Laporan Reporter : Jero Ari
Denpasar , Bali kini - Peristiwa banjir yang banyak memakan korban material maupun jiwa sangat berdampak dari sektor ekonomi Korban banjir. Mereka kebanyak belum dapat berbuat banyak menata kembali kehidupannya disebabkan banyaknya harta benda serta rumah yang mereka tempati masih rusak parah.
Melalui perangkat daerah Kota Denpasar yang terdiri dari BPBD, Dinas Perindag, Dinas Koperasi UMKM, Dinas pertanian, Dinas Perkim, Dinas PUPR, serta Inspektorat, ditugasi Waklikota Denpasar Jayanegara guna melaksanakan percepatan verifikasidata terhadap yang terdampak.
Itu mencakup rumah tinggal, kegiatan usaha, pura, sawah, kebun, peternakan dan fasilitas umum lainnya. Dari dana BTT Denpasar 18 M yang sudah dicairkan, walikota Jayanegara mengatakan bahwa saat ini masih kecil dalam pencairannya. Masih dalam bentuk dana opearasional diantaranya buat beli alat untuk turun kelapangan, pemberian sembako, obat obatan dan lainya.
Sementara untuk bantuan korban banjir saat ini masih butuh verifikasi yang matang. Dimana baru digunakan 1,9 M yang sudah terealisasi sebagai penetapan bencananya dan sekarang dialihkan ke transisi pemulihan dampak dampak yang terjadi.
Selain itu masih ada dana di BPBD, guna penanganan korban bencana sejumlah 9 M. Sementara untuk perbaikan rumah rumah warga yang berdampak pemerintah kota mengandalkan dari pemerintah pusat yang masih menunggu kejelasan.
"Bila mana tak dapat dari pusat, Walikota Denpasar akan mengambil langkah lain. Dana mana yang bisa dipakai, maka itu yang dialihkan untuk dipakai. Selain itu memohon bantuan juga ke provinsi Bali. Sebab rumah rumah warga yang terdapak tetap harus kita perbaiki," ujar Jayanegara.
Bantuan untuk perbaikan rumah warga yang terdampak banjir yang memenuhi kreteria akan dibantu oleh pusat. Kerusakan ringan 15 hingga 30 juta dan kerusakan berat hingga 60 juta. Untuk para pedagang UMKM diluar pasar Badung menjadi tanggung jawab kota Denpasar.
Sedangkan untuk para pedagang yang berada di pasar Badung sudah dibantu provinsi Bali. "Sekarang kita masukin lagi bantuan buat masyarakat yang memiliki ternak yang terdampak bencana banjir, dimana para korban ini perlu juga penguatan modal kerja. Seperti halanya ada dua warga yang sapinya mati empat, ini juga butuh kita data dan verifikasi untuk kuta berikan bantuan," aku Jayanegara.
Dalam hal mengeluarkan dana bantuan, pihaknya mengaku oerlu kehati hatian agar tidak salah langkah yang nantinya justru berdampak pada hukum. "Dalam pengglontoran dana bantuan, agar sesuai dengan aturan yang ditentukan pusat," imbuhya.
Dirinya juga menegaskan bahwa bantuan yang terdata verifikasi ada yang gugur, diakibatkan mereka ini berada di sepadan sungai. “Jelas kami pun tak berani bantu, itu salah mereka juga. Artinya jika tak lolos verifikasi sudah pasti ada unsur pelanggaran, ditegaskan sudah pasti tak mendapatkan bantuan," ketusnya.
Sayangnya tidak dibahas soal pemutihan pajak kendaraan korban banjir bandang. Karena dari peristiwa bencana kemarin, tidak hanya satu rua kendaraan yang rusak terendam dan kehilangan surat-surat kendaraan. Bisa dipastikan jumlahnya ribuan, sayangnya pihak Kantor Samsat seperti tidak mau tau soal itu dan tetap dikanakan wajib pajak kendaraan sesuai batas waktunya.

FOLLOW THE BALIKINI.NET | BERIMBANG, OBYEKTIF, BERBUDAYA AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow BALIKINI.NET | BERIMBANG, OBYEKTIF, BERBUDAYA on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram