Jadi Narasumber Digitalk Kemenkominfo, Ny. Putri Koster Dorong UMKM Bali Segera Urus NIB

BALIKINI.NET | BADUNG — Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Bali cukup pesat, hal tersebut didukung oleh Peraturan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Bali dalam mendorong masyarakat untuk mandiri dalam ekonomi dengan memiliki usaha kecil menengah. Untuk itu, sebagai Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali Ny. Putri Koster mendorong UMKM segera mengurus NIB (Nomor Induk Berusaha) yang merupakan identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS “Online Single Submission” dalam hal ini adalah BKPM RI. 

“Memiliki NIB sangat perlu bagi UMKM sebagai legalitasnya sehingga dalam pengembangan produk maupun dalam pemasaran produk memiliki payung hukum, jadi ketika kita berjualan juga menjadi aman, nyaman dan lancar,” ucap Ny. Putri Koster saat menjadi salah satu narasumber dalam acara Digitalk dengan tema “Makin Mudah Izin Berusaha, UMKM Urus Izin Tanpa Ribet” yang diselenggarakan oleh Kominfo RI, bertempat di Hard Rock Hotel-Kuta, pada Rabu (1/3). 

Lebih lanjut, Ny. Putri Koster yang akrab disapa Bunda Putri menyampaikan bahwa Dewan Kerajinan Nasional memiliki beberapa tanggung jawab, diantaranya adalah membantu Pemerintah dalam meningkatkan ekonomi daerah khususnya dalam bidang kerajinan.

“Nah karena sebagai Dewan maka saya juga memiliki tugas pengawasan atau fungsi kontrol, sehingga semua berjalan seimbang. Nah dilapangan yang saya lihat saat ini dan menjadi fokus saya adalah melindungi karya-karya para seniman khususnya warisan leluhur yang adiluhung dalam kesenian dan kerajinan yang belum memiliki perlindungan,” tutur Putri Koster.

Lebih jauh Putri Koster menerangkan bahwa, dirinya mengetahui endek bali/tenun bali belum memiliki HAKI saat Christian Dior meminta izin untuk menggunakan endek sebagai bagian dari fashionnya. “Untuk itu Pemprov Bali segera mendaftarkan endek Bali agar memiliki HAKI, dan dari sinilah saya baru mengetahui bahwa banyak karya-karya seniman Bali yang belum memiliki HAKI dan dengan gampangnya ditiru oleh semua pihak,” paparnya.

Untuk itu, Ny. Putri Koster mengajak para perajin jeli membaca situasi yang berkembang dewasa ini. Salah satu hal yang mesti menjadi perhatian para perajin adalah pentingnya pendaftaran atas Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) atas karya mereka. Pengalaman mengajarkan bahwa kepemilikan HAKI sangat bermanfaat untuk memperkecil kemungkinan terjadinya saling klaim karya cipta.

Lebih jauh Ny. Putri Koster bertutur tentang semangat kebersamaan para perajin tradisional Bali di jaman dulu. Disebutkan olehnya, jaman dulu seorang perajin tak mempermasalahkan ketika hasil karya mereka ditiru karena prinsipnya adalah sejahtera bersama. “Tapi itu dulu, sekarang tak bisa lagi seperti itu. Karena faktanya perajin kita banyak dirugikan oleh tindakan meniru yang dilakukan oleh pihak tak bertanggung jawab,” ujarnya.

Selain merugikan secara ekonomi, pengalaman menunjukkan bahwa perajin juga rentan tertimpa masalah hukum karena kekurangpahaman mereka terhadap HAKI. Perempuan yang akrab disapa Bunda ini lantas mencontohkan kejadian yang menimpa motif kerajinan logam. 

Guna mencegah kejadian itu, Ny. Putri Koster mengingatkan perajin Bali dan pelaku IKM agar mengikuti arus dan tuntutan yang berkembang. “Harus proaktif mendaftarkan hak cipta, selain itu juga harus proaktif dalam memasarkan produknya pada platform digital, dimana saat ini Pemerintah telah bekerjasama dengan salah satu platform digital yaitu Balimall.id dalam pemasaran produk kerajinan,” dorongnya.

Dalam momentum tersebut juga menghadirkan narasumber lainnya yaitu Ketua Pokja Sinergi Substansi Sosialisasi UU Cipta Kerja Tina Talisa. Ia menyampaikan bahwa setelah UU Cipta Kerja disahkan, sudah tidak diterbitkan lagi SIUP, TDP dan SKU, dimana saat ini pelaku usaha hanya perlu mengurus NIB. 

NIB merupakan nomor identitas pelaku usaha, yang membuat usaha terjamin legalitasnya dan juga dapat menambah peluang usaha. Pengurusan NIB dilakukan secara elektronik melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang dapat diakses melalui ponsel ataupun komputer. Dengan mempermudah izin usaha ini, diharapkan masyarakat dapat mendaftarkan usahanya, sehingga UMKM yang ada di Indonesia memiliki legalitasnya. 

Dalam acara tersebut juga menghadirkan keynote speaker yaitu Direktur IKPM, Kemenkominfo RI Septriana Tangkary dan Narasumber lainnya yaitu Yus Sudibya yang merupakan Founder Info Denpasar.

Pemprov Bali Terbitkan Pedoman Teknis Implementasi Peraturan Gubernur Bali Energi Bersih

BALIKINI.NET | DENPASAR — Pemerintah Provinsi Bali hari ini resmi menerbitkan Pedoman Teknis untuk Bangunan Gedung Hijau untuk Provinsi Bali melalui Keputusan Gubernur Bali Nomor 879 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyeleranggaraan Bangunan Gedung Hijau dalam Rangka Implementasi Bali Energi Bersih. Peluncuran pedoman teknis yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Bali bersama dengan Global Building Performance Network (GBPN), Center of Excellence Community Based Renewable Energy (CORE) Universitas Udayana menandai berlakunya Pedoman Teknis Penyeleranggaraan Bangunan Gedung Hijau dalam Rangka Implementasi Bali Energi Bersih sebagai salah satu panduan dalam pengembangan bangunan yang lebih hemat energi di Kota/ Kabupaten di Provinsi Bali.

Arah kebijakan dan program prioritas yang telah dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah semesta berencana provinsi Bali Tahun 2018-2023, sebagai implementasi Visi: "NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI" melalui pola pembangunan semesta berencana menuju BALI ERA BARU, menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia, sekala-niskala menuju kehidupan krama dan gumi Bali sesuai dengan prinsip Tri Sakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945." Bali Era Baru diwujudkan dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup tiga aspek utama yakni alam, manusia, dan kebudayaan Bali, bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi. 

Pedoman Teknis untuk Bangunan Gedung ini merupakan bagian dari rangkaian implementasi Peraturan Gubernur (PerGub) Bali No. 45/2019 tentang Bali Energi Bersih yang memandatkan penyelenggaraan konservasi energi melalui pengembangan bangunan hijau dengan menyeimbangkan energi pemakaian dengan yang dihasilkan (zero energy building). Guna mewujudkan mandat tersebut, Pedoman Teknis untuk Bangunan Gedung ini memberikan arahan solusi nyata yang dapat dilakukan dalam penyelenggaraan bangunan gedung guna menghasilkan efisiensi energi listrik dan sumber daya air yang dilengkapi dengan penerapan energi terbarukan melalui penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap pada bangunan gedung. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Bali Prof. Tjok. Oka Ardhana Sukawati saat membuka sosialisasi SK Gubernur Bali Nomor 879/03-M/Hk/2022 Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau Dalam Rangka Implementasi Bali Energi Bersih, di Prime Plaza Hotel, Denpasar, Selasa (28/2).

Pedoman teknis untuk bangunan gedung ini merupakan instrumen pelengkap dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau. Ditujukan untuk mendorong penerapan bangunan bangunan hijau yang lebih luas dan terukur di Provinsi Bali, Pedoman Teknis untuk Bangunan Gedung disusun sebagai petunjuk perancangan yang mengimplementasikan persyaratan bangunan gedung hijau yang berlaku bagi pendirian bangunan baru sesuai klasifikasi kompleksitas bangunan; yaitu bangunan sederhana termasuk rumah tinggal dan bangunan tidak sederhana Pedoman Teknis ini dilengkapi dengan alat bantu perhitungan yang akan membantu perancang bangunan guna mendukung perwujudan ketetapan persyaratan sekaligus menyeragamkan cara perhitungan dan penilaian pemenuhan persyaratan dalam pengembangan bangunan gedung hijau yang lebih baik di Provinsi Bali.

Ditambahkan Wagub Cok  Ace bahwa penerbitan pedoman teknis untuk bangunan gedung ini merupakan langkah nyata Pemerintah Provinsi Bali untuk mendukung agenda nasional pemerintah Indonesia guna memenuhi capaian karbon netral atau net zero emission (NZE) selambat-lambatnya pada 2060 melalui sektor bangunan. Selain itu, langkah ini merupakan bentuk upaya Pemerintah Provinsi Bali dalam melakukan upaya transisi energi secara berkelanjutan sebagai bentuk tindak lanjut dari agenda prioritas G20.

Bali dipandang sebagai Provinsi pelopor dan terdepan untuk menyiapkan berbagai regulasi dan kebijakan daerah dalam rangka pemanfaatan energi  bersih, regulasi dan kebijakan ini sangat sejalan dengan regulasi dan kebijakan nasional untuk mendukung bauran energi primer dan menuju Bali Net Zero Emission di tahun 2045. Akan tetapi tantangan terbesar adalah bagaimana implementasi pelaksanaan lapangan agar sistem ketenagalistrikan di Bali tetap aman dan andal. 

Kegiatan ini ditujukan untuk memberikan pemahaman yang lebih kepada masyarakat terhadap SK Gubernur Bali Nomor 879/03 M/Hk/2022 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau, sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan Bali energi Bersih dari sektor Bangunan dan Pemanfaatan PLTS Atap.

Visi "Nangun Sat Kerthi Loka Bali", diwujudkan dengan pembangunan daerah yang meliputi lima bidang program prioritas dalam pola pembangunan semesta berencana yaitu prioritas I di bidang pangan, sandang, dan papan,  prioritas II di bidang kesehatan dan pendidikan serta prioritas III di bidang jaminan sosial dan ketenagakerjaan. Selanjutnya prioritas IV di bidang adat, agama, tradisi, seni dan budaya, Prioritas V bidang pariwisata. Lima (5) bidang program prioritas ini  didukung dengan pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi.

Program Prioritas diselenggarakan secara tertata dengan dilandasi oleh 20 Peraturan Daerah dan 27 Peraturan Gubernur, yang diantaranya memuat Kebijakan Daerah terkait Ketahanan Energi dan menjaga keseimbangan alam Bali, antara lain Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Bali Tahun 2020-2050, Peraturan Gubernur Bali Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penugasan perusda dalam pengembangan dan penyelenggaraan infrastruktur distribusi gas alam cair, Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih,  Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai,  PKS antara Gubernur Bali dengan PLN Dirut Nomor 075/31/PKS B.Pem.Otda/VIIl/2019 dan 0325.PJ/REN.00.03/010000/2019 tentang penguatan sistem ketenagalistrikan dengan pemanfaatan energi bersih di Provinsi Bali, Keputusan Gubernur Bali Nomor 123/03-M/HK/2020 tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 – 2039, Instruksi Gubernur Nomor X1 Tahun 2021 tentang Pengadaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan PLTS Atap di Provinsi Bali.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2019 tentang sistem pertanian organik, Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai, Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber, Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2020 tentang perlindungan danau, mata air, sungai  dan laut,  Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pelestarian Tanaman Lokal Bali sebagai Taman Gumi Banten, Puspa Dewata, Usada dan Penghijauan.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali Ida Bagus Setiawan mengatakan dengan dukungan seluruh Kota dan Kabupaten di Provinsi Bali, diharapkan bahwa penerapan seluruh ketentuan dalam pedoman teknis ini dapat memungkinkan Provinsi Bali untuk menghemat penggunaan listrik hingga 50 persen, air hingga 55 persen dan penurunan emisi CO2 hingga 50 persen dari business asusual," Hal ini akan memberikan peluang bagi Provinsi Bali untuk mengalokasikan energi yang akan berhasil dihemat kelak berkat penerapan pedoman teknis untuk bangunan gedung guna keranfaatan prioritas pembangunan lainnya seperti pengembangan transportasi publik."

Dalam melakukan penyusunan pedoman teknis untuk bangunan gedung ini, Pemerintah Provinsi Bali memperoleh dukungan dari Global Building Performance Network (GBPN) dan Center of Excellence Community Based Renewable Energy (CORE) Universitas Udayana. GBPN merupakan bagian dari aliansi global CRUX yang mendorong kebijakan iklim cerdas di seluruh dunia. Menurut Peter Graham, CEO & Executive Director GBPN, "Pemerintah daerah memegang peranan kunci dalam mendukung inisiatif agenda mitigasi dan adaptasi iklim nasional. Model inovatif yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Bali ini dapat direplikasi oleh berbagai pemerintah daerah lainnya untuk mengakselerasi dekarbonisasi sektor bangunan di Indonesia. GBPN siap mendukung penuh agenda pembangunan gedung berkelanjutan di Provinsi Bali dan daerah lainnya.

Pedoman Teknis ini akan menjadi salah satu panduan utama bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dalam upaya pengembangan bangunan yang hemat energi dan yang lebih baik. Provinsi Bali sebagai provinsi pertama di Indonesia dengan inisitif pengelolaan upaya konservasi energi sekaligus yang pertama meluncurkan pedoman teknis pengembangan bangunan hijau sebagai bagian dari rangkaian pelaksanaan kebijakan energi bersih di tingkat provinsi. Pada akhirnya upaya ini akan mengorientasikan sektor bangunan di Bali menuju sektor bangunan yang lebih efisien energi yang menggunakan energi baru dan terbarukan sebagai langkah menuju capaian karbon netral Indonesia di sektor bangunan pada tahun 2060.

Tekan DBD, Puskesmas II Denpasar Utara Kembali Laksanakan Fogging

BALIKINI.NET | DENPASAR  — Untuk menekan kasus DBD semakin meluas, Puskesmas II Denpasar Utara melaksanakan fogging fukus di Jalan Nuansa Hijau Utama XII Br Tegal Kori Kaja Rabu (1/3).

Kepala Puskesmas II Denpasar Utara  dr. Ni Putu Ari Widayani mengatakan, fogging fokus ini dilaksanakan karena di wilayah tersebut ada kasus DBD. Untuk menekan penularan yang semakin meluas  dilakukan fogging fokus  sampai radius 100 meter dari rumah korban.  "Sebelum fogging, kami telah turun serentak untuk kegiatan gertak PSN dan edukasi 3 M Plus sekaligus penyelidikan epidemiologi," ucap Ari Widayani.

Edukasi PSN yang dilakukan adalah  menguras dan menutup rapat tempat penampungan air, juga mendaur ulang barang bekas penampungan air. Tidak hanya itu pihaknya juga sering  melakukan penyuluhan keliling banjar-banjar.  

Tidak hanya itu peran serta masyarakat, menurutnya sangat diperlukan dalam upaya pencegahan penyebaran kasus DBD ini. Karena dalam langkah pemutusan siklus hidup nyamuk, semua kalangan masyarakat dapat berperan aktif. "Untuk itu kami tidak bosan untuk  terus menghimbau dan mengajak warga, agar dapat berperan aktif dan bersama sama dalam upaya menekan penyebaran kasus DBD ini," tegasnya.

Menurutnya adanya peningkatan kasus ini disebabkan oleh cuaca yang tidak menentu kadang hujan dan kadang panas. Hal ini menyebabkan banyak air tergenang di tempat penampungan dan menjadi habitat perkembangbiakan nyamuk. Bahkan penularannya sangat cepat, misal ada kasus dan darah penderita dihisap nyamuk penyebab DBD maka akan cepat menular. 

Bupati Tamba Lantik 42 ASN Jabatan Fungsional

BALIKINI.NET | JEMBRANA  — Bupati Jembrana I Nengah Tamba melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan fungsional kepada 42 Aparatur Sipil Negara (ASN), Rabu (1/3) di Ruang Rapat Lt II Jimbarwana. Turut hadir dalam pelantikan tersebut Ketua DPRD Jembrana Ni Made Sri Sutharmi, Sekda, para Asisten serta pimpinan OPD di lingkup Pemkab Jembrana.

Mereka yang dilantik kedalam jabatan fungsional diantaranya dari formasi umum CPNS tahun 2021 total sebanyak 42 orang. Diantaranya yaitu, jabatan fungsional tertentu sebanyak 39 orang, jabatan pelaksana/tenaga teknis 1 orang dan lulusan STPDN 2 orang. "Sesuai SK Bupati tentang pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional terdiri dari, fungsional tenaga kesehatan sebanyak 30 orang, fungsional penyuluh perindustrian 2 orang, fungsional polisi pamong praja 2 orang, fungsional panera 2 orang, fungsional pengendali dampak lingkungan 1 orang dan fungsional instruktur sebanyak 2 orang,"jelasnya.

Disampaikan Kepala BKPSDM Jembrana Siluh Ktut Natalis Semaradani menjelaskan sesuai UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN pasal 64 ayat 1 disebutkan bahwa calon PNS wajib menjalani masa percobaan 1 tahun sebelum diangkat menjadi PNS. "Terhitung 1 Maret 2023 mereka telah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS,"ucapnya.

Sementara Bupati Jembrana I Nengah Tamba dalam sambutannya berpesan kepada seluruh ASN yang baru dilantik agar dapat mengemban tugasnya dengan baik dan penuh tanggungjawab. "Setelah dilantik kalian harus dapat beradaptasi, dan mampu menjadi pejabat fungsional yang benar-benar berfungsi secara optimal, terlebih dalam menyongsong tahun emas Jembrana 2026,"ujarnya.

Selain itu, Bupati juga minta agar kinerja pejabat fungsional menjadi satu kesatuan yang utuh atau team work dari sistem pelayanan publik di Kabupaten Jembrana dan segera menyesuaikan diri bekerja secara inovatif dan bertanggung jawab sebagai pelayan masyarakat. "Penyetaraan ke Jabatan Fungsional bertujuan agar tercipta iklim birokrasi yang lebih dinamis dan profesional. Birokrasi yang mampu beradaptasi dalam segala situasi saat ini dengan tetap dapat memberikan pelayanan yang mudah bagi masyarakat,"tandasnya.

Turut hadir Ketua DPRD Jembrana Ni Made Sri Sutharmi, Sekda I Made Budiasa, para Asisten, serta pimpinan OPD di lingkup Pemkab Jembrana. 

Bupati Bangli Terima CSR 1 Unit Mobil Ambulance Dari Agung Auto Mall Toyota

 

BALIKINI.NET | BANGLI —  Penyerahan Bantuan CSR berupa 1 unit Mobil Ambulance dari Agung Auto Mall Toyota Gianyar kepada Pemerintah Kabupaten Bangli yang diterima langsung Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta, rabu, 01/03/2023 di Halaman Kantor Bupati Bangli. Dalam penyerahan tersebut juga turut hadir Ketua DPRD Bangli I Ketut Suastika, Sekda Bangli Ida Bagus Gde Giri Putra, Kadis Kesehatan Kabupaten Bangli, Direktur RSU Bangli, Direktur RS BMC, COO Agung Toyota, GM Agung Toyota dan Deputy Regional Manager Agung Toyota Wilayah Timur.

Kepala Cabang Agung Toyota Gianyar Syamsul  Arifin mengatakan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Bangli atas dukungannya dalam rangka penyerahan 1 unit mobil ambulance sebagai bentuk rasa tanggung jawab Agung Toyota terhadap masyarakat Kabupaten Bangli. pihaknya berharap kerjasama yang baik antara Agung Toyota dengan Pemerintah Kabupaten Bangli dapat diteruskan demi memberikan pelayanan dan kontribusi kepada masyarakat dan pemerintah Kabupaten Bangli. ditambahkannya, pihaknya juga menawarkan solusi untuk permasalahan otomotif yang dibutuhkan. mudah-mudahan dikemudian hari kita bisa menjalin kerjasama yang baik untuk semua urusan otomotif.

COO Agung Toyota Himawan Wahyu Wardhana dalam sambutannya mengatakan, pihaknya merasa bersyukur karena berkesempatan untuk bisa berbagi khususnya kepada masyarakat yang berada di Wilayah Kabupaten Bangli. dimana di tempat kami sebagai perusahaan itu bisa tumbuh dan kami bisa mengembangkan bisnis otomotif khususnya untuk kendaraan toyota. Ditambahkannya, perusahaan kami ini juga mempunyai nilai yang selalu menjadi herbit bagi insan-insan yang ada di Agung Consen Group. sehingga atas dasar nilai-nilai yang ada di perusahaan kami inilah Agung consen group senantiasa mempunyai komitmen untuk selalu berkontribusi dan bertanggung jawab dalam bentuk program-program CSR dan ini memang kami lakukan setiap tahun. ditambahnnya, kenapa CSR tahun ini Ambulance diserahkan karena berkaca dari Pandemi yang lalu, kalau kita lihat pasilitas kesehatan itu menjadi salah satu fokus yang menjadi perhatian Pemerintah, dimana pada saat itu memang sangat sekali dibutuhkan pasilitas kesehatan dan oleh karena itu pada situasi kondisi sudah normal sudah menjadi endemi maka kami coba program CSR di tahun 2023 ini dalam bentuk Ambulance yang kami berikan. dan besar harapan kami mohon dukungan dari Pemerintah dan masyarakat sekitar Agung Toyota khususnya yang berada di Kabupaten Bangli, dimana kami terus berkarya di wilayah ini dan sesuai dengan komitmen kami yaitu bisa berpartisipasi didalam meningkatkan roda perekonomian di wilayah Kabupaten Bangli. 

Bupati Bangli dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Agung Toyota karena telah meberikan bantuan CSR berupa 1 unit Ambulance yang memang sangat kami butuhkan. mudah-mudahan ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat nantinya. Kabupaten Bangli sudah memiliki hampir 25 ambulance dan ini memang sangat penting peranannya di dalam membangun dunia kesehatan di Kabupaten Bangli. setelah kami membangun infrastuktur gedung, pembenahan SDM tentu alat juga harus kita lengkapi setiap saat. mudah-mudahan dengan kehadirian ambulance ini akan lebih lagi memaksimalkan pelayanan kita di dunia kesehatan, karena kita memiliki TRC (Tim Reaksi Cepat) 24 jam yang didukung oleh hampir 9 Puskesmas rawat inap dengan sumber daya dan ambulancenya. kalau ada masyarakat kita yang membutuhkan, tim ini akan turun  dan ambulance siap untuk membawa pasien ke puskesmas atau ke RSUD Bangli. mudah-mudahan kerjasama yang sudah terjalin dari dulu ini, baik dari sisi pengadaan mobil dinas dan juga pemeliharaan mobil-mobil dinas Kabupaten Bangli.Hubungan baik ini perlu kita jaga, sinergisitas juga kita tingkatkan. imbuhnnya

Airport Ngurah Rai Perketat Pengawasan Virus Flu Burung

BALIKINI.NET | MANGUPURA  —  Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai tingkatkan pengawasan terhadap Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN). Hal tersebut dilakukan atas terdapatnya sejumlah kasus flu burung di luar negeri. 

“Kami senantiasa melakukan koordinasi dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Denpasar dan Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar terkait dengan adanya sejumlah kasus flu burung di luar negeri,”  Kata General Manager Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Handy Heryudhitiawan.

“Fasilitas untuk pengawasan pelaku perjalanan dari luar negeri, seperti thermal scanner untuk pendeteksi awal kondisi kesehatan dari suhu tubuh selalu berjalan dengan baik dan selalu dilakukan pengawasan terhadap penumpang atau bahkan petugas yang melintas. Saat ini terdapat lima unit thermal scanner yang ditempatkan satu unit di akses kedatangan penumpang internasional, dua unit berada di area keberangkatan internasional, dan dua unit berada di area keberangkatan domestik,” lanjutnya.

Handy menambahkan, bahwa hingga saat ini belum terdapat kebijakan khusus terhadap pelaku perjalanan luar negeri yang datang ke pulau Bali melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. 

“Apabila ditemukan orang dengan suhu di atas normal, tentunya yang bersangkutan akan dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh petugas. Tidak ada perlakuan atau jalur khusus terhadap penumpang yang berasal dari negara yang telah terdeteksi ada kasus flu burung, mengingat mitigasi telah dijalankan oleh stakeholder terkait,” Ujar Handy.

Kata dia, sejauh ini tidak terdapat penurunan jumlah penumpang di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai semenjak pertama kali diumumkan kasus Flu Burung. 

“Berdasarkan data, trafik tetap menunjukkan trafik yang stabil dengan rata-rata melayani 47-48 Ribu penumpang domestik maupun internasional,” tutup Handy.(*)

Malam Apresiasi HUT ke-235 Kota Denpasar, Jaya Negara Sampaikan Capaian Kinerja Pembangunan 2 Tahun Denpasar

BALIKINI.NET | DENPASAR — Puncak peringatan Hut Kota Denpasar ke-235 berlangsung meriah. Penampilan kolaborasi Komunitas Seni Sundaram, Bumi Bajra, Kita Poleng dan dan Manik Metu pada Malam Gelar Apresiasi Budaya menjadi puncak perayaan hari jadi ibukota Provinsi Bali ini. Dalam kesempatan yang sama, Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menyampaikan Capaian Kinerja Pembangunan Kepemimpinan Jaya-Wibawa dengan Visi Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju selama 2 Tahun memimpin Denpasar yang pelaksanaanya dipusatkan di Gedung Dharmanegara Alaya pada Kamis (27/2) malam. 

Serangkaian Malam Apresiasi Budaya yang dikemas kreatif ini turut diserahkan Penghargaan Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak dari Menteri PPPA RI, I Gusti Ayu Bintang Dharmawati Pupayoga. Hadir dalam kesempatan tersebut Menteri Koperasi dan UKM RI Periode 2014-2019, AA Gede Ngurah Puspayoga, Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede, Walikota Denpasar Periode 2008-2021, IB Rai Dharmawijaya Mantra, Sekda Kota Denpasar, IB Alit Wiradana, serta Forkopimda Kota Denpasar. Hadir pula Ketua TP. PKK Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara, Ketua GOW Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, Ketua Gatriwara Kota Denpasar, Ny. Purnawati Ngurah Gede, Ketua DWP Kota Denpasar, Ny. Widnyani Wiradana serta undangan lainya. 

Beragam penghargaan turut diserahkan Pemkot Denpasar kepada semua insan yang telah mengharumkan nama Kota Denpasar baik di kancah nasional dan internasional. Diantaranya Exhibited at 2023 Bangkok International Intllectual Property , Invention, Innovation, and Technology Exposition, Bronze Prize of National Research Council of Thailand Exhibited at 2023, Gold Prize "Thailand Inventors' Day 2023", Special Award dari Kementerian Pendidikan Malaysia serta prestasi internasional lainya. 

Selanjutnya, Juara Lomba serangkaian Utsawa Dharma Gita Penyandang Disabilitas, Juara Lomba serangkaian Bulan Bahasa Bali, Juara Lomba Melantunkan Puja Tri Sandya, Juara Lomba Desa dan Kelurahan, Juara Lomba Pengelolaan Lingkungan dan Telajakan, Penghargaan kepada pihak swasta yang telah mendukung pembangunan di Kota Denpasar, Penghargaan kepada Kapolresta Denpasar beserta jajaran atas kerja keras dalam pengungkapan kasus pidana pembunuhan dengan tindak kekerasan, serta penghargaan kepada Forkopimda Kota Denpasar atas partisipasi Aktif dalam menciptakan Kondusifitas wilayah pasca pandemi covid-19. 

Selain itu, turut diserahkan Penghargaan kepada 5 Sanggar Seni di Kota Denpasar, Penghargaan Kerti Budaya kepada 5 orang seniman Kota Denpasar, yakni Drs. I Made Sudibia, Alm. I Gusti Ngurah Bagus Supartama, S.Sn.,M.Si, Ida Bagus Ngurah Widasna, I Ketut Sukarata dan Drs. I Wayan Sumatra. Sedangkan Penghargaan Parama Budaya diberikan kepada Alm. Ni Pollok dan Sekeha Palegongan Semara Pegulingan Br. Binoh Kaja. 

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menjelaskan, Kota Denpasar kini menapaki usianya yang ke-235 tahun. Dimana, saat ini Kota Denpasar bertransformasi menjadi kota multi etnis dengan keragaman budaya yang melahirkan ragam kreatifitas. Karenanya, sebagai kota yang juga merupakan simpul pergerakan berbagai sektor menjadikan Denpasar memiliki sumber daya manusia yang besar. Hal inilah yang dipadukan lewat misi besar Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju yang selaras dengan Tema HUT Kota Denpasar ke-235 yakni Dengan Semangat Vasudhaiva Kutumbakam, Bangkit Bersama Menuju Denpasar Maju. 

Pada tahun 2021 kata Jaya Negara, meskipun masih dalam situasi Pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar meningkat dari -9.43 (minus sembilan koma empat puluh tiga) menjadi -0,91 (minus nol koma sembilan puluh satu). Di tahun 2022, pada triwulan ketiga, capaian pertumbuhan ekonomi menjadi 4.84 (empat koma delapan puluh empat). Sementara itu, persentase tingkat pengangguran di Kota Denpasar mengalami penurunan di tahun 2022 dari 7.02% (tujuh koma nol dua persen) menjadi 5,08% (lima koma nol delapan persen). Dan capaian Indeks Pembangunan Manusia Kota Denpasar dalam tiga tahun terakhir juga mengalami peningkatan menjadi 84,37 (delapan puluh empat koma tiga puluh tujuh) yang merupakan nilai capaian tertinggi di Provinsi Bali. 

Lebih lanjut dikatakan, pembangunan sektor pendidikan menjadi prioritas guna mewujudkan kemakmuran masyarakat. Hal ini dilaksanakan dengan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan. Pada tahun 2021, sebanyak 94 ruang kelas baru yang menyasar 14 SD di wilayah Kota Denpasar serta pembangunan SMPN 14 di kawasan Desa Padangsambian Kelod. Sementara itu, di tahun 2022, sebanyak 108 ruang kelas bartu telah dibangun yang tersebar di 12 SD, rehabilitasi gedung dengan menyasar 11 SD, peningkatan sarana dan prasarana, serta pembangunan SMPN 15 di Desa Padangsambian Kaja. 

Dalam bidang kesehatan, Pemkot Denpasar terus berkomitmen dalam pemenuhan alat kesehatan dan penyediaan obat-obatan. Tak hanya itu, beragam inovasi juga turut diluncurkan, salah satunya SIRIA yang merupaka layanan untuk mengumpulkan data kesehatan ibu dan anak. Hal ini juga merupakan upaya berkelanjutan dalam mencegah stunting. Sehingga mampu menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing. 

Jaya Negara menjelaskan, dalam upaya menciptakan kemakmuran masyarakat, Pemkot Denpasar berkomitmen menanggulangi kemiskinan. Hal ini dilkasanakan dengan memberikan bantuan rumah layak huni bagi keluarga miskin guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pada tahun 2021, sebanyak 21 unit rumah layak huni telah disalurkan dan pada tahun 2022 sebanyak 19 unit rumah layak huni telah disalurkan. 

Dikatakanya, selain beberapa program diatas, Pemkot Denpasar juga terus mendukung pergerakan sektor ekonomi guna meningkatka kesejahteraan masyarakat. Revitalisasi Pasar Kumbasari secara bertahap merupakan bagian dari penataan Kawasan Heritage Gajah Mada. Penataan ini di tahun 2022 telah tuntas dengan menyasar penataan Jalan Gajah Mada, Fassade Kumbasari dan Revitalisasi Gedung Pasar Kumbasari. 

“Harapan kami, dengan penataan kawasan Heritage Gajah Mada, Pasar Badung dan Pasar Kumbasari, cagar budaya di Kota Denpasar dapat dilestarikan dan mengembalikan romantisme Kota Denpasar untuk menarik minat wisatawan,” ujar Jaya Negara

Dalam bidang keamanan, Pemkot Denpasar lanjut Jaya Negara terus membangun sinergitas bersama Forkopimda serta stakeholder lainya. Sehingga secara berkelanjutan dapat menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kota Denpasar. Tak hanya itu guna merwujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governace), Pemkot Denpasar mengedepankan semangat Sewakadarma atau melayani adalah kewajiban sebagai wujud komitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi. Hal ini berhasil membawa pelayanan publik Kota Denpasar menyandang predikat pelayanan prima, capaian indeks Reformasi Birokrasi juga telah mencapai BB dengan nilai 70,09, Nilai SAKIP Kota Denpasar juga sudah mencapai predikat BB dengan nilai 75,77 dan Kepatuhan Ombudsman RI meraih nilai 93,27 dan masuk dalam 10 besar nasional. 

Jaya Negara menjelaskan, guna menciptakan SDM Kota Denpasar yang unggul, Pemkot Denpasar terus membangun inovasi dan terobosan. Hal ini utamanya dalam bidang teknologi dan inovasi. Salah satunya dengan melaksanakan Sister City dengan The City of Darwin, Australia yang secara sepesifik menitikberatkan pada pengembangan ekonomi kreatif, pariwisata dan peningkatan SDM. 

Pihaknya menekankan, untuk mencapai misi penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali, Pemkot Denpasar telah melaksanakan ketahanan sosial budaya krama banjar, subak, bendega dan desa adat. Selain itu juga turut dilaksanakan aktualisasi warisan budaya serta memfasilitasi ekspresi budaya lewat parade ogoh-ogoh, Mahabandana Prasada, Perayaan Tumpek dan lainya. 

Jaya Negara menambahkan, sebagai upaya mengatasi masalah pengelolaan sampah, Pemkot Denpasar membangun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagai muara akhir sampah yang telah terpilah sebelumnya di TPS3R yang tersebar di desa dan kelurahan. Dari 3 TPST yang direncanakan, saat ini telah beroperasi TPST Kesiman Kertalangu, TPST Desa Padangsambian Kaja Dan  Tahura Suwung.

“Di tahun 2021, dengan segala keterbatasan yang ada, Kota Denpasar mampu membukukan 15 penghargaan baik di tingkat provinsi dan juga nasional. Selanjutnya, atas kinerja dan kolaborasi semua pihak, Pemerintah Kota Denpasar di tahun 2022 berhasil meraih 35 penghargaan tingkat nasional. Hal ini membuktikan bahwa inovasi dan terbosoan Pemkot Denpasar diakui, serta untuk selanjutnya wajib memberikan kemanfaatan, utamanya dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Jaya Negara.

Walikota Jaya Negara Mendem Pedagingan Di Pura Puseh Desa Adat Sesetan

BALIKINI.NET | DENPASAR  —  Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menghadiri sekaligus ngayah mendem pedagingan serangkaian Upacara Pemelaspasan, Pecaruan Rsi Gana Wraspati Kalpa Madya, Mendem Pedagingan Lan Pujawali Ida Bhatara Luhuring Pura Puseh Desa Adat Sesetan, Denpasar Selatan, Selasa (28/2).  

Hadir dalam acara tersebut anggota DPRD Kota Denpasar, Luh Putu Mamas Lestari, Ni Wayan Sari Galung, I Made Setiadi, Camat Denpasar Selatan, Made Sumarsana, serta undangan lainnya dan tokoh masyarakat setempat. 

Walikota Jaya Negara mengharapkan setelah dilaksanakannya Upacara Pemelaspasan, Pecaruan, Rsi Gana Wraspati Kalpa Madya Lan Pujawali Ida Bhatara Luhuring Pura Puseh Desa Adat Sesetan ini seluruh umat khususnya pangempon serta warga desa adat Sesetan dapat terus meningkatkan sradha dan bakti kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa.  

"Pelaksanaan upacara yadnya ini sebagai sarana peningkatan nilai spiritual umat beragama. Kami berharap ke depan upacara yadnya ini dapat memberikan energi positif yang dapat memancarkan hal positif bagi umat kota Denpasar dan khususnya di Desa Adat Sesetan," kata Jaya Negara. 

Sementara Bendesa Adat Sesetan, I Made Widra mengatakan Upacara Pemelaspasan, Pecaruan, Rsi Gana Wraspati Kalpa Madya Lan Pujawali Ida Bhatara Luhuring Pura Puseh Desa Adat Sesetan ini seiring rampungnya pemugaran Kori Agung, Bale Pemiosan/Pengiasan, Bale Shanti, Gedong Agung serta pelinggih-pelinggih yang ada di Pura Puseh Desa Adat Sesetan.

Lebih lanjut dikatakannya, rangkaian upacara ini telah dimulai sejak hari Senin tanggal 20 Pebruari 2023 yang diisi dengan upacara Mapiuning mereresik, dan masang tetaring. Saat ini dilaksanakan upacara Melaspas, Mecaru, Mamungkuh, dan Mendem Pedagingan serta rentetan upacara lainnya yang dipuput oleh sulinggih Tri Sadhaka, ujarnya.

"Kami sangat berterima kasih dengan kehadiran Bapak Walikota IGN Jaya Negara, sekaligus mengikuti prosesi mendem pedagingan. Dengan berlangsungnya upacara ini diharapkan kedepannya dapat mengubah pola pikir masyarakat, bahwa tempat-tempat yang kita sucikan itu harus dan wajib dijaga, baik keindahan, kesucian maupun kebersihannya," pungkas Made Widra.

Bupati Tamba Buka Bimtek Pendataan dan Pemutakhiran Data Desa

BALIKINI.NET | JEMBRANA  — Sebanyak 51 Sekdes/Seklur se Kabupaten Jembrana dan 23 orang Tenaga Pendamping Profesional Kemendes Kabupaten Jembrana mengikuti bimbingan teknis pendataan dan pemutakhiran Data Desa/Kelurahan yang dibuka secara langsung oleh Bupati, I Nengah Tamba, Selasa (28/2), di Ruang Rapat Gedung Kesenian Ir.Soekarno

Ke-23 orang Tenaga Pendamping Profesional Kemendes  ini ditugaskan di Kabupaten, kecamatan dan masing-masing Desa/Kelurahan di kabupaten Jembrana. 

“Peserta bimtek hari ini selain sekretaris desa dan kelurahan, hadir juga para tenaga profesional pendamping desa dari kementerian desa sebanyak dua puluh tiga orang, empat orang bertugas di kabupaten dan sisanya sebagai pendamping di kecamatan dan kelurahan,” jelas 

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, I Made Yasa. 

Lanjut Made Yasa, langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Jembrana untuk membangun Pemerintah Desa dan Keluarahan menjadikan JSDDD sebagai basis data serta membantu pemerintah kabupaten dalam mengidentifikasi potensi yang di tingkat desa/kelurahan.

“Kepada teman-teman di pemerintahan desa supaya JSDDD ini menjadi acuan untuk menyusun program dan perencanaan di tingkat desa dan kelurahan,” ungkapnya. 

Pihaknya berharap para Pendamping Desa dapat membantu Jembrana untuk mewujudkan 41 Desa Mandiri, ia mengatakan bahwa di Jembrana saat ini terdapat 32 desa yang sudah mendapatkan predikat Desa Mandiri, 8 Desa dengan Predikat Maju dan 1 Desa masih pada katagori Berkembang.

 

“Kita harapkan para pendamping desa ini dapat bekerja baik dalam rangka membantu jembrana mempercepat tercapainya empat puluh satu desa jembrana menjadi desa mandiri,” harapnya. 

Sementara, Bupati Jembrana mengatakan Bimtek Konsolidasi Pendataan dan Pemutakhiran Data Desa/Kelurahan merupakan tindaklanjut program JSDDD (Jembrana Satu Data Dari Desa) satu program langkah maju Kabupaten Jembrana dalam pemutakhiran data sebagai sebuah inovasi yang telah diakui secara Nasional.

“Sudah setahun kita bekerja untuk mematangkan program Jembrana Satu Dara Dari Desa dengan hasil yang luar biasa, JSDDD telah diakui sebagai inovasi basis data di Kabupaten Jembrana dan dijadikan pilot projek nasional,” kata Bupati Tamba.

Lebih lanjut Bupati Tamba berharap Desa/Kelurahan menjadikan JSDDD sebagai basis data dalam menyusun program di tiap Desa/Keurahan dalam rangka mempercepat program prioritas di Kabupaten Jembrana.

“Saya harap Sekdes dan Seklur yang paling dekat dengan data ini, agar memanfaatkan JSDDD sebagai acuan pengambilan kebijakan penyusunan program di tingkat desa dalam rangka membantu untuk mempercepat program prioritas di Kabupaten Jembrana,” harap Bupati Tamba. 

Karena itu pihaknya mengarahkan agar peserta mengikuti kegiatan Bimtek ini dengan sebaik-baiknya.

“Saya minta Bimtek ini diikuti dengan baik, ini untuk kelancaran pemetaan data, karena ilmu ini sangat penting sebagai pengembangan potensi diri dalam rangka mendukung kemajuan jembrana dari segala sektor,” tandasnya. 

Sekda Winastra Buka FGD Penyusunan Publikasi Klungkung Dalam Angka 2023

BALIKINI.NET | KLUNGKUNG — Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Klungkung, I Gede Putu Winastra mewakili Bupati Klungkung membuka acara Focus Grup Diskusi (FGD) Penyusunan Publikasi Kabupaten Klungkung Dalam Angka 2023 di Kenyeri Garden Jalan Hasanudin Pegending Kelurahan Semarapura Kauh, Selasa (28/2). FGD ini mengusung sebuah tema "Membangun Klungkung yang Unggul dan Sejahtera Melalui Satu Data Indonesia".

Sekda Putu Winastra sangat menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini, pihaknya meminta agar OPD terkait bisa menggunakan rilis data penduduk dari BPS Klungkung, sehingga nantinya rilis data setiap tahun bisa terupdate dengan tepat. 

"Untuk membangun Klungkung ini mari kita bersama-sama bersinergi antara OPD terkait dengan OPD sehingga data setiap tahunnya bisa terupdate dengan tepat," harap Sekda Winastra.

Selain itu, Sekda Winastra juga berharap Yowana Gema Santi yang bertugas disetiap desa bisa bekerja dengan maksimal. Kuatkan komitmen kita bersama dalam mengarsipkan data dengan maksimal sehingga data bisa terupdate dengan baik. 

"Jadi mari berupaya mewujudkan tata kelola data yang baik sesuai dengan perpres No 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia," imbuhnya.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Klungkung, Ir. Ni Putu Minarmi mengatakan bahwa penyusunan publikasi ini merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Klungkung, dimana didalamnya memuat data yang dikumpulkan dari berbagai sumber baik dari BPS maupun dari pemerintah seperti Dinas, Instansi, Badan, Lembaga, maupun Swasta dan lainnya yang seluruh kegiatannya berada dalam lingkup wilayah Kabupaten Klungkung.  

"Melalui FGD ini kualitas data yang tersaji dalam publikasi Klungkung Dalam Angka dapat ditingkatkan, sehingga publikasi ini menjadi rujukan utama yang digunakan untuk perencanaan, evaluasi dan dasar dalam membuat kebijakan pemerintah," harapnya.

Turut hadir, Kepala Baperlitbang Kabupaten Klungkung Anak Agung Lesmana, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Klungkung, I Wayan Parna serta OPD terkait lainnya.