Bangli Sulap Perpustakaan Sekolah Jadi Ruang Kreatif Generasi Digital

Laporan : Tim Lpt 

Bangli , Bali Kini - Di era digital yang serba cepat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangli tak ingin anak-anaknya kehilangan sentuhan dengan buku dan dunia literasi. Untuk itu, gebrakan dilakukan dengan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Perpustakaan Sekolah Dasar (SD), yang bertujuan mengubah wajah perpustakaan menjadi ruang kreatif dan inovatif bagi siswa.

Bimtek yang dibuka oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bangli, I Made Ari Pulasari, pada Selasa (7/10) ini, menyasar 44 pengelola perpustakaan dari empat kecamatan. Ari Pulasari menekankan bahwa perpustakaan harus bertransformasi menjadi "laboratorium literasi" yang mampu menumbuhkan minat baca dan daya pikir kritis siswa.

"Anak-anak sekarang lebih asyik dengan gadget. Ini tantangan bagi kita untuk membuat perpustakaan lebih menarik dari sekadar layar smartphone," ujar Ari Pulasari dengan semangat. "Kita ingin perpustakaan menjadi tempat yang menyenangkan, tempat mereka menemukan ide-ide baru dan berani berkreasi."

Ni Wayan Puni Antari, Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bangli, menambahkan bahwa Bimtek ini akan membekali para pengelola perpustakaan dengan keterampilan manajerial, pemanfaatan teknologi informasi, serta pengembangan program literasi yang inovatif. "Kami ingin perpustakaan tidak hanya menjadi tempat meminjam buku, tetapi juga tempat belajar, bermain, dan berinteraksi," katanya.

Ia juga menambahkan adapun peserta yang hadir yakni dari pengelola perpustakaan SD Kecamatan Bangli 13 orang , Kecamatan Kintamani 7 orang , Kecamatan Tembuku 11 orang, dan 13 orang dari Kecamatan Susut. Puni Antari juga menjelaskan bahwa pelaksanaan Bimtek ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

Salah satu peserta Bimtek,  (Pengelola Perpustakaan) mengaku sangat antusias dengan pelatihan ini. "Saya jadi punya banyak ide untuk membuat perpustakaan saya lebih hidup. Saya ingin membuat pojok baca yang nyaman, mengadakan lomba-lomba yang menarik, dan memanfaatkan media sosial untuk promosi," ujarnya.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya, yaitu Nyoman Sri Sumertini dan I Nyoman Suarcayasa, yang merupakan pustakawan dari Biro Organisasi Provinsi Bali. Materi yang disampaikan mencakup pemaparan teknis pengelolaan perpustakaan hingga praktik langsung, sehingga ilmu yang didapat dapat diterapkan secara optimal di masing-masing sekolah. 

Dengan sentuhan kreativitas dan inovasi, Pemkab Bangli berharap perpustakaan sekolah dapat menjadi magnet bagi siswa, sehingga budaya literasi dapat terus tumbuh dan berkembang di kalangan generasi muda.

WISATAWAN ASAL PERANCIS TERSERET OMBAK DAN DITEMUKAN MENINGGAL DI PANTAI KELINGKING

Laporan Reporter : Ayu 

NUSA PENIDA , BALI KINI --- Seorang WNA asal Perancis dilaporkan tenggelam di perairan PantainKelingking, Nusa Penida, Rabu (15/10/2025). Korban berenang sekitar pukul 13.00 Wita dan ia terseret arus. Beberapa orang yang berada di lokasi berupaya menyelamatkan, namun Alena Andreeva Oparina (32/ perempuan) tak tertolong. 

Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar menerima informasi tersebut sekitar pukul 13.40 Wita. "Laporan yang kami terima dari bapak Ketut Suantara, selaku Babinsa Desa Bunga Mekar, menyebutkan korban yang terseret arus sudah dalam keadaan meninggal dunia, dan dibutuhkan bantuan evakuasi membawa naik ke atas tebing," ungkap I Nyoman Sidakarya, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar. Segera usai mendapatkan informasi, diberangkatkan  5 personel dari Unit Siaga SAR Nusa Penida ke Pantai Kelingking melalui jalur darat. Mereka tiba sekitar pukul 15. 00 Wita dan turun menuju Pantai Kelingking. 

"Tim SAR gabungan cukup kelelahan membawa korban naik, melihat kondisi anak tangga yang sempit dan curam," imbuhnya. Akhirnya kurang lebih pukul 18.15 Wita mereka mencapai atas tebing. Selanjutnya jenasa Alena dibawa menuju ke Klinik Nusa Medika dengan menggunakan ambulance.                                                            

Unsur SAR yang terlibat selama berlangsungnya proses evakuasi diantaranya Unit Siaga SAR Nusa Medika, TNI AL Pos Nusa Penida, Polsek Nusa Penida, Bhabinsa Desa Bunga Mekar, tim medis Nusa Medika serta masyarakat setempat

Bupati Kembang Puji Kolaborasi Pemerintah-Swasta, puluhan IKM Jembrana Terima Bantuan Keramik untuk berdayakan industri kecil

Laporan Reporter : Ajb Tim Lpt

Jembrana ,Bali Kini- Sebanyak 10.000 meter persegi keramik digelontorkan bagi puluhan IKM (Industri Kecil & Menengah) di Kabupaten Jembrana, Jumat (17/10).

Bantuan keramik yang diperutuhkan untuk pembuatan dapur bersih bagi IKM Jembrana tersebut merupakan kolaborasi antara pemerintah dan swasta dalam hal ini Kementrian Perindustrian RI dan PT. Arwana Citramulia.

Penyerahakan bantuan tersebut diawali dengan penandangan nota kesepahaman antara Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Reni Yanita, dengan Pimpinan PT. Arwana Citramulia, yang diwakili oleh Direktur Operasional, Edy Suyanto dan disaksikan secara langsung oleh Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan di Aula Gedung Sentra Tenun Jembrana.

Bupati Kembang dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kolaborasi dalam mendukung pengembangan industri kecil dan menengah di daerah kami. 

"Program workshop dan bantuan keramik untuk pembuatan dapur bersih ini bukan sekadar bantuan fisik, tetapi merupakan bentuk nyata perhatian dan sinergi antara pemerintah pusat, dunia usaha, dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas produksi dan higienitas produk IKM pangan," ungkapnya.

Lebih lanjut, kata Kembang dengan adanya dapur bersih, para pelaku IKM dapat memenuhi standar mutu dan keamanan pangan, sehingga produk-produk lokal kita memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasar.

Bupati Kembang menyebut hal ini sejalan dengan komitmen Pemkab Jembrana dalam mewujudkan UMKM Jembrana yang berdaya saing, di mana penguatan sektor industri kecil dan menengah menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi daerah berbasis potensi lokal. 

"Kami berharap, sinergi ini dapat terus berlanjut tidak hanya pada sektor IKM pangan, tetapi juga pada sektor-sektor lainnya seperti tenun, kerajinan, dan olahan hasil pertanian serta kelautan," ucapnya.

Sementara itu, Dirjen IKMA, Reni Yanita berharap dengan bantuan ini, IKM, kelompok, atau koperasi peserta program dapat terbantu dalam upaya memenuhi standar keamanan pangan, sehingga tercipta ekosistem yang produktif dan meningkatkan daya saing IKM.

"Mengenai standardisasi keamanan pangan bagi industri kecil menengah, tentu menjadi fokus kami juga karena menyangkut dengan kualitas produk makanan dan minuman hasil produksi industri kecil menengah," ucapnya.

Ia mengatakan standardisasi keamanan pangan dan kebersihan menjadi salah satu kendala bagi industri kecil menengah makanan minuman dalam mengembangkan usahanya.

 

"Yang menjadi kendala biasanya terkait dengan dapur rumah produksi yang lantai masih tanah, kemudian kondisinya kurang bersih, sanitasi tidak terjaga. Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan itu kementerian aktif bekerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan standar kebersihan rumah produksi bagi industri kecil menengah," pungkasnya.

Disisi lain, Reni Yanita mengapresiasi seluruh pihak yang telah terlibat dalam kolaborasi pemberian bantuan ini, khususnya kepada PT. Arwana Citramulia yang telah konsisten dalam mendukung perkembangan industri pangan dalam negeri. Termasuk juga Pemkab Jembrana dalam hal ini secara kontinue selalu memberikan pendampingan dan pengutaan kepada IKM-IKM yang ada untuk naik kelas.

"Semoga langkah kolaboratif ini, membawa dampak yang luar bisa untuk IKM-IKM yang ada di Jembrana, Bali dan Indonesia pada umumnya," imbuhnya. 

Sejalan dengan itu, Pimpinan PT. Arwana Citramulia, yang diwakili oleh Direktur Operasional, Edy Suyanto mengaku bangga karena dapat memberikan kontribusi nyata pada pemerintah dan masyarakat.

Menurutnya pihaknya juga rutin memberikan CSR dalam bentuk hibah yang diberikan kepada masyarakat serta menyelenggarakan kegiatan bakti sosial.

Lebih lanjut, kedepan PT. Arwana tetap memberikan kontribusi yang berarti bagi bangsa dan masyarakat.

"Melakukan kerjasama dengan berbagai instansi agar terus berlanjut dan berkesinambungan karena cita-cita  PT Arwana Citramulia adalah berkontribusi terhadap pembangunan negeri, salah satunya yang kita lakukan di Jembrana, Bali ini," pungkasnya. 

Kolaborasi Strategis PLN-Pemkab Jembrana : Tingkatkan Layanan Listrik dan Optimalisasi Pajak Daerah

Laporan Reporter :Ajb / Tim Lpt 

Jembrana , Bali Kini – Pemerintah Kabupaten Jembrana dan PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Bali melalui Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bali Utara  resmi menjalin kesepakatan kerja sama strategis. Kerja sama ini berfokus pada efisiensi tata kelola keuangan daerah melalui pemungutan dan penyetoran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Tenaga Listrik, sekaligus memastikan peningkatan kualitas layanan kelistrikan bagi masyarakat Jembrana.

Penandatanganan perjanjian kerjasama ini  ini dilakukan di lingkungan Kantor Bupati Jembrana oleh Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, bersama Manager PLN UP3 Bali Utara, Elashinta, Rabu (15/10) lalu. Acara ini disaksikan langsung oleh jajaran OPD terkait di Pemerintah Kabupaten Jembrana dan manajemen PLN UP3 Bali Utara.

Kerja sama ini secara spesifik mencakup beberapa poin penting yang mendukung tata kelola yang lebih baik diantaranya mekanisme terperinci terkait pemungutan dan penyetoran PBJT atas tenaga listrik. Penyediaan data rekapitulasi PBJT yang transparan. Upaya bersama untuk peningkatan, pengembangan, dan pengawasan Penerangan Jalan Umum (PJU). Pelaksanaan penertiban, meterisasi, pembangunan, dan pemeliharaan PJU sesuai kewenangan. Serta, mekanisme pembayaran rekening listrik yang efisien oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana.

Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, menyatakan penghargaan yang tinggi terhadap sinergi ini, yang dinilai penting untuk mendorong penerimaan pajak daerah dan memastikan pengelolaan energi yang berdaya guna.

“Kerja sama ini bukan hanya memperkuat tata kelola pajak daerah, tetapi juga memastikan pelayanan listrik dan penerangan jalan umum di Jembrana berjalan lebih optimal untuk kepentingan masyarakat,” ujar Kembang Hartawan

Senada dengan Bupati, Manager PLN UP3 Bali Utara, Elashinta, menyampaikan bahwa kesepakatan ini mencerminkan komitmen PLN untuk berkolaborasi dalam mendukung pembangunan daerah.

“Melalui kolaborasi ini, PLN berkomitmen mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah serta meningkatkan keandalan dan efisiensi pelayanan kelistrikan, termasuk penerangan jalan umum,” ungkap Elashinta.

Dengan landasan kerja sama ini, Pemkab Jembrana dan PLN berharap kolaborasi ini dapat menciptakan dampak positif berkelanjutan, mewujudkan tata kelola energi dan penerangan publik yang semakin prima di wilayah Kabupaten Jembrana. 

PHDI Gelar Pesamuhan Agung 2025: Meneguhkan Dharma Agama dan Dharma Negara Menuju Indonesia Emas 2045

Laporan Reporter :Asrinidevy 

Jakarta, Bali Kini — Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) akan melaksanakan Pesamuhan Agung Tahun 2025 dengan tema “Meneguhkan Dharma Agama dan Dharma Negara untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang Adil, Beradab, dan Inklusif.” Kegiatan nasional ini juga akan dirangkaikan dengan Seminar Nasional bertajuk “Penguatan Moderasi Beragama” yang menyoroti pentingnya keseimbangan nilai spiritual dan kebangsaan dalam memperkuat harmoni sosial di Indonesia.

Pesamuhan Agung akan berlangsung pada Jumat–Minggu, 17–19 Oktober 2025, di The Sultan Hotel & Residence Jakarta (Jl. Gatot Subroto, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat). Forum ini menjadi ajang penting bagi Parisada dalam menyusun arah kebijakan dan program strategis menjelang Mahasabha XIII Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 2026.

Ketua Panitia Pesamuhan Agung 2025, Ir. Wayan Gigin Samudera menegaskan bahwa tema tahun ini menggambarkan tekad umat Hindu untuk memperkuat dharma dalam konteks berbangsa dan bernegara.

“Tema Meneguhkan Dharma Agama dan Dharma Negara untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang Adil, Beradab, dan Inklusif menjadi panggilan moral bagi seluruh umat Hindu untuk bersinergi dalam membangun bangsa. Melalui Pesamuhan Agung ini, kita ingin memastikan dharma menjadi dasar bagi setiap langkah pembangunan nasional,” ujar Ir. Wayan Gigin.

Gigin menambahkan bahwa kegiatan ini diharapkan bisa menghasilkan kajian mendalam terkait substansi permasalahan umat serta menjadi pedoman ke depannya.

“Pesamuhan Agung ini adalah ruang dialog suci untuk meneguhkan nilai-nilai dharma dalam konteks kekinian—dharma yang membimbing kita menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan spiritual menuju Indonesia Emas 2045,” imbuhnya.

Gigin juga mengatakan, terdapat tema khusus terkait fenomena bunuh diri yang marak terjadi di Bali. 

“Pembahasannya mungkin yang sangat krusial itu sudah kita ketahui ya, ada di antaranya itu bunuh diri, yang sangat marak di Bali,” jelasnya.

Gigin menyebut tema itu tersebut diangkat setelah adanya desakan kuat dari para peserta forum group discussion (FGD) pra-pesamuan yang digelar beberapa waktu lalu. Dalam forum itu, para tokoh agama, termasuk Sabha Pandita, menyoroti meningkatnya kasus bunuh diri di Bali yang dianggap sudah mengkhawatirkan.

“Jadi sebetulnya bulan lalu, sebelum Sabha hari ini, kita ada pra-Pesamuan Agung, forum diskusi untuk kasus ini. Nah, di sanalah banyak yang hadir, termasuk Sabha Pandita. Mereka menyampaikan kepada saya bahwa situasi di Bali sangat di luar dugaan marak, jadi diminta dibahas di Pesamuan Agung di Jakarta,” ujarnya.

Sabha Pandita PHDI Pusat, Ida Pedanda Nabe Gde Bang Buruan Manuaba dalam sambutannya menegaskan bahwa Pesamuhan Agung ini membahas rancangan PHDI kedepan hingga fenomena-fenomena yang belakang terjadi. 

“ada 14 materi pokok yang akan menjadi pembahasan dalam Pesamuhan Agung Tahun 2025”, tutur Ida Pedanda Nabe Gde Bang Buruan Manuaba.

Kegiatan akan membahas berbagai materi strategis, meliputi:

1. Mekanisme Mahasabha XIII PHDI Tahun 2026.

2. Rancangan Perubahan AD/ART Parisada Hindu Dharma Indonesia.

3. Program Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia.

4. Penguatan Kelembagaan dan Peran Badan Dharma Dana Nasional (BDDN).

5. Pembentukan Lembaga Kajian Hindu.

6. Kajian Ulah Pati (bunuh diri) di Bali.

7. Pedoman Pelaksanaan Upacara Dīkṣā dalam Kearifan Lokal Hindu di Nusantara.

8. Evaluasi dan Pengembangan Kerjasama Pemanfaatan Candi Prambanan.

9. Tata Kelola Pura Padma Bhuana Nusantara.

10. Moderasi Beragama dan Kerukunan.

11. Teo-Ekologi Hindu.

12. Sistem Pendidikan dan Pengembangan SDM Hindu Indonesia.

13. Membangun Sistem Ekonomi Berlandaskan Dharma.

14. Rancangan Grand Design Hindu Dharma Indonesia Menuju Indonesia Emas 2045.

Sementara itu, Ketua Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat, Mayjen (purn) Wisnu Bawa Tenaya menyampaikan bahwa Pesamuhan Agung kali ini memiliki makna strategis sebagai refleksi dan revitalisasi peran Parisada di tengah perubahan sosial dan kebangsaan.

“Parisada ingin meneguhkan dharma sebagai sumber nilai bagi kehidupan berbangsa. Melalui Pesamuhan Agung dan Seminar Nasional ini, kita ingin menampilkan wajah Hindu yang moderat, terbuka, dan berkontribusi nyata bagi keadaban publik,” ujar sosok yang akrab disapa WBT ini.

WBT juga menekankan bahwa moderasi beragama menjadi kunci dalam menjaga keharmonisan dan keberlanjutan bangsa.

“Moderasi beragama bukan sekadar wacana, tetapi praktik keseharian yang menumbuhkan saling pengertian dan rasa tanggung jawab bersama. Dalam perspektif Hindu, hal ini sejalan dengan ajaran Vasudhaiva Kutumbakam — seluruh dunia adalah satu keluarga,” tambahnya.

Purnawirawan jenderal TNI bintang dua itu juga menegaskan beberapa pokok bahasan yang menjadi fokus acara pesamuan agung kali ini.

“Selain tema krusial tadi, kita juga akan membahas bagaimana program pendidikan Hindu ke depan bagaimana dharma-dana nasional. Lalu ada perambanan juga kita bahas untuk bagaimana nanti lebih fokus tentang fungsi untuk umat Hindu,” terangnya.

Pesamuhan Agung PHDI 2025 diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat kelembagaan, memperluas jejaring kerja sama lintas sektor, dan meneguhkan peran umat Hindu Indonesia dalam mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045 yang berlandaskan dharma.

Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Agama Republik Indonesia, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA; Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka; Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kemenag RI, Prof. Dr. Drs I Nengah Duija, M.Si; Asisten Kesejahteraab Rakyat DKI Jakarta, Ali Maulana Hakim.

Bupati Satria Apresiasi PLN Atas Kepercayaan Memilih Kabupaten Klungkung Sebagai Pemasangan PLTS Atap

Klungkung ,Bali Kini - Di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan tantangan perubahan iklim global, sudah saatnya kita beralih pada sumber energi yang bersih dan berkelanjutan. Hal demikian disampaikan Bupati Klungkung, I Made Satria bersama Wakil Bupati Klungkung, Tjokorda Gde Surya Putra saat meresmikan Groundbreaking tanda dimulainya program Smart PVR di Terminal Pasar Umum Galiran Kabupaten Klungkung, Kamis (16/10). Smart PVR merupakan program dari PLN untuk pengembangan  energi bersih, diawali dengan pemasangan panel surya di Pasar Galiran.

Bupati Satria juga mengucapkan terimakasih kepada PT PLN (Persero) atas terpilihnya Kabupaten Klungkung menjadi salah satu Kabupaten di Bali yang mulai menerapkan teknologi energi bersih berupa Smart PVR. Langkah ini nantinya diharapkan dapat mewujudkan Pulau Bali khususnya di Kabupaten Klungkung yang bersih, hijau dan indah serta menjaga kesucian dan keharmonisan alam bali sesuai visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”. 

“Dalam mendukung visi tersebut telah diluncurkan beberapa program unggulan yang berfokus pada energi bersih dan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Klungkung, salah satunya di Nusa Penida yang kini menjadi prioritas pengembangan energi terbarukan melalui survey lokasi pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan sistem energy storage,” ujar Bupati Satria.

Bupati Satria juga mengapresiasi kepada PLN atas kepercayaan memilih Pasar Galiran sebagai lokasi awal pemasangan PLTS atap. Penerapan ini tidak hanya membantu efesiensi energi, tetapi juga menciptakan lingkungan yang bersih nyaman bagi masyarakat dan pedagang di Pasar Galiran serta menjadi pelopor dalam penerapan transisi energi di Bali. “Baik di daratan Bali maupun di Kepulauan Nusa Penida keindahan-keindahan Klungkung wajib untuk kita jaga, salah satu caranya yaitu mendukung program transisi energi yang bersih dan ramah lingkungan untuk mengurangi emisi karbo yang dihasilkan energi fosil. Semua ini penting demi menjaga keberlangsungan dan keharmonisan alam Bali,” harapnya. 

Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis PT PLN (Persero), Hartanto Wibowo mengatakan bahwa Smart PV Rooftop dari PLN Icon Plus merupakan solusi energi surya dan rumah pintar (smart home) terintegrasi. Program ini menggabungkan instalasi PLTS Atap (PV Rooftop) untuk menghasilkan listrik dari matahari dengan layanan rumah pintar seperti lampu pintar, kunci pintar, dan sistem keamanan yang dapat dikendalikan melalui ponsel. Pihaknya juga menjelaskan, Pasar Galiran dipilih sebagai lokasi awal untuk penerapan teknologi Smart PVR sebelum nantinya dikembangkan lebih luas di seluruh Bali. "Dari Pasar Galiran, kita kembangkan sistem Smart PVR di Bali sebagai model pengembangan sistem energi masa depan," ungkapnya. 

Usai melakukan Groundbreaking, Bupati Satria juga menyerahkan bantuan sambungan listrik gratis dari PLN di rumah warga lingkungan Banjar Lebah. 

Komisi I DPRD Karangasem Soroti Pengelolaan Sampah di Purwakerti: Mesin Rp181 Juta Rusak, Truk Mangkrak, Warga Terdampak Asap

 

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih

KARANGASEM, Bali Kini - Komisi I DPRD Kabupaten Karangasem menyoroti buruknya tata kelola sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Banjar Dinas Lebah, Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, yang berada di kawasan pariwisata Amed. Sejumlah fasilitas yang dibeli dari dana pemerintah kini rusak dan tak berfungsi, termasuk mesin pengolah sampah senilai Rp181 juta serta truk pengangkut sampah yang kini mangkrak di lokasi.

Ketua Komisi I DPRD Karangasem, I Nengah Kariawan, bersama beberapa anggota turun langsung ke lapangan, Kamis (16/10/2025), menindaklanjuti laporan warga terkait mandeknya pengelolaan sampah di wilayah tersebut.

 “Kami temukan di lapangan ada penerimaan sampah dari sejumlah hotel untuk dipilah di sini. Namun alat-alat pengelolaan sampah yang baru dibeli sekitar setahun lalu sudah rusak. Padahal alat itu dibeli dari dana pemerintah, nilainya mencapai Rp181 juta,” ujar Kariawan.

Ia menambahkan, selain mesin yang rusak, satu unit truk pengangkut sampah tahun 2017 juga tidak beroperasi, serta kendaraan angkut Viar yang dipinjam dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten ikut nyangkut. Menurutnya, kondisi ini harus dipertanggungjawabkan oleh pihak terkait.

Kariawan juga menyebut banyak keluhan dari masyarakat sekitar dan pelaku wisata akibat pembakaran sampah yang menimbulkan asap hingga mengganggu kenyamanan vila dan homestay di sekitarnya.

 “Lahan di sini nilainya tinggi karena kawasan pariwisata. Tapi ada warga yang batal menyewakan lahannya ke investor karena terganggu bau dan asap dari lokasi TPST ini. Artinya, dampak sosial dan ekonominya nyata,” tegasnya.

Komisi I berharap pemerintah desa dan kabupaten segera duduk bersama mencari solusi konkret, mengingat produksi sampah di kawasan Purwakerti mencapai dua truk per hari dari lima banjar, belum termasuk sampah dari sektor pariwisata.

 “Tempat pembuangan di Linggasana Bebandem sudah ditutup. Jadi pengelolaan sampah seperti ini tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Harus ada peran aktif pemerintah kabupaten untuk menindaklanjuti,” ujar Kariawan.

Ia menegaskan, Komisi I DPRD Karangasem akan terus melakukan pengawasan terhadap berbagai persoalan di tingkat pemerintahan daerah, termasuk pengelolaan lingkungan yang berdampak langsung pada masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dusun Banjar Lebah, I Wayan Suartana, mengatakan pihaknya akan segera membahas persoalan ini bersama pemerintah desa dan tokoh masyarakat.

 “Kendaraan truk sempat tidak beroperasi karena sopirnya berhenti. Perbekel sudah berusaha mencari pengganti, tapi belum ada. Akhirnya, warga diimbau membawa sampah langsung ke TPST agar bisa dipilah oleh petugas di lokasi,” jelasnya.

Suartana menambahkan, langkah ini dilakukan sebagai upaya sementara untuk menekan penumpukan sampah di desa, sambil menunggu solusi jangka panjang dari pemerintah kabupaten. (Ami)

Bupati Satria Audiensi Ke Kemendagri Terkait Dampak Pengurangan TKD

Laporan : Dearna 

Klungkung , Bali Kini - Bupati Klungkung I Made Satria bersama Sekertaris Daerah Anak Agung Gede Lesmana melakukan audiensi ke Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta, Rabu (15/10).  Kehadiran rombongan Pemkab Klungkung ini diterima oleh Sekretaris Dirjen Bina Keuangan Horas Maurits Panjaitan, M.Ec.Dev. Audiensi ini dalam rangka konsultasi terkait dampak pengurangan  Transfer Ke Daerah (TKD) oleh Pemerintah Pusat serta membahas pengelolaan keuangan daerah yang lain.

