Dekranasda Denpasar Gelar Monev, Dukung Pelaku Usaha IKM/UKM Berinovasi

BALI KINI ■ Masa pandemi covid-19 berpengaruh pada roda perekonomian hampir di seluruh dunia. Tak terkecuali di Kota Denpasar yang mana keberadaan pelaku usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UKM) terus bertahan melalui inovasi dan kreativitas.

Hal tersebut terlihat dalam kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) yang dilaksanakan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Denpasar bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Denpasar, Kamis (14/10/2021) di dua pelaku usaha IKM/UKM di Kota Denpasar.

Monev dipimpin Wakil Ketua Dekranasda Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa bersama Wakil Ketua Harian Dekranasda Denpasar, Ny. Ida Ayu Widnyani Wiradana serta Kadis Perindag, Ni Nyoman Sri Utari dengan mengunjungi langsung tempat pelaku usaha Suka Pandawa Garment dan Bali Decoupage. “Kegiatan Monev ini rutin dilaksanakan untuk bertatap muka dan mengetahui lebih dekat kegiatan kreativitas dan inovasi para pelaku IKM/UKM serta membahas dukungan program dalam pengembangan hingga promosi,” ujar Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa.

Lebih lanjut disampaikan dalam monev ini pihaknya bersama pelaku IKM/UKM Denpasar bersama-sama melakukan rancangan program untuk tetap dapat bertahan dan  bangkit dalam situasi pandemi covid-19 saat ini. Pemerintah Kota Denpasar bersama Dekranasda dibawah kepemimpinan Ketua Dekranasda Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara terus melakukan langkah program pengembangan produk IKM/UKM melalui kerjasama dan promosi online. “ Saya melihat  dalam kunjungan monev ini, pelaku usaha dari Suka Pandawa Garment dan Bali Decoupage dapat tetap bertahan dengan melakukan berbagai inovasi dan kreativitas. Salah satunya Bali Decoupage mencoba peluang dari usaha lainnya yang tidak meninggalkan esensi produk yang dijadikan produk pakaian jadi, tas dan kerajinan lainnya,” ujarnya.

Ayu Kirsti berharap agar para pelaku usaha IKM/UKM Denpasar untuk terus dapat melihat peluang melakukan strategi usaha, hingga melakukan perubahan layanan dari offline ke online dengan tetap fokus pada tujuan bisnis agar bisa survive. Disamping itu kondisi pandemi menuntut pelaku IKM / UKM melakukan usaha dengan standar prokes serta terus melihat tren perubahan masyarakat, hingga kepuasan konsumen. 

“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bersama-sama Pemkot Denpasar  bergotong-royong memberi dukungan kepada pelaku usaha IKM/UKM Denpasar yang diharapkan dapat berkelanjutan dan didukung oleh berbagai program penguatan untuk kebangkitan produk IKM/UKM Denpasar,” ujarnya.

Sementara Arry Budiawan owner Bali Decoupage menyampaikan ucapan terima kasih atas kegiatan monev yang diselenggarakan Dekranasda Denpasar. Dalam masa pandemi saat ini sebagai pengusaha kreatif terus melakukan inovasi untuk tetap bertahan. Telebih saat ini dalam kegiatan monev yang diberikan dukungan program dari Dekranasda Denpasar dan Disperindag Denpasar. 

Arry juga menyampaikan bahwa untuk tetap bertahan dengan melakukan diversifikasi produk dengan perubahan yang menambah item produk berbasis kain dengan memberikan sentuhan EcoPrint dan Natural Dye. Langkah ini dengan tidak merubah esensi dari Decoupage itu sendiri, serta melakukan terobosan dengan kegiatan workshop secara online. (Pur/dps)

Dari Rakernis Apeksi 2021, Walikota Jaya Negara Didaulat Paparkan Inovasi Penanganan Pandemi Covid 19 Berbasis Smart City

BALI KINI ■ Konsistensi dan kerja keras pemerintah Kota Denpasar dalam menghadapi berbagai permasalahan mulai dari kesehatan, ekonomi dan sosial dalam masa pandemi covid 19 menjadikan Walikota Denpasar IGN Jaya Negara didaulat  menjadi pembicara pada Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) pada Rabu (13/10) di The Rich Hotel  Yogyakarta. 

