Kado HUT Kota Amlapura ke-384, Pemkab Karangasem Berhasil Raih WTP 9 Kali Berturut-turut

Karangasem, Bali Kni - Reformasi birokrasi dan pembenahan tata kelola keuangan daerah yang baik, bersih dan akuntabel di bawah kepemimpinan Bupati Karangasem, I Gede Dana dan Wabup Wayan Artha Dipa (Dana-Dipa) telah sukses mengantarkan Pemkab Karangasem meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kesembilan kalinya secara berturut-turut dari BPK-RI. Capaian ini menjadi kado istimewa menjelang Hari Ulang Tahun Kota Amlapura yang ke-384.

Bupati Karangasem, I Gede Dana didampingi Pimpinan DPRD Karangasem dan Sekda Karangasem, I Ketut Sedana Merta usai menerima penghargaan WTP tersebut, menyampaikan terima kasih kepada BPK-RI. Selaku Pemerintah Daerah, pihaknya memberikan apresiasi kepada seluruh OPD dan Kepala OPD di lingkungan Pemkab Karangasem. 

“Terima kasih kami sampaikan atas apresiasi yang telah diberikan kepada Pemkab Karangasem terkait opini WTP yang kami raih selama sembilan kali berturut-turut. Ini merupakan bentuk keseriusan kami dalam membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan visi dan misi kami,” ujar Gede Dana, Rabu (22/5/2024).

Menurut Gede Dana, opini WTP dari BPK-RI ini merupakan harapan bersama dan tanggung jawab kepada masyarakat Karangasem sebagai sebuah kewajiban dalam menjalankan tata kelola keuangan daerah yang bersih. Capaian tersebut juga telah melalui perjalanan panjang dalam membangun tata kelola keuangan yang benar sesuai ketentuan.

Dirinya juga menegaskan kembali komitmen untuk menindaklanjuti temuan-temuan dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Hal ini menjadi komitmen saya dan jajaran untuk menindaklanjutinya dalam waktu segera,” katanya.

Gede Dana juga meminta seluruh aparat di Pemkab Karangasem untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam kesesuaian antara pelaksanaan dengan pertanggungjawaban laporan keuangan. “Saya juga mengharapkan peran lebih dan kerja keras dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam mengawal pelaksanaan program pemerintah untuk mewujudkan Karangasem Era Baru yang Pradnyan, Kertha, Shanti, dan Nadhi,” pintanya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira, mengungkapkan apresiasi atas kerja keras Pemkab Karangasem bersama DPRD Kabupaten Karangasem, yang menghasilkan laporan keuangan akuntabel. “Kami ucapkan terima kasih karena menyerahkan LKPD tepat waktu, sehingga hasil pemeriksaannya dapat kami serahkan kembali dengan cepat. Dan kita ingin Pemkab Karangasem terus menyempurnakan perbaikan terhadap beberapa catatan yang ditemukan, untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan,” ucapnya. (rls)

Jembrana Raih Opini WTP dari BPK sepuluh kali Berturut turut

Denpasar , Bali Kini - Pemkab Jembrana kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ) dari BPK RI. Capaian ini merupakan raihan  WTP kesepuluh secara berturut turut.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ( LHP LKPD )  tahun anggaran 2023 oleh  Badan Pemeriksa Keuangan RI  Perwakilan Provinsi Bali, diterima 

 Bupati Jembrana I Nengah Tamba, didampingi Wakil Ketua 1 DPRD Kab Jembrana, I Wayan Suardika, secara serentak bersama kabupaten seBali di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Bali, Rabu 22/05/2024. 

Sementara LHP LKPD TA 2023 pada Pemerintah Provinsi Bali diserahkan dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024 DPRD Provinsi Bali langsung oleh Anggota VI BPK, Prof. Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA., CFrA selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI,  kepada I Nyoman Adi Wiryatama, S.Sos., M.Si selaku Ketua DPRD Provinsi Bali, dan Penjabat Gubernur Bali, Irjen. Pol. (Purn.) Drs. Sang Made Mahendra Jaya, M.H.

Selanjutnya, untuk LHP LKPD TA 2023 pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali diserahkan oleh I Gusti Ngurah Satria Perwira,selaku Kepala Perwakilan BPK  Provinsi Bali, pada hari yang sama setelah sidang rapat paripurna DPRD Provinsi Bali. 

BPK RI memberikan opini "Wajar Tanpa Pengecualian" atas seluruh laporan keuangan tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Bali. 

"Kami sangat mengapresiasi usaha-usaha perbaikan yang telah dilakukan oleh seluruh pimpinan Daerah di-Bali, dimana 95,87% rekomendasi telah ditindak-lanjuti dengan semestinya," ucap Kepala Perwakilan. 

Sementara itu, BPK RI juga akan selalu mendorong Pemerintah Daerah melakukan upaya perbaikan berkelanjutan secara sistemik dan konsisten. 

BPK RI menyebutkan tiga hal yang wajib menjadi perhatian pemerintah kabupaten/kota se-Bali .

Catatan itu meliputi  Kesalahan penganggaran Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal, 

pengendalian dan pengawasan yang memadai atas penggunaan dana Hibah beserta pelaporannya. Terakhir urusan Penatausahaan, pemanfaatan, dan pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) secara tertib  agar  sepenuhnya andal sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

"Kami mengharapkan agar Pemerintah Kabupaten/Kota segera menindaklanjuti rekomendasi BPK RI selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima," ujar Kepala Perwakilan di akhir sambutannya. 

Disisi lain Bupati Jembrana I Nengah Tamba berterimakasi atas opini WTP dari BPK RI untuk seluruh kabupaten/kota se-Bali khususnya Kabupaten Jembrana. 

"Pemerintah Kabupaten Jembrana sangat mengapresiasi opini WTP BPK RI. kami akan terus berupaya memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang menjadi temuan BPK, dan dipastikan kami menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,"ucap Bupati Tamba usai penyerahan LHP. 

Raihan yang kesepuluh WTP berturut turut itu dimaknai Tamba sebagai semangat memberikan pelayanan terbaik oleh segenap stake holder daerah namun dengan tetap memperhatikan pengelolaan keuangan daerah sebaik mungkin.

" Terimakasih atas kerja keras seluruh  jajaran. Ini hasil dari kerja kita bersama ," tutupnya.(Yahya)

Pemkot Denpasar Pertahankan Opini WTP 12 Kali Berturut Dari BPK RI.

 Ket foto : Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara bersama Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, I Wayan Mariyana Wandhira saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkot Denpasar Tahun 2023 oleh Kepala BPK RI Perwakilan Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira di Gedung DPRD Provinsi Bali, Rabu (22/5). 

Denpasar, Bali Kini - Pemkot Denpasar kembali sukses mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke duabelas kalinya. Hal tersebut terungkap saat Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkot Denpasar Tahun 2023 oleh BPK RI Perwakilan Bali kepada kabupaten/kota se-Bali serangkaian Sidang di Gedung DPRD Provinsi Bali, Rabu (22/5). 

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan dilaksanakan langsung Kepala BPK RI Perwakilan Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira yang diterima Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara dan Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, I Wayan Mariyana Wandhira disaksikan Anggota VI BPK RI, Prof. Dr. Pius Lustrilanang, Pj. Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya dan Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Sekda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana, Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten se-Bali, Sekda serta para Inspektur dan Kepala BPKAD se Bali. 

Kepala BPK RI Perwakilan Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira  menjelaskan,  Pemerintah kabupaten/kota se-Bali sukses mempertahankan pencapaian opini WTP. Dimana, khusus untuk Kota Denpasar kembali meraih WTP untuk ke duabelas kalinya secara berturut-turut. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah provinsi serta kabupaten/kota se-Bali beserta jajaran perangkat daerahnya terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Capaian ini tentu tidak terlepas dari sinergi yang efektif terhadap seluruh pemangku kepentingan serta dukungan dari DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya.

Lebih lanjut dijelaskan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, dapat disimpulkan bahwa penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah daerah kabupaten/kota se-Bali Tahun Anggaran 2023 telah sesuai dengan SAP. 

"Untuk itu, BPK RI memberikan opini "Wajar Tanpa Pengecualian" atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali," jelasnya

Pihaknya juga mengingatkan, Pemerintah Kota Denpasar wajib menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI setelah Laporan Hasil Pemeriksaan ini diterima. Pemerintah Daerah, selain fokus mengejar WTP juga diharapkan dapat merancang program yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. 

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara ditemui usai menerima LHP dari BPK RI Perwakilan Bali mengucapkan terima kasih kepada Kepala BPK RI Perwakilan Bali beserta tim yang telah memberikan tuntunan, arahan dan bimbingan sehingga jajaran Pemkot Denpasar dapat menyajikan dengan pengelolaan keauangan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Dimana, Pemkot Denpasar telah menjalani pemeriksaan yang sangat koorporatif dan preventif dengan tujuan meningkatkan profesionalisme ASN. Atas bimbingan, arahan dan tuntunan dari BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, sehingga kedepannya dapat lebih baik dalam pengelolaan keungan daerah, serta masukan dari Kepala BPK RI Bali akan segera kami tindaklanjuti. 

Jaya Negara mengatakan, capaian ini juga tak lepas dari sinergitas antara Pemkot Denpasar bersama DPRD Kota Denpasar serta seluruh OPD dan Tim Teknis di lingkungan Pemkot Denpasar. Karenanya, hal tersebut harus terus dipertahankan dalam rangka menuju Denpasar Maju.

"Kami mohon bimbingan kedepan dan diarahkan sehingga dapat menindaklanjuti profesionalisme dalam laporan keuangan setiap tahunnya," ujar Jaya Negara.

Wakil Ketua DPRD Denpasar, I Wayan Mariyana Wandhira juga menyampaikan terima kasih kepada BPK RI Bali telah memberikan bimbingan yang telah diberikan kepada Pemkot Denpasar, apa yang menjadi masukan dan arahan dari Kepala BPK RI Bali dapat segera ditindaklanjuti serta mampu meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat Kota Denpasar.  (WAY)

Wawali Arya Wibawa Hadiri Pembinaan Drama Gong Duta Kota Denpasar.

 Ket foto : Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa hadiri pembinaan duta Kota Denpasar Drama Gong Eka Bandana Pemecutan yang dilaksanakan di Wantilan Pura Tambang Badung, pada Selasa (21/5) malam.

Denpasar, Bali Kini - Duta Kesenian Drama Gong Duta Kota Denpasar yang diwakili Sekaa Drama Gong Eka Bandana Pemecutan siap unjuk kreatifitas pada gelaran Pesta Kesenian Bali (PKB) XLVI Tahun 2023. Hal terungkap saat pelaksanaan pembinaan oleh konsultan kesenian yang dihadiri langsung Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, di Wantilan Pura Tambang Badung, pada Selasa (21/5) malam.

Dalam kesempatan tersebut, Wawali Arya Wibawa turut menyerahkan bantuan uang pembinaan kepada Sekaa Drama Gong Eka Bandana Pemecutan. Tampak hadir dalam kesempatan tersebut Anggota DPRD Kota Denpasar, IB Ketut Wirajaya, Kadisbud Kota Denpasar, Raka Purwantara, Camat Denbar, IB Made Purwanasara, Lurah Pemecutan, Agus Yudi Kusuma Jaya serta undangan lainnya. 

Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa mengapresiasi semangat Sekaa Drama Gong Eka Bandana Pemecutan dalam melaksanakan pelatihan hingga pembinaan untuk mempersiapkan penampilan terbaik pada pagelaran Pesta Kesenian Bali (PKB) Tahun 2024. Terlebih Drama Gong merupakan sebuah kesenian tua yang harus terus dilestarikan.

"Apresiasi setinggi-tingginya kepada Sekaa Drama Gong Eka Bandana Pemecutan yang siap menjadi duta dalam PKB tahun 2024, serta persiapan yang telah dilaksanakan hingga pembinaan di tingkat Kota Denpasar saat ini," ujar Arya Wibawa.

Lebih lanjut Arya Wibawa mengingatkan, masukan hingga bimbingan yang telah diberikan oleh para konsultan seni Kota Denpasar sebagai bahan evaluasi dan motivasi dalam mempersiapkan penampilan. Hal ini utamanya garapan karawitan, dialog serta penjiwaan para pemain drama gong.

"Para penabuh dan penari telah menguras banyak waktu dalam menerima pembinaan untuk karya maksimal di atas panggung PKB. Astungkara proses pembinaan dapat berjalan lancar hingga nanti dapat menyuguhkan sajian, tontonan, atau hiburan kepada masyarakat Bali pada pagelaran Pesta Kesenian Bali tahun 2024," ujar Arya Wibawa.

Sementara itu, Koordinator Sekaa Draka Gong Eka Bandana Pemecutan, I Nyoman Agus Parmadi merasa bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan yang diberikan Pemerintah Kota Denpasar untuk tampil di ajang PKB Tahun 2024. Dimana, pada pegelaran PKB Tahun 2024 ini Sekaa Drama Gong Eka Bandana Pemecutan akan menampilkan cerita berjudul "Raden Ayu Siti Khotijah".

"Kami telah melakukan latihan kurang lebih selama dua bulan, sehingga dalam pembinaan ini kami bisa mempresentasikan secara utuh. Melalui pembinaan ini, kami harapkan Sekaa Drama Gong Eka Bandana Pemecutan bisa menampilkan yang terbaik sebagai Duta Kota Denpasar," pungkas Agus Parmadi. (Arm)

Jembrana Ditetapkan Menteri AHY Sebagai Kabupaten Lengkap

Jembrana , Bali Kini - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menetapkan kabupaten Jembrana sebagai Kabupaten Lengkap.Dideklarasikannya Jembrana sebagai Kabupaten Lengkap karena seluruh bidang tanahnya telah terdaftar dan terpetakan dengan baik maupun telah bersertifikat.

Deklarasi  oleh menteri AHY itu  dirangkaiakan  dengan kegiatan Implementasi Layanan Elektronik se-Provinsi Bali dan Peluncuran Mobil Layanan Elektronik di gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali, Selasa (21/5)

 Selain Kabupaten Jembrana ,  ada tiga lagi kabupaten di Provinsi Bali  yang mendapat predikat tersebut.

"Ini sebuah pencapaian dan mudah-mudahan terus menyemangati jajaran Kementerian ATR/BPN di Provinsi Bali. Saya menaruh hormat kepada semua pihak yang bekerja keras, jangan cepat puas, terus bekerja dengan baik. Sudah 98% bidang tanah yang terpetakan kejar hingga 100% dan yang sudah bersertipikat 85% kejar hingga 100%,” ucap Menteri AHY.

Kabupaten/Kota yang telah dideklarasikan sebagai Kabupaten Lengkap memiliki kepastian hukum hak atas tanah, mencegah terjadinya overlapping dan sengketa yang berkepanjangan.

Sekaligus menutup kemungkinan terjadinya kejahatan pertanahan yang dilakukan oleh mafia tanah.

“Dengan empat kabupaten yang dideklarasikan sebagai Kabupaten Lengkap, semoga dapat memperkuat semangat investasi dan dapat menarik capital masuk ke Provinsi Bali,” imbuhnya.

Menjadi kabupaten yang ditetapkan sebagai Kabupaten Lengkap, Bupati Jembrana I Nengah Tamba menyambut baik hal tersebut. Baginya, dengan tersertifikatnya seluruh bidang tanah di kabupaten Jembrana juga memberikan kepastian hukum bagi para investor yang ingin turut serta membangun Jembrana.

"Kabupaten Jembrana menggelar karpet merah bagi para investor, dengan ditetapkan Jembrana sebagai kabupaten Lengkap di bidang pertanahan dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi di Jembrana," ucapnya.

Selain itu menurutnya, implementasi Layanan Elektronik se-Provinsi Bali dan peluncuran Mobil Layanan Elektronik dipercaya akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh layanan di bidang pertanahan.

"Semoga dengan adanya layanan ini, masyarakat lebih mudah memperoleh informasi dan pelayanan yang dapat juga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memiliki kepastian hukum atas bidang tanahnya serta meningkatkan kesadaran masyarakat juga dapat melaksanakan kewajiban perpajakan tanah," tutupnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menerima Sertifikat Elektronik yang diserahkan langsung oleh Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono yang disaksikan juga oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas. (Hum J)

Mal Pelayanan Publik Jembrana Segera Diresmikan

Jembrana , Bali Kini  -  Meskipun pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) Jembrana yang dulu sempat mengalami kendala akibat defisit anggaran pemerintah provinsi Bali pada tahun 2023, yang menyebabkan penundaan pembayaran fisik dan pengadaan fasilitas hingga tahun 2024.  Namun kini, keberadaan gedung mal pelayanan publik ( MPP ) sebagai pusat pelayanan publik diKabupaten Jembrana sebentar lagi terwujud. MPP Jembrana akam  menjadi fasilitas publik yang representatif guna melayani berbagai kebutuhan pelayanan masyarakat.

Gedung MPP Jembrana nantinya akan di resmikan dan difungsikan pada bulan Juli sebagai pusat pelayanan terhadap semua pelayanan baik di OPD maupun di instansi vertikal. 

“Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat,”ujar Wabup Ipat saat menghadiri upacara pemlaspas Gedung MPP Jembrana, Rabu (22/5). 

Selain itu, fasilitas gedung MPP ini juga akan terhubung dengan Jembrana Investment Center serta ada space dikhususkan sebagai layanan untuk menampung investasi-investasi yang masuk ke Jembrana di ruang tersebut. 

“Hal ini menjadi penting mengingat Jembrana kedepan akan banyak sekali investasi-investasi yang masuk, ” jelasnya. 

Sementara Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (PMPTSPTK) Jembrana, Made Gede Budhiarta mengatakan dengan diadakannya gedung MPP ini semua masyarakat bisa mendapatkan layanan, baik itu yang menjadi  kewenangan Kabupaten maupun Pemerintah Pusat. 

“Nantinya yang melaksanakan pelayanan disini, adalah sebanyak 22 instansi di antara 14 dari perangkat daerah dan 8 dari instansi vertikal, ” ungkapnya. 

Pihaknya pun berharap dengan adanya MPP Jembrana ini masyarakat lebih mudah mendapatkan pelayanan.

“ Astungkara masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang lebih efektif dan  efisien dan kami bisa mendapatkan kualitas layanan pada masyarakat, ” tandasnya (Adi).

Bupati Sanjaya Hantarkan Tabanan Pertahankan WTP ke-10 Berturut

Tabanan ,Bali Kini - Atas kerja keras dan kegigihan Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, SE, MM, beserta jajaran berhasil memberikan hasil yang optimal salah satunya Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI. Hal tersebut terungkap saat Bupati Sanjaya menghadiri Rapat Paripurna Ke-9 DPRD Provinsi Bali (Bersifat Pengumuman/Istimewa) Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024, yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Bali, Rabu (22/5). 

 

Kegiatan dilanjutkan dengan agenda Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Kabupaten/ Kota se- Bali T.A 2023 kepada DPRD Kabupaten/ Kota dan Bupati/ Walikota se- Bali. Hadir saat itu Anggota VI BPK RI selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI, PJ Gubernur Bali, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali, Pangdam IX Udayana dan jajaran Forkopimda Provinsi Bali, Auditor Utama Keuangan Negara VI RI Provinsi Bali, Bupati/Walikota se-Bali, Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Bali, Kepala Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Bali dan para Kepala Instansi Terkait di Provinsi Bali. 

 

Dalam kesempatan itu dijelaskan, bahwa Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se-Bali mendapat Opini WTP atas LKPD T.A 2023. Hal itu diungkapkan oleh Anggota VI BPK RI, Prof. Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA., CFrA, yang menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasihnya kepada Ketua DPRD Provinsi Bali bersama dengan Pemerintah Provinsi Bali dan jajaran Kabupaten/Kota atas komitmen dalam mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. 

 

“Bedasarkan hasil pemeriksaan, BPK RI menyimpulkan bahwa Opini terhadap laporan keuangan Provinsi Bali tahun 2023 adalah Wajar Tanpa Pengecualian. Untuk itu, kami ucapkan selamat dan apresiasi yang setingginya terhadap Pemprov Bali atas capaian yang didapat saat ini, semoga lebih baik lagi di tahun-tahun mendatang,” jelas Pius. 

 

Pernyataan tersebut ditanggapi langsung oleh PJ Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, di mana pihaknya menyampaikan penghormatan yang tinggi dan ungkapan terima kasih kepada Anggota VI BPK RI dan seluruh jajaran BPK RI atas seluruh masukan, koreksi dan langkah-langkah perbaikan selama proses pemeriksaan yang telah dilakukuan. 

 

“Dengan adanya pemeriksaan terperinci, tentunya kami dapat mengetahui berapa banyak kekurangan dan kealpaan kami, dalam menyajikan laporan keuangan selama ini. Sebagai tindak lanjut kami telah menyusun rencana aksi agar tindak lanjut hasil pemeriksaan terinci dapat terselesaikan tepat sasaran dan tepat waktu, kami berkomitmen untuk mengikuti segala aturan sebagai acuan bagi kami untuk dapat menyiapkan laporan keuangan yang lebih baik, akuntable, terukur dan terarah di masa yang akan datang,” papar SM. Mahendra.

 

Dalam konteks tersebut, Bupati Sanjaya menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, Provinsi dan BPK RI dalam memastikan setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan benar-benar menghasilkan dampak positif bagi masyarakat. Ini kerja keras seluruh pihak, serta Pemkab Tabanan taat dan transparan dalam pengelolaan keuangan. Sanjaya juga menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk terus bersinergi dalam upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya di Tabanan.[rl]

Pelepasan Sarjana Pertanian FP -Unwar Ke 74 Diharapkan Mampu Mengadopsi AI Dalam Pengembangan Pertanian

Denpasar, Bali Kini - Seiring dengan perkembangan teknologi, sarjana pertanian mestinya mampu mengadopsi teknologi kecerdasan buatan (AI). Penegasan tersebut disampaikan oleh Dekan Fakultas Pertanian Universitas Warmadewa (FP-Unwar) Prof. Dr. Ir. Luh Suriati, M.Si. usai acara Pelepasan Sarjana Fakultas Pertanian Universitas Warmadewa ke-74 Periode II di Denpasar pada Rabu (22/5).

"Dalam era digitalisasi dan revolusi industri 4.0, teknologi AI telah menjadi bagian integral dalam berbagai sektor, termasuk pertanian. Dengan menggunakan AI, petani dapat meningkatkan efisiensi produksi, mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam, dan menghadapi tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian" kata Luh Suriati.

Luh Suriati  menekankan bahwa sarjana pertanian harus memiliki pemahaman mendalam tentang bagaimana mengimplementasikan dan memanfaatkan teknologi AI dalam praktik pertanian mereka. Ini termasuk penggunaan sistem perencanaan tanaman berbasis AI untuk memprediksi hasil panen dan mengoptimalkan penggunaan pupuk serta pestisida.

Selain itu, sarjana pertanian juga perlu memahami bagaimana menggunakan data besar (big data) dan analitik untuk menganalisis tren pasar dan membuat keputusan yang lebih terinformasi dalam bidang pertanian.

Dalam acara pelepasan sarjana tersebut, Luh Suriati juga menekankan pentingnya kolaborasi antara sektor swasta dan akademik untuk memfasilitasi transfer pengetahuan dan inovasi dalam bidang pertanian.

"Kami berkomitmen untuk melatih generasi muda sarjana pertanian yang tidak hanya memiliki pengetahuan teoritis tetapi juga keterampilan praktis dalam menggunakan teknologi canggih," ujar Luh Suriati.

Universitas Warmadewa berkomitmen untuk tetap menjadi pusat inovasi dalam pendidikan pertanian di Indonesia dengan fokus pada integrasi teknologi canggih seperti AI untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sektor pertanian.[ml/r4]

I Nengah Sumardi Daftarkan Diri Ke Partai Demokrat

Karangasem, Bali Kini - Guna persiapan perhelatan untuk maju ke Pilkada 2024, I Nengah Sumardi mendaftarkan diri ke Partai Demokrat, Rabu (22/5/2024), dimana sebelumnya pihaknya sudah terlebih dahulu mendaftarkan diri ke Partai Nasdem. 

