Puri Jero Kuta dan Pasar Kumbasari Suguhkan Kekayaan Seni dan Tradisi Budaya Bali Kepada Istri Kepala Daerah

Ket. Foto :Dari Ladies Program Rakerkomwil IV APEKSI ke-21 

Denpasar, Bali Kini - Selain kawasan Sanur, dua objek City Tour Kota Denpasar, yakni Puri Jero Kuta dan Pasar Kumbasari turut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Rakerkomwil) IV APEKSI ke-21, yang dibalut dalam kegiatan Ladies Program.

Belasan istri Kepala Daerah para anggota APEKSI Komwil IV ini, pada Jumat (22/5), dikenalkan dengan kesenian dan tradisi budaya Bali, melalui belajar Tari Pendet dan juga membuat Gebogan yang biasa digunakan sebagai sarana upakara di Bali. 

Ketua Dekranasda Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara didampingi Wakil Ketua Dekranasda Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, dan Wakil Ketua Harian Dekranasda Kota Denpasar, Ny. Swandewi Eddy Mulya, menyampaikan, pada Ladies Program Rakerkomwil IV  APEKSI ke-21, pengenalan budaya Bali menjadi salah satu poin utama. 

Selain sebagai promosi wisata budaya Kota Denpasar, hal ini juga ditujukan agar kesenian dan budaya Bali lebih dikenal oleh masyarakat secara luas.

"Kami ingin mengenalkan secara lebih mendalam tentang Tari Pendet dan Gebogan yang selama ini mungkin hanya disaksikan saja oleh para wisatawan saat berkunjung ke Bali. Lewat belajar tari Pendet dan membuat Gebogan ini, saya harap ibu-ibu Kepala Daerah juga mengetahui tentang seluk beluk kesenian Bali, sebagai kekayaan warisan leluhur,"  ungkap Sagung Antari.

Usai berkegiatan di Puri Jero Kuta, rombongan istri Kepala Daerah melanjutkan perjalanan menuju Pasar Kumbasari, untuk melihat berbagai produk unggulan UMKM binaan Dekranasda dan Disperindag Kota Denpasar. 

Pemilihan lokasi ini sebagai City Tour pada Ladies Program juga bukan tanpa alasan. Sagung Antari mengemukakan, berbagai produk unggulan UMKM Kota Denpasar yang dijajakan di Pasar Kumbasari memiliki potensi untuk dipasarkan secara luas. Untuk itu, dengan menyertakan Pasar Kumbasari sebagai salah satu lokasi tujuan, secara tidak langsung akan mempromosikan potensi ekonomi kreatif Kota Denpasar. 

"Ada berbagai macam produk kerajinan Kota Denpasar yang memiliki ciri khas. Seperti aneka kain endek, sandal, dan lainnya," kata Sagung Antari.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Denpasar, I Wayan Hendaryana mengungkapkan, pada setiap gelaran Rakerkomwil IV APEKSI, Ladies Program merupakan agenda wajib yang harus selalu ada. Selain sebagai ajang untuk mempererat komunikasi dan kolaborasi antarkota, acara ini juga sekaligus menjadi momentum untuk saling bertukar pengalaman dan juga informasi seputar program penunjang pembangunan. 

"Salah satunya adalah program kerajinan, kesenian, dan ekonomi kreatif yang biasanya dikomandoi oleh istri para kepala daerah. Tentu semangat ini yang kita usung, agar sinergi dan kolaborasi antarkota semakin erat," katanya.(Win)

Target Rampung 31 Mei, Bupati Jembrana instruksikan Penyaluran Bantuan CPP Pusat Terapkan Sistem Jemput BolaJembrana

Jembrana , Bali Kini – Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan bersama Wakil Bupati I Gede Ngurah Patriana Krisna menyalurkan bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) seberat 219,72 ton beras dan 43.944 liter minyak goreng di Kecamatan Mendoyo dan Kecamatan Jembrana, Rabu (20/5/2026). 

Bantuan dari Pemerintah Pusat melalui BULOG Bali alokasi periode Februari–Maret 2026 ini diserahkan langsung kepada 10.986 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) guna menjaga stabilitas pangan dan meringankan beban ekonomi masyarakat.

​Dalam arahannya, Bupati I Made Kembang Hartawan menegaskan bahwa kehadiran pemerintah di tengah situasi ekonomi yang menantang ini adalah untuk meringankan beban hidup masyarakat rentan.

​Setiap KPM menerima jatah untuk dua bulan sekaligus, dengan rincian 20 kg beras (10 kg per bulan) dan 4 liter minyak goreng. Bupati Kembang menilai jumlah tersebut sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga.

​"Sekarang hidup berat, pemerintah hadir untuk memberikan bantuan. Dengan adanya bantuan beras dan minyak ini, uang yang Bapak/Ibu miliki bisa dialokasikan untuk kebutuhan penting lainnya. Gunakan uangnya untuk kepentingan pendidikan anak, seperti membeli pulpen, buku, dan alat tulis. Jangan sekali-kali dipakai untuk memasang togel (judi)," tegas Bupati Kembang di hadapan warga penerima manfaat.

​Bantuan pangan yang bersumber dari Data Terpadu Sejahtera Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial RI ini ditargetkan rampung disalurkan pada 31 Mei 2026. Kendati demikian, terdapat aturan batas waktu pengambilan selama 5 hari di tingkat desa/kelurahan sebelum bantuan dialihkan kepada warga lain yang membutuhkan.

​Mengantisipasi hal tersebut, Bupati Kembang menginstruksikan para Kepala Dusun (Kliang Banjar) untuk proaktif dan menerapkan sistem jemput bola agar bantuan tepat sasaran serta tepat waktu.

​"Saya harap kepada para Kliang Banjar, kalau ada warga yang belum mengambil bantuannya dalam batas waktu 5 hari, tolong antarkan langsung ke rumahnya. Jangan langsung diganti, utamakan dulu hak mereka yang sudah terdata," pungkasnya. ( * )

Pemkab Jembrana Gelar High Level Meeting​Percepat Diigitalisasi Peningkatan PAD

JEMBRANA , BALI KINI – Pemerintah Kabupaten Jembrana terus berkomitmen meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui transformasi digital. Langkah strategis ini dibahas secara mendalam dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah dan Optimalisasi PAD Kabupaten Jembrana yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Bupati Jembrana pada Selasa, 19 Mei 2026.

​

Rapat krusial ini dihadiri langsung oleh Bupati Jembrana, Wakil Bupati Jembrana, Kapolres Jembrana, Sekretaris Daerah (Sekda), perwakilan Kejaksaan Negeri, serta Ketua Bank BPD Bali Cabang Negara.

​

Dalam arahannya, Bupati Jembrana menekankan agar seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak terjebak dalam rutinitas, melainkan aktif melahirkan inovasi guna mendongkrak pendapatan daerah. Selain itu, OPD diminta proaktif membangun jaringan di tingkat pusat demi mengamankan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang lebih besar.

Namun lanhkah ini diminta tetap bijak , tanpa beratkan masyarakat kecil . 

​"Inovasi digitalisasi adalah kunci. Namun, saya ingatkan kepada seluruh tim agar upaya peningkatan PAD ini dilakukan secara bijak. Jangan sampai langkah-langkah yang kita ambil justru memberatkan masyarakat kecil," tegas Bupati Jembrana.

​Pemerintah Kabupaten Jembrana melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) telah mengimplementasikan sejumlah program strategis, di antaranya:

​1. Peningkatan SDM & Tata Kelola Pajak

• ​Pelatihan Aparatur: Mengirim ASN BPKAD untuk mengikuti pelatihan Kedinasan di bawah Kementerian Keuangan RI, meliputi Pelatihan Pemeriksa (Maret 2026) dan Pelatihan Penggalian Potensi Pajak & Retribusi Daerah (April 2026). Selanjutnya, Pelatihan Penilai Pajak dan Juru Sita akan dilaksanakan pada Agustus 2026.

• ​Kerjasama Kedinasan: Menjalin kerja sama pembibitan lulusan STAN untuk ditempatkan di Pemkab Jembrana.

• ​Perluasan Database Pajak: Menyusun Surat Edaran pendataan Wajib Pajak (WP) baru untuk berbagai sektor PBJT (Hotel, Makanan/Minuman, Hiburan, Parkir, Air Tanah, dan Reklame).

​2. Inovasi Digitalisasi & Sinergi Instansi

• ​Uji Coba EFD: Memasang Electronic Finance Device (EFD) pada WP Hotel dan Restoran, bekerja sama dengan CSR BPD Bali Cabang Negara dan PT Cartens.

• ​Gebyar PBB-P2: Menjemput bola melalui pembayaran PBB-P2 langsung di banjar-banjar se-Kabupaten Jembrana yang telah berjalan sejak awal April 2026.

• ​Sinergi Data dengan Polres: Merancang kerja sama dengan Polres Jembrana untuk sinkronisasi data kedatangan tamu asing di hotel/villa demi transparansi pajak.

• ​Optimalisasi Pajak Kendaraan: Bersama tim gabungan rutin menggelar operasi kendaraan (2 kali sebulan), Samsat Keliling, hingga penagihan door to door ke desa-desa. Termasuk melakukan pendataan kepemilikan kendaraan bagi seluruh ASN Pemkab Jembrana berdasarkan NIK dan NIP.

​3. Implementasi TP2DD (Elektronifikasi Transaksi)

• ​Penerapan e-retribusi parkir Manuver dan Parkir Terminal Penumpang Gilimanuk sejak Februari 2026.

• ​Realisasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) domestik pada beberapa OPD perintis (BPKAD, Dinas LHPKP, Dinas PUPR Perhubungan, Dinas PMPTSP, dan Dinas Koperasi, UKM, & Perdagangan) dengan total realisasi mencapai Rp44.415.832,- per Mei 2026. Proses aktivasi ke OPD lainnya terus dilakukan secara bertahap oleh BPD Bali.

​Menatap triwulan kedua tahun 2026, Pemkab Jembrana telah menyusun 6 agenda kerja cepat demi memperluas ekosistem digital:

Pertama , Menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) khusus yang berfokus pada evaluasi dan pengembangan e-Retribusi.

Kedua , Melakukan penyerahan KKP secara simbolis bagi OPD yang belum mengaktifkannya.

Ketiga , Meluncurkan rencana e-Retribusi di TPI Pengambengan.

Keempat , Mengimplementasikan e-Retribusi di sejumlah Puskesmas yang belum menerapkan sistem digital.

Kelima, Memperkuat peran LPD dan Bumdes sebagai penyedia jasa layanan pembayaran daerah berbasis e-link.

Terakhir dengan Menggencarkan sosialisasi pembayaran online melalui video edukasi, bekerja sama dengan Dinas Kominfo Kabupaten Jembrana.

​

" Melalui sinergi lintas sektor dan digitalisasi yang terintegrasi, Pemkab Jembrana optimis mampu menciptakan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, sekaligus mendorong kemandirian fiskal daerah tanpa membebani masyarakat," ujar Kepala BPKAD Jembrana I Gede Gusdiendi. (* )

Maling Sapi Kembali Beraksi di Karangasem, Dua Sapi Bunting Milik Warga Datah Raib

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih 

KARANGASEM, Bali Kini — Kasus pencurian ternak kembali terjadi di wilayah Kabupaten Karangasem. Setelah sebelumnya warga di Desa Ababi, Kecamatan Abang kehilangan dua ekor sapi, kali ini aksi serupa terjadi di Banjar Dinas Lebah, Desa Datah, Kecamatan Abang, Kamis (21/5/2026).

Dua ekor sapi betina dalam kondisi bunting milik warga bernama I Nengah Pegeg dilaporkan hilang dari kandangnya yang berada tidak jauh dari jalan raya.

Perbekel Desa Datah, I Gede Subrata, membenarkan adanya laporan kehilangan ternak tersebut. Namun, ia meminta agar keterangan lebih rinci dikonfirmasi langsung kepada kepala dusun setempat karena dirinya belum sempat turun ke lokasi.

“Memang benar ada warga yang kehilangan ternak sapi. Untuk detailnya bisa langsung koordinasi dengan kepala dusun karena saya masih ada tugas dan belum sempat ke lokasi,” ujar Subrata.

Sementara itu, Kepala Dusun Lebah, I Made Suardana, mengatakan bahwa kejadian tersebut diketahui pada pagi hari saat pemilik sapi hendak menuju kandang untuk beraktivitas.

“Jumlah sapi yang hilang dua ekor, semuanya betina dan dalam kondisi bunting. Pemiliknya atas nama I Nengah Pegeg, warga Dusun Lebah,” jelas Suardana.

