Pemkot Serahkan Bantuan Sembako Kepada Pemangku Pura Amongan Denpasar

 

Denpasar, BALIKINI.Net – Dalam rangka peringatan HUT Kota Denpasar ke 234, Pemerintah Kota Denpasar melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Denpsar bersinergi dengan BPD Bali Cabang Utama mengadakan Bakti sosial berupa penyerahan bingkisan  paket sembako dan  paket sarana prokes berupa masker dan handsanitizer kepada Pemangku Pura yang menjadi Amongan Pemkot Denpasar, Pecalang dan Keluarga  kurang mampu di Kelurahan Peguyangan.

Penyerahan ini diserahkan langsung Walikota Denpasar IGN. Jaya Negara yang dampingi Sekda Kota Denpasar, IB. Alit Wiradana, Kepala BPKAD Putu Kusumawati, Kepala BPD Cabang Utama Denpasar Putu Darmapatni dan Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Dewa Gede Rai secara simbolos kepada perwakilan pemangku, Kamis pagi (17/2) di loby kantor Walikota Denpasar.

Walikota Denpasar Jaya Negara mengatakan bahwa bantuan  ini merupakan langkah pemerintah Kota Denpasar dalam menanggulangi kasus covid-19 di Denpasar secara berkelanjutan sampai pandemi ini benar-benar terkendali. Dengan bantuan sembako ini diharapkan dapat meringankan  beban yang dirasakan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Walikota Jaya Negara juga mengajak seluruh elemen masyarakat, stake holder dan masyarakat untuk bersama-sama kompak dan kuat menghadapi pandemi ini. Diharapkan juga melalui penyaluran bantuan sembako ini dapat memberikan support pangan bagi Pemangku Pura Amongan Denpasar, Pecalang dan Keluarga kurang mampu di Kelurahan Peguyangan.

Sementara Kepala BPKAD Kota Denpasar, Ni Putu Kusumawati mengatakan, Paket Sembako dan sarana prokes tersebut merupakan bentuk CSR dari BPD Bali Cabang Utama Denpasar sebagai salah satu wujud kepedulian terhadap kesejahteraan  para pemangku dan  masyarakat Kota Denpasar khususnya di Kelurahan Peguyangan sebagai Desa Binaan BPKAD Kota Denpasar.

Adapun yang menerima bantuan ini yakni, Pemangku Pura Amongan Denpasar (Pura Jagatnatha, Pura Lokanatha, Pura Pengubengan dan Pura Selonding) sebanyak 14 Paket, Pecalang di Kelurahan Peguyangan sebanyak 25 paket, Pemangku di Kelurahan Peguyangan sebanyak 50 paket, dan KK Kurang Mampu sebanyak 31 paket.

“Mengingat situasi saat ini  kita sedang menghadapi suasana PPKM Level 3, Acara Bakti Sosial ini dikemas secara sederhana dan dilakukan secara simbolis dengan prokes ketat, dan hanya dihadiri oleh instansi terkait secara terbatas,” katanya. (ays/hdps).

220 CPNS Pemkab Jembrana Dilantik Menjadi PNS

Jembrana, BALIKINI.Net – Sebanyak 220 orang CPNS Pemkab Jembrana dilantik dan diambil sumpahnya menjadi PNS. Pelantikan oleh Bupati Jembrana I Nengah Tamba didamping Wakil Bupati Jembrana I Gede Ngurah Patriana Krisna, Ketua DPRD Jembrana Ni Made Sri Sutharmi,di Ruang Rapat lantai II Aula jimbarwana , kamis (17/2). PNS yang dikukuhkan itu merupakan formasi CPNS Pemkab Jembrana tahun 2019.

Pelantikan dan pengambilan sumpah / janji PNS dilaksanakan secara daring dengan mengambil tempat di 6 lokasi yaitu Ruang rapat lantai II Jimbarwana sebanyak 21 orang, Kantor camat Mendoyo 35 orang, Kantor Camat Negara 30 orang, Kantor Camat Jembrana 30 orang, ruang rapat Gedung Kesenian Ir Bung Karno 50 orang dan di rumah sakit umum negara sebanyak 54 orang.

Kepala Badan Kepegawaian  Pengembangan dan SDM  Kabupaten Jembrana Siluh Ketut Natalis Semaradani mengatakan , mereka yang diambil sumpahnya sudah menjalani masa percobaan selama satu tahun.

Selanjutnya telah dinyatakan  lulus melalui diklat prajabatan serta dinyatakan sehat jasmani dan rohani.

" Dari 220 orang yaitu 219 orang merupakan formasi CPNS Umum tahun 2019, sedangkan 1 (satu) orang merupakan lulusan dari STPDN," terang Natalis.

Formasi CPNS Umum tahun 2019 Pemkab Jembrana sebelumnya  ,terdiri dari formasi kesehatan sebanyak 64 orang, formasi guru 100 orang dan formasi tenaga teknis 55 orang. 

Usai mengambil sumpah dan janji PNS baru, Bupati Tamba mengatakan, sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu bentuk pembinaan dalam manajemen kepegawaian.”Setiap Calon Pegawai Negeri Sipil ketika diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil wajib mengucapkan sumpah/janji pada saat pelantikannya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian”, kata Bupati.

Melalui  sumpah/janji PNS ini kata bupati sekaligus awal dalam meniti karier kedepan sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Untuk itu, Bupati mengingatkan agar mereka yang baru dilantik untuk memanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik – baiknya.

Bupati juga minta agar pegawai terus memompa diri  dengan cara belajar, dan terus belajar. 

Termasuk menunjukkan kemampuan, dedikasi, loyalitas, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan.

" Kinerja bapak/ibu sekalian  akan selalu dipantau oleh atasan dan pimpinan sebagai bahan pertimbangan yang menentukan karier mereka kedepan," pungkasnya. ( Herjaya/).

Satgas Gabungan Kecamatan Denut Lakukan Sosialisasi Prokes Kepada Pelaku Usaha

Denpasar, BALIKINI.Net – Satgas Gabungan Kecamatan Denut dan Kelurahan Peguyangan rutin melakukan sosialisasi prokes kepada masyarakat dan pelaku usaha di kawasan Jalan Ayani Utara, Peguyangan, pada Rabu (17/02).

Sosialisasi prokes rutin dilakukan kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk mencegah peningkatan penyebaran kasus covid 19.  Adapun sosialisasi yang dilakukan meliputi, penggunaan aplikasi Peduli Lindungi, jam operasional dan penerapan jaga jarak di tempat usaha serta penggunaan masker. Pemberian edukasi dilaksanakan oleh Satgas Kelurahan, Babinkamtibmas, Babinsa dan juga Pecalang

Untuk mencegah penyebaran kasus covid 19 yang tidak terkendali, Lurah Peguyangan, I Gede Sudi Arcana menyampaikan Satgas Gabungan Kelurahan Peguyangan melakukan sosialisasi rutin kepada masyarakat terutama untuk pengawasan penggunaan masker dan batas operasional jam malam. 

“Dengan adanya sosialisasi rutin ini, kami berharap penyebaran kasus melandai. Peningkatan kasus yang terjadi, harus ditanggapi dengan peningkatan sosialisasi Prokes sebagai cara menekan laju penyebaran,” ujarnya 

Lebih lanjut disampaikan, pelaku usaha di kawasan Ayani Utara sebagian besar telah menerapkan prokes dengan benar, namun demikian ada beberapa yang masih melanggar terutama disiplin dalam penggunaan masker dan pemberlakuan jam malam.

“Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingya Prokes, sehingga penyebaran Covid-19  dapat terkendali,” kata Sudi Arcana

Pemberian edukasi berlangsung lancar dan mendapat respon positif dari masyarakat dan pelaku usaha.

Wujudkan Pelayanan Optimal, Bupati Suwirta Motivasi Petugas KRIS Klungkung

Klungkung, BALIKINI.Net – Kesehatan merupakan pelayanan dasar yang sangat penting untuk diperhatikan, jadi mari tingkatkan kinerja agar pelayanan terus bisa berjalan dengan optimal. Hal tersebut disampaikan Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta saat memberikan motivasi kepada petugas Kring Sehat (KRIS) 118 Klungkung di Vanbenk Coffe and Eatery Jl. Matahari No 1 Semarapura Klod, Kamis (17/2). 

Kring Sehat (KRIS) dengan call center 118 ini merupakan salah satu inovasi dibidang pelayanan kesehatan. Sebelumnya program ini juga sempat masuk Top 90 Nasional. "Masyarakat yang membutuhkan layanan kedaruratan bisa langsung menghubungi call center tersebut, sehingga lebih cepat mendapatkan penanganan," ujar Bupati Suwirta didampingi Sekda Klungkung, I Gde Putu Winastra.

Bupati Suwirta juga menambahkan, pihaknya memang sangat serius dalam menangani pelayanan kesehatan di Kabupaten Klungkung. Maka dari itu, Bupati meminta agar para petugas nantinya bisa lebih meningkatkan semangat kinerja. Pelayanan administrasi juga harus dijalankan dengan maksimal. "Jadi perbaiki layanan sehingga sistem pekerjaan bisa berjalan optimal," ucap Bupati Suwirta.

Selain itu, Bupati Suwirta juga berharap sarana prasarana seperti menjaga kebersihan mobil ambulance kris ini harus dijaga dan dirawat dengan sebaik-baiknya. Kedisplinan berpenampilan maupun pablik speaking juga harus dijaga dengan baik. "Jadi jaga sarana prasarana dengan baik, sehingga bisa memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat," harap Bupati Suwirta.

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung dr. Ni Made Adi Swapatni mengatakan saat ini jumlah tenaga Kris sebanyak 27 orang. Masing-masing terdiri dari paramedis sebanyak 19 orang dan non medis sebanyak 8 orang, diantaranya 4 sopir dan 4 orang tenaga administrasi. Dari total jumlah tersebut terdapat 7 orang merupakan tenaga ASN sisanya tenaga kontrak. 

"Mari tanamkan semangat kinerja dengan baik untuk mewujudkan program kris ini bisa terus berjalan dengan maksimal sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Bapak Bupati Klungkung," ujarnya.(klk/puspa).

Membahayakan Pengguna Jalan Lainnya, Sat Lantas Tindak 9 Pelanggar ODOL

Tabanan, BALIKINI.Net – Upaya menciptakan Kamseltibcar Lantas di wilayah hukum Polres Tabanan terus gencar dilakukan oleh Satuan Lalulintas Polres Tabanan. Seperti pada hari Rabu tanggal 16 Pebruari 2022 pukul 10.15 Wita Satuan Lalulintas dengan mengerahkan personil unit Kamsel, Turjagwali dan Dikmas Lantas melakukan penertiban terhadap kendaraan Over Dimensi Over Load (ODOL). 

Penertiban ODOL dilakukan oleh Satuan Lalu lintas Polres Tabanan di jalan Trans Nasional jurusan Denpasar - Gilimanuk yaitu di Jalan Ir Soekarno Kediri - Tabanan, 

Seijin Kapolres Tabanan AKBP Ranefli Dian Candra, S.I.K , M.H., Kasat Lantas Polres Tabanan AKP Kanisius Franata, S.I.K., M.H., mengatakan bahwa, kendaraan yang menjadi sasaran penindakan adalah kendaraan angkutan barang terutama truck yang bermuatan lebih, melebihi daya angkut dari yang diwajibkan.

Penertiban truk Over Dimensi Over Load (ODOL) ini menjadi perhatian serius dari pemerintah, karena disinyalir kecelakaan sering terjadi dampak dari daya angkut yang lebih dari Kendaraan angkut barang. Disamping itu kendaraan yang bermuatan melebihi kapasitas daya angkut dan daya tampung dari yang diwajibkan bisa membahayakan pengguna jalan lainnya. 

"ODOL juga bisa menyebabkan cepat rusaknya infrastruktur jalan, jembatan dan pengaruh terjadi polusi udara karena asap kendaraan semakin banyak yang diproduksi oleh kendaraan bermuatan lebih. Hasil operasi dengan cara hunting yang dilakukan oleh personil lalu lintas Polres Tabanan hari ini 9 kendaraan ODOL dilakukan penindakan dengan Tilang,” Kata Kasat Lantas Polres Tabanan.

Kasat Lantas Polres Tabanan juga menghimbau, kepada para pengusaha jasa angkutan dan pengemudi kendaraan angkutan barang agar mematuhi peraturan pemerintah. 

"Mari kita semua ciptakan Kamseltibcar Lantas demi keselamatan bersama dengan taat pada peraturan berlalu lintas di jalan raya," tutup Kasat Lantas (Rabu 16/2/2022)

(BLKN)

Sekapur Sirih dengan Tarian di Gedung Daun sirih Taman Nusa

Denpasar, BALIKINI.Net – Memasuki boulevard dengan tanaman kelapa sawit sepanjang jalan menuju Gedung Daun Sirih para pengunjung disambut  tarian jaipong. 

Tari Jaipong atau Jaipongan adalah salah satu tari daerah yang sangat terkenal dan tidak asing bagi kita. Tarian ini ialah jenis tarian tradisional yang berasal dari Jawa Barat.

Gerakan tarian Jaipong adalah gabungan dari beberapa kesenian tradisional, seperti Wayang Golek, Pencak Silat dan Ketuk Tilu.

Tarian ini sangat enerjik dan unik. Dalam setiap pementasannya akan diiringi oleh musik tradisional bernama degung.

Selain enerjik, tarian ini juga dilakukan dalam suasana ceria dan humoris, sehingga sangat menghibur pengunjung yang datang ke Taman Nusa. Bahkan tidak jarang para penikmat jaipongan akan tertawa, tersenyum serta ikut menari bersama karena terbawa suasana riang gembira. Tari unik dari Jawa Barat ini, hingga kini masih tetap lestari.

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam  dan keragaman budaya, adat dan ragam budaya nusantara meliputi seni tari, sastra, seni rupa, seni musik, seni bangunan dan sebagainya yang bisa disaksikan di kampung budaya Taman Nusa sambil  menikmati pemandangan alam Bali sepanjang sungai Melangit di timur Taman Nusa. 

Tari jaipong adalah salah satu keunikan budaya Indonesia yang menampilkan tarian enerjik. Tarian ini tidak pernah membuat bosan penonton dan disukai oleh berbagai kalangan  pengunjung serta usia.

Pada masa liburan Tahun Baru ada lonjakkan pengunjung  domestik lokal Bali dan wisatawan Nusantara. Mereka banyak melakukan overland tour, mulai dari daerah asal dan singgah di tempat wisata yang dilewati dan selanjutnya di Bali, salah satu itinerarynya yaitu ke Tamab Nusa.

Sehubungan dibukannya direct flight dari beberapa negara ke Denpasar, Bali, kami berharap ada optimis lonjakkan wisatawan asing menuju Bali yang nantinya akan berkunjung ke Taman Nusa, menjelajah Indonesia dalam waktu hanya setengah hari. (*)

Wagub Cok Ace Luncukan Buku 'Padma Bhuawana', Kupas Pembangunan Bali Dengan Masing-Masing Taksunya

Denpasar, BALIKINI.Net – Bertepatan pada Saniscara Wage, Wuku Prangbakat (12 Februari 2022), Wakil Gubernur Bali Prof. Dr. Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati meluncurkan buku “Padma Bhuawana”, bertempat di Gedung Ksirarnawa-Taman Budaya, Denpasar. 

Wagub Cok Ace, mengatakan bahwa buku Padma Bhuawana mengupas tentang pembangunan Bali dengan masing-masing taksunya. 

Menurut Wagub Cok Ace bahwa kekuatan penggerak aktif yang inheren dalam prinsip-prinsip alam ditransformasikan ke dalam konsepsi ruang (space). Ruang – dan ‘waktu’ pada aspek yang lain – adalah penggerak utama seluruh sistem kehidupan. Faktanya, tidak ada satu pun sistem yang berada di luar ruang dan waktu. 

Ruang menyediakan arena bagi tindakan, sedangkan waktu menggerakkan perubahannya. Hindu mengekspresikan kekuatan ruang dan waktu ini dalam simbolis dewa- dewa. Salah satunya adalah Padmabhuwana, konsepsi ruang kosmis laksana bunga Padma (Tunjung, teratai atau, lotus), di mana pada setiap ruang dikuasai oleh spirit kedewataan.

Konsepsi Padmabhuwana mengajarkan bahwa ruang itu satu (Eka), tetapi terbagi-bagi menjadi banyak (Aneka), dan setiap ruang dikuasai oleh spirit kedewataan tertentu. Padmabhuwana dengan pola delapan helai bunga Padma (Astadala) dan satu pusat di tengah yang dihubungkan dengan kekuasaan sembilan dewa (Dewata Nawasanga), inilah digambarkan secara utuh dalam kidung Aji Kembang di atas. 

Sembilan ruang ini digambarkan mempunyai karakteristik dan fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan spirit kedewataan yang menguasai, selayaknya fungsi-fungsi organ vital dalam tubuh manusia. Walaupun seluruh ruang mencerminkan satu kesatuan yang utuh dan padu, tetapi ia berbeda dalam bentuk, karakter, dan fungsi (nama-rupa). Perbedaan bentuk,karakter, dan fungsi ruang ini menuntut penyesuaian dari seluruh aktivitas di dalam ruang tersebut, sehingga antara wadah dan isinya selaras.

Dalam buku tersebut, juga tersirat bahwa Kebahagiaan akan terwujud apabila antara wadah dan isi, ruang dan tindakan, benar-benar harmonis. Ibarat memakai baju piyama saat melakukan rapat resmi, ini bukanlah semata-mata persoalan boleh dan tidak boleh, namun dapat dipastikan bahwa tidak banyak orang yang merasakan bahagia ketika mereka salah kostum seperti itu. 

“Logika sederhana inilah yang sesungguhnya memantik keinginan titiang untuk menjabarkan konsepsi Padmabhuwana dalam konteks pembangunan Bali dalam buku ini. 

Masalah mendasarnya adalah, sudahkah pembangunan Bali sesuai antara wadah dan isinya?," tutur Wagub Cok Ace yang juga merupakan Guru Besar di ISI Denpasar. 

Lebih lanjut, Wagub Cok Ace mengatakan, bahwa Mengacu pada lontar Padmabhuwana yang menyatakan bahwa Mpu Kuturan, sekitar abad ke-11, menyebut Bali sebagai Padmabhuwana. Danghyang Nirartha pada abad k-15 juga menyatakan hal yang sama. Artinya, Bali telah digambarkan sebagai satu kesatuan ruang yang dijaga oleh kemahakuasaan Dewata Nawasanga dengan atribut, karakter, dan fungsi masing-masing. 

Dalam ruang inilah, seluruh aktivitas masyarakat Bali berlangsung untuk mewujudkan tujuan hidupnya, moksartham jagadhita. Artinya, apabila masyarakat Bali meyakini bahwa seluruh tindakannya dipayungi oleh kekuatan para dewa, maka sudah sepatutnya hidupnya sejahtera. Namun pada kenyataannya, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup masyarakat Bali masih belum sepenuhnya bisa diwujudkan.

Refleksivitas terhadap keterpukuran pariwisata Bali saat pandemi Covid-19, yang berimplikasi luas terhadap kondisi perekonomian masyarakat Bali, termasuk meningkatnya angka kemiskinan, semakin memperkuat keyakinan titiang bahwa ada banyak aspek yang masih harus diperbaiki dalam pembangunan Bali. Kembali lagi, harmoni antara wadah dan isi sebagai sumber kebahagiaan hidup itulah yang belum terwujud dalam pembangunan Bali saat ini.

Lebih lanjut, Wagub Cok Ace juga mengatakan bahwa Harmoni wadah dan isi adalah esensi Padmabhuwana dalam pembangunan Bali yang dihadirkan dalam buku tersebut. 

“Harus kita akui bahwa pembangunan Bali selama ini masih sulit melepaskan diri dari utopia pariwisata. Seolah-olah, hanya pembangunan kepariwisataan yang dapat menggerakkan perekonomian Bali sehingga semua daerah berloma-lomba untuk mengembangkan pariwisata di daerahnya. Kita telah melupakan bahwa Padmabhuwana mengajarkan setiap ruang memiliki karakteristik taksu masing-masing sehingga tidak mungkin dikembangkan dengan pola yang sama," ungkapnya. 

Dijelaskan Wagub Cok Ace, Taksu adalah kekuatan intrinsik yang tidak tampak (niskala), tetapi menentukan keberhasilan segala yang tampak (sakala). Taksu memastikan setiap potensi dapat berkembang optimal, jika dan hanya jika, ia dikembangkan dalam ruang yang tepat. 

Oleh karena itu, seluruh program pembangunan Bali harus dimulai dengan menggali taksu setiap wilayah, dan Padmabhuwana menyediakan konsepsi untuk itu.Bagaimana membangun wilayah Timur, Selatan, Barat, Utara, dan Tengah, haruslah disesuaikan dengan taksu menurut spirit kedewataan yang menguasainya.

Sejalan dengan visi pembangunan Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”, maka konsepsi Padmabhuwana relevan dijadikan kerangka pendekatan untuk pemetaan kewilayahan baik secara sakala maupun niskala. Secara sakala bahwa prioritas pembangunan di setiap wilayah kabupaten/kota harus didasari karakteristik geografis, demografis, serta potensi sumber daya dominan. Optimalisasi seluruh potensi tersebut haruslah didasari karakteristik dan fungsi setiap Dewata Nawasanga yang menaungi wilayah tersebut sehingga terbangun taksu yang meniscayakan semua potensi berkembang maksimal.

Berdasarkan pemetaan inilah, maka pembangunan dan pemberdayaan potensi harus menyasar seluruh elemen Sad Kerthi, yakni jiwa masyarakatnya (Atma Kertih), kualitas SDM-nya (Jana Kertih), tata ruang wilayahnya (Jagat Kertih), dan seluruh elemen alam serta lingkungan biotik yang berada di dalamnya (Samudera, Wana, dan Danu Kertih). Jadi, konsepsi Padmabhuwana menyediakan landasan teoretis maupun praksis untuk mewujudkan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

“Tanpa bermaksud menyatakan buku ini sempurna, tetapi titiang mempunyai keyakinan yang kuat bahwa buku ini perlu dibaca oleh seluruh lapisan masyarakat dan khususnya

para pemimpin daerah, untuk merefleksikan kembali pembangunan Bali yang telah dilaksanakan saat ini, serta keberlanjutannya pada masa depan. Bagaimana kita menggali segenap potensi wilayah tanpa ketergantungan pada sektor pariwisata, akan memberi dampak lebih besar terhadap penguatan fondasi perekonomian Bali”, tutur Penglisir Puri Ubud tersebut. 

Lanjut ya, “Bukan berarti kita mengabaikan pariwisata, melainkan agar semuanya berjalan secara integral dan holistik demi kesejahteraan masyarakat Bali. Pembangunan Bali dengan manajemen satu pulau (One Island One Management) menjadi syarat mutlak untuk mewujudkan pembangunan integral, holistik, dan berkelanjutan. Dengan demikian, visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali dapat diwujudkan melalui pola pembangunan Bali yang terencana, terkoordinasi, dan terkoneksi antarwilayah”, pungkas Wagub Cok Ace seraya menyerahkan buku Padma Bhuawana kepada Gubernur Bali Bapak Wayan Koster. (**)

Rakon PKK Provinsi Bali, Ini Harapan Ny. Sagung Antari Jaya Negara

Denpasar - Ketua Tim Penggerak PKK Kota Denpasar Ny. Sagung Antari Jaya Negara didampingi Ketua  Bidang IV Ny. Ida Ayu Widnyani Wiradana mengikuti Rapat Konsultasi (Rakon) PKK Provinsi Bali Tahun 2022  tentang Penyusunan Strategi Gerakan PKK tahun 2022 secara Daring Rabu (16/2).

Hasil Rakon PKK Provinsi Bali Ny. Sagung Antari Jaya Negara mengharapkan setiap Bidang Pokja PKK Kota Denpasar untuk menyusun program disesuaikan kegiatan di masing masing Perangkat Daerah.  

Hal itu sesuai dengan hasil rakon PKK Provinsi Bali dan Peraturam Dalam Negeri  No 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden No 99 Tahun 2017 tentang gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

Sehingga program PKK kedepan dapat berjalan dengan baik dan bersinergitas dengan Perangkat Daerah (PD) terkait. Sesuai dengan 5 program prioritas seperti penanganan stunting, posyandu, pelaksanaan 10 program PKK, perekonomian berbasis keluarga, kewirausahaan, dan dukungan tugas bagi perangkat daerah. 

"Dengan semua kegiatan disinergikan dengan Perangkat Daerah terkait, maka pogram itu akan cepat terialisasi dan tepat sasaran," kata Ny. Sagung Antari Jaya Negara. 

Sementara itu Kadis DPMD Kota Denpasar I Wayan Budha mengatakan Program PKK memang seharusnya tidak hanya di DPMD sesuai dengan hasil Rakon Provinsi Bali. Tentunya kedepan akan dilakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait untuk pelaksanan program pioritas PKK tersebut. 

"Sehingga penganggaran dari tingkat Perangkat Daerah sampai Kecamatan, Desa/Lurah sudah ada anggaran untuk kegiatan," kata Budha

Seketraris TP Ni Made Suastini Propinsi Bali mengatakan, untuk mensukseskan visi dan misi program PKK, agar kegiatan TP PKK Kota/ Kabupaten agar disinergitaskan dengan Perangkat Daerah terkait.  Untuk itu harus  dilakukan koordinasi dan komuniksi terus ditingkatkan.(ayu/h)

Lampaui Kasus Positif Covid-19, Kasus Sembuh di Kota Denpasar Melejit di Angka 598 Orang

Denpasar, Kasus sembuh di Kota Denpasar kembali  melampaui penambahan kasus positif Covid-19. Berdasarkan data resmi harian penanganan Covid-19 Kota Denpasar pada Rabu (16/2), kasus meninggal dunia bertambah 3 orang dan kasus sembuh bertambah 598 orang. Sementara itu, kasus positif Covid-19 bertambah sebanyak 439 orang.

Berdasarkan data, secara komulatif kasus positif Covid-19 di Kota Denpasar tercatat 47.742 kasus, angka kesembuhan pasien Covid-19 di Kota Denpasar mencapai angka 40.649 orang  (85,14 persen), meninggal dunia sebanyak 1.029 orang (2,16 persen) dan kasus aktif yang masih dalam perawatan sebanyak 6.064 orang (12,70 persen).

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kota Denpasar, I Dewa Gede Rai saat dikonfirmasi menjelaskan, saat ini penularan virus covid 19 di Kota Denpasar masih tinggi. Karenanya, diimbau kepada masyarakat agar jangan sampai kendor menerapkan protokol kesehatan.

"Kondisi  ini harus menjadi perhatian kita bersama, tidak boleh kendor dalam menerapkan protokol kesehatan, karena jika lengah dan abai dengan prokes tidak menutup kemungkinan kasus covid akan terus  meningkat, sehingga diperlukan kerjasama berbagai pihak serta seluruh lapisan masyarakat, kita harus terus waspada dan disiplin prokes, taati aturan saat penerapan PPKM," ujar Dewa Rai

Pihaknya mengajak seluruh masyarakat untuk selalu waspada dan tidak lengah atas perkembangan kasus saat ini. Dalam beraktifitas, penerapan protokol kesehatan tetap harus wajib dilaksanakan dengan berpedoman pada penerapan PPKM Level 3 Jawa-Bali. Terlebih lagi saat ini adanya mutasi Covid-19 dengan varian baru yang disebut dengan varian Omicron. 

“Jangan mengurangi kewaspadaan, titik-titik lengah kemungkinan menyebabkan tingkat kasus Covid-19 di Denpasar meningkat, jadi intinya kapanpun dan dimanapun harus tetap waspada dan disiplin menerapkan protokol kesehatan, terlebih saat ini virus sudah bermutasi,” imbuhnya. 

Lebih lanjut Dewa Rai mengatakan bahwa berbagai upaya  terus dilaksanakan guna mendukung upaya penurunan zona resiko, penurunan tingkat penularan, meningkatkan angka kesembuhan pasien dan mencegah kematian.  Hal ini dilaksanakan dengan menggelar operasi yustisi protokol kesehatan, penyekatan, sosialisasi dan edukasi berkelanjutan secara rutin dengan  menggunakan mobil calling atau door to door, optimalisasi Isoter serta melaksanakan penyemprotan disinfektan serta eco enzym wilayah secara terpadu.

Selain itu, Pemkot Denpasar juga terus berupaya untuk memaksimalkan realisasi vaksinasi kepada masyarakat, dan vaksinasi  menyasar anak anak usia sekolah 12-17 tahun serta usia 6-11 tahun,  ibu hamil dan disabilitas. Selain itu, Kota Denpasar juga telah memulai pelaksanaan vaksinasi dosis ketiga atau booster. 

Tak hanya itu, Satgas Covid-19 Kota Denpasar telah merancang 6 langkah strategis mengatasi lonjakan kasus covid 19, mulai dari peningkatan kapasitas 3 T ( tracing, testing, treatment), mengencarkan pelaksanaan vaksinasi termasuk booster, mewajibkan penerapan aplikasi Peduli Lindungi, menyiapkan  Isolasi Terpusat (Isoter), Optimalisasi Rumah Sakit Rujukan mulai dati ketersediaan Bad, Oksigen dan Obat obatan.

Selanjutnya turut digencarkan Operasi Yustisi Penegakan Protokol Kesehatan Memakai masker, Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, serta Membatasi mobilisasi dan interaksi (5M) hingga pemberian bantuan Sembako bagi masyarakat Kota Denpasar yang terkonfirmasi Covid-19.

“Mohon kepada masyarakat untuk  melakukan prokes secara ketat, termasuk saat di rumah wajib menerapkan prokes yang ketat untuk meminimalisir klaster keluarga, termasuk juga kami mengajak masyarakat untuk mensukseskan vaksinasi Covid-19," ajak Dewa Rai   

Terkait upaya menekan angka kematian akibat Covid-19, Dewa Rai mengatakan bahwa Satgas mengimbau kepada masyarakat yang memiliki penyakit bawaan atau yang berada pada usia rentan untuk lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan.    

"Hindari kerumunan, selalu gunakan masker dan sesering mungkin mencuci tangan setelah melakukan aktivitas, selain itu mari bersama terapkan 5M," kata Dewa Rai. (HDps).

Walikota Jaya Negara Buka Talkshow, Membedah Pencegahan Gratifikasi Menuju Denpasar Maju

Denpasar, BALIKINI.NET – Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara membuka secara resmi Talkshow bertajuk “Membedah Pencegahan Gratifikasi di Sektor Pelayanan Publik Menuju Denpasar Maju” yang dilaksanakan secara virtual dari Kantor Walikota Denpasar, Rabu (16/2). Kegiatan yang dilaksanakan serangkaian Hut Kota Denpasar ke-234 ini guna membangun komitmen mencegah dan menangani gratifikasi di lingkungan Pemkot Denpasar.

Hadir pula Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, Sekda Kota Denpasar, IB Alit Wiradana, Kepala Inspektorat, Naning Djayaningsih, serta peserta yang berasal dari seluruh stakeholder Pemkot Denpasar mulai dari Pimpinan OPD, guru guru hingga Kepala Sekolah. Talkshow ini mengundang dua orang narasumber yakni Pemeriksa Gratifikasi Dan Pelayanan Publik Utama, Direktorat Gratifikasi Dan Pelayanan Publik, Deputi Bidang Pencegahan Dan Monitoring KPK RI, Muhammad Indra Furqon dan Kepala Ombudsman Perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkhatab.

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara dalam sambutanya mengatakan, gratifikasi atau terkait dengan tindak pidana korupsi dalam arti luas tidak terbatas hanya pada pemberian barang/uang. Dimana hal tersebut dapat berupa komisi, discount, atau potongan harga, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan dan/atau penginapan, perjalanan wisata pengobatan gratis, serta fasilitas lainnya.

“ASN sebaga garda terdepan dalam melaksanakan amanah pembangunan tentu harus bersih dari berbagai indikasi korupsi. berbagai upaya pencegahan dan penindakan terus diupayakan sebagai langkah reformasi birokrasi, literasi maupun edukasi kepada ASN/penyelenggara,” ujarnya

Lebih lanjut dijelaskan, nilai Monitoring Centre for Prevention (MCP) Tahun 2021 Pemkot Denpasar mencapai 95,2 persen dan menduduki peringkat sembilan nasional, sementara untuk tingkat pemerintah kota peringkat dua nasional dan survei penilaian integritas (spi) tahun 2021 untuk kota denpasar mencapai 82 persen.

Namun demikian, kata Jaya Negara masih diperlukan upaya untuk meningkatkan nilai integritas. Seperti halnya sosialisasi antikorupsi agar tetap dirancang sehingga efektif menjadikan kalangan pegawai dapat menghindari konflik kepentingan, melaporkan/ menolak gratifikasi/suap, dan melaporkan tindak pidana korupsi yang dilihat/didengar/diketahui.

“Pencegahan gratifikasi diperlukan adanya upaya yang kongkret, untuk itu Pemkot Denpasar telah menyusun regulasi terkait dengan pengendalian gratifikasi yaitu Peraturan Walikota Denpasar Nomor 6 Tahun 2019 tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemkot Denpasar sesuai dengan arahan KPK RI, selain penyusunan regulasi kami juga membentuk unit saber pungli Kota Denpasar,” ujar Jaya Negara

Pihaknya menambahkan, Pemkot Denpasar juga terus berupaya melakukan berbagai terobosan dan inovasi guna mempersempit celah melakukan tindakan korupsi, salah satunya dengan melakukan pengalihan sistem dari sistem manual ke digitalisasi.

Sementara, Pemeriksa Gratifikasi Dan Pelayanan Publik Utama, Direktorat Gratifikasi Dan Pelayanan Publik, Deputi Bidang Pencegahan Dan Monitoring KPK RI, Muhammad Indra Furqon mengatakan, Gratifikasi diatur dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Korupsi. Dimana, berdasarkan survey partisipasi publik  Tahun 2019 diketahui hanya 37% responden segmen masyarakat yang mengetahui istilah Gratifikasi. Dari jumlah tersebut hanya 13% responden segmen pemerintah yang pernah lapor Gratifikasi.

“Gratifikasi merupakan akar dari Korupsi, dianggap kecil tapi merusak, menumbuhkan mental pengemis,” jelasnya

Pihaknya menekankan, tidak sepantasnya pegawai negeri/pejabat publik menerima pemberian atas pelayanan yang diberikan. Sehingga setiap insan pegawai negeri dan pejabat publik agar berani tolak gratifikasi. Hal ini lantaran gratifikasi bukanlah rejeki.

“Seseorang tidak berhak meminta dan mendapat sesuatu melebihi haknya hanya karena sekedar ia melaksanakan tugas sesuai tanggungjawab dan kewajibannya,” jelasnya(Dps/Ags).