Dua Titik Jalur Tol Bali Mandara Dibenahi

Laporan Reporter : Jro Ari 

Denpasar, Bali Kini  – Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan serta menjamin keamanan dan kenyamanan pengguna jalan tol, PT Jasamarga Bali Tol (PT JBT) selaku pengelola Ruas Tol Nusa Dua–Ngurah Rai–Benoa (Bali Mandara), akan melakukan pemeliharaan jalan melalui pekerjaan Scraping, Filling, and Overlay (SFO) di dua titik lokasi strategis. 

Kegiatan ini dilaksanakan bersama PT Jasamarga Tollroad Maintenance (JMTM) selaku penyedia layanan pemeliharaan jalan. Adapun dua titik lokasi pekerjaan pemeliharaan jalan tersebut brada pada titik ; Main Road Nusa Dua KM 2+975 s.d KM 3+743 (arah Nusa Dua menuju Benoa/Ngurah Rai) dan Main Road Nusa Dua KM 2+902 s.d KM 3+730 (arah Benoa/Ngurah Rai menuju Nusa Dua). 

Pekerjaan dijadwalkan akan berlangsung mulai tanggal 25 Juni 2025 dan ditargetkan selesai seluruhnya pada 5 Oktober 2025. Seluruh aktivitas perbaikan dilakukan pada malam hingga dini hari, yaitu pukul 20.00 WITA hingga 06.00 WITA, guna meminimalkan gangguan terhadap arus lalu lintas harian.

Direktur Utama PT JBT, I Ketut Adiputra Karang, menyampaikan bahwa program SFO ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menjaga standar infrastruktur jalan tol sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta memastikan kenyamanan berkendara di Tol Bali Mandara tetap terjaga.

“Pemeliharaan ini adalah bentuk tanggung jawab kami untuk terus menjaga kondisi jalan tetap optimal dan aman bagi pengguna. Perbaikan dilakukan secara bertahap dan terencana agar tidak mengganggu mobilitas pengguna jalan, khususnya pada jam-jam sibuk,” jelasnya.

Selama proses perbaikan berlangsung, PT JBT telah menyiapkan langkah-langkah mitigasi untuk mendukung kelancaran lalu lintas, antara lain ; Pembatasan area kerja secara efektif agar tidak mengganggu keseluruhan lajur lalu lintas. Koordinasi pengaturan lalu lintas bersama Kepolisian Patroli Jalan Raya (PJR) Induk VI dan  PT Jasamarga Tollroad Operator (JMTO) untuk memastikan arus lalu lintas tetap lancar selama pekerjaan berlangsung.

Program JKN dari Kita Untuk Semua

Laporan Reporter : Jero Ari 

Denpasar , Bali Kini - BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah XI menyelenggarakan kegiatan media gathering yang mengangkat tema “Penjaminan Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari kita untuk semua” pada Jumat, 20 Juni 2025, di Denpasar, Bali. 

Kegiatan ini bertujuan menyeragamkan pemahaman yang komprehensif kepada media mengenai penjaminan manfaat dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta menjawab berbagai isu yang berkembang di masyarakat.

Asisten Deputi Jaminan Pelayanan Kesehatan (JPK) BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah XI, Endang Triana Simanjuntak, yang hadir sebagai narasumber, menjelaskan bahwa ”Program JKN merupakan bentuk perlindungan sosial yang disiapkan oleh masyarakat kepada individu atau rumah tangga. 

"Ini dilakukan melalui upaya kolektif guna menjamin tersedianya standar hidup minimal serta memberikan perlindungan dari penurunan kesejahteraan akibat risiko kesehatan,” papar Endang Triana.

Endang juga menyampaikan bahwa hingga pertengahan tahun 2025, terdapat 885 fasilitas kesehatan di Provinsi Bali yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Fasilitas tersebut mencakup FKTP (puskesmas, klinik pratama, dokter praktik perorangan) serta FKRTL (rumah sakit pemerintah/swasta, apotek, laboratorium, dan optik).

“Sejalan dengan sinergi Ekosistem JKN, kami berkomitmen penuh dalam menjamin pemanfaatan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan perundang-undangan. Seluruh penduduk memiliki hak yang sama untuk mendapatkan jaminan sosial sosial termasuk memastikan peserta memperoleh hak atas pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dibutuhkan,” ujarnya.

