Komunitas Eco Enzyme Bali Kumara Semprot 100 Liter Eco Enzyme di TPA Linggasana untuk Kurangi Bau, Gas Berbahaya, dan Air Lindi

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih

Karangasem, Bali Kini — Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Linggasana, Desa Butus, Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem kembali mendapat perhatian dari komunitas peduli lingkungan. Komunitas Eco Enzyme Bali Kumara yang diketuai I Wayan Suartawa menyemprotkan 100 liter eco enzyme ke tumpukan sampah organik serta ke area air lindi untuk mengurangi bau menyengat dan menekan gas berbahaya, Jumat (24/10/2025). 

Penyemprotan tidak hanya dilakukan pada gunungan sampah organik yang berpotensi mengeluarkan gas metana dan hidrogen, tetapi juga diarahkan ke air lindi — cairan hasil rembesan sampah — yang diketahui menjadi salah satu sumber utama aroma tidak sedap dan potensi gas beracun.

> "Eco enzyme kami semprotkan bukan hanya di sampah organik, tetapi juga ke air lindi. Ini penting untuk mengurangi gas metana, hidrogen dan menghambat bau busuk dari proses pembusukan sampah," ujar I Wayan Suartawa.

Eco enzyme merupakan cairan hasil fermentasi limbah dapur seperti kulit buah, sisa sayuran, gula merah atau molase dan air. Cairan ini bekerja sebagai bioaktivator alami yang membantu mempercepat penguraian sampah organik, menekan bakteri penyebab bau, dan mengurangi gas yang berpotensi memicu kebakaran.

Tidak hanya penyemprotan, komunitas ini bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Karangasem juga memberikan edukasi kepada warga, khususnya ibu rumah tangga agar mampu memproduksi eco enzyme secara mandiri.

> “Kalau tiap rumah tangga rutin membuat dan memakai eco enzyme, sampah dapur bisa selesai sebelum sampai ke TPA,” tambah Suartawa.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Karangasem, I Nyoman Tari, yang turut hadir dalam kegiatan ini menyampaikan apresiasinya.

> “Saya mewakili Bupati Karangasem mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada komunitas Eco Enzyme Bali Kumara. Mereka tidak hanya peduli, tetapi ikut turun langsung membantu pemerintah mengurangi beban TPA,” ujar Nyoman Tari.

Ia berharap gerakan seperti ini menjadi contoh bagi desa dan komunitas lain agar pengurangan sampah bisa dimulai dari sumbernya, bukan hanya mengandalkan TPA. (Ami)

Pemulung Karangasem Bangun Koperasi Sampah, Ubah Kresek Jadi Penghasilan dan Jaminan Hidup

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih

Karangasem, Bali Kini— Gerakan pemulung di Karangasem kini berubah lebih tertata setelah berdirinya Komunitas Pemulung Karangasem (KPK) yang dipimpin Nyoman Arya Wirayana atau Komang Arya. Dalam tiga bulan berjalan, komunitas ini telah berhasil mengolah total 12 ton sampah dan menaungi 38 pemulung yang bekerja di TPA Linggasana, Desa Butus, Bhuana Giri, Bebandem. “Kami melihat TPA sudah overload dan jadi sorotan kementerian. Secara pribadi saya bergerak, merangkul para pemulung agar lebih terorganisir, tidak seperti dulu yang hanya ambil sampah sesuka hati,” kata Arya, Jumat (24/10/2025). 

Berbeda dengan pengepul pada umumnya, koperasi ini menerima semua jenis plastik, bahkan 40 persen di antaranya berupa plastik daun atau kresek kotor yang biasanya tidak diterima tempat lain. Sampah tidak perlu dicuci, langsung dipilah, lalu dikirim ke Jember untuk diolah kembali menjadi bahan plastik. Selama tiga bulan terakhir, total sampah yang terkumpul mencapai 12 ton.

Penghasilan pemulung ikut meningkat signifikan. Harga beli plastik kini Rp1.700 per kilogram, turun dari Rp2.000, namun dengan target 50 kilogram per orang per hari, anggota mampu membawa pulang Rp80.000–Rp90.000 per hari, jauh naik dari pendapatan awal sekitar Rp30.000. Rata-rata per bulan mencapai Rp1 juta. “Sekarang anggota bisa sampai 80–90 ribu per hari, dulu paling Rp30 ribu. Dari hasil itu kami juga bayarkan BPJS Kesehatan mereka,” ujar Arya.

Sistem pengiriman sampah dilakukan rutin. Plastik daun dan kresek dikirim sebulan sekali sebanyak 4–5 ton. Jenis lain seperti gelasan plastik, botol, atau tetrapack dikirim seminggu sekali hingga dua kali sekitar 300–500 kilogram, bahkan mencapai 1,2 ton bila menggunakan truk besar. Selain menambah penghasilan warga, langkah ini turut membantu DLH Karangasem mengurangi penumpukan sampah.

Namun fasilitas masih jauh dari memadai. Ketua KPK, Ketut Nama, yang telah memulung sejak 2010, menyebut pemilahan masih dilakukan di tempat terbuka tanpa atap. “Kalau hujan kami berhenti, sampah jadi basah dan susah dipilah. Kalau panas juga berat, jadi kami sangat butuh tempat yang ada atapnya,” ujarnya. Ia juga bersyukur koperasi ini tidak mewajibkan sampah dicuci. “Untungnya bos di sini ngerti, sampah kotor tetap diterima karena di sana sudah ada mesin modern, jadi kami bisa tetap kerja cepat,” tambahnya.

Saat ini hampir semua sampah dinilai memiliki nilai ekonomis kecuali styrofoam dan mika. KPK tengah mencari cara mengolah kedua jenis tersebut agar bisa dimanfaatkan. Sampah anorganik juga  dijadikan bahan bakar bio-solar. (Ami)

Besar Kontribusi Devisa Pariwisata Nasional, BKSAP DPR RI: Bali harus Diperhatikan Khusus Pemerintah Pusat

Laporan Reporter : Tim Lpt Hms

DENPASAR , BALI KINI – Gubernur Bali Wayan Koster menerima Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI yang melakukan kunjungan kerja ke Bali, Kamis (23/10), di Gedung Sabha, Jayasabha, Denpasar. Kunjungan bertema “Diplomasi Budaya dan Pembangunan Lestari” itu menyoroti peran strategis Bali sebagai ujung tombak diplomasi pariwisata Indonesia dan penyumbang devisa terbesar bagi negara.

Dalam kesempatan ini, BKSAP DPR RI meminta pemerintah pusat memberikan perhatian khusus untuk Bali. 

Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan kekhususan Bali, termasuk keberlanjutan regulasi yang melindungi nilai-nilai budaya dan lingkungan Pulau Dewata.

 “Secara umum, kami sangat mendukung kekhususan Bali dengan peraturan yang memperkuat eksistensi dan kelestariannya. Bali bukan hanya indah, tapi juga berperan penting dalam diplomasi budaya Indonesia,” ujar Mardani.

Anggota BKSAP dan juga Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Irene Yosiana,  menambahkan bahwa Bali perlu mendapatkan perlakuan khusus dari pemerintah pusat mengingat kontribusinya terhadap devisa nasional.

“Faktanya, sekitar tujuh persen dari total devisa nasional berasal dari Bali. Namun, investasi asing justru sering menyulitkan masyarakat lokal. Kami ingin arah pariwisata Bali ke depan benar-benar sustainable dan berpihak pada rakyat,” ujarnya.

Gubernur Bali, Wayan Koster, dalam paparannya menegaskan pentingnya dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur dan kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan budaya serta lingkungan di Bali.  

“Bali kecil, tapi 'khasiat'nya besar. Kami menyumbang lebih dari 53 persen devisa pariwisata nasional. Namun infrastruktur ke daerah wisata seperti Bali justru kurang mendapat perhatian. Kami mohon timbal balik yang sepadan, bukan lebih,” tegas Koster di hadapan Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, dan anggota lain yang hadir. 

Menurut data yang dipaparkan Koster, hingga Oktober 2025 jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Bali mencapai 5,7 juta orang, dan diperkirakan menembus 7 juta orang pada akhir tahun. 

Tahun sebelumnya, Bali mencatat 6,9 juta wisatawan dengan devisa pariwisata mencapai Rp167 triliun, atau 53 persen dari total devisa Pariwisata nasional yang mencapai Rp312 triliun.

“Spending money wisatawan di Bali jauh di atas rata-rata nasional, mencapai 1.630 dolar AS per wisatawan. Ini menunjukkan keunggulan Bali sebagai destinasi premium dunia,” tambahnya.

Namun, Koster menyoroti tantangan yang masih dihadapi, mulai dari keterbatasan infrastruktur, pengelolaan sampah, hingga ketimpangan fiskal antara kontribusi Bali dengan alokasi anggaran pusat. 

“Kalau tidak ada infrastruktur memadai, daya saing Bali bisa turun dan kalah dengan Malaysia atau Thailand. Karena itu kami terus membenahi transportasi dan pengolahan sampah, termasuk membangun waste to energy,” jelasnya.

Selain ekonomi, Gubernur Koster juga menegaskan arah pembangunan Bali yang berlandaskan tiga pilar utama: alam, manusia, dan budaya. Melalui konsep Ekonomi Kerthi Bali, pemerintah daerah mendorong transformasi menuju pertanian organik, energi bersih, industri lokal berdaya saing, serta pariwisata berbasis budaya dan lingkungan.

 “Budaya adalah hulunya, pariwisata hilirnya. Kalau budaya dijaga, pariwisata akan datang dengan sendirinya. Kami ingin pembangunan Bali satu pulau, satu pola, satu tata kelola,” ujar Koster.

Sementara itu, Ketua Bali Tourism Board (BTB), Ida Bagus Agung Partha Adnyana, menekankan pentingnya perhatian DPR RI terhadap pembangunan berkelanjutan di Bali.

“Bali tidak perlu promosi besar-besaran, tapi perlu branding yang menonjolkan kelestarian lingkungan dan budaya. Isu sustainability harus jadi wajah utama pariwisata Bali,” katanya.

Kunjungan BKSAP DPR RI ini diharapkan memperkuat posisi Bali dalam diplomasi budaya dan ekonomi global, sekaligus membuka ruang sinergi antara pusat dan daerah untuk memastikan keberlanjutan pembangunan Pulau Dewata—bukan hanya sebagai destinasi wisata dunia, tetapi juga simbol harmoni antara alam, manusia, dan budaya.(*)

Perpustakaan dan Kearsipan Akan Berikan Penghargaan Hasil Audit Sistem Kearsipan Internal Pada OPD dilingkungan Pemkot Denpasar

Ket foto : Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar, Cokorda Gede Partha Sudarsana saat melaksanakan audensi di hadapan Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, bertempat di Kantor Walikota Denpasar, Kamis (23/10).

Laporan Reporter : Ayu 

Denpasar, Bali Kini - Pemerintah Kota Denpasar akan menggelar Penyerahan Penghargaan Hasil Audit Sistem

Kearsipan Internal Tahun 2025 dan Sharing Session Kearsipan. Demikian disampaikan Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar, Cokorda Gede Partha Sudarsana saat melaksanakan audensi di hadapan Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, bertempat di Kantor Walikota Denpasar, Kamis (23/10). 

Didampingi Kepala Bidang Pembinaan Pengembangan dan Pengawasan sistem Kearsipan Kota Denpasar, Ni Made Sugiani, Cokorda Partha menjelaskan Penyerahan Penghargaan Hasil Audit Sistem

Kearsipan Internal Tahun 2025 akan dilkasanakan mengingat sudah terlaksananya Kegiatan Pengawasan Kearsipan dengan Instrumen Audit Sistem Kearsipan Internal terhadap Perangkat Daerah di Kota Denpasar

sesuai Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan.

Dimana semua ini dilaksanakan untuk terwujudnya tertib arsip di Kota Denpasar perlu dilaksanakan pembinaan dan pengawasan kearsipan pada Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kota Denpasar, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan arsip melalui kegiatan Audit Sistem Kearsipan

Internal (ASK! ). Sesuai dengan Undang- Undang no 43 Tahun 2009 tentang kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin terciptanya arsip, ketersediaan arsip. yang autentik dan terpercaya, terwujudnya pengelolaan arsip yang handal, perlindungan kepentingan, keselamatan dan keamanan arsip, keselamatan aset nasional dan mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional serta menigkatkan pelayanan publik.

Untuk diketahui Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Pengawasan kearsipan dilakukan melalui kegiatan pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan dan penegakan peraturan perundang - undangan di bidang kearsipan. Pengawasan terhadap penyelenggaraan kearsipan dilakukan dengan audit kearsipan melalui proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif, dan professional.

Yang Kegiatan sosialisasi dilaksanakan beberapa kali guna menyamakan persepsi agar bukti dukung kelengkapan audit dapat dipenuhi sesuai dengan regulasi. Audit ke 36 Perangkat Daerah dilaksanakan selama 2 bulan, Setelah semua tahapan proses Audit dilaksanakan oleh Tim Audit maka hasil yang telah ditetapkan dituangkan dalam Surat Keputusan Walikota Denpasar Nomor 100.3.3.3/ 1518 / HK / 2025 tentang Pemeringkatan Hasil Audit Sistem Kearsipan Internal di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Dan penyerahan pengghargaan ini akan dilaksanakan rencananya akhir bulan Oktober 2025 ini.

Sementara Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa mengapresiasi kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar, mengingat bahwa manajemen kearsipan yang baik akan mencerminkan kualitas dan kompetensi dari setiap instansi atau organisasi perangkat daerah (OPD). Sehingga diharapkan semua instansi di lingkungan Kota Denpasar menata dan mengelola kearsipan dengan baik.

“Kegiatan monev kearsipan ini sebagai sebuah langkah inovasi dalam kegiatan pengarsipan di lingkungan instansi Kota Denpasar,” ujarnya. 

Dorong Sinergi Pusat Daerah, Wujudkan Konektivitas Laut yang Efisien dan Berkelanjutan

Ket. Foto :

Wali Kota Jaya Negara Audiensi dengan Kemenhub Bahas Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal 

Laporan Reporter : Wah 

Jakarta, Bali Kini - Dalam upaya memperkuat konektivitas transportasi laut sekaligus mengurai kemacetan di kawasan pesisir Denpasar, Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, melakukan audiensi dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Kamis (23/10), di Kantor Kemenhub RI, Jakarta. Audiensi ini diterima langsung oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Muhammad Masyud, dan membahas rencana pengoperasian serta pengembangan Pelabuhan Pengumpan Lokal Mertasari, Serangan, dan Sanur.

Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Jaya Negara menegaskan bahwa pelabuhan pengumpan lokal memiliki peran strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di Kota Denpasar.

“Pelabuhan-pelabuhan ini tidak hanya menjadi simpul transportasi laut, tetapi juga pintu gerbang aktivitas wisata dan ekonomi masyarakat. Untuk itu, perlu ada sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut di sampaikan hal ini bertujuan untuk mengatasi kemacetan yang terjadi di Kota Denpasar. Hal ini juga sebagai upaya meningkatkan kapasitas dan efisiensi operasional Pelabuhan Sanur sebagai gerbang utama bagi pariwisata di Bali, khususnya Kota Denpasar. 

"Saya sangat optimis bahwa dengan dukungan penuh dari Kementerian Perhubungan, kami dapat mewujudkan visi ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan pengalaman wisatawan yang datang ke Bali melalui Pelabuhan Sanur, mekanisme pengoperasian pelabuhan, peningkatan fasilitas pendukung, standar pelayanan, serta rencana pengembangan jangka panjang agar pelabuhan dapat berfungsi secara optimal dan berkelanjutan. Selain itu, pemerintah juga mendiskusikan peluang kolaborasi investasi serta dukungan regulasi untuk mempercepat proses operasional." ujar Walikota Jaya Negara 

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Muhammad Masyud dalam kesempatan tersebut menyampaikan dukungannya terhadap langkah Pemkot Denpasar dalam memperkuat infrastruktur transportasi laut di wilayah Kota Denpasar.

“Kami sangat mengapresiasi inisiatif Pemkot Denpasar dalam mengembangkan pelabuhan pengumpan lokal. Ini sejalan dengan program nasional untuk meningkatkan konektivitas maritim dan memperluas akses masyarakat terhadap transportasi laut yang aman, nyaman, dan berkelanjutan,” ujar Muhammad Masyud

Lebih lanjut, pihak Kemenhub melalui Dirjen Perhubungan Laut akan melakukan pendampingan teknis serta kajian lanjutan terkait kebutuhan fasilitas, aspek keselamatan pelayaran, dan potensi integrasi pelabuhan dengan sektor pariwisata.

Dengan terwujudnya pengoperasian dan pengembangan pelabuhan di Mertasari, Serangan, dan Sanur, diharapkan konektivitas transportasi laut di wilayah Denpasar semakin meningkat, memperkuat daya tarik wisata bahari, dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. 

Bali Raih Empat Penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia 2025

Laporan Reporter : Tim Lpt 

JAKARTA, Bali Kini – Komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam melestarikan dan memajukan kebudayaan kembali membuahkan hasil gemilang. Dalam ajang Anugerah Kebudayaan Indonesia (AKI) Tahun 2025 yang digelar Kementerian Kebudayaan RI di Plaza Insan Berprestasi, Jakarta, Selasa (21/10), Bali berhasil memboyong empat dari lima kategori penghargaan yang diperebutkan.

Empat penghargaan tersebut masing-masing diraih untuk kategori Pemerintah Daerah Terbaik, Museum Terbaik, Taman Budaya Terbaik, dan Anjungan Daerah TMII Terbaik. Raihan ini sekaligus menegaskan posisi Bali sebagai daerah yang konsisten menjaga warisan budaya sekaligus mengembangkannya di tengah arus modernisasi.

Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, I Gede Arya Sugiartha, yang hadir mewakili Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas penghargaan tersebut. Menurutnya, pencapaian ini merupakan hasil kerja kolaboratif antara pemerintah, pelaku budaya, dan masyarakat Bali yang selama ini bahu-membahu menjaga identitas budaya daerah.

“Kami sangat berterima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada Provinsi Bali. Ini adalah hasil dari dedikasi dan sinergi luar biasa semua pihak yang terus berkomitmen menjaga kebudayaan sebagai jantung kehidupan masyarakat Bali,” ujar Sugiartha usai menerima penghargaan.

Ia menambahkan, melalui visi pembangunan Nangun Sat Kerthi Loka Bali, Pemerintah Provinsi Bali senantiasa berupaya melakukan pelestarian dan pemajuan kebudayaan dengan memperkuat regulasi serta menghadirkan berbagai program berbasis kearifan lokal.

“Penghargaan ini menjadi bukti nyata dari komitmen dan kerja bersama dalam menjaga, mengembangkan, serta memuliakan kebudayaan Bali,” imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon dalam sambutannya mengatakan, Anugerah Kebudayaan Indonesia merupakan bentuk penghargaan negara terhadap individu, lembaga, dan pemerintah daerah yang secara konsisten berkontribusi dalam pemajuan kebudayaan.

“Kita berharap melalui Anugerah Kebudayaan Indonesia, pemerintah daerah semakin peduli dan aktif dalam melestarikan kebudayaan di wilayahnya masing-masing,” ujar Fadli Zon.

Ia menegaskan bahwa kebudayaan merupakan fondasi peradaban bangsa yang tak boleh dipandang sebelah mata.

“Kekayaan kebudayaan kita adalah jantung peradaban. Kebudayaan bukan embel-embel, melainkan fondasi. Seperti yang dikatakan Bung Karno, selain kedaulatan politik dan kemandirian ekonomi, bangsa yang kuat harus memiliki kepribadian dalam kebudayaan,” tandasnya.

Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2025 digelar dalam dua tahap. Tahap I, yang dilaksanakan pada 25 Agustus lalu, memberikan apresiasi kepada 14 pelaku seni dan budaya. Adapun Tahap II, yang berlangsung pada Oktober ini, memberikan penghargaan untuk lima kategori, yaitu Anjungan Daerah TMII, Lembaga Asing dan Perorangan Asing, Museum, Pemerintah Daerah, dan Taman Budaya.

Dengan capaian ini, Bali tidak hanya mengukuhkan diri sebagai destinasi wisata budaya dunia, tetapi juga sebagai daerah yang berhasil menyeimbangkan kemajuan pembangunan dengan pelestarian nilai-nilai tradisi dan jati diri bangsa.9

Diluncurkan! Jembrana Investment Service Centre (JISC) Siap Permudah Akses dan Percepat Layanan Investasi

Laporan Reporter : Ajb / Tim Lpt 

Jembrana , Bali Kini – Pemerintah Kabupaten Jembrana membuka Jembrana Investment Service Center (JISC), sebuah layanan prioritas terpadu yang didesain khusus untuk mendongkrak realisasi investasi di wilayah Jembrana.

