Kelurahan Sanur Tertibkan Spanduk Tanpa Ijin

  

Denpasar - Kelurahan Sanur melaksanakan penertiban spanduk tanpa ijin di seluruh kawasan Kelurahan Sanur pada Rabu (13/9). Hal tersebut dilaksanakan sebagai upaya menjaga ketertiban dan keindahan wilayah Sanur sebagai destinasi wisata unggulan di Kota Denpasar. 

Lurah Sanur, Ida Bagus Raka Jisnu saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa, penertiban tersebut sejalan dengan Peraturan Daerah (Perda) No. 1 tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum dan Perda No. 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Pedagang Kaki Lima Berjualan Diatas Trotoar. 

Dikatakannya, banyak pengusaha, pebisnis, dan pedagang yang sering melanggar Perda tersebut. Oleh karenanya, dilakukan penurunan spanduk dan banner yang terpasang tanpa ijin demi ketertiban di kawasan sanur.

"Biasanya yang sering melanggar itu pengusaha, pebisnis, dan pedagang. Oleh karenanya kita lakukan penurunan spanduk dan banner demi ketertiban di kawasan sanur," ungkapnya. 

Dari hasil penertiban tersebut, terdapat puluhan spanduk dan banner yang berhasil diturunkan oleh Babinsa, Babinkamtibmas, serta Linmas Kelurahan Sanur. Sehingga nantinya diimbau kepada semua pihak yang hendak memasang baliho atau spanduk agar melengkapi dengan ijin. 

"Kami mengimbau kepada semua pihak yang hendak memasang baliho agar melengkapi ijin, sehingga pemasangan baliho atau spanduk sesuai dengan peruntukan untuk tetap menjaga keasrian dan keindahan wilayah Sanur," ujarnya.

Fokus Entaskan Kemiskinan Ekstrem, PJ. Gubernur Bali Minta Bantuan Sosial Tidak Salah Sasaran

DENPASAR - Pj. Gubernur Bali S.M. Mahendra Jaya meminta OPD terkait untuk lebih fokus memberikan bantuan kepada warga Bali yang masuk ke dalam kategori kemiskinan ekstrem. Hal ini disampaikannya saat memimpin Rapat Pembahasan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem, di Ruang Wiswa Sabha Pratama, Kantor Gubernur Bali, Selasa (12/9).

“Saya minta agar bantuan pemerintah yang ada lebih diprioritaskan kepada warga yang memang membutuhkan, mereka yang masuk ke dalam kategori kemiskinan ekstrem,” kata Pj. Gubernur yang terus melakukan konsolidasi dengan kepala OPD untuk menjalankan tugas barunya.

Sesuai arahan Presiden Jokowi, kemiskinan ekstrem menjadi salah satu masalah prioritas yang harus diselesaikan kepala daerah. 

Data yang akurat menjadi salah satu perhatian Pj. Gubernur Bali yang memimpin rapat didampingi Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra. Disebutkan data yang benar akan mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem.

Secara nasional saat ini Bali merupakan provinsi dengan kemiskinan terendah dengan angka 4,25 persen dan kemiskinan ekstrem sebesar 0,54 persen. Pj. Gubernur S.M Mahendra berharap bisa mengentaskan kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen

Kepala Bappeda Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra mengutip data tahun 2022 yang menyebut dua (2) Kabupaten dengan jumlah kemiskinan ekstrem diatas 1%, yakni Kabupaten Gianyar (1,65%) dan Kabupaten Karangasem (1,80%). Menindaklanjuti hal itu Bappeda telah meminta Pemerintah Kabupaten/Kota untuk turun ke lapangan dan menyampaikan kondisi riil saat ini berapa sesungguhnya warga yang masuk ke dalam kategori kemiskinan ekstrem. Diharapkan dengan data yang up to date, pemerintah bisa bergerak tepat sasaran.

Beberapa Kepala OPD terkait yang hadir seperti Kadis Sosial P3A Provinsi Bali, Kadis PUPR, Kadis Kesehatan dan Kadis Pertanian dan Tanaman Pangan menyampaikan Pemprov Bali telah memfasilitasi program dan bantuan sosial baik yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun dana CSR yang menyentuh warga miskin. Hanya saja belum secara khusus menyasar warga miskin yang masuk ke dalam kategori kemiskinan ekstrem.

Penjabat Gubernur Bali meminta kepada OPD untuk menggunakan data yang transparan mengacu pada data BPS untuk mengetahui masyarakat miskin yang berhak menerima bantuan sosial. 

"Jangan sampai bantuan sosial yang disiapkan salah sasaran. Saya ingin semua berjalan transparan dan masyarakat miskin tertangani dengan baik, sehingga kemiskinan ekstrem ini dapat kita nol-kan di tahun 2024. Kita harus bekerja maksimal karena masyarakat juga merupakan tanggung jawab kita sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat,” tegasnya lagi.

Untuk mempercepat penanganan Pj. Gubernur Mahendra akan membentuk Tim percepatan penanganan kemiskinan ekstrem. Ini mengingat koordinasi dan persamaan persepsi harus disatukan antara Walikota dan Bupati se-Bali agar memiliki kesetaraan kinerja dengan tujuan, target dan waktu yang sama.

"Untuk mempercepat kinerja dan hasil, kita perlu membentuk tim di masing-masing Kabupaten/ Kota se-Bali yang diawasi oleh Ketua Pelaksana Harian di wilayahnya masing-masing,” imbuhnya lagi.

Soal Penunjukan Plh. Ka BKPSDM, Sekda Dewa Indra: Niatnya Positif

DENPASAR – Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra memberikan penjelasan terkait arahan Penjabat (Pj.) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya untuk menunjuk Pelaksana Harian Kepala BKPSDM Provinsi Bali yang saat ini tugas-tugasnya masih dilaksanakan Pj. Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana. Penjelasan ini disampaikan dalam siaran persnya di Denpasar, Selasa (12/9).

“Duduk persoalannya adalah bahwa Penjabat Gubernur adalah pejabat yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri, tentu saja beliau sering mendengar arahan dari bapak Menteri Dalam Negeri yang selalu meminta kepada Kepala Daerah termasuk juga Penjabat Kepala Daerah baik di tingkat Provinsi, Kabupaten maupun Kota agar benar-benar fokus memberikan perhatian penuh terhadap tugas-tugas sebagai Kepala Daerah, seperti penurunan kemiskinan ekstrem di tahun 2024 harus bisa nol, pengendalian inflasi dan penurunan stunting,” ujar Sekda Dewa Indra membuka penjelasan.

“Semua Kepala Daerah dan Penjabat Kepala Daerah diminta untuk melakukan upaya yang sungguh-sungguh, konsisten, berkelanjutan dalam pengendalian inflasi di daerah masing-masing sehingga inflasi tetap terkendali dengan baik, memimpin penurunan stunting terutama di daerah-daerah tertentu yang angka stuntingnya masih cukup tinggi, serta memimpin peningkatan penggunaan produk dalam negeri di daerah masing-masing baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat,” jelasnya lagi

“Itu beberapa arahan dari Bapak Presiden dilanjutkan lagi oleh Bapak Menteri Dalam Negeri kepada para Kepala Daerah dan juga Penjabat Kepala Daerah yang diingat betul oleh Pj. Gubernur kita, Bapak Sang Made Mahendra. Oleh karena itu beliau memberikan arahan supaya Pj. Bupati Buleleng fokus memberikan perhatian penuh, mencurahkan seluruh energi, pikiran dan waktunya untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Presiden dan Mendagri, di Kabupaten Buleleng,” kata birokrat asal Singaraja.

Ia menambahkan, tugas itu hanya mungkin terlaksana dengan baik apabila tugas-tugas yang lainnya dibebaskan, maka dari itu Pj. Gubernur memberikan arahan agar Pj. Bupati fokus di Buleleng, sedangkan tugas-tugas sebagai Kepala BKPSDM ditunjuk Pelaksana Harian. Hal ini sesuai dengan regulasi yang ada yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota.

Dimana di dalam Permendagri ini sudah diatur bahwa Pejabat Tinggi Pratama atau Madya yang melaksanakan tugas sebagai Penjabat Kepala Daerah baik Bupati maupun Walikota, jabatannya agar diisi dengan Pelaksana Harian sesuai ketentuan perundang-undangan.

Oleh karena itu maka arahan Pj. Gubernur untuk menunjuk Pelaksana Harian Kepala BKPSDM Provinsi Bali harus dimaknai secara baik dan positif yakni untuk memberikan waktu, energi, pikiran kepada Ketut Lihadnyana agar fokus melaksanakan tugas-tugas Penjabat Bupati di Buleleng, sedangkan tugas-tugas administratif di BKPSDM nanti dilaksanakan oleh Pelaksana Harian.

“Jadi sekali lagi jangan dikembangkan kemana-mana karena ini adalah satu kebijakan yang positif, satu arahan yang positif supaya sekali lagi para Penjabat Kepala Daerah dapat melaksanakan tugasnya, mencurahkan segala pikiran, energi dan waktunya sebagai kepala daerah memimpin pelaksanaan program-program prioritas di daerah masing-masing,” imbuhnya.

Terkait penunjukan Plh. Kepala BKPSDM, Sekda Dewa Indra mengatakan telah ditunjuk Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Bali,  I Dewa Putu Sunartha. Hal ini mengingat Asisten Administrasi dan Umum, job deskripsinya adalah mengkoordinasikan tugas-tugas beberapa perangkat daerah termasuk tugas-tugas BKPSDM, 

“Jadi sehari-hari memang koordinasi untuk Badan Kepegawaian dilaksanakan oleh Asisten Administrasi dan Umum,” pungkasnya.

Atasi Banjir Simpang Susuan, Pemkab Karangasem Rekonstruksi Ruas Jalan Susuan-Gelumpang, R A Kartini, Belong - Tiying Jangkrik

Karangasem, Bali Kini - Melihat kondisi badan jalan yang sudah mengalami kerusakan dan mengkhawatirkan pengguna jalan, apalagi setelah lebih dari 10 tahun tidak mendapatkan perbaikan, Pemkab Karangasem menggelontorkan anggaran sebesar Rp. 5 Milyar untuk rekontruksi ruas jalan Susuan-Gelumpang, Jalan RA. Kartini, ruas jalan Belong hingga Tiying Jangkrik, Karangasem. 

“Atas perintah Bapak Bupati karena melihat kondisi ruas jalan tersebut yang memang sudah seharusnya untuk dilakukan perbaikan atau rekontruksi, maka tahun ini akses jalan dari Susuan, gelumoang, RA. Kartini, Belong hingga Tiying Jangkrik kita lakukan rekonstruksi,” ujar Kadis PUPR Karangasem, Ir. Wedasmara, ST, MT, di kantornya Selasa (12/9/2023).

Saat ini lajut dia, pengerjaan sedang berlangsung, dimana pengaspalan ruas jalan Susuan-Gelumpang sudah dilaksanakan, tinggal pemasangan drainase atau gorong-gorong beton box Culvert 1.2 x 1.2 dari ruas Jalan Gelumpang hingga ke Jalan RA.Kartini, Belong - Tiying Jangkrik. “Untuk rekontruksi gorong-gorong itu menggunakan gorong beton box culvert. Saat ini sedang dalam pengerjaan dan sudah sampai di Jalan RA.Kartini, Susuan,” sebutnya. 

Untuk memastikan pengerjaan, spesifikasi dan kwalitasnya sesuai dengan perencanaan, pihaknya secara ketat mengawasi pengerjaan proyek tersebut. Dimensi gorong-gorong yang dipasang menurutnya sudah melebihi dari spesifikasi. Artinya gorong-gorong yang dipasang tersebut adalah yang berukuran besar, sehingga bisa menampung limpahan debit air dari atas Bukit Gelumpang yang cukup besar. 

“Biasanya pada saat musim hujan, daerah simpang Susuan itu menjadi daerah langganan banjir. Jadi kita bersama tim sudah beberapa kali melakukan kajian sehingga proses rekontruksi ini kita lakukan untuk mengatasi luapan banjir,” terangnya, sembari menambahkan jika Simpang Susuan itu menjadi pertemuan banjir dari dua arah, yakni dari telabah Susuan dan aliran banjir dari Bukit Gelumpang. 

Dengan rekontruksi yang dilakukan ini, sesuai kajian pihaknya meyakini banjir di wilayah tersebut akan bisa teratasi dengan baik. Sementara total pagu anggaran kegiatan rekontruksi ruas jalan Susuan-Gelumpang, Jalan RA. Kartini, ruas jalan Belong hingga Tiying Jangkrik, Karangasem, tersebut sebesar Rp. 5 Milyar namun nilai kontraknya sebesar Rp. 4.6 Milyar, dimana Kontraktor atau rekanan yang mengerjakan yakni CV Budi Luhur dengan Konsultan Pengawas CV Nuansa Puri. 

Proyek rekonstruksi jalan tersebut bersumber dari anggaran APBD Tahun 2023 dengan masa pengerjaan 150 hari kalender. Sesuai rencana serah terima proyek tersebut akan dilakukan pada 5 Nopember 2023 mendatang. (Rls)

Ilustrasi pencemaran nama baik

Denpasar , Bali Kini -Nama Baik Dicemarkan, Anggota DPRD Badung Laporkan Pemilik Akun Tiktok @anti.zeus6 ke Polda Bali 

DENPASAR-Dua pekan ini, jagat maya dikagetkan viralnya akun tiktok @anti.zeus6 yang menuding seorang anggota DPRD Badung Yayuk Agustin Lessy memiliki rekening yang diperoleh dari aliran judi di Bali. Bahkan akun tiktok tersebut terang-terangan menyebutkan bahwa Yayuk mendekati sejumlah pejabat di Bali untuk melindungi bisnis haramnya tersebut. 

Tidak terima nama baiknya dicemarkan, Yayuk Agustin Lessy S.H (40) mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Bali, pada Selasa 12 September 2023 sore hari. Kedatangan perempuan yang tinggal di seputaran Denpasar Barat ini guna melaporkan pemilik akun tiktok @anti.zeus6 dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik. 

Yayuk yang ditemui awak media usai melaporkan kasusnya ke SPKT Polda Bali, mengatakan apa yang dituduhkan oleh pemilik akun tiktok @anti.zeus6 tidaklah benar alias hoaks. 

Anggota Komisi 1 DPRD Badung itu mengatakan selama ini dirinya fokus menjaga kedaulatan rakyat dan tidak pernah bergelut dengan bisnis perjudian. 

"Apa yang dituduhkan kepada saya tidaklah benar sehingga saya melaporkan pemilik akun tiktok @anti.zeus6 ke Polda Bali," beber politisi PDI-Perjuangan tersebut. 

Dijelaskanya, pemilik akun tiktok @zeus6 dilaporkan ke Polda Bali sesuai dengan nomor STPL/998/IX/2023/SPKT/Polda Bali. Ia pun berharap kepada pihak kepolisian Polda Bali untuk segera menangkap dan mengadili pemilik akun tiktok @anti.zeus6 tersebut karena sudah merusak nama baiknya sebagai wakil rakyat. 

"Tadi laporan sudah dibawa ke Ditreskrimsus Polda Bali. Saya yakin Polda Bali akan bekerja secara profesional menindaklanjuti laporan kasus pencemaran nama baik ini. Saya berharap pelakunya segera ditangkap dan diadili sesuai prosedur hukum yang berlaku," tegasnya mengakhiri. 

Sementara itu dihubungi terpisah, Kasubdit V Ditreskrimsus Polda Bali AKBP Nanang Prihasmoko membenarkan masuknya laporan Yayuk terkait dugaan pencemaran nama baik oleh pemilik akun tiktok @anti.zeus6. Ditegaskanya, setelah menerima laporan tersebut pihaknya akan segera menyelidiki dan memeriksa keterangan sejumlah saksi terkait video viral tiktok tersebut. 

"Ya benar, korban (Yayuk) melaporkan pemilik akun tiktok @anti.zeus6 dalam tindak pidana pencemaran nama baik. Kami akan selidiki dulu, periksa saksi-saksi untuk menguatkan laporan pelapor. Masih didalami," tegas AKBP Nanang saat dikonfirmasi awak media, pada Selasa 12 September 2023.[rl*/r]

Bupati Tabanan Raih Penghargaan Apresiasi Daerah Peduli Pelayanan Publik 2023

Tabanan – Tak hentinya menorehkan prestasi, Kabupaten Tabanan kali ini berhasil dinobatkan sebagai Daerah Peduli Pelayanan Publik berskala Nasional, oleh Kompas TV yang diterima langsung oleh Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E.,M.M dalam puncak acara Ulang Tahun Kompas TV ke 12 Tahun, di Golden Ballroom, The Sultan Hotel Residence Jakarta, Senin Malam, (11/9). 

Tema yang diusung oleh Televisi Berita Nasional Berjaringan, KompasTV dalam ulang tahunnya yang ke 12 yakni “Indonesia 12aya” melalui rangkaian program spesial dan ragam penghargaan. Hal ini sebagai bentuk apresiasi kepada daerah-daerah unggul di Indonesia, yang bekerja keras dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. 

Acara bergengsi ini dihadiri oleh para undangan penting, diantaranya yakni Wakil Presiden Prof. KH. Ma’ruf Amin, Ketua MPR RI, Presiden ke-5 RI, Prof. Megawati Sukarnoputri, Wakil Presiden ke 10 dan 12, Dr. Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 Prof. Boediono, Jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, DKPP, beberapa perwakilan Duta Besar Negara-negara sahabat, Panglima TNI dan Kapolri, Para Pejabat, Gubernur serta Kepala Daerah di seluruh Indonesia. 

Penghargaan Apresiasi Daerah Peduli Pelayanan Publik diterima oleh Bupati Sanjaya, dan diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, bersama dengan 6 kepala daerah lainnya yang dinobatkan, termasuk dari Kab. Bangka Selatan, Kab. Indragiri Hilir, Kab. Morowali utara, Kab. Puncak Papua Tengah, Kab. Situbondo, dan Kota Tangerang Selatan. 

Kategori Apresiasi Daerah Pelayanan Publik diberikan kepada 6 daerah karena dinilai telah memberikan perhatian lebih terhadap pelayanan publik di wilayahnya, sehingga menciptakan lingkungan yang nyaman demi kepuasan masyarakat. Dengan harapan, mampu menjadi motivasi bagi daerah lain di Indonesia, sebab peran daerah sangatlah penting dalam menghimpun kekuatan Indonesia menghadapi berbagai tantangan kedepannya, terutama dalam era transformasi digital.

Seperti halnya yang dikatakan oleh Wapres Ma’ruf, yakni keterbukaan dalam mendapatkan informasi mencirikan proses demokrasi dan kemajuan pembangunan. “Negara ini telah membuka saluran informasi yang sangat luas, bahkan kini kita memasuki era transformasi digital, layanan informasi publik dan kebijakan semua sektor seperti pemerintah pusat, daerah dan badan publik lainnya semakin bisa diakses oleh siapa saja melalui platform mana saja. menandakan kemajuan, namun menjadi tantangan bagi negara demokrasi” paparnya dalam sambutan malam itu. 

Apresiasi Daerah Peduli Pelayanan Publik, tentunya saling berkesinambungan dengan program unggulan Bupati Tabanan yakni Bupati Ngantor di Desa, atau yang dikenal dengan “Bungan Desa”. Di mana melalui program tersebut, Bupati Sanjaya secara rutin membawa serta pelayanan publk melalui para OPD di lingkungan Pemkab, menjawab dan mengatasi langsung permasalahan masyarakat di Desa yang dikunjungi. Manfaatnya selain selain dapat mendekatkan diri dengan masyarakat melalui diskusi langsung, melihat dan mengembangkan potensi unggulan masing-masing desa, serta memantau pelayanan publik langsung dan memberikan solusi bagi kendala-kendala yang dialami desa dalam pembangunan di Tabanan. 

Melalui penghargaan yang diberikan, diharapkan Bupati Sanjaya sebagai pemacu untuk lebih meningkatkan pelayanan publik Tabanan semakin baik ke depan. Capaian tersebut, baginya merupakan penanda bahwa pemerintah daerah selaku pelayan masyarakat senantiasa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, demi mewujudkan Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul dan Madani (AUM).

“Hari ini saya merasa berbahagia, khususnya buat Pemerintah Kabupaten Tabanan dan Masyarakat Tabanan, karena hari ini kita mendapatkan penghargaan yang sangat luar biasa dari KompasTV tepat di hari ulang tahunnya yang ke-12. Di mana penghargaan tentang pelayanan publik menandakan Pemerintah Kabupaten Tabanan bersama-sama masyarakat, mampu memberikan pelayanan yang terbaik. Mudah-mudahan penghargaan ini menjadi penyemangat buat kita, untuk melayani publik, sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat bisa kita laksanakan dengan baik. Selamat hari ulang tahun KompasTV ke-12 semoga selalu menjadi media terpercaya, independen dan dicintai Indonesia, selamat dan sukses. Jaya, jaya, jaya” papar Sanjaya usai acara. 

Sekda Alit Wiradana Tinjau Bazzar Pangan di Desa Sidakarya, Jadi Upaya Kendalikan Inflasi di Denpasar

Denpasar, Sekretaris Daerah Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana meninjau pelaksanaan Bazzar Pangan yang digelar Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan di Wantilan Pura Dalam Sudha, Desa Sidakarya, Denpasar, Selasa, (12/10). Pelaksanaan kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk menekan inflasi guna mengendalikan harga bahan pangan pokok. 

