-->

Sabtu, 12 November 2022

Forward dan Setwan DPRD Bali , Studi Tiru ke Dishub DKI Jakarta, Dengan Sistem Transportasi Terintegrasi dan Disinsentif

 Forward dan Setwan DPRD Bali , Studi Tiru ke Dishub DKI Jakarta, Dengan Sistem Transportasi Terintegrasi dan Disinsentif


Jakarta, Bali Kini  – Forum Wartawan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Forward) Provinsi Bali bersama Sekretariat DPRD Bali, pada 8-11 November 2022 melaksanakan studi tiru ke Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta dan ke Sekretariat DPRD DKI Jakarta.

Kunjungan hari pertama ke Dishub Pemprov DKI Jakarta rombongan Forward dan Setwan DPRD Bali yang dipimpin Kepala Bidang Persidangan Anak Agung Wikrama didampingi Kasubag Protokol dan Kehumasan Setwan DPRD Bali Kadek Putra diterima Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Perhubungan DKI Jakarta Anton R Parura dan Kepala Bidang Angkutan Jalan Dishub DKI Jakarta Yayat Sudrajat di ruang pertemuan Kantor Dishub DKI Jakarta Jalan Taman Jatibaru No. 1 Jakarta Pusat, pada Rabu, 9 November 2022.

Agung Wikrama pada kesempatan itu menyampaikan terima kasih kepada Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang sudah menerima rombongan Setwan dan Forward Bali. Agung menyampaikan kunjungan ke Dishub DKI dalam rangka studi turi tentang sistem transportasi publik terintegrasi dan terkoneksi dalam satu tata kelola yang kiranya bisa diterapkan dan mengedukasi pemerintah Bali.

“Pilihan kami ke sini dilatarbelakangi saat Sustainable Transportation Forum 2022 yang digelar di Nusa Dua dimana DKI Jakarta sebagai ibukota negara dinilai sebagai daerah dengan sistem transportasi terintegrasi paling maju tahun 2022 di Indonesia. Tentu banyak hal yang bisa kami gali di sini bagaimana tantangan dan implementasinya terutama keterlibatan masyarakat dalam menyukseskan sistem ini,‘‘ ucap Agung Wikrama.



Pada kesempatan itu, Anton R Parura menjelaskan memang Jakarta saat ini sedang dalam proses mengintegrasikan semua angkutan umum baik itu dari sisi fisik maupun sistem pembayaran. Sebelumnya, ia menyebut konsep yang dianut oleh DKI Jakarta adalah car oriented development yangefeknya menimbulkan konsekuensi kemacetan.

“Karena kita hanya memfasilitasi pengguna kendaraan pribadi, terlalu sering membangun dan memperluas jalan, menyiapkan parkir dan lain-lain. Sehingga orang termotivasi untuk membeli kendaraan pribadi. Akibatnya pertumbuhan kendaraan pribadi sangat tinggi di daerah Jakarta. Dari data sebanyak 350 kendaraan pribadi lahir baru di Jakarta setiap hari,’’ ujar Anton.

Artinya, Anton menegaskan, kalau tidak dilakukan, volume lalu lintas akan meningkat pesat sementara kapasitas ruas jalan tetap sama sehingga mengakibatkan volume per kapasitas mendekati 1 dan pasti akan terjadi kemacetan.

Kemacetan juga ditimbulkan karena selama ini hanya membangun secara horizontal padahal kota besar seperti Jakarta seharusnya membangun secara vertikal. Tidak lagi membangun perumahan tetapi apartemen sehingga mobilitas warga tidak jauh. Jika membangun perumahan secara horizontal pasti akan ada di pinggiran kota dan fenomena yang terjadi adalah pada saat pagi hari orang di pinggir kota rame-rame masuk pusat kota karena pusat kota adalah pusat aktivitas begitu sebaliknya sore hari.

‘’Inilah yang kami ubah konsepnya bagaimana dari car oriented development menjadi transit oriented development. Dimana kami mengubah dengan paradigma yaitu bagaimana memfasilitasi pejalan kaki dan pesepeda, membangun angkutan umum, kendaraan ramah lingkungan, dan kendaraan pribadi dengan disinsentif,’’ ujarnya.