Dalam kehadirannya, Bupati Satria paparkan gambaran umum pengelolaan Transfer Ke Daerah (TKD) serta keuangan daerah lainnya.

Menanggapi pemaparan tersebut Sekretaris Dirjen Bina Keuangan Horas Maurits Panjaitan menyarankan kepada Pemkab Klungkung untuk mengupayakan pembiayaan alternatif yaitu pinjaman daerah dan KPBU. Selain itu agar dilakukan restrukturisasi RAPBD dengan melakukan efisiensi pada belanja, seperti perjalanan dinas, ATK, kegiatan rapat serta mengurangi acara seremonial.

Turut serta dalam audiensi ini Kepala BAPPEDA Ketut Arie Gunawan dan Kalak BPBD Klungkung Putu Widiada. 

Bupati Satria Paparkan Penyusunan RTRW dan RDTR Kawasan Kota Semarapura di Kementrian ATR/BPN

Laporan : Tim Lpt 

Klungkung , Bali Kini - Bupati Klungkung, I Made Satria mengikuti Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Kementrian/Lembaga dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Semarapura - Tegal Besar - Goa Lawah di Hotel Mercure Jakarta, Selasa (14/10). Turut hadir mendampingi, Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung, Anak Agung Gede Lesmana serta Kepala OPD terkait lainnya dilingkungan Pemkab Klungkung.

Dalam paparannya, Bupati Satria menyampaikan bahwa tujuan penataan Wilayah Perencanaan (WP) Kawasan Semarapura dan Tegal Besar - Goa Lawah yaitu untuk mewujudkan kawasan Semarapura dan Tegal Besar - Goa Lawah sebagai Kota Pusat Kebudayaan Bali yang nantinya didukung oleh sektor pertanian, ekonomi kreatif dan digital serta pariwisata yang berwawasan lingkungan. “Adapun rencana struktur ruang WP Kawasan Semarapura dan Tegal Besar - Goa Lawah meliputi susunan pusat-pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana yang akan dikembangkan untuk mencapai tujuan dalam melayani skala wilayah, skala kota dan skala WP,” ujar Bupati Satria.

Bupati juga menambahkan bahwa rencana pola ruang WP Kawasan Semarapura dan Tegal Besar-Goa Lawah terdiri dari

zona lindung dan zona budi daya. Peruntukan Zona lindung yang paling luas sebagai

zona badan air yaitu seluas 109,84 Ha, untuk zona budidaya luas terbesar adalah

sebagai zona tanaman pangan seluas 1.382,82 Ha diikuti dengan zona perumahan

seluas 921,51 Ha dan zona pariwisata seluas 316,48 Ha. 

“Semoga dengan langkah-langkah ini nantinya dapat membuahkan hasil yang maksimal untuk Kabupaten Klungkung, terutama mengantisipasi agar tidak terjadi bencana di Kawasan Tegal Besar - Goa Lawah tentu kita meminalisir itu kedepan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan,” harapnya.

Pemkab Klungkung Terima Naskah Hasil Pengawasan Dari Inspektorat Provinsi Bali

Laporan : Tim Lpt 

Klungkung , Bali Kini -Wakil Bupati Klungkung, Tjokorda Gde Surya Putra, mewakili Bupati Klungkung, secara resmi menerima Naskah Hasil Pengawasan dari Inspektorat Provinsi Bali hari ini, Selasa (14/10). Penyerahan dilakukan serentak bersama tiga kabupaten/kota lainnya (Bangli, Tabanan, dan Gianyar) ini merupakan langkah penting dalam upaya peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah.

Penyerahan naskah dilakukan langsung oleh Kepala Inspektorat Provinsi Bali, I Wayan Sugiada, bertempat di ruang rapat Sabha Adhyasta Madya Kantor Inspektorat Provinsi Bali. Dalam hasil pengawasan tersebut, Kabupaten Klungkung mencatat dua area temuan utama yang memerlukan tindak lanjut segera, yaitu pada sektor Pengawasan Umum dan Pengawasan Teknis.