Bupati Tamba Tandatangani MoU dengan PT Petroil untuk Pembangunan Kawasan Pelabuhan Gilimanuk

Jembrana , Bali Kini – Bupati Jembrana, I Nengah Tamba, mengungkapkan rasa bangga dan bahagia atas terjalinnya kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Jembrana dan PT Petroil yang telah berlangsung selama hampir dua tahun terakhir. Dalam acara penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pada Jumat (14/1/2025), di Executive Room Pemkab Jembrana.  Bupati Tamba menyatakan bahwa meskipun masa jabatannya akan berakhir pada 19 Februari 2025, komitmen untuk terus mendorong pembangunan di Jembrana akan tetap berlanjut.

“Saya percaya PT Petroil bukan hanya memikirkan investasi finansial, tetapi juga memiliki rasa pengabdian terhadap negeri ini. Ini adalah hal yang membuat saya sangat bangga,” ujar Bupati Tamba dalam kesempatan tersebut.

MoU yang ditandatangani mencakup pembangunan sarana dan prasarana di Kawasan Wisata Gilimanuk, termasuk pengembangan fasilitas wisata dan transportasi. Tujuan utama kesepakatan ini adalah untuk mengelola dan mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dalam rangka mendukung pengembangan kawasan pariwisata di wilayah Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, yang diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Lebih lanjut, Politikus asal Desa Kaliakah ini menekankan bahwa penandatanganan MoU ini bukan sekadar formalitas, melainkan langkah konkret untuk meningkatkan PAD, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mendukung sektor pariwisata di Jembrana. "Mari kita fokus pada masa depan Jembrana, terlepas dari situasi politik yang ada," tegasnya.

Sementara itu, Presiden Direktur Utama PT Petroil, Asrun Tonga, juga menyampaikan bahwa penandatanganan MoU ini adalah langkah awal dari rencana panjang yang telah disusun bersama sejak dua tahun lalu. "Meskipun penandatanganan MoU ini terjadi di penghujung masa jabatan Bupati Tamba, kami ingin berkontribusi dalam pembangunan Jembrana, khususnya di Pelabuhan Gilimanuk, yang merupakan pintu gerbang utama antara Pulau Jawa dan Bali," jelas Asrun.

Asrun menambahkan bahwa proyek ini tidak hanya akan meningkatkan infrastruktur, tetapi juga berpotensi menjadikan Gilimanuk sebagai destinasi wisata baru yang akan menarik wisatawan domestik dan internasional. Ia berharap kerjasama ini dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Jembrana dan mewujudkan kemajuan yang berkelanjutan.

“Kami berharap dengan adanya pembangunan ini, Jembrana tidak hanya menjadi tempat transit, tetapi juga menjadi tujuan wisata yang lebih menarik dengan fasilitas yang lebih baik,” tandasnya. (Adi/H)

Bupati Tamba Terima Entry Meeting Pemeriksaan Interim LKPD Tahun 2024

Jembrana , Bali Kini - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bali mulai melaksanakan pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2024. Entry Meeting BPK Perwakilan Bali diterima langsung oleh Bupati Jembrana, I Nengah Tamba di Ruang VIP Bupati Jembrana, Kamis (13/2).

Entry Meeting BPK Perwakilan Provinsi Bali tersebut juga dihadiri oleh Sekda Jembrana, I Made Budiasa bersama Assisten Administrasi Umum, Inspektur, Plt. Kepala BPKAD serta Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pemeriksaan interim dijadwalkan dilaksanakan selama 30 hari mulai tanggal 10 Pebruari hingga tanggal 11 Maret 2025. 

Bupati I Nengah Tamba berharap semua data yang dibutuhkan oleh BPK dapat dipenuhi oleh seluruh OPD di Pemkab Jembrana hal tersebut guna memperlancar proses pemeriksaan.

"Saya harapkan agar semua yang dibutuhkan dalam kaitannya terhadap pemeriksaan ini dapat dipenuhi serta semua pengeluaran dapat dijelaskan sesuai fakta agar pemeriksaan ini berjalan dengan lancar dan cepat," ucapnya.

Selain itu, menjelang akhir masa jabatannya, Bupati Tamba juga memberikan apresiasi kepada BPK Perwakilan Provinsi Bali serta meminta agar tetap memberikan arahan kepada Pemerintah Kabupaten Jembrana untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan sesuai aturan yang berlaku.

"Saya ucapkan terimakasih kepada teman-teman BPK yang selama ini kita sudah menjalin kerjasama dengan baik sekali. Saya tetap menitipkan Jembrana agar tetap dibantu agar pemerintahan di kabupaten Jembrana dapat berjalan dengan baik dan benar," ujarnya.

Sementara itu Wakil Penanggungjawab Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Bali, Ikhsan Aprian menyampaikan sejumlah poin yang akan menjadi objek pemerintah interim di kabupaten Jembrana.

"Tujuan dari pemeriksaan ini diantaranya untuk memantau tindak lanjut atas hasil pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya, menilai efektivitas Satuan Pengawas Internal (SPI) dalam penyusunan LKPD, menilai Kepatuhan atas Peraturan Perundang-undangan, dan melakukan pengujian substantif terbatas pada transaksi atau saldo akun-akun tertentu," jelasnya.

Ikhsan berharap selama pemeriksaan berlangsung, tim pemeriksa untuk dapat didampingi oleh pejabat yang berkompeten dalam bidang-bidang yang diperiksa sehingga diperoleh data yang tepat dan benar.

"Terkait dengan kegiatan wawancara maupun cek fisik dan permintaan keterangan mohon nanti yang mendampingi agar benar-benar mengetahui kegiatannya," tegasnya. (Ngr/h)

Tingkatkan Pengembangan SDM, Pemkot Denpasar Gandeng HILLSI Gelar Pelatihan Berbasis Kompetensi.

 

Denpasar , Bali Kini - Dalam upaya mengurangi angka pengangguran serta meningkatkan pengembangan SDM, Pemkot Denpasar menggelar pelatihan kerja berbasis kompetensi. Hal tersebut diungkapkan saat Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa menerima audiensi Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang tergabung dalam Himpunan Lembaga Pelatihan Kerja Seluruh Indonesia (HILLSI) Denpasar di Kantor Walikota Denpasar, Kamis (13/2). 

 Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa menyampaikan program dari DPC HILLSI Denpasar ini sesuai dengan komitmen Pemkot Denpasar dalam mendukung pengembangan Sumber Daya Manusia di Denpasar. Hal ini juga sejalan dengan komitmen bersama untuk meningkatkan daya saing sehingga kedepannya SDM Kota Denpasar mampu bersaing di kancah nasional maupun internasional. 

 "Diharapkan dari pelaksanaan program ini nantinya dapat meningkatkan SDM Bali, khususnya Kota Denpasar agar memiliki daya saing nasional dan global serta dapat meningkatkan jiwa kewirausahaan. Dan tentunya Pemkot Denpasar sangat mendukung pelaksanaan kegiatan ini hingga kedepannya dapat menumbuhkan SDM yang unggul danenjadi kota yang kompeten," ungkap Arya Wibawa. 

 Sementara Ketua DPC HILLSI Denpasar, Putu Sri Budani saat dikonfirmasi mengatakan Himpunan Lembaga Pelatihan Kerja Seluruh Indonesia (HILLSI) yang menaungi LPKS di Denpasar. Adapun tujuan dari audiensi ini untuk mengkoordinasikan terkait LPKS yang ada di Kota Denpasar. 

 "Kami berharap nantinya Pemkot Denpasar dapat bersinergi lebih lanjut terkait metodologi sertifikasi instruktur LPK," pungkas Sri Budani.(Arm)

Propam Polda Bali Gelar Doa Bersama, Ajak Personil Eling dan Mulat Sarira

Denpasar , Bali Kini - Berlokasi di Pura Linggarcana Polda Bali bagi yang beragama Hindu, di Masjid Al Taqwa Polda Bali dan Mako Bidpropam Polda Bali bagi yang beragama Kristiani di gelar Doa dan persembahyangan bersama personil Bidpropam Polda Bali, Kamis ( 13/02).

Kegiatan doa dan persembahyangan bersama ini dipimpin oleh Kabid Propam Polda Bali Kombes Pol I Ketut Agus Kusmayadi, S.I.K.,S.H yang diikuti oleh para Kasubbid serta seluruh personil Bidpropam Polda Bali.

Dalam arahannya, Pamen berpangkat Melati tiga di Pundak ini mengajak seluruh personil Bidpropam Polda Bali untuk mulat sarira ( introspeksi diri ) serta selalu eling sehingga Propam Menjadi percontohan bagi personil Polri untuk selalu menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta penegak hukum yang profesional sehingga dipercaya masyarakat.

Selalu saling mengingatkan dengan personil lainnya, tegas dalam melakukan pencegahan ataupun penegakkan pelanggaran yang dilakukan personil namun tetap Humanis, tidak menyakiti hati masyarakat.

Kombes Pol Agus mengungkapkan " tujuan kegiatan doa dan persembahyangan bersama ini adalah untuk mengajak personil Propam Polda Bali untuk mulat sarira atau introspeksi diri dan eling sehingga Propam menjadi garda terdepan atau contoh bagi seluruh Anggota Polri khususnya di Polda Bali dan kegiatan ini dirangkai dengan penyerahan bantuan sembako kepada anak anak Panti asuhan Dharma Jati" terang Kombes Agus

Ketua Panti Asuhan Dharma Jati sekaligus pendiri 

I Wayan Nike mengungkapkan "sangat berterima kasih kepada Bidpropam Polda Bali atas bantuan kepada anak anak yatim piatu di Panti Asuhan Dharma Jati yang kami rasakan sangat bermanfaat" sekali lagi kami mengucapkan terima kepada Polri semoga Polri semakin di cintai masyarakat, ungkapnya [r2]

PERAYAAN HUT WHDI BANGLI, HARAPKAN PERAN SERTA WANITA DALAM MEMBANGUN BANGLI.

Bangli , Bali Kini - Organisasi Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) adalah organisasi yang dibentuk dengan tujuan mewadahi dan menampung aspirasi serta kreatifitas para wanita Hindu, dalam menjalankan perannya sebagai motor penggerak, baik di keluarga maupun di masyarakat. Untuk itu, WHDI Kabupaten Bangli menyelenggarakan acara Ulang Tahun WHDI yang ke-37 dengan tema “ Membangun Wanita Cerdas, berdaya dalam memperkuat ekonomi keluarga untuk menuju Indonesia maju” pada Kamis, (13/2/24) bertempat di Ruang Rapat Krisna Setda Kabupaten Bangli.

Dalam kesempatannya, Ketua WHDI Kabupaten Bangli Ny. Suciati Diar menyatakan Sebagai wanita Hindu, penting bagi kita semua untuk memiliki karakter yang kuat, berani, cerdas, dan memiliki strategi serta berpengetahuan. Hal inilah yang nantinya akan mendasari kita untuk dapat melakukan pembinaan untuk mencerdaskan kehidupan anak-anak generasi muda Hindu sebagai penerus Bangsa Indonesia. “saya berharap sebagai organisasi pemberdayaan WHDI akan dapat memediasi para wanita agar dapat memberdayakan dan meningkatkan kualitas diri serta kemampuan manajemen para wanita, memperluas wawasan dan mengembangkan jaringan sebagai bentuk darma bakti kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa, ujarnya”.

Ia juga mengajak ibu-ibu Wanita Hindu Indonesia untuk bersama-sama dengan semangat persaudaraan meningkatkan peran wanita Hindu agar dapat mempersiapkan generasi-generasi muda Hindu yang memiliki kualitas baik dari segi agama, adat istiadat dan kemampuan intelektual.

 “Saya berharap pada perjalanan WHDI kedepannya akan dapat memotivasi masyarakat luas didalam mengaplikasikan ajaran agama dan dharma secara konkret". 

Pada Kesempatan tersebut Ny. Sariasih Sedana Arta selaku Pembina WHDI Kab. Bangli mengucapkan selamat ulang tahun serta mohon dukungan kerjasama WHDI dalam membangun Bangli 5 tahun kedepan. 

"saya mohon dukungan ibu-ibu WHDI Bangli dalam upaya memajukan dan mensejahterakan masyarakat di kabupaten Bangli", ujarnya.

Ditambahkannya, Kita tidak akan bisa bekerja sendiri tentu kita harus bekerja dengan tim sehingga semua program baik PKK, Dekranasda maupun di posyandu bisa bersinergi, karena hal tersebut berkaitan erat dengan WHDI agar bisa sukses dan bisa mencapai target yang memang sudah ditentukan.

Harapannya pembangunan di Kabupaten Bangli bisa seperti sebelumnya atau kita harapkan lebih, akan tetapi karena saat ini efisiensi penganggaran di semua unit itu menjadi kendala kita semua di daerah.  "Mudah-mudahan dengan bersinerginya Bangli dengan Provinsi Bali serta kabupaten Kota Lainya di Bali, sehingga bisa membantu Kabupaten Bangli dalam mewujudkan pemerataan pembangunan", harapnya.

Sekali lagi tyang ucapkan selamat ulang tahun WHDI Kabupaten Bangli, semoga dalam usianya yang ke-37 tahun, WHDI Kabupaten Bangli akan semakin jaya dan semakin sukses dalam mengemban amanah menciptakan keluarga yang berbahagia, tutupnya.[rls]

Pj. SEKDA BANGLI PIMPIN RAKOR UNTUK KESEDIAAN GAS ELPIJI 3KG DI WILAYAH BANGLI.

Bangli, Bali Kini - Penjabat Sementara Sekda Bangli I Made Ari Pulasari Memimpin Rapat Kordinasi (rakor) prihal ketersediaan Gas Elpiji 3Kg bersubsidi di wilayah Kabupaten Bangli Selasa, 11/02/2025 bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati Bangli. Rakor ini dihadiri oleh Perwakilan Forkopimda, Plt. Kadis PerindagNi Luh Ketut Wardani dan Saler Branch Manager Bali IV Pertamina Patra Niaga Zico Aldillah Syahtian, Agen Gasindo Utama Perkasa Pande Ketut Edi, serta perwakilan dari Disperindag serta para Agen dan Pengepul gas Elpiji di Kabupaten Bangli.  

Dalam pertemuan tersebut, dibahas pola distribusi LPG 3 Kg yang lebih ketat untuk memastikan distribusi tepat sasaran kepada masyarakat kurang mampu. Rapat koordinasi ini merupakan langkah konkret Pemerintah Kabupaten Bangli dalam mengupayakan ketersediaan Gas LPG 3 Kg sehingga tepat sasaran. 

Pj. Sekda mengharapkan Pertamina dapat memastikan ketersediaan stok serta melakukan sosialisasi kebijakan baru terkait distribusi gas bersubsidi ini. Lebih jauh dari itu, pihaknya menekankan agar Pertamina dapat memastikan serta memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan Gas LPG 3 Kg. "Kita ingin memastikan masyarakat Bangli dapat dengan mudah memperoleh LPG 3 Kg dengan ketersediaan stok yang mencukupi, sehingga kebutuhan sehari-hari mereka tetap terpenuhi", harapnya.

Ini kelemahan kita, karena belum adanya sosialisasi yang masiv terkait dengan keberadaan pangkalan, titik pangkalan dan dimana sub agen. Hal ini belum masyarakat ketahui secara luas sehingga masyarakat kesulitan menemukan Gas.  Tugas kita ke depan yang dalam waktu singkat kita akan melakukan sosialisasi melalui media online dan media-media yang kita miliki termasuk juga melalui video tron yang ada di alun-alun Bangli terkait dengan kepastian pendistribusian gas elpiji yg tepat sasaran. 

Pihak Pertamina Zico Aldillah Syahtian Branch Manager Pertamina Bali IV,  mengatakan, saat ini Pertamina menindaklanjuti kebijakan baru dari Kementerian ESDM, yang hanya mendistribusikan gas LPG 3 Kg bersubsidi melalui pangkalan serta sub pangkalan resmi yang telah terdata. "Untuk saat ini, pasca kebijakan baru dari Kementerian ESDM, Pertamina saat ini mendistribusikan kepada pangkalan dan sub pangkalan yang terdata. Nantinya para pengecer akan didorong untuk dijadikan sebagai sub pangkalan." jelas Zico.

 Ia menambahkan, kebijakan ini bertujuan agar penyaluran LPG 3 Kg tepat sasaran bagi masyarakat kurang mampu serta memperpendek jalur distribusi guna mencegah penyalahgunaan gas bersubsidi tersebut.

Sementara itu salah satu pihak Agen Pande Ketut Edi dari Gasindo Utama Perkasa  menekankan Untuk isu kelangkaan Gas Elpiji saat ini sebenarnya tidak ada, cuman dari proses  sistem baru ini kami dari agen harus melakukan pemecahan pangkalan. Dimana pangkalan yang sebelumnya mendapatkan alokasi 70 kita kurangi untuk istilahnya menyamarkan, kita bawa ke Pangkalan Baru. Karena sekarang tugas kita untuk meredam Gejolak ini kita bertindak cepat untuk membuka pangkalan-pangkalan baru biar konsumen atau masyarakat Bangli bisa lebih efisien dan lebih cepat mendapatkan gas Elpiji, ungkapnya.[rl]

DPRD Bali Bersikap Tegas Panggil Manajemen Finns Beach Club Terkait Insiden Kembang Api

Denpasar , Bali Kini – Ketua Komisi I DPRD Bali, I Nyoman Budiutama, memimpin rapat kerja dengan manajemen Finns Beach Club pada Kamis, 13 Februari 2025, di Ruang Rapat Gabungan DPRD Provinsi Bali. Rapat ini digelar sebagai tindak lanjut atas insiden pesta kembang api pada 14 Oktober 2024, yang bertepatan dengan upacara suci umat Hindu Bali di Pantai Berawa. “Kasus yang terjadi sudah bulan Oktober 2024, kenapa baru dipanggil? Karena kita melaksanakan fungsi pengawasan,” tegas I Nyoman Budiutama. Ia menambahkan bahwa DPRD Bali tetap bertanggung jawab dalam menanggapi keresahan masyarakat meskipun peristiwa telah berlalu beberapa bulan.

Insiden ini menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk Penjabat (Pj) Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya. Ia menyesalkan tindakan Finns Beach Club yang dinilai tidak menghormati tradisi lokal. “Pesta kembang api yang digelar bersamaan dengan ritual suci umat Hindu sangat tidak pantas. Ini adalah bentuk ketidakpekaan terhadap adat dan budaya Bali,” ujar Sang Made Mahendra Jaya. Ia pun mengisyaratkan kemungkinan pemanggilan manajemen Finns Beach Club untuk memberikan klarifikasi atas insiden tersebut.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Badung, I Wayan Puspa Negara, turut mengecam tindakan Finns Beach Club dan mendesak pemerintah daerah untuk memberikan sanksi tegas. “Kami dari Fraksi Gerindra menilai ini adalah bentuk arogansi dan egoisme dari Finns Beach Club. Ini bukan sekadar masalah komersial, tetapi ini menyangkut etika dan tata krama yang harus dijunjung tinggi, terutama di Bali yang kental dengan tradisi dan budaya religiusnya,” tegasnya. Ia juga mendorong agar izin operasional Finns Beach Club ditinjau ulang dan bahkan dicabut jika terbukti melakukan pelanggaran.

Menurutnya, pelanggaran ini tidak hanya berdampak secara lokal, tetapi juga bisa merusak citra pariwisata Bali secara keseluruhan. “Bali selama ini dikenal sebagai destinasi wisata yang menggabungkan keindahan alam dengan kekayaan budaya dan spiritualitas. Ketika sebuah tempat wisata seperti Finns Beach Club tidak menghormati nilai-nilai ini, maka tidak hanya merusak hubungan antara pelaku wisata dan masyarakat lokal, tetapi juga bisa mengurangi daya tarik Bali sebagai tujuan wisata,” paparnya.

Saat ini, rapat kerja dengan manajemen Finns Beach Club masih berlangsung di DPRD Bali. Pihak DPRD akan mendengar penjelasan dari berbagai pihak sebelum menentukan langkah lanjutan. Masyarakat Bali pun menunggu keputusan tegas dari pemerintah daerah agar insiden serupa tidak kembali terjadi di masa depan. [r2]

KPU Karangasem Tuntaskan Kajian Publik Prilaku Pemilih Pilkada, Sasar 512 Responden

Karangasem, Bali Kini - KPU Karangasem bersiap menuntaskan kajian publik yang difokuskan mengenai perilaku pemilih pada Pilkada serentak 27 November 2024 lalu. Kajian publik ini masuk pada tahap finalisasi sehingga bisa segera dipublish dalam waktu dekat ini. Dalam melakukan kajian publik dengan melibatkan responden 512 orang pemilih yang tersebar di 75 desa dan 3 kelurahan yang ada di Kabupaten Karangasem. 

Kepala Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih (Sosdiklih) Partisipasi Masyarakat (Parmas) dan SDM KPU Karangasem, I Kadek Sukara Kamis (13/2) mengatakan Kajian Publik ini merupakan kerjasama KPU Karangasem dengan tim peneliti UHN Sugriwa Denpasar sejak awal tahun 2025 lalu. "Berbagai tahapan sudah kita lakukan, dan sekarang masuk finalisasi, semoga segera bisa dilakukan finalisasi hasil akhir," tegas Sukara. Sukara yang juga mantan Humas Perseden Denpasar menyebutkan kajian publik ini bertujuan menggambarkan respon pemilih terhadap kualitas penyelenggara yang dilaksanakan oleh KPU Karangasem. 

Kata Sukara mantan BPD Nawa Kerti, manfaat lain yang ingin didapat yakni mengidentifikasi pendapat dan masukan atas penyelenggaraan Pilkada, mengukur tingkat kepuasan pemilih, meningkatkan kualitas dan performa penyelenggara, dan ingin mendapatkan umpan balik secara berkala tentang pencapaian kinerja penyelenggara. "Hasil keseluruhan nanti kami berikan kesempatan kepada tim peneliti UHN Sugriwa Denpasar yang akan menyampaikan dalam forum FGD yang akan diadakan KPU Karangasem nantinya," beber Sukara. 

Mantan Humas PSSI Bali itu menambahkan karena banyak item yang dilakukan kajian diantaranya efektivitas pelaksanaan debat, dan ternyata mendapat tanggapan luar biasa dari masyarakat yang banyak menyaksikan proses debat secara langsung melalui TV maupun YouTube. Selanjutnya pengecekan DPT, pemberitahuan C6, kepuasan terhadap pelayanan badan Adhoc yang responnya cukup tinggi. "Semoga apa yang kami lakukan dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Karangasem semakin bagus kedepannya, sehingga pendewasaan berdemokrasi terus kita lakukan, terutama dalam konteks KPU sebagai penyelenggara dapat meningkatkan kualitas dalam melayani peserta dan pemilih," tandas Sukara. 

