-->

Rabu, 04 Maret 2020

Pandangan Umum Fraksi PDIP DPRD Provinsi Bali Soroti Wabah Corona

Denpasar,BaliKini.Net - Wabah virus Corona yang kini berdampak terhadap pariwisata Bali menjadi sorotan yang di tuangkan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Bali saat penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap sejumlah Ranperda, Rabu (4/3) pada Rapat Paripurna DPRD Bali.

Fraksi PDI Perjuangan berpandangan, wabah virus Corona ini hendaknya disikapi dengan bijak dan pikiran yang tenang. Disampaikan bahwa Virus Corona yang sedang mewabah sampai saat ini adalah merupakan momentum untuk semua intropeksi dalam bermasyarakat. Termasuk dalam mengelola kepariwisataan agar lebih baik dengan mengedepankan kearifan lokal; Paras- Paro, Gilik Seguluk Sarpana Ya Sabayantaka, Pasidi Kara, dan Menyama Braya(gotong royong) skala niskala sebagai Krama Bali yang dijiwai oleh Agama Hindu.

"Wabah Virus Corona ini mungkin sebuah teguran Alam untuk mengingatkan Kita bersama agar lebih mawas diri dan menghilangkan egoisme lokal dalam pengelolaan Pariwisata Bali. Kita tidak boleh berhenti membenahi dan mengelola Pariwisata Bali berlandaskan konsep one island, one plan, one management," demikian pernyataan Fraksi PDI perjuangan yang dibacakan oleh A.A. Ngurah Adhi Ardhana.

Dilanjutkannya, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada gubernur Bali I Wayan Koster dalam menghadapi wabah virus Corona ini. 

"Mendorong Gubernur untuk memastikan dana stimulus Pemerintah Pusat sebesar Rp. 3,3 Triliun dapat didistribusikan secara proposional dan berkeadilan terhadap Kabupaten/Kota se- Bali," kata Adhi Ardhana. 

Pihaknya juga mendorong gubernur untuk memastikan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan relaksasi perbankan terhadap debitur sektor yang terdampak. 

Hal lainnya adalah, memastikan Gubernur memperhatikan tenaga kerja lokal Bali yang bekerja di sektor terdampak agar pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat dihindari. Sehingga diharapkan dapat mempertahankan perputaran perekonomian Bali.

Fraksi PDI Perjuangan juga meminta gubernur menggunakan dana tanggap darurat db berkoordinasi dengan TNI/Polri dalam menangkal virus Corona ini. Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan agar rujukan bagi yang suspect maupun positif terinfeksi virus Corona dipusatkan ke satu Rumah Sakit yang sudah sesuai standar WHO. 

Mengusulkan kepada Gubernur agar penderita/wisatawan/masyarakat yang tergolong dalam status pengawasan terinfeksi Virus Corona yang ditemukan atau terdeteksi di tempat-tempat layanan kesehatan atau termal scanner Bandara supaya dirujuk dipusatkan ke satu Rumah Sakit yang dilaksanakan sesuai teknis medis pedoman WHO. 

"Apabila terbukti positif diusulkan agar dirujuk dan dirawat di RSPI Sulianti Saroso Jakarta, sebagai mana teknis penanganan kasus Flu Burung waktu lalu, dan bertujuan untuk menstrerilisasi Bali dari Virus Corona," tutup Adhi Ardhana. (Ar/R5)

Wabah Corona Mengingatkan Untuk Selalu Tetap Menjaga Kebersihan

Denpasar ,BaliKini.Net - Ketua TP PKK Provinsi Bali Ny. Putri Suastini Koster menegaskan saat ini semuanya terlalu panik mendengar kata Corona. 

"Ini kita anggap adalah ujian supaya kita lebih perhatian terhadap kesehatan. Tentunya dengan lingkungan kita dan alam agar bersih," ungkap Nt.Putri Koster saat menerima kunjungan kerja TP PKK Provinsi Sulawesi Utara, di Gedung Kerta Sabha, Rumah Dinas Gubernur Bali, Rabu (4/3) di Denpasar.

Kehadiran ibu-ibu TP PKK Provinsi Sulawesi Utara, dikatakannya akan menghibur dunia pariwisata di Pulau Dewata yang saat ini masih membicarakan merebaknya virus corona. 

Karenanya ia berharap agar senantiasa melakukan harmonisasi bergeraknya, sinkronisasi bergeraknya, terintegrasi dengan segala pergerakan yang terkait dengan program-program pemerintah.

Dengan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK itu sudah barang tentu pasti akan ada di dalam program-program pemerintah karena semua terkait. 

"Kami sampaikan PKK Provinsi Bali menambah selain PKK itu menyiapkan kegiatan-kegiatannya untuk mengikuti HKG dan Jambore serta lomba-lomba yang diadakan PKK pusat nah itu kami punya program-program juga yang menukiknya langsung ke masyarakat, tentunya tidak keluar dari jalur yang dilombakan," terangnya.

Disampaikannya pula bahwa saat ini di Bali ini Bapak Gubernur Wayan Koster sedang gencar-gencarnya menangani sampah mulai dari hadirnya Pergub Nomor 97 Tahun 2018 dan tentang Pengurangan Timbulan Sampah Plastik. 

Sementara Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Utara Ny. Rita Maya Dondokambey Tamuntuan dalam sambutannya memilih Provinsi Bali karena tahu juga memang UP2K dan HATINYA PKK disini sangat baik dan PHBS.  

"Mudah-mudahan apa yang akan kami dapat di provinsi Bali dapat kami bawa pulang ke provinsi kami. Kami memang tahu provinsi Bali itu urusan UP2K nya sudah paling mantap, Dekranasda nya juga memang paling mantap apalagi PHBS di Desa Penglipuran," singkatnya.[ar/r5]

Perlu Kasiapan Dana Tanggap Darurat Untuk Menangkal Masuknya Corona

Denpasar,BaliKini.Net - Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Adi Wiryatama, menegaskan harus segera mengambil langkah cepat dalam mempersiapkan masuknya virus corona ke Bali.

Dirinya mendorong gubernur Bali menggunakan dana tanggap darurat jika memang itu diperlukan. "Sudah saya sampaikan kepada saudara gubernur Bali, emergent action, lebih cepat. Bila perlu gunakan dana tanggap darurat," kata Adi Wiryatama usai Rapat Paripurna di gedung DPRD Provinsi Bali, Rabu (4/3).

Terpenting saat ini, kata dia upaya penangkalan agar virus Corona itu tak masuk ke Bali. Ia mendorong gubernur menggandeng TNI/Polri, semprot semua tempat-tempat umum yang menjadi pintu masuk virus Corona, termasuk kabin-kabin pesawat yang masuk ke Bali. 

"Kita apresiasi gubernur Bali sudah menyiapkan kamar-kamar isolasi di sejumlah rumah sakit. Tetapi lebih daripada itu sebelum Corona itu masuk mesti sudah ditangkal. Nah sekarang untuk emergency action kita harapkan gubernur Bali bisa melakukan gerakan cepat. Ya.., istilahnya perang dengan Corona," tegasnya. 

Dirinya mengibaratkan penggunakan dana tanggap darurat untuk semprot airport, tempat-tempat umum, pelabuhan. "Bila perlu kabin-kabin pesawat yang datang ke Bali semprot semua sehingga  kita merasa aman," seregahnya.


Ia melanjutkan, menyelamatkan nyawa manusia menjadi prioritas utama dalam menghadapi wabah Corona saat ini. "Memang kita merasa pariwisata penting tapi lebih penting lagi gubernur harus berbuat secepatnya untuk menyelamatkan semua nyawa masyarakat Bali," tegasnya. [ar/r5]

Cok Ace Wakili Rapat ke-4 Paripurna DPRD Provinsi Bali

Denpasar,BaliKini.Net - Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) didampingi Sekda Dewa Made Indra menghadiri rapat  di ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Bali, Rabu (4/3) di Renon Denpasar.

Dalam kesempatan tersebut Wagub Ace membacakan pendapat Gubernur Bali terhadap Raperda Perubahan Perda Nomor 5 tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah. 

"Penyertaan modal daerah dalam perda dimaksud, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini ebrdasarkan hasil proyeksi," sebut Cok Ace.

Dengan ada rancangan perda terbaru, demikian Cok Ace membacakan sambutannya bahwa daerah memiliki landasan hukum dan memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, melalui pola pembanguna semesta berencana, yang bermakna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya.

Serta untuk mewujudkan krama Bali yang sejahtera sekala dan niskala, maka raperda yang baru tersebut merupakan pandangan yang bijak dalam rangka pembangunan Bali kedepan.

Hal ini juga menjadi misi dari Perda no 3 tahun 2019 tentang rencana pembangunan menengah daerah semesta berencana provinsi Bali 2018-2023, yaitu mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, terbuka dan transparan, pemerintahan yang bersih serta meningkatkan pelayanan public yang cepat dan nyaman.

Agenda paripurna juga diisi pandangan umum fraksi terhadap 3 raperda usulan yakni : Raperda tentang Standar Penyelenggaraan Kesehatan, Raperda tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan dan Raperda tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali. 

Pandangan fraksi dibacakan oleh AA Ngurah Agung dari fraksi PDI P, Komang Wirawan dari Fraksi Demokrat,  Made Suardana dari Fraksi Golkar dan Dr Somvir dari fraksi Nasdem-PSI-Hanura. 

Secara umum kalangan dewan menyambut baik dan mengapresiasi ketiga raperda yang diusulkan tersebut karena merupakan kebijakan-kebijakan strategis yang memerlukan produk hukum sebagai landasan.[ar/r5]

Setuju RUU, Tetapi Jangan Hilangkan Sejarah Berdirinya Bali, NTB dan NTT


Denpasar,BaliKini.Net  - Tiga gubernur provinsi Bali, NTB dan NTB mengadakan rapat Konsultasi dan Koordinasi terkait rancangan undang-undang. 

Pasa acara yang dikemas untuk ramah tamah itu juga hadir sejumlah anggota DPR RI, DPD RI Dapil Bali, Pimpinan DPRD Provinsi Bali, NTB, NTT, yang berlangsung semalam di Gedung Kerta Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali.

Dalam paparannya, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur; yang masih berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950) dan dalam bentuk Negara Republik Indonesia Serikat (RIS). 

Undang-undang ini sudah kurang sesuai dengan kondisi saat ini, karena yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Dalam Undang-undang ini, Bali, NTB, dan NTT merupakan negara bagian bernama Sunda Kecil sebagai bagian dari Negara Republik Indonesia Serikat. 

Selain itu, Undang-undang ini hanya bersifat administratif, tidak memberi kerangka hukum pembangunan Bali secara utuh sesuai potensi dan karakteristik, sehingga kurang mampu mengakomodasi kebutuhan perkembangan zaman dalam pembangunan daerah Bali.

"Tujuan dari RUU ini agar pembangunan di provinsi Bali dapat diselenggarakan secara menyeluruh, terencana, terarah dan terintegrasi," demikian Wayan Koster, Gubernur Bali.

Lanjutnya, bahwa Bali ini sangat kecil 5646 km2 dengan jumlah penduduk nya cuma 4,2 juta jiwa, Kabupaten nya cuma 8 dan 1 kota, 57 Kecamatan dan 636 desa dan 80 Kelurahan dan kelebihnya di Bali Ada 1493 desa adat.

Undang-undang untuk Bali ini penting untuk menata pembangunan di Bali yang berkaitan dengan alamnya, manusianya dan juga kebudayaannya. 

"Karena Bali memiliki kekuatan di bidang budaya, tidak memiliki kekuatan dari sumber daya alam seperti dengan daerah-daerah lainnya," kata koster.

Dijabarkan pula olehnya bahwa materi dan sistematika RUU Provinsi Bali terdiri dari 12 Bab dan 39 Pasal. Sebenarnya RUU ini hanya mengatur bagaimana membangun Bali dengan potensi yang dimiliki agar bisa dijalankan secara optimal sesuai dengan potensi dan kondisi yang ada di provinsi Bali.

"Bukan undang-undang untuk menjadikan Bali sebagai otonomi khusus tapi otonomi sebagaimana yang berjalan yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,."tegasnya.

Jadi kesimpulannya ingin agar Bali itu dibangun dengan Satu tatanan yang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Lebih alami dengan budayanya tetapi bisa survive ke depan, sebagai destinasi wisata yang berkelanjutan yang ramah lingkungan. 

"Saya kira, Bali, NTB, NTT masing-masing punya keunikan.  Punya potensi yang harus diberikan ruang dengan kuat agar masing-masing daerah ini bisa maju dengan potensi yang dimilikinya. Saya mohon dukungan dari bapak Gubernur NTB dan Gubernur NTT,"jelasnya.

Sedangkan Gubernur NTT, Viktor Laiskodat dan Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah menyampaikan sangat mendukung berdirinya undang-undang tentang provinsi Bali. 

"Tapi tentunya tidak boleh menghilangkan undang-undang yang telah ada terkait terbentuknya 3 (tiga) provinsi. Ada sejarah terbentuknya 3 (tiga) provinsi yang harus kita jaga agar sejarah para senior-senior yang telah bersama-sama membangun 3 (tiga) provinsi," harapnya meyakinkan.[ar/r5]


Selasa, 03 Maret 2020

Kunjungi Warga Korban Longsor, Wabup Kembang Serahkan Bantuan

Jembrana,BaliKini.Net - Hujan lebat yang terjadi pada Minggu (1/3) sore hingga malam lalu mengakibatkan longsor yang menimpa salah satu warga di Banjar Tibu Beleng, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, mendapat perhatian dari Wakil Bupati I Made Kembang Hartawan. Didampingi Kepala BPBD Jembrana Ketut Eko Susila dan Camat Mendoyo Putu Nova Noviana meninjau langsung rumah yang terkena longsor sekaligus menyerahkan bantuan sembako yang diterima pemilik rumah, Putu Soma, Senin (2/3).

Usai menyerahkan bantuan Wakil Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan yang turut meninjau lokasi longsor menyampaikan empatinya atas musibah yang menimpa Putu Soma. “Pesan saya kepada warga untuk tetap waspada terhadap kemungkinan hal – hal yang tidak kita inginkan seperti bencana longsor saat ini, karena cuaca ekstrem saat ini masih sering terjadi, " kata Kembang.

Ia juga berharap  bantuan yang diberikan dapat bermanfaat serta dapat meringankan beban warga yang menjadi korban.

Dalam penuturannya I Putu Soma menjelaskan,musibah ini bermula dari hujan deras yang turun diwilayahnya.  Akibatnya, pondasi rumah tiba-tiba saja longsor dan tergerus air sungai aliran irigasi sedalam hampir lima meter. Selain menggerus pondasi rumahnya, longsor juga menyebabkan pergeseran tanah yang membuat tembok rumahnya retak-retak. “Saat itu ada suara gemuruh,ternyata senderan rumah saya serta bale sekepat itu jatuh ke sungai ke kali hulu dari Subak Tibu Beleng. Selain itu, longsor tersebut juga mengakibatkan satu pelinggih rusak. Saya juga berterima kasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan pemerintah kabupaten Jembrana,”ucap Soma.

Sementara Kepala BPBD Jembrana I Ketut Eko Susila Artha Permana mengatakan meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat material longsor menyebabkan saluran irigasi tersumbat. “Guna membantu membersihkan material longsor dan memperlancar arus air di aliran subak yang tertimbun material longsoran pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan aparat dan warga desa setempat melakukan gotong royong membersihkan material longsor dibantu jajaran dari instansi terkait,”kata Eko.

Disisi lain guna mengantisipasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat, BPBD Jembrana juga telah melaksanakan pelatihan berupa DESTANA (Desa Tangguh Bencana). “Dengan pelatihan tersebut diharapkan masyarakat lebih mencegah dan antisipasi lebih awal sebelum terjadi bencana,” Susila,” pungkasnya. (Yogi/R1)

Cegah DBD Merebak , Dinkes Jembrana Gencarkan PSN

Jembrana,BaliKini.Net - Guna mencegah merebaknya penyakit Demam Berdarah Dengue ( DBD ) , Dinkes Jembrana terus mengintensifkan pemberantasan sarang nyamuk ( PSN ) . Yang disasar tidak hanya lingkungan pemukiman , tapi juga fasilitas-fasilitas umum lainnya. Hal tersebut disampaikan Pj. Kadis Kesehatan, dr. Putu Suekantara, di ruang kerjanya, Selasa(3/3). "musim hujan sangat mendukung jentik-jentik nyamuk untuk berkembang . Termasuk dipemukiman , apabila tidak waspada akan banyak genangan –genangan air , sebagai sarang jentik-jentik nyamuk" ujar dr Putu Suekantara , plt Kadis Kesehatan Jembrana.

Ditambahkannya, selama dua bulan , sejak Januari sampai Pebruari tahun ini, di Jembrana sendiri dari data yang dihimpun,  warga positif DBD  sudah sebanyak 40 orang . Sedangkan tahun 2019 lalu, jumlah total kasus selama setahun mencapai 213 orang .

Untuk  menekan angka kasus , pihaknya  telah menggencarkan langkah-langkah kongkrit dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk(PSN). Dinas Kesehatan dengan segenap jajaran di semua Puskesmas telah secara rutin melakukan PSN ini.

Namun demikian , Untuk mengoptimalkan kegiatan PSN di wilayah-wilayah tersebut, Suekantara  pun meminta keterlibatan dari semua pihak. Tidak cukup dari dinas kesehatan serta petugas puskesmas saja. Ia juga  menghimbau masyarakat untuk melaksanakan gerakan 3M Plus dan menyerukan kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk berbasis masyarakat.Cara itu ,merupakan upaya paling efektif yang dapat di lakukan mulai dari skup terkecil yakni keluarga untuk mencegah penyakit DBD. "Jadi gerakan kolaborasi semua, instansi pemerintah, sekolah , desa/kelurahan , swasta, dan masyarakat. Kalau ini bergerak semua, aktif dan rutin, kasus DBD di Jembrana  ke depannya pasti menurun,” kata Suekantara.

Ia juga berpesan kepada masyarakat untuk sennatiasa menjaga kebersihan lingkungan serta diri pribadi . “ selalu tingkatkan kebersihan dilingkungan masing-masing serta jaga  kesehatan dan selalu menjaga stamina tubuh. Menjaga kebersihan lingkungan salah satu cara  untuk memutuskan mata rantai penyebaran DBD, “  pungkasnya(Eka/R1)..
© Copyright 2021 BALIKINI.NET | BERIMBANG, OBYEKTIF, BERBUDAYA | All Right Reserved