PEPABRI Diharapkan Ikut berperan aktif Pembangunan Jembrana

Jembrana , Bali Kini - Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PEPABRI) sebagai perhimpunan para Purnawirawan dan Warakawuri menjadi rumah bersama seluruh prajurit TNI dan Polri setelah purnabakti menjadi organisasi yang memiliki jati diri pejuang dan negarawan yang sangat tinggi. 

Meskipun sudah tidak aktif lagi bertugas, buah pikiran dari seluruh anggota PEPABRI sangat diperlukan untuk ikut membantu melaksanakan pembangunan daerah dan tetap melaksanan program-program yang memberikan kontribusi positif bagi anggota maupun bagi daerah.

Hal tersebut disampaikan Penjabat Sementara Bupati Jembrana dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Jembrana pada Kunjungan Kerja DPD PEPABRI Provinsi Bali ke Jembrana, di Gedung Graha Purna Yudha, Kamis (7/10). 

"PEPABRI harus tetap solid untuk bisa menghasilkan pengaruh yang positif bagi pembangunan organisasi dan pembangunan daerah kabupaten Jembrana dengan melakukan revitalisasi melalui penyusunan program-program yang bermanfaat untuk mewujudkan masyarakat yang bahagia dan sejahtera berdasarkan tri Hita Karana," ucap Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, I Ketut Armita.

Pihaknya juga mengajak anggota PEPABRI untuk terus berkontribusi dalam menjaga bangsa dan negara sebagaimana semangat perjuangan seluruh anggota ketika masih aktif bertugas.

"Melalui kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak purnawirawan untuk tetap ikut menyumbangkan pikiran dan tenaga untuk menjaga keutuhan NKRI karena mereka dulu yang ikut memperjuangkan, kini pun mereka juga yang terdepan dalam mempertahankannya," ungkapnya.

Ketut Armita juga berharap seluruh anggota PEPABRI dapat terus menjaga kesehatan serta meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan, karena dengan anggota yang sehat secara jasmani dan rohani akan bisa memberikan pengaruh yang baik bagi generasi penerusnya.

"Mengingat anggota PEPABRI yang kebanyakan sudah sepuh, kami harapkan agar PEPABRI membuat kegiatan yang sederhana dan bermanfaat bagi anggota dalam upaya menjaga kesehatan para anggotanya seperti rekreasi, tirta yatra atau mengunjungi tempat-tempat suci," ujarnya.

Tak lupa, pihaknya juga memberikan apresiasi kepada PEPABRI yang selama ini telah memberikan kontribusi terhadap pembangunan di kabupaten Jembrana.

"Saya menyampaikan apresiasi serta rasa bangga saya kepada DPC PEPABRI Kabupaten Jembrana yang telah berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan di kabupaten Jembrana," ucapnya.

Sementara ketua DPD PEPABRI Provinsi Bali, Brigjen TNI (Purnawirawan) I Ketut Budi Astawa berharap seluruh pensiunan TNI dan Polri di Jembrana agar dapat didata melalui bantuan anggota TNI/Polri ditingkat terbawah seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas.

"Kepada Kodim dan Polres, tolong semua di data bagaimanapun caranya. Ada Babinsa, ada Bhabinkamtibmas tolong di data semua Purnawirawan TNI, Polri, Warakawuri dan PNS TNI/Polri yang ada di Jembrana untuk nantinya disampaikan ke DPC yang kemudian dilaporkan ke DPD," ucapnya.

Brigjen TNI (Purnawirawan) I Ketut Budi Astawa juga meminta agar nantinya di kabupaten Jembrana dapat dibentuk pengurus ranting PEPABRI di masing-masing kecamatan maupun sampai ke desa/kelurahan.

Pihaknya mengatakan pengabdian sebagai anggota TNI/Polri tidak akan berhenti hanya karena telah memasuki masa pensiun. Anggota PEPABRI memiliki kewajiban untuk tetap setia mengabdi kepada bangsa dan negara hingga akhir hayatnya.

"Saptamarga sumpah prajurit Tribrata tidak pernah dicabut sampai kapan pun, itu melekat. Kewajiban kita membantu masyarakat dan membantu pemerintah.

Mati baru selesai pengabdian kita," tegasnya.

Brigjen TNI (Purnawirawan) I Ketut Budi Astawa juga mengajak seluruh anggota PEPABRI untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjadi individu yang lebih bijak sehingga bisa memberikan arahan kepada generasi penerus saat ini.

"Mari kita yang tua-tua ini tingkatkan iman taqwa kita sehingga suara kita itu diikuti oleh masyarakat dan didengarkan oleh pemimpin di mana pun kita berada, bahwa walaupun kita sudah tua tapi masih bermanfaat," pungkasnya. (Ngr/hm)

Pegawai Bapenda Denpasar di Gembleng Pelatihan Kepribadian dari John Robert Powers.

 

Ket foto : Pelaksanaan pelatihan kepribadian pelayan publik bagi pegawai Bapenda Kota Denpasar yang dibuka Kepala Bapenda Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya di Kantor Bapenda Kota Denpasar, Jumat (8/11). 

Tingkatkan Profesionalisme Wujudkan Pelayanan Prima, 

Denpasar, Bali kini - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Denpasar bekerjasama dengan John Robert Powers menggelar pelatihan kepribadian pelayan publik bagi pegawai. Kegiatan bertajuk Great Achievement for Services Training Program yang dilaksanakan guna meningkatkan profesionalisme pegawai ini dibuka Kepala Bapenda Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya di Kantor Bapenda Kota Denpasar, Jumat (8/11). 

Kepala Bapenda Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa Bapenda Kota Denpasar merupakan salah satu perangkat daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Hal ini utamanya dalam hal pelayanan penerimaan pajak daerah. Sehingga, pelayanan prima harus terus diberikan guna mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah. 

Dikatakannya, pelatihan kepribadian pelayanan publik yang melibatkan 35 pegawai Bapenda Kota Denpasar ini sangat penting dilaksanakan. Hal ini lantaran kedepan tantangan pelayanan publik akan semakin kompleks. Sehingga melalui pelatihan dengan menghadirkan narasumber yang kompeten ini diharapkan staf bidang pelayanan semakin cekatan serta  dapat memberikan pemahaman dan peningkatan pengetahuan serta wawasan pegawai di lingkungan Bapenda Kota Denpasar. 

"Harapan kami melalui pelatihan ini dapat meningkatkan pengetahuan, utamanya bagaimana keterampilan komunikasi, etika berbicara, etika berpakaian, memberikan penjelasan hingga menangani komplain wajib pajak dengan baik. Dan semoga kedepan Bapenda terus menjadi perangkat daerah terbaik dalan pelayanan kepada masyarakat, terutama pengelolaan pajak daerah," ujarnya. 

Direktur John Robert Power Bali, Muliany AC. Nelwan didampingi salah satu Fasilitator IB. Purwasila mengatakan, nantinya seluruh peserta pelatihan akan mendapatkan pengetahuan tentang pelayanan publik. Hal ini mulai dari Powers Communication atau tata cara berkomunikasi yang baik, Transformation and Breakthrought atau transformasi dan terobosan, Creating Best Service Environment atau menciptakan pelayanan yang baik, Complain Handling atau menangani komplain dengan baik dan tata cara berpakian yang baik. 

"Tentu berbagai materi yang disampaikan ini adalah sebuah upaya yang mendasar bagaimana kita menciptakan pelayanan prima yang optimal bagi masyarakat," ujarnya. (Ags/Hu).

Kota Denpasar Terpilih Untuk Ikuti Uji Coba Pengintegrasian Isu Gender dalam RPJMD oleh Kementerian PPPA RI

 

Ket. Foto : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Denpasar, I Made Toya pada Kamis, (7/11) didampingi Kepala Dinas P3AP2KB Kota Denpasar, I Gusti Agung Sri Wetrawati membuka Uji Coba Pengintegrasian Isu Gender dalam RPJMD oleh Kementerian PPPA RI di Denpasar.

Denpasar, Bali Kini - Kota Denpasar terpilih untuk mengikuti Uji Coba Pengintegrasian Isu Gender dalam  Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tingkat kabupaten dan kota yang digelar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Berlangsung di Hotel Grand Palace, Sanur,

Kamis (7/11), kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Denpasar, I Made Toya didampingi Kepala Dinas P3AP2KB Kota Denpasar, I Gusti Agung Sri Wetrawati. 

Dalam kesempatan itu, hadir sebagai narasumber di antaranya Pakar Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI , Lenny R Rosalin dan Maya Rostanty, serta Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bapedda) Kota Denpasar, I Putu Wisnu Wijaya Kusuma. 

Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Denpasar, I Made Toya saat membacakan sambutan Pjs. Walikota Denpasar, menyampaikan pihaknya sangat mendukung dan merasa terhormat Pemkot Denpasar mendapatkan kesempatan uji coba Pedoman Pengintegrasian Isu Gender oleh Kementerian PPPA RI.

 "Kegiatan ini akan mengoptimalkan upaya yang selama ini telah dilaksanakan Pemkot Denpasar dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Pedoman yang disusun ini akan memberikan acuan dan kepastian  bagi daerah untuk mengintegrasikan gender pada perencanaan Kabupaten/Kota, " ujarnya. 

Melalui Perda No 3 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender, Pemkot Denpasar berkomitmen mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender yang juga  merupakan strategi mengintegrasikan isu gender dalam pembangunan  dimulai dari proses  perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan berkesinambungan. Untuk mendorong hal tersebut, dipastikan upaya pengintegrasian harus dimulai  sejak perencanaan strategis jangka menengah 5 tahunan di tingkat daerah, yaitu pada proses penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis perangkat daerah. 

Pada tahun 2023 lalu, Kota Denpasar sendiri telah meraih predikat mentor dalam penganugerahan Parahita Ekapraya. Dalam hasil penilaian Pengarusutamaan Gender (PUG), Indeks pembangunan gender  (IPG) Kota Denpasar ada pada angka 96.92, angka indeks pemberdayaan gender (IDG) Kota Denpasar pada 67.21 dan indeks ketimpangan gender (IKG) pada angka 0.303 dimana angka tersebut menunjukkan capaian yang baik. Namun dalam beberapa aspek, masih perlu tindakan lebih untuk mengatasi kesenjangan gender, mencapai keadilan dan juga kesetaraan gender dalam berbagai bidang pembangunan. 

Strategi Pengarusutamaan Gender telah dilakukan oleh Pemkot Denpasar melalui berbagi upaya. Mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan dan pelaporan. Salah satu langkahnya yaitu mengintegrasikan gender dalam Perencanaan lima tahun di tingkat Kota denpasar dan Renstra PD.

Sementara Kepala Dinas P3AP2KB Kota Denpasar, I Gusti Agung Sri Wetrawati menjelaskan kegiatan Uji Coba Pengintegrasian Isu Gender dalam  Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dilaksanakan pada hari ini dan dilanjutkan pada Jumat, 8 November 2024 mendatang mengangkat materi Diskusi Pengintegrasian Isu Gender dalam penyelenggaraan UU Kesehatan Ibu dan Anak pada fase seribu hari pertama kehidupan dalam RPJMD dan mekanisme Kordinasi penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak.

 "Kegiatan uji coba ini diikuti oleh sekitar 30 peserta yang merupakan para pemangku kepentingan terkait dan berasal dari OPD di lingkungan Pemkot Denpasar. Semoga saja dari kegiatan ini nantinya akan menghasilkan yang terbaik bagi keadilan dan kesetaraan gender dalam berbagai bidang pembangunan di Kota Denpasar, " jelasnya. (esa)

"Green Election" di Jembrana Tanam Ratusan Pohon di Kawasan Mertasari

Jembrana , Bali Kini - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali dan KPU di tingkat kabupaten/kota mengambil langkah proaktif dalam rangka menyukseskan Pilkada Serentak 2024 yang ramah lingkungan. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya penyelesaian atas penggunaan kertas selama pelaksanaan pemilihan, sekaligus sebagai bentuk kontribusi dalam upaya pengurangan pemanasan global.

Di Kabupaten Jembrana sendiri, penanaman pohon serentak oleh Penyelenggara dalam rangka "Green Election" dipusatkan di area Wantilan Pura Dang Kahyangan Mertasari, Kamis (7/11/2024). 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Jembrana, Dewa Gede Ary Candra Wisnawa, menyampaikan apresiasi atas inisiatif Komisi Hidup Pemilihan Umum (KPU) yang mengusung konsep “Green Election” dalam rangkaian persiapan pemilu tahun ini. Dalam kegiatan unik yang menggabungkan demokrasi dengan kepedulian lingkungan. 

“Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini, karena menjaga keseimbangan antara alam dan manusia adalah hal yang penting, termasuk dalam proses demokrasi. Salah satu upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan adalah melalui penanaman pohon untuk penghijauan,” ungkap Dewa Gede Ary. 

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai bentuk pendidikan kepada generasi muda dalam berdemokrasi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 

“Kami dari Pemerintah Kabupaten Jembrana menyambut baik dan berharap kegiatan ini tidak sekedar seremonial, melainkan berkelanjutan untuk mendukung lingkungan yang lebih baik kedepannya, ” ucapnya. 

Sementara itu, Komisioner KPU Jembrana, Gusti Ayu Putu Sudiastari, menjelaskan bahwa konsep “Green Election” ini merupakan program yang dicanangkan oleh KPU Provinsi Bali dan KPU Nasional. Program ini bertujuan untuk mengurangi jejak karbon pemilu dengan memanfaatkan kertas suara yang berasal dari kulit pohon. Sebagai bentuk pengembalian ke alam, setiap petugas KPPS diwajibkan menanam satu pohon. 

Dengan adanya “Green Election” ini, KPU Jembrana berharap bisa memberikan kontribusi nyata dalam menjaga lingkungan. 

“Kami di KPU Jembrana memilih kawasan Pura Mertasari sebagai lokasi penanaman pohon. Sebanyak 120 pohon cempaka ditanam, yang nantinya diharapkan bisa bermanfaat bagi pura ini,” jelas Gusti Ayu Putu Sudiastari. (Adi/Hm)

Kejari Denpasar Kembali Musnahkan Barang Bukti Berkekuatan Hukum Tetap, Dari Narkotika Hingga Senjata Tajam

 

Ket foto : Asisten Administrasi Pemerintahan I Made Toya mewakili Pjs. Walikota Denpasar saat menghadiri pemusnahan barang bukti yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) di halaman belakang Kantor Kejaksaan Negeri Denpasar, pada Rabu (6/11).

Denpasar, Bali Kini - Kejaksaan Negeri Denpasar kembali menggelar pemusnahan barang bukti yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) di halaman belakang Kantor Kejaksaan Negeri Denpasar, pada Rabu (6/11). Hal tersebut merupakan agenda rutin serta merupakan tindak lanjut dari kewenangan Kejaksaan selaku eksekutor khususnya di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Denpasar.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Asisten Administrasi Pemerintahan I Made Toya mewakili Pjs. Walikota Denpasar yang berkesempatan juga menandatangin berita acara pemusnahan dan ikut melaksanakan pemusnahan barang bukti secara simbolis, Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar, Agus Setiadi, Ketua Komisi l DPRD Kota Denpasar, Anak Agung Gede Putra Wibawa, Kapolresta Denpasar Kombes Pol. Wisnu Prabowo, Kepala BNN Kota Denpasar, KBP. I Ketut Adnyana Putera, serta instansi terkait lainnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar, Agus Stiadi dalam sambutanya mengatakan, barang bukti yang dimusnahkan adalah barang bukti yang berasal dari perkara tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht). Dimana, dalam kurun waktu bulan Juli 2024 s/d bulan November 2024 tercatat 197 berkas perkara yang terdiri dari perkara Narkotika sebanyak 160 perkara, Perkara Orang, Harta dan Benda (OHARDA) sebanyak 24 perkara, Perkara Keamanan Negara dan Ketertiban Umum (Kamnegtibum) dan TPUL (tindak Pidana Umum Lainnya) sebanyak 13  perkara. 