Tampak hadir dalam kesempatan ini Anggota DPRD Provinsi Bali, Anak Agung Gede Agung Suyoga, Anggota DPRD Kota Denpasar, I Wayan Suadi Putra, Kadis Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar, IB. Mayun Suryawangsa dan Camat Denpasar Selatan, I Made Sumarsana

Disela-sela peninjauan, Sekda Alit Wiradana mengatakan, bazar pangan ini dilaksanakan selain untuk menekan angka inflasi di Kota Denpasar juga dapat mengurangi pengeluaran masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

"Tentunya dengan harga yang relatif lebih murah dibanding dipasaran pada umumnya, maka dari itu diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan moment ini untuk mendapatkan harga bahan pokok yang lebih murah," ujar Alit Wiradana

Sementara Kadis Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar, IB Mayun Suryawangsa menjelaskan, Bazzar Pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Ketersediaan Pangan Kota Denpasar ini dalam rangka untuk menekan angka inflasi yang terjadi di Kota Denpasar.

Lebih lanjut dikatakannya, selama kegiatan ini kami bekerjasama dengan Bulog, suplier, serta UMKM masyarakat setempat dengan menyediakan seluruh bahan pokok seperti Cabai, Bawang Putih, Bawang Merah, Buah-buahan, Sayuran, Minyak Goreng, Beras, Telur, serta bahan pokok lainnya.

"Tentu di Bazzar Pangan yang dilaksanakan oleh Pemkot Denpasar ini masyarakat bisa mendapatkan komoditi kebutuhan dengan harga yang lebih murah dari harga pasaran pada umumnya, seperti Beras Premium Rp. 64.500,-/5Kg, Minyak Goreng Rp. 14.000,- /Liter, Telur Ayam Rp. 52.000,- /Krat, Ini sebagai upaya pengendalian inflasi," pungkas IB Mayun Suryawangsa. (ays/humas.dps).

Wabup Ipat Buka Forum Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting

Jembrana - Wakil Bupati Jembrana IGN Patriana Krisna (Ipat) membuka acara Forum Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting bertempat di Ruang Rapat Dinas PPPA-PPKB Kab. Jembrana, Selasa (12/9).

Turut hadir dalam acara tersebut Kepala BKKBN Provinsi Bali yang diwakili Ketua Satgas Stunting Provinsi Bali, dr Ayu Witriasih beserta tim, pimpinan OPD terkait dan Tim Percepatan Penurunan Stunting kabupaten Jembrana.

Dalam sambutannya, Wabup Ipat mengatakan kegiatan ini harus dapat dimaknai dengan baik sehingga dapat menjadi roh dan penyemangat kita dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting. Menurutnya tidak hanya komitmen tingkat Pusat upaya komitmen pemerintah daerah juga harus optimal.

"Saya ucapkan terimakasih atas dukungan penuh dalam kegiatan percepatan penurunan stunting dan bantu untuk menindaklanjuti atas evaluasi dari BPKP Perwakilan Propinsi Bali dan tetap semangat dalam berjuang untuk mencapai target penurunan stunting di kabupaten Jembrana,"ujarnya.

Melihat kondisi dan target prevalensi stunting Tahun 2024 Kabupaten Jembrana sebesar 8,35 %, Ipat menyebut ini menjadi tantangan pelaksanaan penurunan stunting. "Untuk itu kepada seluruh pemangku kepentingan yang hadir pada hari ini kami harapkan dapat memberikan komitmennya sebagai prioritas utama ditingkat Kabupaten hingga tingkat desa untuk mengoptimalkan mobilitas sumberdaya, koordinasi dan melaksanakan pemantauan serta evaluasi, dimana penurunan angka stunting memerlukan dukungan dan keterlibatan semua pihak termasuk pemerintah daerah, desa, akademisi, media, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan mitra pembangunan,"ucapnya.