Kata dia, mengenai responden sebanyak 512 orang itu merupakan terdaftar dalam DPT Pilkada Karangasem yang mencapai 392.702 pemilih. 512 responden itu, rata 6 orang di tiap desa. Dengan rincian mereka berasal dari berbagai segmen pemilih. Ada dari kalangan Generasi Z (1997) batasannya sampai usia 28 tahun, dari kalangan Milenial (1981-1996) 44-29 tahun, dari Generasi X (1965-1980) 60 - 45 tahun, Baby Boomer (1946-1964) 79 - 61 tahun, Pre-Boomer (<1945) 80 tahun ke atas dan juga satu orang berasal dari tokoh masyarakat[ rl]

Sudah 3 Hari Fastboat di Pelabuhan Padangbai Ditutup Akibat Cuaca Extrim

Karangasem, Bali Kini - Akibat cuaca buruk, angin kencang disertai hujan, Pelabuhan Kapal Cepat (Fasboat) di Dermaga Rakyat Padangbai, Manggis, Kabupaten Karangasem Bali ditutup. Penutupan ini telah berlangsung sejak Senin (10/2/2025) hingga kini, Rabu (12/2/2025). 

Menurut Muhamad Mustajib, Kepala KSOP Padangbai, mengatakan untuk sementara waktu penyebrangan Padangbai menuju Gili Trawangan ini ditutup mengingat cuaca masih tidak memungkinkan untuk kapal-kapal kecil  berlayar. "Kita utamakan keselamatan karena informasi dari BMKG angin kencang disertai hujan ini masih akan berlangsung hingga besok, (Kamis, 13/2/2025). Setelah itu kita lihat situasional di lapangan,"katanya.

Penutupan dermaga fasboat ini telah terjadi sejak 3 hari lalu. Dikatakan jika bagian cuaca di bagian selatan Lombok masih tinggi cukup tinggi. Ketinggian ombak mencapai 2,3 mete sementara tiupan angin mencapai 46km/jam. Selain itu hujan deras juga membuat jarak pandang nahkoda tidak maksimal. 

Sementara, alternatif bagi para wisatawan mancanegara yang biasanya menggunakan kapal cepat untuk menyebrang ke Lombok, dialihkan ke Kapal besar/ Kapal Feri yang masih beroperasional seperti biasa. (Ami)

Kapolres Karangasem Pimpin Apel Operasi Keselamatan Agung 2025

 

Karangasem, Bali Kini - Polres Karangasem menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Keselamatan Agung 2025 pada Senin (10/2/2025). Kegiatan yang berlangsung di Aula Kanya Badra Paramartha Polres Karangasem ini dipimpin langsung oleh Kapolres Karangasem AKBP I Nengah Sadiarta, S.I.K., S.H., M.K.P.

Apel dihadiri oleh Dandim 1623 Karangasem Letkol CZI Ryan Yustian, S.E., M.Han., para PJU Polres Karangasem, seluruh Kapolsek jajaran, personel Polres Karangasem yang ditunjuk, serta satu pleton dari Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem.

Dalam amanatnya yang membacakan pesan Kapolda Bali, Kapolres menekankan beberapa poin penting terkait kondisi lalu lintas di Bali. Beliau menyampaikan bahwa keberadaan lalu lintas dan sarana yang memadai merupakan indikator kemajuan suatu daerah dan memegang peranan vital dalam kehidupan masyarakat.

"Peningkatan volume kendaraan yang belum berbanding lurus dengan infrastruktur jalan menjadi salah satu penyebab kemacetan," ujar Kapolres. Berdasarkan data Dit Lantas Polda Bali, sepanjang tahun 2024 tercatat 192 kejadian kecelakaan lalu lintas dan 12.858 pelanggaran, dengan kontribusi dari warga lokal maupun wisatawan asing.

Operasi Keselamatan Agung 2025 akan dilaksanakan selama 14 hari, terhitung dari tanggal 10-23 Februari 2025. Dalam pelaksanaannya, operasi ini akan mengedepankan pendekatan preemtif dan preventif secara humanis.

Apel ditandai dengan prosesi penyematan pita sebagai tanda dimulainya operasi. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Polres Karangasem dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban lalu lintas di wilayah Karangasem. (Rls)