Adapun jenis barang bukti yang dimusnahkan yakni, Sabu seberat 3.247.22 gram, Ekstasi seberat 12.801 gram, Ganja seberat 4.957.65 gram, Tembakau/Tembakau Sintetis seberat 31.33 gram, Cairan Narkotika 18 buah, Obat Kuat sebanyak 4.792 butir tablet, Obat-obatan berbagai merek sebanyak 4.869 butir, Senjata Api (Selongsong ; Amunisi ; Proyektil) sebanyak 1 buah dengan 18 peluru serta berbagai macam HP, alat elektronik dan alat alat lainnya serta Berbagai macam Senjata Tajam.

“Barang bukti berupa Narkotika dan non narkotika pemusnahannya dilakukan dengan cara dibakar dan dipotong serta dihancurkan.

Dengan terlaksananya pemusnahan terhadap barang bukti hari ini, diharapkan dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan terhadap barang bukti," ungkap Agus Setiadi. 

Sementara, Asisten Administrasi Pemerintahan I Made Toya ditemui usai acara mengatakan, Pemkot Denpasar berkomitmen untuk mendukung penegakan hukum khususnya yang ada di wilayah Kota Denpasar. Hal ini guna mewujudkan Kota Denpasar yang aman, nyaman dan tertib. 

Dikatakannya, pemusnahan barang bukti perkara ini sangat penting dilaksanakan. Hal ini merupakan bentuk kepastian hukum serta menghindari penyalahgunaan barang bukti. 

“Pada intinya kami atas nama pemerintah dan masyarakat Kota Denpasar mengucapkan terima kasih kepada aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan Negeri Denpasar yang telah membantu Pemerintah Kota Denpasar dalam memberantas pelaku kejahatan seperti peredaran narkoba, pencurian atau hal lain yang melanggar hukum, serta berkomitmen mendukung upaya pencegahan maupun penindakan hukum di wilayah Kota Denpasar,” katanya. (HumasDps/ays).

Sekda Budiasa Buka Sosialisasi Penggunaan BMD

Jembrana , Bali Kini  - Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana, I Made Budiasa membuka sosialisasi penggunaan Barang Milik Daerah (BMD) yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana di Ruang Rapat Lantai 2 Jimbarwana, Kantor Bupati Jembrana, Selasa (5/11).

Sosialisasi tersebut diikuti oleh Sekretaris, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pengguna di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah kabupaten Jembrana. Sejumlah poin penting digarisbawahi dalam sosialisasi tersebut, seperti pencatatan, pemanfaatan dan penghapusan BMD.

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemerdagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah, serta Perda Kabupaten Jembrana Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Sekda I Made Budiasa mengatakan, BMD memiliki fungsi yang sangat penting dalam pelaksanaan pemerintahan di kabupaten Jembrana. BMD yang digunakan oleh aparatur Pemerintah kabupaten Jembrana secara langsung menunjang berbagai urusan pemerintahan. Selain itu, sejumlah BMD juga bisa dimanfaatkan untuk bisa memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"BMD ini, fungsinya disamping untuk proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur negara juga bisa bermanfaat untuk menghasilkan PAD. Karena ada beberapa aset yang tidak dipergunakan secara langsung bisa dimanfaatkan untuk disewakan," ucapnya.

Sekda Budiasa juga meminta Pengguna Barang agar dapat menjaga dan melaksanakan penatausahaan BMD dengan baik agar BMD yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal. Pihaknya juga menegaskan BMD yang sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi agar dihapuskan sehingga pencatatan BMD terlaksana dengan baik.

"Kewajiban kita bersama untuk bisa menjaga semua aset daerah. Barang yang sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi agar segera dihapuskan," ujarnya.

Sementara itu Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, I Nengah Suwarbawa mengatakan penggunaan Barang Milik Daerah harus dilakukan pencatatan dan dilengkapi dengan administrasi sesuai aturan.

"Penggunaan barang milik daerah oleh aparatur pemerintah harus dilengkapi dengan Daftar Penggunaan, Berita Acara Serah Terima dan juga Fakta Integritas Penggunaan BMD," ucapnya.

