-->

Kamis, 30 Maret 2023

Hadiri Workshop Capital Investment, Sekda Alit Wiradana Beharap Dapat Memperkuat Proses Perencanaan Pembangunan


BALIKINI.NET | DENPASAR — Sekda Kota Denpasar IB Alit Wiradana hadiri  Workshop Pemilihan Kriteria Dan Sub Kriteria Capital Investment Planning (CIP) Kota Denpasar  yang selenggarakan oleh Kementerian  Dalam Negeri bekerjasama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Republik Indonesia dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia , untuk Tim Koordinasi dan Tim POKJA NUDP (National Urban Development Project) yang telah dibentuk di Kota Denpasar di Hotel Artotel Sanur Kamis (30/3).

Dalam kesempatan itu Sekda Kota Denpasar IB Alit Wiradana mengatakan, kegiatan ini sangat bagus karena  memberikan konstribusi penting untuk mewujudkan pembangunan yang lebih berkualitas. 

“Atas nama Pemerintah Kota Denpasar saya mengucapkan terima kasih karena Tim Koordinasi dan Tim POKJA NUDP yang terbentuk di Kota Denpasar bisa mengikuti workshop ini,” ujar Alit Wiradana.
 
Menurut Alit Wiradana pembangunan berkelanjutan membutuhkan adanya analisa yang tepat terhadap kondisi daerah. Hal ini dalam rangka gambaran akan keunggulan kompetitif daerah, tantangan yang ada, arah prioritas pembangunan dan alternatif solusi komprehensif. Muaranya adalah yang Pembangunan menjamin terwujudnya pembangunan berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat . 

Hal ini sesuai dengan Visi Kota Denpasar dengan yakni "Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju" mewujudkan pembangunan berkomitmen berkualitas dengan membuka ruang kolaborasi dan memanfaatkan berbagai saluran yang tersedia.  Pada tahun 2019 telah ditandatangani surat pernyataan minat Kota Denpasar terhadap program NUDP ( National Urban Development Project ). Hal ini menjadikan Kota Denpasar sebagai salah satu dari 5 ( lima ) Kota Pilot Project pelaksanaan program NUDP bersama dengan Kota Surakarta , Kota Semarang , Kota Balikpapan dan  Banjarmasin.

Tentunya banyak hal telah dilaksanakan melalui program NUDP ini . Jika dilihat kebelakang , dari tahun 2014 Pemerintah Kota Denpasar telah berkolaborasi dengan pusat dan World Bank melalui pelaksanaan dan pendampingan program CPL ( City Planning Lab ). 

Dilanjutkan dengan tatakelola data baik spatial dan a-spatial yang berjalan beriringan dengan implementasi Perpres 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia  Kemudian dilanjut dengan rangkaian pelaksanaan Program NUDP yang simultan dengan pembentukan Tim Koordinasi NUDP Kota Denpasar .

Dengan pelaksanaan Workshop hari ini Alit Wiradana berharap  dapat bersinergi dan memperkuat lagi proses Perencanaan pembangunan daerah khususnya dalam hal memberikan gambaran dan memperkaya sudut pandang terkait penentuan prioritas pembangunan.

Sementara itu Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II, Dr. Dra. Hj. Erliani Budi Lestari, M.Si ,mengatakan, peran Capital Investment Planning sangat strategis  bagi pemerintah kota dalam proses perencanaan daerah, dikarenakan akan lebih memudahkan untuk menentukan prioritas investasi secara komprehensif dan berbasis pada area strategis di wilayahnya sesuai dengan kebutuhan tata ruang. 

Kehadiran CIP juga diharapkan dapat memberikan kontribusi optimal bagi peningkatan kapasitas pemerintah kota dalam mengkoordinasikan perencanaan dan pembangunan infrastruktur lintas sektor sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik kota. 

Selain itu, CIP juga membantu pemerintah kota dalam merencanakan pendanaan infrastruktur dengan memanfaatkan berbagai sumber pembiayaan skala besar secara Multi-years. Terkait dengan program infrastruktur perkotaan, CIP diharapkan dapat mewarnai dan memberi arahan dalam penyusunan program dan kegiatan infrastruktur prioritas pada RPJMD dan RKPD.

“Oleh karena itu, workshop pemilihan kriteria dan sub kriteria CIP yang dilaksanakan pada hari ini kami anggap sangat strategis dalam rangka mendiskusikan dan menyepakati kriteria dan sub kriteria dalam  program pembangunan infrastruktur di Kota Denpasar,” ucap Erliani Budi Lestari saat sambutan secara daring.

Mengoptimalkan pelaksanaan CIP, Erliani Budi Lestari mengatakan, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama salah satunya Pemilihan kriteria dan sub kriteria dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan, karakteristik serta ketersediaan data masing-masing kota. Dan Penyusunan RKPD tahun 2024 diharapkan menjadi percontohan sehingga kegiatan CIP menghasilkan tahapan-tahapan yang sudah akurat. “Oleh karena itu, tim CIP perlu untuk dilibatkan dalam ujicoba integrasi CIP pada proses penyusunan RKPD di Kota Denpasar,” tegasnya. 

Bupati Suwirta Minta Petugas RSUD Tanamkan Rasa Memiliki dan Sikap Profesional


BALIKINI.NET | KLUNGKUNG — Mari bersama-sama jaga, rawat dan tanamkan rasa memiliki untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta meresmikan Gedung Rawat Inap Interna dan Gedung Perawatan Bedah di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Klungkung, Kamis (30/3). 

Peresmian ditandai dengan pemotongan pita dan penandatanganan prestasi. Turut hadir, Ketua DPRD Kabupaten Klungkung, Anak Agung Gde Anom, Sekda Klungkung, I Gede Putu Winastra dan Kepala OPD terkait dilingkungan Pemkab Klungkung.

Bupati Suwirta juga menambahkan bahwa proses pembangunan gedung baru ini melalui beberapa tahapan. Tentu dengan diresmikannya hari ini, Bupati merasa bersyukur dan mengucapkan terimakasih kepada semua pihak terkait yang sudah bersama-sama ikut bekerja. 

"Gedung yang sangat megah ini harus kita jaga dan rawat bersama. Tingkatan terus kinerja sehingga nantinya dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat," harap Bupati Suwirta.

Selain itu, Bupati juga meminta langkah-langkah efesiensi, marketing harus dijalankan dengan baik dan yang paling penting pemanfaatannya, bagaimana nantinya bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. 

"Jadi sikap kedisplinan dan profesional dalam menjalankan tugas harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan yang paling penting pemeliharaan harus dilakukan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku," imbuh Bupati Suwirta.

Sementara Direktur RSUD Kabupaten Klungkung, Dr. I Nengah Winata mengatakan adanya pembangunan kedua gedung ini sangat diperlukan untuk mendukung peningkatan layanan rawat inap di RSUD Kabupaten Klungkung sebagai RSU Kelas B Pendidikan dan Rumah Sakit Pusat Rujukan Regional Bali Timur, terutama bagi pasien rawat inap kasus penyakit dalam/intrna dan kasus penyakit bedah. 

Pembangunan kedua Gedung ini dari Pinjaman Dana PEN. Untuk Pembangunan Gedung Interna nilai kontraknya sebesar Rp. 12.679.808.000 dan Pembangunan Pengembangan Gedung Perawatan Bedah nilai kontraknya sebesar Rp. 4.770.137.000. Saat ini juga sedang dalam masa pemeliharaan. 

"Terimakasih Bapak Bupati bersama jajaran yang telah bekerja secara maksimal sehingga pembangunan gedung baru ini bisa selesai, semoga ke depan dapat memberikan dampak positif dalam pelayanan kepada masyarakat," ucapnya.

Pemkab Jembrana Bantu Hibah Pembangunan Gedung SPKT Polres Jembrana


BALIKINI.NET | JEMBRANA — Mendukung peningkatan pelayanan Kepolisian kepada masyarakat di Kabupaten Jembrana, Bupati Jembrana I Nengah Tamba memberikan hibah senilai Rp.1.669.168.000 kepada Kepolisian Resor Jembrana untuk pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu (SPKT).

Bupati Jembrana I Nengah Tamba berharap dengan dibangun Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dapat meningkatkan dan memberikan pelayanan yang lebih kepada masyarakat Kabupaten Jembrana.

"Untuk pelayanan masyarakat saat ini sudah lebih maju, apalagi dengan konsep pelayanan yang lebih terbuka, kami berharap kedepannya pelayanan kepada masyarakat di kabupaten jembrana akan lebih baik," kata Bupati Tamba saat memberikan sambutan pada acara Peletakan Batu Pertama Gedung Pelayanan Terpadu (SPKT). Kamis (30/3) di Wantilan Apartemen Puri Jayendra Danesvara Mako Polres Jembrana.

Kapolda Bali Irjen Pol Drs. Putu Jayan Danu Putra mengucapkan terima kasih atas peran Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam membatu pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu (SPKT) di Mako Polres Jembrana.

"Kami sangat berterimakasih atas bantuan hibah dari bapak bupati kepada polres jembrana yang jumlahnya tidak sedikit, ini menjadi tanggungjawab kapolres atas fasilitas yang telah disiapkan untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan terus mendukung program bupati agar tercipta situasi yang kondusif di Jembrana,"ucapnya.

Pihaknya juga memuji kinerja dari Bupati Jembrana dalam membangun Kabupaten Jembrana ke arah yang lebih maju.

"Masyarakat Jembrana beruntung mempunyai bupati yang betul-betul bekerja keras, dapat  kita lihat bapak bupati terus berkoordinasi ke pusat dan berupaya menarik para investor untuk mewujudkan pembangunan fasilitas-fasilitas pelayanan bagi masyarakat jembrana," sambungnya.

Secara rinci Kapolres Jembrana AKBP I Dewa Gde Juliana menjelaskan mengenai pembangunan gedung SPKT merupakan hibah dari Pemerintah  Kabupaten Jembrana senilai Rp. 2.100.000.000,- yang selanjutkan dimanfaatkan dengan nilai kontrak sebesar RP.1.669.168.000,- dimana masa pengerjaan pembangunan selama 150 hari kalender dengan luas 18x23 M².

"Atas bantuan tersebut kami Jajaran Polres Jembrana berterimakasih sebesar-besarnya kepada Bupati Jembrana, Saya harap dengan adanya pembangunan ini bisa melengkapi pelayanan yang akan di berikan kepada masyarakat kedepanya," pungkasnya.(gusti/hmsj)

Tingkatkan PAD, Pemkab Jembrana Teken MoU Dengan BRI

 

BALIKINI.NET | JEMBRANA  — Pemerintah Kabupaten Jembrana melakukan penandatangan Kesepakatan Bersama (MoU) dengan PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang (Kanca) Negara bertempat di Ruang Kerja Bupati, Kantor Bupati Jembrana, Kamis (30/3).

Penandatangan MoU dilakukan antara Bupati Jembrana I Nengah Tamba dengan Kepala Bank Rakyat Indonesia Kanca Negara Birowo Cahyo Baskoro, terkait Penyelenggaraan Pelayanan Jasa Perbankan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana, dalam kesempatan itu juga dilakukan penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kepala BPKAD dengan Bank BRI Kanca Negara.

Dalam kesempatan itu Bupati Jembrana I Nengah Tamba menyambut baik kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Jembrana dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang (Kanca) Negara.
"Kerjasama ini semoga tidak hanya sampai disini saja, akan tetapi bisa terus berjalan secara konsisten berkelanjutan kedepannya," ujarnya.

Sementara itu Kepala Cabang BRI Negara Birowo Cahyo Baskoro mengatakan kepercayaan yang diberikan pemerintah kabupaten Jembrana akan dilaksanakannya dengan baik sesuai dengan amanah yang telah diberikan.

"Kami ucapkan terimakasi kepada Pemkab Jembrana yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami sebagai mitra dalam mengelola keuangan daerah, jadi mou barusan berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah melalui salah satunya bank BRI," ucapnya

Selain itu sebagai mitra pemerintah kabupaten Jembrana pihaknya akan selalu siap mendukung program pemerintah.

"Kami bank bri berkomitmen khususnya karna kami berada di sektor UMKM melaui kerjasama ini kami bisa meningkatkan juga peran sentral kami untuk pengembangan UMKM di Kabupaten Jembrana, Serta juga tugas kami sabagai salah satu bank yang ada di kabupaten jembrana ini ikut turut serta membantu mensukseskan program - program dari bupati jembrana untuk membawa Kabupaten Jembrana menuju Jembrana Emas 2026," ungkapnya.

Dilain sisi Kepala BPKAD I Komang Wiasa mengatakan MoU dengan pihak perbankan khususnya BRI tersebut sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui berbagai sektor.

"Kita butuhkan mou dengan semua bank untuk perluasan pelayanan kepada masyarakat jembrana dan untuk peningkatan sumber sumber asli daerah, karena masyarakat yang bayar pajak itu mengandalkan satu bank aja itu tidak cukup, maka kita kerjasama dengan berbagai pihak mengenai hal itu, seperti Indomaret, Pt Pos Indonesia dan semua Bank yang ada di Jembrana," pungkas Komang Wiasa.(kmg/hmsj)

Tingkatkan Mutu Pelayanan, Dinas PMPTSP Gelar Forum Komunikasi Publik


BALIKINI.NET | DENPASAR — Sebagai upaya peningkatan standar mutu pelayanan publik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Denpasar menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan Publik pada Sektor Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kamis (30/3). 

Diadakan di Ruang Rapat Gedung Sewakha Dharma, Lumintang, forum tersebut dipimpin oleh Kepala Dinas DPMPTSP Kota Denpasar, Ida Bagus Benny Pidada Rurus serta dihadiri perwakilan OPD terkait di Lingkungan Pemkot Denpasar serta stakeholder terkait. 

Kegiatan FKP SPP ini, menurut Kadis DPMPTSP Kota Denpasar, IB Benny Rurus, diselenggarakan pihaknya untuk memperoleh pemahaman dan solusi, terkait dengan standar pelayanan publik di masyarakat.

"Forum Komunikasi Publik ini digelar untuk mendapatkan saran dan masukan, terutama yang berkaitan dengan skema pelayananan satu pintu Kota Denpasar," kata IB Benny Rurus. 

Dalam FKP tersebut, dibahas beberapa rencana perubahan yang direkomendasikan sebagai perbaikan dari SPP Tahun 2022. IB Benny menyebutkan, perubahan tersebut antara lain melingkupi pengurusan perijinan pada Sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sektor Kesehatan, Sektor Perdagangan dan juga Sektor Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Pertanahan.

"Adapun perubahan yang dimaksud adalah perubahan pengurusan perijinan dalam sektor kesehatan, dari sistem lama ke SiCantik Cloud. Lalu juga, perijinan IMB berubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang mengacu pada PP No 16 Tahun 2021," jelasnya lagi. 

Dalam kesempatan yang sama, Analis Kebijakan Ahli Muda, Nyoman Sutrisna Janureksa yang mewakili Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Denpasar, memaparkan, kegiatan FKP sendiri patut dilaksanakan oleh instansi 
penyelenggara pelayanan publik, minimal 1 kali dalam setahun. 


"Hal ini sebagai bahan evaluasi, agar para penyelenggara pelayanan publik mendapatkan gambaran dan juga masukan yang bisa dijadikan acuan dalam perbaikan pelayanan ke masyarakat," katanya.

Pemkot Denpasar Ngaturang Bhakti Penganyar 11 April


BALIKINI.NET | DENPASAR — Pemerintah Kota Denpasar, pada tahun ini  berkesempatan menjadi salah satu daerah yang Ngaturang Bhakti Penganyar  pada momentum tahunan Karya Ida Betara Turun Kabeh (IBTK) di Pura Agung Besakih, Karangasem, pada Anggara Pahing, Bala (Selasa Pahing), 11 April 2023 mendatang. Seluruh kalangan, baik jajaran OPD maupun masyarakat Kota Denoasar dihimbau untuk dapat ikut serta pedek tangkil, melakukan Bhakti Penganyar ke Pura Besakih di waktu tersebut.

Hal ini terungkap, saat Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana, pada Kamis (30/3) di Kantor Wali Kota Denpasar. Rapat ini digelar guna menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Bali, Nomor 03 Tahun 2023, tertanggal 24 Maret 2023. 

"Terkait dengan Karya IBTK ini dimana telah ada SE  Gubernur Bali yang mengatur tentang tatanan baru bagi Pemedek yang ingin tangkil ke Pura Besakih, Pemkot Denpasar menghimbau seluruh kalangan, baik jajaran OPD dan masyarakat, hendaknya dapat tangkil di waktu yang telah ditentukan, yakni tanggal 11 April 2023," kata Sekda Alit Wiradana.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Puncak Karya IBTK sendiri akan dilaksanakan pada 5 April 2023, dimana setelahnya akan dilakukan upacara penganyar dengan persembahyangan bersama oleh masing-masing kabupaten/kota sesuai jadwal yang telah dituliskan dalam SE tersebut. 

Persembahyangan yang dibuat terjadwal ini, ditujukan untuk mengurangi kemacetan atau kekroditan lalu lintas, desak-desakan saat sembahyang dan tentunya untuk menjaga keamanan dan kenyamanan para pemedek.

Berkaitan dengan kebersihan kawasan Suci Pura Agung  Besakih, Sekda Alit Wiradana dalam kesempatan itu, juga menyampaikan, para pemedek dari Kota Denpasar agar membawa kantong sampah untuk menampung sisa persembahyangan selama berada di kawasan suci Pura Agung Besakih. 

"Sesuai arahan yang telah disampaikan sebelumnya, kepada Pemedek dari Kota Denpasar, agar tetap mengikuti aturan yang ada, dan tetap menjaga kebersihan area Pura Agung Besakih selama berada di kawasan tersebut," lanjut Alit Wiradana. 

Selain hal di atas, dalam surat edaran tersebut, diulas juga soal pemedek yang harus masuk melalui Candi Bentar di Area Manik Mas. Para pemedek yang  menggunakan Bus/Truk, sesampainya di lokasi parkir telah disediakan kendaraan Shuttle Bus Listrik dari tempat Parkir Kedungdung menuju Area Manik Mas. Hal ini berlaku juga  sebaliknya. 

Setelah itu, pemedek dapat berjalan kaki dari Area Manik Mas menuju ke Area Bencingah. Khusus untuk Sulinggih, lansia, wanita hamil, wanita yang mengajak bayi maupun balita serta kalangan Difabel, juga disediakan Kendaraan Angkutan Khusus yang dapat ditumpangi.

© Copyright 2021 BALIKINI.NET | BERIMBANG, OBYEKTIF, BERBUDAYA | All Right Reserved