Rakernis Apeksi tahun ini mengusung tema  "Mewujudkan Ekosistem Smart City yang Berkelanjutan Dalam Menghadapi Pandemi" dihadiri seluruh walikota anggota Apeksi. Walikota Jaya Negara yang berkesempatan menjadi pembicara  memaparkan materi tentang strategi Pemerintah Kota Denpasar dalam menghadapi pandemi covid  19 diantaranya akselerasi  peningkatan cakupan vaksinasi, penerapan protokol kesehatan, serta strategi yang berbasiskan pada potensi, kondisi dan budaya yang disinergikan dengan Smart City.

"Dalam rangka pemulihan ekonomi di masa pandemi Pemerintah Kota Denpasar juga merintis kerjasama  dengan Kota Darwin (Australia) dalam pengembangan kapasitas SDM, pelatihan Program Inkubator Pandemi, dan juga  melaksanakan event D'Youth Festival sebagai ruang kreatifitas bagi kaula muda untuk membentuk jiwa kewirausahaan yang bermaanfaat bagi pengembangan usaha kreatif," ujar Jaya Negara

Lebih lanjut Jaya Negara mengatakan dalam penanganan Covid -19 Kota Denpasar juga meluncurkan aplikasi  Desac (Denpasar Siaga Covid-19) yang merupakan layanan berbasis Chatbot  menghubungkan langsung antara fasilitas kesehatan dengan warga yang terkonfirmasi positif untuk mendapatkan pelayanan dalam bidang kesehatan. Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi bagi masyarakat yang sedang diisolasi dan masyarakat yang kurang mampu Pemkot Denpasar juga   membangun Dapur Umum Gotong Royong yang mampu menyupai 1.600 nasi bungkus setiap harinya.

"Di masa pandemi ini dukungan dan kerjasama dari semua stakeholder pembangunan untuk mewujudkan Kota Kreatif berbasis budaya menuju Denpasar Maju (Denpasar Makmur, Aman, Jujur dan Unggul) sangat diharapkan.  Kami menumbuhkan kembali semangat gotong royong melalui spirit  Vasudaiva Khutumbakam, kita adalah bersaudara,. Dengan spirit ini kami berharap tantangan yang berat sekalipun dapat diatasi dengan pola semangat gotong royong," kata Jaya Negara (dps)

Bupati Tabanan Apresiasi Semangat Membangun Warga Desa Gadungan

 

BALI KINI ■ Bupati Tabanan Dr. I Komang Gede Sanjaya S.E., M.M, hadiri undangan pemelaspasan di Pura Puseh lan Bale Agung Desa Pakraman Adat Gadungan, Selemadeg Timur Tabanan, pada kamis (14/10)

Turut hadir dalam undangan Anggota DPRD, Asisten 2, Camat Seltim, Perbekel Desa Gadungan dan OPD terkait Tabanan. Pemelaspasan Pura Puseh lan Bale Agung ini mulai disiapkan pengerjaannya sejak bulan Juli 2021. Adapun rancangan biaya yang dihabiskan dalam pengerjaannya dengan dukungan dari 8 banjar adat, di mana masing-masing KK memberikan peturunan sebesar 600 ribu rupiah.

Bupati Sanjaya mengapresiasi langkah masyarakat dalam pemugaran Pura Agung di Desa Adat Gadungan tersebut. “Saya sangat mendukung gotong royong yang dilakukan masyarakat untuk renovasi Pura Agung ini, walaupun masih dalam masa pandemi, tapi semangat menyama beraya masih sangat kental di Desa Gadungan” Ungkap Sanjaya. 

Pemelaspasan yang dipuput oleh Ida Sri Mpu Griya Taman Sekar Gadungan ini rencana dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober mendatang, serta dipersiapkan dengan sangat baik.Selanjutnya Bupati Sanjaya melakukan kegiatan persembahyangan bersama warga Desa Gadungan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat.

I Wayan Sudarma selaku ketua panitia menyampaikan, dana tambahan sebesar 100 juta rupiah dari punia masyarakat yang berjumlah 720 KK tersebut, serta tambahan biaya sebesar 58 juta dari Anggaran BKK Provinsi, mencukupi keseluruhan biaya perbaikan Pura. “Rencana awalnya perbaikan atap Pura, namun karena dukungan dan sumbangan warga Desa Gadungan, maka sekaligus dilakukan perbaikan Pura” Ujarnya.

Pemkab Jembrana bersama BPJS Ketenagakerjaan, Serahkan Santunan Kematian Bagi Ahli Waris

BALI KINI ■ Pemkab Jembrana bersama BPJS Ketenagakerjaan, menyerahkan santunan kematian Jaminan Tenaga kerja Kepada ahli waris alm Sulinggih Ida Pranda Gede Jenggala Wisara (Ida Bagus Gede Pidada Manuaba) di tempat duka Griya Gede Manuaba di Desa Batuagung, pada Kamis (14/10).

Santunan diserahkan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana,  I Komang Suparta, S.Sos., M.A.P. mewakili Bupati Jembrana bersama Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jembrana, I Gusti Putu Irany.

Penyerahan santunan Wujud kepedulian Pemerintah Jembrana bersama BPJS Ketenagakerjaan hadir  memastikan rakyat jembrana mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jembrana, I Gusti Putu Irany menegaskan, santunan diberikan  karena Almarhum terdaftar  dalam Jamsos BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri .

Almarhum sendiri baru terdaftar 1 bulan yang lalu, Irany berharap agar semua masyarakat Jembrana untuk dapat ikut Jamsos BPJS Ketenagakerjaan dengan begitu besarnya  manfaat untuk proteksi  diri.

 

" Ada banyak program yang dapat dilayani dalam BPJS Ketenagakerjaan ini. Masyarakat dapat berkunjung melalui web www.bpjsketenagakerjaan.go.id atau datang langsung ke Kantor BPJS Ketenagakerjaan, Jl. Jenderal Sudirman No. 99 F Negara, Jembrana untuk mendaftarkan diri,kata Irany.

Terkait dengan program BPJS Ketenagakerjaan , Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana,  I Komang Suparta mengatakan  untuk tenaga kerja kontrak (non PNS) di lingkungan pemerintah Kabupaten Jembrana sudah 100% mengikuti Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan ini.

Sesuai Rapat Kerjasama Operasional antara BPJS Ketenagakerjaan KCP Jembrana Negara dengan Pemerintah Kabupaten Jembrana  di Denpasar beberapa waktu lalu kata Suparta,  Bupati Jembrana akan berencana membantu untuk membayarkan para sulinggih, pemangku, dan pemuka agama lainnya.

Seluruhnya akan didaftarkan  dalam jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan di tahun 2022. " Pemerintah Kabupaten Jembrana  juga terus memberikan sosialisasi terkait Jamsos BPJS ketenagakerjaan ini kepada  masyarakat melalui aparat desa dan kelurahan. Kita   mengajak semua masyarakat untuk ikut mendaftarkan diri sebagai anggota. Ini juga   bentuk dukungan terhadap program jamsos pemerintah pusat," terang Suparta.

Selain itu  sambungnya,   kegiatan ini salah satu upaya pemkab dalam pelaksanaan visi misi mewujudkan masyarakat Jembrana Bahagia.

Sementara Ida pranda istri Jenggala Wisara selaku ahli waris menyampaikan terima kasih kepada BPJS ketenagakerjaan atas santunannya yang direspon secara cepat guna membantu meringankan beban keluarga. 

" Terima kasih juga saya sampaikan  untuk Pemkab jembrana atas perhatian kepada masyarakat jembrana terkait jaminan sosial," pungkasnya.

Bupati Tamba Kampanyekan STOP Kekerasan Anak

BALI KINI ■ Masih tingginya angka kasus kekerasan  yang terjadi di kabupaten Jembrana saat ini, pemerintah kabupaten Jembrana melalui dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana(PPA-PPKB) menggelar pelatihan khusus untuk mengantisipasi kekerasan terhadap anak di kabupaten Jembrana. Pelatihan yang menghadirkan 6(enam) orang narasumber. Salah satunya, Kepala Kejaksaan  Jembrana Triono Rahyudi , dibuka secara resmi oleh bupati I Nengah Tamba,  bertempat di aula Jimbarwana, Kamis(14/10).

Data tahun 2020, di kabupaten Jembrana kekerasan kepada anak  tercatat sebanyak 10 kasus, kini mengalami kenaikan. Pasalnya,  sampai pada bulan September  2021, di kabupaten Jembrana  tercatat  ada sebanyak13 kasus. Kasus-kasus itu meliputi, KDRT sebanyak 7 kasus, Kekerasan Seksual dan kriminal masing-masing sebanyak 3 kasus.

Didampingi kadis PPA-PPKB, Ni Kade Ari Sugianti, Bupati I Nengath Tamba disela-sela  membuka secara resmi pelatihan itu mengatakan, saat ini kekerasan kepada anak kerap terjadi, bahkan di kabupaten Jembrana sejak tahun 2020 sampai tahun 2021 ini justru kasus

kekerasan di Jembrana  mengalami kenaikan. “Tentu ini perlu kita sikapi dengan serius. Beberapa hari terakhir ini saya mendengar dan melihat di media, sorang  anak mengalami kekerasan justru dilakukan oleh orang tuanya sendiri, bahkan kekerasan itu sampai menimbulkan korban jiwa terhadap anak itu sendiri. Kejadian itu sungguh sangat disayangkan dan sangat  menyedihkan,”ujarnya.

Dihadapan peserta, bupati asal desa Kaliakah ini minta agar kedepan  kader yang telah mengikuti pelatihan ini mampu memberikan perhatian dan juga sebagai influenser di masyarakat. .”Saya ingi tahu disini. Apakah ada dari peserta ini yang tidak sayang kepada anak?. Kita tentu sayang kepada mereka itu. Namun demikian, kita bukan saja menyayangi anak kita sendiri melainkan anak-anak semuanya agar mereka terhindar dari korban kekerasan, termasuk anak-anak yang terlantar, “kata bupati Tamba.

Sebagai seorang kader terlatih, bupti minta agar meningkatkan sosialisasi ke masyarakat sehingga kekerasan kepada anak,  kedepan dapat di minimalisir.”Peserta ini tentu mempunyai tugas yang mulia. Namun demikian, amanah ini tentu harus dilandasi dengan kerja keras, hati dan jiwa yang tulus. Dengan semangat yang kuat dilapangan, kekerasan terhadap tunas-tunas bangsa ini nantinya mereka akan terhindarkan dari kekerasan,”harapnya.

Sementara kepada dinas PPA-PPKB, Ni Kade Ari Sugianti mengaku, kalau kasus kekerasan kepada anak selama 2(dua) tahun terakhir sejak 2020-2021 mengalami kenaikan.”Tahun 2020 kasus kekerasan kepada anak sebanyak 10 kasus. Sementara sampai di bulan September tahun 2021 ini kekerasan kepada anak terdapat 13 kasus. Dari 13 kasus yang ada yakni, KDRT sebanyak 7(tujuh) kasus, kekerasan seksual dan kriminal masing-masing 3 kasus,ujarnya.

Sugianti juga mengatakan, pelatihan yang dilaksanakan ini akan berakhir jumat(15/10). “Pelatihan akan dilaksanakan selama 2(dua) hari(14-15/10). Untuk pesertanya terdiri dari para kader yang ada di setiap desa dan kelurahan di Jembrana. Selama dua hari pelatihan akan diisi materi dari para narasumber yakni, kepala Kejaksaan Negeri Negara Triono Nugroho, Polres Jembrana, Pengadilan Negeri Negara, ketua Tim P2KS serta narasumber dari pengelola PAUD Cemara Kasih,”pungkasnya(hmsj).

Disperindag Gelar Sosialisasi Promosi Dagang Bagi Produk Ekspor

BALI KINI ■ Dalam upaya pemulihan ekonomi nasional bagi para pelaku Industri Kecil Menengah dan Usaha Kecil Menengah ( IKM/UKM ) di Kota Denpasar, Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar menggelar sosialisasi promosi dagang kepada 25 pelaku IKM/UKM yang memiliki Produk Ekspor Unggulan Kamis (14/10) di Gedung Sewaka Dharma Lumintang. 

Kadis Disperindag Kota Denpasar Ni Nyoman Sri Utari mengatakan, kegiatan ini merupakan fasilitasi bagi IKM/UKM Kota Denpasar untuk mendapatkan peluang pasar ekspor. Karena dalam sosialisasi ini akan diberikan pemahaman kepada IKM/UKM tentang tata cara melaksanakan ekspor. 

Akses pasar luar negeri kepada IKM/UKM Kota Denpasar, serta memberikan kesempatan kepada IKM/UKM Kota Denpasar untuk mempromosikan produk – produknya kepada buyer dari luar negeri. 

“Terselenggaranya kegiatan ini diharapkan mempercepat pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19,” ungkap Sri Utari. 

Lebih lanjut dikatakan, Indonesia membutuhkan dunia usaha termasuk IKM lokal untuk segera bangkit. Mengingat IKM memiliki peran besar dalam perputaran ekonomi di suatu daerah, oleh karena itu diperlukan dukungan dari Pemerintah khususnya Pemerintah Kota Denpasar untuk mendorong pelaku usaha agar tetap aktif dan kreatif. 

Menurut Sri Utari, Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar telah mengupayakan suatu kegiatan untuk membantu IKM /UKM Kota Denpasar yang diberi nama “Fasilitasi Peluang Pasar Ekspor”, dimana kegiatan ini berbentuk sosialisasi, monitoring dan evaluasi, pendampingan untuk dapat memberikan akses pasar luar negeri dalam rangka meningkatkan jumlah ekspor  dan eksportir baru Kota Denpasar. 

Supaya IKM/UKM lebih bersemangat mengikuti kegiatan ini dalam kegiatan sosialisasi tersebut mendatangkan 5 narasumber  yakni, Kepala Bidang Luar Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali , Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai II Kantor Pelayanan Bea dan Cukai TMP A Denpasar, Wakil Ketua Umum Bidang Investasi, dan Perdagangan dan Hubungan Internasional KADIN Kota Denpasar. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 14 hingga 15 Oktober 2021. (Ayu/Hm)

 

Pemkot Denpasar Jajaki KPBU Dukung Revitalisasi dan Pembangunan Alat Penerangan Jalan

BALI KINI ■ Pemkot Denpasar menjajaki Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) guna mendukung Revitalisasi dan Pembangunan Alat Penerangan Jalan. Tahapan kegiatan KPBU pun telah dimulai dengan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Studi Pendahuluan yang dibuka Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa di Gedung DPRD Kota Denpasar, pada Kamis (14/10).

Tampak hadir dalam kesempatan tersebut baik secara daring maupun luring, Ketua Komisi I DPRD Kota Denpasar, I Ketut Suteja Kumara, Sekda Kota Denpasar, IB Alit Wiradana, Anggota DPRD Kota Denpasar serta pemangku kepentingan. Forum konsultasi publik kali ini menghadirkan dua orang narasumber yakni Fungsional Perencana Madya Direktorat Pengembangan Pendanaan Pembangunan Bappenas RI, Astu Gagono Kendarto dan Kepala Bappeda Kota Denpasar, I Putu Wisnu Wijaya Kusuma.

Dalam sambutanya, Walikota Arya Wibawa mengatakan, Denpasar sebagai Ibukota Provinsi Bali menjadi pusat berbagai kegiatan. Mulai dari Pemerintahan, Pusat Perdagangan, Kesehatan, Pendidikan dan lainya. Karenanya, Kota Denpasar terus berkembang dan bahkan menjadi kawasan Metro Denpasar.

“Kondisi ini tentu juga mengakibatkan pesatnya laju pembangunan sehingga perkembangan lalu lintas dan prasarana jaringan jalan terus meningkat, yang juga bermuara pada adanya permasalahan keamanan dan keselamatan lalu lintas jalan,” jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan, sebagai upaya menindaklanjuti permasalahan keamanan dan keselamatan lalu lintas, Pemkot Denpasar telah merancang solusi dengan peningkatan infrastruktur yang dimulai dengan revitalisasi dan pembangunan alat penerangan jalan secara komprehensif di Kota Denpasar.

“Karenanya, Pemkot Denpasar mencoba alternatif pembiayaan, salah satunya dengan menjajaki kerjasama dengan pihak swasta melalui skema KPBU,” jelasnya

Arya Wibawa meyakini bahwa skema pembiayaan ini menjadi solusi percepatan pembangunan infrastruktur guna memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal.

“Melalui penyelenggaraan konsultasi publik ini kami harapkan dapat tercipta diskusi dan pemikiran inovatif dari seluruh pemangku kepentingan sehingga rencana revitalisasi dan pembangunan alat penerangan jalan di Kota Denpasar dapat terwujud sesuai dengan harapan kita bersama,” harapnya

Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Denpasar, I Putu Wisnu Wijaya Kusuma mengatakan, Revitalisasi dan Pembangunan Alat Penerangan yang menggunakan skema pembiayaan KPBU ini sedianya direncanakan akan menyasar seluruh ruas jalan di Kota Denpasar. Baik itu jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kota di wilayah Kota Denpasar. Dimana, proyek tersebut dirancang penambahan serta perawatan lampu penerangan jalan yang sudah ada.

“Saat ini di Kota Denpasar terdapat 18.473 LPJU, jumlah tersebut belum termasuk 1.659 kebutuhan LPJU baru, sehingga pelayanan utama akan diprioritaskan pada ruas jalan yang belum memiliki LPJU atau APJ dan pengembangan difokuskan pada konsep smart technology,” jelasnya. (Ags/Dps). 

Lemah Hukuman Korupsi Dana PEN Dimasa Pandemi

Denpasar, Bali Kini  - Saat pandemi Covid-19 awal mewabah pulau Bali, banyak warga meronta karena kehilangan lapangan pekerjaan. Permohonan uluran tali kasih untuk pemberian sembakopun sangat diharapkan.

Namun, disisi lain ada saja oknum bejat yang memanfaatkan "isi perut" warganya. Seperti yang dilakukan Made Sudama Diana, Eks Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Kabupaten Buleleng.

Uang senilai Rp 738 juta 'dirampok' dari anggaran untuk Pemulihan Ekonomi (PEN) pariwisata 2020 dampak COVID-19. Lebih mirisnya lagi, perbuatan yang merugikan ribuan masyarakat Buleleng ini harus dibayar dengan hukuman yang tergolong rendah.

Dalam sidang Tipikor PN Denpasar, Hakim Kony Hartanto,SH.,MH menghukum terdakwa Sudama Diana dengan pidana penjara selama 2 tahun 8 bulan (32 bulan).

Secara virtual, terdakwa dinyatakan bersalah terbukti melakukan tindak pidana korupsi Pemulihan Ekonomi (PEN) pariwisata 2020 dampak COVID-19 senilai Rp.738 juta.

"Menghukum kepada terdakwa pidana penjara selama 2 tahun 8 bulan (32 bulan), dan denda Rp 50 juta subsider 4 bulan kurungan," putus hakim.

Selain itu, oknum pejabat di Buleleng ini juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp. 7.989.416. Dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti 1 tahun penjara.

Vonis ini lebih ringan dari tuntutan JPU Kejari Buleleng yakni 4 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider 6 bulan penjara, serta uang pengganti kerugian negara Rp. 131.285.622 subsider 2 tahun penjara.

Sementara untuk 7 eks pejabat Eselon III-Eselon IV Dinas Pariwisata Buleleng, majelis hakim yang sama juga menjatuhkan vonis lebih ringan dari tuntutan JPU. 

Terhadap para terdakwa lainnya,  masing-masing dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun, dan denda sejumlah Rp50.000.000, subsider 4 bulan kurungan.

Masing masing terdakwa itu dibebani uang pengganti sesuai surat tuntutan, tetapi masing masing sudah mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut. 

Oleh karena itu Majelis Hakim melakukan penghitungan ulang terhadap kerugian keuangan negara dan pengembaliannya, terdapat selisih sejumlah Rp7.989.416. 

Delapan terdakwa ini dijerat dengan Pasal 3 UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiair Penuntut Umum. 

Sebelumnya JPU menutut eks Sekretaris Dinas Pariwisata Buleleng, Ayu Wiratini yakni 2 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider 6 bulan penjara. Pada berkas kedua dan ketiga, Putu Budiani (eks Kepala Bidang Sumberdaya dan Pariwisata Dinas Pariwisata Buleleng), dan Kadek Widiastra (eks Kepala Seksi Pengembangan dan Peningkatan SDP Dinas Pariwisata Buleleng) dituntut 3 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider 6 bulan penjara.

Kemudian berkas ke empat dan ke lima, yakni I Nyoman Sempiden (eks Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Dinas Pariwisata Buleleng), dan Putu Sudarsana (eks Kepala Seksi Kelembagaan dan Standarisasi Pariwisata Dinas Pariwisata Buleleng) juga dituntut 3 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider 6 bulan.

Selanjutnya pada berkas ke enam,  I Gusti Ayu Maheri Agung (eks Kepala Seksi Promosi dan Kerjasama Dinas Pariwisata Buleleng), dituntut sama persis dengan terdakwa Sempiden, dan Sudarsana.  

Sedangkan, terdakwa I Nyoman Gede Gunawan (eks Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Buleleng) dituntut 2 tahun penjara dan denda yang sama.[r5]

Fraksi Golkar Inginkan Hasil Kinerja Perusahaan Daerah

Denpasar ,Bali Kini  - Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar 2,7 triliun Rupiah lebih, menurun dari dibandingkan total PAD pada APBD Induk Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar 3,176 triliun Rupiah. Terlebih dengan melihat perkembangan dalam 3 (tiga) tahun terakhir potensi PAD stagnan. 

Demikian disampaikan Ketut Suwandi, saat membacakan pandangan Umum Fraksi Golkar DPRD Bali, terhadap Raperda Gubernur Bali, di gedung Dewan Renon waktu lalu. 

"Akondisi stagnan dan cenderung menurunnya potensi Pendapatan Asli Daerah, salah satu terobosan yang harus kita perjuangkan bersama adalah revisi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah," Baca Suwandi.

Beban APBD Bali untuk tahun-tahun yang akan datang cukup berat, karenanya sudah diwajibkan untuk menyiapkan anggaran untuk Pileg dan Pilkada, membayar kewajiban atas pinjaman program Pusat Kebudayaan Bali, dan kewajiban membayar rencana pinjaman jangka pendek pada BPD Bali.

"Sehingga kami berpandangan bahwa perlunya terobosan yang mampu mengatasi stagnannya Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang didukung oleh aspek regulasi yang komprehensif," sebutnya.

Pandemi Covid-19 telah disikapi oleh pemerintah dengan berbagai kebijakan. Pemerintah Pusat telah mengambil kebijakan agar daerah melakukan refocusing anggaran dalam rangka percepatan penanganan pandemi Covid-19. 

Telah ditetapkan pula berbagai kebijakan lainnya baik terhadap aspek kesehatan maupun aspek ekonomi. Satu setengah tahun menghadapi pandemi, Bali mengalami pasang surut angka pengangguran dan kenaikan angka kemiskinan. 

Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Agustus 2019, pengangguran di Bali hanya 1,57 persen. Sementara pada Februari 2020 turun ke 1,25 persen atau 32,99 ribu orang. Namun, pada Agustus 2020, persentasenya meningkat menjadi 5,63 persen atau sebanyak 144,50 ribu orang yang menganggur. 

Di Februari 2021, angka pengangguran sedikit menurun yaitu 5,42 persen atau turun 0,21 persen poin dari Agustus 2020. Sayangnya, angka pengangguran yang turun tidak serta merta menurunkan angka kemiskinan. Angka kemiskinan pada Maret 2021 yaitu 4,53 persen naik 0,08 persen dari September 2020. "Lalu,  apa selanjutnya yang menjadi strategi Gubernur dalam menangani persoalan ini, mohon penjelasan," tegasnya.

Sebagai upaya pemulihan perekonomian, Fraksi Partai Golkar mendukung dibukanya pariwisata bagi wisatawan mancanegara, namun harus dipersiapkan secara matang dan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Pembukaan pintu wisatawan mancanegara ini sudah ditunggu sejak lama dan semoga pariwisata Bali bisa pulih, perekonomian kembali normal.

Pemerintah Provinsi Bali memiliki berbagai bidang usaha yang terwadahi dalam Perusahaan Daerah, sampai saat ini kami belum melihat kinerja Perusahaan Daerah yang optimal dan menggembirakan. "Bagaimana perkembangan dan strategi pengembangan Perusahaan Daerah ke depan, mohon penjelasan," ungkapnya.[ar/5]

Fraksi Golkar Prihatin Adanya Dualisme Kepengurusan PHDI

Denpasar ,Bali Kini  - Adanya dualisme kepengurusan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) di tingkat nasional, menjadi keprihatinan umat Hindu di Indonesia terlebih di Pulau Dewata. Hal ini pula diungkapkan Dewan DPRD Bali dari Fraksi Golkar saat menyampaikan pandangan umumnya saat sidang Paripurna, Senin lalu.

Sebagai lembaga umat Hindu tertinggi, sudah seyogyanya PHDI terdepan dalam memberikan pencerahan yang positif kepada umat Hindu di seluruh Indonesia. 

"Kami mengingatkan kita semua, bahwa saat ini kita masih sedang berjuang dengan sekuat tenaga untuk bersama-sama mengatasi pandemi Covid-19, terlebih lebih Bali adalah daerah yang terdampak paling besar. Kami menghimbau semua pihak agar mengedepankan keikhlasan dalam membela dan melindungi umat, bukan atas dasar kepentingan sempit kelompok, golongan maupun kekuasaan. Tempatkanlah kepentingan umat di atas kepentingan pribadi," tutur I Ketut Suwandhi, di depan dewan saat Paripurna di DPRD Bali.

Pihak nya juga berkeyakinan manakala melaksanakan swadharma agama maupun swadharma negara, maka kondisi dualisme ini segera bisa diatasi."Mari kita bersama sama untuk eling dan memanjatkan doa agar semua persoalan bisa teratasi dan pandemi ini bisa segera berakhir," tuntasnya.[ar/r5]