Ia menambahkan, di kandang tersebut sebelumnya terdapat empat ekor sapi dewasa, terdiri dari tiga ekor betina dan satu ekor jantan. Sebelum sapi dibawa kabur, pelaku diduga sempat melepas aksesoris sapi berupa keroncongan atau kokokan.

“Dari empat sapi yang ada, tiga di antaranya keroncongannya sudah dilepas. Tapi yang dibawa dua ekor sapi betina yang sedang bunting usia sekitar lima dan enam bulan,” ungkapnya.

Kehilangan itu pertama kali diketahui sekitar pukul 06.00 Wita. Hingga kini warga berharap aparat segera mengusut kasus pencurian ternak yang mulai meresahkan masyarakat di wilayah Kecamatan Abang. (Ami)

Pastikan Nyaman untuk Warga, Bupati Karangasem Cek Langsung Ruas Jalan Penginyahan–Munti Desa dan Bantas–Br. Dukuh

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih 

Karangasem, Bali Kini - Keseriusan Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam membangun infrastruktur yang berkualitas kembali ditunjukkan secara nyata. Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata turun langsung ke lapangan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) pembangunan jalan, Rabu (20/5/2026), guna memastikan setiap pekerjaan berjalan sesuai rencana serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Didampingi jajaran teknis,Kepala Bapeda,  Kabid Bina Marga PUPR,Camat kubu dan bagian Ekbang, Bupati Gus Par meninjau langsung dua ruas jalan strategis yang tengah dikerjakan, yakni Rekonstruksi Jalan Ruas Penginyahan–Munti Desa sepanjang 741 meter serta Rekonstruksi Jalan Ruas Bantas–Br. Dukuh (lanjutan) sepanjang 950 meter. Kedua proyek ini menjadi bagian penting dalam mendukung konektivitas wilayah, memperlancar mobilitas warga, serta menunjang aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan.

Di tengah peninjauan, Bupati tampak mengecek langsung progres pekerjaan di lapangan, mulai dari kondisi badan jalan hingga kualitas pengerjaan fisik. Dari hasil pemantauan sementara, kedua proyek tersebut diketahui berjalan sesuai target dan tahapan pelaksanaan yang telah direncanakan.

Namun bagi Bupati, pembangunan tidak cukup hanya selesai tepat waktu. Ia menegaskan bahwa kualitas harus menjadi prioritas utama agar jalan yang dibangun benar-benar awet, aman dilalui, dan dapat dinikmati masyarakat dalam jangka panjang.

“Jangan hanya mengejar selesai, tetapi kualitas harus menjadi prioritas. Jalan ini dibangun untuk masyarakat, sehingga harus benar-benar kuat, aman, dan sesuai standar,” tegas Bupati saat berdialog dengan pihak pelaksana di lokasi.

Tak hanya memberi arahan kepada penyedia jasa, Bupati juga meminta jajaran Dinas PUPRKIM untuk meningkatkan pengawasan selama proses pengerjaan berlangsung. Menurutnya, pengawasan yang ketat menjadi langkah penting untuk memastikan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis (spek) yang tercantum dalam kontrak, baik dari sisi mutu maupun volume pekerjaan.

“Pengawasan harus benar-benar maksimal. Pastikan semua sesuai spesifikasi, kualitas terjaga, volumenya tepat, sehingga hasil pembangunan ini benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.

Kehadiran Bupati yang turun langsung ke lokasi proyek menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam mengawal pembangunan hingga ke lapangan. Langkah ini sekaligus memastikan setiap anggaran yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan melalui hasil pembangunan yang berkualitas.

Masyarakat pun menaruh harapan besar terhadap peningkatan infrastruktur jalan tersebut. Selain memperlancar akses antarwilayah, keberadaan jalan yang baik diyakini akan mendukung kelancaran aktivitas warga, distribusi hasil pertanian, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.

Melalui monitoring rutin seperti ini, Pemerintah Kabupaten Karangasem menunjukkan komitmennya agar pembangunan tidak hanya selesai secara administratif, tetapi benar-benar menghadirkan manfaat nyata berupa akses jalan yang lebih aman, nyaman, dan berkualitas bagi masyarakat. (Ami)

Pertokoan di Sulawesi Bakal Dibongkar, Wajib Mundur 3 Meter

Denpasar , Bali Kini  - Bangunan pertokoan di jalan Sulawesi Denpasar akan dimundurkan 3 meter dari bantaran sungai. Penataan pertokoan dilakukan pasca banjir bandang 10 September 2025 lalu dan akan segera direalisasikan akhir Mei atau awal Juni 2026.

Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa mengungkapkan, awalnya penataan kawasan ini akan dijadikan satu dengan penataan kawasan Jalan Hasanuddin, Jalan Thamrin, Jalan Gajah Mada, Jalan Sulawesi, dan Jalan Sumatera. "Karena sebagian dana kita, kita alokasikan, kita geser untuk penanganan sampah, yang ke kawasan heritage Gajah Mada itu kita kerjakan dalam dua tahap," paparnya, Kamis (21/5).

Untuk tahap pertama dilakukan di tahun 2026 menyasar Jalan Hasanuddin, Jalan Gajah Mada, dan Jalan Sulawesi bagian depannya. Juga akan alokasikan anggaran untuk penataan yang di bantaran sungainya. "Saat ini Kadis Perkim yang juga Plt Kadis PUPR Denpasar sedang berkoordinasi dengan 26 pemilik lahan," Ungkapnya.

Sedangkan untuk di Jalan Sumatera, dan Jalan Thamrin akan dikerjakan di tahun 2027. Sehingga pihaknya menargetkan akhir tahun 2027 kawasan heritage di Denpasar sudah tertata dengan rapi. Dipastikannya tahun ini hingga 2027 ini titik-titik vital strategis di Kota Denpasar itu sudah tertata dengan rapi. 

Saat ini pengerjaan senderan atau tanggul sungai sudah mulai dilakukan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) menggunakan dana APBN. Proyek tersebut bertujuan mengembalikan fungsi sungai, termasuk lebar alur sungai seperti semula. 

"Setelah senderan selesai, barulah penataan bagian atas atau sempadan dilakukan oleh pemerintah daerah. Untuk penataan yang mencakup Jalan Sulawesi, Jalan Gajah Mada, hingga Jalan Hasanuddin disiapkan total anggaran mencapai Rp 83 miliar," Tukasnya. 

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimta) Kota Denpasar, I Gede Cipta Sudewa Atmaja, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan sosialisasi dan mediasi dengan pemilik bangunan di sepanjang bantaran sungai. Dari hasil pendataan, terdapat 26 bangunan (ruko) di sepanjang Tukad Badung yang masuk dalam rencana penataan. 

Jumlah tersebut, sembilan bangunan yang terdampak langsung akibat kejadian sebelumnya bahkan telah dibongkar secara mandiri oleh pemiliknya. "Seluruh pemilik ruko sudah menandatangani berita acara kesepakatan untuk mundur sejauh tiga meter dari bibir sungai," katanya.

Dikatakannya, proses pembongkaran dilakukan secara mandiri oleh pemilik bangunan tanpa kompensasi dari pemerintah. Hal ini karena bangunan bersifat kepemilikan pribadi, sehingga tidak memungkinkan pemberian bantuan langsung dari pemerintah dan melanggar aturan jarak sempadan sungai. 

"Awalnya ada permintaan kompensasi, tetapi sudah dipahami bahwa mekanismenya tidak memungkinkan. Akhirnya mereka sepakat mundur," paparnya.

Namun, tidak semua bangunan dapat langsung ditata. Sejumlah bangunan seperti Kohinoor disebut memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang masih berlaku, sehingga memerlukan kajian lebih lanjut.  Hal serupa juga terjadi pada bangunan lain yang masih dalam proses verifikasi dokumen perizinan yakni Hotel Raya yang bagunannya juga tepat di atas sendirian sungai. 

Pembongkaran, nantinya akan dilakukan Dinas PUPR dengan berkoordinasi dengan pihak pemilik ruko. Penataan ini akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari titik-titik prioritas, khususnya di kawasan Jalan Sulawesi yang sebelumnya mengalami kerusakan. 

"Pekerjaan fisik akan dimulai setelah tahapan administrasi proyek seperti peninjauan lapangan bersama (PJM) dan penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)," Tegas Sudewa Atmaja.

Walikota Jaya Negara Kenalkan Wisata Bahari Kota Denpasar.

Ket foto : Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara selaku Wakil Ketua Bidang Perkotaan dan Budaya APEKSI bersama Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa serta Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede saat menyambut langsung kehadiran Walikota dan perwakilan kota Anggota Komisariat IV APEKSI dalam agenda Sunset Cruise Dinner Rakerkomwil IV ke-21 APEKSI Tahun 2026 di Kawasan Pelabuhan Benoa, Denpasar, Kamis (21/5).

Denpasar, Bali Kini - Suasana hangat penuh kebersamaan mewarnai penyambutan para Walikota dan perwakilan kota anggota Komisariat Wilayah IV Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia dalam agenda Sunset Cruise Dinner Rakerkomwil IV ke-21 APEKSI Tahun 2026 di Kawasan Pelabuhan Benoa, Denpasar, Kamis (21/5). Momentum tersebut dimanfaatkan Pemerintah Kota Denpasar untuk memperkenalkan potensi wisata bahari yang dimiliki Kota Denpasar kepada 13 kepala daerah anggota Komwil IV APEKSI.

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara selaku Wakil Ketua Bidang Perkotaan dan Budaya APEKSI bersama Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa serta Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede menyambut langsung kehadiran Walikota dan perwakilan kota Anggota Komisariat IV APEKSI. Tampak hadir Walikota Malang, Wahyu Hidayat yang juga selaku Ketua Komwil IV APEKSI, serta Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Alwis Rustam. Tampak pula Ketua TP. PKK Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara, Ketua GOW Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa serta Ketua DWP Kota Denpasar, Ny. Swandewi Eddy Mulya. 

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara mengatakan bahwa Denpasar tidak hanya dikenal sebagai pusat pemerintahan dan budaya di Bali, namun juga memiliki potensi wisata bahari yang terus tumbuh dan berkembang. Salah satu kawasan unggulan yang kini menjadi perhatian adalah Kawasan Pelabuhan Benoa yang berkembang sebagai pusat aktivitas maritim sekaligus destinasi wisata modern.

“Pelabuhan Benoa sudah sangat kita kenal bersama sebagai hub bahari di Bali, khususnya Kota Denpasar. Di sini ada pelabuhan kapal pesiar, pelabuhan perikanan, restoran, hingga Bali Maritime Tourism Hub (BMTH). Inilah yang kembali kita kenalkan kepada seluruh walikota, bahwa Denpasar juga memiliki wisata bahari yang luar biasa,” ujar Jaya Negara.

Ia menjelaskan, pengembangan kawasan pesisir dan wisata bahari menjadi salah satu fokus Pemerintah Kota Denpasar dalam mendukung pertumbuhan sektor pariwisata yang berkelanjutan. Dengan keberadaan fasilitas maritim yang semakin lengkap, Pelabuhan Benoa diharapkan mampu menjadi gerbang wisata bahari unggulan yang tidak hanya mendukung ekonomi daerah, tetapi juga memperkuat posisi Denpasar sebagai destinasi wisata kelas dunia.

Selain Kawasan Pelabuhan Benoa, Jaya Negara juga memperkenalkan sejumlah destinasi wisata bahari lainnya yang tersebar di Kota Denpasar. Mulai dari kawasan Pantai Sanur yang terkenal dengan panorama matahari terbitnya, Pantai Mertasari yang menjadi pusat aktivitas wisata keluarga dan olahraga air, Pantai Sindu yang kaya dengan nuansa tradisional, hingga Pulau Serangan yang dikenal sebagai kawasan wisata bahari dan konservasi penyu.

Menurutnya, kehadiran para kepala daerah anggota Komwil IV APEKSI menjadi kesempatan strategis untuk memperlihatkan langsung berbagai potensi yang dimiliki Kota Denpasar, baik dari sisi pariwisata, budaya, hingga pengembangan kawasan perkotaan berbasis kearifan lokal. Dengan demikian, kegiatan Rakerkomwil tidak hanya menjadi forum diskusi pemerintahan, tetapi juga sarana mempererat hubungan antardaerah melalui pengalaman wisata dan budaya.

“Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bermusyawarah kepada seluruh peserta Rakerkomwil IV ke-21 APEKSI. Semoga momentum ini dapat menjadi wahana tukar inovasi, program strategis, serta menciptakan solusi bersama untuk mewujudkan kota berkelanjutan. Dan yang terpenting, bagaimana seluruh peserta dapat mengenal lebih jauh Kota Denpasar dengan berbagai potensi wisata dan budayanya,” ujar Jaya Negara. (Ags).

