Ini Dia Para Paslon PDIP Untuk Pilkada Serentak di Bali

Denpasar,BaliKini.Net - DPP PDIP kengambil langkah cepat untuk menentukan para "jawara"nya yang bakal pada Pilkada Serentak 2020, mendatang. Pengumuman yang dirangkai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) DPP PDIP tersebut dilakukan secara virtual, Jumat (28/8).

Dari total paslon yang diumumkan oleh Ketua Bidang Politik dan Keamanan DPP PDIP Puan Maharani, tersebut enam paslon di antaranya diusung PDIP untuk Pilkada Serentak di enam kabupaten dan kota di Bali (Karangasem, Bangli, Badung, Jembrana dan Tabanan).

Adapun nama-nama paslon yang direkomendasikan PDIP, masing-masing adalah Gede Dana-Wayan Artha Dipa sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Karangasem, Sang Nyoman Sedana Arta-Wayan Diar sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Bangli, dan Made Kembang Hartawan-Ketut Sugiasa sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Jembrana.

Selanjutnya Komang Gede Sanjaya- Made Edi Wirawan sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Tabanan. Sementara untuk kabupaten Badung masih tetap maju pasangan Nyoman Giri Prasta-Ketut Suiasa. Selanjutnya, I Gusti Ngurah Jaya Negara-Kadek Agus Arya Wibawa sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Denpasar.

Secara online, Wayan Koster selaku ketua DPD PDIP Bali menegaskan agar para paslon yang dieprcayakan hendaknya memegang amanat dan berjuang dengan sungguh-sungguh. 

"Saya berharap agar amanat yang diberikan kepada masing-masing paslon bisa dilaksanakan dengan sebaik baiknya, bekerja keras dengan tulus dan tetap solid," singkatnya. (Ar/R5)

DPRD Bali Akan Siapkan Perda Cegah PHK

Denpasar,BaliKini.Net  - Buntut dari datangnya ratusan pekerja yang jadi korban PHK oleh perusahaan pasca pandemi, membuat DPRD Bali mengambil sikap tegas.

Terlebih masukkan dari Ketua Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali Anak Agung Eka Putra yang meminta DPRD Bali membuat Peraturan Daerah (Perda) yang mewajibkan perusahaan yang bergerak di sektor pariwisata menyisihkan sebagian keuntungan perusahaan sebagai dana tak terduga.

Setidaknya dana tak terduga dapat digunakan untuk menyelamatkan pekerjanya ketika industri pariwisata mengalami guncangan seperti yang terjadi sekarang karena dampak pandemi Covid-19.

Usulan ini mendapat respon positif DPRD Bali. Wakil Ketua DPRD Bali I Nyoman Sugawa Korry mengatakan, pihaknya akan memperjuangkan Perda itu melalui hak inisiatif Dewan (Ranperdanya disiapkan oleh DPRD bali, bukan diajukan oleh Gubernur).

"Kita akan memperjuangkan melalui hak inisiatif dewan untuk mendukung regulasi agar jangan sampai terjadi situasi seperti ini (terjadi PHK pekerja)," kata Sugawa Korry.

Ia menjelaskan, Perda itu nanti akan mewajibkan perusahaan untuk memiliki dana cadangan yang digunakan untuk mengatasi masalah yang terjadi seperti saat ini.

Dengan demikian, tidak ada lagi perusahaan pariwisata yang gampang melakukan PHK terhadap pekerjanya. "Perusahaan-perusahaan itu kita wajibkan nanti menyisihkan sebagian keuntungannya untuk dijadikan cadangan dalam rangka mengatasi persoalan seperti ini. Tidak serta merta langsung PHK," tandas Sugawa Korry. [ar/r5]

Update Covid 19 Di Denpasar, 12 Orang Sembuh, Kasus Positif Bertambah 11 Orang dan 1 Orang Meninggal Dunia

Denpasar,BaliKini.Net - Perkembangan kasus covid 19 di Kota Denpasar, pada Jumat (28/8) di Kota Denpasar dinyatakan bahwa jumlah pasien covid 19 yang dinyatakan sembuh sebanyak 12 orang dan kasus positif covid 19 ditemukan 11 orang dan 1 orang pasien yang terkonfirmasi positif covid 19 dinyakan meninggal dunia. 

“Kabar duka, 1 orang pasien Covid-19 dengan jenis kelamin perempuan berdomisili di Desa Pemecutan Kaja dinyatakan meninggal dunia, kasus positif bertambah 11 orang yang tersebar di 7 desa/kelurahan, dan kasus sembuh bertambah 12 orang. Kembali kami ingatkan kepada masyarakat untuk lebih disiplin lagi menerapkan protokol kesehatan,” ujar Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Denpasar, I Dewa Gede Rai, saat menyampaikan perkembangan kasus Covid-19 Kota Denpasar di ruang Press Room Kantor Walikota Jumat (28/8).

Dewa Rai merinci bahwa 7 desa/kelurahan yang mencatatkan penambahan kasus positif yakni Kelurahan Padangsambian mencatatkan penambahan harian tertinggi sebanyak 3 kasus positif. Desa Pemecutan Kelod dan Desa Ubung Kaja mencatatkan penambahan kasus positif masing-masing sebanyak 2 orang. Sedangkan 4 desa/kelurahan lainya mencatatkan masing-masing 1 kasus positif. Yakni Desa Dauh Puri Kaja, Desa Sanur Kaja, Kelurahan Sanur dan Kelurahan Dangin Puri. Sementara sebanyak 36 desa/kelurahan untuk sementara  nihil penambahan kasus positif Covid-19 baru. Terkait kasus  meninggalnya 1 orang pasien positif covid 19 yang dinyatakan meninggal dunia menurut Dewa Rai adalah seorang pasien berjenis kelamin perempuan usia 62 tahun dengan penyakit bawaan Asma dan diketahui positif covid 19 sejak (28/7)

Lebih lanjut Dewa Rai menjelaskan bahwa angka kesembuhan pasien dan penambahan kasus positif covid 19 masih fluktuatif di Kota Denpasar. Dimana, ditengah banyaknya pasien yang sembuh, juga masih ditemukan kasus positif covid 19. Karenanya diperlukan kewaspadaan dan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan di masyarakat, mulai dari cuci tangan, menggunakan masker dan jaga jarak.   Terlebih saat ini kita bersama-sama sedang bersiap untuk pemulihan ekonomi daerah dan nasional. 

Dewa Rai menambahkan bahwa walaupun saat ini kita sudah memasuki adaptasi kebiasaan baru dengan aktifitas masyarakat yang mulai kembali ke rutinitasnya, namun kasus positif baru di internal keluarga, tempat kerja dan pasien positif dengan riwayat perjalanan dalam daerah  masih menunjukan peningkatan. Klaster baru inilah yang patut kita waspadai bersama, mengingat adanya mobilitas penduduk yang cukup tinggi di Kota Denpasar.

“Masyarakat diharapkan lebih waspada dan disiplin menerapkan protokol kesehatan, termasuk dalam lingkup rumah tangga dan lingkungan sekitar rumah, mengingat dua klaster yakni klaster keluarga dan perjalanan dalam daerah masih  mendominasi, hal ini mengingat arus mobilitas di Denpasar sangat tinggi," ujar Dewa Rai

Melihat perkembangan kasus ini Dewa Rai kembali mengingatkan agar semua pihak ikut berpartisipasi untuk mencegah penularan covid 19 tidak semakin meluas.  Karena dalam pencegahan dan penanganan Covid-19 ini terdapat dua cara. Yakni tracing masif yang agresif disertai tes dan isolasi, serta kesadaran masyarakat untuk melaksanakan pencegahan dengan penerapan protokol kesehatan

Secara kumulatif kasus positif tercatat sebanyak 1.582 kasus, sementara itu, jumlah pasien sembuh di Kota Denpasar menjadi 1.476  (93,30 persen), 16 (1,01 persen) orang meninggal dunia, dan  90  (5,69 persen) orang masih dalam perawatan.  (Hms/R4)

Gelar Peduli Kasih Jiwa Gotong Royong Di Terminal Benoa, Pemkot Denpasar Salurkan Bantuan Sembako Pada Sopir KKU Angkot Benoa

Denpasar,BaliKini.Net - Pandemi Covid 19 sangat dirasakan bagi seluruh umat di dunia. Pandemi ini mengajarkan kita semua bahwa membangun semangat gotong royong dalam satu perasaan harus dibangun dalam situasi ini dengan rasa solidaritas yang tinggi melalui kemiteraan dan tanggung jawab sosial seluruh pihak.

Pada Jumat (28/8) di Terminal Benoa, Pemerintah Kota Denpasar diwakili Kepala Dinas Perhubungan, Ketut Sriawan, Kepala Bagian Kerjasama Setda Kota Denpasar, I.G.A Laxmy Saraswaty, Pihak Kapolsek diwakili Komisaris Polisi Abdul Salim, Dirpolairud Polda diwakili oleh Kompol Landung, GM Pelindo Agung Mataram, KSOP Benoa Agustinus Maun serta Ka KKU Angkot Benoa, Nyoman Dana menggelar Peduli Kasih Jiwa Gotong Royong Pemkot Denpasar melalui pemberian bantuan sembako kepada sopir KKU (Kelompok Kerja Unit) angkot Benoa Donatur oleh Donatur SOS (Bapak Mansyur) sebanyak 30 paket sembako.

Kabag Kerja Sama Setda Kota Denpasar, I.G.A Laxmy Saraswaty mengatakan Pemerintah Kota Denpasar menggandeng banyak komunitas untuk saling bergotong royong, bahu membahu bekerjasama untuk penyiapan bantuan sembako bagi warga Kota Denpasar baik yang terisolasi mandiri maupun warga Kota Denpasar yang sangat membutuhkan bantuan sembako melalui program kemitraan yaitu Corporate Social Responsibility.

“Saat seperti ini jiwa gotong royong sangat diperlukan, mengingat situasi seperti saat ini memberikan dampak kepada sopir angkot yang sangat membutuhkan perhatian terutama dari segi kehidupan ekonomi para anggota sopir angkot yang memiliki keluarga sehingga kebutuhan ekonomi juga sangat terasa akibat covid 19,” ujarnya.

Kadishub Kota Denpasar, I Ketut Sriawan menyampaikan bahwa  Pemerintah Kota Denpasar beserta seluruh jajaran dan dibantu kemiteraan CSR SOS memberikan bantuan dengan jumlah paket sembako sebanyak 30 paket yang dibagikan secara langsung oleh Kadishub Kota Denpasar. “Selain Paket Sembako juga dibagikan masker dan handsanitizer kepada sopir angkot untuk penerapan protokol kesehatan” terangnya.

Sementara Ketua KKU Angkot Benoa I Nyoman Dana  mengucapkan terima kasih kepada Pemkot Denpasar melalui Dinas Perhubungan Kota Denpasar dan Bagian Kerjasama Setda Kota Denpasar serta donatur SOS yang telah sangat peduli kepada anggota sopir angkot yang mengalami keterpurukan akibat dampak covid 19. “Perhatian ini sangat berarti dan membantu dan meringankan di dalam ketersediaan pangan bagi keluarga sopir angkot,” ucapnya. (Esa/R4)

Sekda Rai Iswara Ikuti Wawancara Virtual KKL Study Wilhan Pasis Dikreg LIX Seskoad T.A 2020

Denpasar,BaliKini.Net – Sekretaris Daerah Kota Denpasar, AAN. Rai Iswara menjadi narasumber dalam wawancara virtual KKL Study Wilhan Pasis Dikreg LIX Seskoad T.A 2020 yang bertempat di Gedung Graha Sewaka Dharma, Lumintang Denpasar, Sabtu (28/8).

Dalam wawancara tersebut turut hadir Asisten 1 Setda Kota Denpasar, I Made Toya, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Putu Naning Djayaningsih, Kepala Bagian Humas dan Protokol, I Dewa Gede Rai, Kepala Bagian Organisasi, IB Alit Adi Merta, Kepala Bagian Hukum Komang Lestari.

Dalam wawancara virtual KKL Study Wilhan Pasis Dikreg LIX Seskoad T.A 2020 tersebut Sekda Kota Denpasar, AAN. Rai Iswara menyampaikan bahwa Pemkot Denpasar merasa sangat terbantu atas sinergitas jajaran Forkompinda, termasuk jajaran Kodim 1611 Badung,  Polri, dan perangkat daerah serta instansi terkait lainnya. Hal ini utamanya dalam melaksanakan sosialisasi tentang  penanganan penyebaran Covid-19  bersama satgas Covid-19 hingga ke tingkat desa/lurah.  

Lebih lanjut disampaikannya, adapun upaya yang sudah dilaksanakannya seperti pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM), penerapan prokes di pelayanan public, termasuk pasar, terminal, tempat rekreasi, dan pusat keramaian lainnya. “Umumnya mereka menerima dengan baik pelaksanaan PKM ini mengingat dengan penerapan PKM ini dapat menekan laju penyebaran Covid 19 dan masyarakat kami imbau untuk saling menjaga dan mencegah penularan Covid-19”, ujar Sekda Rai Iswara. (Hms/R4)

Mulai 1 September, Pengambilan Berkas Adminduk di Dukcapil Denpasar Bisa Lewat Go-Jek

Denpasar,BaliKini.Net - Kendati di tengah pandemi Covid-19, Pemkot Denpasar terus berinovasi. Kali ini, sebagai langkah lanjutan untuk menyempurnakan Layanan Sistem Pendaftaran Daring (Si-Taring) serta menjawab tantangan pelayanan di masa adaptasi kebiasaan baru, melalui Disdukcapil Kota Denpasar turut menjalin kerjasama kemiteraan dengan Go-Jek Indonesia. Sehingga, pelayanan pengambilan dan pengantaran Berkas Administrasi Kependudukan (Adminduk) dapat dilaksanakan menggunakan aplikasi Go-Jek dengan fitur layanan Go Sent yang akan dimulai per 1 September mendatang. 

Kadis Dukcapil Kota Denpasar, Dewa Gde Juli Artabrata didampingi Kabid Inovasi Pelayanan, I Gusti Ngurah Agung saat dijumpai di Kantor Disdukcapil Kota Denpasar, Jumat (28/8) menjelaskan bahwa mulai 1 September mendatang, layanan pengambilan berkas Adminduk dapat dilaksanakan melakui aplikasi Go-Jek. Hal ini dilaksanakan guna melengkapi layanan Si Taring yang diluncurkan 8 Juni lalu. 

"Per tanggal 1 September akan dilaksanakan penandatanganan MoU antara Disdukcapil Kota Denpasar dengan Go-Jek, selanjutnya layanan pengambilan berkas dapat dilaksanakan via Go-Jek dengan fitur Go Sent," jelasnya

Lebih lanjut dijelaskan, nantinya masyarakat yang melaksanakan pengurusan dokumen adminduk melalui layanan Si Taring akan mendapatkan notifikasi yang disertai dengan link untuk pengambilan berkas Selanjutnya, masyarakat dapat memilih layanan pengambilan, mulai dari mencetak mandiri dari rumah, mencetak langsung ke Disdukcapil, mencetak mandiri di Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) serta mencetak berkas adminduk di Disdukcapil untuk selanjutnya diantarkan melalui Go-Jek. 

"Jadi kami tekankan, menggunakan Go-Jek ini tidak mutlak, ada beberapa pilihan kepada masyarakat, baik mandiri, via ADM atau lewat Gojek, semuanya bisa. Namun untuk Gojek, biaya pengiriman dibebankan kepada masyarakat selaku pengguna jasa, dengan keunggulan dapat diantarkan kemanapun dan dimanapun posisi terkini pemilik berkas," jelasnya

Dewa Juli menambahkan, dengan penambahan layanan pengiriman lewat Gojek ini, masyarakat Kota Denpasar dapat lebih mudah memanfaatkan layanan pengurusan dokumen adminduk. Dimana, segala jenis pengurusan dapat dilaksanakan kapan pun dan dimanapun, termasuk untuk mendukung percepatan penanganan dan pencegahan Covid-19 dengan meminimalisir kontak langsung. 

"Jadi dari pendaftaran, proses, hingga pengantaran dapat dilaksanakan secara online, dan masyarakat tetap tinggal dirumah. Kecuali dokumen kependudukan lainya yang mewajibkan kehadiran pemohon," ujar Dewa Juli

"Jadi hingga saat ini sebanyak 16 ribu lebih kepala keluarga sudah punya akun Si Taring. Dan disarankan untuk membuat akun walaupun belum memerlukan layanan kependudukan, sehingga nantinya tinggal memilih layanan jika sudah diperlukan," imbuh Dewa Juli. 

Untuk diketahui, beberapa layanan yang dapat menggunakan layanan pengiriman Via Gojek, selain juga dapat dilaksanakan pencetakan mandiri baik dari rumah dan ADM yakni Paket Akta Kelahiran, Paket Akta Perkawinan, Paket Akta Perceraian, Paket Akta Kematian, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP El), Surat Keterangan Pindah (SKPWNI, SKPOA, dan SKPLN), Kartu Identitas Anak (KIA), Sinkronisasi Data serta layanan administrasi kependudukan  lainya. (Hms/R4)

Satpol PP Denpasar Kembali Amankan ODGJ

Denpasar,BaliKini.Net - Satuan Polisi Pramong Praja (Satpol PP) Kota Denpasar kembali mengamankan Orang Dengan Gangguan Jiwa di Jl P. Demak Denpasar. "ODGJ itu terpaksa diamankan karena sering mengamuk dan memukul saudaranya sendiri," ungkap Kasatpol PP Kota Denpasar Dewa Gede Anom Sayoga Saat dihubungi Jumat (28/8).

Lebih lanjut Sayoga mengatakan, sesuai permintaan keluarga  agar  ODGJ tersebut tidak  lagi membuat was was orang atau keluarga yang lain, maka pihaknya terpaksa mengamankan dan membawa ke Kantor Satpol PP Kota Denpasar. Untuk langkah selanjutnya  dan sesuai keputusan keluarga ODGJ tersebut dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Bangli. Namun sebelum itu pihaknya bersama Dinas Kesehatan Kota Denpasar melakukan Rapid Test. "Setelah hasil testnya negatif kami langsung membawa ke Rumah Sakit Jiwa Bangli," ujar Sayoga 

Menurutnya, agar kejadian ini tidak terulang Sayoga berharap agar masyarakat yang memiliki keluarga  ODGJ agar selalu memantau dan memperhatikan kesehatannya. Mengingat musim pandemi Covid-19 saat ini masih banyak terjadi penularan pada transmisi lokal. (Ayu/R4)

Webinar Bersama Kita, Penguatan Germas Di Klungkung

Klungkung,BaliKini.Net - Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta pimpin Wibinar Penguatan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dalam Penanganan Covid-19 di Kabupaten Klungkung, di Ruang Rapat Praja Mandala,  Kantor Bupati Klungkung, Jumat (28/8/2020). Turut hadir dalam acara tersebut Sekrataris Daerah Kabupaten Klungkung, I Gede Putu Winastra selaku ketua Germas Kabupaten Klungkung, Kepala Baperlingbang, I Wayan Wasta dan peserta lainnya melalui aplikasi zoom.

Bupati Suwirta dalam arahannya mengatakan menggunakan masker menjadi kebutuhan pokok dan kebiasaan baru untuk hidup lebih sehat harus terus menerus dilakukan di masyarakat dan setiap individu, sehingga menjadi norma sosial dan norma individu baru dalam kehidupan sehari hari.

Hal ini bisa dilakukan kalau kita beradaptasi dengan kebiasaan baru yaitu disiplin hidup sehat dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. "Pengedukasian kepada masyarakat terus diakukan agar paham apa yang harus dilakukan supaya terhindar dari Covid-19. Namun, hasilnya masih belum memuaskan karena kasusnya masih terus meningkat. Karena sekarang ini urusan protokol kesehatan bukan lagi urusan tim gugus melainkan menjadi urursan kita sendiri menjaga kesehatan supaya terhindar dari paparan covid-19," Ujar Bupati Suwirta

Lebih lanjut Germas adalah sebuah gerakan yang bertujuan untuk memasyarakatkan budaya hidup sehat serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang kurang sehat. Aksi Germas ini juga diikuti dengan memasyarakatkan perilaku hidup bersih sehat dan dukungan untuk program infrastruktur dengan basis masyarakat. "Kami berharap dengan seringnya menerapkan kebiasaan baru dimanapun, semakin mudah dan cepat menjadi norma individu dan norma masyarakat," harap Bupati Suwirta

Pihaknya juga mengajak seluruh ASN mengawal gerakan masyarakat hidup sehat dan harus menjadi contoh, kemabali ke diri sendiri. "Mari kita semua sadari pentingnya hidup sehat dari diri kita sendiri, jalankan protokol kesehatan dengan benar jangan sampai terjadi perdebatan, kita harus memberikan contoh dan bukti, " imbuhnya. (Yande/R7)

Bupati Suwirta Sidak Pasar Galiran

Klungkung,BaliKini.Net - Dalam rangka memantau situasi penerapan protokol kesehatan tatanan kehidupan normal, Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta bersama TNI/Polri, Satpol PP serta Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melakukan sidak gabungan di Pasar Galiran, Klungkung, Jumat, (28/8/2020). Sidak ini bertujuan tentunya mengingatkan kembali masyarakat bahwa kita belum aman dalam situasi seperti ini, dimana covid-19 mengalami peningkatan hal ini harus diantisipasi sebulum terjadi peningkatan lebih parah jangan sampai kita saling menyalahkan.

Dalam pantauannya Bupati Suwirta kembali melihat pedagang menaruh barang di lorong gangnya. Sebelumnya sudah ditata dengan baik dan rapi, hal ini terlihat kembali, sehingga pembeli tidak memiliki ruang untuk menjaga jarak. "Para pedagang tidak sadar apa yang mereka lakukan ini sebenarnya membuat takut para pembeli untuk datang kepasar. Karena mereka tidak memberikan kesempatan bahkan ruang pembeli untuk papasan semakin sempit, ujar Bupati Suwirta

Kedepannya protokol kesehatan akan menjadi kebutuhan pokok, yang paling penting penerapan protokol kesehatan dipasar harus diketatkan. "Kami terus mengingatkan mereka secara persuasif, karena sekarang ini urusan protokol kesehatan bukan lagi urusan tim gugus melainkan menjadi urursan kita sendiri. Situasti seperti ini kita tidak tahu kapan akan berakhir, tidak bisa terus-terusan diawasi oleh petugas. Mari kita awasi diri kita sendiri, mulai dari kita sendiri mengawasi dan mengantisipasinya, " jelas Bupati Asal Nusa Ceningan ini.

Lebih lanjut terkait dengan sangsi peraturan Gubernur No 46 tentang sangsi tidak menggunakan masker atau tidak menerapkan protokol kesehatan. Di Kabupaten Klungkung berusaha lebih persuasif terlebih dahulu. "ini lebih jauh menyentuh dan mengedukasi masayarakat, kalau sudah masuk kedalam hatinya sehingga penerapan protokol kesehatan akan semakin bagus," imbuhnya (Yande/R7)

FSPM Mesadu ke DPRD Bali Terkait PHK Sepihak

Denpasar, BaliKini.Net - Gedung perwakilan rakyat provinsi Bali di Renon Denpasar, Kamis (27/8) digruduk massa. Kali ini datang dari Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali yang mesadu terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang dilakukan perusahaan dan hotel di Bali.

Koordinator Aksi Ida I Dewa Made Rai Budi Darsana, saat penyampaian menuding bahwa situasi pandemi Covid-19 telah dimanfaatkan oleh oknum pengusaha yang memperlakukan karyawan dengan kebijakan yang mengada ada.

Seperti merumahkan pekerja, menghentikan iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan pekerja, hingga melakukan PHK Sepihak.

Akibat kebijakan tersebut, khususnya terkait iuran BPJS Ketenagakerjaan, para pekerja kehilangan kesempatan untuk mendapatkan program subsidi dari pemerintah sebesar Rp 600 ribu per bulan, selama 4 bulan ke depan. 

Masalahnya salah satu syarat mendapatkan program tersebut adalah BPJS Ketenagakerjaan. "Saat ini kurang lebih ada 74.000 pekerja yang dirumahkan dan kurang lebih 3.000-an pekerja di-PHK," ungkap Budi Darsana.

Pihaknya berharap DPRD Bali memanggil pihak perusahaan yang tidak mengindahkan Surat Edaran Gubernur Bali supaya tidak melakukan PHK, serta mencabut surat PHK, baik terhadap pekerja dengan status kontrak maupun permanen.

Selain itu, imbuhnya, dewan diharapkan memastikan agar Pengawas Ketenagakerjaan bekerja profesional dan melakukan penegakan hukum. Termasuk berani mempidanakan pengusaha nakal apabila terbukti bersalah melakukan tindak pidana kejahatan ketenagakerjaan.

Pihaknya tak memungkiri ada motif lain di balik PHK tersebut. Menurut dia, perusahaan ingin memberangus pekerja tetap lalu diganti dengan pekerja outsourching ketika hotel dibuka kembali. 

"Pekerja tetap itu mereka PHK kemudian ketika nanti hotel sudah mulai buka dan mulai datang tamu mereka akan diganti dengan tenaga kerja kontrak, mereka diganti dengan pekerja outsourching," tandasnya.

DPRD Bali menegaskan siap menindaklanjuti aspirasi tersebut. Mereka akan memperjuangkan agar tak ada pekerja yang di-PHK. "Kewajiban yang besar untuk berada di pihak para pekerja. Kami sudah sepakat, kita akan berada di belakang para pekerja, dan kami pastikan itu akan segera dikawal," tegas Wakil Ketua DPRD Bali I Nyoman Sugawa Korry.

Ketua DPD partai Golkar Provinsi Bali ini mengatakan, DPRD Bali akan mengeluarkan rekomendasi kepada Pemprov Bali untuk mencabut izin usaha perusahaan yang melakukan PHK dengan melanggar aturan. 

"Kalau melanggar ketentuan, tanpa melalui mekanisme yang diatur kami dari DPRD tidak segan-segan merekomendasikan kepada eksekutif (cabut izin usaha)," kata Sugawa Korry.

Terkait dengan upaya untuk membatalkan PHK itu, menurut dia, perlu dilakukan evaluasi terhadap keputusan perusahaan yang melalukan PHK. Komisi IV DPRD Bali akan memanggil berbagai pihak terkait untuk membahas ini. "Akan dievaluasi. Nanti akan dipanggil oleh komisi IV," kata Sugawa Korry.

Ketua Komisi IV DPRD Bali I Gusti Putu Budiarta menegaskan, dalam situasi pandemi Covid-19 ini, tak boleh ada perusahaan yang melakukan PHK. 

"Dalam situasi Covid ini tidak ada yang namanya oleh perusahaan itu melakukan pemutusan hubungan kerja, tidak ada PHK yang dilakukan secara sepihak oleh perusahaan. Kalau semua perusahaan seperti itu di mana mereka bisa mendapatkan kebutuhan hidup mereka. Oleh karena itu kita akan berjuang sampau tuntas supaya mereka mereka tidak kena PHK," tegas Budiarta. 

Wakil Ketua Komisi IV, I Wayan Disel Astawa menambahkan, pihaknya akan memanggil semua pihak terkait untuk membahas masalah ini. Harapannya, tak ada pekerja yang di-PHK dengan alasan Covid-19. 

"Kami memanggil pihak-pihak terkait sehingga nanti kita bisa simpulkan, apa yang menjadi penyebab timbulnya PHK itu sendiri. Berproses kita, tidak bisa diputuskan hari ini karena masih banyak hal-hal yang terkait dengan PHK. Tadi ada BPJS, ada pariwisata, ada dinas Ketenakerjaan, PHRI yang tahu regulasi itu, kita ajak duduk bareng sehingga hasil pertemuan itu baru kita akan simpulkan. Tentu yang terbaik kami dari DPRD sepakat untuk mengembalikan tenaga kerja itu jangan sampai terjadi PHK dengan dalil pandemi Covid ini," tegas Disel.[ar/r5]

KPU Tabanan Berlakukan Prokes Ketat Saat Pendaftaran Calon Bupati 4 Sampai 6 Sept 2020

TABANAN, Balikini.Ne –  Pandemi Covid-19  yang masih menghantui berimbas pada proses  pelaksanaan Pilkada Tabanan. Menghidari jadi klaster baru penyebaran Covid-19, KPU Tabanan memberlakukan protokol kesehatan pencegahan Covid -19 dengan sangat ketat dan berlapis. 

Terlebih saat proses pendaftaran calon bupati dan wakil bupati pada tanggal 4 sampai 6 Septermber 2020 mendatang. KPU Tabanan membatasi kehadiran masa pada tahapan tersebut. 

Hal itu diungkapkan Ketua KPU Tabanan I Gede Putu Weda Subawa saat rapat koordinasi pengamanan pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati Tabanan tahun 2020, Kamis ( 27 Agustus 2020). 

“Kami berlakukan protokol kesehatan pencegahan Covid -19 dengan ketat saat peroses pendaftaran calon bupati dan wakil bupati,” jelasnya.   Prokes ketat ini dilakukan agar tidak terjadi klaster baru penyebaran Covid -19. Selain  itu pihaknya sudah memastikan membatasi jumlah orang yang masuk ke dalam ruangan pendaftaran di lantai II kantor KPU Tabanan. “Yang boleh masuk ke lantai II hanya pasangan calon bupati dan wakil bupati beserta istri, partai pengusung hanya Ketua , Sekertaris, Bendahara,   LO, serta dokumentasi dari parpol. Itupun harus mengenakan name tag yang kami bagikan,” tandasnya. 

Begitu juga dengan media, hanya boleh masuk sampai di halaman kantor KPU dan tidak diperkenankan naik ke lantai II. “Untuk teman teman media kami  siapkan tempat  press rilis. Sedangkan foto dan gambar akan  kami siapkan,” tandasnya.  Pihaknya juga memberikan waktu kepada media untuk press rilis dari kandidat usai pasangan calon melangsungkan pendafaran. “ Ketika seluruh peroses pendaftaran selesai. Pasangan calon akan menuju tempat press rilis yang telah kami siapkan. Sehingga teman teman media bisa secara langsung  wawancara dengan pasangan calon,” tandasnya. 

Hal senada disampaikan oleh Luh Made Sunadi Komisioner KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan.  Dipaparkanya, untuk H-1 seluruh ruangan di KPU akan disemprot disifektatan. Saat hari H  pasangan calon  akan turun di Lapangan Alit Saputra, kemudian jalan kaki menuju kantor KPU melalui pintu utama di timur. “Untuk pintu di belakang kami tutup,” tandasnya.  Sebelum masuk para kandidat akan dicek kelengkapan name tag, cek suhu tubuh, cuci tangan, dan memakai masker. Setelah itu para paslon yang didampingi  istri masing masing, pengurus partai pengusung yakni ketua sekertaris bendahara, satu orang dokumentasi dan LO dipersiapkan masuk. Sementara itu berkas harus sudah ditaruh di dalam box container yang nantinya sebelum diserahkan box container tersebut  disemprot menggunakan disifektan.   Setelah proses itu dilewati barulah pasangan calon diperkenankan masuk ke lantai II dan proses pendaftaran berjalan. “Saya harap syarat syarat yang dibutuhkan sudah lengkap dibawa oleh pasangan calon. Agar tidak terjadi pengembalian berkas karena berkas tidak lengkap,” tegasnya.

Ditambahkanya, informasi yang ia dapatkan dari PDIP bahwa PDIP akan serentak mendaftarakan calon bupati dan wakil bupati seluruh Indonesia tanggal 4 September jam 10 waktu  setempat.  “Untuk calon lainya kami masih menunggu informasi lebih lanjut,” tandasnya. 

Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lindartawan yang juga hadir dalam rapat koordinasi tersebut lebih menekankan pemberlakuan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dalam proses pendaftaran paslon bupati dan wakil bupati.”Kami berlakukan prokes dengan ketat dan siapapun yang masuk harus mengenakan name tag dan mematuhi protokol kesehatan. Agar semua bisa terkontrol,” tegasnya.  Ditegaskanya pula apabila paslon tidak membawa name tag juga tidak diperkenankan masuk. “Siapa pun yang tidak mengenakan name tag yang dibagikan KPU tidak boleh masuk. Pun Paslon bupati dan wakil bupati yang tidak mengenakan name tag tidak  akan kita berikan masuk. Ini harus kami berlakukan,” tandasnya. 

Sementara itu pihak kepolisian akan mengerahkan 200 personil dalam pengamanan pilkada Tabanan dalam sandi 

operasi mantap praja agung 2020. “Operasi mantap praja agung 2020 ini melibatkan 200 personil yang bertugas mulai dari pengamanan kantor pemerintah, pengawalan dan pengamanan jalur,” tandas Kabagops Polres Tabanan. 

Rapat koordinasi itu juga dihadiri dari Kodim 1619 Tabanan, Paratai Politik dan Kasat Pol PP Tabanan. (md/r*)

KPU Bangli Optimis Target Partisipasi Pemilih 85 Persen

Bangli,Balikini.Net - Ditengah kondisi pandemi covid-19 yang  sampai saat ini belum berakhir,Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangli, telah menuntaskan proses pencocokan dan penelitian (coklit) dalam pemuktahiran data pemilih jelang pilkada serentak 9 desember mendatang. Hanya saja, hasil masih menunggu proses rekapitulasi di tinggat desa. Selain itu, , KPU Bangli tetap optimis menargetkan partisipasi pemilih dalam pilkada Bangli mendatang bisa mencapai 85 persen.

Hal  tersebut disampaikan Ketua KPU Bangli, Putu Gede Pertama Pujawan saat dikonfirmasi, Kamis (27/08/2020). Kata dia, saat ini KPU Bangli telah menuntaskan proses coklit untuk pemuktahiran data pemilih. “Hasil dari proses coklit pemuktahiran data pemilih, kini masih menunggu rekapitulasi ditingkat desa yang akan dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus ini,” ungkapnya.

Selanjutnya, kata dia, tahapan Pilkada akan memasuki pendaftaran pasangan calon yang akan dimulai tanggal 4 - 6 September 2020. Kata dia, sesuai hasil perolehan kursi di DPRD Bangli, sejatinya potensi calon yang muncul sebanyak tiga paket dari parpol. Namun perkembangan terakhir, dipastikan dalam pilkada Bangli,  akan muncul dua paket calon. Yakni dari PDIP, Sang Nyoman Sedana Arta-I Wayan Diar (saat ini masih menunggu rekomendasi DPP PDIP) dan yang sudah pasti paket I Made Subrata – Ngakan Kutha Parwata yang telah direkomendasi dan diusung Partai Golkar bersama Nasdem dan kemungkinan juga oleh partai Demokrat.

Sementara disinggung soal target partisipasi masyarakat, Pujawan tetap optimis partisipasi pemilih bisa mencapai 85 persen. Sebab, selama ini sosialisasi tahapan Pilkada Bangli telah gencar dilakukan kepada masyarakat. Selain itu, untuk mencegah penyebarluasan pandemi Covid-19, KPU Bangli telah menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan sejumlah tahapan Pilkada Bangli. Bahkan dalam pencoblosan nanti, kpu bangli juga akan menyiapkan sarung tangan plastic sekali pakai bagi pemilih termasuk bilik khusus bagi pemilih. “SOP protocol kesehatan tetap jalan, untuk menjamin kesehatan masyarakat. Salah satunya, kita juga menyiapkan bilik khusus bagi masyarakat yang suhu badannya lebih dari 37 derajat celsius saat pencoblosan. Karena itu, kami optimis target partisipasi masyarakat dalam Pilkada Bangli bisa tercapai,  disamping itu para calon Bupati/wakil Bupati   juga ikut mengajak simpatisannya untuk datang ke TPS” pungkasnya.(NT)

Tim Gabungan Denpasar Tertibkan 13 Pedagang Bermobil

Denpasar,BaliKini.Net - Tim Gabungan Kota Denpasar menertibkan 13 pedagang bermobil yang mangkal di seputaran Jl. Gajah Mada - Jl. Sulawesi-Jl. Kartini. Penertiban ini dilakukan guna menjaga ketertiban dan keselamatan serta menjaga kondusifitas. Demikian diungkapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar, I Ketut Sriawan didampingi Kabid Pengendalian dan Operasional (Dalops) Dishub Kota Denpasar, I Wayan Tagel Sidarta, Jumat (27/8).

Memasuki tatanan kehidupan baru atau new normal ini, Pemerintah Kota Denpasar melalui tim gabungan yang terdiri dari Dinas Perhubungan, Satpol PP, TNI/Polri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar melaksanakan pendataan serta penataan pedagang sehingga memberi kenyamanan kepada seluruh masyarakat.

“Tidak hanya penanganan dan pencegahan penularan covid-19, namun juga kenyamanan dan keselamatan lalu lintas. Dalam pendataan tersebut kami minta kesadaran kepada pedagang bermobil agar memahami bahwa badan jalan bukan untuk berjualan,” ungkap I Ketut Sriawan.

Lebih lanjut Sriawan mengakui situasi perekonomian masyarakat saat ini sedang sulit, namun demikian, katanya masyarakat jangan memanfaatkan situasi seperti saat ini untuk melanggar peraturan daerah tentang ketertiban umum. Penataan lingkungan di sektor transportasi itu, penting bagi lalu lintas, jangan sampai badan jalan digunakan untuk tempat jualan serta membuat keramaian.

Agar tidak menggunakan badan jalan, dalam pembinaan itu pihaknya mengarahkan para pedagang untuk berkoordinasi dengan pihak pasar yang ada di wilayah Kota Denpasar. Sehingga barang dagangannya bisa di droping kepada dagang-dagang yang ada di pasar maupun warung-warung yang ada di Kota Denpasar.

“Dengan demikian tidak ada lagi pedagang bermobil yang berjualan di badan jalan di Kota Denpasar,” tegas Sriawan.

Dari pembinaan yang dilakukan Sriawan mengaku, ada beberapa pedagang yang memahami dan menyadari kesalahannya. Sehingga mereka yang paham saat diberikan pembinaan langsung meninggalkan lokasi. Agar hal ini tidak terulang kembali pihaknya akan secara berkelanjutan melakukan pengawasan di beberapa titik jalan di Kota Denpasar sehingga tidak ada lagi yang memanfaatkan badan jalan untuk berjualan [hms/r]