Wakapolres Utari Ikuti Video Conference di Ruang Command Center Polres Badung

Badung ,BaliKini.Net - Bertempat di ruang Command Center Mapolres, Wakapolres Badung Kompol Ni Putu Utariani, SH didampingi Kabag Sumda Ni Luh Putu Indra Puspani, S.Sos, M.Ap mengikuti Video Conference  pengambilan Sumpah, Pembacaan dan Penandatanganan Pakta Integritas Panitia, orangtua dan Calon Anggota Polri Rim Terpadu Bintara T.A 2020 yang dipimpin langsung Kapolda Bali  Irjen. Pol. Dr. Drs. Petrus Reinhard Golose, M.M didampingi Wakapolda Bali Brigjen. Pol. Drs. I Wayan Sunartha dengan Pejabat Utama Polda Bali. Rabu, (19/8) pukul 10.00 wita.

Hadir pula dalam kegiatan tersebut Kasubagminpers Bagsumda Polres Badung Iptu I Made Sumendra, Korwas Disdikpora Kab. Badung Drs. I Wayan Sukadana,M.M, Sekertaris Disdukcapil Kab. Badung Putu Suryawatu,S.H,M.M, Perwakilan Diskominfo Kab. Badung, Tim pengawas Eksternal I Gede Febri Putra ( Asisten Ombudsman RI Prov Bali), dan tokoh masyarakat ( I Putu Wendra ), Tim pengawas Internal dari Siwas Polres Badung dan Sipropam Polres Badung dan Perwakilan Calon Anggota Bintara Polri dan orang tua masing masing 2 (dua) orang.

Kegiatan yang mengutamakan protokol kesehatan ini, tetap berlangsung tertib dan aman dengan ruangan yang terbatas.

"Ya kita sesuaikan dengan ruangan, meskipun sempit, namun jarak tetap menjadi prioritas untuk dipatuhi selain cuci tangan dan gunakan masker serta cek suhu tubuh saat memasuki komando," tegasnya.

Selesai kegiatan Wakapolres Utari juga berpesan kepada peserta untuk ikut menyuarakan dimasyarakat tentang pentingnya Protokol kesehatan di tengah covid -19.

"Ayo kita bekerjasama dan sama-sama bekerja untuk perangi covid -19," Tutupnya. *

Polres Badung Bagi-Bagi Sembako Ke Masyarakat

Badung, BaliKini.Net - Ditengah  pandemi covid -19 beban perekonomian masyarakat semakini sulit ditengah kondisi itu ,Kepala Kepolisian Resort Badung AKBP Roby Septiadi, SIK didampingi Wakapolres Kompol Ni Putu Utariani, SH dan PJU Polres Badung menyerahkan secara simbolis paket sembako kepada para Kapolsek jajaran untuk segera diteruskan ke masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan .

Kegiatan ini dilaksanakan usai apel pimpinan di Lapangan Apel Mapolres jalan Kebo Iwa No 1, Mengwi, Badung, Bali. Rabu, (19/8), pagi 

Kapolres Roby mengatakan kegiatan bakti sosial Kemerdekaan ini dalam rangka memperingari HUT ke-75  Kemerdekaan RI tahun 2020 yang dilaksanakan secara serempak di seluruh indonesia.

"Ini merupakan wujud nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat yang terdampak langsung pandemi Covid - 19," Ungkapnya.

Polres Badung sesuai perintah Kapolda Bali Irjen Pol Dr. Drs. Petrus Reinhard Golose, M.M ikut turut serta dalam memberi bantuan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan di masa pandemi ini. "Dimana bantuan yang diberikan bisa tepat sasaran serta tidak duplikasi dan dilakukan secara door to door," bebernya.

Perwira Menengah dengan dua melati emas dipundaknya ini tetap mengingatkan kepada seluruh anggota, agar selalu displin dan mematuhi protokol kesehatan dalam melaksanakan tugas pada era kebiasaan baru. Sehingga kita dapat memutus rantai penyebaran Covid - 19. 

"Mari bersama - sama kita lawan virus ini agar segera berakhir dan dunia pariwisata di kabupaten Badung dapat kembali pulih," imbuhnya.

Selanjutnya Kapolres Roby didampingi Kapolsek Kuta Utara Kompol Marzel Doni, SIK, MH  membagikan secara langsung kepada dua disabitas kaki lumpuh dan disabiltas sejak lahir yakni   Ni Made Rai Suwartini (42) di Jln. Raya padang luwih No.41 Br. Celuk ,Desa Dalung dan saudari Cening somasadi, (37)Jln. Raya padang luwih No.41 Br. Gaji Desa Dalung, Kuta Utara, Badung yang dihadiri pula oleh bendesa Adat Padang luwih I Ketut Oka Sedana, Ketua Satgas Covid Desa Adat Padang Luwih I Made Sukadana dan Kelian Dinas Desa Adat Padang Luwih Gede sucaya.

Kemudian di Br. Sengguan, Desa Penarungan, Kec. Mengwi oleh Wakapolres Utari didampingi Wakapolsek Mengwi AKP I Made Ariawan, S.H., dan Prebekel Penarurungan I Wayan Narayana, ST. terhadap Ni Putu Ekarini yang mengalami disabilitas ganda.

Di Pura Desa Lan Puseh Desa Adat Padang Luwih , Jl. Raya Padang Luwih, Desa Dalung, Kec. Kuta Utara,  terhadap warga desa adat Padang Luwih yang terdampak Pandemi Virus Covid-19 oleh Kanit Binmas Polsek Kuta Utara AKP A.A. Ketut Armita didampingi Kanit Lantas dan jero Bendesa  Padang Luih serta sejumlah perwira dan Bintara.dan seterusnya yang dibagikan oleh masing Bhabinkamtibmas.[pol/r5]

Sekda Dewa Indra ; Penyandang Disabilitas Mempunyai Hak dan Kewajiban Untuk di Akomodir

Denpasar,BaliKini.Net  – Sekda Prov Bali Dewa Made Indra acara Pelantikan Anggota Komite Daerah Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Selasa (18/8) kemarin.

Ia mengakui bahwa selama ini praktek dan implementasi kesetaraan hak dan kewajiban penyandang disabilitas masih jauh dari konteks dan belum optimal. 

Hal tersebut dikarenakan berbagai faktor, seperti regulasi yang belum mengakomodir kepentingan para penyandang disabilitas, serta praktek di lapangan terutama oleh masyarakat. 

“Intinya kita semua harus satu pemahaman. Bahwa para penyandang disabilitas juga mempunyai hak dan kewajiban yang harus kita akomodir,” jelasnya pada kesempatan tersebut.

Menurutnya, untuk mewujudkan kesetaraan tersebut tidaklah mudah. “Inilah pentingnya kita semua satu persepsi dari semua lapisan masyarakat juga. Jika pemahaman tersebut sudah tercapai, maka akan dituangkan dalam regulasi,” imbuhnya. 

Namun, ia mengakui hal ini butuh waktu dan proses yang tidak sebentar. Jika regulasi sudah ada, maka perlu juga pengawasan oleh berbagai pihak agar regulasi itu tidak berakhir di atas kertas semata. 

Apalagi jika dilihat penyandang disabilitas di Bali cukup besar, sekitar 17.024 orang dari berbagai jenis kedisabilitasan. Sehingga ini menjadi tugas dan tanggung jawab bersama dalam pemenuhan dan perlindungan hak serta kewajibannya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan harapan pada Komite Daerah Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabiitas agar dapat menjalankan tugasnya untuk dapat mencapai tujuan yaitu mendorong dan mengadvokasi pengarustamaan penyandang disabilitas dalam kebijakan dan pelayanan publik. 

“Komite ini juga diharapkan mampu mendorong terwujudnya perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas serta kesamaan kesempatan dan partisipasi dalam pembangunan daerah,” harapnya. 

Pelantikan anggota komite tersebut adalah sesuai dengan Keputusan Gubernur Bali nomor 229/03-C/HK/2020 tentang Komite Daerah Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Provinsi Bali. 

Masa tugas komite yang diatur dalam keputusan tersebut adalah selama lima tahun hingga tahun 2025 dengan mendapatkan pembiayaan dari APBD untuk operasionalnya.[ar/r5]

KPK Lakukan Kegiatan Korsupgah Untuk MCP Lingkup Pemprov Bali

Denpasar,BaliKini.Net  - KPK melakukan kegiatan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) untuk Monitoring Center of Prevention (MCP) di Pemprov Bali secara daring melalui aplikasi zoom pada Selasa (18/8). 

Kegiatan MCP ini merupakan program pencegahan korupsi dari KPK selama ini. Di antara yang dimonitoringnya itu, mulai e-budgeting, e-planing dan kapabilitas aparat pengawas internal pemerintah (APIP), penangangan aset, termasuk pengadaan barang harus lelang dan lainnya. 

Kegiatan MCP ini langsung dimonitor oleh Kepala Satgas Korsupgah KPK Sugeng Basuki dan dihadiri langsung  oleh Inspektur Provinsi Bali Wayan Sugiada, Kepala Bappeda Prov Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra serta Kepala BKD Prov Bali I Ketut Lihadnyana.

Pasa kesempatan ini tim Korsupgah KPK mengapresiasi pencapaian nilai MCP Pemprov Bali sebesar 80.06, dimana pencapaian ini menurut Sugeng Basuki sudah di atas rata-rata. 

Menurutnya, pencapaian ini sudah layak untuk dilombakan di tingkat nasional untuk level Pemerintah Provinsi. “Ibaratnya ini sudah matang, tinggal support dan bimbingan sedikit lagi, sehingga nanti mungkin Pemprv Bali bisa menjadi pemenang,” jelasnya.

Menurutnya MCP merupakan program pencegahan korupsi dari KPK selama ini. Di antara yang dimonitoringnya itu, mulai e-budgeting, e-planing dan kapabilitas aparat pengawas internal pemerintah (APIP), penangangan aset, termasuk pengadaan barang harus lelang dan lainnya. 

MCP menurutnya berisi kriteria-kriteria yang digunakan untuk menyusun laporan monitoring dari KPK, dan masing-masing pemerintah daerah mengisi laporan dengan mengentri data/laporan ke dalam aplikasi tersebut. 

Selain laporan yang disampaikan, juga dapat dilampirkan bukti fisik yang difoto dan dikirimkan dersama dengan data yang telah dientri. Pencapaian Pemprov Bali Sugeng Basuki menambahkan, karena tak lepas dari keinginan pimpinan di Pemprov Bali untuk membangun pemerintahan yang bersih baik secara administrasi maupun secara regulasi. 

“Saat rapat dengan Pak Sekda beberapa waktu yang lalu, intinya beliau sepamahaman dengan kami, tidak ingin ada masalah. Jadi semua harus terorganisir, baik pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan seluruh ASN di bali harus mempunyai pemahaman yang sama,” jelasnya.

Kata Sugeng hal yang perlu diperbaiki di Provinsi Bali adalah masalah pengelolaan asset dan optimalisasi pendapatan daerah. “itu perlu digenjot sehingga nilai MCP bisa dinaikkan lagi,” imbuhnya.

Sementara itu Inspektur Wayan Sugiada telah bekerja dengan keras dan terorganisir agar pencapaian MCP Bali bisa naik terus. Hal ini menurutnya atas instruksi Bapak Gubernur juga untuk membangun pemerintahan yang bersih dan efisien juga. 

Menurutnya dari 7 indikator MCP yang meliputi Aplikasi Perencanaan APBD; Dokumentasi RPJMD; Dokumentasi Musrenbang, Pokir DPRD, dan Forum Perangkat Daerah; Standar Satuan Harga (SSH); Analisis Standar Biaya (ASB), Penganggaran APBD; Integrasi Perencanaan dan Penganggaran APBD, semuanya telah berjalan secara terintegrasi dan terstruktur. 

Sementara mengenai pengelolaan asset, Gubernur Bali melalui Sekda Prov Bali telah bersurat ke Bupati/ Walikota di seluruh Bali untuk segera melakukan sertifikasi asset berupa tanah milik pemerintah. Karena hal itu berkaitan dengan hak pinjam pakai, hibah, dll.

Sementara Kepala Bappeda Prov Bali mengatakan jika Pemprov Bali melalui bappeda Prov Bali telah melakukan terobosan berupa e-planning. E-planning Pemprov Bali sudah jelas dan terstruktur sesuai dengan SOP, dan seluruh substansi RPJMD sudah tertuang dalam e-planning tersebut. 

Jika sebelumnya para admin berbondong-bondong untuk menginput perencanaan ke Bappeda, sekarang bisa dilaksanakan di kantor masing-masing bahkan di rumah sendiri. Tentu saja dengan supervise yang ketat oleh aplikasi, jika masa penginputan sudah berakhir maka aplikasi akan dikunci.

Kepala BPKAD Prov Bali juga menyoroti penerapan e-budgetting di Pemprov Bali yang telah berjalan serta memudahkan kinerja di pemerintahan. Menurutnya dalam e-budgetting tersebut harga barang dan jasa dalam penganggaran sudah sesuia SSH yang ditetapkan oleh Kemendagri. 

Ke depan menurutnya, pihaknya berkomitmen untuk menyatukan database e-planning dan e-budgetting.

Sementara itu Kepala BKD Prov Bali menyatakan jika sistem rekrutmen, mutasi serta promosi PNS di lingkungan Pemprov Bali sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Bahkan ia menegaskan kompetensi para PNS sangat ditekankan dalam hal perekrutan dan promosi. “jadi tidak akan ada lulusan pertanian atau sastra di Bapenda,” jelasnya. 

Untuk ke depan ia mengatakan jika sistem pembayaran tunjangan PNS akan memperhatikan sisi kehadiran dan kinerja. Untuk besaran dan prosentase kedua faktor tersebut akan diteliti lebih lanjut. [ar/r5]

Update Covid 19 Di Denpasar, 2 Orang Sembuh, Kasus Positif Bertambah 7 Orang, dan 1 Orang Pasien Dinyatakan Meninggal Dunia

Ket foto : Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Denpasar, I Dewa Gede Rai

Denpasar, BaliKini.Net - Kabar duka kembali berhembus dalam penanganan Covid-19 di Kota Denpasar. Dimana, pada hari Selasa (18/8) diketahui 1 orang pasien Covid-19 berjenis kelamin laki-laki yang berdomisili di Kelurahan Dauh Puri dinyatakan meninggal dunia. Kendati dinyatakan positif Covid-19, gang bersangkutan diketahui mengidap penyakit Hipertensi dan Diabetes Militus. 

Pun demikian, di hari yang sama juga tercatat penambahan pasien sembuh sebanyak 2 orang dan kasus positif diketahui bertambah sebanyak 7 orang yang tersebar di 6 wilayah desa/kelurahan. 

“Kabar duka, dapat kami sampaikan bahwa 1 pasien Covid-19 di Kota Denpasar yang berdomisili di Kelurahan Dauh Puri dinyatakan meninggal dunia dengan penyakit bawaan yakni Hipertensi dan Diabetes Militus. Dan penambahan kasus positif tercatat 7 orang dan kasus sembuh bertambah 2 orang,” ujar Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Denpasar, I Dewa Gede Rai, saat menyampaikan perkembangan kasus Covid-19 Kota Denpasar di ruang Press Room Kantor Walikota  Selasa (18/8).

Secara rinci Dewa Rai menjelaskan bahwa ke 6 desa/kelurahan yang melaporkan adanya penambahan kasus positif Covid-19 yakni Kelurahan Tonja yang mencatatkan penambahan 2 kasus positif, sedangkan Desa Padangsambian Kaja, Kelurahan Padangsambian, Desa Kesiman Kertalangu, Desa Tegal Kertha dan Desa Pemogan mencatatkan  penambahan masing-masing 1 orang pasien positif. Sementara 37 desa/kelurahan nihil penambahan kasus baru.

Lebih lanjut Dewa Rai menjelaskan bahwa angka kesembuhan pasien dan penambahan kasus positif covid 19 masih fluktuatif di Kota Denpasar. Dimana, ditengah banyaknya pasien yang sembuh, juga masih ditemukan kasus positif covid 19. Karenanya diperlukan kewaspadaan dan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan di masyarakat, mulai dari cuci tangan, menggunakan masker dan jaga jarak.   Terlebih saat ini kita bersama-sama sedang bersiap untuk pemulihan ekonomi daerah dan nasional. 

Dewa Rai menambahkan bahwa walaupun saat ini kita sudah memasuki adaptasi kebiasaan baru dengan aktifitas masyarakat yang mulai kembali ke rutinitasnya, namun kasus positif baru di internal keluarga, tempat kerja dan pasien positif dengan riwayat perjalanan dalam daerah  masih menunjukan peningkatan. Klaster baru inilah yang patut kita waspadai bersama, mengingat adanya mobilitas penduduk yang cukup tinggi di Kota Denpasar. 

“Masyarakat diharapkan lebih waspada dan disiplin menerapkan protokol kesehatan, termasuk dalam lingkup rumah tangga dan lingkungan sekitar rumah, mengingat dua klaster yakni klaster keluarga dan perjalanan dalam daerah masih  mendominasi, hal ini mengingat arus mobilitas di Denpasar sangat tinggi," ujar Dewa Rai

Melihat perkembangan kasus ini Dewa Rai kembali mengingatkan agar semua pihak ikut berpartisipasi untuk mencegah penularan covid 19 tidak semakin meluas.  Karena dalam pencegahan dan penanganan Covid-19 ini terdapat dua cara. Yakni tracing masif yang agresif disertai tes dan isolasi, serta kesadaran masyarakat untuk melaksanakan pencegahan dengan penerapan protokol kesehatan.

Sementara itu, jumlah pasien sembuh di Kota Denpasar menjadi 1.372 atau (93,08 persen), 15 atau  (1,02 persen) orang meninggal dunia, dan  87 atau (5,90 persen) orang masih dalam perawatan. Sementara itu, angka kumulatif kasus positif tercatat sebanyak 1.474 kasus. (Hms/ r2).

Bupati Suwirta Akan Kumpulkan Petani Garam Kusamba

Klungkung,Balikini.Net - Terkait dengan produksi Garam Beryodium “Uyah Kusamba” yang sudah dilauncing dan secara resmi masuk ke pasar dengan SNI dan ijin edar, Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta terus menidaklanjuti hasil produksi garam tersebut. “Saat ini produksi garam Kusamba masih kekurangan bahan baku, saya akan ajak duduk bersama para petani garam agar produksi bisa berjalan maksimal,” ujar Bupati Suwirta didampingi Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung I Wayan Ardiasa saat melakukan kunjungan ke Koperasi Leep Mina Segara Dana Jl Pura Segara, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Selasa (18/8/2020) Siang.

Setelah dilokasi, dari hasil catatan Bupati menilai bahwa hasil produski garam disini yang dikordinir oleh holding gema santi sekarang sudah menyentuh 4 (empat) ton per bulan. Nah, tentu dari hasil produksi tersebut menurutnya kedepan akan terus berkembang, karena semua toko-toko modern dan swalayan sudah diwajibkan untuk menjual produk lokal sedangkan produksi bahan bakunya itu hanya maksimal bisa memproduksi sebanyak 3 (tiga) ton per bulan.

Lebih lanjut, Bupati Suwirta mengatakan bahwa jumlah para petani garam di Kusamba sebanyak 16 sedangkan jumlah sertifikat yang dikeluarkan BPN kemarin sebanyak 49, jadi masih ada sebanyak 33 orang yang memiliki tanah dipinggir pantai, tetapi belum dimanfaatkan dengan baik. Nah kalau itu bisa digunakan dengan baik maka keseimbangan dari hulu hingga hilir ini akan terjadi. “Dari hasil ini kita masih kekurangan bahan baku, oleh sebab itu saya akan terus berupaya dan akan mengumpulkan para petani untuk membahas langkah yang terbaik kedepan agar produksi garam bisa berjalan secara maksimal,” harap Bupati Suwirta

Hal yang paling penting ditekankan Bupati Suwirta yakni meminta agar Koperasi Leep Mina Segara Dana bisa tetap berwaspada terhadap produk oplosan dari luar. Pihaknya tidak ingin ada produk oplosan dari luar yang masuk ke koperasi, hal ini tentu dinilai nantinya bisa menurunkan kuwalitas Uyah Kusamba.

Selain itu, saat ini garam beryodium Kusamba dengan label “Uyah Kusamba” Gema Santi dijual kepasaran dengan harga Rp. 5.000,- setiap 250gram. Sedangkan untuk bahan baku garam, pihak Koperasi membeli perkilo garam hasil produksi petani Kusamba dengan harga Rp. 10.000,00. Untuk produksi garam beryodium, pihaknya menyatakan dalam sebulan dapat menghasilkan 14 ton garam atau 12000 pcs dalam kemasan berukuran 250gram.[klk/r4]

Masih Kekurangan Bahan Baku, Bupati Suwirta Akan Kumpulkan Petani Garam Kusamba

Klungkung,BaliKini.Net - Terkait dengan produksi Garam Beryodium “Uyah Kusamba” yang sudah dilauncing dan secara resmi masuk ke pasar dengan SNI dan ijin edar, Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta terus menidaklanjuti hasil produksi garam tersebut. “Saat ini produksi garam Kusamba masih kekurangan bahan baku, saya akan ajak duduk bersama para petani garam agar produksi bisa berjalan maksimal,” ujar Bupati Suwirta didampingi Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung I Wayan Ardiasa saat melakukan kunjungan ke Koperasi Leep Mina Segara Dana Jl Pura Segara, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Selasa (18/8/2020) Siang.

Setelah dilokasi, dari hasil catatan Bupati menilai bahwa hasil produski garam disini yang dikordinir oleh holding gema santi sekarang sudah menyentuh 4 (empat) ton per bulan. Nah, tentu dari hasil produksi tersebut menurutnya kedepan akan terus berkembang, karena semua toko-toko modern dan swalayan sudah diwajibkan untuk menjual produk lokal sedangkan produksi bahan bakunya itu hanya maksimal bisa memproduksi sebanyak 3 (tiga) ton per bulan.

Lebih lanjut, Bupati Suwirta mengatakan bahwa jumlah para petani garam di Kusamba sebanyak 16 sedangkan jumlah sertifikat yang dikeluarkan BPN kemarin sebanyak 49, jadi masih ada sebanyak 33 orang yang memiliki tanah dipinggir pantai, tetapi belum dimanfaatkan dengan baik. Nah kalau itu bisa digunakan dengan baik maka keseimbangan dari hulu hingga hilir ini akan terjadi. “Dari hasil ini kita masih kekurangan bahan baku, oleh sebab itu saya akan terus berupaya dan akan mengumpulkan para petani untuk membahas langkah yang terbaik kedepan agar produksi garam bisa berjalan secara maksimal,” harap Bupati Suwirta

Hal yang paling penting ditekankan Bupati Suwirta yakni meminta agar Koperasi Leep Mina Segara Dana bisa tetap berwaspada terhadap produk oplosan dari luar. Pihaknya tidak ingin ada produk oplosan dari luar yang masuk ke koperasi, hal ini tentu dinilai nantinya bisa menurunkan kuwalitas Uyah Kusamba.

Selain itu, saat ini garam beryodium Kusamba dengan label “Uyah Kusamba” Gema Santi dijual kepasaran dengan harga Rp. 5.000,- setiap 250gram. Sedangkan untuk bahan baku garam, pihak Koperasi membeli perkilo garam hasil produksi petani Kusamba dengan harga Rp. 10.000,00. Untuk produksi garam beryodium, pihaknya menyatakan dalam sebulan dapat menghasilkan 14 ton garam atau 12000 pcs dalam kemasan berukuran 250gram. [KLK/R4]

Gubernur Koster Komit Untuk Pembangunan MDA Seluruh Kabupaten

Gianyar,Balikini.Net  - Bertepatan  Hari Raya Tilem Sasih Karo, pada Selasa (18/8) Gubernur Bali I Wayan Koster berkesempatan melakuka  prosesi upacara peletakan batu pertama pembangunan kantor Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Gianyar.

Setelah ini selanjutnya akan disusul dengan pembangunan kantor MDA tingkat kabupaten/kota lainnya se-Bali. Nantinya Kantor MDA kabupaten Gianyar ini sendiri akan diperuntukan pula untuk kantor PHDI Gianyar. 

Dalam sambutan saat acara peletakan batu pertama kantor MDA Gianyar, Gubernur Koster menegaskan bahwa desa adat di Bali adalah warisan adiluhung yang sudah sepantasnya dihargai dengan hal-hal konkret. "Bayangkan, desa adat di Bali sudah ada sejak abad ketujuh. Mengurusi segala hal, adat istiadat, budaya, sekala dan niskala, tapi sejak dulu tidak yang khusus dan konkret mengurusi desa adat ini. Untuk itu, sekarang saya urus betul. (Saya, red) Buatkan Perda-nya, dinas-nya (OPD, red). Ini yang disebut keberpihakan," kata Gubernur Koster. 

Menurut Gubernur, dirinya merasa miris melihat kenyataan selama bertahun-tahun bahwa bagian penting dari tata kehidupan dan kearifan lokal Bali seperti desa adat, cuma diurus dan dibidangi oleh pejabat setingkat kepala bidang (Kabid). 

"Untuk itu saya buatkan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat, jadi jelas tupoksinya (tugas pokok dan fungsi, red). Kantornya kita buatkan, baru dengan tiga lantai, tidak lagi 'numpang' di Dinas Kebudayaan. Dan tidak hanya gedung, kita siapkan tenaga administrasinya, operasionalnya, sehingga bisa berjalan baik turun langsung desa-desa," jelasnya.

Dikatakannya, pembangunan kantor MDA untuk tingkat kabupaten/kota se-Bali akan dilakukan secara simultan. Sehingga MDA akan mampu melaksanakan tugas besar mereka untuk menghubungkan dan memfasilitasi desa adat dengan pihak pemerintah. "Dananya bersumber dari CSR (Corporate Social Responsibility) BUMN yang kita betul-betul alokasikan. Setelah selesai di provinsi (pembanguan gedung kantor MDA Provinsi, red), lalu dilanjutkan (pembangunan kantor MDA tingkat kabupaten/kota, red) ke kabupaten/kota. 

Tahun ini diawali dari Gianyar, lalu Jembrana, Bangli, Denpasar, Buleleng Karangasem, dan awal tahun depan menyusul Klungkung , Badung dan Tabanan," sebut anggota DPR RI tiga periode ini.

Gubernur kelahiran Desa Sembiran, Kabupaten Buleleng ini menyebut terbitnya Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat adalah sebuah perjuangan yang sangat panjang. "Saya memperjuangkan dan berdebat di Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri, red) agar Perda ini  bisa lolos, dan sekarang desa adat di Bali ada 'bapaknya', ada landasan (hukum)-nya. Perda eksklusif sebagai identitas desa adat kita," akunya.

Selanjutnya Gubernur Koster berpesan agar para bendesa dan jajaran betul-betul serius dalam menjaga kuat dan kokohnya desa adat sebagai tiang adat dan kebudayaan Bali. "Dari landasan hukum hingga infratruktur sudah tuntas kita urus. Maka dari itu, ingat bahwa desa adat ini punya tugas niskala dan sekala. Jika kita kerja tulus dan lurus, maka ada dua manfaatnya. Jadi jangan main-main," pesannya. 

Harapnya, Desa adat dan budaya Bali harus dijaga betul dari penggerusan dari luar. "Kita sudah punya yang baik, jadi mari jaga sama-sama. Bali ini kecil, namun punya kearifan lokal yang unik dan cuma ada di Bali. Kalau ini hilang, maka Bali hanya tinggal nama," imbuhnya.

Sementara itu, Bupati Gianyar I Made Agus Mahayastra mengatakan bahwa pembangunan kantor MDA Kabupaten  Gianyar ini adalah sebagai sebuah sejarah. "Ini salah satu terobosan Bapak Gubernur (Wayan Koster, red) untuk adat dan budaya Bali. Mulai dari  Perda dan Pergub (Peraturan Gubernur, red), infrastruktur hingga pembangunan SDM. Tidak pernah terjadi sebelumnya," sebut Mahayastra. 

Sedangkan menurut penuturan Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Gianyar Anak Agung Gde Alit Asmara, gedung untuk Kantor MDA Kabupaten Gianyar akan dibangun di atas lahan aset milik Pemprov Bali dengan luas mencapai kurang lebih tujuh are. Gedung ini nantinya akan dibangun dua lantai. Dan Gianyar merupakan kabupaten pertama di Bali yang melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan gedung kantor MDA. Sumber dana berasal dari APBD Kabupaten Gianyar dengan nilai sebesar Rp 3,4 miliar lebih. Sedangkan kabupaten/kota lainnya, seperti Jembrana, Karangasem, Bangli, Denpasar, Klungkung, Tabanan dan Buleleng akan menggunakan bantuan dana CSR.[ar/r5]

HUT RI Ke 75 Bupati Mas Sumatri Serahkan Remisi Bagi 112 Napi Lapas Kelas IIB Karangasem

Karangasem,Balikini.Net  – Sebanyak 112 orang warga binaan penghuni Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIB Karangasem diberikan remisi pada Peringatan Hari Kemerdekaan ke 75 Republik Indonesia tahun 2020 dengan tema Indonesia Maju.

Pemberian remisi secara simbolis dilakukan Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri pagi ini (Senin 17/8) pagi kepada 3 (tiga) perwakilaan dari warga binaan.

Remisi yang diberikan berdasarkan Keputusan Presiden R.I Nomor 174 Tahun 1999, bahwa semua Narapidana dan Anak yang memenuhi persyaratan pada setiap perayaan Hari Kemerdekaan Republik lndonesia, tanggal 17 Agustus diberikan Remisi Umum.

Para napi ini mendapat remisi umum atau pengurangan masa hukuman dari pemerintah antara 1 sampai 6 bulan untuk setiap orang disesuaikan dengan lamanya mereka menjalani hukuman di LP.

Dari 112 orang narapidana, remisi umum sebanyak 1 bulan diberikan kepada 20 orang warga binaan,remisi 2 bulan sebanyak 23 orang, remisi 3 bulan sebanyak 20 oranh, remisi 4 bulan sebanyak 33 orang, remisi 5 bulan sebanyak 10 orang dan remisi 6 bulan sebanyak 8 orang.

Remisi juga diberikan kepadalembaga pembinaan khusus anak Karangasem. Diantaranya, remisi 4 bulan sebanyak 4 orang, remisi 3 bulan sebanyak 1 orang dan remisi 1 bulan sebanyak 8 orang.

Kepala LP Kelas IIB Karangasem , Jaka Prihatin  menyebutkan, dengan pemberian remisi, saat ini LP ditempati oleh 171 warga binaan. Terdiri dari 147 narapidana dan 24 orang tahanan. Sedangkan untuk LP Khusus Anak ditempati oleh 13 orang.

Dalam sambutan Menteri Hukum dan HAM RI Prof Yasonna Laoly dibacakan Bupati Mas Sumatri menyampaikan bahwa Indonesia telah berdaulat penuh melalui perjuangan bangsa Indonesia. Ini merupakan berkat dan rahmat dari Tuhan. Dengan itu kemerdekaan dimiliki oleh semua warga negara Indonesia termasuk warga binaan permasyarakatan, dimana mereka tetap mendapatkan hak hak , seperti pengurangan masa tahanan seperti remisi.

Dikatakan remisi merupakan apresiasi negara atas pencapaian lembaga permasyarakatan. Tahun ini Bangsa kita dan seluruh dunia sedang dilanda bencana yang disebabkan oleh virus corona.Diperlukan tindakan super untuk menangani dan pencegahan penyebaran virus corona. 

“Upaya kebijakan pemerintah untuk pencegahan penyebaran virus corona harus kita hormati dengan mengikuti kebijakan dengan disiplin,  secara serius saya mengingatkan kepada para jajaran rutan atau lapas agar jangan ikut dalam praktek narkoba, jaga nama baik lapas dan rutan,” ucapnya.

 Seluruh warga binaan juga diajak untuk mengikuti dan berperan aktif dalam mengikuti pembinaan di lembaga permasyarakatan.

 “Pada saat sudah di rumah harus berintraksi baik dengan lingkungan dan masyarakat, berikan contoh kepada masayarakat, untuk petugas lembaga permasyarakatan di HUT kemerdekaan tahun 2020 ini agar terus meningkatkan kinerja pelayanannya,” tutupnya.

Turut hadir , Wakil Bupati Karangasem I Wayan Artha Dipa,  Dandim 1623/Karangasem Letkol Inf. Bima Santosa, Polres Karangasem AKBP Ni Nyoman Suartini, Sekda Kab. Karangasem I Ketut Sedana Merta .Kajari Kab. Karangasem Isaak Karaeng Manapa diwakilkan, Ketua Pengadilan Karangasem I Wayan Suarta, Ketua DPRD Kab. Karangasem I Gede Dana , Kalapas Kelas IIB, Jaka Prihatin, Kalapas Anak Rainhards Indra Pitoy dan Tokoh masyarakat I Gst. Made Tusan.[wd/r3]

HUT RI Ke 75 Bupati Mas Sumatri Serahkan Remisi Bagi 112 Napi Lapas Kelas IIB Karangasem

Karangasem,Balikini.Net  – Sebanyak 112 orang warga binaan penghuni Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIB Karangasem diberikan remisi pada Peringatan Hari Kemerdekaan ke 75 Republik Indonesia tahun 2020 dengan tema Indonesia Maju.

Pemberian remisi secara simbolis dilakukan Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri pagi ini (Senin 17/8) pagi kepada 3 (tiga) perwakilaan dari warga binaan.

Remisi yang diberikan berdasarkan Keputusan Presiden R.I Nomor 174 Tahun 1999, bahwa semua Narapidana dan Anak yang memenuhi persyaratan pada setiap perayaan Hari Kemerdekaan Republik lndonesia, tanggal 17 Agustus diberikan Remisi Umum.

Para napi ini mendapat remisi umum atau pengurangan masa hukuman dari pemerintah antara 1 sampai 6 bulan untuk setiap orang disesuaikan dengan lamanya mereka menjalani hukuman di LP.

Dari 112 orang narapidana, remisi umum sebanyak 1 bulan diberikan kepada 20 orang warga binaan,remisi 2 bulan sebanyak 23 orang, remisi 3 bulan sebanyak 20 oranh, remisi 4 bulan sebanyak 33 orang, remisi 5 bulan sebanyak 10 orang dan remisi 6 bulan sebanyak 8 orang.

Remisi juga diberikan kepadalembaga pembinaan khusus anak Karangasem. Diantaranya, remisi 4 bulan sebanyak 4 orang, remisi 3 bulan sebanyak 1 orang dan remisi 1 bulan sebanyak 8 orang.

Kepala LP Kelas IIB Karangasem , Jaka Prihatin  menyebutkan, dengan pemberian remisi, saat ini LP ditempati oleh 171 warga binaan. Terdiri dari 147 narapidana dan 24 orang tahanan. Sedangkan untuk LP Khusus Anak ditempati oleh 13 orang.

Dalam sambutan Menteri Hukum dan HAM RI Prof Yasonna Laoly dibacakan Bupati Mas Sumatri menyampaikan bahwa Indonesia telah berdaulat penuh melalui perjuangan bangsa Indonesia. Ini merupakan berkat dan rahmat dari Tuhan. Dengan itu kemerdekaan dimiliki oleh semua warga negara Indonesia termasuk warga binaan permasyarakatan, dimana mereka tetap mendapatkan hak hak , seperti pengurangan masa tahanan seperti remisi.

Dikatakan remisi merupakan apresiasi negara atas pencapaian lembaga permasyarakatan. Tahun ini Bangsa kita dan seluruh dunia sedang dilanda bencana yang disebabkan oleh virus corona.Diperlukan tindakan super untuk menangani dan pencegahan penyebaran virus corona. 

“Upaya kebijakan pemerintah untuk pencegahan penyebaran virus corona harus kita hormati dengan mengikuti kebijakan dengan disiplin,  secara serius saya mengingatkan kepada para jajaran rutan atau lapas agar jangan ikut dalam praktek narkoba, jaga nama baik lapas dan rutan,” ucapnya.

 Seluruh warga binaan juga diajak untuk mengikuti dan berperan aktif dalam mengikuti pembinaan di lembaga permasyarakatan.

 “Pada saat sudah di rumah harus berintraksi baik dengan lingkungan dan masyarakat, berikan contoh kepada masayarakat, untuk petugas lembaga permasyarakatan di HUT kemerdekaan tahun 2020 ini agar terus meningkatkan kinerja pelayanannya,” tutupnya.

Turut hadir , Wakil Bupati Karangasem I Wayan Artha Dipa,  Dandim 1623/Karangasem Letkol Inf. Bima Santosa, Polres Karangasem AKBP Ni Nyoman Suartini, Sekda Kab. Karangasem I Ketut Sedana Merta .Kajari Kab. Karangasem Isaak Karaeng Manapa diwakilkan, Ketua Pengadilan Karangasem I Wayan Suarta, Ketua DPRD Kab. Karangasem I Gede Dana , Kalapas Kelas IIB, Jaka Prihatin, Kalapas Anak Rainhards Indra Pitoy dan Tokoh masyarakat I Gst. Made Tusan [WD/R3]

Semangat Pahlawan Terdahulu Teladan Perang Melawan COVID 19 Saat Ini

Karangasem ,BaliKini.Net – Kemerdekaan tak lepas dari jasa pahlawan. Mereka rela berkorban jiwa dan raga demi melepaskan tanah air dari belenggu negara lain. Perjuangan para pahlawan patut diteladani. Jasa bakti mereka harus jadi panutan. Penghormatan kepada para Pahlawan tetap diberikan melalui Apel Kehormatan dan Renungan Suci (AKRS), di Tugu Pahlawan  Monumen Ciung Wanara , Amlapura, Senin (17/8) dini hari walaupun dalam masa pandemi.

“Para Pahlawan rela berkorban jiwa dan raga demi kemerdekaan, demi generasi bangsa agar terbebas dari penajajahan \. Sudah sepatutnya kita memberikan hormat sekaligus doa kepada mereka,” kata Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri selaku Inspektur Upacara.

Bupati Mas Sumatri mengajak merenung kembali atas jasa-jasa pahlawan yang telah gugur. Terutama merenungkan perjuangan mereka dalam berperang merebut kemerdekaan.

Perjuangan pahlawan, lanjut Bupati Mas Sumatri, tidaklah mudah. Memakan korban yang tak terhitung jumlahnya. Apel kehormatan dan renungan suci dilakukan sebagai bentuk kehormatan atas jasa para pahlawan.

"Sekaligus kita mendoakan semua pahlawan ini agar jasa baktinya dicatat sebagai amal ibadah dan arwahnya diterima Tuhan Yang Maha Kuasa," harapnya. 

Perjuangan pahlawan, kata Mas Sumatri, akan sia-sia jika generasi penerus tidak mengisi kemerdekaan untuk memajukan bangsa. Apalagi, generasi saat ini juga tengah dihadapkan dengan perang melawan Covid-19. Perang yang tak kalah hebatnya. Perang ini semakin sulit lantaran Covid-19 musuh tak kasat mata. Perjuangan para pahlawan terdahulu harus menjadi pelecut semangat untuk memenangkan peperangan kali ini. 

"Kalau para pahlawan terdahulu bisa mengusir penjajah yang sebegitu hebatnya, kita juga harus berhasil mengatasi musuh yang bernama Covid-19 ini," tegasnya. 

Kegiatan berlangsung khidmat dan tidak terlepas dari protokol kesehatan. Mulai pemakaian masker, pembatasan peserta, dan penerapan jaga jarak.

Turut Hadir dalam upacara ini, Bupati Karangasem selaku inspektur upacara. Wakil Bupati, I Wayan Artha Dipa,  Sekda I Ketut Sedana Merta, Dandim 1623/Karangasem Letkol Inf. Bima Santosa, Kapolres Karangasem AKBP Ni Nyoman Suartini, Kajari Kab. Karangasem Isaak Karaeng,  Kepala Pengadilan diwakilkan.

Hadir juga Ketua DPRD Kab. Karangasem I Gede Dana , Wakil Ketua DPRD I Nengah Sumardi, para OPD Kab. Karangasem, Para Staf Ahli, Asisten, Kabag Dinas Kab. Karangasem, Para Perwira TNI Kodim 1623/Karangasem dan Para Perwira Polres Karangasem.[wd/r3]

Gubernur Koster Apresiasi Dipilihnya Kain Grinsing Bali Untuk Uang Kertas Rp75 Ribu

Denpasar,BaliKini.Net  – Apresiasi mendalam disampaikan oleh Gubernur Bali Wayan Koster atas terpilihnya kain pegringsingan Bali menjadi salah satu ikon dalam uang kerta Rp 75 ribu yang baru saja diluncurkan.

Hal tersebut disampaikan  Gubernur Koster saat wawancara dengan awak media pada acara Peresmian Pengeluaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Tahun Republik Indonesia secara virtual melalui aplikasi zoom, Senin (17/8).

Dalam peluncuran uang baru yang dilakukan oleh Mentri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo itu, Gubernur Koster menyatakan kebanggaannya karena sekali lagi salah satu kerajinan khas Bali menjadi salah satu simbol mata uang Republik Indonesia. 

“Ini merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan pada masyarakat Bali dari Pemerintah Pusat. Jadi pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasiih dan apresiasi kepada Mentri Keuangan dan Gubernur BI,” ucap mantan anggota DPR RI tiga periode tersebut.

Gubernur Bali yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini mengungkapkan bahwa makna dari mata uang RI yang baru diluncurkan ini sangat dalam. “Dalam mata uang baru ini, tergambar pencapaian bangsa kita selama 75 tahun kemerdekaannya. Demokrasi serta berbagai hasil pembangunan telah dicapai oleh bangsa ini,” jelasnya dalam acara yang turut juga didampingi oleh Kepala BI Perwakilan Bali Trisno Nugroho serta Direktur Utama BPD Bali I Nyoman Sudharma.

Ia juga sangat mengapresiasi pemilihan simbol-simbol pada mata uang ini yang mengedepankan Bhinneka Tunggal Ika sebagai falsafah pemersatu bangsa. Hal itu bisa dilihat dari berbagai kesenian serta kebudayaan dari masing-masing daerah dipadukan dalam selembar uang kertas. 

“Kita sebagai bangsa Indonesia harus selalu ingat, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika serta UUD 1945 sebagai ideologi negara. Karena hal tersebut adalah pemersatu kita,” tegasnya. 

Hal ini menurutnya adalah modal politik bagi Indonesia sebagai bangsa yang besar dan menjadi negara maju dan berdaulat sesuai cita-cita Bapak Pendiri Bangsa Ir. Soekarno. Dan tujuan pembanguan Presiden RI Joko Widodo yang senada dengan visi misi Pemprov Bali saat ini Nangun Sat Kerthi Loka Bali, menuju Bali Era Baru.

Sementara itu dalam acara peluncuran uang kertas, Mentri Sri Mulyani mengatakan jumlah yang akan dicetak sebanyak 75 juta lembar. Uang ini resmi menjadi alat pembayaran yang sah. "Sebagai bentuk wujud syukur kita atas anugerah kemerdekaan dan pencapaian-pencapaian yang telah kita lakukan selama 75 tahun Kemerdekaan Indonesia, maka pengeluaran uang rupiah dalam rangka peringatan khusus kemerdekaan Republik Indonesia bertepatan dengan tanggal 17 Agustus tahun 2020," kata Sri Mulyani dalam acara peluncuran itu.

Dia menambahkan, penerbitan mata uang baru ini sebagai bentuk syukur atas usia Republik Indonesia yang kini menginjak 75 tahun. Meskipun saat dalam kondisi menghadapi wabah Covid-19. "Peringatan 75 tahun Republik Indonesia merdeka ditujukan untuk memperteguh kita semua di dalam menjaga kebhinnekaan dan kesatuan Republik Indonesia, serta bertujuan untuk menambah dan meningkatkan semangat kita dalam menyongsong masa depan dan terus mendukung dan mencapai tujuan kemerdekaan," kata dia.

Bentuk syukur terlukis melalui gambar yang tertera di mata uang Rp75 ribu. Yakni peristiwa pengibaran bendera pada saat Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Menampilkan foto Proklamator Soekarno-Hatta serta gunungan. Di mana gambar tersebut memiliki filosofi sebagai pembuka dan permulaan lembar baru bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang baru saja diproklamasikan.

"Momentum ini harus kita manfaatkan untuk menumbuhkan optimisme dan semangat terus-menerus untuk membangun dan mencapai cita-cita kemerdekaan. Meskipun kita tahu di dalam perjalanan bangsa dan negara kita selalu akan dihadapkan pada berbagai tantangan dan kendala kehidupan termasuk pada saat ini, kita harus mampu untuk menghadapi tantangan Covid-19," jelas dia.[ar/r5]

Gubernur Bali Berikan Remisi Bebas Untuk 37 Napi

Badung ,BaliKini.Net - Gubernur Bali Wayan Koster berkesempatan memberikan secara langsung surat remisi bebas dari menkumham untuk para napi di Lapas Kelas IIA Kerobokan, Senin (17/8).

Pemberian remisi ini telah sesuai UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, PP Nomor 99 Tahun 2012, Keputusan Presiden Nomor 174/1999, serta Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2018. Pemberian remisi bervariasi antara 1-6 bulan.

Dirinya berharap narapidana yang memperoleh remisi bebas agar memanfaatkan kesempatan itu untuk belajar dari pengalaman dan menjalani kehidupan normal serta menjadi lebih baik saat kembali ke tengah lingkungan masyarakat. 

Usai menghadiri acara yang dilaksanakan secara daring serentak di seluruh Indonesia itu, Gubernur menyampaikan apresiasinya kepada Menkumham RI Yasonna Laoly, Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham RI Reynhard Silitonga dan Kakanwil Kemenkumham Provinsi Bali Jamaruli Manihuruk yang telah membantu sehingga 1671 warga binaan di lembaga permasyarakatan (Lapas) yang ada di seluruh Bali mendapat pengurangan masa tahanan atau remisi. 

“Saya kira ini sesuatu yang sangat berharga bagi para narapidana dan dengan adanya remisi ini ada yang bebas langsung sebanyak 37 orang,” kata mantan anggota DPR RI tiga periode ini.

Gubernur Koster berharap agar para narapidana menjadikan proses ini sebagai pembelajaran bagi dirinya dan juga bagi keluarganya mengenai hal-hal yang pernah dilakukan sehingga menimbulkan masalah hukum dan harus menjalani masa tahanan. 

“Supaya setelah bebas dia menjadi warga biasa, tentu kita berharap agar keluarganya, masyarakat di sekitarnya bisa menerima kembali kehadiran mereka sebagai warga yang juga memiliki hak untuk menjalankan kehidupannya di masyarakat sebagaimana mestinya,” pinta Ketua DPD PDIP Provinsi Bali ini.

Sebelumnya Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly yang memimpin acara dari Lapas Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) mengatakan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang harus dihormati. 

Koster didampingi Kakanwil Kemenkumham RI Jamaruli Manihuruk dan Kadiv Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Provinsi Bali Suprapto secara simbolis menyerahkan remisi kepada dua orang perwakilan WBP Anak yang ada di Provinsi Bali.

Sebanyak 1671 orang dari 3048 narapidana yang ada di Provinsi Bali mendapat remisi HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-75. 1634 orang. Di antaranya mendapat Remisi Umum I dan 37 orang mendapat Remisi Umum II (langsung dibebaskan).[ar/r5]