Pansus LKPJ DPRD Bali Beri Rekomendasi ke Gubernur

Pansus LKPJ DPRD Bali Beri Rekomendasi ke Gubernur

Denpasar -Balikini.Net - Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 akhirnya menyampaikan keputusannya. Melalui Sidang Paripurna, Pansus memberikan rekomendasi prioritas kepada Gubernur Bali diakhir Masa Jabatan 2013-2018.

Ketua Pansus LKPJ Made Budastra menyampaikan, pihaknya telah melakukan berbagai pembahasan. Dari hasil pembahasan tersebut, pansus mengambil kesimpulan bahwa kondisi ekonomi Bali Tahun 2107 telah menunjukkan trend posisitif. Ditinjuau dari indicator pertumbuhan ekonomi, PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), PDRB perkapita, investasi, dan kunjungan wisatawan yang meningkat dari tahun-tahun sebelumnya serta laju inflasi yang masih terkendali. Namun, capaian tersebut dianggap masih belum mencapai target sasaran sesuai dengan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017.

Ada beberapa indikator, mikro yang mengalami pergeseran sektoral terhadap perekonomian Bali dan kontribusi PDRB. Salah satu indicator mikro dari sector primer menunjukan kontribusi yang semakin lemah peranannya terhadap PDRB, walaupun masyarakat yang terlibat dalam sector primer tersebut paling banyak. Kejadian itu menunjukkan bahwa penyebaran pendapatan tidak merata diantara kota dan desa.

Bukan hanya itu saja, Gubernur Bali dinilai juga belum mampu memanfaatkan keberhasilan yang telah dicapai dari peningkatan PDRB perkapita dan kunjungan wisman ke Bali, serta inflasi yang terkendali untuk meningkatkan daya beli dan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak.

Untuk itu, DPRD Bali memberikan beberapa rekomendasi prioritas. Diantaranya, prioritas program penanggulangan kemiskinan, prioritas kesehatan, prioritas pendidikan, prioritas infrastruktur wilayah, prioritas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang serta Pengelolaan Bencana, Prioritas Kepariwisataan, prioritas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Prioritas Investasi, Industri Kecil Menengah, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Prioritas Ketentraman, Ketertiban, dan Keamanan, Prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan. [WP/r2]