 Tahun 2008. Menurut Nyoman, RIP, sesuai UU Pelayaran harus memperhatikan RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten/Kota; keserasian dan keseimbangan RIP dengan kegiatan lain di lokasi pelabuhan serta kelayakan dari aspek lingkungan. Nyoman dengan keras mengkritisi RIP Benoa terutama peruntukan Bisnis dan Perdagangan. Ini sudah agak menyimpang dengan peran dan fungsi pelabuhan dan sangat berpotensi mematikan peluang ekonomi masyarakat kecil. "Jika nanti dibangun mall, toko souvenir, apartemen, maka ini pasti merampas peluang masyarakat di daratan Bali" ujar pria yang juga Pemimpin Umum Majalah Craddha ini. Mantan Dirut BTDC Nusa Dua, Ir. Made Mandra, M.Sc menyesalkan tergerusnya daratan di Nusa Dua dan Tanjung Benoa akibat pengerukan alur pelayaran dan kolam Pelabuhan Benoa. Keluhan ini juga disampaikan oleh Pengurus LPM Tanjung Benoa, I Kadek Duarsa.

"Sudah terjadi abrasi daratan Tanjung Benoa karena lokasi pengerukan laut berjarak kurang dari 50 meter dari bibir daratan Tanjung Benoa. Kami khawatir Tanjung Benoa bisa amblas", protesnya.

Di sisi lain, nelayan di Serangan mengeluhkan sedimentasi di Pantai Serangan hampir mencapai ketebalan 1 meter yang menyulitkan para nelayan untuk melaut.

GM Pelindo III, Eka Saputra merespon semua keluhan para tokoh masyarakat itu. Kata Eka, pihaknya sangat mengapresiasi berbagai masukan para tokoh. Menurut Eka, pengembangan pelabuhan tetap memperhatikan dan selaras dengan tatanan adat dan budaya Bali. Ia menjelaskan rencana pengembangan Pelabuhan yang nantinya menjadi seluas 143 hektar. "Pelabuhan Benoa akan menjadi Tourism Hub sehingga bisa menampung kapal-kapal Cruise besar. "Kami tak ingin keluar dari pakem Tri Hita Karana sehingga pelabuhan ini tetap bisa sustainable dan memberikan manfaat bagi masyarakat" ujarnya. Menjawab kekhawatiran bahwa Pelindo bakal membangun Hotel, Art Market yang akan mematikan Hotel dan Art Market di Bali, Eka dengan tegas mengatakan, pihaknya tidak akan membangun Hotel dan Art Market. Ia juga berjanji menyiapkan data sesuai permintaan para tokoh sehingga ada pemahaman yang sama tentang rencana pengembangan pelabuhan Benoa. Soal peluang munculnya resiko akibat pengerukan laut dan pengurugan di sekitar pelabuhan, ia berjanji melakukan mitigasi resiko untuk meminimalisir resiko yang muncul. Pihaknya juga sangat mengapresiasi keberadaan komunitas nelayan di areal pelabuhan dan berjanji akan menyediakan waktu khusus untuk mendengarkan aspirasi mereka. (mer/r4)