Pasca Wabah Corona, Imigrasi Deportasi Seorang Bule asal Belanda

Denpasar,BaliKini.Net - Vanesa De Vries Turis asal Belanda yang diduga melakukan bsnis ilegal di Bali, didepoetasi pihak Imgrasi Ngurah Rai, Bali ditengah merebaknya virus Covid-19 saat ini 

Kasi Info dan Komunikasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai Bali, Putu Suhendra menyampaikan laporan tentang keberadaan Vanesa di Bali terjadi sebelum adanya kasus Corona.

Sebagaimana hasil penyelidikan petugas, akhirnya memutuskan untuk dilakukan deportasi sejak 17 Februari 2020. Selebihnya pihaknya mengaku tidak berwenang menyampaikan. “Sudah dideportasi,” jawabnya singkat.

Sebagaimana diketahui bahwa wanita asal Belanda, ini dilaporkan ke pihak Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai Bali beberapa waktu lalu. Yang bersangkutan diketahui melakukan bisnis bodong dengan memanfaatkan VOA (Visa on Arrival) dan leluasa melakukan kegiatan bisnis pribadi di Bali. 

Untuk diketahui kasus inu bermula dari laporan Sugiharto Widjaja. Selanjutnya, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai melayangkan Surat panggilannya bernomor : W20.IMI 1.UM.01.01-715 tertanggal 20 Januari 2020 terkait pemanggilan Vanessa De Vries warga negara Belanda. 

Sugiharto Wijaya kala itu sempat mengatakan bahwa Vanessa De Vries dipanggil Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai. Tidak lain untuk dimintai keterangannya sehubungan kegiatan dan izin tinggalnya di Bali.

Sebagai pelapor Sugiharto menyertakan bukti-bukti kegiatan bisnis illegal yang dilakukan Vanessa. Antara lain Pavilion Grill Bar di Jalan Batu Belig Nomor 108 sejak 2012. 

Meskipun bar tersebut sudah tutup, Vanessa rupanya menjalankan bisnis sewa menyewa villa di area Canggu, Kuta Utara. “Ya itu modusnya dia. Menyewa rumah atau vila penduduk setempat. Lalu dipasarkan kembali melalui agen property di Bali kepada bule yang lainnya dengan harga yang mahal, Rp 250 juta rupiah untuk masa sewa 5 bulan saja,” ungkapnya, Rabu (1/4).

Vanessa memasarkan vila tersebut melalui situs online seperti Facebook, Air BnB, dan Booking.com. Sewaktu ketahuan dirinya dilaporkan, postingan diberbagai platform tersebut kemudian dihapus.

Pelapor merupakan korban Vanessa yang ditipu dalam bisnis sewa menyewa vila. “Saya merasa tertipu. Awalnya dia mengaku sebagai pemilik dan saya bayar lunas untuk satu tahun. Ternyata vila tersebut kondisinya tidak baik dan kotor,” terangnya Sugiharto.

Pihaknya sempat mengeluh kepada Vanessa kala itu. Namun tidak mendapatkan respon sedikitpun. Selang dua bulan kemudian akhirnya berujung terbongkarnya kedok yang digunakan warga negara asing ini. 

Ia pun mengantongi 60 lembar bukti pelanggaran yang dilakukan Vanessa. Dan telah diserahkan kepada petugas Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai. Di sisi lain, informasi yang didapatkan dari petugas keimigrasian bahwa Vanessa melakukan pelanggaran Undang-Undang Keimigrasian. 

Karena hanya menggunakan VOA (Visa on Arrival) kemudian dengan leluasa melakukan bisnis pribadi di Bali. Apalagi sudah berlangsung sejak lama.

“Sudah lama tinggal di Bali. Berbisnis di Bali sekitar 10 tahun lalu. Bisnis lain yang dimilikinya berupa 14 vila dengan nama-yang berganti-ganti. Dari bisnis itu menghasilkan uang di atas Rp 1 miliar per-tahunnya,” terang Sugiharto.

Terlepas dari itu, Faris,SH selaku kausa dari Vanessa sebelumnya sempat menyatakan jika pengungkapan kasus kliennya di Imigrasi tidak terlalu mencampuri. Pihaknya hanya mengimbau agar kllienya koperatif selama menjalani pemeriksaan. [*]

Klungkung Siapkan Ruang Isolasi Bagi Masyarakat Berstatus ODP Yang Bandel

Klungkung,BaliKini.Net - Ditengah Gencarnya Pemkab Klungkung melakukan pencegahan penyebaran Virus Corona (COVID-19), Bupati Suwirta didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung Ni Made Adi Swapatni melakukan peninjauan ke beberapa lokasi pada Rabu (01/04/2020). 

Adapun Lokasi yang ditinjau yakni RS Bakti Graha Medika dan UPTD Puskesmas Banjarangkan II dan lokasi lainnya, yang nantinya akan dipergunakan untuk mengkarantina bagi Masyarakat dengan Status ODP. 

Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta menyatakan bahwa Tempat tersebut, akan dipergunakan untuk mengkarantina Masyarakat Klungkung dengan status Orang Dalam pemantauan (ODP) yang tidak mau melakukan karantina diri di rumahnya masing-masing. 

Bupati Suwirta menghimbau kepada masyarakat yang berstatus ODP untuk melakukan Karantina diri di rumah masing-masing. Apabila tidak mentaati hal tersebut, maka Pemkab akan membawa pasien tersebut ke tempat yang sudah ditunjuk sebagai tempat Karantina untuk masyarakat yang berstatus ODP.

Bupati Suwirta meminta Kepada Dinas Kesehatan Kabupaten untuk segera mempersiapkan Keperluan untuk tempat yang akan digunakan sebagai tempat Karantina masyarakat yang berstatus ODP. (Cok/R7)

Bupati Klungkung melakukan Presentasi melalui Video Conference

Klungkung,BaliKini.Net - Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta melakukan Presentasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Video Conference terkait penilaian tahap II penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) pada Hari rabu (1/04/2020).

Penghargaan Pembangunan Daerah merupakan evaluasi pembangunan daerah secara kreatif dan komprehensif yang dilaksanakan melalui tiga tahap yakni, penilaian dokumen, presentasi, wawancara serta verifikasi dan kunjungan ke lapangan. Dalam tahap Presentasi dan wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan konfirmasi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui proses penyusunan dokumen RKPD, pencapaian, dan Inovasi pembangunan yang dilaksanakan.  Pada sesi ini akan dinilai oleh Tim Penilai yang berasal dari Tim penilai Independen (TPI)  yakni Misbah Hasan, Hayati Sari, Ridwan Sutriadi, dan Hermanto Siregar dan Tim Penilai Utama (TPU) Dading Gunadi, dan Suprayoga Hadi. Aspek dan Indikator penilaian antara lain pencapaian pembangunan, Kualitas Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Proses penyusunan Dokumen RKPD, dan Inovasi yang dimiliki.

Dalam Video Conference tersebut, Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta menyampaikan bahwa keberhasilan Pembangunan ditentukan oleh perencanaan yang baik, pembangunan dapat dikelola dengan baik, dengan mengetahui potensi dan permasalahan yang ada. Dalam menyusun visi, misi dan Program Kerja, pemkab Klungkung melakukan sebuah inovasi yakni Bedah Desa yang sudah dilakukan semenjak Tahun 2016 dengan mengajak Semua OPD di Lingkungan pemkab untuk mencatat dan menginventarisir permasalahan yang ada di Suatu Desa yang nantinya akan ditangani oleh OPD terkait baik itu melalui jangka pendek maupun jangka menengah, maupun jangka panjang serta mencatat Potensi yang dimiliki oleh Desa tersebut.

Bupati Suwirta menyatakan pada tahun 2016 Pemkab Klungkung membuat sebuah spirit yang bertujuan untuk memperkuat kinerja OPD spirit tersebut adalah Gema Santi (Gerakan Masyarakat Santun dan Inovatif). Bupati Suwirta menambahkan bahwa  Inovasi Beli Mahal Jual Murah (Bima Juara) dan Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS) berhasil  masuk 40 besar Inovasi Pelayanan Publik (IPP) tahun 2018 yang digagas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Baperlitbang) Pemerintah Kabupaten Klungkung I Wayan Wasta menambahkan Pemkab Klungkung terus berusaha memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, diantaranya melalui UHC (Universal Health Coverage), Angkutan Siswa Gratis, Dorkesmas, Kring Sehat 118, Klungkung Mesadu, dan berbagai inovasi lainnya.  dan menyampaikan selama 4 tahun terakhir angka potensi konflik di Kabupaten Klungkung mengalami penurunan dikarenakan adanya kerjasama yang baik antara Tim Penanggulangan Konflik Sosial dengan FKUB yang ada di kabupaten Klungkung, serta menurunnya angka Pelanggaran lalu Lintas dengan diberlakukannya Angkutan siswa gratis bagi siswa SMP di kabupaten Klungkung.

Turut mendampingi dalam Sesi Presentasi dan wawancara tersebut,  Sekretaris Daerah kabupaten Klungkung I Gede Putu Winastra. Pada akhir Presentasi Bupati Suwirta menyampaikan bahwa dirinya mendorong OPD Di Kabupaten Klungkung untuk memberikan yang terbaik namun jangan menjadi yang terbaik dan Turunkan Harga dirimu, biarkan orang lain yang menaikannya. kata-kata tersebut dipuji oleh salah satu TIM Juri Utama  Suprayoga Hadi  "kata-kata barusan mudah-mudahan dapat memberikan kesejukan dan dapat menjadi energi yang positif. (Cok/R7)

Disiapkan Sebagaii Wisma Sementara, Bupati Artha Cek Kesiapan Hotel Jimbarwana

Jembrana,BaliKini.Net - Sebagai bentuk kesiagaan dan kesiapan dalam menghadapi wabah covid-19 khususnya di kabupaten jembrana, selasa (1/4) bupati jembrana, i putu artha memantau kondisi terkini dari hotel jimbarwana dan RSU Negara. Didampingi oleh sekretaris daerah kabupaten jembrana yang sekaligus sebagai kepala satgas covid-19 kabupaten jembrana made sudiada, para asisten setda, kepala bappeda dan kepala dinas PU, bupati artha memastikan kesiapan hotel jimbarwana apabila dibutuhkan sebagai lokasi wisma sementara bagi para tenaga medis dalam penanganan ODP, PDP ataupun pasien positif Covid-19. Serta kesiapan ruang isolasi di RSU Negara sebagai salah satu Rumah Sakit rujukan pasien Covid-19 sesuai amanat Gubernur bali.

Dipilihnya lokasi hotel jimbarwana yang notabene hotel aset daerah sebagai wisma sementara, mempertimbangkan akses yang dekat dengan RSU Negara.  Saat ini 34 kamar layak digunakan dari 52 kamar yang tersedia disana. Untuk itu dialokasikan anggaran perbaikan hotel tersebut untuk dipergunakan sebagai wisma sementara tim medis. "Kita siapkan 2,5 miliar dialokasikan untuk kesiapan hotel ini sebagai wisma sementara tim medis" ujar swijana.

Lebih lanjut sebagai salah satu rumah sakit rujukan, RSU negara menyiapkan lantai 3 gedung interna sebagai ruang isolasi bagi pasien positif Covid-19 melalui penambahan bed dan alat kesehatan. 

Bupati jembrana memastikan fasilitas tersebut (hotel jimbarwana dan RSU Negara) siap saat dibutuhkan. "Kita pastikan hotel ini siap sebagai wisma tim medis agar pelayanan lebih efisien dan cepat, untuk RSU dipastikan siap sebagai salah satu rumah sakit rujukan sesuai instruksi gubernur bali" Ujar Artha. 

Ketut Swijana mengatakan kesiapan hotel jimbarwana dan RSU yang adalah sebagian dari kesiapan dan kesiagaan menghadapi pandemi Corona di kabupaten jembrana. Pihaknya telah menyiapkan anggaran dari hasil penyisiran APBD di tiap-tiap OPD untuk semua yang terlibat. "Anggaran juga kita siapkan untuk Kebutuhan Satgas serta intensif bagi semua tim yang terlibat mulai tim medis hingga penjaga di gilimanuk" ujar swijana (Janu/R1)

PEMKAB JEMBRANA MULAI RAPID TEST UNTUK DETEKSI DINI CORONA

Jembrana,BaliKini.Net - Menanggulangi penyebaran covid-19, Pemkab Jembrana  mulai melakukan rapid test untuk memeriksa orang yang terinfeksi. Pemeriksaan ini akan diprioritaskan untuk tenaga medis yang sering bersentuhan dengan pasien gejala corona. Tes juga diutamakan  kepada  warga yang memiliki gejala klinis seperti demam tinggi , batuk, pilek, sesak  dan punya riwayat bepergian ke daerah terjangkit dan mereka yang dianggap rentan terpapar covid-19. “ Kita utamakan tenaga medis karena mereka paling berisko tertular. Rapid test juga sebagai screening awal untuk memutuskan tindakan bagi orang yang memiliki gejala klinis. Termasuk untuk memperluas cakupan orang dalam pemantauan ,  “ ujar Wakil Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan , didampingi direktur RSU Negara dr IGB Oka Parwata, selasa ( 31/3).

