Pertama di Bali, Pelayanan Sidang Isbat Terpadu Permudah Pengesahan Nikah Warga Jembrana

BALIKINI.NET | JEMBRANA  — Pemkab Jembrana berkolaborasi dengan Pengadilan Agama Negara Kelas II dan Kantor Urusan Agama (KUA) mengeluarkan program inovasi dalam pelayanan sidang terpadu isbat nikah. Melalui layanan itu akan memudahkan warga Jembrana yang telah melaksanakan pernikahan sesuai syarat perkawinan, namun belum tercatat di KUA mendapat pengesahan administrasi kependudukan.

Kepala Pengadilan Agama Kelas II Negara Rohayatun, mengatakan program inovasi itu berkolaborasi dengan tiga instansi, bahkan pertama kali di Bali. Sidang isbat terpadu itu terangnya,  berbeda dengan sidang keliling yang memang menjadi program tahunan di Pengadilan Agama  Negara. 

"Kalau sidang keliling itu kita hanya bersidang diluar gedung pengadilan tanpa melibatkan instansi lain. Sedangkan program ini, kita melibatkan langsung instansi terkait khususnya dalam penyelesaian perkara isbat nikah (pengesahan nikah). Kita sinergi bersama  Disdukcapil Jembrana dan KUA sebagai pelaksana dalam menerbitkan buku nikah," ucapnya saat pelaksanaan sidang terpadu yang digelar di Wantilan Kantor Desa Tuwed, Senin (27/2). 

Program terobosan dan inovasi ini diharapkan dapat berkelanjutan karena memudahkan masyarakat Kedepan akan menyasar wilayah-wilayah lain di kabupaten Jembrana. 

"Pelaksanaan sidang isbat terpadu di Tuwed ini perdana. Saya kira ini sudah bagus, masyarakat sangat terbantu tidak harus jauh-jauh datang ke kantor Pengadilan agama. Ini juga tugas kita sebagai aparatur pemerintah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat khususnya tertib administrasi kependudukan," harapnya.

Hal tersebut dibenarkan Kepala Dinas Dukcapil Jembrana I Wayan Sudana. Program inovasi ini senada dengan komitmen pemerintah kabupaten Jembrana  dalam mendukung terwujudnya kabupaten tertib administrasi kependudukan.

"Layanan sidang terpadu ini adalah bentuk kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada masyarakat, untuk memacu masyarakat agar lebih peduli  dengan adminduknya masing-masing . Sikap tertib kependudukan tidak hanya memberikan kejelasan identitas dan status seseorang, juga bagian perlindungan hukum termasuk kepentingan administrasi dan pelayanan publik lainnya," jelasnya.

Disisi lain, Disdukcapil Jembrana sendiri, kata Sudana, terus mengoptimalkan layanan jemput bola baik itu perekaman E-KTP maupun dokumen kependudukan lainnya.

"Sesuai dengan apa yang dicita-citakan Bupati dan Wakil Bupati bagaimana mewujudkan masyarakat Jembrana yang bahagia, salah satunya lewat layanan kependudukan ini. Masyarakat kita permudah dengan hadir digerai-gerai yang kita buka, petugas yang datang langsung melayani. Termasuk juga menyasar pelajar-pelajar di sekolah berusia 17 tahun untuk melakukan pembuatan E-KTP," tuturnya.

Hal itu senada dengan amanat pemerintah pusat yang tengah mensosialisasikan  keberadaan kartu tanda penduduk (KTP) digital atau IKD. Kedepan IKD akan digunakan sebagai pengganti KTP elektronik (e-KTP). Lahirnya KTP digital atau IKD, diharapkan dapat membuat pelayanan adminduk menjadi semakin mudah, cepat, efektif dan efisien.

 

"Ini juga sebuah inovasi,  selain semakin mudah dan cepat, IKD juga dapat menghemat anggaran pengadaan blangko KTP-el, ribown, film dan cleaning kit. Tak kalah pentingnya,  menghindari terjadinya pemalsuan data kependudukan. Sebab KTP merupakan identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan instansi pelaksana  berlaku di seluruh wilayah Negara Indonesia," pungkasnya.

Jembrana Perkuat Penanganan Penyakit Menular AIDS , Tuberkulosis dan Malaria

BALIKINI.NET | JEMBRANA — Upaya penanggulangan penyakit AIDS, Tuberkulosis (TB) dan Malaria terus diupayakan oleh Pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah. Hal tersebut juga diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana melalui Dinas Kesehatan yang bekerja sama dengan Asosiasi Dinas Kesehatan (Adinkes) Bali. 

Disadari atau tidak, pemerintah tidak dapat bergerak sendiri untuk melaksanakan penanggulangan terhadap AIDS, TB dan Malaria. Perlu adanya kontribusi berbagai pihak agar target pengendalian AIDS, TB dan Malaria dapat tercapai.

Oleh sebab itu, dilaksanakan Penguatan Forum Kemitraan untuk AIDS, TB dan Malaria yang melibatkan unsur kesehatan, pemerintah kabupaten, kecamatan, desa, kepolisian dan TNI, desa adat, LSM hingga ke pihak swasta yang peduli dengan penanggulangan AIDS, TB dan Malaria. 

Kegiatan Penguatan Forum Kemitraan untuk AIDS, TB dan Malaria di Kabupaten dibuka oleh Bupati Jembrana yang diwakili oleh Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Jembrana, dr. Made Dwipayana di Gedung Kesenian Ir. Soekarno, Senin (27/2).

Bupati Jembrana dalam sambutannya yang dibacakan Dwipayana mengatakan Indonesia saat ini menghadapi 3 beban penyakit yang muncul secara bersamaan baik yang tidak menular maupun yang menular termasuk pandemi Covid-19.

 "Yang pertama adanya peningkatan prevalensi penyakit tidak menular dengan sangat cepat, yang kedua insiden beberapa penyakit menular seperti AIDS, TB dan Malaria yang masih tinggi dan ketiga munculnya penyakit baru yang berevolusi dengan sangat cepat dari penyakit lama seperti pandemi Covid-19 yang saat ini masih berlangsung," ucap Dwipayana.

Dwipayana, yang juga pernah menjabat sebagai Direktur RSU Negara menambahkan penyakit yang masih ditakuti masyarakat dapat memberikan dampak langsung kepada kehidupan. Selain itu juga, banyaknya kasus yang belum tercatat juga menghambat dalam upaya-upaya penanggulangan penyakit khususnya AIDS, TB dan Malaria.

"Adanya koenfesi tinggi HIV membuat penyakit TB menjadi beban ganda bagi masyarakat kita. Baik dampak kesehatan, sosial maupun ekonomi. Begitu juga kasus HIV AIDS di Indonesia . Masih adanya stigma kepada orang dengan HIV menambah persoalan dalam penanganan HIV ini. Jumlah kasus yang ditemukan masih jauh dari jumlah kasus yang sebenarnya," imbuhnya.

Dwipayana menjelaskan, upaya pencegahan dan pengendalian penyakit TB dan Malaria memerlukan peran dan dukungan seluruh sektor khususnya dalam hal pendanaan dan penggerakan peran serta masyarakat. 

Pihaknya berharap di kabupaten Jembrana dapat terjalin kemitraan dalam upaya penanggulangan AIDS, TB dan Malaria sehingga cita-cita Pemerintah Kabupaten Jembrana dapat tercapai.

"Semoga dengan adanya pertemuan kemitraan ini saya berharap adanya kesepakatan dari lintas program dan lintas sektor yang terkait untuk terlibat dalam upaya pencegahan dan pengendalian AIDS, TB dan Malaria di kabupaten Jembrana yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Jembrana Emas tahun 2026," jelasnya.

Sementara itu, Pimpinan Wilayah Asosiasi Dinas Kesehatan (PW Adinkes) Bali, dr. I Nyoman Gunarta mengatakan Adinkes mendapat tugas dari pemerintah pusat untuk dapat mengawal dan melaksanakan penanggulangan AIDS, TB dan Malaria.

 

"Adinkes adalah sebuah asosiasi yang didirikan di tahun 2002 dari seluruh para kepala dinas kesehatan di kabupaten/kota seluruh Indonesia. Di pusat, Adinkes mendapat amanat dari Kemendagri dan Kemenkes untuk mengawal agar penanggulangan AIDS, TB dan Malaria ini dapat berjalan sesuai petunjuk teknis integrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi," kata Gunarta.

Pihaknya menjelaskan, dilibatkannya berbagai lintas sektor dalam upaya penanggulangan AIDS, TB dan Malaria adalah untuk menjalankan kegiatan Resilient And Sustainabel System For Health (RSSH) bisa berjalan sampai ke tingkat desa, khususnya untuk penanggulangan, TB, AIDS dan Malaria agar dapat tuntas di tahun 2030.

"Tahun ini kalau tidak salah malaria sudah tuntas di Bali, kemarin juga sudah di umumkan target kita 2030 di Bali untuk AIDS, TB dan Malaria ini bisa terkendali. Output pertamanya adalah nanti kita harapkan prosentase kabupaten/kota yang telah mengembangkan kemitraan atau partnership forum dengan desa ataupun swasta dalam penanggulangan TB dan Malaria itu adalah 204 kabupaten sudah melakukan partnership sampai di tingkat desa," ucapnya.

Target akhir adalah kontribusi pemerintah daerah dalam menyediakan penganggaran untuk menanggulangi penyakit AIDS, TB dan Malaria dapat ditingkatkan sehingga tidak bergantung pada anggaran dari pemerintah pusat saja.

"Output kedua adalah jumlah kabupaten/kota yang telah menganggarkan ATM sesuai petunjuk teknis integrasi yang dikeluarkan Kemendagri yang mengacu pada Permendagri 90 dan Kepmendagri 77 adalah 204 di tahun 2023 ini. Sehingga outcome yang kita harapkan nanti prosentase kontribusi pemerintah daerah dari total belanja sumber dana dari dalam negeri untuk HIV bisa menjadi 35% di tahun 2023 yang awalnya di tahun 2020 sebesar 15%," jelasnya.

Kota Denpasar Raih Penghargaan Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak Tahun 2022

BALIKINI.NET | DENPASAR — Kota Denpasar kembali sukses mendulang penghargaan tingkat nasional. Dimana, ibu kota Provinsi Bali ini sukses meraih penghargaan Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak Tahun 2022. Penghargaan ini menjadi kado spesial HUT Kota Denpasar ke-235, hal ini lantaran diserahkan langsung Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, I Gusti Ayu Bintang Dharmawati Pupayoga kepada Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara serangkaian Malam Apresiasi HUT Kota Denpasar ke-235 di Dharma Negara Alaya Denpasar, Senin (27/2). 

Dalam sambutanya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, I Gusti Ayu Bintang Dharmawati Puspayoga mengatakan, menyampaikan apresiasi atas capaian kinerja Pemerintah Kota Denpasar. Hal ini utamanya komitmen Pemkot Denpasar dalam perlindungan, pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak. 

Lebih lanjut dijelaskan, indikator penghargaan Daerah Ramah Perempuam dan Layak Anak yakni Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pemberdayaan Gender, Indeks Perlindungan Anak, evaluasi APE dan Capaian KLA. 

"Tentu penghargaan ini tidak hanya menjadi seremonial semata, melainkan dapat mengimplementasikan berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan perempuan dan anak," ujarnya

"Penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi dalam merancang program dan inovasi dalam mendukung sinergi untuk mewujudkan perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia Maju," imbuh Bintang Puspayoga

Sementara, Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara mengaku bersyukur atas penghargaan yang diraih Pemkot Denpasar. Hal ini merupakan kesuksesan bersama seluruh jajaran Pemkot Denpasar dari tingkat OPD hingga desa/kelurahan termasuk juga kaling dan kepala dusun. 

Lebih lanjut dikatakan, keberhasilan Kota Denpasar meraih penghargaan DRPLA dari Kementrian PPPA tidak terlepas dari Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Denpasar Tahun 2022 ini mencapai 84,37. Disamping itu pula berkaitan dengan Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2021 mencapai 96,88, Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2021 Kota Denpasar mencapai 67,02, Capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) tahun 2021 yakni 70,16, Capaian PPPA daerah berdasarkan evaluasi APE tahun 2021 Denpasar berada di katagori utama, dan Capaian  KLA tahun 2021 yakni Utama yang telah diraih Kota Denpasar. 

"Denpasar telah mampu memenuhi kriteria indeks yang ditetapkan Kementerian PPPA dan pada tahun ini di berikan penghargaan bersama dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Surabaya, dan Kabupaten Sleman," ujarnya. 

Dijelaskan pula, tak hanya DRPLA, sebelumnya Kota Denpasar juga meraih penghargaan Kota Layak Anak dan kembali meraih predikat Utama, serta meraih penghargaan  Pengarusutamaan Gender dengan kategori Utama.  

"Tentunya kami sangat bersyukur meraih penghargaan Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak serta berharap dari penghargaan ini dapat menjadi cambuk semangat meningkatkan program kedepan serta strategi mendukung perlindungan perempuan dan anak, sesuai dengan tagline perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia Maju,” ujar Jaya Negara.

Puluhan Anak Panti Asuhan Denpasar Terima Sertifikat Dari Cambridge University Press and Assessment

BALIKINI.NET | DENPASAR —  Kerjasama Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial dengan Cambridge University Pers And Assessment, kembali direalisasikan melalui penyerahan "Sertifikat Pelatihan dan Pendidikan Bahasa Inggris" untuk 20 orang anak yatim piatu yang bernaung di beberapa Panti Asuhan di Kota Denpasar,  pada Selasa (28/2). Puluhan anak anak tersebut, telah berhasil menyelesaikan pelatihan Bahasa Inggris yang dilaksanakan secara daring dari 17 Januari hingga 26 Januari 2023. 

Dalam kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Wanita Santi Graha itu, hadir Sekretaris Daerah Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana didampingi Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar, I Gusti Ayu Laxmy  Saraswati. Turut pula hadir, Anggota Komisi IV DPRD Kota Denpasar, Cyntia Febriani serta Country Head Cambridge University Press and Assessment, Sonya Tobing.

Sekda Kota Denpasar, Alit Wiradana menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini sebagai sebuah bentuk apresiasi terhadap para siswa yang telah menuntaskan pelatihan Bahasa Inggris. 

"Ini merupakan sebuah inovasi baik. Mewakili Bapak Wali Kota Denpasar, saya berharap pelatihan Bahasa Inggris yang telah dituntaskan akan dapat semakin membukakan jalan bagi anak anak di Panti Asuhan untuk mengembangkan kemampuan berbahasa Inggris, dimana akan bisa dipergunakan sebagai bekal kehidupan mereka," kata Alit Wiradana. 

Alit Wiradana menekankan, komitmen kerjasama antara Pemkot Denpasar dan Cambridge University Press and Assesment ini agar dapat semakin dikembangkan melalui program program edukasi dan pengembangan terutama bagi anak anak di Kota Denpasar. 

Di lain sisi, Country Head Cambridge University Press and Assessment, Sonya Tobing mengemukakan kebanggaannya atas semangat dan usaha para anak anak yatim piatu yang telah mengikuti pelatihan Bahasa Inggris yang digelar pihaknya. 

"Sekalipun jadwal pelatihan ini digelar pada malam hari, yakni dari jam 7 sampai jam 9 malam, namun tidak menyurutkan semangat mereka untuk belajar. Kami sangat mengapresiasi hal ini, dan berharap apa yang telah mereka pelajari dapat digunakan di masa depan," ucap Sonya Tobing. 

Selain penyerahan sertifikat kepada para anak anak yatim piatu tersebut, pihak Cambridge University Press and Assesment dan Briton English Education juga memberikan penghargaan kepada Kadis Sosial Kota Denpasar, Laxmy Saraswati. Penghargaan ini diberikan karena telah memberikan dukungan terhadap sistem pendidikan bagi anak anak panti asuhan, dalam kaitannya dengan rehabilitasi sosial di Kota Denpasar. 

"Atas penghargaan ini, saya ucapkan terima kasih. Ini semua saya dedikasikan untuk anak anak yatim piatu yang telah berkemauan untuk maju utamanya dalam kemampuan Bahasa Inggris," paparnya.

Laxmy Saraswaty menambahkan, sebagai salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan internasional, Kota Denpasar sangat berpotensi mencetak  generasi penerus yang fasih berbahasa Inggris. 

"Maka kita akan terus berkomitmen untuk dapat memfasilitasi penyediaan pelatihan guna  pengembangan kemampuan  berbahasa Inggris anak anak di Panti Asuhan ini. Sehingga kedepannya, mereka akan memiliki skill yang bisa digunakan, terutama di dunia kerja nantinya," imbuhnya. 

Pada kesempatan  itu, para anak anak yatim piatu tersebut juga berkesempatan mempraktekan kemampuan Bahasa Inggris mereka, yang dituangkan dalam pementasan drama. Tanpa menggunakan teks, dengan lugas dan percaya diri mereka dengan apik membawakan peran masing masing. Selain pementasan drama, kegiatan juga diisi dengan penyerahan bantuan untuk Panti Asuhan Tat Twam Asi Denpasar berupa Reading Corner. Bantuan ini sendiri ditujukan untuk memacu semangat anak anak di Panti Asuhan senang membaca dan belajar

BNNP Bali Kunjungi Pemkab Karangasem, Bupati Gede Dana Dukung Akselerasi War On Drugs

BALIKINI.NET | KARANGASEM — Dalam rangka meninjau sarana prasarana BNN di kewilayahan serta memberikan arahan dan motivasi kepada seluruh pegawai  untuk melaksanakan program P4GN, KA BNNP Bali Brigadir Jendral Polisi Dr. R Nurhadi Yuwono Sik.Msi., mendatangi kantor BNNK Karangasem, Selasa (28/2/2023). Hal ini sudah sesuai dengan amanat Inpres nomor 2 tahun 2020. 

Disela- sela kunjungan tersebut, KA BNNP Bali dengan didampingi AKBP Tri Kuncoro selaku KA BNNK Karangasem menyempatkan diri untuk berkunjung ke kantor Bupati karangasem untuk bersilaturahmi. Kedatangannya diterima  langsung oleh Bupati Karangasem I Gede Dana Spd , Msi didampingi Kaban Kesbangpol. 

"Terimakasih kepada Bupati Karangasem selaku pemerintah daerah yang telah menerbitkan  Perda 3 tahun 2022 tentang fasilitasi P4GN dan telah membentuk tim terpadu, guna mendukung pelaksanaan program P4GN di Kabupaten Karangasem," kata KA BNNP Bali Brigadir Jendral Polisi Dr. R Nurhadi Yuwono Sik.Msi.

Sementara, Bupati I Gede Dana menyampaikan pihaknya sangat mendukung program tersebut karena sangat penting bagi masyarakat, utamanya warga Karangasem, agar terbebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Selain itu, untuk mendukung akselerasi War On Drugs yang telah dicanangkan KA BNN RI tahun ini,  Bupati Karangasem akan membantu menyediakan prasarana yang diperlukan untuk percepatan pembangunan lembaga vertikal BNN di Kabupaten Karangasem, guna mewujudkan Karangasem bersinar (bersih narkoba).(Ami)

Basarnas Bali Tanam 500 Bibit Mangrove

Tanjung Benoa, Bali Kini  - Basarnas Bali bersama anggota FKP3 Daerah Bali melakukan penanaman mangrove bertempat di Tanjung Benoa, Kamis (24/2/2022). Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian acara menyambut HUT ke 51 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Sebanyak 500 bibit mangrove ditanam di salah satu pulau yang hampir punah tergerus abrasi. 

Kegiatan dibuka oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar, Gede Darmada, S.E., M.A.P. Pada kesempatan itu, ia menyampaikan betapa pentingnya untuk menjaga lingkungan hidup. Menurutnya dengan memulai dari hal yang sederhana bisa perlahan memberi dampak positif bagi alam semesta. Pohon mangrove yang ada di pesisir-pesisir pantai dapat memberikan habitat hidup bagi biota laut. 

Sementara itu dari Ketua Lingkungan Tanjung Benoa, Nyoman Rider Artika, juga memberikan informasi terkait kisah awal tergerusnya Pulau Pudut. "Awal mulanya lokasi penanaman mangrove kita sekarang ini adalah Pulau Pudut dengan luas 2 hektar, namun karena abrasi kondisi pulau tersebut cukup memprihatinkan, hanya tersisa sedik daratan," terangnya. Pohon mangrove yang ditanam Basarnas tahun lalu sudah ada yang terlihat tumbuh baik, dan sudah mulai ada perubahan, dimana lumpur-lumpur terisi pasir dan jangka panjangnya bisa kembali menjadi daratan. 

Kegiatan selesai dilaksanakan sekitar pukul 09.00 Wita. Selain dari pegawai Basarnas Bali dan Potensi SAR, turut serta para anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP) UP Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar. Seluruh peserta kegiatan tampak antusias dan bersungguh-sungguh mengikuti cara yang benar untuk menanam mangrove. Gede Darmada berharap kegiatan seperti ini bisa terus dilakukan setiap tahunnya. Sehingga Basarnas Bali bisa memberikan kontribusinya untuk kelestarian alam, di Bali khususnya. (ay/r1)

Dandim Tabanan Akan Tingkatkan Prestasi INKAI Tabanan

Tabanan , Bali Kini - Komandan Kodim (Dandim) 1619/Tabanan Letkol Inf Riza Taufiq Hasan, S.I.P., resmi dilantik sebagai Ketua Umum INKAI Kabupaten Tabanan di GOR Debes Jln. Mawar Banjar Gerokgak Gede Desa Delod Peken Kecamatan Tabanan Masa Bhakti 2022-2026, Sabtu (25/2/2023). 

Hadir dalam kegiatan Bupati Tabanan yang diwakili Asisten Administrasi Umum, Ketua MSH INKAI Prov. Bali Sensei Jero Mangku I Made Saputra Karang beserta 7 INKAI, Ketua INKAI Kabupaten dan Kota Se-Bali, Danrindam IX/Udayana yang diwakili Komandan Dodik Kejuruan Rindam IX/Udayana, Kapolres Tabanan yang diwakili Wakapolres Tabanan, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tabanan ( diwakili), Kepala Pengadilan Negeri Tabanan (diwakili), Kepala Perangkat Daerah Terkait Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, Kepala Bagian Dilingkungan Setda Kabupaten Tabanan, Perwira Staf beserta Danramil Jajaran Kodim 1619/Tabanan, Ketua Umum Koni Kabupaten Tabanan, Ketua Umum Forki Tabanan, Para Sinsai dan Pengurus INKAI Kabupaten Tabanan beserta anggota INKAI.

Dalam Sambutan tertulisnya Ketua umum INKAI Bali Mayjen TNI (Purn) I Gusti Bagus Alit Putra, S.Sos, S.H., M.Si., yang disampaikan oleh Ketua MSH Inkai Prov. Bali Sensei Jero Mangku I Made Saputra Karang

"Pada intinya menyampaikan kami selaku yang mewakili Inkai Se-Prov.Bali mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh orang tua yang telah mempercayakan anak-anaknya untuk dibina dan dilatih oleh perguruan Inkai Kab.Tabanan.Kami juga mengucapkan selamat kepada pengurus Inkai yang baru dilantik.diharapkan dapat membina perguruan Inkai Tabanan menjadi lebih baik agar medapatkan berprestasi di tingkat nasional maupun internasional". Ungkapnya 

Pada kesempatan itu Dandim 1619/Tabanan selaku Ketua Umum INKAI Kabupaten Tabanan mengatakan bahwa dengan dilaksanakannya Pelantikan Pengurus INKAI Kab. Tabanan Masa Bakti 2022-2026 (PAW) dan akan dilanjutkan dengan Ujian Kenaikan Tingkat/Penurunan Kyu .  Saya menyampaikan rasa terima kasih  kepada Perguruan INKAI yang telah menakhkodai INKAI Kab. Tabanan, Disamping itu saya percaya bahwa pembinaan generasi muda melalui pendidikan Karate yang benar dan kontinyu akan mampu memmbentuk manusia Indonesia yang berkepripbadian luhur , berbudipekerti yang jujur dan memiliki daya juang yang tinggi dengan menjungjung tinggi nilai-nilai etika dan Saya juga yakin dengan kerjasama yang baik prestasi atlet ini akan dapat terus kita pertahankan dan bahkan kita tingkatkan dikemudian hari." ujar Dandim Tabanan Letkol Inf Riza Taufiq Hasan, S.I.P.,terang Dandim Tabanan.

Pada kesempatan yang sama Ketua Forki Tabanan IGM Suryanta Putra, S.Sos juga mengatakan bahwa "Kami  mewakili Forki Tabanan mengapresiasi dan mendukung untuk seluruh kegiatan dalam kemajuan Inkai Tabanan. Dan kami juga mengucapkan terimakasih serta selamat kepada pengurus Inkai Tabanan yang baru. Semoga dapat menciptakan generasi dan penerus  dalam seni bela diri karate dan nantinya dapat membawa Inkai sampai ke ajang nasional dan internasional untuk mengharumkan nama Tabanan, Bali maupun Bangsa Indonesia di berbagai event Karate" Tuturnya 

Bupati Tabanan Dr. Komang Gede Sanjaya, S.E. M.M., dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Asisten administrasi umum Dewa Ayu Sri Budiartini, S.E , menyampaikan dan menyambut baik atas dilaksanakannya pelantikan Ketua INKAI kabupaten Tabanan kepengurusan 2022 - 2026. Kami  selaku pemerintah daerah mengucapkan selamat kepada pengurus Inkai Tabanan yang baru dan semoga dapat semakin mengembangkan dan menciptakan bibit yang berprestasi dibidang seni beladiri karate serta dapat membawa dan mengharumkan nama kab.tabanan di kanca nasional maupun internasional" Kata Bupati Tabanan dalam sambutan Tertulisnya. 

Selanjutnya Asisten administrasi umum Dewa Ayu Sri Budiartini, S.E., mewakili Bupati Tabanan membuka secara resmi ajang ujian kenaikan tingkat/penurunan Kyu.pungkasnya.[rl/r2]

2 Tahun Tamba-Ipat, Perkuat Ekosistem Songsong Jembrana Emas 2026

BALIKINI.NET | JEMBRANA — Masa kepemimpinan dan pengabdian Bupati Jembrana I Nengah Tamba dan Wakil Bupati Jembrana I Gede Ngurah Patriana Krisna genap berjalan dua tahun .  Berbagai kebijakan strategis sudah  dikeluarkan dalam upaya membangun Kabupaten Jembrana yang lebih maju dan Bahagia ,melalui pengimplementasian visi Nangun Sad Kerthi Loka Jembrana . Sementara untuk program kegiatan bertumpu pada  13 program prioritas disektor kesehatan , pendidikan ,jaminan hasil pertanian , pembukaan investasi dan lapangan kerja serta dibidang  sosial dan penanganan warga kurang mampu  

Bupati I Nengah Tamba dalam peringatan dua tahun kepemipinannya , minggu malam ( 26/2 mengatakan saat ini sedang bekerja keras bersama pasangan wakilnya , memperkuat ekosistem serta daya dukung guna menyongsong terwujudnya Jembrana emas 2026. Pembangunan jalan tol yang ditarget pemerintah pusat  rampung pada 2025 sebagai pintu masuk tumbuhnya ekonomi Jembrana , baik iklim pariwisata beserta  investasi dan lapangan kerja lainnya . Untuk itu , berbagai kesiapan digenjot sebagai embrio tumbuhnya ekonomi Jembrana .

“ Jalan tol sebagai indikator terwujudnya Jembrana emas 2026. Disamping kita siapkan ekosistem pariwisata . Kita bentuk embrionya  dulu , sehingga SDM serta prasarana lainnya  kita siapkan ,” ujar Bupati Tamba .

Dalam dua tahun masa kepemimpinannya itu ,  Bupati Tamba Bersama Wabup Ipat  menganggap beberapa program sudah berjalan . Pihaknya punya konsep yang jelas, struktur yang bisa di wujudkan untuk membangun Jembrana kedepan .

Namun, sebagai manusia biasa Ia mengakui tidak lepas dari kekurangan .

“ Tentu tidak bisa memenuhi keinginan serta  kepuasan semuanya   .Namun secara umum penjabaran visi misi dari berbagai program sudah kami laksanakan . Saya selalu optimis dan juga tidak pernah lelah membangun Jembrana dan akan membahagiakan masyarakat Jembrana,  akan tetapi tentunya tidak semua bisa di sama ratakan,” tandasnya .

Bupati juga menyampaikan mohon doa restu bersama Wabup  Ipat segala kekurangan dan segala yang belum dicapai . “ Mohon beri kami waktu. Kami akan kejar terus target ini, sehingga kami berdua apa yang dicanangkan yang menjadi visi misi kami menuju Jembrana Bahagia sesuai dengan Tri Hita Karana dan mudah-mudahan bisa kami capai bersama,” harapannya.

Masa Dua Tahun Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2023 berbagai capaian telah diraih . Diantaranya untuk Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Jembrana Tahun 2021 sebesar 81,26% dan Tahun 2022 sebesar 80,60%. Torehan ini  lebih tinggi dibandingkan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Bali yaitu sebesar 73,54% pada Tahun 2021 dan sebesar 76,86% pada Tahun 2022.

2.Umur Harapan Hidup Saat Lahir.

Umur Harapan Hidup Saat Lahir di Kabupaten Jembrana pada Tahun 2021 mencapai 72,46 dan sebesar 72,82 untuk Tahun 2022, hal ini melampaui capaian Umur Harapan Hidup Saat Lahir Provinsi Bali yaitu sebesar 72,24 pada Tahun 2021 dan sebesar 72,60 pada Tahun 2022.

3.Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Capaian IPM Kabupaten Jembrana terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Capaian IPM pada Tahun 2020 sebesar 72,36 kemudian meningkat menjadi 72,75 pada Tahun 2021 dan terakhir pada Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 73,58.

4.Indeks Kebahagiaan.

Berdasarkan Survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada Tahun 2022, bahwa Indeks Kebahagiaan Kabupaten Jembrana mencapai 72,30. Capaian Indeks Kebahagiaan tersebut lebih tinggi 0,86 point dibandingkan capaian Indeks Kebahagiaan Provinsi Bali Tahun 2021 sebesar 71,44 dan bahkan Indeks Kebahagiaan Kabupaten Jembrana inipun melebihi Indeks Kebahagiaan Nasional yaitu sebesar 71,49 pada tahun 2021.

5.Pendapatan Sektor Pariwisata.

Pendapatan Daerah Kabupaten Jembrana dari sektor pariwisata Tahun 2022 mencapai 4,84 Milyar lebih, hal ini terjadi peningkatan sebesar 51,56% dibandingkan kontribusi sektor pariwisata Jembrana Tahun 2021 yaitu sebesar 2,35 Milyar lebih.

6.Infrastruktur Jalan.

Total panjang ruas jalan di Kabupaten Jembrana adalah 1.075 Km, dengan kondisi jalan rusak ringan Tahun 2022 sepanjang 141.4 Km atau 13,15% sedangkan jalan yang rusak berat sepanjang 102,8 Km atau 9,5%. Pemerintah Kabupaten Jembrana dibawah kepemimpinan Bupati Tamba dan Wabup Ipat   berkomitmen ,perbaikan jalan-jalan yang rusak tersebut akan tuntas pada tahun 2024. 

Ranperda Inisiatif Dewan Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Renon ,Bali Kini –DPRD Provinsi Bali menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif Dewan tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada Rapat Paripurna Ke-5 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023, Senin, 27/2/23  di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Bali.  

Rapat Paripurna dibuka Ketua Dewan Nyoman Adi Wiryatama didampingi Wakil Ketua DPRD Bali, I Nyoman Suyasa, dihadiri sebayak 39 anggota DPRD Bali. Dari pihak eksekutif diwakili Wakil Gubernur Bali Cok Ace  (Tjok. Oka Artha Ardana Sukawati ) bersama pimpinan OPD terkait dan Pokli Dewan.

Dua agenda dibahas dalam rapat paripurna kali ini  yakni Penyampaian Penjelasan Dewan terhadap Ranperda Inisiatif Dewan tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dan Penyampaian Penjelasan Gubernur terhadap Ranperda Provinsi Bali tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

 

Tjokorda Gede Agung, S.Sos. dari Bapemperda DPRD Bali menjelaskan bahwa mencermati otonomi daerah sebagai salah satu amanah reformasi, maka seluruh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten /Kota di Indonesia memanfaatkan peluang yang diatur dalam UU Otonomi Daerah dimaksud. Termasuk oleh Pemerintah Provinsi Bali sebagai salah satu daerah tujuan wisata.

Demi menjaga kelangsungan kegiatan pembangunan maka salah satu kewajiban Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 12 Ayat (1) huruf e, yang menyebutkan bahwa ketenteraman masyarakat, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat .

“Masyarakat Bali yang dinamis, dirasakan memerlukan Peraturan Daerah yang menjangkau secara seimbang antara subjek dan objek hukum yang diatur. Oleh karena itu, sangat diperlukan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat,’’ ditegaskan  Tjok. Gede Agung.

 

Selain itu  kronologis Ranperda Inisiatif Dewan ini diajukan telah melalui tahapan pembahasan awal dalam rangka penyusunan naskah akademik, draft raperda yang terdiri dari bagian konsideran menimbang dan mengingat; dengan Batang Tubuh terdiri dari XII BAB; 43 Pasal dan Penjelasan. Lanjut telah dilakukan harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Kantor Wilayah Provinsi Bali mengenai dasar hukum dan pertimbangan dalam ranperda ini.

Adapun ruang lingkup ranperda ini meliputi Kewenangan Pemerintah Provinsi; Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat; Koordinasi dan Kerjasama; Pembinaan dan Pengawasan; Partisipasi Masyarakat; Pelaporan; dan Pendanaan.

Sementara itu, Gubernur Bali yang diwakili Wagub Bali Cok Ace (Tjok. Oka Artha Ardana Sukawati ) Menegaskan Ranperda Provinsi Bali tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan anak merupakan salah satu wujud dari Visi Pembangunan Daerah Nangun Sat Kerthi Loka Bali yaitu mewujudkan Jana Kerthi di Provinsi Bali. [ar/rl]

Pemkab dan Kajari Jembrana Teken MoU Terkait Perdata dan Tata Usaha Negara

BALIKINI.NET | JEMBRANA — Pemerintah Kabupaten Jembrana kembali menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Jembrana terkait Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Kerjasama tersebut dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangi oleh Bupati Jembrana I Nengah Tamba dengan Kepala Kajari Jembrana, Salomina Meyke Saliama di Gedung Sentra Tenun, Senin (27/2) yang juga didampingi Wakil Bupati Jembrana, I Gede Ngurah Patriana Krisna dan Kapolres Jembrana, AKBP I Dewa Gde Juliana. 

Khusus penanganan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah diperlukan pemahaman dan kesamaan persepsi karena penyelenggaraan pemerintahan dirasakan sangat rentan menyentuh wilayah hukum dan perundang-undangan.

Bupati Tamba berharap sinergitas dapat berjalan dengan baik dan menuntut jajaran aparatur pemerintah kabupaten Jembrana dalam menjalankan pemerintahan dengan baik dan sesuai aturan.

"Saya sebagai Bupati Jembrana tentunya berharap kerjasama ini dapat kita laksanakan dengan baik. Saya tentu berharap kepada seluruh jajaran dibawah pimpinan pak Sekda secara cermat mengimplementasikan seluruh rencana terkait kegiatan-kegiatan yang ada di kabupaten Jembrana," harapnya.

Pihaknya pun mengakui tidak luput dari ketidaksempurnaan, namun diharapkan seluruh aparatur pemerintah kabupaten Jembrana tidak melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh sebab itu, perlu adanya supervisi dari lintas sektoral.  

"Kita sebagai manusia tentu mempunyai kekurangan, baik itu kekhilafan maupun kesalahan. Tapi saya minta jajaran pemerintah kabupaten Jembrana kesalah itu jangan dibuat, maka perlu ada yang mengawasi dan mengontrol seluruh pelaksanaan beban pekerjaan yang ada di masing-masing OPD," ucap Bupati Tamba.

Melalui penandatanganan MoU ini, Bupati Tamba berharap Kajari Jembrana dapat memberikan pelayanan dan pendampingan hukum dalam pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

"Hari ini kita menandatangi MoU secara bersama-sama, tentu kita membutuhkan pelayanan hukum, arahan dan juga bimbingan sehingga tidak ada yang melanggar hukum," ucapnya.

Sementara Kajari Jembrana, Salomina Meyke Saliama memberikan apresiasi kepada pemerintah kabupaten Jembrana yang telah menjalin kerjasama dalam pendampingan hukum khususnya salam bidang perdata dan tata usaha negara.

"Kami menyampaikan apresiasi kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati bersama jajaran pemerintah Kabupaten Jembrana yang tetap menjalin kerjasama dengan kami Kejaksaan Negeri Jembrana dalam rangka mendampingi Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam bidang hukum perdata dan tata usaha kami yaitu dalam bantuan hukum, pendampingan hukum dan tindakan hukum lain," ucapnya.

Salomina menjelaskan siap memberikan pendampingan hukum kepada pemerintah daerah agar pelaksanaan pemerintahan tetap berjalan sesuai dengan aturan yang ada.

"Secara teknis kami mempunyai semua yang dibutuhkan pemerintah kabupaten Jembrana, itu free dan bapak Bupati tidak perlu membayar. Kami jasa pengacara siap mendampingi pemerintah daerah kabupaten Jembrana dalam hal memberikan bantuan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya," jelasnya. (Ngr/humasj)