Pemangkasan Hibah Harus Dikomunikasikan Dengan DPRD Bali

BaliKini.Net
DPRD Prov Bali - Rabu, Oktober 02, 2019

Pemangkasan Hibah Harus Dikomunikasikan Dengan DPRD Bali

Denpasar,Balikini.Net - Gubernur Bali Wayan Koster berencana memangkas hibah bansos yang difasilitasi oleh DPRD Bali. Sesuai mengikuti Sidang Paripurna dengan agenda pelantikan Pimpinan DPRD Bali Definitif, Selasa (01/10), Koster mengaku ada beberapa pembangunan yang menjadi prioritas dan mendesak, salah satu penataan kawasan Besakih. Dan pembangunan tersebut membutuhkan anggaran yang cukup besar.

Koster menyebut bahwa pemangkasan anggaran dewan diperkirakan sekitar Rp. 1 Milyar per anggota dewan. "Sekarang kan empat (Rp. 4 Milyar). Kita hitung lah, yang jelas turun. Ya kira-kira turun jadi tiga (Rp. 3 Milyar)," ujarnya. Bukan hanya Hibah, akan tetapi anggaran untuk masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga tak luput dari pemangkasan. Ia menyatakan bahwa hal itu bagian dari efisiensi.

Menyikapi hal itu, Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama mengatakan, pihaknya mendorong Gubernur untuk menjalankan skala prioritas. Akan tetapi, soal pemangkasan dana hibah, perlu ada pembahasan lebih lanjut. "Itukan wacana Pak Gubernur, kita selalu dorong Pak Gubernur menjadi skala prioritas. Hibah untuk masyarakat, Pak Gubernur tujuannya juga untuk masyarakat. Semuanya baik itu tujuannya," akunya.

Mengenai besaran dana hibah yang akan dipangkas, Adi Wiryatama meminta agar duduk bersama membahasa dengan anggota dewan yang lain. "Kalau memang Pak Gubernur diprioritaskan, kenapa kita tidak duduk bersama," tandasnya. Pihaknya juga tak bisa memastikan apakah pemangkasan bisa diterima oleh seluruh anggota dewan. "Belum tentu juga, kan belum ngomong. Pak Gub kan baru menyampaikan. Kalau disampaikan dengan baik, saya kira anggota dewan akan mengerti," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bali I Nyoman Sugawa Korry mengaku tak masalah jika memang dana hibah dipangkas untuk kepentingan skala prioritas. Kendati demikian, pemangkasan harus disesuaikan. "Tapi (harus) disesuaikan, didengarkan juga aspirasi para anggota karena biar bagaimana pun para anggota itu juga dia berhubungan, kemudian berkomunikasi dengan konstituen dan masyarakat,” pintanya.

Kata dia, sejatinya hibah dewan sangat berpengaruh di masyarakat. Khususnya masyarakat di pedesaan yang tidak tersentuh oleh Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang). Dimana muncul hal-hal subjektif atau tidak adil. Contohnya ada perbedaan pilihan soal Kepala Desa, dan aspirasinya tidak diakomodir. Di sini lah peran hibah. “Biar bagaimana pun, APBD ini kan harus berkeadilan diberikan kepada semua masyarakat yang mempunyai hak untuk dapat itu,” pungkasnya. Dp/r2