Rapat Paripurna II DPRD, Bahas 2(dua) Ranperda

BaliKini.Net
Kabar jembrana - Kamis, Oktober 31, 2019

Rapat Paripurna II DPRD, Bahas 2(dua) Ranperda

Jembrana,Balikini.Net - Rapat Paripurna II masa persidangan I Tahun sidang 2019/2020 berlangsung di ruang sidang DPRD, Kamis(31/10). Rapat Paripurna yang mengagendakan pendapat umum Fraksi dihadiri Bupati I Putu Artha dan Wabup I Made Kembang Hartawan dipimpin ketua DPRD Ni Made Sri Sutarmi.

Sidang Paripurna yang dibuka ketua DPRD I Made Sutarmi mengawali pengantarnya dengan menggunakan bahasa bali, menyampaikan 2(dua) Rancangan Peraturan Daerah . Pertama Ranperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 , kedua Ranperda tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dihadapan para pimpinan OPD, BUMN, BUMD termasuk para Camat, Perbekel dan Lurah se Kabupaten Jembrana. Dari ke 2(dua) Ranperda yang diagendakan itu yakni, Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2020 dan Ranperda tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik, pihak Legislatif melalui Fraksi-Fraksi di DPRD selain memberikan apresiasinya, juga memberikan masukan, saran termasuk minta penjelasan kepada Eksekutif khususnya Bupati Jembrana.

Terkait Ranperda tentang APBD, Fraksi-fraksi di DPRD pada prinsipnya memberikan apresiasi kepada pihak Eksekutif. Pasalnya, pemerintah Kabupaten Jembrana mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian(WTP) secara berturut-turut. Hal itu siungkapkan oleh ketua-fraksi dalam penyampaian pandangan umum fraksinya, seperti halnya yang dungkapkan Fraksi Golongan Karya. “atas pemeriksaan BPK terhadap APBD Kabupaten Jembrana tahun 2018, pemerintah Kabupaten Jembrana berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian(WTP). Terhadap capaian dan prestasi ini tentu patut diapresiasi. Sebagai bentuk penghargaan itu pemerintah akan menerima tambahan anggaran berupa dana insentif sebesar Rp75 milyar. Namun demikian, apakah dana ini sudah masuk dan teranggarkan dalam RAPBD tahun anggaran 2020 “kata juru bicara Fraksi Golkar I Made Sabda.

Sementara Ranperda tentang pembentukan perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, juga diapresiasi oleh fraksi di DPRD, seperti halnya PDI Perjuangan, Fraksi Kebangkitan Persatuan termasuk Fraksi Demokrat Jaya.”Ranperda yang diajukan Bupati, tentu kami sangat mengapresiasi atas pengajuan Ranperda itu. Pasalnya, pembentukan Ranperda itu sebagai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 11 tahun 2019 tentang perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik, “kata ketua Fraksi I Ketut Sudiasa.

Bupati I Putu Artha dalam sambutannya mengatakan, dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah dewasa ini, pengelolaan banrang milik daerah semakin berkembang dan kompleks sehingga hal ini sering menjadi permasalahan bagi sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia. “ini sangat diperlukan adanya persamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur unsur yang terkait dalam pengelolaan barang milik daerah, “kata Bupati Artha.

Bupati Artha berharap, Ranperda dapat di bahas bersama guna mewujudkan kesepakatan bersama untuk menetapkannya menjadi Perda. “demi sempurnanya Ranperda sebelum ditetapkan menjadi Perda perlu kiranya kami memberikan beberapa masukan atau saran perbaikan seperti, adanya kesalahan pengetikan dan penyajian pasal yang perlu disinkronisasikan, “kata Bupati Artha(eka/r4).