Nengah Suwarbawa juga menjelaskan agar setiap OPD dapat mengusulkan penghapusan terhadap barang milik daerah yang sudah rusak maupun tidak bisa dimanfaatkan lagi. Hal ini untuk menghindari adanya barang yang sudah tidak berguna namun tetap tercatat. 

Selain itu juga, barang yang sudah tidak dimanfaatkan oleh satu OPD namun masih dibutuhkan oleh OPD lain nantinya dapat dimutasikan sehingga BMD dapat dimanfaatkan secara optimal.

"Untuk barang-barang yang sudah rusak dan tidak dimanfaatkan lagi bisa diusulkan untuk dihapuskan. Nanti juga akan dilakukan pemetaan apabila ada barang yang masih kondisi baik dan dibutuhkan oleh OPD lain bisa kita mutasikan antar OPD," jelasnya.

Pihaknya juga berharap, petugas pengurus barang agar bisa fokus terhadap penatausahaan barang milik daerah sehingga seluruh BMD dapat dikelola secara maksimal. "Kita harapkan pengurus barang tidak diberikan tugas tambahan, sehingga BMD dapat dikelola secara baik," pungkasnya. (Ngr/r3)

Koster Tinjau Shortcut Terindah Titik 7D dan 7E, Miliki Jembatan Melingkar dan akan Tuntas Desember 2024

Buleleng- Jalan Shortcut (pintasan) Singaraja-Mengwitani dengan view indah terletak di titik 7D dan 7E. Pengguna jalan Singaraja-Denpasar akan takjub dengan keindahan karya monumental Gubernur Bali 2018-2023,Wayan Koster.

Pemandangan perbukitan hijau dan keindahan alam serta kota Singaraja akan menemani pengguna jalan (warga lokal dan wisatawan). Selain itu, daya tarik luar biasa shortcut ini yakni jembatan melingkar. Kabar baiknya, akan tuntas dikerjakan pada akhir tahun 2024.

Wayan Koster sang visioner dan pemimpin pekerja keras, menyempatkan diri berkunjung dan meninjau progres pembangunan titik 7D dan 7E pada Selasa 5 November 2024.

Anggota DPR RI tiga periode (2004-2019) memiliki tanggung jawab moril meninjau pembangunan monumental ini. Karena dirinya yang melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pada 29 Agustus 2023 lalu pada periode pertama Gubernur Bali. 

Disela kunjungan, Koster menjelaskan jembatan melingkar pada shortcut titik 7 D dan E yang menghubungkan Singaraja dan Denpasar sangat indah. 

"Jembatan melingkarnya sangat indah, melewati wilayah perbukitan nan Hijau, sangat bagus dan indah. Jembatan ini direncanakan akan selesai pada bulan Desember 2024," kata Koster. 

Dia menjelaskan, setelah titik ini, selanjutnya pembangunan jalan short cut akan dikerjakan tahun 2005- 2026 untuk titik 9 dan 10. Kemudian akan berlanjut pada pembangunan shortcut titik 11 dan 12 yang tidak lagi melewati Padangbulia, lurus dari desa Gitgit ke Desa Padangbulia dengan jembatan yang panjang di sebelah utara desa Ambengan

"Kalau Ini sudah selesai maka perjalanan masyarakat, dan wisatawan dari Singaraja ke Denpasar atau dari Denpasar ke Singaraja akan memerlukan waktu tempuh yang lebih Singkat. Yang semula tiga jam akan menjadi satu atau satu setengah jam Maksimum," kayanya. 

Menurut pria asal Sembiran ini, tidak hanya waktu tempuh yang cepat, tapi nyaman, aman  dari Denpasar sampai Singaraja dan sebaliknya dijamin tidak akan mules lagi. 

"Seperti sebelumnya karena sejak dulu kita dari Denpasar ke Singaraja jalannya berkelok-kelok tajam kita pasti mules dan tidak nyaman," katanya. 