Dalam pertemuan ini, BPJS Kesehatan juga menegaskan pentingnya memastikan pemahaman masyarakat terkait batasan manfaat pelayanan kesehatan yang tidak dijamin dalam Program JKN seperti pelayanan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pelayanan akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja yang sudah ditanggung oleh program jaminan kecelakaan kerja, pelayanan akibat kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib dan telah dijamin oleh program lain hingga batas tanggungannya ataupun pelayanan kesehatan untuk estetika.

Terkait maraknya informasi yang beredar di media sosial mengenai daftar 144 diagnosis yang disebut-sebut tidak dapat dirujuk ke rumah sakit, BPJS Kesehatan menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Diagnosis tersebut tetap dijamin Program JKN, namun dapat ditangani langsung di FKTP sesuai prinsip pelayanan berjenjang. 

Jika dalam pemeriksaan ternyata memerlukan penanganan lebih lanjut, peserta tetap akan dirujuk ke FKRTL. “Kami mengimbau masyarakat untuk tidak langsung mempercayai konten media sosial yang belum terverifikasi. Gunakan kanal resmi BPJS Kesehatan, seperti website, media sosial BPJS Kesehatan RI, Aplikasi Mobile JKN,” tambah Endang.

Hal ini disampaikan sebagai bagian upaya edukasi kepada masyarakat memahami akan hak dan kewajiban mereka secara utuh, serta terhindar dari kesalahpahaman dalam mengakses pelayanan kesehatan. 

Sebagai bentuk tanggung jawab publik, BPJS Kesehatan berkomitmen untuk terus meningkatkan literasi peserta melalui penyampaian informasi yang benar, terutama di era digital yang serba cepat dan rentan terhadap penyebaran informasi yang menyesatkan.

Dalam sesi diskusi, salah satu wartawan Made Ari mengungkapkan pengalamannya bahwa waktu tunggu tindakan medis untuk peserta JKN cenderung lebih lama dibanding pasien umum.

“Peserta JKN seolah dianaktirikan. Kenapa antrean pasien umum bisa lebih cepat dibandingkan peserta JKN?” ungkapnya.

Menanggapi hal ini, BPJS Kesehatan menjelaskan bahwa saat ini sekitar 70–90% pasien di rumah sakit merupakan peserta JKN, sehingga wajar jika antrean lebih padat. Rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan juga diimbau menyediakan dashboard ketersediaan tempat tidur dan dashboard jadwal operasi, yang telah terhubung ke Aplikasi Mobile JKN.

Namun perlu diketahui perbedaan jumlah ketersediaan tempat tidur di fasilitas kesehatan dengan di Aplikasi Mobile JKN, tidak selalu mencerminkan ketersediaan aktual hal ini dapat dikarenakan adanya klasifikasi ruangan di fasilitas kesehatan (misalnya ruang isolasi, infeksius, post-persalinan) yang tidak dapat digunakan secara umum.

Sementara itu, Made Ari juga menanyakan soal partisipasi Warga Negara Asing (WNA) dalam Program JKN. Disampaikan Endang, bahwa sebagai informasi, di wilayah Bali terdapat 7.272 peserta JKN dari WNA dengan tingkat keaktifan mencapai 73%. Berdasarkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 (perubahan atas Perpres 82/2018), WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas (KITAS) lebih dari 6 bulan dapat didaftarkan sebagai peserta JKN, baik melalui pemberi kerja, investor maupun secara mandiri.

Dinamika pelayanan kesehatan akan Program JKN terus mengalami evolusi dan pembenahan sejak BPJS Kesehatan berdiri pada tahun 2014. Jika pada awalnya pendaftaran peserta dilakukan secara individu, saat ini pendaftaran JKN telah disesuaikan dengan anggota keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK).

Perubahan ini dilatarbelakangi oleh temuan di lapangan terkait penyalahgunaan pemanfaatan Program JKN. Peserta yang datang bukanlah individu yang sebenarnya terdaftar sebagai peserta JKN atau penyalahgunaan akan nomor kepesertaan JKN. 

Pemberian obat tidak tepat sasaran dikarenakan, orang tua menerima resep yang tidak sesuai sebab pasien tidak hadir ke rumah sakit untuk mendapatkan pemeriksaan medis namun diwakilkan oleh anak pengambilan obat saja tanpa pemeriksaan pasien. Untuk memastikan akurasi identitas dan kedisiplinan peserta, BPJS Kesehatan menerapkan sistem validasi biometrik dan pemindaian sidik jari (fingerprint) saat mengakses pelayanan di fasilitas kesehatan.

Pemkab Karangasem Gelar Aksi Bersih Pantai dan Lepas 60 Tukik di Virgin Beach

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih

KARANGASEM, Bali Kini – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Amlapura ke-385, Pemerintah Kabupaten Karangasem menggelar Gerakan Bersih Pantai dan Pelepasan Tukik di Pantai Pasir Putih (Virgin Beach), Desa Bugbug, Jumat (20/6/2025). Kegiatan ini digelar bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Karangasem dan melibatkan berbagai elemen masyarakat, siswa SD di Bubug serta aparat keamanan.

Sebanyak 60 tukik (anak penyu) dilepaskan ke laut sebagai simbol kepedulian terhadap pelestarian satwa langka dan dukungan terhadap upaya konservasi penyu laut. Sebelumnya, para peserta bergotong royong membersihkan area pantai dari sampah-sampah yang mencemari pesisir dan merusak ekosistem laut.

Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata, didampingi Wakil Bupati, Pandu Prapanca Lagosa yang hadir langsung dalam kegiatan ini menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang terlibat. “Mudah-mudahan tukik yang kita lepas sekarang bertumbuh besar di alam dan berkembang biak dengan baik,” ujar Bupati Parwata. Ia juga menitipkan harapan kepada masyarakat Desa Bugbug agar ikut menjaga kelestarian tukik dan habitatnya di sekitar Virgin Beach.

Turut hadir Wakapolres Karangasem Kompol Ruli Agus Susanto, S.H., M.H., mewakili Kapolres Karangasem. Kehadiran jajaran Polres menunjukkan dukungan aktif dalam program pelestarian lingkungan di wilayah Karangasem. Kompol Ruli Agus juga ikut serta dalam aksi bersih pantai, memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan aparat keamanan.

Kegiatan ini menjadi salah satu rangkaian utama dalam peringatan HUT Kota Amlapura ke-385 yang mengusung tema pelestarian lingkungan dan konservasi alam. Gerakan ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan pantai serta melindungi ekosistem laut dan satwa yang hidup di dalamnya.

Melalui momentum ini, Pemkab Karangasem mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga lingkungan, tidak hanya sebagai bagian dari perayaan hari jadi kota, tetapi juga sebagai komitmen berkelanjutan demi keberlangsungan hidup generasi mendatang. (ami)

Chaos Fight Night Akan Gelar Event "Chaos Ragnarok" di Liga Bali

Wawali Arya Wibawa Sampaikan Apresiasi, Harapkan Jadi Ajang Unjuk Kreativitas Anak Muda 

Laporan Reporter: Ayu

Denpasar, Bali Kini - Chaos Fight Night,  akan menggelar event pertarungan spektakuler bertajuk "Chaos Ragnarok" pada 26 Juli mendatang di Liga Bali. Hal ini disampaikan langsung oleh CEO Chaos Fight Night, Anak Agung Gede Dityananda Visvanatha, saat melakukan audiensi dengan Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, di Kantor Wali Kota Denpasar pada Kamis (19/6).

Dalam audiensi tersebut, Agung Dityananda menjelaskan, bahwa Chaos Ragnarok merupakan ajang pertarungan bergengsi yang akan menghadirkan berbagai laga menarik, mulai dari pertarungan profesional, pertandingan amatir lokal, hingga pertarungan spesial yang turut melibatkan influencer ternama.

“Event ini bukan sekadar pertarungan, namun juga menjadi panggung unjuk gigi bagi para pejuang sejati. Karena itu, kami menyebutnya ‘The Battle Begins in Bali’,” jelas Agung.

Untuk diketahui, Chaos Fight Night merupakan promotor olahraga martial arts yang telah dikenal di kancah nasional. Agar semakin mengangkat kualitas dan gengsi acara, Chaos Ragnarok juga akan menggandeng Xtreme Cage Championship (XCC), salah satu promotor MMA ternama di Indonesia, guna menyuguhkan pertarungan berkualitas yang mengangkat potensi atlet lokal ke panggung yang lebih besar.

Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, menyambut baik dan memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Ia menyatakan bahwa Pemerintah Kota Denpasar selalu mendukung kreativitas generasi muda, terutama yang mampu memberi dampak positif dan membanggakan nama Bali.

“Kami sangat mengapresiasi Chaos Fight Night inisiatif dan kreativitasnya. Pemerintah Kota Denpasar selalu mendukung kegiatan anak muda yang inovatif. Semoga event ini bisa berlangsung dengan sukses dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat, khususnya generasi muda,” ujar Arya Wibawa.

Dengan konsep unik dan dukungan dari berbagai pihak, Chaos Ragnarok diharapkan menjadi ajang pertarungan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga menginspirasi.

Wawali Arya Wibawa Dukung Program "Saptara" Teruna Bagus dan Teruni Jegeg Sisma

Denpasar, Bali Kini - Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa memberikan apresiasi dan dukungan pelaksanaan program kerja tahunan bertajuk "Saptara" yang digelar Teruna Bagus Teruni Jegeg (TBTJ) SMA Negeri 7 Denpasar atau Sisma.

Hal tersebut disampaikan Wawali Arya Wibawa saat menerima audiensi Ketua Umum TBTJ  Sisma Ni Made Fany Vanesa Kyra Putri pada Kamis (19/6) di kantor Walikota Denpasar. 

Program kerja tahunan bertajuk "Saptara" yang berarti bersama menanam, akan dilaksanakan pada 1 Juli 2025 mendatang di Pura Maospahit, Jalan Sutomo, Denpasar. 

“Saya sangat mendukung kegiatan menanam tumbuhan upakara yang dilakukan oleh TBTJ SMA Negeri 7 Denpasar. Ini merupakan langkah nyata anak muda dalam melestarikan budaya dan lingkungan. Saya harap kegiatan ini dapat menjadi inspirasi dan ditiru oleh sekolah-sekolah lainnya di Denpasar dan bisa dilaksanakan kembali ke wilayah lainnya yang ada di Denpasar,” ujar Wawali Arya Wibawa.

Lebih lanjut disampaikan, dengan kolaborasi antara pelajar, sekolah, masyarakat, dan pemerintah, diharapkan "Saptara" tidak hanya menjadi kegiatan menanam secara fisik, namun juga simbol menanamkan nilai-nilai kepedulian, kebersamaan, dan pelestarian yang akan terus tumbuh dalam sanubari generasi muda Denpasar.

Sementara Ketua Umum TBTJ  SMAN 7 Denpasar Ni Made Fany Vanesa Kyra Putri  menyampaikan, dalam semangat pelestarian lingkungan dan nilai budaya, Teruna Bagus Teruni Jegeg (TBTJ) SMA Negeri 7 Denpasar akan melaksanakan program kerja tahunan bertajuk "Saptara" yang berarti bersama menanam, berlokasi di Pura Maospahit, Jalan Sutomo, Denpasar.

Kegiatan ini mengusung tema "Raksa Citta Bhawana" yang berarti Bersama-sama meningkatkan kesadaran untuk melestarikan pura melalui penghijauan. Melalui kegiatan ini, para siswa ingin menumbuhkan rasa cinta terhadap lingkungan serta mewujudkan implementasi nilai Tri Hita Karana, khususnya aspek palemahan, yaitu menjaga hubungan harmonis antara manusia dan alam.

“Kami ingin meningkatkan kreativitas, inovasi, serta kecintaan terhadap lingkungan hidup dan budaya. Kami juga mengundang Teruna Bagus Teruni Jegeg dari seluruh SMA se-Kota Denpasar untuk bersama-sama menyukseskan kegiatan ini sebagai bentuk kolaborasi dan penguatan rasa kekeluargaan,” ungkap Ni Made Fany Vanesa Kyra Putri.

Program kerja ini tak hanya menjadi agenda tahunan TBTJ SMA Negeri 7 Denpasar, tapi juga menjadi ruang pembinaan karakter dan pengembangan potensi generasi muda sebagai pewaris budaya bangsa. Diharapkan, melalui kegiatan ini, siswa-siswi yang memiliki bakat dan minat di luar akademik dapat menyalurkan kemampuan mereka untuk membawa nama baik sekolah serta membangun citra positif di tengah masyarakat.

"TBTJ SMA Negeri 7 Denpasar juga mengharapkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Pemerintah Kota Denpasar. Dukungan tersebut dinilai penting untuk kelancaran kegiatan yang bersifat sosial dan edukatif ini," ujarnya 

Bupati Kembang Wajibkan Toko moderen berjejaring Tampung Produk UMKM Jembrana

Laporan Reporter : Ajb/ Tim Lpt

Jembrana , Bali Kini - Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan mengungkapkan komitmennya akan eksistensi UMKM.

 Karena itu, salah satu kebijakannya diawal menjabat dengan  melakukan Moratorium terhadap salah satu toko berjejaring modern di Jembrana.

Ada tiga syarat menurutnya toko moderen berjejaring bisa beroperasi di Jembrana . Pertama  , tidak ada lagi pembangunan toko modern berjejaring baru . Kedua , kewajiban agar produk UMKM Jembrana bisa masuk , ditampung dan disiapkan tempat khusus di dalam toko Modern berjaringan yang sudah ada . Dan yang ketiga menyediakan CSR untuk membantu masyarakat disekitarnya.

"Dalam Moratorium kita sudah sepakat bahwa stop pembangunan toko berjejaring  baru dan produk UMKM Jembrana bisa masuk , serta CSRnya kepada lingkungan sekitar. Ini sudah disepakati dan sudah tanda tangan ," ungkap Bupati saat membuka Pelatihan Manajemen Retail dan Kurasi Produk di Aula Gedung UPTD PLUT KUMKM Kabupaten Jembrana pada Kamis 19/06/2025.

Pelatihan melibatkan  pelaku UMKM di Kabupaten Jembrana dengan narasumber dari managemen PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk serta dihadiri Pimpinan Cabang PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Jembrana I Ketut Suastika dan Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Jembrana I Komang Agus Adinata.

Lebih lanjut Bupati menjelaskan , potensi yang dimiliki UMKM masuk ke pasar modern. Hanya saja sering ditemukan kendala dilapangan , khususnya permasalahan sumber daya, kapasitas produksi, permodalan, legalitas usaha, sistem pembayaran dan regulasi mengenai standar pasar modern.

" kendala ini yang coba kita selesaikan dengan mempertemukan langsung pelaku UMKM dengan toko moderen berjaringan dilain sisi dengan pelatihan ,"ucapnya .

Ia menambahkan dalam  Moratorium sudah disepakati untuk menghentikan pembangunan toko baru dan produk UMKM Jembrana bisa masuk. " ini langkah kita agar UMKM Jembrana bisa tumbuh dan berkembang bersama . Selain bantuan pelatihan , kami juga mintakan CSR dari perusahaan bisa dibagikan pada masyarakat disekitar yang membutuhkan," terangnya.

Sementara itu Ervin Novian selaku Pimpinan Cabang PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. menerangkan bahwa pihak management siap bersinergi dengan UMKM Jembrana melalui pelatihan ini.

"Kami berharap bisa memberi peluang UMKM di Jembrana untuk ikut maju dan berkembang bersama kami. Sudah saatnya UMKM tumbuh dan bersinergi bersama pasar modern," pungkasnya

Pemkab Jembrana dan Kejari Perkuat Kerja Sama di Bidang Hukum

Laporan Reporter : Ajb /Tim Lpt

Jembrana , Bali Kini – Pemerintah Kabupaten Jembrana menjalin kerja sama strategis dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jembrana dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara yang ditandai dengan penandatangan Nota Kesepahaman antara Bupati Jembrana dengan Kepala Kejaksaan Negeri Jembrana, Kamis (19/6) di ruang rapat aula Jimbarwana Kantor Bupati Jembrana.

Penandatanganan nota kesepahaman ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kerja sama ini mencakup tiga ruang lingkup utama, yakni pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lainnya.  Bupati Kembang Hartawan menekankan pentingnya peran Kejari dalam memberikan masukan kepada aparatur pemerintah daerah, terutama terkait implementasi produk hukum yang sering kali mengalami tumpang tindih.

“Melalui kerja sama ini, kami berharap Kejaksaan Negeri Jembrana dapat membantu memberikan saran kepada aparatur kami, khususnya dalam hal pelaksanaan aturan hukum. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik, benar, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Bupati Kembang.

Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya peran Kejari sebagai mitra konsultatif ketika para aparatur menghadapi kebimbangan dalam menjalankan program dan kebijakan, terutama yang menyangkut pelaksanaan anggaran daerah.

“Ini adalah upaya preventif. Kita semua paham bahwa tindakan pencegahan jauh lebih baik dibandingkan penindakan,” tambahnya.

Bupati juga mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga dan menguatkan sinergi antarinstansi demi kemajuan Jembrana. Ia berharap nota kesepahaman ini dapat memberikan manfaat nyata, khususnya dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. “Semoga penandatanganan kesepakatan bersama ini membawa manfaat bagi kita bersama dan tentunya untuk kesejahteraan masyarakat,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Jembrana, Salomina Meyke Salima, menegaskan komitmen Kejari dalam mendukung jalannya pemerintahan daerah.

Salomina menambahkan bahwa pihaknya siap menjadi mitra strategis Pemkab Jembrana dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.

“Kami tidak digaji oleh pemerintah daerah, tetapi kami adalah mitra. Tugas kami sebagai bagian dari Forkopimda adalah memberikan dukungan terhadap seluruh kegiatan Bupati dan pemerintah daerah,” ungkapnya. 

Pembudidaya Ikan Lele Didorong Hilirisasi Produk Guna Peningkatan Pendapatan

Laporan Reporter : Tim Tpt 

Denpasar , Bali Kini  – Dalam upaya meningkatkan pendapatan para pembudidaya ikan lele, Ir. Ni Made Darmadi, M.Si., akademisi dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, mendorong hilirisasi produk hasil budidaya ikan lele. Pernyataan ini disampaikan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan di Desa Peguyangan Kaja, Denpasar pada Minggu (15/6/2025).

Darmadi menjelaskan bahwa tujuan hilirisasi ini adalah untuk meningkatkan nilai tambah produk ikan lele, sehingga dapat memberikan keuntungan yang lebih besar bagi para pembudidaya. "Dengan mengolah ikan lele menjadi produk-produk yang lebih beragam seperti abon, sosis, dan naget, pendapatan mereka dapat meningkat secara signifikan," ujarnya.

Pengembangan produk olahan ini juga memiliki manfaat penting bagi pariwisata Bali. Produk seperti sosis dan naget yang menarik bagi anak-anak dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. "Dengan menawarkan produk olahan lokal, kita tidak hanya memperkenalkan ikan lele sebagai sumber protein yang sehat, tetapi juga mendukung sektor pariwisata dengan memberikan pengalaman kuliner yang unik," tambah Darmadi.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Universitas Warmadewa untuk membantu masyarakat dalam mengoptimalkan potensi sumber daya perairan yang ada. Para peserta terlihat antusias mendengarkan paparan Darmadi dan berinteraksi dalam diskusi mengenai teknik pengolahan serta pemasaran produk olahan ikan lele.

Dengan hilirisasi, diharapkan kesejahteraan para pembudidaya ikan lele di Desa Peguyangan Kaja dapat meningkat, sekaligus memberikan kontribusi positif bagi pariwisata Bali melalui pengembangan produk lokal yang menarik bagi konsumen.

100 Hari Menata Karangasem, Gus Par dan Guru Pandu Prioritaskan Krisis Air

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih

Karangasem, Bali Kini - Pemerintahan baru Kabupaten Karangasem di bawah kepemimpinan Bupati I Gusti Putu Parwata (Gus Par) dan Wakil Bupati Pandu Prapanca Lagosa (Guru Pandu) menunjukkan keseriusannya dalam menuntaskan persoalan mendasar yang telah lama membelit masyarakat: krisis air bersih. Dalam waktu 100 hari kerja pertamanya, duet pemimpin muda ini langsung tancap gas menangani persoalan air di beberapa wilayah terdampak. Hal tersebut diterangkannya pada konferensi pers yang diadakan di Aula Pemkab Karangasem pada Kamis (19/6/2025). 

Salah satu langkah nyata mereka terlihat di wilayah Tianyar. Desa ini sebelumnya kerap mengalami kelangkaan air bersih akibat rusaknya jaringan distribusi dan terbatasnya infrastruktur. Pemerintah langsung melakukan perbaikan saluran, mengganti pipa-pipa lama, dan membuka kembali sumber-sumber air yang selama ini terbengkalai. Program ini juga dibarengi dengan penguatan kapasitas PDAM dan pemanfaatan teknologi sederhana untuk mempercepat suplai.

“Kami tidak ingin sekadar janji, kami turun langsung ke lapangan. Air adalah kebutuhan pokok. Warga Karangasem tidak boleh lagi hidup dengan beban membeli air setiap hari,” ujar Bupati Gus Par saat meninjau langsung titik distribusi air di Desa Tianyar.

Wakil Bupati Guru Pandu menambahkan, keberhasilan awal ini bukan hanya hasil kerja birokrasi, tetapi juga kolaborasi lintas elemen masyarakat. Menurutnya, pendekatan partisipatif menjadi kunci dari pemetaan kebutuhan riil masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang selama ini minim perhatian.

“Kami membuka ruang dialog seluas-luasnya. Banyak kepala desa, tokoh adat, hingga kelompok pemuda yang menyampaikan langsung kondisi wilayahnya. Dari sanalah kami susun langkah cepat,” jelas Guru Pandu.

Tak hanya pembangunan fisik, pemerintah juga melakukan edukasi dan sosialisasi agar warga ikut menjaga fasilitas air dan menggunakan dengan bijak. Pemerintah menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar ini harus diimbangi dengan tanggung jawab kolektif dari masyarakat.

Kini, sebagian wilayah yang sebelumnya mengalami kekeringan mulai merasakan dampak perubahan. Warga di beberapa titik di Seraya dan Ababi, misalnya, mengaku sudah mulai menerima distribusi air secara berkala tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan seperti sebelumnya.

Dengan capaian ini, duet Gus Par dan Guru Pandu mulai membangun optimisme baru di tengah masyarakat Karangasem. Langkah mereka dalam 100 hari pertama menjadi sinyal kuat bahwa kepemimpinan yang berpihak pada rakyat bukan sekadar slogan, tetapi dibuktikan dengan kerja nyata di lapangan. (Ami) 

Karangasem Jadi Percontohan Nasional Pengelolaan Sampah oleh Kementerian LH

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih

Karangasem, Bali Kini – Kementerian Lingkungan Hidup menetapkan Kabupaten Karangasem sebagai percontohan nasional dalam pengelolaan sampah berbasis sumber. Keberhasilan ini tak lepas dari program pilah sampah yang digagas Bupati I Gusti Putu Parwata (Gus Par) dan Wakil Bupati Pandu Prapanca Lagosa (Guru Pandu). Kamis (19/6/2025) 

Sejak program dimulai, volume sampah di Karangasem turun drastis dari 23 menjadi 16 truk per hari, atau sekitar 21 ton. Penyegelan TPA Butus di Kecamatan Bebandem juga dilakukan agar hanya menerima sampah residu yang telah dipilah.

“Kerja keras dan komitmen kuat membuat kami yakin persoalan sampah bisa ditangani,” ujar Guru Pandu. Ia juga menyebut pemanfaatan teknologi incinerator sebagai bagian dari solusi modern dalam pengelolaan sampah.

Untuk mendukung program ini, pemkab tengah membangun TPS dan mempercepat TPS3R di berbagai titik seperti Tumbu, Bebandem, Tegallinggah, dan Seraya. Selain itu, armada pengangkut kini hanya mengambil sampah yang telah dipilah. Warga yang membuang sampah sembarangan akan ditindak tegas.

“Kita baru memulai, tapi langkah ini menjadi pondasi menuju lingkungan yang lebih bersih,” tambah Guru Pandu, sembari berharap gerakan ini mengakar ke seluruh wilayah Karangasem. (Ami)