Ditambahkan Kembang , pelaksanaan rapid diagnostic test tersebut akan dibiayai APBD. Kedepan pelaksanaan rapid test juga akan diperbanyak untuk menjaring kasus maupun orang beresiko . Dengan ini bisa diambil langkah dalam penanggulangan cepat  Covid-19 di Jembrana. “ Ini baru tahap awal , kita siapkan 100 alat rapid test bantuan dari pemerintah pusat.  Namun secepatnya alat rapid tes dalam jumlah besar akan dipenuhi . Sumbernya dari dana alokasi pergeseran pos-pos di APBD Jembrana  untuk penanggulangan covid-19,” katanya.

Selain untuk pelaksanaan rapid test, kata dia, anggaran tersebut diperuntukkan bagi pembelian peralatan medis, cairan disinfektan, alat pelindung diri, serta biaya insentif petugas yang terlibat dalam penanganan covid-19.

Secara teknis, menurut dia, tes tahap awal akan dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Negara yang memang sudah disiapkan menjadi rumah sakit rujukan covid di Bali. Juga nantinya dilaksanakan disejumlah puskesmas dibawah dinas kesehatan Jembrana .

.

Sementara direktur RSU Negara , dr IGB Oka Parwata mengatakan Rapid test merupakan langkah awal cepat untuk mengidentifikasi penularan corona. " Jadi lebih cepat karena hasilnya cukup 15 menit. Tapi untuk memastikan hasil yang lebih akurat  , tetap butuh hasil pemeriksaan laboratorium, “ ujar Parwata.

Pihak RSU Negara juga telah melaksanakan rapid test hari ini (1/4) pagi, bagi petugas medis yang selama ini terlibat dalam penanganan corona. Termasuk dilakukan kepada mereka yang masuk dalam kategori pemantauan untuk mengetahui lebih cepat sekaligus melaksanakan tindakan lanjutan.

Rapid Tes tahap pertama juga dikuti Bupati Jembrana,  Wakil Bupati Jembrana, sekda I Made Sudiada serta pejabat penanganan covid 19 Jembrana karena rentan terpapar selama melaksanakan tugas tugas penanganan covid-19.Hasil tes bupati wakil dan se seluruhnya negatif.

Selain itu  Pemkab Jembrana juga akan membeli lagi alat rapid tes sebanyak 5000 buah guna memperluas screening orang orang yang masuk dalam pemantauan. Dananya dari anggaran perubahan mendahului hasil penyisiran sejumlah kegiatan diseluruh OPD. Disiapkan total anggaran untuk penanganan covid-19 sebesar Rp. 22,5 M. Angka itu masih memungkinkan ditambah lagi disesuaikan dengan perkembangan covid-19 di Jembrana.

(Abhi/R1)

Pemkot Larang Kapal Pesiar Sandar di Pelabuhan Benoa

Kuatkan Pengawasan Pelabuhan, Penumpang Tanpa Identitas Denpasar Juga Dilarang

Denpasar,BaliKini.Net - Tak mau kecolongan dalam peningkatan kewaspadaan terhadap penyebaran Virus Corona (Covid-19), Pemkot Denpasar resmi meningkatkan penguatan pengawasan pelabuhan yang menjadi akses pintu masuk Provinsi Bali, khususnya Kota Denpasar. Hal tersebut tertuang dalam Surat Dishub Kota Denpasar Nomor : 551 / 605 / Dishub tertanggal  30 Maret 2020 yang ditandatangani langsung Walikota Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra.

Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Denpasar, I Dewa Gede Rai selaku Jubir Satgas Covid-19 Kota Denpasar saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa terdapat tiga poin utama dalam surat yang merupakan tindaklanjut atas Surat Gubernur Bali nomor : 551 / 2500 / Dishub, tanggal 29 Maret 2020. Dalam surat yang ditujukan kepada KSOP Benoa dan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat ada tiga point utama yang menjadi penekanan Bapak Walikota Denpasar yakni, Pertama Pemkot Denpasar melarang seluruh kapal pesiar untuk singgah dan sandar di Pelabuhan Benoa serta melarang menurunkan penumpang yang bertujuan ke Kota Denpasar tetapi tidak mempunyai identitas dengan domisili di Kota Denpasar, selanjutnya melakukan seleksi secara ketat terhadap penumpang atau barang yang turun melalui Pelabuhan Benoa Kota Denpasar.

Kedua, Kepada Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Bali wilayah XII Provinsi Bali NTB untuk ikut melarang penumpang bertujuan ke Kota Denpasar yang tidak mempunyai identitas dengan domisili di Kota Denpasar menyebrang melalui Pelabuhan Penyeberangan Ketapang – Gilimanuk dan melalui Pelabuhan Penyeberangan Lembar – Padang Bai.  Dan ketiga agar dilakukan pembatasan operasi pelabuhan dan mengurangi frekwensi penyebrangan. 4. Ikut aktif memastikan secara disiplin dan jujur penumpang orang atau barang yang menuju Kota Denpasar bebas dari Virus Covid-19.

“Tentu dalam kondisi tanggap darurat Covid-19 saat ini sudah sewajarnya kita bersama-sama meningkatkan kewaspadaan, sehingga dapat memutus mata rantai penyebaran virus corona, dan hal ini juga sejalan dengan kebijakan larangan pulang kampung, karena siapa saja bisa jadi carier dan membawa virus,” ujar Dewa Rai.

Lebih lanjut dijelaskan, penerapan serta penguatan pengawsan pintu masuk memang sangat penting. Hal ini sebagai langkah preventif dan terdepan guna memastikan orang yang keluar masuk Kota Denpasar tergolong sehat dan terbebas dari Covid-19.

“Tentunya penyemprotan sterilisasi di kawasan terminal saja tidaklah cukup, harus dilaksanakan langkah yang lebih luas, sehingga rantai penyebaran dapat kita putus bersama, selain juga dengan tetap memperhatian physical dan social distancing dan menghindari kerumunan,” ujar Dewa Rai sembari berpesan agar Perbekel dan Lurah  ikut memperhatikan arus keluar masuk penduduk di daerahnya, dan memastikan kesehatan masyarakat. (Ags/R4)

Pandemi Corona, Cadangan Pangan di Kabupaten Tabanan Dipastikan Aman

Tabanan,BaliKini.Net - Dalam menghadapi bencana nasional Pandemi Corona (Covid-19), Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti memastikan cadangan pangan di Kabupaten Tabanan aman untuk 3 bulan ke depan. Hal ini tentunya memerlukan pengawasan serta monitoring yang lebih intensif dari pemerintah terhadap harga maupun pasokan pangan.

Demikian diungkapkan Bupati Eka saat melakukan video conference bersama Satgas Covid-19 Kabupaten Tabanan dan jajarannya di ruang Tabanan Command Center Kantor Kominfo Tabanan, Selasa (31/3).

Menurut Bupati Eka, dalam menghadapi masa sulit ini, pemerintah harus benar-benar bisa memperhitungkan langkah yang harus diambil, utamanya yang menyangkut kebutuhan pokok bagi masyarakat.

Pihaknya menegaskan agar seluruh cadangan pangan yang ada di Kabupaten Tabanan agar tidak dijual ke luar daerah dan dipastikan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Tabanan.

“Cadangan pangan yang kita miliki baik berupa beras, ikan, sayuran maupun yang lainnya jangan dijual keluar dulu, kita pastikan masyarakat kita di Tabanan terpenuhi dulu kebutuhannya,” ungkapnya.

Ditambahkan, saat ini pihaknya mengutamakan kebijakan yang fokus pada ketersediaan dan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok. Kebijakan ini diperlukan untuk memastikan masyarakat bisa mengakses kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

“Saat ini kami lebih mengutamakan kebijakan yang fokus pada akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Masyarakat kita sudah susah dan jangan dibikin tambah susah lagi,” imbuhnya.

Menurut data dari Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabanan, cadangan beras Pemerintah yang ada di Bulog saat ini mencapai 100 ton, cadangan di Gudang Ketahanan Pangan sebanyak 10,9 ton, Perpadi sebanyak 550 ton beras dan 2.750 ton Gabah Kering.

Bupati Eka menambahkan, saat ini terdapat 55 orang anggota Perpadi yang tersebar di 10 Kecamatan di Kabupaten Tabanan dan diminta untuk terus mengawal cadangan beras. Selain beras, cadangan pangan berupa ikan yang terdata yakni, stok produksi gurami sebesar 4.880 kg, ikan lele 57.300 kg, ikan nila 17.110 kg dan ikan kaper 260 kg. (Hms/R3)