Groundbreaking Pembangunan Sentra Tenun, Bupati Tamba Targetkan Jadi Pusat Oleh-Oleh Jembrana

Jembrana - Pembangunan Gedung Sentra Tenun pada Rabu (13/7) ditandai  peletakan batu pertama oleh Bupati Jembrana I Nengah Tamba. Sentra tenun berlokasi di Jalan Sudirman  yang merupakan  bekas terminal cargo Jembrana.

Gedung yang dibangun dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Perindustrian senilai 11,2 Milyar rupiah ini diharapkan mampu menampung seluruh  kerajinan tenun yang ada di Kabupaten Jembrana. Tidak hanya untuk pusat tenun, juga diisi dengan produk produk UMKM Jembrana , sehingga menjadi pusat kerajinan dan oleh oleh. Termasuk sebagai tempat pembinaan UMKM Jembrana melalui kegiatan pemberdayaan ,pusat layanan ,diskusi ,hingga workshop bagi pengembangan UMKM Jembrana.

Hal tersebut disampaikan Bupati Tamba didampingi Wakilnya I Gede Ngurah Patriana Krisna serta Kajari Jembrana  Salomina Meyke Salima, usai peletakan batu pertama pembangunan sentra tenun yang ditargetkan rampung dalam 150 hari kerja

"Ini pembangunan yang sangat penting untuk Kabupaten Jembrana, karena disini sebagai sentra tenun yang nantinya bisa menampung seluruh kerajinan tenun yang ada di Kabupaten Jembrana. Selain itu juga di gedung ini bisa menampung seluruh hasil UMKM, sehingga nantinya gedung ini juga disebut pusat oleh-oleh Kabupaten Jembrana," ujar Bupati Tamba.

Lanjut, Bupati Tamba mengungkap  latarbelakang dibangunnya Sentra Tenun ini melihat masih  banyak produk tenun yang belum maksimal pemasarannya. Disisi lainnya , Jembrana sangat terkenal akan kualitas tenun yang dihasilkan para pengerajinnya.

"Gedung Sentra Tenun ini pada mulanya terpikirkan dari banyaknya kerajinan tenun yang ada di Kabupaten Jembrana. Disamping juga Pemerintah Provinsi Bali sudah mengeluarkan Perda tentang penggunaan Busana Adat Bali yang tentunya identik dengan kain endek," ucapnya.

Selain peletakan batu pertama gedung Sentra Tenun, di hari yang sama juga dilaksanakan peletakan batu pertama dalam revitalisasi gedung PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu).

"Hari ini PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu) kita juga mulai berbenah. Di PLUT kita bina UMKM untuk start up-start up pemula itu, dan disini kita tampung aeluruh produk olahannya. Sehingga ini terintegrasi, ada yang membuat produk dan ada yang menampung produknya," imbuh Bupati Tamba.

Sementara itu, Kadis Koperindag  Jembrana I Komang Agus Adinata dalam laporannya menyebutkan bahwa Sentra Tenun yang dibangun di lahan eks terminal cargo bersumber dari DAK Kementerian Perindustrian RI.

"Pembangunan Gedung Sentra Tenun ini didanai dari dana DAK Kementerian Perindustrian RI Tahun 2022. Setelah melalui proses tender, bangunan ini dikerjakan dengan nilai kontrak 11.200.000.000,-. Pembangunan gedung ini akan berlangsung selama 150 hari kalender, yang kontraknya akan berakhir pada tanggal 1 Desember 2022," jelasnya.

Agus Adinata menambahkan selain pembangunan Gedung Sentra Tenun, hari ini juga dilaksanakan revitasilasi gedung PLUT.

" Hari ini juga kita mulai laksanakan revitalisasi gedung PLUT dengan anggaran sebesar Rp 1.758.959.000,- yang bersumber dari DAK Kementerian Koperasi dan UKM," pungkasnya. (ngurah)

Wawali Arya Wibawa Buka Diklat Pengadaan Barang Jasa

Denpasar - Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Arya Wibawa membuka pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah bagi pejabat administrator dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar, Selasa (12/7) bertempat di Inna Sindhu Beach Hotel Sanur.

 Sebagai program rencana aksi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar dalam pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang melibatkan Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) DPD Provinsi Bali diikuti  Pejabat Administrator Pemkot Denpasar.

 

 Wakil Wali Kota Arya Wibawa dalam sambutannya menyampaikan bahwa kualitas  pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi salah satu etalase akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.  Tertatanya mekanisme prosedur dan proses pengadaan barang/jasa yang kredibel menjadi cermin tata kelola pemerintahan, baik dari sisi efesiensi, efektifitas, transparansi dan keterbukaan maupun dari sisi penganggaran. "Oleh karena itu hal pertama yang dilakukan adalah penguatan SDM pengadaan yang saat ini dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar, serta sebagai langkah komitmen meningkatkan kompetensi aparatur," ujarnya. 

 Lebih lanjut disampaikan secara khusus penguatan ini diberikan bagi pejabat administrator dengan harapan dapat kompeten dalam mengendalikan kontrak pengadaan selaku salah satu pelaku pengadaan yang bertugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).  Kegiatan ini juga sebagai program rencana aksi dan tercatat, serta dilaporkan  yang nantinya akan di evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri.   

"Hal ini saya sampaikan agar dipahami semua ASN Pemkot Denpasar bahwa apapun bentuk dan jenis pelatihan jangan dianggap sebagai formalitas belaka, tetapi harus pada esensi untuk menambah pengetahuan dan kompetensi," ujar Arya Wibawa. 

 Dijelaskan pula bahwa pada tahun 2022 ini melalui BKPSDM fokus memfasilitasi pelatihan bagi seluruh pejabat administrator yang belum memiliki sertifikasi kompetensi pengadaan barang/jasa.  Hal ini dilaksanakan sebagai wujud korelasi terhadap pernyataan kesanggupan para ASN ketika dilantik menjadi pejabat administrator untuk melakukan pengembangan kompetensi. "Sebagai ASN  wajib memegang teguh core values berAHKLAK dalam bekerja dengan berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis,. Loyal, adaptif, dan kolaboratif," ujarnya.

 Sementara Ketua DPD IAPI Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Manu  menyampaikan pengadaan barang/jasa menjadi urat nadi seluruh organisasi. Segalanya butuh pengadaan barang/ jasa apalagi disektor publik yakni pemerintahan dengan tuntutan trasnparansi menjadi pondasi utama dalam pengadaan barang/jasa. 

"Dewasa ini pengadaan barang/ jasa tidak jauh dari permasalahan klasik. Seperti proyek tersendat, sengketa kontrak, yang lebih ekstreme tindak pidana korupsi, mark up, ini yang sering berseliweran," ujarnya.   Kompetensi integritas seperti pelaksanaan pelatihan ini menjadi hal utama yang dilaksanakan Pemkot Denpasar sebagai hal wajib bagi pejabat administrator untuk memiliki sertifikasi kompetensi, karena pejabat administartor sebagai ujung tombak pembangunan dalam melaksanakan visi dan misi Pemkot Denpasar.  "Kami mengucapkan terima kasih Pemkot Denpasar yang telah melibatkan IAPI dalam melaksanakan diklat kompetensi kepada pejabat administrator yang ada, semoga kegiatan ini memberikan manfaat, bimbingan, serta membuahkan hasil yang memuaskan yakni kelulusan seluruh peserta," ujarnya.

Untuk diketahui bahwa kegiatan ini berlangsung secara bertahap. Dari tanggal 12-16 Juli memasuki peserta gelombang 1, dan dilanjutkan tanggal 19-23 Juli 2022 gelombang 2.

Keterangan Saksi Sudutkan Eks Bupati Eka Soal Bancaan Proyek

Denpasar - Mantan Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Tabanan Dewa Ayu Sri Budiarti, dihadirkan dalam sidang terkait dugaan tindak pidana korupsi Dana Insentif Daerah (DID) Kabupaten Tabanan yang menjerat mantan Bupati Eka Wiryastuti.

Keterangan dari saksi yang dihadirkan Jaksa KPK bikin pengunjung sidang menggelengkan kepala. Disampaikan saksi bahwa DID tahun 2018 dari pusat senilai Rp 51 miliar yang mengalir ke Pemkab Tabanan, memanfaatkan fee dari yang diberikan proyek.

Mantan bupati dua periode,  2010-2015 dan 2016-2021 ini mendistribusikan dana DID ke sejumlah proyek fisik yang ada di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Tabanan.

Dari fee alias komisi proyek-proyek tersebut yang berasal dari perusahaan rekanan, Eka Wiryastuti mengeruk 70-80 persen.

Modus tersebut dilancarkannya lewat Dewa Ayu Sri Budiarti yang kala itu masih menjabat Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Tabanan.

Fakta tersebut diakui Sri Budiarti saat dirinya didatangi ajudan bupati, Ketut Suwita untuk memerintahkannya menemui Bupati Eka di ruang kerjanya pada akhir 2017 silam.

"Dipanggil ke ruang bupati untuk mengkondisikan kegiatan-kegiatan OPD," aku Sri Budiarti, yang belakangan 'naik pangkat" menjadi Kepala Bakeuda pada 2018.

Saat dicecar Jaksa KPK, Sri Budiarti tak mengelak saat disebutkan persentase pembagian jatah fee proyek antara bupati dan OPD.

"Terdakwa (Eka, Red) meminta fee 70 persen untuk ibu, 30 persen untuk dinas. Tapi kalau terlalu besar 80-20 persen," cecar Jaksa KPK yang diiyakan Sri Budiarti.

Sejumlah OPD yang kebagian bancaan proyek dari dana DID 2018 ini disebutkan Sri Budiarti diantaranya Dinas PU, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, dan Dinas Kebudayaan.

"Total anggaran dari Rp 51 miliar dana DID tahun 2018 yang terserap mencapai Rp 49 miliar lebih, sementara sisanya Rp 1 miliar lebih menjadi SILPA. SILPA Rp 1 miliar sekian nanti akan terimbas pada DID tahun berikutnya langsung terpotong," tandas Sri Budiarti. 

Untuk diketahui, dalam sidang lanjutan ini terdakwa Eka Wiryastuti hanya bisa menyaksikan lewat virtu dari Polda Bali. Hal itu lantaran dari has tes pemeriksaan kesehatan dinyatakan postif Covid-19.

Pemkot Denpasar Gelar Bimtek Penyusunan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender

 

Denpasar – Mendorong serta mewujudkan kesetaraan gender dalam berbagai aspek pembangunan, Pemkot Denpasar gelar bimbingan teknis Penyusunan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)  bagi Auditor/P2UPD (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah) di  lingkungan pemerintah Kota Denpasar pada Selasa (12/7) di Ruang Pertemuan Inspektorat Kota Denpasar.

Bimbingan teknis tersebut dibuka secara langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I.B Alit Wiradana. Turut hadir Inspektur Kementerian PPPA RI, Fakih Usman (sebagai narasumber), Inspektur Kota Denpasar, Putu Naning Djayaningsih dan Kadis DP3AP2KB Kota Denpasar, I Gusti Agung Sri Wetrawati.

Sekda Kota Denpasar, I.B Alit Wiradana  dalam kesempatanya,  menyambut baik pelaksanaan Bimtek Penyusunan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) bagi Auditor/P2UPD Di Kota Denpasar Tahun 2022 ini. “Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan merupakan tujuan utama pembangunan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar No.3 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender, pelaksanaan PPRG ini juga perlu di integrasikan sepenuhnya dalam pengawasan sehingga dapat secara efektif mendukung kinerja pemerintahan,” ujar Alit Wiradana.

Kadis DP3AP2KB Kota Denpasar, I Gusti Agung Sri Wetrawati mengatakan pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan  yang dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan secara berkesinambungan. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumberdaya berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan.   

Bimbingan teknis ini diselenggarakan selama dua hari, dan diikuti oleh 30 orang Auditor dan P2UPD Inspektorat Kota Denpasar. (HsDps)

Bupati Tabanan Hadiri Pelaksanaan Yadnya di Pura Pasek Gelgel Akah Riang Ancut

Tabanan - Dalam mewujudkan pembangunan yang seimbang sekala dan niskala menuju masyarakat yang Aman, Unggul dan Madani, Bupati Tabanan Dr. I Komang Gede Sanjaya, SE, MM, selalu menyempatkan diri turun ke lapangan menghadiri undangan masyarakat. Meskipun dalam kondisi kurang sehat akibat terlalu banyak melakukan aktivitas, dan cuaca yang sedikit gerimis, tidak menyurutkan niatnya bertemu dengan masyarakat.

Seperti halnya saat menghadiri upacara Melaspas, Mupuk Pedagingan, Ngenteg Linggih dan Wraspati Kalpa di Pura Pasek Gelgel Akah yang diselenggarakan oleh masyarakat Desa Adat Riang Ancut, Kecamatan Penebel, Tabanan, Selasa, (12/7). 

Hal ini dilakukan agar apa yang menjadi visi misi Pemkab Tabanan segera terwujud dan bisa dirasakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat.

"Padahal tadi malam, titiang sudah diingatkan oleh dokter karena tiang dalam kondisi kurang sehat. Demi semeton tiang labrak anjuran dari dokter yang menyarankan untuk istirahat, karena saya sangat komitmen ada di tengah-tengah masyarakat dalam rangka bersama-sama masyarakat mewujudkan pembangunan di Tabanan," ujar Bupati Sanjaya dalam sambutannya usai melakukan persembahyangan di Pura setempat.

Kepala Sekolah Dipacu Tingkatkan Mutu Pendidikan

JEMBRANA, Bupati I Nengah Tamba meminta kepada jajaran Kepala Sekolah baik itu ditingkat SD dan SMP se-Kabupaten Jembrana untuk terus berinovasi dan berpacu dalam meningkatkan mutu pendidikan, apalagi saat ini telah memasuki tahun ajaran baru 2022-2023.

Hal tersebut disampaikan Bupati Tamba saat menyerahkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) Triwulan II tahun 2022 secara simbolis kepada Ketua MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) SMP I Ketut Tastra didampingi seluruh anggotanya di Rumah Jabatan Bupati Jembrana, Selasa (12/7/2022).

“Secara prinsip, apa yang menjadi hak rekan-rekan semua, sudah diberikan tepat waktu. Saya ingin antara hak dan kewajiban itu seimbang. Jadi, ditahun ajaran baru ini, tingkatkan kinerja kearah yang lebih baik lagi khususnya dalam meningkatkan mutu pendidikan sehingga anak-anak didik memperoleh pendidikan yang baik,” ucapnya.

Lebih lanjut, Bupati yang didampingi Sekda I Made Budiasa berharap kepada kepala sekolah sebagai leader harus mampu dan juga handal dalam memanage serta mengatur setiap kegiatan, dan juga perangkat yang berada di dalam lingkungan sekolah yang dipimpin.

“Jika fungsi tersebut sudah dilakukan dengan baik, Saya yakin sekali akan berpengaruh positif terhadap keseluruhan kegiatan sekolah dan juga perangkat sekolah, mulai dari suasana belajar mengajara yang kondusif, prestasi akademik, hingga meningkatnya kinerja dari guru yang mengajar,” ujarnya.

Terakhir, pihaknya juga mengapresiasi proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran baru 2022-2023 di Kabupaten Jembrana dapat berlangsung dengan lancar.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMP 1 Negara I Ketut Tastra yang juga sebagai Ketua MKKS  SMP mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Jembrana terkhusus kepada Bupati Jembrana atas ketepatan pencairan TPG Triwulan ke-II ini. 

“Apa yang menjadi arahan Bupati tadi tentu akan kami juga segera sampaikan kepada jajaran guru yang ada dimasing-masing sekolah khususnya bagaimana untuk berpacu lebih keras dalam memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak didik di Jembrana, ” pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan asset Daerah I Komang Wiasa, Kadis Dikpora Jembrana I Gusti Putu Anom Saputra serta rekan-rekan kepala sekolah SMP se-Jembrana. (Ari)

Pembangunan Jembatan Bungbungan Direalisasikan Tahun Ini

Jembrana - Peningkatan infrastruktur di Kabupaten Jembrana terus dilakukan, salahsatunya dengan pembangunan jembatan yang menghubungkan Bungbungan Dauh Pangkung dengan Dangin Pangkung di Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo. 

Jembatan tersebut akan dibangun sepanjang 20 meter dengan lebar 4,2 meter melalui APBD senilai Rp 1.444.088.000. Hal tersebut disampaikan Bupati Jembrana I Nengah Tamba saat memberikan sosialisasi pengerjaan tersebut, Selasa (12/7) bertempat di kantor Desa Yehembang yang turut dihadiri Ketua DPRD Jembrana Ni Made Sri Sutharmi.

"Astungkara dalam situasi Covid-19 yang sudah mulai melandai, saya tetap memprioritaskan infrastruktur untuk kemudahan mobilitas masyarakat. Untuk tahun ini dibangun jembatan penghubung Bungbungan Dangin Pangkung dengan Dauh Pangkung," ucap Bupati Tamba.

Kepada masyarakat setempat, Bupati Tamba meminta agar masyarakat turut berpartisipasi dalam menjaga infrastruktur yang ada. "Saya minta ada kerjasama yang baik, setelah jembatan tersebut selesai tolong dijaga.

Jaga kebersihan saluran air, jangan sampai air naik ke jalan. Kalau air menggenang di aspal, ini akan mempercepat kerusakan jalan," ujarnya.

Bupati Tamba juga berpesan kepada pemenang tender agar dapat melibatkan warga setempat dalam proses pengerjaan jembatan ini. "Kepada pemenang tender kalau ada masyarakat ingin ikut bekerja tolong diajak," tandasnya.

Lebih lanjut Kadis PUPRPKP Jembrana I Wayan Sudiarta menambahkan, selain pembangunan jembatan di desa Yehembang juga sedang berlangsung perbaikan ruas jalan Kedisan sepanjang 3,6 Kilometer.

"Jembatan Bungbungan Dauh Pangkung-Dangin Pangkung sepanjang 20 meter dengan lebar total 4,2 meter dikerjakatan selama 150 hari kalender yang pengerjaannya dimulai 11 Juli 2022  dengan anggaran Rp 1.444.088.000,- yang bersumber dari APBD Jembrana Tahun 2022.

Selain itu, juga sedang dikerjakan perbaikan ruas jalan Kedisan sepanjang 3,6 Km dengan nilai Rp 4.592.696.000 dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang akan rampung pada bulan Oktober mendatang," jelasnya.

Sementara itu Perbekel desa Yehembang I Made Semadi mengungkapkan terima kasihnya karena pada tahun ini desa Yehembang sudah diberikan dua peningkatan infrastruktur.

"Saya mengucapkan terima kasih kepeda bapak Bupati Jembrana yang sudah memberikan dua peningkatan insfrastruktur yaitu pembangunan jembatan dan perbaikan ruas jalan di tahun ini, serta perbaikan satu ruas jalan yang telah rampung di tahun lalu," pungkasnya. (ngurah/

Ny. Antari Jaya Negara Hadiri Penyerahan Hadiah Lomba Pembudayaan Gemar Membaca Berbasis Kearifan Lokal

DENPASAR - Pengenalan literasi diperlukan sejak usia dini guna membentuk dan menguatkan budaya gemar membaca di masyarakat. Upaya nyata pengenalan literasi itu diambil oleh Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan lewat beberapa rangkaian kegiatan. Salah satunya adalah kegiatan lomba pembudayaan gemar membaca berbasis kearifan lokal, yang membidik usia anak sekolah dan juga Desa/Kelurahan di Kota Denpasar. 

Para pemenang perlombaan tersebut, berkesempatan untuk hadir dan menerima hadiah pada Selasa (12/7) di  Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar, yang secara simbolis diserahkan Ketua TP PKK Kota Denpasar yang sekaligus Bunda Literasi Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara. 

Turut hadir dalam acara itu Istri Wakil Walikota Denpasar yang juga Ketua GOW Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, Sekertaris Daerah Kota Denpasar Ida Bagus Alit Wiradana dan Ketua DWP Kota Denpasar Ny. Ida Ayu Widnyani Wiradana. Ikut mendampingi pula Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dewa Nyoman Sudarsana serta Penggerak Literasi Jemima Mulyandari. 

Perlombaan itu meliputi Lomba Nyurat Aksara Bali, Lomba Mesatua, Lomba Gending Bali Sinom Pungkur, Lomba Puisi dan Lomba Perpustakaan Desa / Kelurahan. Rangkaian perlombaan itu sendiri, sudah digelar beberapa waktu lalu dimana dirangkaikan juga dengan HUT Kota Denpasar yang jatuh pada 27 Februari.

Usai menyerahkan hadiah pada para pemenang lomba, Ny. Antari Jaya Negara mengatakan pelibatan semua kalangan masyarakat dalam upaya meningkatkan pembudayaan gemar membaca sangat diperlukan. 

"Dalam hal ini, peran Bunda Literasi juga bisa menjadi pionir dalam dalam penggiatan gemar membaca yang bisa berkolaborasi dengan program PKK dan juga penggiat literasi pada satuan pendidikan. Ini juga sebagai bentuk komitmen terhadap akselerasi pengembangan budaya membaca," ujarnya. 

Pada kesempatan itu, Ny. Antari Jaya Negara juga menguraikan pesan dan harapannya. "Perpustakaan Umum Kota Denpasar kedepannya saya harap untuk terus meningkatkan dan memaksimalkan pelayanan pada masyarakat. Pelibatan secara aktif para pegiat literasi di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan agar diupayakan untuk meningkatkan budaya gemar baca di masyarakat," lanjutnya. 

Sementara itu, Sekda Kota Denpasar Ida Bagus Alit Wiradana, mengapresiasi program literasi yang kini sedang gencar dilakukan. 

"Melalui literasi, kita bisa mengaitkan dengan hal lainnya. Seperti inklusi sosial, pelestarian budaya lainnya. Maka Pemkot Denpasar akan terus mendukung penguatan kegiatan literasi," ungkap Alit Wiradana. 

Selain penyerahan hadiah perlombaan, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan pengenalan E-Library, yakni Layanan Perpustakaan Digital pada perpustakaan umum Kota Denpasar. Tidak hanya itu, acara juga diisi dengan pembacaan puisi berjudul Saraswati, ciptaan Ny. Antari Jaya Negara yang dibacakan dengan sangat apik oleh salah seorang siswa. 

Dalam laporannya, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar, Dewa Nyoman Sudarsana mengatakan, saat ini pihak perpustakaan Kota Denpasar tengah gencar dalam hal program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. 

"Ini adalah program Nasional yang bertujuan untuk melakukan perubahan inovasi. Transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial, mensyaratkan komitmen dan peningkatan kapasitas SDM. Dan juga bertujuan untuk pemerataan informasi untuk peningkatan kesejahteraan," paparnya. 

Dewa Nyoman menambahkan, kedepannya pihak Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar akan terus meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat. (Win/

Bupati Siap Fasilitasi Masyarakat Gilimanuk Perjuangkan Sertifikat Hak Milik

JEMBRANA, Keinginan masyarakat Gilimanuk Kecamatan Melaya untuk mendapatkan Sertifikat Hak Milik (SHM ) atas lahan tanah negara yang mereka  tempati secara turun temurun dengan sistem Hak Penggunaan Lahan (HPL) mendapat angin segar setelah bertemu dengan Bupati Jembrana I Nengah Tamba.

Menyampaikan aspirasinya , puluhan warga Gilimanuk itu, ditemui secara perwakilan oleh Bupati bertempat  di Aula Jimbarwana Kantor Bupati Jembrana selasa,( 12/7).

Dalam pertemuan itu,  bupati mengungkapkan kesiapannya untuk memfasilitasi, membantu, serta mengawal aspirasi warga Gilimanuk memperoleh kepemilikan SHM.

" Visi kami memimpin adalah membangun masyarakat Jembrana yang bahagia berlandaskan Tri Hita Karana .Jadi kalau hari ini ada perjuangan masyarakat Gilimanuk untuk menaikan status HPL menjadi sertifikat hak milik itu kita bantu dan fasilitasi yang menjadi aspirasi mereka," ujar bupati didampingi sekda I Made Budiasa  dan Asisten Administrasi Umum I Made Dwi Maharimbawa.

Kata bupati selanjutnya akan dibentuk tim kecil yang berperan mengawal aspirasi tersebut. Tim ini nanti akan bekerja mengkaji berbagai aturan yang mendukung perubahan status sertifikat itu. Dalam bekerja nanti , tim ini juga akan didukung oleh OPD teknis didalamnya.

"Mari kita berjuang bersama . Kami dari  pemkab siap memfasilitasi dan membantu.Tentunya kita ingin tetep kerja dan berjuang dengan cara cara yang benar. Tanpa bertentangan dengan aturan yang ada," terang bupati Tamba.

Hanya saja bupati asal desa kaliakah tetep mengingatkan masyarakat untuk tetap tenang dan bersabar. 

Dihadapan warga yang hadir menyampaikan aspirasi, proses itu sebutnya  tentu memerlukan waktu yang tidak singkat. Terlebih aset tersebut bukan milik daerah atau provinsi seperti  di  Sumber Kelampok Buleleng. melainkan  aset pemerintah pusat yang diberikan  kepada daerah mengelola sebagai sumber pendapatan daerah dalam bentuk hak pengelolaan lahan ( HPL).

"Masyarakat yang lain silakan beraktivitas kembali. Jadi biarkan tim kecil ini bekerja . Saya sebagai Bupati Jembrana akan membantu sampai  ketemu ujungnya. Jadi doakan agar cepat tuntas apapun hasilnya nanti, ya atau tidak.

Tapi kita semua berharap bisa terwujud aspirasi itu , " tandas bupati dihadapan puluhan  warga yang datang langsung  membawa aspirasi.

Sementara perwakilan warga Gilimanuk, Gede Bangun Nusantara , mengungkapkan apresiasinya atas respon positif bupati. Pertemuan dengan bupati merupakan langkah lanjutan setelah sebelumnya mereka diterima DPRD. Aspirasi ini sebutnya telah   mendapat dukungan  80%,  masyarakat Gilimanuk yang sudah mengumpulkan surat pernyataan bertandatangan  KTP langsung.

"Sebagai langkah awal kita dapatkan dulu dukungan dari bupati dan DPRD. Sedangkan masyarakat kami solid ,  dengan dukungan melalui pengumpulan KTP.

Aspirasi ini sudah jelas ,  kita  akan membentuk team yang lebih rinci untuk menangani aset aset di Gilimanuk. Harapan kita tidak ada lagi proses penundaan untuk pelepasan," ujarnya.

Karena itu dia berharap dukungan dari pemerintah daerah untuk mengkaji  lebih jauh undang undang peraturan yang melekat didalamnya sehingga  memungkinkan untuk dilakukan perubahan dari HPL (hak pengelolaan lahan) menjadi HM (hak milik). 

"Meskipun hasil pansus DPRD Jembrana menolak untuk melanjutkan proses SHM ini, tapi kami melihat masih ada klausul klausul yang bisa jadi pertimbangan. Jadi tidak semata mata menolak tapi masi ada ruang. Saya lihat undang undang cipta kerja tidak dipakai disitu sehingga kalu UU cipta kerja dipakai dasar pertimbangan harusnya bunyinya tidak seperti itu," ucapnya.

Karena itu, Ia mengaku berterimakasih atas waktu yang disediakan bupati Jembrana yang sudah menerima aspirasi warga gilimanuk.

"Mudah mudahan dengan kordinasi Bupati dengan DPRD Jembrana  semua itu bisa di clearkan bersama," tutupnya. ( Abhi

Bupati Siap Fasilitasi Masyarakat Gilimanuk Perjuangkan Sertifikat Hak Milik

JEMBRANA, Keinginan masyarakat Gilimanuk Kecamatan Melaya untuk mendapatkan Sertifikat Hak Milik (SHM ) atas lahan tanah negara yang mereka  tempati secara turun temurun dengan sistem Hak Penggunaan Lahan ( HPL ) mendapat angin segar setelah bertemu dengan Bupati Jembrana I Nengah Tamba.

Menyampaikan aspirasinya , puluhan warga Gilimanuk itu, ditemui secara perwakilan oleh Bupati bertempat  di Aula Jimbarwana Kantor Bupati Jembrana selasa,( 12/7).

Dalam pertemuan itu,  bupati mengungkapkan kesiapannya untuk memfasilitasi, membantu  , serta mengawal aspirasi warga Gilimanuk memperoleh kepemilikan SHM.

" Visi kami memimpin adalah membangun masyarakat Jembrana yang bahagia berlandaskan Tri Hita Karana .Jadi kalau hari ini ada perjuangan masyarakat Gilimanuk untuk menaikan status HPL menjadi sertifikat hak milik itu kita bantu dan fasilitasi yang menjadi aspirasi mereka," ujar bupati didampingi sekda I Made Budiasa  dan Asisten Administrasi Umum I Made Dwi Maharimbawa.

Kata bupati selanjutnya akan dibentuk tim kecil yang berperan mengawal aspirasi tersebut. Tim ini nanti akan bekerja mengkaji berbagai aturan yang mendukung perubahan status sertifikat itu. Dalam bekerja nanti , tim ini juga akan didukung oleh OPD teknis didalamnya.

"Mari kita berjuang bersama . Kami dari  pemkab siap memfasilitasi dan membantu.Tentunya kita ingin tetep kerja dan berjuang dengan cara cara yang benar. Tanpa bertentangan dengan aturan yang ada," terang bupati Tamba.

Hanya saja bupati asal desa kaliakah tetep mengingatkan masyarakat untuk tetap tenang dan bersabar. 

Dihadapan warga yang hadir menyampaikan aspirasi , proses itu sebutnya  tentu memerlukan waktu yang tidak singkat. Terlebih aset tersebut bukan milik daerah atau provinsi seperti  di  Sumber Kelampok Buleleng. Melainkan  aset pemerintah pusat yang diberikan  kepada daerah mengelola sebagai sumber pendapatan daerah dalam bentuk hak pengelolaan lahan ( HPL).

" Masyarakat yang lain silakan beraktivitas kembali .  Jadi biarkan tim kecil ini bekerja . Saya sebagai Bupati Jembrana akan membantu sampai  ketemu ujungnya. Jadi doakan agar cepat tuntas apapun hasilnya nanti, ya atau tidak.

Tapi kita semua berharap bisa terwujud aspirasi itu , " tandas bupati dihadapan puluhan  warga yang datang langsung  membawa aspirasi.

Sementara perwakilan warga Gilimanuk , Gede Bangun Nusantara , mengungkapkan apresiasinya atas respon positif bupati. Pertemuan dengan bupati merupakan langkah lanjutan setelah sebelumnya mereka diterima DPRD. Aspirasi ini sebutnya telah   mendapat dukungan  80%,  masyarakat Gilimanuk  yang sudah mengumpulkan surat pernyataan bertandatangan  KTP langsung.

"Sebagai langkah awal kita dapatkan dulu dukungan dari bupati dan DPRD. Sedangkan masyarakat kami solid ,  dengan dukungan melalui pengumpulan KTP.

Aspirasi ini sudah jelas ,  kita  akan membentuk team yang lebih rinci untuk menangani aset aset di Gilimanuk. Harapan kita tidak ada lagi proses penundaan untuk pelepasan," ujarnya.

Karena itu dia berharap dukungan dari pemerintah daerah untuk mengkaji  lebih jauh undang undang peraturan yang melekat didalamnya sehingga  memungkinkan untuk dilakukan perubahan dari HPL (hak pengelolaan lahan) menjadi HM (hak milik). 

" Meskipun hasil pansus DPRD Jembrana menolak untuk melanjutkan proses SHM ini, tapi kami melihat masih ada klausul klausul yang bisa jadi pertimbangan. Jadi tidak semata mata menolak tapi masi ada ruang. Saya lihat undang undang cipta kerja tidak dipakai disitu sehingga kalu UU cipta kerja dipakai dasar pertimbangan harusnya bunyinya tidak seperti itu," ucapnya.

Karena itu, Ia mengaku berterimakasih atas waktu yang disediakan bupati Jembrana yang sudah menerima aspirasi warga gilimanuk.

 " Mudah mudahan dengan kordinasi Bupati dengan DPRD Jembrana  semua itu bisa di clearkan bersama," tutupnya. ( Abhi