Bertepatan dengan Hari Raya Purnama, politikus asal Partai Golkar ini datang ke kantor DPC Partai Demokrat bergandengan dengan sang istri, dengan menggunakan baju adat Bali. 

"Kami menjalankan komunikasi yang baik, kami beretikad untuk mendaftarkan diri ke Demokrat. Ini merupakan bentuk komunikasi kami, Bagaimana membangun ini tidak mesti hanya sendiri tetapi bersama-sama. Karena sinergitas antar partai politik ini penting untuk membangun Karangasem yang lebih baik, tentunya itu harapan kami dan juga harapan dari masyarakat. Kedepannya supaya berjalan pemerintahan yang lebih baik, " Tandasnya. Dengan pendaftaran dirinya ke Partai Demokrat, pihaknya berharap agar antar partai Golkar dan Demokrat ini dapat menjalin Koalisi. Tentu saja tetap dengan menjalankan seluruh proses dan mekanisme yang ada. 

Sumardi juga membeberkan, hal yang sama juga dilakukan oleh Partai Golkar yang ada di provinsi, dimana juga menjalin kerjasama dengan Partai Demokrat. "Kami di Kabupaten tentunya melakukan langkah yang sama sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pimpinan kami di Provinsi," Tandasnya. 

Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan Demokrat Karangasem, I Wayan Suparta mengatakan sudah ada total 4 orang yang mendaftarkan diri ke Partai Demokrat. "Pertama I Wayan Pandu Pranpanca Lagosa, kemudian I Wayan Warka disusul oleh I Gusti Ngurah Parwata dan sekarang I Nengah Sumardi," Katanya, sembari menjelaskan jika pendaftaran di Partai Demokrat di tutup tanggal 25 Mei 2024.

"Terkait pendaftaran I Nengah Sumardi ini akan kami proses sesuai mekanisme. Di partai kami proses masih dilaksanakan dengan pandangan Demokrat mungkin mengikuti arah pimpinan pusat jika memang dipusat sudah mengarah untuk bersatu mengerucut jadi satu KIM plus Nasdem kemungkinan itu pasti ada! Yang penting berproses dulu, prosesnya kita ikuti. Kami di bawah tetap akan mengikuti komunikasi di internal DPC masing-masing dan tetap akan mengikuti keputusan pusat," Tandasnya. (Ami)

Sanjaya Komitmen Kembangkan Kampung Buah di Tabanan

Tabanan , Bali Kini  - Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan untuk lebih dekat dengan masyarakat dan secara langsung mendengar aspirasi, melihat kondisi dan kebutuhan yang diperlukan di setiap sudut desa secara nyata diwujudkan melalui program Bungan Desa (Bupati Ngantor di Desa). Program unggulan inisiasi Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya,S.E.,M.M ini bahkan sudah menyentuh angka 48 dari 133 Desa, yang kali ini, Selasa (21/5) mengangkat potensi sumber daya alam luar biasa yang ada di Desa Bantiran, Kecamatan Pupuan.

Dengan mengajak serta Sekretaris Daerah, Para Asisten, Jajaran Pimpinan OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan hingga Para Camat se-Kabupaten Tabanan, kehadiran orang nomor satu di Kabupaten Tabanan tersebut mendapat sambutan hangat dan penuh sukacita dari anak-anak dan masyarakat setempat. Sama seperti kunjungan Bungan Desa lainnya, Sanjaya turut menggandeng serta berbagai pelayanan publik di Pemkab Tabanan untuk terjun langsung ke masyarakat. 

“Titiang berharap kedatangan titang ke Desa Bantiran ini, bagaimana titiang melayani masyarakat secara langsung, selain mendekatkan diri dengan program bagaimana juga mendekatkan langsung pelayanan yang ada di Pemerintah Kabupaten Tabanan, salah satu bagaimana memberikan bantuan ataupun pendekatan masalah program perijinan, jadi masyarakat Desa Bantiran ini kalau biasanya ke kota, hari ini tidak perlu ke kota, hari ini tadi langsung mengurus ijin," ujar Sanjaya

Dimana dalam kesempatan tersebut, nampak animo masyarakat memadati balai serbaguna Desa Bantiran yang antusias mendaftar berbagai pelayanan gratis yang disediakan. Terbukti, ratusan masyarakat dilayani izin usahanya secara langsung, antrian pembagian kacamata gratis dan pemeriksaan kesehatan gratis pun banyak diminati, begitu juga dengan pelayanan Disdukcapil yang disediakan. 

