Bali Kini ,Denpasar - Dewa Made Mahayadnya, SH mewakili Fraksi PDIP Bali, pada Rapat Paripurna ke- 16 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021 diawal penyampainya mengucapkan rasa dukacita atas tragedi tenggelamnya Kapal Motor Yunecee di Selat Bali.
Serta disampaikan belasungkawa atas berpulangnya Ibu Rachmawati Soekarno Putri, saudara dari Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri dan juga turut berduka cita atas berpulangnya Ketua DPD Partai Gerindra Bali Bapak Ida Bagus Putu Sukarta.
Selain itu, dikatakan Mahayadnya di Hari Bhayangkara, dari Fraksi PDIP Bali mengucapkan DIRGAHAYU BHAYANGKARA KE-75 pada tanggal 1 Juli 2021 semoga “Transformasi Polri Yang Presisi Mendukung Percepatan Penanganan Covid-19 Untuk Masyarakat Sehat dan Pemulihan Ekonomi Nasional Menuju Indonesia Maju".
Selanjutnya, mengenai akuntabilitas secara umum dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban yang berhubungan dengan administrasi publik. Oleh karena itu, sebagai organisasi sektor publik, pemerintahan provinsi dituntut untuk memenuhi prinsip akuntabilitas dalam rangka terwujudnya Good Govermant & Clean Governance.
Memaknai akuntabilitas sebagai kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib, taat asas peraturan perundangundangan, efisien, efektif, akuntable dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan,kepatutan serta kemanfaatan.
"Maka, Pemerintah Provinsi Bali perlu secara terus menerus melakukan upaya reformasi pengelolaan keuangan pemerintah menuju ke arah yang lebih baik," jelasnya.
Berdasarkan realita di atas, langkah perbaikan secara terus-menerus perlu diupayakan oleh pemerintah Provinsi Bali agar tujuan dan sasaran dari pengelolaan keuangan daerah yang baik dapat memberikan kontribusi bagi implementasi otonomi daerah terutama dalam membangun kemandirian dan percepatan pembangunan daerah.
Pada akhirnya, laporan keuangan yang transparan dan akuntabel diharapkan akan dapat meningkatkan kepercayaan seluruh stakeholder dimana hasilnya mengarah pada tingginya tingkat kepercayaan yang berpengaruh terhadap iklim investasi dalam menarik minat investor dan stabilitas laju pertumbuhan ekonomi daerah.
Begitu juga reformasi di bidang keuangan dapat mendorong pemerintah daerah Provinsi Bali untuk memperbaiki kualitas dan kinerja pengelolaan keuangan sehingga lebih terukur dan terstruktur dalam mengidentifikasi kapasitas pemerintah daerah Provinsi Bali tersebut untuk mendanai kegiatannya.[ar/r5]
FOLLOW THE BALIKINI.NET | BERIMBANG, OBYEKTIF, BERBUDAYA AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow BALIKINI.NET | BERIMBANG, OBYEKTIF, BERBUDAYA on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram