LPG 3 kg Langka, Disperindag Gelar Rakor Bersama

Laporan Reporter : Jero Ari 

Denpasar , Bali Kini  - Menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait sulitnya mendapatkan LPG ukuran 3 kilogram belakangan ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Denpasar langsung menggelar rapat koordinasi (Rakor). Dilibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Pertamina, Hiswana Migas, Polresta Denpasar, agen perwakilan perwilayah.

Kepala Disperindag Kota Denpasar, Ni Wayan Sri Utari, menegaskan bahwa pertemuan tersebut bertujuan mencari solusi cepat atas informasi kelangkaan gas melon atau gas 3 kg di lapangan. 

Salah satu kendala utama adalah tidak adanya penambahan kuota LPG 3 kg, sementara pertumbuhan penduduk dan kepadatan di Denpasar terus meningkat. 

Pihaknya berharap dari Rakor ini, mendapatkan solusi bersama mengingat pembelian LPG 3 kg tidak ada batasan sepanjang pembeli bisa menunjukkan KTP. "Terpenting peruntukannya jelas untuk rumah tangga dan UMKM kecil yang digunakan memasak," ujar Sri Utari.

Ia mengingatkan kembali mengenai delapan jenis usaha yang dilarang menggunakan LPG subsidi, yakni usaha peternakan, pertanian, tani tembakau, jasa las, batik, binatu (laundry), hotel, dan restoran. Namun belum ada larangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), terkait penggunaan gas LPG 3 kg yang subsidi ini.

Menanggapi isu kelangkaan, Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, memastikan tidak ada pengurangan penyaluran dari pihak Pertamina untuk Denpasar. Dipastikan Kuota distribusi tahun 2026 untuk Denpasar ditetapkan sebanyak 50.714 metrik ton atau sekitar 50 juta kilo per tahun.

Kata dia, soal penyaluran masih sama, tidak dikurangi. Kekosongan yang terjadi lebih banyak ditemukan ditingkat pengecer, bukan di pangkalan resmi. "Karena itu, kami mengimbau masyarakat membeli di pangkalan resmi agar harga sesuai HET (Harga Eceran Tertinggi) dan isinya terjamin," jelas Fadjar.

Ditambahkan, penggunaan KTP untuk transaksi di pangkalan masih berjalan yang mana satu KTP dapat satu tabung. Berdasarkan aturan, penggunaan LPG 3 kg adalah 4 tabung per bulan untuk rumah tangga dan sekitar 15 tabung untuk UMKM. 

Pertamina juga siap mendukung pemerintah daerah jika diperlukan operasi pasar murah. Untuk mengatasi kelangkaan, pihaknya juga akan memprioritaskan penambahan pangkalan baru di kelurahan atau desa yang jumlah pangkalannya masih minim.

Kami antisipasi juga lewat edukasi agar masyarakat membeli gas LPG 3 Kg hanya di pangkalan. "Prioritas penerima adalah data desil 1 sampai 7 Kemensos, di luar itu bukan tidak boleh tapi bukan prioritas," tambah Fadjar.

Sementara itu, Koordinator Wilayah (Korwil) Denpasar Hiswana Migas, I Ketut Sumajaya, menyoroti kerancuan data penduduk sebagai salah satu akar masalah yang berulang setiap tahun. Banyaknya penduduk pendatang di Denpasar yang tidak terdata akurat membuat konsumsi LPG sulit diprediksi.

"Penduduk Kota Denpasar datanya tidak pernah akurat karena pendatang banyak yang juga menggunakan LPG subsidi. Distribusi agen ke pangkalan sebenarnya tertib, kalaupun ada pelanggaran biasanya administratif ketidaksengajaan. Namun, pengawasan di tingkat pangkalan memang sulit untuk melarang pembeli secara sepihak," Beber Sumajaya.

Bila dilihat dari sisi penegakan hukum, Kasubdit 1 Unit 4 Ditipidter Polresta Denpasar, Bagus Wiguna Prabowo, menyatakan pihaknya telah menerima beberapa laporan dan tengah melakukan pengembangan. Kepolisian mengedepankan pendekatan humanis dan terbuka jika ditemukan kesalahan administratif. "Hanya saja ika ditemukan penyelewengan yang masuk ranah tindak pidana, polisi akan menindak tegas," Ketusnya tegas.

Tinggalkan Insinerator, Bupati Gus Par Geber Pengolahan Sampah Modern Berbasis Sumber

Laporan tim: Gusti Ayu Purnamiasih 

Karangasem, Bali Kini - Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia memperketat pengawasan terhadap teknologi pengolahan sampah berbasis pembakaran (termal). Menteri Lingkungan Hidup RI menegaskan bahwa fasilitas insinerator yang belum memenuhi ketentuan lingkungan belum diperbolehkan beroperasi.

Penegasan tersebut diperkuat dengan langkah penegakan hukum Kementerian Lingkungan Hidup RI yang melalui Deputi Penegakan Hukum menyegel fasilitas insinerator di Kabupaten Badung sekitar sepekan sebelumnya.

Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Karangasem di bawah kepemimpinan Bupati I Gusti Putu Parwata mengambil langkah cepat dan inisiatif dengan menghentikan operasional insinerator milik Pemkab Karangasem. Tercatat terdapat dua unit insinerator dengan kapasitas masing-masing sekitar 10 ton per hari dan 1 ton per hari yang kini tidak lagi dioperasikan. Sebagai gantinya, Karangasem beralih ke teknologi mekanik yang lebih ramah lingkungan dan memiliki nilai ekonomi.

Pada Selasa (10/2), Bupati yang akrab disapa Gus Par turun langsung meninjau TPA Linggasana di Banjar Dinas Butus. Didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) I Nyoman Tari dan Sekdis LH I Wayan Sandi, Bupati memastikan proses transisi pengelolaan sampah berjalan sesuai rencana.

Dalam arahannya, Bupati menegaskan penghentian penggunaan mesin insinerator merupakan langkah pasti mengikuti kebijakan pemerintah pusat sekaligus upaya menjaga kualitas lingkungan di Karangasem. Sampah yang masuk ke TPA kini dipilah dan dicacah menggunakan peralatan mekanik.

“Hari ini kami berkoordinasi dengan DLH untuk menyelesaikan masalah sampah secara tuntas. Kita tidak membakar sampah lagi, tapi kita cacah. Khusus plastik, hasil cacahan bisa dimanfaatkan dan memiliki nilai ekonomi,” tegasnya.

Selain itu, sampah organik langsung diolah menjadi kompos oleh DLH dan dapat dimanfaatkan masyarakat secara gratis melalui pengajuan ke dinas terkait.

*Gunakan Mesin Gibrig dan Mesin Pencacah*

Kadis LH Karangasem, I Nyoman Tari, menjelaskan pengolahan sampah kini mengandalkan Mesin GIBRIG sebagai pengganti insinerator. Mesin tersebut berfungsi memilah sampah organik dan anorganik secara mekanis sehingga tidak menimbulkan emisi pembakaran.

Setelah dipilah, sampah selanjutnya diolah menggunakan mesin pencacah. Sampah organik diolah menjadi kompos, sementara sampah anorganik terutama plastik diproses lebih lanjut agar memiliki nilai guna.

DLH juga melakukan penanganan terhadap tumpukan sampah lama di TPA Linggasana yang sebelumnya telah overload. Upaya yang dilakukan berupa pengayakan dan pengerukan sampah lama sehingga dapat dimanfaatkan sebagai material urugan sekaligus membuka kembali ruang tampung bagi residu baru.

“Dengan pengayakan, sampah lama bisa kita manfaatkan dan lahan TPA kembali memiliki kapasitas tampung,” jelas Nyoman Tari.

Selain pengolahan di TPA, pemerintah juga mendorong masyarakat menerapkan pengelolaan sampah berbasis sumber melalui penggunaan teba modern di tingkat rumah tangga.

*Apresiasi Petugas dan Peran Masyarakat*

Di akhir kunjungannya, Bupati I Gusti Putu Parwata menyampaikan apresiasi kepada para petugas kebersihan yang bekerja di TPA.

“Saya sangat mengapresiasi kerja keras petugas. Saya juga mengajak masyarakat Karangasem membantu dengan memilah sampah dari rumah sesuai jadwal,” ujarnya.

Dengan penerapan sistem pengolahan mekanik melalui mesin Gibrig, mesin pencacah, serta pengayakan TPA yang sebelumnya penuh, Pemkab Karangasem optimistis persoalan penumpukan sampah di TPA Linggasana dapat segera teratasi sekaligus menciptakan pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. (Ami/rls)

- Bupati Sanjaya Dorong Hilirisasi Produk Unggulan Tabanan -

 Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD SB Kabupaten Tabanan 2027

Tabanan , Bali kini  – Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., memimpin sekaligus menjadi narasumber dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2027. Kegiatan yang berlangsung di Graha Yadnya Sanjayaning Singasana, Desa Adat Kota Tabanan, Selasa, (10/2), turut dihadiri anggota Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, Sekda, para Asisten dan Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, Kepala Instansi Vertikal, Perbankan, Akademisi, Pelaku Usaha dan Pariwisata, serta para undangan yang mengikuti kegiatan secara luring maupun daring (hybrid).

Mengusung tema “Hilirisasi dan Membangun Ekosistem Produk Unggulan", yang dimaknai sebagai upaya pemerintah daerah dalam mengelola potensi dan menggerakkan seluruh sumber daya melalui penciptaan ekosistem bisnis yang terintegrasi, saling mendukung, dan berkelanjutan, Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2027 merupakan forum strategis dalam merumuskan arah pembangunan daerah. Seluruh pemangku kepentingan yang hadir diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif guna mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Tabanan. 

Bupati Sanjaya dalam arahannya menyampaikan, capaian pembangunan Kabupaten Tabanan hingga saat ini telah menunjukkan tren yang positif, baik dari sisi makro maupun pada bidang-bidang prioritas. Pada bidang pangan, sandang, dan papan, dikatakannya Kabupaten Tabanan mampu menjaga ketahanan serta ketercukupan pangan, termasuk ketersediaan sandang dan papan bagi masyarakat. “Di bidang kesehatan dan pendidikan, derajat kesehatan masyarakat terus meningkat dan kita mendorong terwujudnya sumber daya manusia yang unggul. Di bidang jaminan sosial dan ketenagakerjaan, angka kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem dan pengangguran juga terus menurun,” ungkapnya.

Selain itu, Ia juga menyampaikan pada bidang adat, agama, tradisi, dan budaya, keharmonisan serta kerukunan umat beragama tetap terjaga, disertai upaya perlindungan, pelestarian, dan pemajuan adat, tradisi, seni, dan budaya. Kemudian pada sektor pariwisata, kualitas pariwisata Tabanan terus meningkat melalui penyediaan akomodasi yang terstandar, dengan pariwisata unggulan berbasis eko-tourism dan pertanian. Sementara itu, di bidang infrastruktur dan lingkungan hidup, dikatakan Sanjaya kualitas infrastruktur serta penataan ruang terbuka hijau dan ruang publik juga semakin baik.

Terkait hilirisasi, Bupati Sanjaya mengajak seluruh peserta forum untuk aktif memberikan masukan, agar produk-produk unggulan Tabanan mampu dikembangkan secara optimal dan berdaya saing di pasar yang lebih luas. “Saya minta para konsultan publik, tokoh, dan semuanya, untuk memberikan masukan, sehingga betul-betul nanti produk hilirisasi memiliki nilai ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat,” pintanya. Seraya mencontohkan potensi beras, kopi, dan salak di Tabanan yang tidak hanya bisa dijual sebagai produk mentah, namun dapat diolah menjadi berbagai produk turunan bernilai tambah.

Sementara itu, dalam laporannya, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Ida Ayu Agung Windayani Kusumaharani, menyampaikan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ini bertujuan untuk menyerap aspirasi, saran, dan masukan dari para pemangku kepentingan, serta menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah dan publik guna penyempurnaan RKPD. "Forum ini juga bertujuan menyelaraskan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah sebagai pedoman Musrenbang RKPD di tingkat kecamatan, serta sebagai dasar penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah,” jelasnya.(*)

Bupati Sanjaya Pimpin Rakor Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabanan Th. 2026

 Dorong ASN Perkuat Kinerja Menuju Tabanan Era Baru

Tabanan , Bali Kini  - Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., memimpin Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2026 yang digelar di Graha Yadnya Sanjayaning Singasana, Desa Adat Kota Tabanan, Jumat, (6/2). Rapat koordinasi tersebut diikuti ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) pejabat struktural dari seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan. Tercatat sebanyak 567 orang hadir dalam kegiatan ini, yang bertujuan untuk menyelaraskan program kerja, memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, serta meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.

Dalam arahannya, Bupati Sanjaya sampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh ASN atas kinerja selama setahun terakhir. Ia menegaskan, bahwa berbagai prestasi yang diraih merupakan indikator penilaian lembaga negara. “Dalam setahun menjabat, torehan prestasi sudah sangat luar biasa. Namun saya tegaskan, perjuangan ini belum selesai,” tegasnya. Dimana Rakor ini juga dihadiri Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, Sekda, para Asisten dan Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan dan menjadi forum konsolidasi awal pemerintahan daerah di Tahun 2026.

Untuk meningkatkan kinerja kedepan, Sanjaya juga mengajak seluruh pejabat struktural dan fungsional untuk tetap fokus mewujudkan visi dan misi daerah. Pihaknya menjelaskan terkait visi dan misi Kabupaten Tabanan yang masih linear dengan Pemerintah Provinsi Bali yakni Nangun Sat Kerthi loka Bali, melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru di Kabupaten Tabanan, Tabanan Era Baru Aman, Unggul dan Madani (AUM), di mana dalam visi tersebut mencakup berbagai unsur dan pola yang saling bersinergi. 

Beberapa capaian yang telah diraih dikatakan Sanjaya termasuk perubahan wajah kota dan ruang publik yang menampilkan identitas Tabanan sudah mulai terlihat, namun sejumlah capaian diharapkannya masih perlu ditingkatkan. Pentingnya komitmen ASN pada lima bidang prioritas RPJMD Semesta Berencana sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2025, yakni bidang pangan, pendidikan, dan kesehatan, telah menunjukkan tren positif yang ditandai dengan meningkatnya indeks ketahanan pangan, indeks pendidikan, serta usia harapan hidup masyarakat. 

Di samping itu, capaian jaminan sosial dengan kepesertaan BPJS Kesehatan atau UHC dikatakannya mencapai 98,61 persen serta meningkatnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, termasuk bantuan iuran bagi lebih dari 6.600 tenaga kerja rentan, disertai berbagai upaya pelestarian adat, seni, dan budaya. Untuk itu, Sanjaya menegaskan sektor pariwisata akan terus dioptimalkan, di samping sejumlah persoalan mendesak seperti optimalisasi aset daerah, tata kelola persampahan, serta infrastruktur pertanian. Ia pun mengingatkan 10.532 pegawai Pemkab Tabanan untuk tetap fokus memberikan pelayanan terbaik.

Pada kesempatan tersebut, Sanjaya juga membacakan surat keputusan Bupati terkait pembagian tugas dan kewenangan untuk menguatkan koordinasi perangkat daerah dalam mewujudkan Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani (AUM). “Yang bagus dipertahankan, yang setengah bagus ditingkatkan, dan yang tidak baik, dibenahi, sehingga prestasi yang sudah diraih bisa terus dipertahankan,” tegasnya.

Senada dengan Bupati, Wabup Dirga menyampaikan, bahwa arahan yang disampaikan Bupati Tabanan sudah sangat luar biasa, khususnya terkait kedisiplinan ASN demi perbaikan kinerja ke depan. “Sebagai Wakil Bupati, saya selalu mohon bimbingan dari Bapak Bupati. Apa yang bisa kami lakukan akan selalu kami koordinasikan dan komunikasikan,” ujarnya. Seraya mengingatkan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor, khususnya dalam penanganan persoalan sampah yang hingga kini masih menjadi isu krusial di Tabanan.

Sementara itu, Sekda I Gede Susila juga mengatakan bahwa capaian kinerja Pemkab Tabanan sepanjang 2025 tidak terlepas dari arahan dan disiplin tinggi yang diterapkan Bupati. “Penilaian ini tidak bisa kita buat-buat, mulai dari perencanaan sampai evaluasi. Terbukti pada akhir 2025 kita meraih peringkat keempat (4) MCP KPK dan kembali memperoleh opini WTP untuk ke-11 kalinya,” ujarnya, seraya menegaskan pada 2026 seluruh jajaran akan fokus menerjemahkan kebijakan Bupati Tabanan.

Kesibukan Warga Gajah Mada Denpasar Semarakan Lampion Imlek

Denpasar , Bali Kini - Menyambut Hari Raya Imlek yang jatuh pada 17 Februari 2026, sejumlah warga mulai melakukan pemasangan lampion di kawasan Jalan Kartini hingga Jalan Gajah Mada, Selasa  (10/2). Kegiatan ini menjadi bagian dari tradisi tahunan yang rutin dilakukan untuk memeriahkan perayaan Tahun Baru Imlek.

Pantauan di lokasi, sejumlah anak muda dari warga setempat tampak bergotong royong mempersiapkan dan memasang lampion di sepanjang ruas jalan. Lampion-lampion berwarna merah tersebut mulai menghiasi kawasan ini, menciptakan suasana khas Imlek yang menarik perhatian masyarakat maupun pengguna jalan.

Pemasangan lampion ini tidak hanya bertujuan untuk memperindah lingkungan, tetapi juga sebagai bentuk pelestarian tradisi serta simbol harapan akan keberuntungan dan kesejahteraan di tahun yang baru. Selain itu, hiasan lampion juga diharapkan dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang melintas di kawasan pusat kota Denpasar.

Warga setempat menyebutkan, kegiatan pemasangan lampion menjelang Imlek 2026 telah menjadi agenda rutin setiap tahun dan dilakukan secara swadaya dengan semangat kebersamaan. Hingga menjelang hari raya, pemasangan dan penataan lampion akan terus dilakukan agar kawasan Jalan Kartini hingga Jalan Gajah Mada tampil semakin semarak saat perayaan Imlek berlangsung.

Sementara pendiri Kongco Sing bie bio jalan Kartini gang 2 no 2, Jero Gede Kuning mengatakan bahwa terkait Imlek sekarang,  pertama adalah menjaga kebersamaan untuk memberikan energi kedepan agar kita selalu bersama bersatu padu dengan semua masyarakat untuk memajukan Denpasar khususnya Bali. 

"Kemarin kita mengalami musibah bencana banjir bandang, dengan perayaan ini kita memohon agar mengembalikan energi tersebut agar kita kembali bangkit, guna kita lebih kuat menghadapi hal tersebut di tahun-tahun ini," ujarnya. 

Selain pembersihan Kongco yang beralian paham Siwa Budha, anak muda kami yang diketuai oleh Sidanta juga menggandeng UMKM Denpasar memberikan makanan gratis di jalan Kartini. Sebelum itu diadakan kirap sepanjang jalan Gajah Mada dan Kartini, dimana Ida Betara Tedun mengintari daerah tersebut. 

Kata Jero Gede, Tujuan dari kirap tersebut untuk menghilangkan energi negatif, agar tahun 2026 ini kita tidak mengalami hambatan dalam menjalan kehidupan. Kirap tersebut dilakukan pada tanggal 21 Februari usai Imlek yang tanggal 17 Februari  2026. Ditanggal 22 Februari diadakan pertunjukan dengan Tema Suara Pasar dengan mengambil tempat di pelataran parkir Melanting Pasar Badung.  

Pemasangan lampion sendiri bermakna memberikan cahaya penerangan dan simbol kebahagian, kemenangan di kehidupan ke depan. Merupakan tradisi budaya Thionghoa setiap Imlek memasang lampion. "Kami memasang lampion dimulai dari Kongco, jalan Kartini hingga jalan Gajah Mada," Imbuh Jero Kuning. 

Sementara Dinas Pariwisata Denpasar juga mendukung dengan memasang gate masuk keluar yang mensupport dan mendukung budaya yang telah dijalani dikawasan jalan Gajah Mada. Dari jumlah total lampion yang akan dipasang di dua kawasan ini lebih kurang ratusan lampion akan menghiasi kawasan ini.

Lansia dan ODGJ Wajib Lakukan Perekaman KTP el

Ket foto : Perekaman KTP el di Dukcapil Kota Drnpasar. 

Denpasar , Bali Kini  - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Denpasar menggelar kegiatan Jemput Bola Pelayanan Langsung Jadi (JB Pelangi), Selasa (10/2). Bahkan keluarga yang memiliki Lansia dan ODGJ agar segera melapor untuk pengurusan dokumen kependudukan dan dilakukan perekaman KTP el. 

JB Pelangi ini digelar untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat sekaligus serangkaian HUT ke-238 Kota Denpasar. Berbagai pelayanan pun diberikan mulai dari perekaman KTP elektronik, pencetakan KTP-el, pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) hingga pembuatan akte.

Kepala Dukcapil Denpasar, Dewa Gede Juli Artabrata mengatakan jegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan cakupan perekaman KTP el. Metode jemput bola ini sangat efektif, khususnya bagi masyarakat yang kesulitan mengurus dokumen administrasi kependudukan (Adminduk).  "Prosesnya dilakukan langsung di lokasi, dengan tetap memenuhi persyaratan yang diperlukan," katanya.

Khusus untuk Denpasar Selatan, Dewa Juli menyebut masih ada 771 warga yang belum melakukan perekaman. Desa yang banyak belum perekaman di Densel ada Pemogan dan Sesetan masing-masing 168 orang. Sementara untuk kecamatan lain, Denpasar Timur masih ada 455 orang yang belum perekaman, Denpasar Barat 809 orang, dan Denpasar Utara 639 orang.

Dewa Juli menambahkan, jumlah penduduk Denpasar pada semester II tahun 2025 sebanyak 680.700 atau meningkat sebesar 4.317 dari semester I  dengan total 676.383. Sementara untuk warga wajib rekam sebanyak 523.282 jiwa dan yang sudah perekaman KTP el sebanyak 520.608 jiwa atau 99,49 persen. Sehingga masih ada 2.674 jiwa yang belum perekaman.

Dewa Juli menduga, kebanyakan yang belum melakukan perekaman adalah lansia, disabilitas dan ODGJ. "Karena kalau usia masih muda misal 17 tahun mereka memerlukan banyak hal dan dokumen sehingga pasti akan melakukan perekaman," ungkapnya.

Sehingga pihaknya pun meminta kepada keluarga yang anggota keluarganya lansia, ODGJ dan disabilitas serta belum melakukan perekaman untuk melapor ke Dukcapil atau melalui kadus/kaling. Nantinya, pihaknya akan melakukan jemput bola langsung ke rumah untuk melakukan perekaman. "Harapan kami semua masyarakat memiliki identitas, biar tidak saat pengurusan BPJS karena sakit opname baru dimohonkan. Kami akan layani ke rumah kalau memang tidak bisa datang," paparnya.

Bangli Jadi Pilot Project Nasional, Pemkab Genjot Aktivasi Identitas Kependudukan Digital.

​BANGLI , BALI KJNI – Kabupaten Bangli terus menunjukkan komitmennya dalam memimpin transformasi digital di Bali. Terpilih sebagai salah satu dari 40 daerah di Indonesia untuk lokasi piloting Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Bangli kini tengah menggencarkan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), khususnya bagi para petugas lapangan jaminan sosial.

​Langkah strategis ini merupakan tindak lanjut dari Permendagri Nomor 72 Tahun 2022, yang bertujuan memastikan integrasi data kependudukan dalam program Bantuan Sosial (Bansos) berjalan transparan, akurat, dan tepat sasaran.

​

​Kegiatan yang direncanakan berlangsung selama lima hari ini dipusatkan di Ruang Rapat Kantor Bersama Loca Carana, Bangli, dimulai pada Selasa (10/2/2026). Fokus utama aktivasi kali ini melibatkan berbagai elemen penting di lapangan, antara lain:

​Dinas Sosial P3A Bangli: Mengoordinasikan seluruh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

​Perangkat Desa/Kelurahan: Meliputi Kaur/Kasi Kesra serta Operator SIKS-NG.

​Kewilayahan: Melibatkan Kepala Lingkungan dan Kepala Dusun di seluruh Kabupaten Bangli.

​Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, I Gede Parasara, menegaskan bahwa transformasi ini adalah langkah nyata memodernisasi validasi data di lapangan.

​"Aktivasi IKD ini bukan sekadar mengikuti tren digital, melainkan kebutuhan krusial. Dengan IKD, petugas lapangan akan lebih mudah melakukan verifikasi dan validasi data warga secara real-time," ujar Gede Parasara.

​Menanggapi program skala nasional ini, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominfosan) Kabupaten Bangli I Nyoman Murditha menyatakan dukungan penuhnya. Sebagai pengampu infrastruktur teknologi informasi di daerah, Diskominfosan memastikan kesiapan jaringan dan stabilitas sistem agar proses aktivasi serta penggunaan IKD oleh para petugas berjalan tanpa kendala teknis, Ujar Murditha. 

"Ditambahkannya, dukungan ini krusial mengingat keberhasilan pilot project ini akan menjadi tolak ukur nasional dalam penerapan perlindungan sosial berbasis digital.

​Dengan percepatan digitalisasi ini, Pemkab Bangli menargetkan penghapusan kendala birokrasi klasik seperti dokumen fisik yang rusak atau hilang. Beberapa manfaat utama yang akan dirasakan masyarakat meliputi:

​Layanan Publik Ringkas: Akses layanan tanpa ketergantungan penuh pada KTP fisik.

​Akurasi Data Tinggi: Meminimalisir kesalahan input data penerima manfaat Bansos.

​Efisiensi Waktu: Proses verifikasi di tingkat desa menjadi jauh lebih cepat dan praktis.

​Melalui sinergi antar instansi ini, Pemkab Bangli optimistis mampu menciptakan ekosistem digital yang kuat guna mendukung kesejahteraan masyarakat di era transformasi teknologi.

DPRD Karangasem Sidak BKPSDM, Bahas Kekurangan Pegawai dan Penataan PPPK

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih 

KARANGASEM, Bali Kini – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karangasem melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Karangasem, Senin, 10/2/2026. Sidak dipimpin Ketua DPRD Karangasem I Wayan Suastika bersama Komisi I DPRD Karangasem.

Dalam sidak tersebut, DPRD membahas sejumlah isu kepegawaian, di antaranya prioritas tugas Satpol PP, masih adanya jabatan yang diisi Pelaksana Tugas (Plt), serta penataan tenaga PPPK yang direncanakan dialokasikan ke desa-desa dan Koperasi Merah Putih, termasuk skema pendanaan.

Ketua DPRD Karangasem I Wayan Suastika mengatakan, sidak dilakukan untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antara DPRD dan BKPSDM terkait kebutuhan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.

“Hari ini kami ke BKPSDM untuk memberikan gambaran bahwa DPRD tidak harus selalu datang, namun komunikasi tetap harus berjalan. Kebutuhan pegawai kita masih cukup banyak, dan ini perlu ditata dengan baik,” ujar Suastika.

Ia menegaskan, penataan SDM tidak hanya berbicara soal jumlah pegawai, tetapi juga harus disesuaikan dengan profesi, kemampuan, dan latar belakang pendidikan, agar pelaksanaan tugas pemerintahan berjalan optimal.

“SDM harus sesuai dengan profesi dan pendidikannya, sehingga program pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan dengan baik,” tegasnya.

Secara umum, DPRD Karangasem mencatat masih terjadi kekurangan pegawai, ditambah dengan lebih dari 200 pegawai yang diperkirakan memasuki masa pensiun pada tahun 2026. Untuk itu, DPRD telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait rencana pengadaan CPNS, khususnya untuk tenaga teknis.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Karangasem Cokorda Surya Alit Prabawa menjelaskan bahwa berdasarkan pendataan terakhir, kebutuhan pegawai di Karangasem mencapai sekitar 15 ribu orang, sementara jumlah pegawai yang ada saat ini sekitar 9.500 orang.

“Artinya kita masih kekurangan sekitar 6 ribuan pegawai. Namun angka ini masih perlu pencermatan ulang, karena perhitungan sebelumnya sudah mengakomodasi tenaga non-ASN yang menjadi PPPK,” jelasnya.

Ia menambahkan, hingga saat ini usulan penambahan pegawai belum disampaikan ke Kementerian PAN-RB. Berdasarkan hasil pemetaan awal, BKPSDM memperkirakan akan mengusulkan sekitar 400 hingga 500 formasi, termasuk tenaga guru.

“Kami akan segera melakukan pencermatan ulang agar usulan benar-benar sesuai kebutuhan riil. Ke depan, PNS akan diprioritaskan untuk pengembangan kompetensi teknis,” pungkasnya. (Ami)

Bupati dan Jajaran Pimpinan Daerah Sampaikan SPT Tahunan di Gedung BMB

BANGLI , Bali Kini – Dalam upaya mendorong kepatuhan pajak di awal tahun, Pemerintah Kabupaten Bangli menggelar acara “Pekan Panutan Penyampaian SPT Tahunan PPh”  bertempat di Gedung Bukti Mukti Bhakti (BMB), Kantor Bupati Bangli, pada Selasa (10/2/2026).

Acara tersebut digelar melalui luring dan daring, untuk luring dihadiri oleh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Bangli, sedangkan untuk daring di hadiri oleh seluruh staf Perangkat daerah, camat serta kepala desa. Kegiatan ini merupakan kolaborasi strategis antara Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terkait untuk memberikan edukasi sekaligus teladan nyata kepada masyarakat.

Bupati Bangli SN Sedana Arta dalam sambutannya menekankan bahwa penyampaian SPT Tahunan bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan bentuk kontribusi nyata warga negara terhadap pembangunan daerah dan nasional. “Hari ini kami jajaran pimpinan daerah hadir untuk menunjukkan bahwa lapor pajak itu mudah dan cepat. Kami berharap langkah ini diikuti oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bangli dan tentunya seluruh masyarakat wajib pajak sebagai bentuk gotong royong membangun bangsa," ujar Bupati.

Sementara itu Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Bali yang diwakili oleh Kepala Bidang P2 Humas Kanwil DJP Bali Janita Sunarsasi menyampaikan apresiasi atas sinergi Pemerintah Kabupaten Bangli dalam menyukseskan transisi sistem perpajakan terbaru. "Tahun 2026 menjadi tonggak sejarah dengan implementasi Coretax, sistem perpajakan terbaru yang lebih cepat dan akurat. Keteladanan Bupati Bangli dalam melaporkan SPT melalui sistem ini adalah dukungan nyata terhadap transformasi digital perpajakan nasional,” ujarnya.

“Capaian penerimaan pajak KPP Pratama Gianyar sebesar Rp1,3 triliun pada tahun 2025 tidak lepas dari kontribusi masyarakat Bangli. Pajak ini kembali ke daerah melalui skema Transfer ke Daerah untuk membiayai infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat Bangli sendiri. Kami berharap momentum ini mendorong kepatuhan sukarela yang lebih tinggi. Pajak bukan sekadar kewajiban, melainkan kontribusi nyata untuk kemajuan daerah. Kami berkomitmen terus memberikan pelayanan dan pendampingan terbaik bagi seluruh wajib pajak,” tutupnya.

Dalam acara ini juga disertai dengan Pemberian penghargaan dari pihak KPP kepada Bupati Bangli. Melalui Pekan Panutan ini, Pemerintah Kabupaten Bangli menargetkan peningkatan persentase kepatuhan penyampaian SPT Tahunan dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan pelaporan yang lebih awal, diharapkan wajib pajak dapat menghindari kendala sistem yang biasanya terjadi di akhir periode.

Apresiasi Generasi Muda , Bupati Kembang Ajak Remaja bersiap jadi pemimpin

Jembrana , Bali Kini – Babak Grand Final Pemilihan Duta Anak GENTARA (Gema Interaksi dan Temu Anak Jembrana) tahun Tahun 2026 digelar di Gedung Mendopo Kesari, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Senin (9/2). Kegiatan ini diikuti lima finalis putra dan putri terbaik yang sebelumnya telah melalui sejumlah tahapan seleksi.

Kegiatan ini diselenggarakan guna membangun kesadaran anak terhadap pemenuhan hak-hak anak serta menjadikan Kabupaten Jembrana sebagai Kabupaten Layak Anak.

Grand final tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan didampingi Wakil Bupati IGN Patriana Krisna (Ipat). Turut hadir Asisten Setda Jembrana, Ketua TP PKK Kabupaten Jembrana Ny. drg. Ani Setiawarini Kembang Hartawan, pimpinan OPD terkait, dewan juri, undangan, serta para pelajar pendukung finalis dari masing-masing sekolah.

Pada babak puncak ini, para finalis diuji oleh dewan juri melalui berbagai pertanyaan yang menekankan pada pengetahuan, sikap, serta inisiatif dalam menyikapi persoalan remaja. Suasana grand final berlangsung meriah dengan antusiasme para pelajar yang memenuhi lokasi kegiatan.

Adapun para pemenang Duta Anak Jembrana 2026 adalah Gusti Ayu Putu Kanaya Febrizka, I Gede Putra Dharma Tanaya, Ni Ketut Tiara Maharani, Elisabeth Metta Maheswari Wangge, serta Ni Made Naraya Pratista Neraida Suputra.

Bupati Kembang Hartawan mengapresiasi kinerja dewan juri yang telah melakukan penilaian secara objektif. Ia menyampaikan rasa bangga karena dapat hadir di tengah para generasi muda yang disebutnya sebagai calon pemimpin masa depan Jembrana.

“Anak-anakku sekalian adalah pemimpin-pemimpin kita ke depan, generasi emas masa depan. Gunakanlah masa muda ini dengan baik,” tegasnya.

Bupati Kembang juga mengingatkan agar generasi muda bijak dalam menggunakan gawai. Ia tidak melarang penggunaan gadget, namun menekankan agar tidak berlebihan karena dapat berdampak pada kecanduan dan menghambat aktivitas positif.

Menurutnya, ajang Pemilihan Duta GenRe bukan sekadar lomba adu kemampuan berbicara atau tampil di atas panggung, melainkan upaya mencari figur teladan yang mampu memberi inspirasi dan edukasi bagi remaja lainnya, baik dalam kegiatan formal maupun kehidupan sehari-hari.

“Yang kita cari bukan hanya pintar berbicara, tetapi yang benar-benar bisa menjadi contoh, menginspirasi, dan mendidik teman-temannya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bupati Kembang berpesan agar para generasi muda fokus pada pendidikan, baik akademik maupun pembentukan karakter. Ia menekankan pentingnya etika, etiket, dan sikap dalam menghadapi tantangan kehidupan yang semakin kompleks.

“Belajar tidak hanya soal nilai, tetapi juga tentang attitude. Hidup ini tidak mudah. Orang besar dan orang hebat tidak lahir dengan jalan yang mudah,” katanya.

Sebagai motivasi, Bupati Kembang mencontohkan perjalanan hidup para tokoh besar, termasuk Presiden pertama RI Soekarno serta Gubernur Bali Wayan Koster, yang mampu bangkit dari keterbatasan berkat kegigihan dan semangat belajar.

Bupati Kembang mengingatkan generasi muda agar tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan. “Jangan mudah lembek hanya karena dimarahi atau dinasihati. Teruslah berjuang dan belajar,” pungkasnya. (*)