Denpasar,BaliKini.Net - Setiap tahun sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) menuai kritikan hingga berujung para orang tua murid mendatangi gedung Dewan baik di kabupaten maupun provinsi.
Untuk tahun ini kisruh soal jalur zonasi. Kendati untuk PPDB jalur ini sudah dikurangi jatahnya dari 90 persen tahun lalu menjadi hanya 50 persen saat ini.
Hanya saja kuota 50 persen ini, masih menuai protes para orang tua siswa. Terkait ini, para orangtua siswa di Bali ramai-ramai mendatangi Kantor Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.
Sayangnya, tak ada pejabat di dinas tersebut yang menerima kehadiran puluhan orang tua siswa ini. Merekapun akhirnya ngrudug ke Gedung milik rakyat di Renon, Denpasar.
Mereka yang didampingi anggota DPR RI I Nyoman Parta, langsung diterima oleh Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali I Gusti Putu Budiarta dan anggota Putu Mangku Mertayasa.
Dalam dialog tersebut, para orangtua siswa meminta agar kuota kelas khususnya ditingkat SMA Negeri ditambah. Mengingat banyak dari anak-anak mereka yang secara akademis nilainya bagus namun tidak tertampung.
“Kita minta kuota untuk kelas ditambah. Jalur zonasi kan 50 persen. Kasihan anak-anak yang akademisnya mereka besar, jadi kalah karena zonasi,” kata Ely Setyawati, salah satu orangtua siswa, sembari menyentil soal kuota jalur nilai raport yang hanya 10 persen.
Terkait zonasi, ia mencontohkan di Peguyangan Kangin di mana jarak paling jauh yang diterima sekolah negeri terdekat adalah 1,3 km. Sementara rumahnya berada pada jarak 3 km. Anaknya pun tidak diterima karena jarak ini. Sehingga memunculkan kecurigaan soal adanya permainan untuk menarik koordinat.
Sejumlah orangtua siswa lainnya menyampaikan hal tak jauh berbeda. Mereka berharap agar anak mereka bisa masuk sekolah negeri. Sebab jika terpaksa masuk sekolah swasta, mereka akan kesulitan membiayai di tengah pandemi Covid-19.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali I Gusti Putu Budiarta, pada kesempatan itu berjanji akan berkoordinasi dengan Kadisdikpora Provinsi Bali, khususnya mengenai daya tampung sekolah negeri.
Namun Politisi PDIP asal Kota Denpasar ini belum bisa memastikan apakah DPRD Provinsi Bali akan mengeluarkan rekomendasi bagi eksekutif untuk menggelar PPDB SMA/SMK Negeri gelombang kedua. Sebab, pihaknya masih akan menunggu kebijakan Gubernur Bali.
"Berkaca tahun sebelumnya, PPDB gelombang kedua justru banyak membuat sekolah swasta kehilangan siswa baru. Tunggu saja kebijakan nanti. Mudah-mudahan gubernur nantinya ada kebijakan khusus untuk ini,” singkat Budiarta. (Ar/R5)
FOLLOW THE BALIKINI.NET | BERIMBANG, OBYEKTIF, BERBUDAYA AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow BALIKINI.NET | BERIMBANG, OBYEKTIF, BERBUDAYA on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram