Pemprov Bali Pemegang Saham Terbesar

BaliKini.Net
DPRD Prov Bali - Senin, November 25, 2019

Denpasar,BaliKini.Net - Upaya Pemprov Bali untuk menambah penyertaan modal untuk BPD Bali dan PT. Jamkrida kini tengah dibahas di DPRD Bali. Komisi III DPRD Bali yang mendapat tugas untuk melakukan pembahasan menyatakan, pada prinsipnya memberikan dukungan penuh terhadap upaya tersebut.

“Karena itu untuk memenuhi rasio kecukupan modal,” ujar Ketua Komisi III Kadek Diana seusai melakukan pembahasan, Selasa (12/11).

Sesuai dengan persetujuan dari Gubernur Bali Wayan Koster penambahan modal untuk BPD Bali sebesar Rp. 50 Milyar dan PT. Jamkrida sebanyak Rp. 30 Milyar, pihaknya akan mengakomodir hal itu. Mengenai wacana penyertaan modal asset berupa tanah kepada BPD Bali, Kadek Diana menyebutkan saat ini masih diperhitungkan. “Kalau soal asset masih dinilai oleh Tim Apresial. Kalau fisiknya saya tidak tahu, tapi ada asset (milik) provinsi yang sedang dihitung nilainya, yang akan dimasukkan menjadi penyertaan modal,” akunya. Nantinya penyertaan modal akan dilakukan selama 3 tahun yakni Tahun 2020, 2021, dan 2022.

“Diharapkan Pemprov Bali sebagai pemegang saham mayoritas. Sejauh ini Badung (pemegang saham mayoritas) yakni Rp. 800 Milyar,”tandasnya.

Menurut Kadek Diana, alasan dibalik keinginan Pemprov Bali menjadi pemegang saham terbesar salah satunya yakni sebagai pengendali. “Ya supaya bisa mengendalikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),” tegas dia.

Disertakannya asset berupa tanah untuk modal di BPD Bali dimaksudkan untuk mengurangi jumlah uang tunai yang akan disetorkan. Dengan demikian, modal Rp. 50 Milyar berupa uang tunai, dan tanah sebagai tambahan. “Tambahannya, supaya kita tidak mengeluarkan uang, ya asset itu,” tutur politisi asal Gianyar ini.

Terakhir, pihaknya menegaskan bahwa Pemprov Bali harus menjadi pemegang saham terbesar, yakni sekurang-kurangnya 42 persen. Saat ini saham yang dimiliki Pemprov Bali di BPD Bali baru sekitar 34 persen. Dp/r2