Berdiri di lokasi pembangunan shortcut, Koster menjelaskan bahwa pengguna jalan akan melihat pola jembatan shortcut yang indah. Setengah lingkaran dan melintasi perbukitan yang hijau dan alam yang indah. 

"Sehingga tiang yakin para pengguna jalan, masyarakat dan wisatawan tidak akan terburu-buru justru akan menikmati keindahan alam seperti perjalanan wisata," ujar . 

Ia yakin shortcut Singaraja-Mengwi akan bermanfaat bagi masyarakat Buleleng dan Bali keseluruhan. 

"Ini tiang yakin akan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat, dimana shortcut melintas, menumbuhkan pedagang, pelaku usaha pariwisata, dan perekonomian Buleleng dan pariwisata Buleleng akan berkembang Karena waktu tempuh sudah sangat singkat nyaman dan aman," jelas Koster. 

Dampak ekonomi mulai terlihat. Karena banyaknya bus pariwisata asal Jawa yang memilih melintasi shortcut Singaraja-Mengwi. 

"Tiang melihat sekarang banyak bus pariwisata dari Jawa yang sudah melintasi shortcut, sehingga hotel, restoran, di Singaraja atau di lokasi shortcut berkembang dengan sangat baik. Dan ini akan membuka lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga ekonomi menjadi lebih maju sehingga berdampak pada upaya kita mengurangi kemiskinan di Buleleng," jelasnya. 

Sebagai informasi, pembangunan shortcut Singaraja-Mengwitani telah rampung dikerjakan pada titik 3, 4, 5, 6, 7A, 7B, 7C, dan 8 dengan panjang 5,68 kilometer. 

Dua titik shortcut 7D dan 7E akan memiliki ruas jalan sepanjang 555 meter yang dilengkapi dengan jembatan melingkar sepanjang 155 meter yang berada di titik 7D. saat itu, Gubernur Bali Wayan Koster didampingi Penjabat Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana, Selasa (29/8/2023) melakukan peletakan batu pertama menandai pengerjaan. (*)

DPRD Karangasem Tingkatkan Kerjasama Dengan Media Melalui Studi Tiru ke DPRD Buleleng

Karangasem, Bali Kini - Sekretariat DPRD Karangasem terus berupaya meningkatkan kapasitas, interaksi, dan kerja sama dengan media guna memperbaiki kualitas serta memperluas jangkauan pemberitaan tentang kegiatan para pimpinan dan anggota DPRD Karangasem. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan mengadakan studi komparatif ke Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng pada Rabu (6/11/2024).

Rombongan dari Karangasem diterima oleh Kepala Bagian Keuangan yang juga Plt. Humas DPRD Buleleng, I Gede Wardana. Dalam kesempatan tersebut, dilakukan sharing mengenai tata kelola media dan pemberitaan di Sekretariat DPRD Buleleng, yang memiliki banyak media partner, baik media cetak, online, radio, maupun televisi, yang secara aktif meliput kegiatan di daerah tersebut, khususnya yang berkaitan dengan DPRD Buleleng.

I Gusti Bagus Putra Sudewa, Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Karangasem, menyatakan bahwa studi komparatif ini sangat penting untuk memperkuat peran media dalam mendukung kegiatan peliputan serta penyebaran informasi mengenai kegiatan anggota DPRD Karangasem. Sebab, anggota DPRD Karangasem periode 2024-2029 yang baru saja dilantik, telah mulai melaksanakan tugasnya dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan. 

Menurut Putra Sudewa, dalam menjalankan tugas-tugas legislatif tersebut, peran media sangat krusial untuk mempublikasikan dan menyebarluaskan informasi mengenai kegiatan anggota dewan, seperti rapat kerja atau sidak ke lapangan. Oleh karena itu, penting untuk berbagi pengalaman dengan Sekretariat DPRD daerah lain agar dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas pemberitaan di Karangasem, terutama dalam hal penyediaan data, foto, dan video yang dapat membantu media dalam mempublikasikan kegiatan anggota dewan secara cepat dan terupdate. (Ami)

Bakamla RI dan UNODC Sepakat Perangi Kejahatan Maritim Internasional

Jakarta , Bali Kini -  Kepala Bakamla RI, Laksamana Madya TNI Dr. Irvansyah, S.H., M.Tr.(Opsla), mengadakan pertemuan dengan United Nations Office on Drugs and Crimes (UNODC), yang diwakili oleh Mr. Shanaka Jayasekara, Regional Program Coordinator untuk Maritime Crime Programme Asia Tenggara dan Pasifik. Pertemuan yang bertujuan memperkuat upaya penanggulangan kejahatan maritim internasional ini berlangsung di kantor Bakamla Rawamangun, Jakarta Timur, pada Selasa (5/11/2024).