Penanganan angkutan umum misalnya, DKI Jakarta memiliki mikrotrans dengan jumlah armada 2.166 unit, 75 trayek dengan penumpang 234 ribu per hari, BRT & non-BRT memiliki 2.202 unit, 116 trayek dengan penumpang 1.006.579 per hari, MRT dengan panjang  lintasan 16 km (13 stasiun) dengan jumlah armada 16 trainset  dengan penumpang 123.491 per hari, LRT panjang lintasan 5,8 km (6 stasiun) armada 8 trainset penumpang 4.462 per hari dan angkutan perairan dengan rute 11 titik pelabuhan sebanyak 30 kapal. Ada juga kendaraan ramah lingkungan, dimana target tahun ini ada 100 bus listrik.

Anton menyebut, DKI Jakarta juga memfasilitasi pengguna kendaraan pribadi karena ada disinsentif. Bagi pengguna kendaraan pribadi ke depan akan kena charge yang lebih mahal, seperti parkir di kawasan zone parkir. Pengguna yang memasuki kawasan sibuk akan kena elektronik road pricing. ‘’Semakin macet maka elektronik road pricing itu bisa semakin mahal. Sehingga hal ini akan mendorong orang untuk menggunakan angkutan umum. Kita tidak melarang orang untuk membeli kendaraan pribadi tetapi membatasi orang menggunakan kendaraan pribadinya,‘‘ terang Anton seraya mengatakan saat ini pihaknya melakukan integrasi di antara angkutan umum baik kereta, angkot, BRT, MRT dan lain lain. Jadi perpindahan penumpang difasilitasi oleh integrasi fisik. Juga terintegrasi dari sisi data atau informasi.

Jadi, Anton meyakinkan, bahwa kita ada dimanapun di DKI Jakarta akan ada angkutan umum. ’’Mungkin cuma jalan kaki 300 meter pasti akan ketemu bus stop, dan bus stop itu akan menghubungkan untuk semua moda yang ada, baik mikrotrans, BRT, MRT dan LRT,‘‘ ujarnya.

Untuk memberikan kepastian layanan angkutan umum kepada masyarakat sehingga masyarakat terdorong untuk menggunakan angkutan umum, DKI Jakarta menerapkan sistem Jak Lingko dimana pemerintah yang bayar rupiah per kilometer. Berapa pun jumlah penumpang angkot (mikrotrans) akan tetap jalan. Jadi hanya dengan satu kata Jak Lingko, moda trasportasi terintegrasi secara fisik dan sekaligus juga terintegrasi secara sistem pembayaran digital. Sekarang dengan sistem paket tarif Jak Lingko, kalau berpindah dari mikrotrans ke 3 moda bayarnya cukup dengan maksimal Rp 10.000.

Dalam pengelolaan Jakarta, Pemprov mendorong kota kolaborasi. Diawali melalui fase City 1.0 dimana Pemprov sebagai administrator dan masyarakat sebagai warga, City 2.0 Pemprov sebagai pemberi pelayanan, masyarakat sebagai penerima pelayanan, City 3.0 Pemprov sebagai fasilitator masyarakat sebagai participant dan City 4.0 Pemprov sebagai kolaborator dan masyarakat sebagai mitra/rekan.


Kolaborasi dan inovasi untuk pembenahan sektor transportasi terus menghasilkan dampak positif. ’’DKI Jakarta mendapat Sustainable Transport Award 2021 menjadi kota pertama di Asia Tenggara memenangkan penghargaan STA, kemudian Dewan Transportasi Kota Jakarta Award 2020 sebagai kota berkeadilan terhadap disabilitas, dan Ikatan Sport Sepeda Indonesia menjadikan program Jakarta sebagai kota ramah bersepeda, serta Komite Nasional Keselamatan Transportasi sebagai pelopor keselamatan dalam mengimplementasikan program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia,‘‘ pungkas Anton.


Usai pemaparan materi dari Dishub DKI Jakarta, dilanjutkan sesi diskusi dan ditutup dengan penyerahan cinderamata dan foto bersama. (*)

Read other related articles

Also read other articles

© Copyright 2021 BALIKINI.NET | BERIMBANG, OBYEKTIF, BERBUDAYA | All Right Reserved