Denpasar,BaliKini.Net - Pemerintah diminta untuk fokus dalam penanganan sampah di TPA Suwung. Hal ini diungkapkan oleh Anggota Dewan dari Dapil Badung Ketut Tama Tenaya. Kata dia, persoalan sampah di Bali khususnya di TPA Suwung sejatinya bukan masalah satu pihak saja, melainkan bersama.
"Ini bukan masalah Badung saja sebenarnya, urusan sampah inikan Bali. Baik Pak Gubernur, Pak Bupati, dan Pak Walikota duduk bersama carikan solusi terbaik. Bukan artinya diperdebatkan dan saling menyalahkan," katanya saat dikonfirmasi, Kamis (14/11).
Dirinya menghimbau agar tak menyalahkan masa lalu, mengingat saat ini sudah terjadi. Sehingga yang dibutuhkan adalah solusi. "Cari solusi secepatnya," tegasnya.
Persoalan sampah, lanjut dia, jangan sampai melebar ke urusan yang lain. Harus fokus pada penanganan dan solusi yang akan dilakukan. Pihaknya mendukung langkah Gubernur Bali soal penggunaan lahan Pemprov untuk dijadikan TPA di Badung dan di Denpasar. Kepada Pemda Badung, anggota Komisi II DPRD Bali meminta agar segera dilakukan kajian mengenai lokasi yang tepat untuk dibangun TPA. "Nah, itu harus segera dikaji dimana titiknya dimana. Ada gak tanah Pemprov (Bali) yang bisa digunakan. Artinya yang bisa diterima masyarakat," pintanya.
Solusi jangka pendek, menurutnya, masing-masing desa (lokal) membangun TPA. Apalagi, kondisinya saat ini sudah urgent. Tama menambahkan, kedepan Bali harus memiliki TPA khusus yang mampu mengolah dan memilah sampah.
Untuk di Badung, penanganan sampah harus menjadi prioritas bagi Pemda setempat. Tentunya, harus dibarengi dengan alokasi anggaran. Sebenarnya, ada banyak celah anggaran yang bisa dialokasikan oleh Pemkab Badung, walaupun saat ini sedang Defisit. Misalnya saja melalui Hibah Pajak Hotel dan Restoran (PHR) ke kabupaten lain. "Ya, kemana saja itu caranya, fokus dulu. Biar masyarakat tidak ribut. Sudah ribut, citra pariwisata rusak," tegasnya.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Bali Wayan Rawan Atmaja. "Jadi untuk emergency, masing-masing desa dulu. Untuk langkah jangka pendek, Bupati menginstruksikan desa masing-masing. Tapi disiapkan sarana prasarananya," tambahnya. Mengenai pemilahan dari hulu harus digalakkan kepada rumah tangga. Sementara untuk ditingkat desa, pengolahan menerapkan sistem 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle).
Dari perhitungannya, setidaknya butuh anggaran kurang lebih Rp. 400 Milyar. Kendati demikian, ia menolak jika alokasi anggaran diambil dari Hibah PHR ke kabupaten lain. Alasannya, dana tersebut merupakan bagi hasil kepada daerah penyangga pariwisata. "Jangan. Tidak ada hubungannya dengan hibah itu. Itukan penyangga pariwisata, kan bukan Badung saja," tutur dia. Dp/r2
FOLLOW THE BALIKINI.NET | BERIMBANG, OBYEKTIF, BERBUDAYA AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow BALIKINI.NET | BERIMBANG, OBYEKTIF, BERBUDAYA on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram