Walikota Jaya Negara Apresiasi Peran TPS3R Olah Sampah Dari Sumber,

Ket foto : Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara saat memimpin Rapat Evaluasi TPS3R Kota Denpasar di Ruang Sewaka Mahotama, Graha Sewakadarma Kota Denpasar, Jumat (7/2). 

Berikan Penambahan Teknologi Dukung Perluasan Cakupan Pengolahan. 

Denpasar, Bali Kini - Pemerintah Kota Denpasar memberikan apresiasi atas kerja keras Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) dalam mendukung pengolahan sampah berbasis sumber. Dimana, dengan adanya TPS3R di wilayah Kota Denpasar, jumlah volume sampah menuju TPA Suwung dapat dikurangi. Hal ini diungkapkan Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara saat memimpin Rapat Evaluasi TPS3R Kota Denpasar di Ruang Sewaka Mahotama, Graha Sewakadarma Kota Denpasar, Jumat (7/2). 

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara dalam arahanya memberikan apresiasi atas kerja keras dan sinergitas bersama antara seluruh stakeholder dalam mendukung penanganan persampahan di Kota Denpasar. Dimana, keberadaan TPS3R dan Bank Sampah memiliki peran strategis dalam mendukungh pengurangan sampah Kota Denpasar menuju TPA Suwung. 

“Pada kesempatan yang baik ini ijinkan kami atas nama Pemerintah Kota Denpasar memberikan apresiasi atas kerja keras semua pihak, termasuk TPS3R dan Bank Sampah dalam mendukung pengolahan sampah dari sumber,” ujarnya. 

Lebih lanjut Jaya Negara berharap kedepan TPS3R di seluruh wilayah Kota Denpasar untuk dapat membangun sinergitas lintas sektor. Selain itu, penambahan teknologi dalam bentuk mesin juga menjadi penting dalam mendukung perluasan cakupan pengolahan sampah. 

“Saat ini TPS3R sudah dilengkapi dengan Mesin Gibrik, dan kedepan akan terus dikembangkan guna mendukung optimalisasi pengolahan sampah berbasis sumber,” ujarnya. 

Kadis DLHK Kota Denpasar, Ida Bagus Putra Wirabawa mengatakan bahwa saat ini terdapat 21 TPS3R di Kota Denpasar. Dimana, dari jumlah tersebut sebanyak 19 TPS3R sudah dilengkapi dengan Mesin Gibrik. Sehingga optimalisasi pengolahan sampah berbasis sumber dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan. 

“Saat ini di Kota Denpasar terdapat 21 TPS3R yang telah dilengkapi dengan mesin Gibrik di 19 titik, selain itu juga terdapat 338 Bank Sampah yang mendukung pengolahan sampah berbasis sumber di Kota Denpasar,” ujarnya. 

Dikatakannya, keberadaan TPS3R dan Bank Sampah di Kota Denpasar saat ini telah mampu mengolah sampah sebanyak 68,49 ton dan bank sampah di Kota Denpasar telah mampu mengolah 5,67 ton sampah. Sehingga dengan penambahan mesin diharapkan mampu mendukung perluasan cakupan pelayanan pengolahan sampah. 

“Kita akan terus evaluasi, dan kita bangun formula, sehingga alur pengolahan sampah dapat terintegrasi dan mampu mendukung optimalisasi pelayanan persampahan di Kota Denpasar,” ujarnya. (Ags/H).

Pemkab Jembrana Pastikan Gaji Tenaga Non ASN segera Cair

Jembrana , Bali Kini - Pemerintah Kabupaten Jembrana  menggelar rapat beserta jajaran pimpinan OPD dipimpin langsung oleh Bupati I Nengah Tamba mengenai gaji tenaga Non ASN/honorer/kontrak yang nantinya akan berubah menjadi PPPK dan PPPK Paruh waktu di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Bupati Jembrana pada Jumat (7/2/2025). 

Pemkab Jembrana  memastikan para tenaga Non ASN tetap akan mendapatkan gaji. Keputusan itu mengacu  pada Surat Menteri Pan-RB Nomor B/5993/M.SM.01.00/2024 tentang Penganggaran Gaji Pegawai Non ASN dan Perka BKN Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, 

Sekda Budiasa mengatakan dalam rapat tersebut, pihak Pemkab tengah mencari solusi mengenai permasalahan para pegawai Non ASN yang belum diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Aparatur Sipil Negara akan dibagi menjadi dua kategori, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan penghapusan status tenaga Non ASN/Honorer/Kontrak," jelas Sekda Budiasa 

Sekda Budiasa menjelaskan nantinya pegawai Non ASN yang akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu dan PPPK paruh waktu harus melalui tahapan regulasi yang berlaku terlebih dahulu. Karena regulasi tersebut belum diberlakukan, para pegawai non ASN di Jembrana pun menjadi cemas karena status gaji mereka yang belum jelas.

Sekda Budiasa memastikan para pegawai Non ASN nantinya masih menerima gaji dari Pemkab Jembrana. 

"Kita pastikan nantinya pegawai Non ASN yang sudah lulus ataupun tidak lulus di seleksi PPPK Tahap 1 dan pegawai yang sudah masa kerjanya diatas 2 tahun dan sedang mengikuti seleksi PPPK tahap 2 tetap menerima gaji," ujarnya.

Sementara itu Bupati Tamba mendorong seluruh pihak yang terlibat untuk segera menyelesaikan persyaratan yang diperlukan untuk mencairkan gaji pegawai Non ASN di Pemkab Jembrana. 

"Saya harap pegawai kita segera menerima gaji, jadi saya meminta untuk semua pihak segera menyelesaikan segala bentuk proses yang diperlukan. Sebelum Hari Raya Pagerwesi agar semua telah menerima gajinya," pungkasnya.

( Yahya  )

Ketua DPRD Karangasem dan Komisi II Sidak Proyek Gedung MPP, Lantai II Tinggal Finishing

Karangasem, Bali Kini– Ketua DPRD Karangasem, I Wayan Suastika, bersama anggota Komisi II DPRD Karangasem, Selasa (4/2/2025), melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke proyek pembangunan Gedung Mall Pelayanan Publik (MPP) di Jalan Veteran, Jalur 11 Amlapura. Pembangunan tahap kedua gedung tersebut telah selesai, namun pembangunan tahap ketiga masih menunggu anggaran.

Kepala Dinas PUPR Karangasem, Wedasmara, menjelaskan keterlambatan proyek terjadi selama 20 hari. "Untuk keterlambatan rekanan dikenakan denda sebesar Rp. 6 juta per hari dikalikan 20 hari. Dan denda tersebut sudah dibayar oleh rekanan dan sudah masuk ke kas daerah," jelasnya. 

Pengerjaan tahap berikutnya direncanakan akan fokus pada penyelesaian finishing lantai II. Anggota Komisi II DPRD Karangasem, I Nengah Sumardi, mempertanyakan pemilihan lokasi pembangunan MPP yang seharusnya digunakan sebagai areal parkir Stadion I Gusti Ketut Jelantik. "Saya justru mempertanyakan ide membangun MPP di lahan ini dari siapa? Karena ini seharusnya kan menjadi areal parkir stadion. Bayangkan kalau nanti di stadion ada pertandingan dan terjadi kerusuhan, mungkin saja gedung ini akan menjadi sasaran massa," ujarnya.

Ketua DPRD Karangasem, I Wayan Suastika, mengatakan Sidak dilakukan untuk memastikan kualitas bangunan proyek. "Kita turun bersama anggota Komisi II untuk memastikan proyek MPP yang sudah selesai pada tahap kedua ini apakah kualitasnya sudah sesuai atau tidak. Sesuai yang kita lihat sih hasil pengerjaannya sudah bagus dan sesuai dengan perencanaan," katanya.

Ia berharap pengerjaan tahap ketiga dapat dianggarkan pada tahun 2026. "Kita berharap nanti kelanjutannya bisa dianggarkan di Tahun 2026 mendatang. Tapi saat ini untuk lantai satunya kan sudah selesai dan seharusnya sudah bisa dimanfaatkan atau dipergunakan. Tinggal pengadaan kelengkapan meubelairnya saja," pungkas Suastika.[rl]

Ketua DPRD Karangasem Ajak Wartawan Kunjungi iNews Media Group

 Jakarta , Bali Kini - Ketua DPRD Karangasem mengajak wartawan Karangasem untuk mengunjungi INews Media Group yang telah memiliki nama besar, sebagai percontohan bagi para awak media, khususnya di Kabupaten Karangasem, Rabu (5/2/2025). 

Rombongan disambut oleh Renny jo Manager Regional News Gathering, Suriya Mohammad Said, Wapemred Inews.Id dan Irfan Fadli, Manajer Produce JTV di Gedung iNews Center Jl. Kebon Sirih No. 17-19 Jakarta Pusat. Dimana mereka memperkenalkan jurnalistik yang komprehensif kepada para wartawan Karangasem dan serta mengajak tour berkeliling studio tempat produksi tayangan. 

"Teman-teman wartawan Karangasem tidak hanya ingin tau terkait peliputan tapi juga dunia pertelevisian," Tandasnya. 

Sementara, Renny jo Manager Regional News Gathering mengatakan jika agar tidak termakan jaman, wartawan tidak hanya diwajibkan untuk menulis berita namun juga harus bisa menyampaikan berita tersebut secara lisan secara langsung dan cepat. Agar tidak ketinggalan update. "Wartawan kami ditiap daerah itu harus bisa menyampaikan atau melapor suatu peristiwa detik itu juga langsung ke studio kami," Pungkasnya. (Ami)

Wawali Arya Wibawa Pertemukan Stakeholder di TPA Suwung,

 

Ket foto : Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa saat memimpin rapat kordinasi bersama stakeholder guna mencari solusi jangka pendek dan jangka panjang dalam mendukung optimalisasi pelayanan persampahan yang dilaksanakan di Kantor Walikota Denpasar, Selasa (4/2). 

Wujudkan Kelancaran Pengangkutan Sampah Jangka Pendek, Teknologi WTE Jadi Solusi Berkelanjutan. 

Denpasar, Bali Kini - Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa merespon cepat adanya keluhan petugas pengangkutan sampah yang mengantre terlalu lama saat hendak membuang sampah ke TPA Suwung. Hal ini dilaksanakan dengan mempertemukan seluruh stakeholder guna mencari solusi jangka pendek dan jangka panjang dalam mendukung optimalisasi pelayanan persampahan yang dilaksanakan di Kantor Walikota Denpasar, Selasa (4/2). 

Hadir langsung dalam rapat tersebut yakni Plt. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, I Made Rentin, Kadis DLHK Kota Denpasar, Ida Bagus Putra Wirabawa, Kepala UPTD TPA Suwung Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, Ade Armadi, Ketua Forum Komunikasi Swakelola Sampah Bali, I Wayan Suarta, OPD terkait serta anggota Forum Komunikasi Swakelola Sampah Bali.

Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa permasalahan sampah merupakan tanggungjawab bersama. Dimana, pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan optimalisasi penanganan persampahan yang berkelanjutan. 

“Rapat Kordinasi ini kami laksanakan menyikapi adanya antrean Truk Sampah menuju TPA Suwung, kami kumpulkan stakeholder untuk mencari solusi jangka pendek dan jangka panjang, astungkara kita sudah menemukan titik terang,” ujarnya. 

Lebih lanjut dijelaskan, menyikapi kondisi di lapangan yang dikeluhkan petugas truk pengangkut sampah, telah ditindaklanjuti dengan beberapa langkah jangka pendek dan kesepakatan bersama seluruh stakeholder terkait. Yakni Pemerintah Provinsi Bali bersama Pemerintah Kota Denpasar dan Pemerintah Kabupaten Badung sepakat untuk tidak membatasi jadwal pembuangan sampah. Hal ini guna mendukung kelancaran pengangkutan dan menghindari terjadinya antrian berkepanjangan.

“Kita sudah sepakati bahwa untuk waktu pembuangan kita tidak batasi, namun demikian ada pembagian jadwal pembuangan yakni pada pukul 05.00 wita – 08.00 wita dikhususkan untuk truk pemerintah, sedangkan dari pukul 08.00 wita – 21.00 wita untuk truk swakelola dan truk pemerintah yang dilaksanakan sesuai dengan antrian,” ujarnya. 

Delain itu, lanjut Arya Wibawa, Pemerintah Provinsi Bali bersinergid dengan Pemerintah Kota DEnpasar dan Pemerintah Kabupaten Badung mengkoordinir perbaikan infrastuktur akses jalan operasional secara berkelanjutan. Hal ini dilaksanakan agar terciptanya pelayanan optimal mengingat situasi cuaca dan curah hujan tinggi yang menyebabkan pelayanan dan akses jalan menjadi rusak. 

“Selain menghapus adanya pembatasan waktu pembuangan sampah di TPA, peningkatan infrastruktur jalan di TPA juga terus dilaksanakan yang disertai dengan dengan penyiapan alat berat masing-masing sebanyak 5 unit dari Pemerintah Kota Denpasar dan Pemerintah Kabupaten Badung,” ujar Arya Wibawa. 

Plt. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, I Made Rentin mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Bali sejalan dengan Pemerintah Kota Denpasar dalam mendukung optimalisasi penanganan persampahan. Salah satu yang menjadi rencana jangka panjang yakni kepastian Teknologi Waste to Energi (WTE). dimana, Pemerintah Provinsi Bali sedang menyusun kajian mengenai lokasi WTE yang berlokasi di wilayah Kabupaten Gianyar.

Ketua Forum Komunikasi Swakelola Sampah Bali, I Wayan Suarta memberikan apresiasi atas kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kota Denpasar dan Forum Komunikasi Swakelola Sampah Bali. Hal ini lantaran seluruh keluhan dari anggota Forum Komunikasi Swakelola Sampah Bali dapat dipenuhi oleh pemangku kepentingan di TPA Suwung. 

“Iya tadi kita sudah rapat untuk mencari solusi, dan kendala serta keluhan selama ini sudah dipenuhi, sehingga harapan kami proses pengangkutan sampah dapat kembali berjalan lancar menuju TPA Suwung sembari menunggu implementasi Teknologi Waste to Energi (WTE) sebagai solusi jangka panjang,” ujarnya. (AGs )

Walikota Jaya Negara Dorong Pertamina Berikan Kemudahan Masyarakat Dapatkan Gas LPG 3KG.

 Ket foto : Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara saat memimpin rapat koordinasi antara Pertamina dan Disperindag dan stakeholder terkait penyaluran gas subsidi tigakilogram di Ruang Rapat Walikota Denpasar, Selasa (4/2). 

  Denpasar, Bali Kini - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, menyoroti akses masyarakat dalam membeli Gas LPG 3 Kg. Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang berlangsung Selasa (4/2) di Kantor Walikota Denpasar, pihaknya menegaskan pentingnya kemudahan akses bagi masyarakat dalam memperoleh LPG bersubsidi tersebut.

 Rakor ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan, A.A. Gede Risnawan, Branch Manager Pertamina Denpasar, Zico Aldillah Syahtian, serta perwakilan dari Disperindag Kota Denpasar, Camat se-Kota Denpasar, Forum Perbekel/Lurah, dan stakeholder terkait.

 Dalam pertemuan ini, dibahas pola distribusi LPG 3 Kg yang lebih ketat untuk memastikan distribusi tepat sasaran kepada masyarakat kurang mampu. Rapat koordinasi ini merupakan langkah konkret Pemerintah Kota Denpasar dalam mengupayakan ketersediaan Gas LPG 3 Kg sehingga tepat sasaran. 

 Walikota Jaya Negara juga mengharapkan Pertamina dapat memastikan ketersediaan stok serta melakukan sosialisasi kebijakan baru terkait distribusi gas bersubsidi ini. Lebih jauh dari itu, pihaknya menekankan agar Pertamina dapat memastikan serta memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan Gas LPG 3 Kg. "Kita ingin memastikan masyarakat Kota Denpasar dapat dengan mudah memperoleh LPG 3 Kg dengan ketersediaan stok yang mencukupi, sehingga kebutuhan sehari-hari mereka tetap terpenuhi," ujar Walikota Jaya Negara. 

 Branch Manager Pertamina Denpasar, Zico Aldillah Syahtian mengatakan, saat ini Pertamina menindaklanjuti kebijakan baru dari Kementerian ESDM, yang hanya mendistribusikan gas LPG 3 Kg bersubsidi melalui pangkalan serta sub pangkalan resmi yang telah terdata. "Untuk saat ini, pasca kebijakan baru dari Kementerian ESDM, Pertamina saat ini mendistribusikan kepada pangkalan dan sub pangkalan yang terdata. Nantinya para pengecer akan didorong untuk dijadikan sebagai sub pangkalan." jelas Zico. Ia menambahkan, kebijakan ini bertujuan agar penyaluran LPG 3 Kg tepat sasaran bagi masyarakat kurang mampu serta memperpendek jalur distribusi guna mencegah penyalahgunaan gas bersubsidi tersebut.(Arya )

Bupati Tabanan Hadiri Upacara Ngaben Bersama Banjar Adat Bakisan, Denbantas, Tabanan

Tabanan , Bali Kini  – Tegaskan komitmen pelestarian adat, agama, tradisi dan budaya, Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., konsisten hadiri Upacara Yadnya di masyarakat. Kali ini hadir dalam upacara Ngaben Bersama Banjar Adat Bakisan, Desa Denbantas, Selasa (4/2) yang digelar di Balai Banjar Adat Bakisan, Desa Denbantas, Tabanan. Sambutan hangat perangkat adat, krama adat dan Jero Mangku setempat menyambut baik kehadiran Bupati Sanjaya yang turut didampingi oleh Anggota DPRD Kabupaten Tabanan, Sekda dan para Pimpinan Perangkat Daerah terkait.

Di kesempatan itu, Bupati Sanjaya sampaikan apresiasinya terhadap masyarakat Banjar Adat Bakisan yang telah mengamalkan swadharma agama melalui pelaksanaan yadnya yang sakral dan penuh makna. Dimana puncaknya jatuh pada hari Rabu, 5 Februari 2025 mendatang. "Titiang atas nama pemerintah memberikan apresiasi terhadap masyarakat titiang diriki. Banjar Adat Bakisan ngemargiang yang namanya swadharma agama, becik pisan. Titiang juga di pemerintah daerah Kabupaten Tabanan, baik Provinsi, sering menyampaikan, bahwa hidup kita di Bali ini beda dengan provinsi lainnya. Hanya di bali ini ada 2 pemerintahan, pemerintahan dinas dan pemerintahan adat,” ujar Sanjaya.

Untuk itu, Ia menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam menjaga keharmonisan antara pemerintahan daerah dan pemerintahan adat. Yang mana hal ini selaras dengan visi misi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan menuju Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul dan Madani. “Bagaimana membangun keharmonisan jagat Bali niki secara sekala dan Niskala. Apanya yang dibangun, kramanya, adatnya dan alam lingkungannya. Ini harus dijaga agar jagat Bali Labdha karya antar," tegas Sanjaya. 

Dalam kesempatan itu, Sanjaya juga berpesan pentingnya melaksanakan yadnya yang satwika, yaitu yadnya yang dilakukan dengan penuh ketulusan dari krama masyarakat, dipuput oleh sulinggih, dan dihadiri oleh murdaning jagat. "Tiga elemen utama dalam yadnya sudah hadir di sini, sehingga upacara ini dapat disebut sebagai yadnya yang satwika. Saya hadir di sini untuk memberikan motivasi dan mendorong masyarakat agar terus melaksanakan yadnya dengan semangat gotong royong, penuh kebersamaan, serta pakedek pakenyem,” tutupnya. 

Di kesempatan yang sama, Gusti Putu Kariana selaku Ketua Panitia Acara, sampaikan ucapan terima kasihnya atas kehadiran Bupati Sanjaya beserta jajaran. Melalui laporannya, Ia memaparkan upacara Ngaben diikuti oleh 8 Sawa dengan biaya Rp. 3.500.000 per sawa, 4 sawa neglangkir dengan biaya Rp. 750.000 per sawa, 12 orang metatah dengan biaya Rp.500.000 per orang, dan upacara telu bulanan diikuti oleh 14 orang dengan biaya 750.000 per orang.[TB]

Pemprov Bali Gelar Rakor Sikapi Dinamika Distribusi LPG 3 Kg

DENPASAR , BALI KINI - Menyikapi dinamika distribusi LPG 3 Kg, Pemprov Bali melalui Disnaker ESDM menggelar rapat koordinasi yang melibatkan PT Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas Bali, dan Tim Pengawasan Terpadu Disperindag. Rakor yang berlangsung di Ruang Rapat Siddhakarya, Kantor Disnaker ESDM Bali, Selasa (4/2/2025), membahas tindak lanjut arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang menginstruksikan Kementerian ESDM mengaktifkan kembali distribusi LPG 3 Kg di tingkat pengecer.  

Rakor yang dipimpin Kadisnaker ESDM Bali, Ida Bagus Setiawan, dihadiri Sales Area Manager (SAM) Retail Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus wilayah Bali Endo Eko Satryo, Sales Branch Manager IV Bali Pertamina Zico Aldillah Syahtian, Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Bali Dewa Putu Ananta, serta Ketua Tim Pengawasan Terpadu Disperindag I Wayan Pasek Putra.  

SAM Retail Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Endo Eko Satryo, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan langkah antisipasi terkait kebijakan yang tidak lagi melayani penjualan LPG 3 Kg di tingkat pengecer sejak 1 Februari 2025. “Bersama tim Disperindag Bali, kami sudah melakukan sosialisasi ke pangkalan. Stok juga relatif aman,” ujarnya. Namun, kebijakan ini menimbulkan gejolak karena masyarakat harus menyesuaikan diri membeli LPG 3 Kg langsung ke pangkalan. Gejolak tersebut kemudian direspons oleh Presiden Prabowo yang menginstruksikan Kementerian ESDM mengaktifkan kembali penjualan LPG 3 Kg di tingkat pengecer.  

Menindaklanjuti arahan presiden, Pertamina Patra Niaga wilayah Bali telah menginstruksikan seluruh agen beserta pangkalan untuk kembali melayani pengecer yang sudah terdaftar di MerchantApps Pangkalan Pertamina Lite (MAP). “Namun istilahnya bukan lagi pengecer, tapi sub pangkalan,” ujarnya. Endo menambahkan, distribusi LPG 3 Kg di Bali saat ini dilayani oleh 120 agen, 4.347 pangkalan, dan 6.250 sub pangkalan. Sejak November 2024, Pertamina telah mendorong pengecer menjadi pangkalan resmi, namun sebagian besar menolak. Hanya 23 pengecer yang menunjukkan minat menjadi pangkalan resmi.  

Sales Branch Manager IV Bali Pertamina, Zico Aldillah Syahtian, menambahkan bahwa pihaknya belum memiliki acuan tata niaga terkait arahan presiden. Saat ini Pertamina hanya mengaktifkan kembali pengecer yang sebelumnya sudah terdaftar. “Untuk usulan sub pangkalan baru, kami belum punya acuannya,” cetusnya.  

Ketua Hiswana Migas Bali, Dewa Putu Ananta, menekankan pentingnya pembenahan tata niaga LPG 3 Kg. Ia juga menyoroti perlunya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta mengusulkan pengawasan oleh perangkat desa.  

Kadisnaker ESDM Bali, Ida Bagus Setiawan, menyampaikan bahwa Pemprov Bali bersama Pertamina Patra Niaga dan Hiswana Migas akan menindaklanjuti instruksi presiden terkait distribusi LPG 3 Kg. Namun ia mengingatkan bahwa dinamika ini tidak sederhana dan membutuhkan penyesuaian. “Belum bisa serta merta kembali seperti semula karena ada penyesuaian,” ujarnya. Untuk menstabilkan situasi, ia memandang perlu diadakan operasi pasar dan intensifikasi sosialisasi terkait lokasi pangkalan dan sub pangkalan.  

Sependapat dengan Hiswana Migas, Kadisnaker ESDM juga menyinggung pentingnya pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat, khususnya perangkat desa. Untuk solusi jangka panjang, ia mengusulkan evaluasi dalam pemberian subsidi. “Karena kalau subsidinya berupa barang, dibutuhkan tata kelola yang mantap dari hulu hingga hilir,” pungkasnya.[rl/p]

Aturan Baru Distribusi Gas LPG 3 Kg di Karangasem, Nasib Pengecer Elfiji Di Ujung Tanduk

Karangasem, Bali Kini - Gas LPJ Di Kabupaten Karangasem langka, diakibatkan aturan baru yang melarang pengecer menjual tabung gas LPJ bersubsidi 3 kg. Dipantau pada Selasa,(4/2/2025) di Agen PT Karya Migas Utama, Subagan, Karangasem, Manager I Gusti Nyoman Edi Ariana membenarkan hal tersebut, saat ini dirinya hanya mendistribusikan Gas bersubsidi ke beberapa pangkalan. 

"Ya, aturan baru saat ini pengecer dilarang menjual gas dan dialihkan ke pangkalan. Di tempat kita mendistribusikan gas ke 11 pangkalan. Kemungkinan kedepan pangkalan akan bertambah sekitar 5 sampai 6," Tandasnya. 

Sementara dari informasi resmi pertamina yang telah di teruskan ke sejumlah pangkalan di Bali  bahwa penyaluran ke sub pangkalan ( pengecer ) diperbolehkan 10% dari alokasi harian pangkalan, namun pangkalan wajib menyertakan dokumentasi sub pangkalan ( pengecer ) untuk mengkatagorikan layak atau tidak .

Yang selanjutnya akan menerbitkan berita acara pada masing-masing sub pangkalan ( pengecer ) terkait arahan dari pertamina agar bisa lebih selektif dalam penyaluran gas elfiji subsidi kedepanya .

Pihaknya mendukung keputusan tersebut berharap agar dengan aturan baru itu tidak ada kecurangan dimasyarakat seperti gas yang dioplos. 

Untuk mengatasi kesulitan masyarakat dalam mencari gas LPJ terdekat maka para pengecer didorong untuk menjadi pangkalan. "Untuk di tempat kita sih, pangkalan minimal membeli 50 tabung," Tandasnya lagi. (Ami)

Sekda Karangasem, I Ketut Sedana Merta, Sampaikan Arahan Terkait Agenda Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Bupati/Wakil Bupati

Karangasem, Bali Kini - Pemerintah Kabupaten Karangasem melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Ir. I Ketut Sedana Merta, ST., MT., memastikan bahwa pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem hasil Pilkada Serentak 2024 akan berjalan sesuai arahan dari pemerintah pusat. Ia menyebut bahwa pelantikan tersebut akan dilakukan serentak oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Menurut Sekda Karangasem, pelantikan kepala daerah ini telah dibahas dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada 22 Januari 2025.

"Sebelumnya, sempat diperkirakan pada awal Februari, namun sesuai dengan radiogram dari Menteri Dalam Negeri tertanggal 1 Februari lalu, jadwal pelantikan dikoordinasikan kembali. Kita tunggu saja arahan resminya," ujar Sekda Karangasem, I Ketut Sedana Merta, saat ditemui usai menghadiri Sidang Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Karangasem, Selasa (4/2/2025).

Agenda dan Mekanisme Pelantikan

Dalam arahannya, Sekda Karangasem menyampaikan bahwa rangkaian agenda pelantikan dan serah terima jabatan Bupati dan Wakil Bupati telah diperbarui sesuai instruksi dari Gubernur terpilih, I Wayan Koster.

"Mejaya-jaya bagi Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota akan dilaksanakan bersama-sama di Pura Penataran Agung Besakih pada Rabu, 12 Februari 2025 pukul 10.00 WITA," kata Sekda. Ia menambahkan bahwa peserta diminta mengenakan pakaian adat sembahyang.

Sedana Merta menjelaskan bahwa pelantikan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota akan dilakukan pada Kamis, 20 Februari 2025 di Jakarta. Ia menegaskan bahwa teknis pelaksanaan serta undangan resmi masih menunggu surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Setelah pelantikan, lanjutnya, serah terima jabatan Gubernur akan dilaksanakan bersamaan dengan Pidato Gubernur dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Bali, yang dijadwalkan pada Jumat, 21 Februari 2025 pukul 09.30 WITA.

"Dalam kesempatan ini, kehadiran Bupati/Walikota dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota sangat diharapkan dengan mengenakan pakaian adat," ungkapnya.

Sementara itu, menurutnya, pelantikan Ketua TP PKK Kabupaten/Kota oleh Ketua TP PKK Provinsi Bali akan digelar pada Sabtu, 22 Februari 2025 di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali.

"Pelaksanaannya masih bersifat tentatif, sekitar pukul 10.00 WITA," ujar Sekda.

Ia juga menyebut bahwa serah terima jabatan Bupati/Walikota serta pidato Bupati/Walikota dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten/Kota akan dilaksanakan secara serentak pada Sabtu, 22 Februari 2025 sore atau Minggu, 23 Februari 2025 di daerah masing-masing.

Sebagai agenda penutup, kata Sekda, seluruh kepala daerah akan mengikuti Retreat di Akademi Militer Magelang pada Selasa, 25 Februari 2025, dengan keberangkatan yang dijadwalkan pada Senin, 24 Februari 2025.

"Informasi lebih lanjut mengenai kegiatan ini akan disampaikan kemudian," katanya.

Menutup arahannya, Sedana Merta menegaskan pentingnya koordinasi antara Sekretaris Daerah dengan Bupati/Walikota lama maupun baru, serta dengan Ketua DPRD masing-masing daerah, guna memastikan kelancaran seluruh rangkaian acara.

"Semua tahapan ini merupakan bagian dari proses transisi kepemimpinan yang harus kita jalankan dengan baik dan tertib, sesuai arahan Gubernur terpilih. Kami berharap semua pihak dapat berkoordinasi dengan optimal demi kelancaran seluruh agenda," ujarnya.

Persiapan Matang untuk Pelantikan dan Sertijab

Terkait persiapan pelantikan dan serah terima jabatan (sertijab), Sedana Merta memastikan bahwa Pemkab Karangasem telah melakukan berbagai persiapan agar proses transisi kepemimpinan berjalan lancar.

"Bupati dan Wakil Bupati Karangasem terpilih, I Gusti Putu Parwata, SE, dan Pandu Pranpanca Lagosa, SH., MH., dipastikan hadir dalam pelantikan tersebut," tegasnya.

Ia juga menyebut bahwa pihaknya telah memastikan kesiapan pakaian dinas upacara (PDU) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Ini pertama kalinya pelantikan serentak dilakukan, sehingga kami harus menyesuaikan mekanismenya," jelasnya.

Setelah pelantikan, lanjutnya, akan dilaksanakan serah terima jabatan dan rapat paripurna penyampaian visi-misi Bupati dan Wakil Bupati di Gedung DPRD Karangasem.

Dukungan ASN dan PPPK untuk Program Bupati Baru

Sedana Merta juga mengajak seluruh ASN dan tenaga Non-ASN, termasuk PPPK yang telah lulus, untuk mendukung program kerja Bupati dan Wakil Bupati Karangasem yang baru.

"Kami sedang menyiapkan konsep untuk mencermati visi-misi kepala daerah terpilih. Ini penting agar indikator kinerja pemerintah daerah selaras dengan arah pembangunan yang lebih baik untuk Karangasem," katanya.

Pelantikan kepala daerah ini, lanjutnya, merupakan tahap pertama, yang mencakup daerah dengan hasil pemilihan tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia menambahkan bahwa pelaksanaan pelantikan juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 164 B, yang mengatur tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.

Dengan persiapan yang matang, Sedana Merta optimistis bahwa transisi kepemimpinan di Kabupaten Karangasem akan berjalan lancar, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.[rl/2]