Serangkaian HUT Ke 234 Kota Denpasar, Jaya Negara Pimpin Persembahyangan Bersama di Pura Lempuyang Luhur

Karangasem-Pemerintah Kota Denpasar melaksanakan persembahyangan bersama serangkaian menyambut Hut ke-234 tahun  di Pura  Lempuyang Luhur, Karangasem bertepatan dengan Purnama Kesanga, Selasa (15/2). 

Persembahyangan bersama yang menerapkan protokol Kesehatan yang ketat dihadiri Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara didampingi Ketua TP PKK Denpasar Ny. Antari Jaya Negara, Wakil Walikota Kadek Agus Arya Wibawa didampingi Istri Wakil Walikota, Ny. Ayu Kristi Wibawa, Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede didampingi Ketua Gatriwara Kota Denpasar, Ny.Purnawati Ngurah Gede, Sekda Kota Denpasar, IB. Alit Wiradana, Perwakilan Forkopimda Denpasar, beserta seluruh pimpinan OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Jaya Negara mengatakan pelaksanaan kegiatan persembahyangan yang juga bertepatan dengan Purnama Kesanga di Pura Luhur Lempuyang ini merupakan bentuk sujud Syukur dan Sradha Bhakti sebagai umat beragama agar seluruh aktivitas yang kita kerjakan senantiasa berada dalam lindungan Ida Sang Hyang Widhi Wasa.

“Persembahyangan ini juga merupakan wujud rasa syukur di hari jadi Kota Denpasar ke -234 tahun semoga ke depan pembangunan dapat dilaksanakan secara holistik, berkelanjutan dan berkemanfaatan. Disamping itu juga memohon kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa agar wabah Covid 19 segera hilang.  Besar harapan kita bersama agar diberi keselamatan dan juga pandemi Covid 19 ini segera hilang,” ujarnya.

Lebih lanjut Jaya Negara mengatakan pelayanan maksimal yang telah dilakukan jajaran Organisasi Perangkat Daerah Kota Denpasar kepada masyarakat sebelumnya akan terus ditingkatkan melalui inovasi- inovasi yang semakin dikembangkan sehingga dapat memberikan kemanfaatan kepada masyarakat yang tertuang pada visi Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju (Makmur, Aman, Jujur dan Unggul).

“Kedepan dengan spirit Vasudaiva Kutumbakam atau menyama braya dan bersinergi dengan seluruh stakeholder kita bersama-sama membangun Kota Denpasar menuju Denpasar Maju,” ujarnya. (Dps)

Bupati Suwirta Buka Bimtek Online Aplikasi Srikandi

KLUNGKUNG, Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung I Gede Putu Winastra membuka Bimbingan Teknis Online Aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) diruang vicon Kantor Bupati Klungkung, Selasa (15/2). Kegiatan bimtek yang dilaksanakan selama dua hari mulai tanggal 15-16 Februari 2022 ini dengan tujuan untuk memberikan pelatihan tentang tata kelola kearsipan berbasis digital, sehingga nantinya dapat diterapkan dimasing-masing OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Suwirta sangat menyambut baik dan mengucapkan terimakasih kepada lembaga Arsip Nasional Rebuplik Indonesia (ANRI) karena telah memberikan perhatian kepada pemerintah Kabupaten Klungkung melalui kegiatan bimtek ini. Selain itu, menurut Bupati kearsipan dalam sebuah pemerintah memegang peranan yang sangat penting, maka dari itu pihaknya berharap agar OPD bisa benar-benar mengikuti dan dapat mengapliksikan atau menerapkan aplikasi online ini diunit kerja masing-masing. "Adanya sistem aplikasi online ini diharapkan akan lebih memudahkan dan mempercepat pekerjaan. Jadi mari ikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh," ujar Bupati Suwirta.

Bupati Suwirta juga menambahkan dengan aplikasi ini nantinya bisa menyimpan dokumen-dokumen penting dalam sistem pemerintahan seperti nota pembayaran. Arsip juga harus dikelola dengan baik, mulai dari penciptaan, pengelolaan, pengamanan dan penyusutan arsip sesuai dengan kaidah norma pengelolaan kearsipan. Jika hal itu sudah dilakukan, maka dokumen yang dibutuhkan akan bisa ditemukan dengan cepat dan dalam kondisi baik. "Jagalah arsip maka arsip akan menjaga kita," harap Bupati Suwirta.

Sementara, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Klungkung I Komang Gde Wisnuadi mengatakan bahwa tujuan dari kegiatan bimtek ini yakni untuk memberikan pelatihan tentang tata kelola kearsipan dan memantapkan kinerja sumber daya manusia dalam sistem digitalisasi, sehingga aplikasi srikandi ini nantinya dapat diterapkan di masing-masing OPD dilingkungan pemerintah Kabupaten Klungkung. Kagiatan bimtek ini dilaksanakan selama dua hari mulai tanggal 15-16 Februari 2022 dengan diikuti peserta sebanyak 74 orang.(hklk/puspa).

Sebanyak 563 Orang Sembuh Covid-19 di Kota Denpasar

Denpasar, Meski kasus sembuh mulai menunjukan tren peningkatan, kasus positif Covid-19 di Kota Denpasar masih tinggi. Berdasarkan data resmi harian penanganan Covid-19 Kota Denpasar pada Selasa (15/2), kasus meninggal dunia bertambah 3 orang dan kasus sembuh bertambah 563 orang. Sementara itu, kasus positif Covid-19 bertambah sebanyak 560 orang.

Berdasarkan data, secara komulatif kasus positif Covid-19 di Kota Denpasar tercatat 47.294 kasus, angka kesembuhan pasien Covid-19 di Kota Denpasar mencapai angka 40.051 orang  (84,68 persen), meninggal dunia sebanyak 1.026 orang (2,17 persen) dan kasus aktif yang masih dalam perawatan sebanyak 6.217 orang (13,15 persen).

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kota Denpasar, I Dewa Gede Rai saat dikonfirmasi menjelaskan, saat ini penularan virus covid 19 di Kota Denpasar masih tinggi. Karenanya, diimbau kepada masyarakat agar jangan sampai kendor menerapkan protokol kesehatan.

"Kondisi  ini harus menjadi perhatian kita bersama, tidak boleh kendor dalam menerapkan protokol kesehatan, karena jika lengah dan abai dengan prokes tidak menutup kemungkinan kasus covid akan terus  meningkat, sehingga diperlukan kerjasama berbagai pihak serta seluruh lapisan masyarakat, kita harus terus waspada dan disiplin prokes, taati aturan saat penerapan PPKM," ujar Dewa Rai

Pihaknya mengajak seluruh masyarakat untuk selalu waspada dan tidak lengah atas perkembangan kasus saat ini. Dalam beraktifitas, penerapan protokol kesehatan tetap harus wajib dilaksanakan dengan berpedoman pada penerapan PPKM Level 3 Jawa-Bali. Terlebih lagi saat ini adanya mutasi Covid-19 dengan varian baru yang disebut dengan varian Omicron. 

“Jangan mengurangi kewaspadaan, titik-titik lengah kemungkinan menyebabkan tingkat kasus Covid-19 di Denpasar meningkat, jadi intinya kapanpun dan dimanapun harus tetap waspada dan disiplin menerapkan protokol kesehatan, terlebih saat ini virus sudah bermutasi,” imbuhnya. 

Lebih lanjut Dewa Rai mengatakan bahwa berbagai upaya  terus dilaksanakan guna mendukung upaya penurunan zona resiko, penurunan tingkat penularan, meningkatkan angka kesembuhan pasien dan mencegah kematian.  Hal ini dilaksanakan dengan menggelar operasi yustisi protokol kesehatan, penyekatan, sosialisasi dan edukasi berkelanjutan secara rutin dengan  menggunakan mobil calling atau door to door, optimalisasi Isoter serta melaksanakan penyemprotan disinfektan serta eco enzym wilayah secara terpadu.

Selain itu, Pemkot Denpasar juga terus berupaya untuk memaksimalkan realisasi vaksinasi kepada masyarakat, dan vaksinasi  menyasar anak anak usia sekolah 12-17 tahun serta usia 6-11 tahun,  ibu hamil dan disabilitas. Selain itu, Kota Denpasar juga telah memulai pelaksanaan vaksinasi dosis ketiga atau booster. 

Tak hanya itu, Satgas Covid-19 Kota Denpasar telah merancang 6 langkah strategis mengatasi lonjakan kasus covid 19, mulai dari peningkatan kapasitas 3 T ( tracing, testing, treatment), mengencarkan pelaksanaan vaksinasi termasuk booster, mewajibkan penerapan aplikasi Peduli Lindungi, menyiapkan  Isolasi Terpusat (Isoter), Optimalisasi Rumah Sakit Rujukan mulai dati ketersediaan Bad, Oksigen dan Obat obatan.

Selanjutnya turut digencarkan Operasi Yustisi Penegakan Protokol Kesehatan Memakai masker, Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, serta Membatasi mobilisasi dan interaksi (5M) hingga pemberian bantuan Sembako bagi masyarakat Kota Denpasar yang terkonfirmasi Covid-19.

“Mohon kepada masyarakat untuk  melakukan prokes secara ketat, termasuk saat di rumah wajib menerapkan prokes yang ketat untuk meminimalisir klaster keluarga, termasuk juga kami mengajak masyarakat untuk mensukseskan vaksinasi Covid-19," ajak Dewa Rai   

Terkait upaya menekan angka kematian akibat Covid-19, Dewa Rai mengatakan bahwa Satgas mengimbau kepada masyarakat yang memiliki penyakit bawaan atau yang berada pada usia rentan untuk lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan.    

"Hindari kerumunan, selalu gunakan masker dan sesering mungkin mencuci tangan setelah melakukan aktivitas, selain itu mari bersama terapkan 5M," kata Dewa Rai. (Dps).

Bupati Tabanan Apresiasi Sinergi TNI dan Masyarakat Dalam Pembangunan Pompa Hydram di Desa Tangguntiti

Tabanan – Program berlanjut, Pemkab Tabanan tekankan sinergitas dengan masyarakat dalam membangun dari desa. Melalui peresmian Pompa Hydram Pertanian Kodam IX Udayana, Bupati Tabanan Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M tunjukkan dukungan dengan hadir  secara langsung dalam acara tersebut. Selasa (15/2). 

Diresmikan di Banjar Batan Buah, Desa Tangguntiti, Selemadeg Timur Tabanan, Hydram yang dibangun dengan semangat gotong-royong hasil kolaborasi TNI dan masyarakat tersebut, diharapkan mampu memberikan manfaat guna membantu kebutuhan air untuk pertanian di Desa Tangguntiti. Peresmian tersebut dihadiri oleh Wayan Koster selaku Gubernur Bali,   Pangdam IX Udayana, Ketua dan anggota DPRD Tabanan, , Kapolres, Dandim, Jajaran Forkopimda, Sekda Tabanan, OPD Terkait, Camat Seltim dan OPD Terkait. 

Sebagai pemegang predikat lumbung berasnya provinsi Bali, melalui kesuburan tanah Tabanan, jika didukung dengan iklim dan tata kelola air yang baik oleh subak, para petani di Tabanan sebaiknya dapat bercocok tanam sepanjang musim. Namun demikian masih terdapat kendala di dalam pemenuhan kebutuhan air, seperti yang terjadi di subak Aseman Desa Tangguntiti, di mana pada saat musim kemarau, air menjadi sulit. 

Tak tanggung-tanggung, luasan areal yang mengalami kesulitan air mencapai 240 hektar, sehingga petani hanya mampu menanam padi sekali saja dalam setahun, yaitu pada bulan Oktober – Maret, sedangkan untuk musim tanam April - September, sebagian besar petani menanam komoditi palawija yaitu jagung. 

Bupati Sanjaya sangat mengapresiasi pemasangan Hydram di Desa Nangguntiti ini, ia berharap kedepannya mampu mengangkat air untuk mengatasi kendala kekeringan di musim kemarau, sehingga diharapkan indeks pertanaman di wilayah subak Aseman dapat ditingkatkan, sehingga produksi secara keseluruhan dapat ditingkatkan. 

Dalam sambutannua, Bupati Sanjaya menyampaikan hal-hal yang mampu memaksimalkan potensi pertanian di Kabupaten Tabanan. Termasuk upaya Pemkab Tabanan untuk mencurahkan perhatian terhadap 3 hal yaitu produksi, distribusi dan pemasaran. Oleh sebab itu, guna melancarkan upaya ini, dibutuhkan dukungan dari semua pihak yaitu dalam upaya menciptakan iklim yang kondusif baik dari segi infrastruktur, persaingan usaha, jaminan kualitas produk serta kesinambungan produksi

“Harapan saya agar program yang mendukung kemajuan sektor pertanian seperti pembangunan pompa Hydram ini tetap terus berlanjut di tahun-tahun mendatang” Harap Sanjaya. Ia berharap kebersamaan dalam membangun Tabanan dapat berlangsung secara berkesinambungan. “Karena tanpa sinergitas kita bersama, maka upaya untuk pengembangan ketahanan pangan akan sulit direalisasikan” lanjutnya. 

Pada kesempatan tersebut, Pangdam IX Udayana Mayor Jenderal TNI Sonny Aprianto, S.E., M.M. menjelaskan bahwa program pembangunan hydram ini telah mendapat dukungan penuh dari Presiden RI untuk terus dilanjutkan.  “Sehingga kita akan mematangkan kembali dari 160 titik survey yang kita lakukan, akan kita realisasikan dengan cepat, terutama untuk daerah-daerah yang membutuhkan penanganan segera. Jadi kita akan tunjukkan bahwa negara hadir untuk rakyat indonesia. Saya juga berharap dengan adanya hydram ini, dapat bermanfaat untuk masyarakat dalam memajukan pertanian di Tabanan” Ujarnya. (tbn)

Bupati Suwirta Paparkan Program Inovasi Klungkung Dihadapan Tim Penilai PPD

Klungkung, Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta didampingi Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Klungkung, Ny. Ayu Suwirta menghadiri Penilaian Tahap II Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Kabupaten/Kota di seluruh Bali. Acara tersebut berlangsung di Prime Plaza Hotel, Sanur, Depasar, Selasa (15/2/2022). Turut hadir Sekrataris Daerah Kabupaten Klungkung, I Gede Putu Winastra, Kaban Baperlitbang Kabupaten Klungkung, Anak Agung Gede Lesmana, dan semua Kepala OPD Kabupaten Klungkung.

Di Tengah lesunya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klungkung. Pemerintah daerah diharapkan menyusun perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang mampu membangkitkan aktivitas perekonomian masyarakat. Hal ini dibuktikan langsung Bupati Suwirta dalam pemaparan materi yang menjadi penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah se-Provinsi Bali dengan penyusunan rencana, pelaksanaan, pencapaian, dan inovasi pembangunan.

Bupati Suwirta memaparkan secara singkat  inovasi yang digencarkan Pemkab Klungkung, diantaranya Tempat Olah Sampah Setempat TOSS Center Next Generations dan One Gate One Destination merupakan penataan 10 destinasi unggulan dengan destinasi wisata yang terintegrasi, mulai dari penataan obyek, pengelolaan dan pelayanan retribusi. Upaya ini untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan sehingga lebih lama berkunjung di Nusa Penida. "Mudah-mudah semuanya bisa masuk dalam penataan terencana dan yang paling penting untuk memastikan agar inovasi itu bisa terus berjalan secara maksimal harus adanya komitmen yang kuat dan keyakinan dari masing-masing OPD yang menangani," ujar Bupati Suwirta.

Dijelaskan lebih lanjut, dimana perencanaan pembangunan yang disusun memiliki daya ungkit untuk  membangkitkan kembali pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klungkung. "Suatu pembangunan yang bagus adalah dengan menyiapkan konsep perencanaan sebaik baiknya. Dengan program yang lebih menukik atau yang lebih spesifik langsung menuju ke pokok permasalahan," jelas Bupati suwirta

PPD merupakan salah satu bentuk evaluasi pembangunan daerah yang dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas). Adapun tujuan pemberian penghargaan ini untuk memberi apresiasi kepada Pemerintah Daerah yang menunjukkan prestasi terbaik dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pencapaian, dan inovasi pembangunan di daerah.

Penilaian PPD ini untuk mendapatkan satu kabupaten dan satu kota dengan perencanaan RKPD yang paling memenuhi ketentuan perencanaan daerah untuk mewakili Bali ke tingkat nasional. Penilaian tahap I adalah penilaian teknis administrasi meliputi kelengkapan seluruh dokumen perencanaan RKPD dan ini dilakukan oleh sub tim teknis. Tahap II merupakan penilaian lanjutan dari hasil penilaian yang dilakukan sub tim utama beserta tim independen setelah tiga kali pembahasan hasil penilaian yang dilakukan oleh sub tim teknis. (klk/yande)

DPRD Provinsi Bali Gelar Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun 2022

Bali, BALIKINI.NET -- DPRD Provinsi Bali mengadakan Rapat Paripurna ke- 3 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022 dengan agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Provinsi Bali, Renon, Senin (14/2/22).

Rapat yang dipimpin secara virtual oleh  Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, serta didampingi jajaran OPD Provinsi Bali, Pimpinan DPRD Bali dan Alat Kelengkapan Dewan beserta Kelompok Ahli DPRD Provinsi Bali.

Masing-masing Fraksi membacakan Pandangan Umum Fraksi yang diawali dari Fraksi Partai PDI-Perjuangan yang dibacakan oleh Ni Wayan Sari Galung, dari Fraksi Partai Golkar yang dibacakan oleh I Wayan Gunawan. 

Sementara dari Fraksi Partai Demokrat dibacakan oleh Komang Wirawan, Fraksi Partai Gerindra dibacakan oleh I Ketut Juliarta dan Fraksi Partai Nasdem, PSI, Hanura dibacakan oleh Dr. Somvir.

DIKPORA Bangli Adakan Sosialisasi BOS

Bangli, Bali Kini - Dinas Pendidikan pemuda dan olahraga kabupaten Bangli menggelar sosialisasi pengelolaan dana BOS tahun 2022. Kegiatan ini dilakukan selama 7 hari dari tanggal 14 sampai dengan 22 februari 2022. Sosialisasi dilakukan dengan dua model kegiatan yakni pola daring dan luring. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan olahraga kabupaten Bangli Komang Pariartha, SH, MM. 

Pola daring menghadirkan narasumber dari kejaksaan Negeri Bangli dan dari Badan keuangan pendapatan dan Aset daerah Kabupaten Bangli. Dari kejaksaan Negeri Bangli hadir langsung Kepala kejaksaan Negeri Bangli Ibu Ery Syarifah, SH., MH dan jajaran dengan materi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS. Kepala badan keuangan pendapatan dan aset daerah yang diwakili oleh kepada bidang aset Putu Agus Muliawan, ST memberikan materi yang berjudul tata Kelola barang milik daerah. Hadir juga sebagai pemateri sekretaris dinas Pendidikan pemuda olahraga kabupaten Bangli I Nengah Wikrama, S.Pd. M.Pd dan Kepala Bidang Pembinaan Dikdas I Gede Wirajaya, S.Pd

Tujuan kegiatan sosialisasi pengelolaan dana BOS adalah untuk mensosialisasikan peraturan Menteri Pendidikan kebudayaan riset dan teknologi, nomor 2 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana BOP PAUD, BOS, dan BOP Pendidikan kesetaraan, khususnya pengelolaan dana BOS. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh SD dan SMP Negeri dan swasta se kabupaten Bangli, yang berjumlah 165 SD, dan 28 SMP, dengan masing-masing sekolah menghadirkan 3 peserta yaitu kepala sekolah, bendahara BOS dan pengurus barang.

Dalam paparannya Kepala kejaksaan Negeri Bangli menekankan bahwa dalam akuntabilitas pengelolaan dana BOS selalu merujuk aturan-aturan yang berlaku, baik untuk pengadaan atau kegiatan yang bernilai besar maupun kegiatan atau pengadaan yang bernilai kecil. Kejaksaan Negeri Bangli siap memberikan pendampingan, fasilitasi, dan penyuluhan-penyuluhan kepada sekolah dalam pengelolaan dana BOS maupun pengelolaan sekolah secara umum.

Untuk kegiatan luring dilakukan dengan peserta terbatas dengan menerapkan protocol Kesehatan yang ketat. Kegiatan luring dibagi menjadi 6 gelombang yang mengambil tempat di masing-masing kecamatan. Dari kegiatan ini  diharapkan pengelolaan dana BOS di tahun 2022 berjalan lancar, efektif, dan efesien, yang akhirnya mampu meningkatkan mutu Pendidikan di Kabupaten Bangli.*

Penyampaian Fraksi Gerindra Terhadap Raperda Provinsi Bali

 

Fraksi Gerindra (I Ketut Juliarta)

Denpasar ,Bali Kini  - Mencermati penyampaian Gubernur yang dibacakan oleh saudara Wakil Guberbur pada Rapat Paripurna sebelumnya, bahwa Perda No 5 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Daerah, sebagaimana kemudian dirubah menjadi Perda No 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perda No 5 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Daerah.

Dimana disebutkan terdapat ketidaksesuaian penetapan jumlah modal yang sudah disertakan pada Perusahaan Daerah. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Demikian dari Fraksi Gerindra yang dibacakan oleh  I Ketut Juliartha.SH saat sidang Paripurna Tahap 1 di Tahun 2022.

Selanjutnya, terkait jumlah modal yang sudah disertakan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sebesar Rp 644.912.000.000,00 (enam ratus empat puluh empat miliar sembilan ratus dua belas juta rupiah). 

"Apakah Pemprov Bali sebagai Pemrakasa sudah menjadi pemegang saham mayoritas sesuai pasal 36 ayat 1, Permendagri No 118 Tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD?" Sebutnya.

"Bagaimanakah korelasinya setelah dilakukan penambahan penyertaan modal pada perusahaan daerah  dengan pendapatan daerah? Apakah mampu menghasilkan keuntungan?" Tanyanya lagi.

Karena Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali  Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, kami Fraksi Partai GERINDRA-pun sepakat untuk dilakukan perubahan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku. 

Untuk itu, dari Fraksi Gerindra menyampaikan beberapa pandangan atau usulan ; Pertama, belakangan ini muncul polemik terkait penerimaan bonus atlet PON Bali yang dinilai rendah dan dipotong pajak yang tinggi. Kami Fraksi Partai GERINDRA memahami kondisi keuangan Pemprov Bali, tetapi bonus atlet adalah penghargaan bagi atlet yang telah berjuang mengharumkan nama Bali di tingkat nasional, dan masalah hak-hak atlet sudah diatur dalam UU No 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan. 

Begitu pula  Pergub No 30 Tahun 2019 Tentang Bentuk dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Kepada Olahragawan dan Pelaku Olahraga Berprestasi, telah mengatur tata cara pemberian bonus kepada atlet. Fraksi Partai GERINDRA memohon, kalaupun kemampuan Keuangan Daerah tidak mencukupi, mungkin  bisa dibayar 2 kali  dalam setahun anggaran.

"Dan, mohon pajaknya dibantu oleh Pemprov Bali, agar tidak dibebankan kepada atlet, sehingga ke depan tidak terjadi pembajakan atlet oleh daerah lainnya dan atlet bisa berkonsentrasi latihan untuk meningkatkan prestasinya," kata Juliartha.

Kedua, terkait semakin merebaknya varian Omicron, agar Gubernur tetap memberi semangat kepada rakyat Bali, bahwa pandemi ini harus kita hadapi, jangan panik, jaga kesehatan, dan kurangi konten-konten video maupun berita-berita yang melemahkan pikiran dan menjatuhkan mental kita.

Ketiga, perekonomian Bali sampai saat ini masih sangat terpuruk, sangat diharapkan agar dapat mendorong sektor perdagangan yang menjadi unggulan masyarakat Bali, seperti hasil-hasil kerajinan maupun hasil pertanian atau perkebunan, seperti salak, mangga putih (Wani), dan produk lainnya yang dibutuhkan oleh daerah di luar Bali, sehingga terjadi surplus neraca perdagangan bagi Provinsi Bali. 

"Kami sangat mengapresiasi usaha saudara Gubernur dengan mewajibkan menggunakan endek khas Bali, sehingga mampu menghidupkan Pengrajin Kain Endek Bali. Kami juga mengapresiasi intruksi saudara Gubernur, agar kita mengonsumsi garam Bali, sehingga Petani Garam lebih bergairah dalam memproduksi garamnya," akunya. 

Fraksi Partai GERINDRA yakin bila Bali mampu mengaktifkan dan melakukan perdagangan, maka kita akan mampu mengatasi kesulitan ekonomi yang kita alami. Surplus Neraca Perdaganganlah yang akan mampu menyelamatkan Bali.[ar/r5]

Pandangan Umum Fraksi PDIP Terhadap Raperda Provinsi Bali

Fraksi PDI-P (Ni Wayan Sari Galung)

Denpasar , Bali Kini  - Dibacakan oleh Ni Wayan Sari Galung.S.Sos mengawali penyampaiannya terhadap Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah. Merasa prihatin atas kasus Corona Virus Covid 19 di Bali dalam minggu terakhir ini yang kembali mengalami peningkatan.

Fraksi PDI-P mengapresiasi langkah-langkah proaktif pencegahan melonjaknya kasus di beberapa daerah. Pihaknya mengajak semua pihak berjuang mengatasi pendemi ini dengan didukung oleh Satgas Covid 19 dan pemerintah Provinsi Bali. 

"Seluruh masyarakat Bali kami harapkan tetap optimis, menjaga kesehatan dengan tetap menerapkan Prokes Covid 19 sesuai anjuran pemerintah dan juga diharapkan kesadaran masyarakat melakukan vaksinasi Booster Virus yang ke-3," sebut Sari Galung.

Selanjutnya, pada Rapat Paripurna Ke-1 Masa Persidangan I Tahun 2022, telah didengar penyampaian Gubernur Bali yang penjelasan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali, memberikan apresiasi atas keterbukaan penjelasan Saudara Gubernur terkait dengan laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Provinsi Bali oleh BPK RI, terdapat ketidaksesuaian penetapan jumlah modal yang sudah disertakan pada Perusahaan Daerah Provinsi Bali. 

"Mohon penjelasan terkait terjadi selisih antara apa yang tertuang pada perda no 2 tahun 2021 dengan hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK RI yaitu selisih sebesar 579 juta rupiah," jelasnya. 

Kedua, Sesuai Keputusan Gubernur Bali Nomor 377/01-C/HK/2021 tentang Besaran Penyertaan Modal Daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Bali dan PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali menyatakan Besaran Penyertaan modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali sebesar                   Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dan PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). 

Pihaknya  mendukung Langkah Saudara Gubernur untuk melakukan kebijakan setrategis tersebut secara bertahap menuju kepemilikan saham mayoritas, ditengah kapasitas fiscal kita yang masih sangat berat. Ke depan, disarankan Gubernur perlu memikirkan langkah-langkah strategis agar Pemerintah Provinsi Bali bisa menjadi pemegang saham mayoritas di BPD Bali.[ar/r5]

Pemkab Tabanan Dukung Penuh Percepatan Penanganan Sampah Sarbagita

Tabanan – Dukung penuh langkah Provinsi Bali dalam mempercepat penanganan Sampah Sarbagita dari hulu, tengah dan hilir, Bupati Tabanan Dr. I Komang Gede Sanjaya S.E., M.M hadiri Undangan Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Sampah Sarbagita, Provinsi Bali yang dilaksanakan secara daring di TCC Tabanan, Senin (14/2).

Rapat koodinasi itu dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan, dan dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bappenas, Dirjen Cipta Karya, Perwakilan World Bank, Gubernur Bali, Walikota Denpasar dan Bupati Gianyar. Dalam koordinasi ini, Bupati Tabanan juga didampingi langsung oleh Sekda Tabanan, Kadis LH, Kadis PMD, Kepala Bapelitbang, dan Plt. PU Tabanan.

Hal yang dibahas terkait urgensi pengelolaan sampah sarbagita dalam penyelenggaraan G20 yang akan digelar di Bali dalam waktu dekat. Mencakup 3 tema presidensi G20 Indonesia 2022 yang di dalamnya termasuk Global Health Architecture, Digital Transformation, Sustainable Energy Transition (Green). Serta 2 parameter ukuran sukses presidensi G20 Indonesia 2022 yaitu sukses penyelenggaraan dan sukses secara substansi. Sementara isu “green” yang diusung mencakup antara lain; shsow case Mangrove Tahura Nusa Dua dan Memastikan Bali yang bersih dan nyaman sebagai tuan rumah.

Sementara beberapa isu pengelolaan Sampah di Sarbagita, Bali seperti yang disampaikan di dalam koordinasi termasuk Timbulan sampah yang belum tertangani secara tuntas sekitar 900/ton hari Sampah di Kota Denpasar yang masih sangat tergantung kepada TPA Suwung. Serta Penutupan TPA Suwung yang harus dilakukan di bulan April 2022 karena sudah tidak memungkinkan lagi menerima kiriman sampah baru, dan masih tingginya volume sampah yang tidak terkelola yang bocor ke sungai dan masuk ke laut, termasuk Kawasan mangrove di Tahura Nusa Dua.

“Bali harus menjadi contoh pengelolaan sampah secara terintegrasi melalui penerapan ekonomi sirkular sejalan dengan target nasional pengelolaan sampah dan penanganan sampah laut di Tahun 2025 dan berkontribusi bagi visi Bali Net Zero Emission 2045” Kata Menko Luhut dalam penjelasannya. Ia juga menyampaikan perubahan paradigma dari konsep linier menuju ekonomi sirkular dan terntegrasi hulu ke hilir, termasuk Pengelolaan sampah harus terintegtasi mulai dari pengaturan di hulu sampai dengan pengolahannya menjadi sumber daya dan sumber energi baru.

Meskipun saat ini fokus pada penanganan sampah adalah di Kawasan sarbagita, yaitu di Kota Denpasar sebagai lokasi prioritas yang harus tuntas, sebagai bagian dari persiapan penyelenggaraan pertemuan G20, namun diperlukan sinergi dan dukungan dari Kementerian / Lembaga serta Pemerintah Daerah agar sarana-prasarana yang dibangun dapat digunakan secara optimal dan berkelanjutan.

Oleh sebab itu, Bupati Sanjaya, selaku Kepala Daerah sampaikan secara tegas, dukungannya terhadap percepatan penanganan sampah tersebut. “Kami di Tabanan tentunya terus mendukung penuh upaya-upaya pemerintah terhadap pengurangan sampah di sumber apalagi dalam menyambut pelaksanaan G20 mendatang” Ujar Sanjaya. Ia juga menyampaikan langsung kepada Menko Maves agar permohonan usulan TPS3R dapat secara komprehensif dipertimbangkan untuk disetujui. Komentar dari orang nomor 1 di Tabanan tersebut juga didukung oleh I Made Subagia S.Pi., M.M, selaku kadis LH Tabanan, bahwa kendala sampah di Tabanan juga diharapkan dapat terbantu dengan adanya TPS3R dan berharap dapat segera mendapat persetujuan penganggaran fisik TPS3R dan TPST yang ada di Tabanan. (Tbn)