Satpol PP Denpasar Tertibkan Pengamen hingga Manusia Silver di Sejumlah Traffic Light

Ket. Foto : Satpol PP Denpasar Gelar SABERGEP, Tertibkan Pengamen hingga Manusia Silver di Sejumlah Traffic Light

Denpasar, Bali Kini - Pemerintah Kota Denpasar melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Denpasar melaksanakan kegiatan Sapu Bersih Gepeng (SABERGEP) di sejumlah titik traffic light seputaran Kota Denpasar pada Kamis (20/5) malam. 

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya menjaga ketertiban umum, kenyamanan masyarakat, serta menciptakan suasana kota yang aman dan tertib.

Kabid Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satpol PP Kota Denpasar, Anak Agung Ngurah Gede Yudie Asmara mengatakan, dalam pelaksanaan kegiatan tersebut petugas berhasil menertibkan dua orang pengamen, satu orang manusia silver, dan satu orang pengemis yang kedapatan beroperasi di beberapa persimpangan lampu merah di wilayah Kota Denpasar.

Adapun lokasi penertiban meliputi traffic light Gatot Subroto–Cargo–Buluh Indah, traffic light Imam Bonjol–Gunung Soputan, serta traffic light Tohpati. Setelah diamankan, seluruh orang yang terjaring selanjutnya diberikan pembinaan dan pendataan sesuai prosedur yang berlaku.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya menjaga ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat pengguna jalan. Kami juga terus mengedepankan pendekatan humanis melalui pembinaan kepada mereka yang terjaring,” ujar Yudie Asmara.

Kegiatan SABERGEP berlangsung aman, tertib, dan lancar. Satpol PP Kota Denpasar juga mengimbau masyarakat agar tidak memberikan uang di jalan kepada pengamen maupun manusia silver guna mengurangi aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban umum serta keselamatan pengguna jalan.

Selain itu, Satpol PP Kota Denpasar menegaskan bahwa seluruh jenis layanan dan tindak lanjut pengaduan melalui GARBASITA tidak dipungut biaya. Untuk menjaga integritas seluruh jajaran, Satpol PP Kota Denpasar juga tidak menerima pemberian dalam bentuk apa pun.

Apabila terdapat pihak yang meminta sesuatu dengan mengatasnamakan Satpol PP Kota Denpasar, masyarakat dapat melaporkannya melalui WA Bot GARBASITA di nomor 081337338326 dengan melampirkan bukti otentik. (Ayu

Tingkatkan Kinerja dan Integritas, Pemkab Bangli Gelar Sosialisasi Disiplin ASN Berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 2021

BANGLI, Bali Kini – Pemerintah Kabupaten Bangli berkomitmen penuh dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan melayani. Sebagai langkah nyata penegakan integritas tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangli menggelar kegiatan Sosialisasi Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Acara ini berlangsung pada Kamis (21/5/2026) bertempat di Gedung Bukti Mukti Bhakti (BMB) di lingkungan Setda Kabupaten Bangli. Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bangli, para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangli, Pejabat Administrator, serta pengelola kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli Drs. I Dewa Bagus Riana Putra, Msi. yang mewakili Bupati Bangli menegaskan bahwa kedisiplinan bukan sekadar kewajiban formalitas, melainkan pondasi utama dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. “PP Nomor 94 Tahun 2021 ini harus dipahami secara mendalam oleh seluruh ASN di Kabupaten Bangli. Peraturan ini tidak hanya memuat sanksi atau hukuman disiplin, tetapi esensinya adalah instrumen untuk membina, mengarahkan, dan menjaga agar kinerja ASN tetap berada pada koridor aturan yang berlaku," ujarnya.

Inspektur Kabupaten Bangli Jero Penyarikan A. Widata. S.AG., M.SI. CGCAE., CGRE memaparkan beberapa poin krusial dalam PP Nomor 94 Tahun 2021, di antaranya: Penekanan pada batasan-batasan tegas yang harus dipatuhi ASN, termasuk netralitas dalam kehidupan berpolitik, Penjelasan mengenai klasifikasi hukuman disiplin ringan, sedang, hingga berat. Salah satu aturan yang disorot adalah sanksi tegas berupa pemberhentian bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara akumulatif, Menegaskan bahwa atasan langsung memiliki wewenang sekaligus kewajiban untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan yang melanggar. Jika atasan membiarkan pelanggaran terjadi, maka atasan tersebut juga akan dijatuhi sanksi.

Sementara itu kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bangli Made Mahindra Putra, S.STP, MM mengatakan setiap pelanggaran memiliki konsekuensi yang tegas yaitu: Hukuman Ringan berupa teguran hingga pernyataan tidak puas. Hukuman Sedang berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25%. Hukuman Berat yang berujung pada penurunan jabatan hingga pemberhentian sebagai PNS.  

“Secara khusus, saya ingatkan terkait pelanggaran kehadiran. Akumulasi alpa dalam satu tahun akan menentukan sanksi kita. Jangan meremehkan hal ini, karena tidak hadir berturut-turut selama 10 hari kerja tanpa izin akan langsung dihentikan pembayaran gajinya mulai bulan berikutnya. Oleh karena itu, mari kita kawal bersama empat langkah strategis: optimalkan sosialisasi aturan, lakukan pembinaan berkelanjutan, perketat monitoring berkala, dan tegakkan hukuman secara adil serta transparan,”ujarnya.

Melalui sosialisasi ini, Pemerintah Kabupaten Bangli berharap dapat membangun kesadaran kolektif demi terciptanya budaya kerja yang produktif, transparan, dan akuntabel. Dengan pemahaman regulasi yang kuat, diharapkan angka pelanggaran disiplin di lingkungan Pemkab Bangli dapat ditekan seminimal mungkin.(*)

Harkitnas ke-118 di Bangli: Bupati Sedana Arta Tekankan Kedaulatan Digital dan Program Prioritas Nasional.

BANGLI, BALI KINI – Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, memimpin Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 yang berlangsung khidmat di halaman Kantor Bupati Bangli pada Rabu (20/5/2026).

Upacara ini dihadiri oleh Wakil Bupati Bangli I Wayan Diar, jajaran Forkopimda, Sekda Bangli, Pimpinan Perangkat Daerah, serta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Bangli.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sedana Arta membacakan amanat tertulis dari Menteri Komunikasi Digital RI, Meutya Viada Hafid, yang menyoroti pergeseran tantangan bangsa di era modern.

Pidato Menkomdigi mengingatkan bahwa momentum 20 Mei merupakan refleksi berdirinya organisasi Boedi Oetomo pada tahun 1908, yang menjadi awal transformasi perjuangan fisik menjadi perjuangan intelektual. Namun di tahun 2026, medan perjuangan telah berubah.

"Kebangkitan Nasional merupakan proses dinamis. Memasuki tahun 2026 ini, tantangan bangsa telah bergeser dari kedaulatan teritorial menuju kedaulatan informasi dan transformasi digital," ujar Sedana Arta saat membacakan pidato tersebut.

Sejalan dengan tantangan ini, Harkitnas 2026 mengusung tema "Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara" sebagai simbol komitmen melindungi generasi muda sekaligus menegaskan kemandirian nasional.

Upacara ini juga menjadi momentum untuk menegaskan dukungan terhadap langkah taktis Pemerintah Pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Saat ini, ada empat program prioritas yang tengah berjalan masif untuk membangun kesejahteraan masyarakat meliputi Makan Bergizi Gratis, Pemerataan Pendidikan, Cek Kesehatan Gratis, Serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Salah satu poin paling krusial dalam amanat tersebut adalah ketegasan pemerintah dalam melindungi anak-anak di dunia maya. Pemerintah kini memberlakukan penuh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS).

"Per 28 Maret 2026, pemerintah resmi menunda akses anak di bawah usia 16 tahun ke media sosial dan platform digital berisiko tinggi lainnya. Kebijakan ini memastikan anak-anak kita mengakses ruang digital yang sehat dan sesuai usia tumbuh kembangnya," tegas Bupati Bangli.

Menutup sambutannya, Bupati Sedana Arta mengajak seluruh elemen masyarakat Bangli mulai dari akademisi, praktisi, hingga generasi muda untuk menyalakan kembali api semangat Boedi Oetomo. Ia menekankan pentingnya menjadikan Asta Cita (delapan misi besar pemerintah) sebagai kompas utama pembangunan.

"Mari kita jadikan momentum ini untuk memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital, dan memastikan bahwa setiap langkah pembangunan senantiasa berorientasi pada kemajuan bersama," pungkas Sedana Arta (*)