Hadiri Sidang Paripurna DPRD Bali, Wagub Cok Ace Sampaikan Perubahan Materi Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 5 Tahun 2010

Denpasar, BALIKINI.NET --  Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati menyampaikan penjelasan perubahan beberapa materi dalam Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah di hadapan pimpinan dan anggota dewan DPRD. 

Hal tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat paripurna DPRD Bali ke 1 masa persidangan pertama Tahun Sidang 2022 di Ruang Sidang Utama, Kantor DPRD Bali, Denpasar pada Senin (7/2) pagi. 

Dalam kesempatan tersebut, Wagub Cok Ace yang membacakan sambutan Gubernur Bali menguraikan Jumlah modal yang sudah disertakan pada Perusahaan Daerah Provinsi Bali sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp5.861.769.658,00 (lima miliar delapan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah). 

“ Dan sesuai laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Provinsi Bali, terdapat ketidaksesuaian penetapan jumlah modal yang sudah disertakan pada Perusahaan Daerah Provinsi Bali yang seharusnya sebesar Rp5.282.769.658,00 (lima miliar dua ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah),” jelas Penglingsir Puri Ubud ini. 

Selanjutnya, Wagub Con Ace melanjutkan bahwa sesuai Keputusan Gubernur Bali Nomor 377/01-C/HK/2021 tentang Besaran Penyertaan Modal Daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Bali dan PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali, menyatakan Besaran Penyertaan modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dan PT. Penjaminan Kredit Daerah 5 Provinsi Bali sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sehingga jumlah modal yang sudah disertakan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sebesar Rp644.912.000.000,00 (enam ratus empat puluh empat miliar sembilan ratus dua belas juta rupiah) dan jumlah modal yang sudah disertakan pada PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali sebesar Rp135.000.000.000,00 (seratus tiga puluh lima miliar rupiah). 

Berkenaan dengan hal tersebut ditandaskan Wagub, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diubah. 

“ Pimpinan dan Segenap Anggota Dewan yang terhormat, Saya berharap segenap anggota Dewan yang terhormat, memberikan sumbang saran dan masukan demi penyempurnaan Raperda ini, dan agar dapat dibahas sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku, untuk selanjutnya mendapat persetujuan bersama,” tukas mantan Bupati Gianyar ini. 

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD BAli Nyoman Adi Wiryatama menyebut jajaran DPRD Bali tidak akan membuat pansus sebagaimana biasanya karena hanya satu Perda. Namun demikian, DPRD Bali akan membahasnya lebih dalam di sidang komisi yang akan dikoordinir Gede Kusuma Putra dari Fraksi PDIP DPRD Bali, dan Ketut Suwandhi, dari fraksi Golkar sebagai koordinator dan wakil koordinator. 

Total 28 anggota DPRD Bali hadir mengikuti sidang paripurna tersebut baik secara langsung maupun daring. Nampak pula dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, beserta jajaran OPD di lingkup Pemprov Bali .(**)

Antispasi Lonjakan Kasus Covid 19, Pemkot Denpasar Aktifkan Kembali Satgas Desa

Denpasar - Mengantisipasi lonjakan kasus covid-19 yang semakin meluas, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menggelar rapat koordinasi pada, Senin (7/2) di Kantor Wali Kota Denpasar. 

Rapat koordinasi dihadiri Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, Ketua DPRD Denpasar I Gusti Ngurah Gede, Sekda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana, Forkopimda Denpasar, Majelis Desa Adat, Anggota Satgas dan OPD terkait Pemkot Denpasar.

Dalam rapat tersebut Wali Kota Jaya Negara menyampaikan data perkembangan kasus covid-19 di Kota Denpasar  hingga tanggal 6 Februari 2022 mencapai 3.078 kasus. Trend sembuh menurun dalam seminggu terakhir per tanggal 6 Februari yakni sembuh 90,11 persen, Meninggal 2,45 persen, kasus aktif 7,44 persen. Perkembangan zona lokasi risiko mengalami peningkatan ditandai dengan berkurangnya jumlah zona hijau, dalam seminggu terakhir.

Mengantisipasi lonjakan kasus menurut Jaya Negara, disamping telah melaksanakan antisipasi penyemprotan disinfektan, pengawasan disiplin prokes, hingga penutupan fasilitas publik dalam pembatasan kegiatan masyarakat serta menyiapkan tempat isoter juga  mengaktifkan kembali satgas penanganan covid tingkat Banjar, Desa dan Kelurahan. “Sesuai arahan Gubernur Bali, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan agar Kepala Daerah untuk melaksanakan antisipasi lonjakan kasus dengan mempersiapan isoter hingga melakukan langkah antisipasi lainnya,” ujar Jaya Negara.

Dalam rapat tersebut Jaya Negara menekankan kepada Dinas Kesehatan Kota Denpasar untuk segera melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Bali serta melakukan persiapan penambahan  2 lokasi untuk kamar isoter di Kota Denpasar. 1 lokasi kamar isoter untuk masyarakat umum dan satu lokasi isoter untuk tenaga kesehatan, serta  diharapkan lokasi isoter ini berdekatan dengan lokasi rumah sakit.  

Lebih lanjut disampaikan bahwa antisipasi keberadaan BOR rumah sakit rujukan dan non rujukan di Kota Denpasar terdapat 3 rumah sakit rujukan dan 13 rumah sakit swasta yang merawat pasien covid-19. Rumah Sakit Wangaya sudah mengkonfirmasi 51 persen ketersediaan tempat tidur, dan juga telah menyiapkan ruang ICU.  

Langkah antisipasi ini diharapkan Jaya Negara agar dilaksanakan koordinasi dan komunikasi bersama kades/lurah untuk mengaktifkan kembali satgas covid desa kelurahan yang ada dalam melaksanakan pencegahan, pendistribusian bantuan, hingga obat-obatan bagi masyarakat. Mengaktifkan kembali posko PPKM Mikro juga akan dilaksanakan untuk mengantispasi transmisi lokal dan pengawasan prokes. Percepatan vaksinasi dosis ketiga juga ditekankan Jaya Negara untuk dapat segera dilakukan Dinas Kesehatan Kota Denpasar dalam mengantisipasi penyebaran covid 19. 

Sesuai arahan dari Kementerian Kesehatan penyebaran varian omicron lebih cepat 2 kali lipat dari varian delta. Namun diharapkan masyarakat tidak panik, dengan langkah pemerintah daerah telah melaksanakan antisipasi penekanan penyebaran. “Kami harapkan masyarakat untuk tetap disiplin prokes dan tidak panik, serta jika mengalami gejala unutk segera melakukan pemeriksaan di layanan rumah sakit untuk dapat segera mendapatkan pelayanan,” ujar Jaya Negara. (pur/dps)

Entry Meeting Pemeriksaan Interim LKPD TA 2021, Bupati Suwirta : Pemerintah Daerah Harus Siap Memberikan Data Keuangan Daerah

Klungkung,BaliKini.Net -- Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan Interim Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021 Pada Kabupaten Se-Provinsi Bali. Acara tersebut berlangsung di Autitorium Kantor Badan Pemerikaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali, Jl. D.I Panjaitan No. 2 Renon, Denpasar, Senin (7/2/2022). 

Turut hadir Bupati/Wali Kota se-Bali, Kepala Inspektorat Kabupaten Klungkung I Made Seger, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Klungkung, I Dewa Putu Griawan dan undangan lainnya.

Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta berksempatan memberikan sambutan mengatakan dengan keterbatasan anggaran masih tetap semangat untuk membangun untuk kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut Bupati Suwirta berharap pengelolaan anggaran daerah harus tetap berjalan dengan baik, dan lebih memantapkan pembinaan dan memperkuat konsolidasi sehingga laporan keuangan semakin bagus.

Pihaknya juga berharap dalam hal pemeriksaan pemerintah daerah harus siap memberikan data-data keuangan daerah selama satu tahun. Sementara dari pihak BPK agar selalu memberikan bimbingan pembinaan tentang tata cara pengelolaan keuangan daerah. 

"Semoga pemeriksaan atas LKPD Tahun 2021 Kabupaten Klungkung dapat kembali memperoleh opini WTP. WTP ini bukan tujuan semuanya, tetapi WTP ini sudah ada yang mengevaluasi dan yang paling penting kami bersama jajaran untuk kerja secara maksimal dengan memberikan yang terbaik untuk kesejahteraan masyarakat, " ujar Bupati Suwirta

Sementara, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Bali, Wahyu Priyono menjelaskan Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Bali akan melaksanakan Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021. 

Kegiatan entry meeting Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 secara serentak pada seluruh Kabupaten di-Bali dimulai hari ini hingga 30 hari kedepan. 

Lebih lanjut dijelasjan adapun tujuan dan sasaran pemeriksaan yakni Memantau tindak lanjut hasil pemenksaan tahun-tahun sebelumnya, terutama temuan yang mempengaruhi opini, Menilai efektivitas SPI (Test of Control/ToC) dalam penyusunan LKPD, Menilai kepatuhan atas peraturan perundang-undangan dan Melakukan penguyjian substantif terbatas pada transaksi atau saldo akun-akun tertentu (Test of Detailed Balance Sheet/ToDB) untuk menilai kewajaran saldo dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dengan priontas pada akun Kas, Pendapatan Daerah, Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, Aset Tetap, Belanja Bantuan Sosial (Bansos), dan Belanja Tidak Terduga (BTT). "Pemerintah Kabupaten diharapkan memberi informasi permasalahan signifikan yang dihadapi terkait proses bisnis Pemerintah Daerah khususnya penerapan LKPD berbasis akrual dan dampak pandemi Covid-19," ujar Wahyu Priyono (klk/yande)

Kasus Melonjak, Tim Yustisi Denpasar Perketat Penertiban Prokes

Denpasar - Kasus penularan covid 19 dalam 2 Minggu terakhir mengalami peningkatan yang significan, untuk mengantisipasi penularannya covid 19, Tim Yustisi Kota Denpasar perketat penertiban protokol kesehatan di seluruh wilayah di Kota Denpasar.

Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pol PP Kota Denpasar, Nyoman Sudarsana mengatakan, kali ini  Senin (7/2) penertiban dilaksanakan di Jalan Padma Desa Peguyangan Kangin  Kecamatan Denpasar Utara. 

Dalam penertiban itu pihaknya menjaring 16 orang pelanggar, dari jumlah tersebut sebanyak  14 orang dibina karena salah menggunakan masker dan   2  orang di denda karena tidak menggunakan masker. Sebagai efek jera semua pelanggar juga diberikan sanksi berupa push up di tempat dan menghapal butir butir pancasila. "Sanksi itu diberikan kepada semua pelanggar dengan harapan tidak ada yang melanggar," kata Sudarsana

Hal itu sesuai dengan  Peraturan Gubernur Nomor 46 dan Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan.

Tidak hanya itu sebagai efek jera semua pelanggar juga diberikan sanksi berupa push up di tempat dan menghapal butir butir pancasila. Meskipun demikian setiap penertiban pihaknya selalu menjaring banyak orang yang melakukan pelanggaran. Oleh karena itu penertiban akan rutin dilaksanakan di semua objek yang sering menimbulkan kerumunan yang ada di Kota Denpasar.

Peningkatan kasus, Pembelajaran Secara Daring Kembali Diterapkan

Jembrana, Bali Kini -  Mencermati  tren kasus Covid-19 di Kabupaten Jembrana yang terus menunjukan grafik peningkatan, Satgas Covid-19 Jembrana kembali mengambil kebijakan pembelajaran secara daring untuk sekolah tingkat TK,SD , dan SMP.

