Walikota Jaya Negara Lantik 158 CPNS Jadi PNS Kota Denpasar

BALIKINI.NET | DENPASAR — Sebanyak 158 CPNS Kota Denpasar secara resmi dilantik menjadi PNS. Pelantikan dan Pengambilan sumpah dilaksanakan langsung Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara di Gedung Graha Sewaka Dharma Lumintang Denpasar, Kamis (9/4). 

Usai melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah, Walikota Jaya Negara menyerahkan secara simbolis SK PNS Kota Denpasar. Tampak hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, Sekda Kota Denpasar, IB Alit Wiradana serta  Pimpinan OPD di lingkungan Pemkot Denpasar.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BKPSDM Kota Denpasar, I Wayan Sudiana mengatakan, pelantikan kali ini dilaksanakan bagi 158 orang CPNS Kota Denpasar. Jumlah tersebut terdiri atas 125 orang CPNS hasil pengadaan Tahun 2021, 3 orang CPNS IPDN dan 25 orang yang dilantik jabatan fungsional auditor dan penyuluh pertanian.

Lebih lanjut dijelaskan, sebelum dilantik menjadi PNS, seluruh CPNS Kota Denpasar telah melalui berbagai tahapan. Seperti mengikuti Pelatihan Dasar (Latsar) baik secara on class dan off classs selama 3 bulan. Dilanjutkan dengan pelaksanaan Tes Kesehatan sebagai bukti sehat jasmani dan rohani serta bebas NAPZA.

"Sebelum dilantik dan dikukuhkan,seluruh CPNS telah mengikuti adaptasi serta pembiasaan dilingkungan kerja, serta mengikuti Latsar yang dibagi dalam beberapa gelombang dengan berhasil membuat  aktualisasi yang sesuai dengan jabatan dan lingkungan kerjanya," jelasnya.

Sementara Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara mengucapkan selamat bagi CPNS yang telah dilantik menjadi PNS di Kota Denpasar. Pihaknya berharap CPNS yang telah lulus melalui mekanisme seleksi serta tes CAT yang ketat dan kompetitif mampu menghasilkan ASN yang berakhlak dan berintegritas.

"Harapan kami tentu PNS yang baru ini dapat beradaptasi dan segera berkerja dengan optimal mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Kota Denpasar. Teruslah berinovasi ditengah kemajuan zaman dan pesatnya tuntutan masyarakat untuk mewujudkan Denpasar Maju (Makmur, Aman, Jujur dan Unggul) dilandasi Spirit Vasudaiva Kutumbakam," ujar Jaya Negara.

Pemkot Denpasar Dukung Gerakan Nasional Panen Padi Nusantara 1 Juta Hektar

BALIKINI.NET | DENPASAR —  Pemerintah Kota Denpasar, pada Kamis (9/3) pagi menggelar kegiatan panen padi di lahan Subak Renon, Denpasar Selatan. Ini juga sebagai upaya Pemkot Denpasar dalam rangka mendukung gerakan Panen Padi Nusantara 1 Juta Hektar yang digelar serentak pada hari ini di seluruh Indonesia.

Kegiatan ini  dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian Kota Denpasar, Anak Agung Bayu Brahmasta, Camat Denpasar Selatan, I Made Sumarsana serta jajaran OPD terkait lainnya. 

Mengutip pernyataan dari Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Kebumen, Senin 6 Maret lalu, panen raya satu juta hektar ini dilakukan serentak di belahan Nusantara. 

"Kita menggelar gerakan Panen Nusantara 1 juta hektar, dengan dimulai di  Kabupaten Kebumen. Panen ini memang akan dilaksanakan pada rentang bulan Februari dan Maret," ujar Syahrul.

Kadis Pertanian Kota Denpasar, AA Bayu Brahmasta memaparkan, Pemkot Denpasar sendiri memusatkan kegiatan panen padi ini di lahan pertanian Subak Renon dengan total luasan area mencapai 15 hektar. 

"Untuk gerakan nasional ini tentu Pemkot Denpasar sangat mendukung. Melalui  kegiatan panen padi Nusantara ini, kita mengharapkan produksi padi bisa meningkat sehingga berpengaruh pada stabilitas harga beras," katanya. 

Kota Denpasar saat ini, terang AA Bayu Brahmasta, tengah gencar melakukan berbagai upaya untuk dapat menekan laju inflasi. Program panen nusantara ini diharapakan akan mampu juga dijadikan sebagai salah satu langkah nyata dalam pengendalian inflasi. 

“Sebagai sebuah gerakan serentak, panen nusantara dapat juga diupayakan untuk menahan laju inflasi harga beras dan dapat meningkatkan pendapatan petani lokal di Kota Denpasar,” imbuhnya

Ada Apa di Balik Mundurnya Banyak Pemimpin Perempuan?

Di penjuru dunia, pemimpin perempuan meninggalkan posisi pentingnya untuk mengejar prioritas lain. Apa penyebab fenomena ini dan mengapa terjadi ketika peran para pemimpin perempuan ini begitu mengemuka? Selengkapnya dalam liputan VOA berikut.

Komisi I DPRD Bali mengajak saling menghormati satu sama lain pada hari Catur Brata Penyepian

Denpasar, Bali Kini - Guna kelancaran pelaksanaan Hari Raya Nyepi di Bali yang mana wajib melaksanakan Catur Brata Penyepian, maka pemerintah provinsi Bali bekerjasama dengan media untuk tidak menayangkan tayangan Televisi selama hari Raya Nyepi berlangsung. Lembaga-lembaga Negara Independen, Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi Bali melaksanakan Penandatanganan untuk Penghentian Siaran pada Hari Suci Nyepi Tahun 2023 yang dihadiri oleh Ketua KPI Provinsi Bali Agus Astapa, Sekdis Kominfos Provinsi Bali Dewa Ketut Rai Rustina serta Lembaga Penyiaran yang ada di Provinsi Bali.

Komisi I DPRD Bali yang diwakili oleh A.A. Gede Agung Wira Mantara juga hadir dalam Penandatanganan Nota Kesepakatan Penghentian Siaran pada Hari Suci Nyepi Tahun 2023 yang dilaksanakan di R.R. Sandat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, Senin, (6/3/23)

Anggota Komisi I DPRD Bali dalam sambutannya mengajak untuk saling menghormati satu sama lain yang pada hari itu umat Hindu melaksanakan Catur Brata Penyepian atau empat pantangan yang wajib dilaksanakan dan dipatuhi antara lain tidak berkegiatan dan bekerja (amati karya), tidak menyalakan lampu dan api (amati geni), tidak berpergian (amati lelungan) dan tidak mengadakan hura-hura (amati lelanguan).

"Kita melaksanakan penandatanganan nota kesepakatan ini sebenarnya kan sudah berlangsung dari tahun ke tahun, sebagaimana kita ketahui bahwa kita di Bali umat Hindu melaksanakan Catur Brata Penyepian, nah bagaimana didalam kita melaksanakannya seyogyanya kita bisa khusyuk tanpa gangguan darimanapun juga. Nah, itulah Pemerintah Provinsi Bali melakukan nota kesepakatan bersama para media lainnya baik itu televisi, radio untuk menghentikan sejenak siaran-siaran sehingga kita bisa melaksanakan Hari Raya Nyepi dengan tertib dan aman," katanya.

Selanjutnya, pihaknya juga mengatakan sangat mendukung pelaksanaan Hari Raya Nyepi ini. "Kami bagian dari pemerintahan daerah baik Gubernur dan DPRD, sesuai Sat Kerti loka Bali yang mana artinya menjaga keajegan jagat bali, kami mendukung," Tutupnya.[*]

Pointer Kegiatan Penutupan Pameran IKM Bali Bangkit Tahap I Tahun 2023

Denpasar, Bali Kini - Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali Ny.Putri Suastini Koster menutup pelaksanaan Pameran IKM Bali Bangkit Tahap I Tahun 2023, Selasa (7/3/2023). Penutupan pameran yang berlangsung di lantai bawah Gedung Ksirarnawa Taman Budaya Denpasar dimeriahkan peragaan busana dari tiga OPD yaitu Setwan, Bappeda dan Biro Hukum Setda Provinsi Bali. 

Mengawali sambutannya, Ketua Dekranasda Bali Ny. Putri Koster menyampaikan bahwa Pameran IKM Bali Bangkit Tahap I Tahun 2023 yang digelar sejak 15 Februari 2023 lalu berhasil mengumpulkan omzet penjualan sebesar Rp. 503.848.000. “Itu capaian penjualan dengan sistem baru yang mulai kita terapkan tahun ini. Angka ini belum optimal, ini perlu kita tingkatkan lagi dengan usaha dan doa,” ujarnya. 

Selanjutnya, perempuan yang juga menjabat sebagai Ketua TP PKK Bali ini kembali mengingatkan tujuan dari pelaksanaan Pameran IKM Bali Bangkit. Diterangkan olehnya, IKM Bali Bangkit tak semata berorientasi pada keuntungan. Yang lebih penting, ujar Putri Koster, IKM Bali Bangkit dapat menjadi ruang edukasi bagi pengunjung luar daerah maupun luar negeri yang ingin mencari produk kerajinan berkualitas di Bali. Pada kesempatan itu, Ny. Putri Koster yang begitu getol melakukan upaya pelestarian produk kerajinan khususnya tenun tradisional, kembali mengingatkan agar perajin mengikuti aturan dalam berpameran. “Tenun yang dipamerkan di sini harus benar-benar yang asli dan ditenun sendiri,” ucapnya. 

Masih terkait dengan upaya perlindungan dan pelestarian kain tenun tradisional, perempuan yang akrab disapa Bunda Putri ini kembali mengutarakan keprihatinan atas maraknya tindakan pencurian motif songket yang diaplikasikan pada kain bordir. Yang membuatnya heran, semakin intens ia mengingatkan, produsen kain bordir bermotif songket justru kian gencar memproduksi dan terkesan over acting. Ia menyebut, nasib yang sama juga menimpa kain lukis, dimana karya cipta pelukis juga dicuri dan diaplikasikan pada kain printing. Sama seperti nasib kain songket yang dibordir, kain lukis yang hasil printing dijual dengan harga jauh lebih murah dari yang asli. “Kasian para pelukis, karya yang susah payah mereka ciptakan dijiplak lalu dijual dengan harga murah. Alasannya karena permintaan konsumen, itu tidak bisa dijadikan alasan pembenar. Kalau ingin cari untung, jangan membuat buntung pihak lain,” urainya. Guna mencegah makin maraknya aksi penjiplakan motif songket dan lukis, ia mendorong perajin segera mendaftarkan hak cipta atas karya mereka.

Pada bagian lain, Putri Koster mengingatkan semua pihak yang berkecimpung dalam usaha yang berkaitan dengan hasil kerajinan, khususnya tenun tradisional memahami bahwa saat ini jenis kain endek dan songket telah tercatat sebagai Kekayaan Intelektual Komunal. Jika aksi penjiplakan motif makin marak, tak menutup kemungkinan Pemprov Bali selaku pemegang hak kekayaan intelektual komunal melaporkan tindakan ini kepada pihak berwenang. “Ketika mencuri motifnya, berarti kita langgar aturan, jangan membela diri dengan dalih mencari penghidupan. Kalau dilaporkan, bisa kena denda dan itu jumlahnya tidak sedikit,” cetus Putri Koster sembari mengingatkan semua pihak agar jangan terjebak pada pola pikir pragmatis yang hanya berorientasi pada keuntungan, namun di lain pihak mengancam kelestarian kerajinan tradisional yang menjadi kebanggaan turun temurun. Dalam pengamatannya, tantangan berat dalam upaya pelestarian kerajinan tradisional tak hanya dihadapi daerah Bali, namun juga dihadapi daerah lain. “Situasi yang terjadi di Bali juga dihadapi daerah lain. Ingat, sektor kerajinan tradisional tidak sedang dalam kondisi baik-baik saja,” ungkapnya. Ia menegaskan, dirinya tidak alergi dengan kemajuan teknologi dalam menciptakan berbagai karya di sektor kerajinan. Hanya saja, ia berharap para produsen menciptakan sendiri motif yang akan diaplikasikan pada karya mereka. 

Acara penutupan Pameran IKM Bali Bangkit Tahap I Tahun 2023 juga dihadiri Ketua Gatriwara DPRD Bali Ny. Ningsih Wiryatama, Ketua DWP Provinsi Bali Ny. Widiasmini Indra, sejumlah pimpinan OPD Pemprov Bali dan pimpinan organisasi wanita dari beberapa lembaga. Kegiatan ditutup makin semarak dengan peragaan busana yang melibatkan tamu undangan.[*]

Dihadiri Gubernur Bali, Bupati Bangli Ground Breaking Pembangunan Pasar Singamandawa Tahap II

Bangli , Bali Kini - Dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam jumlah dan kualitas yang memadai bagi kehidupan krama Bangli, melalui kemandirian pangan, dan mengembangkan pusat ekonomi kerakyatan melalui sektor Perindustrian dan Perdagangan, Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta melaksanakan Ground Breaking Pembangunan Pasar Singamandawa tahap II (Pembangunan Pasar Tematik Wisata).

Ground Breaking yang dilaksanakan pada Rabu, (8/3/2023) tersebut dihadiri oleh Gubernur Bali Wayan Koster, Jero Gede Batur Duuran, Wakil Ketua DPRD Bangli,  I Komang Carles dan I Nyoman Budiada, Anggota DPRD Bangli Dapil Kintamani Timur, Sekda Bangli Ida Bagus Gde Giri Putra, Perwakilan anggota Forkompinda Kabupaten Bangli, Staff Ahli Bupati, Para Assisten, Pimpinan OPD dilingkungan Pemkab Bangli,Tim Percepatan Pembangunan, Ketua PHDI, Bendesa Madya MDA Kabupaten Bangli, Camat Kintamani, serta undangan lainnya.

Bupati Bangli dalam sambutannya menyampaikan Sesuai Visi Pembangunan Kabupaten Bangli yaitu ”Nangun Sad Kerthi Loka Bali di Kabupaten Bangli Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Kita Wujudkan Bangli Era Baru”.Untuk merealisasikan Visi tersebut maka dijabarkan dalam bentuk 9 (Sembilan) misi dimana salah satu misinya yang terkait dengan sektor Perindustrian dan Perdagangan adalah ”Menjamin Terpenuhinya Kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam jumlah dan kualitas yang memadai bagi kehidupan krama Bangli, melalui kemandirian pangan, dan mengembangkan pusat ekonomi kerakyatan”. Salah satu program dalam mendukung visi dan misi tersebut adalah dengan pembangunan Pasar, karena pasar merupakan pusat perekonomian masyarakat dan tempat sumber penghidupan masyarakat. 

Pasar Singamandawa berdiri di atas Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Bangli seluas 15.170 m2. Adapun jumlah pedagang yang ada di Pasar Singamandawa saat ini adalah sejumlah 749 pedagang dengan komoditi bahan makanan pokok, makanan dan minuman, pakaian, perhiasan, hasil kerajinan dan hasil-hasil pertanian. Karena kondisi bangunan pasar Singamandawa sangat tidak representatif, dimana kondisi pasar sangat kumuh, dengan bangunan yang bocor dan rusak, serta pemetaan zonasi pedagang yang tidak beraturan. Hal tersebut tentu membuat aktifitas jual beli di Pasar Singamandawa menjadi tidak nyaman. Melihat kondisi tersebut, saya ingin merubah tatanan fisik pasar agar menjadi tempat yang nyaman untuk masyarakat mencari penghidupan dengan jalan membangun gedung pasar yang representatif. Bertolak dari hal tersebut kami berupaya mengajukan permohonan dana ke Pusat untuk pembangunan pasar, dan gayung bersambut permohonan kita disetujui dan dianggarkan melalui Dana DAK Bidang Perdagangan dengan nilai 75 Milliar. Dana tersebut kita gunakan untuk Pembangunan Pasar Singamandawa yang pada hari ini kita lakukan peletakan batu pertama untuk proses pembangunan. "Ujar Sedana Arta".

Sedana Arta menambahkan, seperti kita ketahui bersama bahwa selama ini Kabupaten Bangli merupakan Kabupaten dengan PAD yang paling rendah di Propinsi Bali. Untuk itu pihaknya berupaya untuk mengoptimalkan sumber-sumber PAD yang dimiliki oleh Kabupaten Bangli. Salah satu sumber PAD tersebut adalah dari pendapatan retribusi Pasar. Namun jika kondisi pasar bangunan yang rusak dan tidak representatif, bagaimana kita bisa berharap untuk mengoptimalkan potensi PAD dari retribusi pasar. Sehingga dengan pembangunan bangunan pasar maka ke depan nantinya kita dapat lebih mengoptimalkan PAD dari pasar. Dan nantinya setelah gedung pasar yang baru kita akan menerapkan sistem pengelolaan pasar dengan legalitas yang jelas apakah itu dengan sewa atau sistem lainnya agar potensi PAD dari pasar bisa optimal. 

Sedana arta berharap pembangunan pasar singamandawa ini, agar bangunan yang kita bangun dapat benar-benar berfungsi dan dimanfaatkan oleh masyarakat maka bangunan ini harus sesuai dengan apa yang telah disusun dalam perencanaan. Untuk itu kita harapkan maka kepada Penyedia agar dapat melaksanakan tugas pekerjaan pembangunan sesuai dengan apa yang telah dikontrakkan baik itu secara kualitas maupun kuantitas. Begitu pula kepada PPK kegiatan dan pengawas serta tim lainnya agar melaksanakan tugas sesuai tupoksinya masing-masing sehingga tidak terdapat penyimpangan dalam proses pembangunan Pasar Singamandawa ini. Pihaknya juga mengucaplan terimakasih kepada Gubernur Bali Wayan Koster, yang telah sepenuhnya mendukung  segala pembangunan di Kabupaten Bangli, tentunya pembangunan yang berpihak pada  kepentingan rakyat serta pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Sementara itu Gubernur Bali Wayan Koster dalam sambutannya mengucapkan selamat atas ground breaking pembangunan pasar singamandawa. Ia menyebutkan Bali merupakan Daerah yang paling bersyukur, karena beberapa kabupaten telah mendapat dana DAK, diantaranya Denpasar, Gianyar dan Bangli yang masing- masing mendapat dana sebesar 75 milliar dari pemerintah pusat. Hal tersebut merupakan bukti nyata sinergisitas dari pemerintah daerah, provinsi hingga ke tingkat pusat. Turunnya anggaran ini merupakan perjuangan yang tidak mudah yang dilakukan oleh Bupati Bangli agar bisa tembus hingga ke pusat. [rl/r2]

Gubernur Koster berharap, dengan dibanggunya pasar singamandawa ini, dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Bangli khususnya di Kintamani, serta terus akan berupaya untuk membantu pembangunan di Kabupaten Bangli.

Operasi Pasar Murah, Tekan Inflasi Jelang Hari Raya Nyepi

 

BALIKINI.NET | KLUNGKUNG — Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta didampingi Kepala Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung, I Wayan Ardiasa menghadiri Operasi Pasar Murah Pengendalian Inflasi Kabupaten Klungkung di Balai Desa Selat, Klungkung, Rabu (8/3).