Desa Bantiran yang terletak di ujung barat Kabupaten Tabanan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Buleleng, memang memiliki pesonanya sendiri, dengan keindahan alam, dan kesuburan yang luar biasa, Sanjaya sampaikan kekagumannya akan potensi alam dan hasil perkebunan berbagai macam buah di Desa Bantiran yang menjadi sorotannya dalam kunjungannya kali ini. Tidak hanya itu, orang nomor satu di Tabanan tersebut juga terpukau dengan keindahan dan kreativitas pembudidayaan bonsai yang ada di Desa Bantiran. 

“Buah menjadi fokus utama di Desa Bantiran, semua orang tau bahwa Kecamatan Pupuan ini sebagai salah satu komoditas perkebunan mulai dari salak, kopi, manggis, kelapa dan lain-lain. Kemarin kita diskusi bersama jajaran brida, Pak Sekda, Asisten dan jajaran OPD terkait. Bagaimana kita konsepkan di Dapil 2, ini namanya dapil 2, 3 Selemadeg, Selemadeg Timur, Selemadeg Tengah, dan Selemadeg Barat plus Pupuan, ini kita konsepkan bagaimana menjadi destinasi kampung buah. Jadi karena disini memang buah-buahannya banyak sekali, jadi disamping masyarakat disini bertani, memang penghasil buah juga dijadikan sebagai daya tarik wisata sehingga orang datang disini sambil mencari buah juga dijadikan sebuah destinasi. Ini kita lagi konsepkan, astungkara Tabanan kita bisa deklarasikan sebagai kampung buah di Bali," imbuh Sanjaya.

Dalam kunjungannya ke Desa Bantiran turut dirangkaikan dengan kegiatan bertatap muka dengan masyarakat setempat, mendengarkan langsung aspirasi masyarakat. Sanjaya juga berkesempatan menyerahkan paket bantuan kepada 2 orang anak stunting serta menyerahkan hadiah kepada 10 orang yang bernama ketut. Di kesempatan yang sama, pihaknya menerima Piagam Penghargaan Pemerintah Daerah Pengelola Dana Desa Terbaik tahun 2023 sebagai Peringkat I dan penghargaan Pemerintah Daerah  Pendukung Penyaluran  KUR terbaik Tahun 2023  Peringkat  III  yang diserahkan oleh Sekda. Tidak hanya itu, Sanjaya juga sempatkan sampaikan arahannya terkait program Semara Ratih di ruang konseling, kantor perbekel Desa Bantiran

Lebih lanjut, Sanjaya berharap dengan berkantor di desa, selain dapat menyerap aspirasi masyarakat dengan permasalahan yang ada, dampak lain yang saya inginkan adalah tingkat kesehatan masyarakat meningkat dan menurunkan angka stunting melalui kegiatan posyandu, bina keluarga balita,  pemeriksaaan kesehatan, pembagian kacamata gratis dan konseling semara ratih bisa terlaksana secara optimal sehingga dapat meningkatkan kesehatan masyarakat secara umum dan angka stunting di Desa Bantiran tidak ada.

Program Bungan Desa ini juga mendapat apresiasi positif dari masyarakat setempat, seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketut Mariasa, pihaknya menilai kegiatan bungan desa ini memiliki berbagai dampak positif bagi masyarakat, pihaknya sampaikan ucapan terima kasihnya sekaligus berharap agar program ini selanjutnya dapat terus berjalan dan diimplementasikan.

“Bagi kami selaku masyarakat Bantiran, banyak mengucapkan banyak terimakasih, karena banyak hal-hal yang diberikan pemahaman terhadap masyarakat kami di bantiran untuk kemajuan masyarakat desa kami selanjutnya. Bagi tiang program Bungan Desa niki sangat baik, karena tiang selaku masyarakat sendiri bisa bertatap muka langsung dengan Bapak Bupati, menyampaikan permasalahan-permasalahan  yang ada di desa kami," pungkas Ketut Mariasa [rl]