Kebijakan itu sesuai  Surat Edaran (Surat Edaran) Bupati Jembrana Nomor: 800/448/PD/DIKPORA/2022 tentang penerapan protokol kesehatan dan pengaturan pembelajaran pada satuan pendidikan jenjang PAUD/TK, SD dan SMP Kabupaten Jembrana dimasa pandemi Covid-19. Sehingga , pembelajaran tatap muka yang sebelumnya digelar kembali ditiadakan.

Penegasan itu disampaikan , Bupati Jembrana I Nengah Tamba disela-sela kunjungannya ke SD Negeri 2 Lelateng dan SMP N 2 Negara bersama jajaran Forkopimda Jembrana . Kunjungan itu sekaligus untuk menyapa langsung anak anak serta guru setempat pasca kebijakan daring yang sudah berlaku per hari ini, (7/2).

Selain itu, bupati juga khusus datang langsung mengecek penerapan prokes disekolah tersebut .

“Kita tahu penyebaran covid-19 kembali menunjukkan tren peningkatan. Apalagi masuknya varian baru jenis Omicron yang lebih cepat tingkat penyebarannya," kata Bupati Tamba.

Bupati menyadari kebijakan daring kembali membuat mengecewakan  anak yang sudah menikmati Pembelajaran tatap muka .

"  Setelah mendengar curhatan dari anak-anak, sebernya mereka tidak ingin situasi ini terjadi, namun dengan berat hati untuk sementara  PTM ditiadakan dan akan dilanjutkan pembelajaran during dari rumah. Ini semua demi kebaikan bersama dalam rangka mencegah lebih meluasnya penyebaran covid-19,” ucapnya

Lebih lanjut, Bupati Tamba juga berpesan selama anak belajar dari rumah, dirinya berharap para guru memberikan pelajaran yang bagus jangan sampai mereka turun semangat dan  mentalnya. 

" Saya minta bapak/ibu  guru juga tetap sekolah untuk memantau anak-anak yang belajar daring, jangan dilepas begitu saja,  para guru harus tetap memonitor mereka. Berikan pelayanan terbaik bagi pendidikan anak didik dan tetap jaga kebersihan  sekolah kendati pendidikan dilaksankan secara daring,"  ujar Bupati.

Data yang dihimpun dari satgas covid-19 Jembrana , update kasus pertanggal 6/2/2022,  kasus harian sebanyak  positif sebanyak 66 kasus, sembuh sebanyak 16 orang.

Sedangkan kasus kumulatifnya sebanyak 6633 kasus, sembuh sebanyak 6043 (91,11%) dan meninggal sebanyak 221 orang (3,33%). Untuk capaian vaksinasi sendiri,  dosis 1 sebanyak  112.48 % (259.444 orang) sedangkan untuk dosis 2 sebanyak 95,41% ( 220.062 orang) dan yang belum di vaksin dosis 2 sebanyak 10.592 orang.  Untuk vaksinansi anak 6-11 tahun dari sasaran sebanyak 28,056 orang, vaksinasi dosis 1 sebanyak 27, 565 orang (98,25%) dan vaksinasi dosis 2 sebanyak 23,446 orang (83,57%). ( Ari/hms)

Bupati Tabanan Entry Meeting dengan Kepala BPK

Tabanan – Bupati Tabanan Dr. I Komang Gede Sanjaya, SE, MM, didampingi Sekda dan Inspektur Tabanan entry meeting dengan Kepala BPK RI Perwakilan Daerah Bali terkait pemeriksaan interim LKPD Kabupaten Tabanan T.A. 2021 di ruang auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Daerah Bali, Senin, (7/2). 

Entry meeting yang dipimpin langsung oleh Wahyu Priyono selaku Kepala BPK RI Perwakilan Bali tersebut, juga diikuti oleh delapan Kepala Daerah atau Perwakilan Kepala Daerah se- Bali. Rapat ini terbilang baru pertama kali dilakukan secara bersamaan diikuti oleh seluruh Kepala Daerah atau perwakilan Kepala Daerah se-Bali.

“Tahun ini kita mencoba untuk melakukan entry meeting secara bersamaan di tempat ini, mungkin tahun depan bisa jadi di tempat lain misalnya bersama-sam di Jemberana, Bangli, atau di Buleleng nantinya, ujar Wahyu Priyono. 

Lebih lanjut Ia mengatakan, bahwa pihak BPK akan melakukan pemeriksaan interim secara rinci setelah masing-masing Kabupaten menyerahkan LKPD sesuai waktu yang ditetapkan. Pemeriksaan dikatakannya juga akan dibagi atau diperiksa oleh beberapa tim yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap beberapa Kabupaten.

“Pemeriksaan akan berlangsung selama 30 hari kalender mulai pada hari ini (7 Februari 2022) sampai dengan tanggal 6 Maret 2022. Mungkin nanti pemeriksaannya bisa melalui metoda yang lain karena ada dalam jangka waktu pemeriksaan tersebut ada pelaksanaan Hari Raya Nyepi, mungkin nantinya bisa dilakukan dengan daring,” ujar Kepala BPK RI Perwakilan bali tersebut. 

Ia menambahkan, tujuan pemeriksaan interim nantinya meliputi, pemantauan hasil pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya terutama temuan-temuan yang berpengaruh terhadap penilian opini BPK. Pemeriksaan sistem internal penyusunan keuangan, menilai ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan pengujian substantif secara terbatas atas transaksi tertentu.

Bupati Tabanan, Sanjaya, sangat menyambut baik langkah-langkah pemeriksaan yang dilakukan BPK. Ia berharap nantinya kepada seluruh jajaran OPD di lingkungan Pemkab Tabanan menunjukan kerjasama yang baik selama pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim dari BPK RI. (Tbn)

Wabup Ipat Cek Pelayanan Kantor Kelurahan

Jembrana, Bali Kini - Sejumlah kantor kelurahan di Kecamatan Negara ditinjau oleh Wakil Bupati Jembrana I Gede Ngurah Patriana Krisna, senin ( 7/2).

Kehadiran orang nomor dua di Jembrana itu gunas memastikan terselenggaranya dengan baik pelayanan kepada masyarakat mulai dari unsur kewilayahan dibawah.

“Hari ini, saya berkeliling ke masing-masing kantor kelurahan di Kecamatan Negara ingin memastikan pelayanan terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan prima. Meski dalam situasi pandemi Covid-19, pelayanan tetap berjalan, namun begitu prokes harus dilaksanakan disiplin, seperti mencuci tangan, menggunakan handsinitiser, termasuk kesadaran mengikuti vaksinasi massal," ujarnya .

Wabup juga mengingatkan ASN dikelurahan dan kecamatan adalah  perpanjangan tangan pemerintah kepada masyarakat. Karena itu sudah seharusnya memberikan pelayanan  yang terbaik untuk masyarakat.

Wabup Patriana Krisna (Ipat) menuturkan kehadirannya juga untuk mengenal lebih dekat perangkat-perangkat yang ada dibawahnya khususnya ditingkat desa/maupun kelurahan. 

“Selain ingin memastikan memberikan pelayanan prima, Saya juga hadir untuk lebih mengenal dekat rekan-rekan sekalian sekalgus berdiskusi bersama terkait permasalahan-permasalahan yang ada  kemudian untuk dicarikan solusi bersama-sama,”  tandasnya.

Kantor kelurahan yang dikunjungi wabup diantaranya kelurahan Banjar Tengah, BB Agung, Lelateng serta Loloan Barat . Turut hadir dalam kunjungan itu Camat Negara I Wayan Andy Suka Anjasmara.(Ari/hms)

Bupati Bangli Kukuhkan Badan Pengelola Batur UNESCO Global Geopark

Bangli, Bali Kini - Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta,SE mengukuhkan Badan Pengelola Batur UNESCO Global Geopark (BUGGp) bertempat di Pura Ulun Danu Batur Kintamani, pada Minggu (6/2/22)

Kegiatan yang diawali dengan persembahyangan bersama tersebut dihadiri oleh Pelinggih Dane Jero Gede Batur Duuran, Pelinggih Dane Jero Gede Batur Alitan, Sekda Bangli Ida Bagus Gde Giri Putra, Perwakilan Forkompinda Kabupaten Bangli, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangli, Camat Kintamani, Pengelola Batur Unesco Global Geopark, serta undangan lainnya. 

Bupati Bangli Sedana Arta dalam sambutannya  menyampaikan bahwa untuk pertama kalinya selama dirinya menjabat sebagai Bupati Bangli melaksanakan pengukuhan organisasi yang diawali dengan muspa bersama di Pura Ulun Danu Batur. 

Melalui pengukuhan Badan Pengelola Batur Unesco Global Geopark ini pihaknya berharap untuk kedepannya mampu menjadikan  Kabupaten Bangli maju dan berkembang di sektor pariwisata khususnya Kintamani, karena memiliki sumberdaya alam yang sangat luar biasa, sebagai hulunya air, sebagai sumber udara yang belum tentu dimiliki oleh daerah-daerah lainnya di pulau bali. 

"Maka dari itu sudah saatnya kita bersama-sama bangkitkan semangat jengah bergotong royong dalam penyusunan  program yang tentunya harus diikuti dengan action-action positif dalam kemajuan pariwisata  di Kabupaten Bangli khususnya Kintamani, sehingga untuk kedepanya dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat secara keseluruhan," katanya.

Sedana Arta juga menambahkan konsep geopark yang sesungguhnya adalah kita harus berkomitmen bersama dalam rangka memuliakan bumi untuk kesejahteraan bersama, yang bisa diwariskan kepada anak cucu kita nantinya.

"Semoga organisasi ini mulai bisa melakukan langkah-langkah progresif, langkah-cepat, terukur serta pemberdayaan masyarakat demi kemajuan bersama dalam mewujudkan pola Pembangunan Semesta Berencana Nangun Sat Kerthi Loka Bali di Kabupaten Bangli menuju Bangli Era Baru," pungkas Bupati Bangli.

Songsong Tahun Emas Jembrana , Bupati Ajak Tokoh Umat jadi PR Daerah

JEMBRANA, Bali Kini - Bupati Jembrana I Nengah Tamba mengajak tokoh umat maupun warga Jembrana lainnya  menjadi public relations ( PR) bagi daerahnya. Menurut Tamba, peran para tokoh umat sangat penting   dalam menginformasikan berbagai program dan kegiatan pemerintah daerah. Terutama potensi dan produk Jembrana sehingga dikenal dan berdaya saing.

Dukungan itu disampaikan Bupati Jembrana kepada tokoh tokoh umat muslim saat menghadiri musyawarah daerah ikatan persaudaraan haji indonesia Kabupaten Jembrana , bertempat di Pondok Pesantren Nuris Banyubiru Kecamatan Negara, minggu (6/2).

" Apa yang menjadi  potensi jembrana mohon disampaikan. Apa yang menjadi capaian kita, program termasuk potensi daerah yang kita miliki," ujar Tamba .

Dalam kaitan dengan Tahun Emas Jembrana , bupati juga meminta umat muslim Jembrana bersiap. Salah satu indikatornya, dengan rencana pembangunan jalan tol di Jembrana . Pembangunan infrastruktur itu disebutnya akan mengerek investasi lainnya datang ke Jembrana.

"Hadirnya investasi tentu akan  menggerakkan tenaga kerja. Investasi juga memerlukan berbagai kebutuhan yang harus disiapkan. Nah peluang ini yang harus kita tangkap, jangan sampai direbut orang luar," kata Tamba .

Lebih rinci kata Bupati asal Desa Kaliakah ini,  beberapa destinasi kelas dunia juga akan dibangun di Jembrana. Ia optimis akan mendongkrak kunjungan wisatawan ke Jembrana. Termasuk kedatangan wisatawan domestik.

" Pertanyaan saya sekarang , siapa yang melayani kebutuhan wisatawan  itu? Tentu anak anak kita , warga  jembrana. Baik mengisi SDM , tenaga kerja, maupun kebutuhan lainnya seperti sayur mayur , buah buahan serta hasil pertanian lainnya. Jangan sampai dipasok dari luar," beber Tamba .

Untuk peningkat SDM, pemerintah daerah lanjutnya sudah menyiapkan pendidikan dan pelatihan untuk menyongsong tahun emas Jembrana tersebut . Demikian halnya , disektor pertanian dan kelautan , sudah disiapkan upaya peningkatan kualitas  produksi.

" Nah saya ajak masyarakat semua , manfaatkan lahan yang ada, tanam mulai sekarang. Agar terserap semua dan menghasilkan peningkatan ekonomi, " tandasnya .

Diakhir sambutannya, Bupati juga meminta tokoh serta umat muslim Jembrana membantu pemerintah daerah dalam penanganan covid-19. Utamanya mengingatkan warga dan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan.demikian pula dalam membantu mensukseskan pelayanan vaksinasi massal yang dilaksanakan serentak diseluruh wilayah kabupaten Jembrana secara bertahap.

" Langkah itu sebagai pencegahan penyebaran covid-19 . Agar masyarakat kita tetap sehat dan ekonomi segera pulih kembali. Semoga kita segera terbebas dari pandemi covid-19 ," tutup bupati Tamba.( Abhi/h)

Percantik Tampilan RSUD, Bupati Suwirta Kumpulkan Tukang kebun

Klungkung, Bali Kini - Keberadaan taman di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Klungkung nampak kurang ditata dengan baik. Apakah tukang kebun bekerja kurang disiplin, apakah perlu ditambah petugas atau apakah mereka kurang pembinaan? Hal ini menjadi pertanyaan Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta ketika meninjau langsung setiap sudut taman/landscape di RSUD Klungkung, Minggu (6/2).

Beberapa hari yang lalu, Bupati Suwirta sudah menugaskan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Pemkab Klungkung untuk membantu merapikan dan melakukan peremajaan taman pada bagian depan RSUD Klungkung yang nampak kurang dirawat. Namun upaya itu masih perlu dilanjutkan penataan aspek lain misalnya tong sampah dan penempatannya agar lebih estetik, lampu taman/penerangan juga agar tidak banyak mati, termasuk aspek keamanan agar CCTV berfungsi dengan baik.

Dalam tinjauannya hari ini, Bupati Suwirta memberikan beberapa arahan kepada tukang kebun RSUD Klungkung. Pertama, agar mereka disiplin ketika bekerja. Kedua, Memanfaatkan pupuk dari TOSS Kusamba dalam perawatan tanaman. Ketiga, memperhatikan jenis tanaman yang ditanam pada area tertentu, agar dapat mempercantik tampilan RSUD Klungkung.

“Tukang Kebun tidak hanya bertugas membersihkan, tetapi juga menata dan merawat kebun serta landscape yang ada di lingkungan tempat kerjanya. Setelah penataan, tanaman/landscape juga perlu dirawat secara rutin. Jangan dianggap remeh, karena sekali melakukan penataan akan memerlukan dana yang besar,” ujar Bupati Suwirta.

Kepada pihak manajemen, Bupati Suwirta meminta agar aspek kebersihan, keindahan dan kenyamanan mendapat perhatian yang layak. Pembinaan kepada tukang kebun agar lebih efektif. Mereka perlu dibuatkan seragam, untuk membedakannya dengan petugas cleaning service. Serta diadakan evaluasi beban kerja untuk mengetahui kebutuhan tukang kebun agar dapat menjalankan pekerjaannya dengan optimal.

"Jadi rumah sakit tidak selalu hanya fokus menangani dan memberikan pelayanan mengenai kesehatan saja, tetapi juga perlu memperhatikan keindahan dan kebersihan dari taman dan lingkungan yang ada di rumah sakit tersebut”, imbuh Bupati Suwirta. (klk/Cok)