-->

Senin, 31 Mei 2021

Fraksi Nasdem da Hanura Sambut Baik Yang Dicanangkan Gubernur Koster




Bali Kini , Denpasar -
Terkait apa yang telah disampaikan Gubernur Bali I Wayan Koster, terkait dengan Raperda tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016  tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Pada prinsipnya Fraksi NASDEM dan PSI HANURA menyambut  baik atas maksud dan tujuan Raperda tersebut. Karena beberapa perubahan yang dirancang oleh pihak eksekutif bertujuan efisiensi dan  efektivitas susunan perangkat daerah.

Isu ini juga menjadi sangat relevan di tengah situasi pandemi  Covid-19 di mana hal-hal yang dilakukan bisa menghemat anggaran dari Pemerintah Provinsi Bali. Lebih dari itu penggabungan ataupun pembentukan susunan perangkat daerah diharapkan berdampak pada pelayanan terbaik bagi masyarakat. 


Oleh karena itu, dibacakan oleh Ketua Fraksi Gabungan Nasdem dan PSI Hanura, I Wayan Kari Subali, bahwa perubahan susunan perangkat daerah sebagaimana dalam Raperda dimaksud tetap didukung, agar organisasi bisa bergerak lebih lincah.


"Kami mencatat bahwa perubahan  susunan perangkat daerah atau yang biasa kita sebut dengan OPD  (Organisasi Perangkat Daerah) bukan pertama kali diadakan. Sebelumnya OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali mencapai 49 OPD sudah dirampingkan menjadi 41 OPD. Dan kini masih bisa dirampingkan kembali," disampaikan dihadapan pimpinan sidang Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama dan Gubernur Bali.


Dibacakan kembali, bahwa perampingan OPD sebagaimana dalam Raperda tentang Perubahan  Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang  Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ini setidaknya berdampak pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. 

"Kini ’Perpustakaan’ akan melebur ke dalam Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga. Sedangkan soal ’Kearsipan’ akan masuk ke dalam Dinas Kebudayaan," sambungnya seraya menilai peleburan ini sangat tepat dan senafas dengan dinas yang menjadi tempat meleburnya. 

Kedua adalah penggabungan antara Badan Kepegawaian Daerah  dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Pada rancangan ini, dinilai juga sangat relevan dan akan sangat efektif dan efisien. 

"Sebagaimana kita ketahui, dua badan ini sama-sama menjalankan fungsi penunjang kepegawaian dan akan lebih efektif efisien jika langsung dikaitkan dalam upaya peningkatan sumber daya manusia melalui pengadaan pendidikan dan pelatihan," akunya.


Dan yang ketiga adalah dileburkannya Badan Kesatuan Bangsa, Politik (Kesbangpol) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Hadirnya OPD ini dimaksudkan untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sekaligus urusan 

pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dan subbidang Kebakaran.


Perampingan OPD sebagaimana dalam Raperda ini setidaknya juga Dinas Kearsipan dan Perpustakaan akan melebur ke dalam Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga. Sedangkan soal ’Kearsipan’ akan masuk ke dalam Dinas Kebudayaan. 


Selanjutnya penggabungan antara Badan Kepegawaian Daerah  dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Pada rancangan ini, juga sangat relevan dan akan sangat efektif dan efisien.[ar/r5]

Fraksi Nasdem PSI Hanura Nilai Perda BUPDA Sejalan Dengan “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”




Bali Kini ,Denpasar -
Fraksi Nasdem PSI Hanura menanggapi Raperda tentang Baga Utsaha Padruwen Desa Adat (BUPDA) di Bali. Adanya Raperda ini menunjukkan konsistensi dari Pemerintah Provinsi Bali menjalankan visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.


Desa Adat bukan sekadar sebuah objek, melainkan secara filosofis menjadi subjek untuk turut serta mewujukan Krama Bali yang sejahtera dan bahagia sakala-niskala. Sedangkan secara sosiologis, Desa Adat di Bali memiliki potensi dan peluang di bidang perekonomian yang perlu ditata pemanfaatan dan pengelolaannya. 


Isu pemberdayaan Desa Adat ini semakin penting saat Bali dilanda pandemi yang membuat sendi-sendi perekonomian Pulau Dewata pada Kuartal I-2021 lalu mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi minus 9,3 persen. Masih sangat dalam kontraksinya, setelah setahun pandemi berlangsung. 


Karena itu FRAKSI NASDEM PSI HANURA sepakat BUPDA bisa dijadikan motor perekonomian di Desa Adat dan BUPDA mendapatkan payung hukum berupa Peraturan Daerah untuk memberikan kepastian dan pelindungan hukum terhadap sistem perekonomian adat Bali. 


"Kami melihat selama ini Desa Adat sudah memiliki Labda Pacingkreman Desa Adat (LPD yang bergerak di bidang keuangan. Dan alangkah baiknya jika sektor riil juga diwujudkan oleh Desa Adat, Keberadaan BUPDA inilah yang akan menggerakkan ekonomi melalui sektor riil, jasa, dan/atau pelayanan umum," baca I Wayan Karisubali, ketua Fraksi Gabungan Nasdem PSI Hanura.


Namun, ditekankannya agar sektor riil yang akan dilahirkan mampu bersaing dengan sektor usaha lainnya dari pengusaha-pengusaha di luar BUPDA perlu dikelola secara baik. Jika tak mampu bersaing ataupun kompetitif, maka BUPDA yang dilahirkan tak lebih menjadi sekadar nama atau malah menjadi beban bagi Desa Adat. 


Sehingga untuk mewujudkan BUPDA yang sukses, diperlukan pengelolaan secara profesional dan modern dengan melibatkan orang-orang yang menguasai di bidangnya. Selain itu, dengan tatakelola usaha yang baik, berprinsip pada kehati-hatian, dan  dan praktek pengelolaan usaha yang terbaik dan terkini, BUPDA tumbuh dan berkembang secara sehat, kuat, bermanfaat, dan berkelanjutan bagi Desa Adat. 


Untuk mencapai tujuan tersebut, FRAKSI NASDEM PSI HANURA mendorong peran dari institusi Pemerintah Provinsi Bali membantu melakukan monitoring dan mengarahkan bidang usaha atau sektor riil apa yang mejadi potensi bagi Desa Adat bersangkutan. Namun tetkait soal BUPDA ini, ada yang perlu kami konfirmasi soal keberadaan Badan Hukum Milik Desa atau yang kita kenal dengan nama BUMDes. 


"Sejumlah desa di Bali sukses mengembangkan BUMDes yang bergerak di bidang pariwisata. Nah, tidakkah kehadiran BUPDA akan menjadi persaingan baru di sebuah desa? Intinya jangan sampai kehadiran BUPDA justru mengganggu eksistensi BUMDes.

Adanya BUPDA sendiri kami harapkan bisa menjadi pelengkap dari LPD, sehingga kami juga mendorong penguatan LPD dengan monitoring pemerintah daerah. Karena sebagaimana kita kita ketahui, LPD tidak berada di bawah kewenangan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," bebernya.


Pemerintah Daerah juga bisa memberi pelatihan-pelatihan terjadap sumber daya manusia LPD agar lebih profesional sehingga pada akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat dan minat penempatan ataupun peminjaman dana di LPD bisa semakin dimanfaatkan masyarakat Desa Adat setempat.


"Dari pandangan umum yang kami sampaikan terhadap dua Raperda di atas, ada harapan efektifitas dan efisien membuat penghematan besar di bidang anggaran. Sebagaimana pandangan umum yang kami sampaikan terdahulu, Bali tidak boleh hanya bergantung pada sektor pariwisata. Situasi seperti saat inilah yang harus mendorong kita mengoptimalkan sektor pertanian, perkebunan dan mendorong Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM)," jelasnya. 


FRAKSI NASDEM PSI HANURA megingatkan kepada Pemerintah Provinsi Bali agar memberi perhatian besar pada sektor ini.

Begitu juga dengan sektor Pekerja Migran Indonesia (PMI). Sejak beberapa bulan lalu para pahlawan devisa ini sudah mendapatkan kesempatan kembali bekerja di mancanegara, mulai menjadi crew kapal pesiar, tenaga di bidang spa, dan lain-lainnya. FRAKSI NASDEM PSI HANURA bersyukur atas bisa kembali bekerjanya krama Bali di mancanegara.


Namun di sisi lain, kami mengingatkan agar para PMI tersebut jangan sampai menjadi korban mafia penempatan tenaga kerja di luar negeri. Kekhawatiran ini timbul karena data dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyebutkan bahwa dari sekitar 9 juta Pekerja Migran Indonesia, sebanyak 5,3 juta orang berstatus ilegal sehingga tidak mendapatkan pelindungan yang memadai. 


"Oleh karena itu kami mengingatkan agar Bali jangan sampai kecolongan dan bisa mengantisipasi persoalan ini," tutup Karisubali.

Dugaan Korupsi Masker Senilai Hampir Rp. 3 Milyar, Kejari Periksa 3 Pejabat


Bali Kini , Karangasem -
Tim Penyidik dari Kejari Karangasem mulai menggejot kasus dugaan korupsi pengadaan masker yang diadakan dalam rangka penanganan Covid-19. Yakni masker kain atau scuba sudah dibagikan ke masyarakat Kabupaten Karangasem. Dimana kasus dugaan korupsi ini dikatakan bernilai Rp. 2,9 Milyar atau hampir 3 Milyar rupiah. Hal ini diketahui atas kecurigaan selisih harga pengadaan masker scuba yang tidak sesuai antara harga di rekanan dengan yang tertera di RAB. Dimana selisihnya mencapai Rp. 1.200,- sampai Rp. 1.700,- /pcsnya.


Tiga pejabat yang diperiksa pada Senin (31/5/2021) ini ialah diantaranya, Kabid Akutansi BPKAD,  Plt. Kepala Pelaksana BPBD Karangasem, dan Kepala Bappeda Kabupaten Karangasem. Pemeriksaan tersebut dimulai pada jam 10 pagi hingga sore hari. 


Sebelumnya Tim Penyidik Kejari Karangasem sudah mengumpulkan bukti-bukti, yakni puluhan bundel dan 1 box barang bukti dokumen dari kantor BPKAD dan Dinas Sosial Karangasem. Bukti tersebut bahkan sudah diperoleh hingga 90 persen banyaknya. 


Terkait kenapa Plt. Kalaksa BPBD juga ikut diperiksa, dikatakan Kasi Intel Kejari Amlapura, Dewa Gede Semara Putra jika itu ada kaitannya dengan rekomendasi pengadaan masker yang memang melibatkan BPBD. "Penelusurannya dilihat dari anggarannya dulu, kemana harus mengadakan masker. BPBD dilibatkan karena ada rekomendasi dari mereka, " Bebernya. (Ami)

KORBAN TERJEBIT AKIBAT LAKALANTAS BERHASIL SELAMAT


Bali Kini, Karangasem -
Terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Amlapura-Candidase, KM 05-06 tepatnya di Banjar Dinas Sampiang, Desa Jasri, Karangasem, Minggu (30/5/2021) malam. Mobil Suzuki Carry warna putih bernomor DK 817 EJ bertabrakan dengan Truk Mitsubishi Fuso DK 8140 WR. Pengemudi Suzuki Carry dalam kondisi terjepit atas nama I Putu Agus Wijaya (31) beralamat di Desa Antiga Kelod, Kecamatan Manggis, Karangasem. "Kromologisnya Suzuki Carry  bergerak arah timur (Amlapura) menuju barat (Candidasa) setibanya di TKP pengemudi mengambil aluan terlalu kekanan dari arah berlawanan datang Truck  Mitsubishi Fuso sehingga terjadi kecelakaan," jelas Ngurah Eka Wyadnyana, Koordinator Pos SAR Karangasem.


Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar ( Basarnas Bali) menerima informasi pada pukul 23.25 Wita. Menindaklanjuti laporan permintaan evakuasi, segera menggerakkan tim rescue dari Pos SAR Karangasem berjumlah 6 personil. Setibanya tim SAR gabungan di lokasi, mereka segera mempersiapkan peralatan ekstrikasi dan berupaya melepaskan himpitan bagian depan ruang kabin mobil yang ringsek. Akhirnya pukul 23.50 Wita korban berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat namun alami luka berat dan dibawa  menuju RSUD Karangasem dengan menggunakan ambulance  Dinas kesehatan Karangasem;


Unsur SAR yang terlibat proses evakuasi diantaranya Pos SAR Karangasem, Polres Karngasem, BPBD Karangasem, Polsek Karangasem, Dinas Kesehatan Karangasem dan masyarakat setempat. (ami)

Minggu, 30 Mei 2021

Bersepeda "Nyegara Gunung" Bupati Tamba genjot pariwisata jembrana


Bali Kini , Jembrana -
Di tengah maraknya olahraga bersepeda dewasa ini, dimanfaatkan untuk melaksanakan event Cycling 2021 jembrana yang dilepas oleh bupati jembrana i nengah tamba di GOR Khresna Jvara jembrana, minggu pagi (30/5).


Mengambil konsep nyegara gunung (dari pantai hingga gunung), peserta lepas dari GOR Khresna Jvara menempuh rute ke pantai ujung perancak  kemudian menuju finish di objek wisata sungai gelar dengan total jarak 46 kilometer. Diikuti terbatas oleh 100 peserta, kegiatan tersebut diikuti langsuung oleh bupati jembrana i nengah tamba beserta istri, wakil bupati jembrana IGN. Patriana Krisna beserta istri, jajaran TNI dan Polri serta komunitas sepeda.


"Sengaja kita batasi peserta sebagai salah satu bentuk ketaatan terhadap protokol kesehatan di masa pandemi ini" ujar gung dani selaku ketua panitia.


Bupati tamba mengatakan dilaksanakannya kegiatan bersepeda ini tidak lepas dari momentum ramainya geliat kegiatan bersepeda dewasa ini, selain sebagai bentuk sinergitas pemerintah dan masyarakat khususnya penggemar sepeda dalam menggenjot sektor pariwisata jembrana. "Selain itu kegiatan ini juga memupuk solidaritas antar teman-teman pesepeda" ucap tamba.


Bupati tamba berharap agar kegiatan serupa lebih bergeliat lagi. "Ayo mulai bangkit dengan catatan tetap taati protokol kesehatan" ujarnya.( Yogi/janu)

BUKA LOKASABHA V PESEMETONAN PBMM, BUPATI TAMBA MINTA PRATISENTANA BANDESA MANIK MAS AMBIL PERAN STRATEGIS


Bali Kini , Jembrana -
Bupati Jembrana I Nengah Tamba membuka Lokasabha V PBMM (Pratisentana Bandesa Manik Mas) Kabupaten Jembrana, di Wantilan Pura Jagatnatha, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Minggu (30/5/2021).


Pihaknya berharap Lokasabha V ini menelorkan program-program kerja bagus dan kepengutusan tingkat Kecamatan yang tulus ngayah.


Dihadapan kepengurusan yang baru, Bupati Tamba berpesan agar kepengurusan PBMM Jembrana (Pratisentana Bandesa Manik Mas) diharapkan bisa membantu pemerintah dalam mempersempit jurang kesenjangan sosial. Sebab dalam pasemetonan diyakini ada yang duduk di DPRD, jadi pengusaha, birokrasi.

“Bantu pemerintah mempersempit jurang kesenjangan ini. Kalau ada suka duka di Bandesa Manik Mas, saya akan sangat bangga sebagai Bupati Jembrana,” ungkapnya


Selain itu, Bupati Tamba juga mengatakan meski kasus Covid-19 di Kabupaten Jembrana sudah mulai mereda, akan tetapi ia tetap mengingatkan kepada warga masyarakat Jembrana supaya tetap menjalankan Protokol kesehatan. “Bila mana semua warga masyarakat Jembrana tetap menjalankan prokes , niscaya virus Covid-19 ini bisa segera ical (usai),” ujar Bupati Tamba.


Bupati Tamba minta agar kepada semeton PBMM yang hadir supaya ikut mensosialisasikan prokes serta mengikuti vaksinasi kepada kerabat maupun warga masyarakat Jembrana.  “Saya minta kepada semua teman-teman semeton PBMM yang hadir pada hari ini agar ikut serta mendorong dan mensosialisasikan kepada kerabat serta masyarakat Jembrana supaya tetap menjalankan Protokol kesehatan serta mengikuti vaksinasi agar virus Covid-19 ini bisa segera sirna dari bumi khususnya Jagat Bali bahkan di Kabupaten Jembrana,” kata Bupati Tamba.


Kepada Pengurus terpilih, Bupati Tamba juga berharap agar bisa mengemban tugas dan tujuan dengan baik.  “PBMM yang paling bagus, memberi contoh sampai tingkat terkecil. Jaga dengan baik dan mari sama-sama membangun Bumi Mekepung dan Tanah Jegog ini,  untuk kebaikan dan pembangunan di Jembrana sesuai misi Nangun Sad Kerthi Loka Jembrana,”pesannya. (Adi)


Pasca Arus Balik Pemkot Denpasar Gencar Sidak Adminduk


Bali Kini ,Denpasar -
Guna mengantisipasi adanya klaster klaster baru penyebaran virus covid19 di Kota Denpasar dan upaya menciptakan tertib administrasi kependudukan pasca arus balik, Kecamatan Denpasar Utara melaksanakan sidak administrasi dan pendataan kepada penduduk pendatang non permanen. Pendataan tersebut dilaksanakan di wilayah Banjar Pemangkalan, Desa Ubung Kaja, pada Sabtu (29/5).

Camat Denpasar Utara, Nyoman Lodera  yang memimpin sidak saat dikonfirmasi mengatakan kegiatan ini merupakan kegiatan rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Dalam pelaksanaan kali ini pihaknya bersama TNI, Polri, Linmas, Pecalang dan tim desa menyisir seluruh lingkungan Banjar Pemangkalan.

"Kami menyasar penduduk pendatang non permanen yang belum mentaati administrasi kependudukan diwilayahnya. Selain itu kami juga mengedukasi dan mensosialisasikan terkait pelaksanaan prokes kepada masyarakat", ujarnya.

Lebih lanjut  Lodera mengatakan, adapun hasil dari sidak tersebut terdapat sebanyak 61 orang penduduk pendatang,  semuanya  merupakan penduduk pendatang dari luar Bali, dimana laki-laki sebanyak 49 dan perempuan sebanyak 12 orang.  Selanjutnya untuk penduduk yang terjaring tersebut kami berikan pembinaan terkait aturan kependudukan seperti  wajib lapor, melengkapi diri dengan identitas, serta wajib mentaati protokol kesehatan.

“Kami berharap dengan dilaksanakan pendataan ini dapat lebih meningkatkan keamanan serta kenyamanan masyarakat khususnya dalam situasi pandemic saat ini agar  dapat meningkatkan keamanan terkait adanya klaster baru penyebaran virus covid-19 di masyarakat agar tidak semakin meluas,” harapnya. (*)


Bupati Suwirta kembali memberikan bantuan Rehab rumah dengan dana operasional.


Bali Kini , Klungkung -
Setelah sebelumnya pada Jumat, (19/3/2021) Bupati Suwirta sempat melakukan peninjauan ke Rumah Putu Pande Arianti untuk mendapatkan bantuan rehab rumah. 


Minggu (30/5/2021). Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta didampingi Perbekel Desa Tihingan I Wayan Sugiarta meninjau pelaksanaan bantuan Rehab Rumah di Rumah Putu Pande Arianti di Banjar Tubuh Dusun Penasan Desa Tihingan.

 

Putu Pande Arianti merupakan Tulang Punggung bagi kedua anaknya, setelah kepergiaan sang Suami Almarhum Wayan Suardana yang meninggal akibat kecelakaan. Alasan Rumah Putu Pande Arianti memperoleh bantuan rehab rumah, lantaran beberapa rangka atap yang terbuat dari kayu sudah lapuk, dan beberapa genteng rumah mengalami kebocoran. Dalam pelaksanaan rehab rumah ini, dikerjakan oleh Tagana Pemkab Klungkung dengan menggunakan dana Pribadi dari Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta. 


Bupati Suwirta mengharapkan pengerjaan rehab rumah dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya, dan dapat segera diselesaikan sehingga keluarga Putu Pande Arianti dapat tinggal dengan layak. (Cok)


Wabup kasta meninjau perbaikan akses jalan menuju bukit tengah


Bali Kini ,Klungkung - 
Wakil Bupati Klungkung I Made Kasta didampingi Camat Dawan I Dewa Gede Widiantara dan Perbekel Desa Pesinggahan I Nyoman Suastika meninjau perbaikan akses menuju Bukit Tengah yang bertempat di Banjar sukahati Desa pesinggahan, minggu (30/5)

Wabup Kasta sangat mengapresiasi semangat masyarakat di bukit tengah yang menggunakan dana swadaya guna memperbaiki akses jalan menuju bukit tengah tersebut. Karena lahan atau aset tersebut merupakan milik telkom, dana desa bantuan dari pemerintah tidak bisa digunakan karena akan menyalahi aturan. Pihaknya menghimbau perbekel Pesinggahan untuk melakukan kordinasi dengan pihak telkom agar bisa dibuatkan perjanjian sehingga nantinya bisa menggunakan dana desa untuk memperbaiki jalan yang merupakan akses utama yang digunakan oleh masyarakat yang bermukim diatas bukit dalam beraktifitas.

Menurut I Nyoman Suastika jumlah warga yang bermukim dibukit tengah berjumlah 65 KK. Total ruas jalan yang diperbaiki sepanjang 2 kilometer, dan baru selesai 45%. Untuk pendanaannya, semua dana yang digunakan itu bersifat swadaya atau warga yang bergotong royong untuk memperbaiki jalan tersebut secara mandiri. Untuk sementara jalan tersebut sampai hari ini (30/5) sudah menghabiskan semen 200 sak semen, koral 5 truk dan pasir 5 truk.

Pihaknya berharap, dengan bagusnya akses jalan menuju bukit tengah bisa menjadi penunjang dalam mengembangkan kawasan bukit tengah menjadi destinasi wisata. karena di Bukit Tengah tengah ramai dengan adanya Bumi Perkemahan dan view Sunrise dari puncak Bukit.*


Pandemi Covid-19, Universitas Warmadewa Laksanakan Wisuda Ke 66 Secara Daring

Keterangan foto dari kiri ke kanan : WR II , WR I, Rektor, WR III, Ketua Panitia Ni Putu Pertamawari, S.E., MM. ,Ir. I Nyoman Kaca, M.Si ,Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E., Sp.ParK.,  ,Dr. Ir. I Wayan Parwata, M.T., IPM.,  ,dr. Rima Kusuma Ningrum, MMedEd.,



Bali Kini, Denpasar - Rapat senat terbuka dalam rangka Wisuda ke 66 Universitas Warmadewa Denpasar di adakan Sabtu (29/5/2021). Pada kesempatan tersebut, Rektor Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E.Sp.PARK menyampaikan permintaan maafnya karena wisuda tersebut harus dilaksanakan secara daring karena mengingat mencegah meluasnya pandemi Covid-19. 

Wisuda diikuti oleh 913 orang, yang terdiri dari Fakultas Hukum 209 orang,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis 513 orang, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 43 orang, Fakultas 

Sastra 32 orang, Fakultas Pertanian 10 orang, FakultasTeknik dan Perencanaan 35 orang, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 1 orang, serta Program Pascasarjana sebanyak 79 orang.


"Dilihat dari segi Indek Prestasi Kumulatif untuk S1 772 orang (91,58%) diatas 3,25, rata rata Indek Prestasi Kumulatif 3,58, masa studi tepat waktu 654 orang (77,67%), rata-rata masa studi 3,83 tahun, dan menyelesaikan Tugas Akhir kurang dari 6 bulan 732 orang (88,94%). Sedangkan untuk lulusan S2 Indek Prestasi Kumulatif diatas 3,5 sebanyak 68 orang (97,14%), rata-rata Indek Prestasi Kumulatif 3,86, masa studi tepat waktu 53 orang (75,71%), rata rata masa studi 1,81 tahun; menyelesaikan Tugas Akhir kurang dari 6 bulan 50 orang (73,53%) Dengan dilepasnya para wisudawan pada hari ini Universitas Warmadewa telah mempunyai alumni sebanyak 34.660 orang, " Terang Dewa Putu Widjana. 


Dirinya memberikan selamat dan berpesan kepada para mahasiswa yang hendak lulus agar tetap menjaga nama almamater dengan baik. "Setelah saudara dilepas pada hari ini jangan melihat ijazah yang saudara pegang sebagai akhir proses pembelajaran, tetapi merupakan momentum awal sebagai cambuk untuk belajar di masyarakat. Dengan demikian saudara akan lebih matang untuk menghadapi tantangan hidup yang semakin kompotitif, " Pesannya. 

Dalam  kesempatan ini Ketua Yayasan Kesejahtaan KORPRI Provinsi Bali Dr. Drs. Anak Agung Gede Oka Wisnumurti, M.Si menegaskan Wisuda sebagai rangkaian prosesi sebagai penanda pelepasan mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik harus tetap dijalankan dengan format yang berbeda secara online  dengan tidak kehilangan substansinya yakni  melepas para mahasiswa dan karya siswa yang telah berjuang di masing-masing program studi, dan kepadanya diberikan gelar akademik sesuai bidang ilmu. 

,, Atas nama keluarga besar Yayasan Kesejahteraaan Korpri Propinsi Bali, saya mengucapkan selamat dan sukses kepada para wisudawan, orang tua dan keluarga, sembari mengucap syukur atas keberhasilan yang diraih. Begitupun, saya atas nama lembaga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan bapak ,ibu yang telah mempercayakan putra,putrinya bergabung bersama Universitas Warmadewa ’’ ujarnya .

Selain itu Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali sebagai Badan Hukum Penyelenggara Pendidikan Universitas Warmadewa,  selalu berkomitmen untuk  terus mengembangkan  lembaga Universitas Warmadewa sebagai Perguruan Tinggi yang unggul, dalam menghadapi tantangan global sesuai dengan visi Universitas “bermutu, berwawasan ekowisata, dan berdaya saing global pada tahun 2034”. 

Sementara untuk mendukung pembelajaran daring Universitas Warmadewa juga memberikan subsidi kepada para mahasiswanya sebagai rasa empathy di situasi Pandemi Covid-19. Yakni berupa kuota internet sebesar Rp. 200.000,- untuk di semester Genap 2020/2021. Mengingat pembelajaran masih dilaksanakan dengan modus daring atau E-Learning, dengan 

menerapkan Learning Manajement System berupa Moddle System, yang disinkronkan dengan Sistem Informasi Akademik (SIMAK-SIM-T). Disamping itu semua mahasiswa juga dibebaskan dari denda keterlambatan untuk pembayaran SPP dan SKS.*







© Copyright 2021 BALIKINI.NET | BERIMBANG, OBYEKTIF, BERBUDAYA | All Right Reserved