Sejalan dengan itu, Ketua Satgas Stunting Provinsi Bali, dr Ayu Witriasih mengungkapkan stunting merupakan isu nasional yang harus segera dikerjakan bersama-sama, lintas OPD dan lintas sektor terkait. Ia memaparkan dari hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, prevalensi stunting di Provinsi Bali telah berada dibawah rata-rata nasional yaitu sebesar 8,00%, sedangkan di kabupaten Jembrana sebesar 14,2% terjadi penurunan 0,1% dari SSGI tahun 2021 yang sebesar 14,3% dan Bali menjadi Provinsi dengan prevalensi stunting terendah di Indonesia. Adapun target penurunan stunting di Provinsi Bali yang harus dicapai untuk tahun 2024 sebesar 6,15%. 

"Untuk dapat mencapai ini kita harus berupaya dengan maksimal. Pemerintah daerah harus mampu memprioritaskan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan cakupan pelayanan kepada kelompok sasaran Percepatan Penurunan Stunting yang meliputi remaja, calon pengantin/calon pasangan usia subur (PUS), ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia 0-59 bulan. Oleh sebab itu, dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting dibutuhkan pendekatan intervensi yang komprehensif,"ungkapnya.

Pihaknya berharap agar seluruh pemangku kepentingan yang hadir pada hari ini dapat memberikan komitmennya dalam percepatan penurunan Stunting di Kabupaten Jembrana. Komitmen ini mencakup upaya penurunan stunting agar ditempatkan sebagai salah satu prioritas utama pelaksanaan pembangunan di tingkat pusat hingga tingkat desa, komitmen untuk mengoptimalkan mobilisasi sumber daya, dan komitmen untuk menguatkan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi dalam memastikan program terus berjalan dengan baik.

"Saya juga berharap kepada para Kepala OPD dan lintas sektor terkait untuk dapat memastikan berbagai sumber daya yang ada sehingga setiap intervensi dapat dipastikan sampai ke seluruh sasaran yang menjadi prioritas. Aspek promotif, preventif, edukasi dan sosialisasi harus lebih digencarkan agar pemahaman masyarakat terkait stunting terus meningkat. Keterlibatan Tim Penggerak PKK, Majelis Desa Adat, Forum Perbekel, tokoh agama, tokoh masyarakat serta kelompok masyarakat lainnya menjadi motor penggerak utama di masyarakat,"tandasnya.(yogi/hmsj)

Dukung Optimalisasi Pencegahan Penyebaran DBD, Pemkot Denpasar Akan Tebar Telur Nyamuk Wolbachia

DENPASAR - Denpasar Pemerintah Kota Denpasar bersama Save the Children Indonesia akan merilis Mosquito Release Container (MRC) yang berisi 500 telur nyamuk Aedes Aegypti yang terpapar bakteri Wolbachia. Penyebaran tersebut akan menyasar 501 titik di kawaan Desa Pemecutan Kelod yang direncanakan pada 18 September 2023 mendatang. 

"Nanti dalam 23 hari telur akan menjadi larva, pupa, dan ketika menjadi nyamuk dia akan terbang sendiri dan berasimilasi. Jadi, kami menaruh 1 MRC di 501 rumah," papar Senior Project Manager Save the Children Indonesia untuk World Mosquito Program Man Magilan di Denpasar, Selasa (12/9). 

Lebih lanjut dijelaskan, Wolbachia merupakan bakteri yang terdapat dalam tubuh serangga. Wolbachia dapat melumpuhkan virus dengue dalam tubuh nyamuk aedes aegypti, penyebab demam berdarah dengue (DBD). 

"Nyamuk aedes aegypti yang membawa wolbachia dan kawin dengan nyamuk aedes aegypti yang tidak mengandung wolbachia akan melumpuhkan virus dengue sehingga tidak akan menular ke manusia. Walhasil, penularan DBD bisa ditekan," ujarnya 

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara mengatakan, Pemkot Denpasar mendukung pelaksanaan penyebaran nyamuk Wolbachia sebagai upaya untuk penurunan kasus DBD di kota Denpasar. 

Penyebaran nyamuk Wolbachia akan dilakukan secara masif pada November 2023 sampai April 2024. Penyebaran nyamuk tersebut akan dilakukan setiap pekan. 

Dikatakannya, Pemkot Denpasar akan mensosialisasikan penggunaan nyamuk wolbachia di 24 desa. Lokasi tersebut dipilih berdasarkan jumlah kepadatan penduduk, sanitasi masyarakat di wilayah tersebut, hingga indikator perkembangan nyamuk aedes aegypti. 

"Titik-titik desa yang akan dilakukan penyebaran nyamuk wolbachia mungkin dominan ada di Denpasar Barat, Denpasar Selatan, dan sebagian di Denpasar Timur serta Denpasar Utara," katanya.