Dalam pertemuan tersebut, Laksdya TNI Dr. Irvansyah menyampaikan sejumlah pencapaian signifikan dari kerja sama yang telah berjalan antara Bakamla RI dan UNODC. Salah satu hasil kerja sama ini adalah pelaksanaan proyek peningkatan kapasitas Coast Guard di kawasan ASEAN, yang mencakup beragam pelatihan, mulai dari pelatihan dasar hingga lanjutan tentang Maritime Domain Awareness (MDA), serta pengadaan peralatan untuk memperkuat sistem informasi maritim regional.

Laksdya TNI Dr. Irvansyah juga mengungkapkan apresiasinya atas dukungan UNODC dalam penyediaan peralatan yang penting bagi peningkatan MDA. Hingga dapat memperkuat operasional pusat pelatihan Bakamla RI di Batam.

Pertemuan dilanjutkan dengan penandatanganan arrangement hibah untuk pelatihan Vessel Boarding Search and Seizure (VBSS) yang telah dimulai sejak 2022. Hibah tersebut mencakup empat unit peralatan TruNarc, yang dijadwalkan  pada Desember 2024. Bakamla RI juga akan menerima pelatihan penggunaan TruNarc bagi para personelnya untuk lebih meningkatkan kemampuan operasional di lapangan.

Kerja sama yang erat antara Bakamla RI dan UNODC dapat memperkuat upaya penanggulangan kejahatan maritim, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta membangun jaringan internasional yang lebih solid dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan di wilayah perairan. (Hum)

Ciptakan Kota yang Bersih, Aman, dan Nyaman, Satpol PP Kota Denpasar Tertibkan Baliho, Spanduk dan Banner

Denpasar,  Bali Kini – Dalam rangka menciptakan wajah Kota Denpasar yang bersih, aman, dan nyaman, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Denpasar melaksanakan kegiatan penertiban terhadap baliho, spanduk, banner, umbul-umbul, dan pamflet yang terpasang di fasilitas umum, serta melakukan penertiban pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar pada Selasa (5/11).

Kepala Satpol PP Kota Denpasar, Anak Agung Ngurah Bawa Nendra, menyampaikan bahwa kegiatan ini menyasar beberapa lokasi di Kota Denpasar, yaitu Jl. Pattimura, Jalan Gatsu Timur, dan Jalan Ahmad Yani. Adapun hasil dari penertiban ini sebagai berikut:

Pamflet yang ditertibkan sebanyak 31 buah, Banner berjumlah 21 buah, Spanduk 2 buah, Papan nama 10 buah, Umbul-umbul 1 buah, dan pihaknya juga memberikan surat panggilan kepada satu pedagang buah yang berjualan di atas trotoar. 

Menurutnya pihaknya akan terus melakukan penertiban karena masih banyak masyarakat yang tidak memahami akan pentingnya menjaga waja kota agar selalu aman bersih dan nyaman. Untuk itu 

Selain melakukan penertiban, Satpol PP juga mengimbau masyarakat agar turut mengawasi lingkungan sekitar untuk mencegah pemasangan spanduk, baliho, dan media lainnya secara sembarangan. "Pemasangan yang sembarangan dapat mengganggu keindahan dan kenyamanan kota kita," ujar Anak Agung Ngurah Bawa Nendra

Dengan upaya ini ,Anak Agung Ngurah Bawa Nendra berharap bahwa wajah Kota Denpasar dapat semakin bersih, aman, dan nyaman, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dan pengunjung.  (ayu/hu)