JISC diluncurkan secara resmi oleh Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, didampingi Ketua DPRD Jembrana Ni Made Sri Sutharmi, dan Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Jembrana, Kamis (23/10).

"Hari ini kita launching Jembrana Investment Service Center yang bertujuan untuk memudahkan orang berinvestasi di Jembrana. Selama ini mereka kesulitan mencari informasi, pelayanan perijinan kemudian tentang pelaporan termasuk juga tata ruang," ucap Bupati Kembang Hartawan.

Dengan adanya JISC, Bupati Kembang berharapkan akan menarik investor untuk datang ke Jembrana dengan berbagai kemudahan yang diberikan sehingga nantinya akan tercipta lapangan pekerjaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jembrana.

"Harapannya akan banyak sekali Investor yang ada di Jembrana. Kita permudah pelayanannya dan memastikan pelayanannya baik. Komitmen kita terhadap ini, sehingga mereka akan berinvestasi di kabupaten Jembrana, dengan begitu berarti pekonomian akan bergerak," ujarnya.

Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Made Gede Budiartha menjelaskan latar belakang pembentukan JISC adalah rendahnya realisasi investasi di Jembrana. Salah satu kendala utamanya adalah proses perizinan yang terkesan lambat.

"Setelah kami dalami proses perijinannya, yang menjadi perhatian utama adalah pengurusan persetujuan bangunan gedung (PBG). Ada satu persyaratan dokumen teknis yang harus disiapkan oleh pemohon yaitu adalah gambar yang dibuat oleh arsitek yang bersertifikat. Inilah yg menjadi kendala sehingga terkesan proses perijinan itu lama padahal kalau sudah lengkap, maksimal dua hari sudah bisa keluar," ujarnya.

Selain masalah perizinan, menurut Budiartha rendahnya investasi juga disebabkan oleh belum sinkronnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi, yang membuat investor harus "berkeliling" mengurus izin. Selain itu, promosi potensi pariwisata yang masih kurang juga menjadi pekerjaan rumah.

"Jika masalah-masalah ini tidak kita selesaikan, pembangunan Jembrana akan terhambat, Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan stagnan, dan angka pengangguran bisa meningkat," tambahnya.

Budiartha menjelaskan JISC adalah layanan prioritas dimana ada layanan informasi berkaitan dengan potensi investasi, regulasi investasi, proses perijinan dan SOP layanan perijinan termasuk standar waktu dan biaya dan standar pelayanan perijinan. Kemudian ada fasilitasi pelayanan perijinan, jadi ketika ada Investor atau pengusaha yang tidak bisa secara mandiri melakukan proses perijinan melalui sistem OSS maka kita layani disini. 

"Jadi pelaku usaha atau investor tinggal membawa data, kita bantu inputkan," ucapnya.

Selain itu JISC juga menyediakan layanan pendampingan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) untuk membantu pelaku usaha yang telah berjalan dalam memenuhi kewajiban pelaporan berkala (LKPM) secara akurat dan tepat waktu.  Serta layanan Monitoring dan Pengendalian Investasi untuk melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap realisasi investasi yang sudah berjalan untuk memastikan kesesuaian dengan perizinan dan rencana bisnis.

Dengan adanya JISC, Investor yang datang ke Jembrana kini akan dilayani secara komprehensif, mulai dari informasi awal hingga pelaksanaan investasi. 

Ambil Paket Dari Cina, Pengamen Keliling ini Dihukum 10 Tahu

Laporan Reporter : Jero Ari 

Denpasar , Bali Kini - Dalam keterangannya di Pengadilan Negeri Denpasar, Budi Utomo mengaku tidak tau jika paket kiriman yang dimabilnya berisi sabu berat bruto 14,343 gram. Namun pembuktian dipersidangan memabawanya hukuman selama 10 tahun penjara.

Majelis hakim yang diketuai Akhiryani, menyatakan terdakwa kelahiran Situbondo, 10 Oktober 1984 itu terbukti secara sah bersalah melawan hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Gst PT Karmawan selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sebelumnya menuntut 12 tahun penjara menyatakan menerim putusan hakim. "Terdakwa juga dikenakan pidana denda sebesar Rp2 miliar, subsidair selama enam bulan penjara," dalam putusan hakim.

Terdakwa yang beralamat tinggal di jalan Raya Batu Bolong, Canggu Kuta Utara. Tertuang dalam dakwaan diamankan pada Senin, 12 Mei 2025 sekira pukul 17.30 Wita  di halaman Kantor JNE Jalan Teuku Umar Barat No. 188 Denpasar Barat.

Sehari sebelum diamankan, terdakwa yang kesahariannya sebagai musisi keliling ini mendapat pesan WhatsApp dari seseorang bernama “Ferdian Marpaung” yang meminta bantuan terdakwa untuk menerima paket kiriman dari Cina. 

Dalam percakapan, terdakwa menyanggupi dan bersedia menerima paket tersebut. Usai pengambilan paket tersebut di JNE Denpasar Barat, tiba-tiba langsung diamankan petugas.

Dari pemeriksaan terhadap paket kiriman tersebut, ditemukan 5 bungkus lakban berisi tanaman kering diduga narkotika jenis ganja, dengan berat keseluruhan 1.371,07 gram Brutto atau 1.295,4 gram Netto (kode A1 s/d kode A5).

Enam bungkus lakban berisi tanaman kering diduga narkotika jenis ganja, dengan berat keseluruhan 1.532,59 gram Brutto atau 1.451,84 gram Netto (kode B1 s/d kode B6).

Serta dua bungkus lakban berisi tanaman kering diduga narkotika jenis ganja, dengan berat keseluruhan 618,28 gram Brutto atau 596,42 gram Netto (kode C1 s/d kode C2). Sehingga berat total tanaman kering diduga narkotika jenis ganja yaitu 3.521,94 gram Brutto atau 3.343,66 gram Netto. 

Selain itu juga ada 1 plastik klip berisi kristal bening yang setelah ditimbang dengan berat Bruto 14,343 gram dan berat Netto 12,674 gram yang setelah diuji laboratorium terbukti positif mengandung Metamfetamina (shabu-shabu) yang termasuk narkotika golongan I.

Jaya Negara Terima Kajari Denpasar Ucapkan Terima Kasih Atas Dedikasi dan Kolaborasi Dalam Pembangunan Kota Denpasar

 Ket. Foto :Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menerima kunjungan Kajari Denpasar, Agus Setiadi di Kantor Walikota Denpasar, Rabu (22/10). 

Laporan Reporter : Eka 

Denpasar, Bali Kini - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menerima kunjungan Kajari Denpasar, Agus Setiadi di Kantor Walikota Denpasar, Rabu (22/10). Pertemuan yang lebih kepada silaturahmi ini guna mengucapkan terima kasih kepada Pemkot Denpasar yang telah bekerjasama selama ini sekaligus berpamitan dengan Walikota Denpasar. 

Dalam kesempatan tersebut, Kajari Denpasar Agus Setiadi mengungkapkan selama 2 tahun menduduki jabatan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Denpasar, Agus Setiadi mendapat tugas baru menjadi Asisten Pidana Umum  Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat.

Agus Setiadi  mengatakan menduduki jabatan sebagai Kajari Denpasar memberikan banyak pengalaman. Hal ini baik dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sinergitas serta kolaborasi dalam mendukung pembangunan di Kota Denpasar.

Agus Setiadi juga menyampaikan permohonan maaf bila selama bertugas ada hal-hal yang kurang berkenan. Dimana hal tersebut lebih kepada ketidaksengajaan yang merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

“Tidak banyak kata yang bisa saya ucapkan selain terima kasih dan mohon maaf, terimakasih juga atas rasa kekeluargaan ini dengan tetap menjunjung tinggi profesionalisme diantara jajaran Forkopimda, sekali lagi terima kasih,” ujarnya.

Sementara Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara memberikan apresiasi atas sinergitas yang solid selama ini antara Pemkot Denpasar bersama Forkopimda Kota Denpasar, khususnya dengan Kejaksaan Negeri Denpasar. 

“Karenanya keberhasilan saat ini tidak lepas dari dukungan Kejari Denpasar,” tambahnya.

Jaya Negara juga mengucapkan terima kasih atas sinergitas yang telah dibangun serta berbagai inovasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Denpasar. Pihaknya juga mendoakan silahturahmi yang baik ini dapat terjalin juga di tempat yang baru. 

“Tentunya sinergitas dan kebaikan yang telah dirajut selama ini dapat terus dilanjutkan untuk mendukung pembangunan serta kemajuan Kota Denpasar,” tandas Jaya Negara. (HumasDps/Eka)

Penyosohan Beras Terbesar di Bali Siap Dibangun di Tabanan, Wujudkan Kedaulatan Pangan Pulau Dewata

Laporan Reporter : Tim Lpt Hms

Tabanan , Bali Kini  – Dalam upaya memperkuat kedaulatan pangan di Bali, Pemerintah Provinsi Bali bersama Pemerintah Kabupaten Tabanan bersepakat untuk membangun Rice Milling Unit (RMU) atau unit penyosohan beras terbesar di Bali yang akan berlokasi di Desa Timpag, Kecamatan Kerambitan, Tabanan. Rencana tersebut disampaikan dalam pertemuan koordinasi yang berlangsung di Gedung Kertha Sabha, Kantor Gubernur Bali, Rabu (22/10).

Gubernur Bali, Wayan Koster, menyambut baik rencana tersebut dan menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh pembangunan RMU di Tabanan. Pihaknya setuju RMU dibangun di Tabanan, karena hal ini menjadi bagian dari upaya bersama dalam mencapai kedaulatan pangan Bali. Menurut Koster, pembangunan fasilitas penggilingan beras modern ini tidak hanya berfungsi sebagai penyosohan beras, tetapi juga akan dilengkapi dengan unit produksi pakan ternak. Dengan demikian, RMU akan memberikan manfaat ganda bagi petani dan peternak, sekaligus memperkuat sistem ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat.

Lebih lanjut, Gubernur Koster menegaskan bahwa pembangunan RMU di Tabanan merupakan wujud nyata janji pemerintah provinsi kepada masyarakat Tabanan, yang selama ini dikenal sebagai ikon lumbung berasnya Bali. Ia menilai, komitmen ini adalah bentuk penghargaan terhadap kontribusi besar Tabanan dalam menjaga ketersediaan pangan Bali selama bertahun-tahun. Pemerintah provinsi bertekad menjadikan proyek ini sebagai simbol kemandirian dan kebanggaan daerah. 

Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., di kesempatan itu, menyampaikan harapannya agar pembangunan RMU dapat segera direalisasikan. Menurutnya, Tabanan dikenal luas sebagai lumbung pangan Bali, sehingga keberadaan RMU di Tabanan akan menjadi langkah strategis dalam menjaga sirkulasi beras di dalam Pulau Dewata. “Kami berharap RMU dapat dibangun, karena Tabanan dikenal sebagai daerah lumbung pangan Bali. RMU ini dapat menjadi solusi di hilir, sehingga gabah tidak keluar Bali,” ujar Bupati Sanjaya dalam kesempatan tersebut.

Sanjaya menegaskan bahwa Tabanan memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, terutama produksi beras yang selama ini menjadi penopang kebutuhan pangan Bali. Dengan adanya RMU, diharapkan rantai pasok pangan tidak lagi bergantung pada luar daerah, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani lokal melalui pengolahan yang terintegrasi dan bernilai tambah tinggi.

Dalam pertemuan tersebut juga dibahas bahwa aspek perencanaan pembangunan RMU akan dimulai pada tahun 2026. Pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten akan menyiapkan langkah-langkah teknis dan koordinasi lintas sektor, mulai dari penetapan lokasi, studi kelayakan, hingga penyusunan desain bangunan dan sistem operasional.

Unit penyosohan beras atau RMU ini diharapkan mampu mengolah hasil panen gabah dengan kapasitas besar dan teknologi modern, sehingga kualitas beras Bali dapat bersaing di tingkat nasional. Selain itu, keberadaan RMU di Tabanan juga akan memperkuat posisi daerah sebagai pusat produksi pangan utama sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan.

Pembangunan RMU terbesar di Bali ini menjadi tonggak penting bagi masa depan pertanian Tabanan dan Bali secara keseluruhan. Dengan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten, diharapkan Bali mampu mencapai kemandirian pangan yang sejati, sejalan dengan semangat “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” dan visi Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani (AUM)