Menurut Jaya Negara, hadirnya metode nyamuk wolbachia ini sebagai salah satu pelengkap dalam upaya Pemkot Denpasar dalam menangani kasus DBD. 

"Dimana, apabila metode wolbachia efektif, Pemkot Denpasar akan mengurangi fogging. Namun, program lain seperti juru pemantau jentik (Jumantik) tetap ada," ujarnya.

Menuju Kabupaten/Kota Sehat 2023, Jembrana Mulai Dikunjungi Tim Verifikasi Pusat

Jembrana - Masuk sebagai nominasi Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2023, kabupaten Jembrana mendapat kunjungan langsung tim verifikasi dari pemerintah pusat. Sejumlah tempat diagendakan akan dikunjungi oleh tim pusat selama dua hari, Selasa (12/9) dan Rabu (13/9) besok.

Tim yang terdiri dari tiga Kementerian yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI akan mengunjungi berbagai tempat diantaranya sekolah, puskesmas, pasar, terminal, posyandu, TPA/TPST, kantor pemerintahan, hingga taman bermain anak di Gedung Kesenian Ir. Soekarno.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Jembrana telah melaksanakan verifikasi administrasi secara daring. Berbagai indikator tatanan sebagai kabupaten sehat telah dipenuhi, diantaranya tatanan kehidupan masyarakat sehat mandiri,  permukiman dan fasilitas umum, satuan pendidikan, pasar dan pariwisata.

Selain itu, ada juga indikator tatanan transportasi dan tertib lalulintas jalan,  perkantoran dan perindustrian, tatanan perlindungan sosial hingga ke pencegahan dan penanganan bencana.

Pelaksanaan kunjungan lapangan oleh tim verifikasi pusat untuk melihat secara langsung keadaan sesungguhnya apakah sesuai dengan administrasi yang telah disampaikan sebelumnya, hal tersebut dikatakan Inez Ayu Dhamiera selaku tim verifikasi pusat dari Kementerian Dalam Negeri saat diterima oleh Pemkab Jembrana di Restoran Kebun Raya Jagatnatha, Selasa (12/9).

"Tujuan kami kesini adalah memvalidasi atas hasil yang telah didapatkan mulai dari proses bedah dokumen kemudian verifikasi lanjutan yang dilakukan secara virtual. Apakah hasil verifikasi tersebut sesuai dengan di lapangan," kata Inez. 

Pihaknya menyampaikan penilaian penghargaan Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2023 sedikit berbeda dari penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut, kata Inez menjadi tantangan bagi kabupaten/kota yang mengikuti penilaian Kabupaten/Kota Sehat. 

"Kita berharap ini menjadi motivasi bagi pemerintah kabupaten/kota untuk bisa melakukan lebih banyak lagi untuk penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat," ucapnya.

Ia pun meminta Pemerintah Daerah dapat menerima hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh tim pusat dan menjadi dasar untuk meningkatkan tatanan Kabupaten/Kota Sehat agar semakin baik.

"Hasil validasi ini adalah keputusan sepenuhnya dari tim verifikasi pusat, sehingga kami mohon apapun hasilnya nanti diterima dengan lapang dada," tandas Inez.

Dilain sisi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana, dr. Made Dwipayana mengatakan Jembrana menjadi salah satu dari dua Kabupaten/Kota di Bali yang dikunjungi tim verifikasi pusat untuk validasi lapangan. 

"Hari ini survei lapangan untuk evaluasi dari Kabupaten/Kota Sehat dimana untuk provinsi Bali ada dua daerah yang disurvei yaitu Jembrana dan Denpasar," jelasnya.

Dirinya berharap dari hasil validasi lapangan, kabupaten Jembrana dapat menerima penghargaan sebagai Kabupaten/Kota Sehat. Selain itu juga, melalui kunjungan tim pusat, pemerintah kabupaten Jembrana dapat melaksanakan peningkatkan diberbagai sektor agar memenuhi persyaratan sebagai kabupaten dengan tatanan kehidupan yang sehat.

"Kita berharap bahwa dengan evaluasi ini, kita bisa mendapat penghargaan dari bapak Presiden, kemudian juga kita juga bisa berbenah berdasarkan masukkan dari tim pusat sehingga Kabupaten Jembrana bisa betul-betul menjadi kabupaten yang sehat," pungkasnya. (Humas)