Bupati Suwirta berharap pelaksanaan Operasi Pasar Murah dalam upaya menekan Inflasi terhadap beberapa komoditas seperti beras, minyak, dan gula menjelang hari raya Nyepi. "Dengan adanya pasar murah ini masyarakat menikmati harga yang wajar. Kita akan terus bergerak ke banjar-banjar untuk menekan inflasi menjelang hari raya nyepi," ujar Bupati Suwirta

Pihaknya juga berharap kedepannya pasar murah ini harus menjual bawang dan cabai. Karena harga beras, minyak, dan gula bisa di kontrol, melainkan bawang dan cabai yang tidak bisa di kontrol. Meski demikian pemerintah tetap berusaha bisa mengendalikan harga tersebut.

Sementara Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung, I Wayan Ardiasa, mengatakan Kegiatan Operasi Pasar merupakan kerjasama antara Pemkab Klungkung melalui Dinas Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung dengan PT. Mitra Gema Santi dan Bulog. Pasah murah hari ini disiapkan 2 ton Beras harga Rp.9000/kg, Minyak dengan harga Rp 14.000/ Kg, dan Gula dengan harga Rp. 14.000/Kg. 

Pertama di Bali, Jembrana Beri Jaminan Sosial Bagi Para Pekerja Rentan

BALIKINI.NET | JEMBRANA —  Perhatian akan  perlindungan  masyarakat khususnya bagi para pekerja  di Jembrana terus ditingkatkan. Teranyar, Jembrana menjadi kabupaten pertama di Bali yang memberikan jaminan sosial bagi pekerja rentan. Komitmen itu diwujudkan melalui  penandatanganan perjanjian kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemerintah Desa, Rabu (8/3) di Ruang Rapat, Gedung Sentra Tenun Jembrana. 

Penandatanganan kerjasama antara Kepala Desa dengan Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Bali itu disaksikan langsung oleh Bupati Jembrana I Nengah Tamba bersama Deputi Direktur BPJS ketenagakerjaan Wilayah  Nusa Tenggara dan Papua. 

Adapun jumlah pekerja rentan yang di cover setiap desanya berjumlah  10 orang pekerja rentan di 41 desa dengan keseluruhan total 410 orang pekerja rentan.  Kategori Pekerja rentan meliputi Nelayan, Petani, Tukang Ojek, Buruh Harian, Tukang Kayu Mandiri, Tukang Batu Mandiri, Pedagang kaki lima dan Pekerja lainnya yang tidak penerima upah dari Perusahaan/Tempatnya bekerja. 

Perjanjian Kerja Sama ini, kata Bupati Tamba sesuai apa yang menjadi  visi misi Bupati dan Wakil Bupati untuk mengintervensi tenaga kerja yang rentan mendapatkan perlindungan

“Kita sediakan satu desa 10 tenaga kerja dengan angsuran Rp 16.800/orang tiap bulan selama satu tahun.  Ini akan kita tingkatkan lagi bila mana kondisi keuangan kita akan lebih bagus. Setidaknya kita sudah berbuat  satu satu wilayah sebagai contoh di provinsi Bali Jembrana satu satunyasatunya, ” ungkap Bupati Tamba. 

Sementara, Kepala BP Jamsostek Cabang Bali Denpasar, Opik Taufik membenarkan bahwa kabupaten Jembrana merupakan satu-satunya kabupaten yang pertama kali Bali dalam memberikan perlindungan kepada tenaga kerja rentan. 

“Ini dicanangkan pertama kali di kabupaten yang dibiayai oleh pemerintah Daerah, Jembrana yang pertama.  Dengan harapan perlindungan ini program nya adalah satu desa 100 pekerja rentan, kami sangat memahami bahwa pemerintah daerah sudah sangat berusaha sekuat tenaga bahwa harus ada masyarakat desa harus ada yang memberikan perlindungan. Maka dengan program Bupati yang sangat luar biasa ini  mudah-mudahan kedepannya terus bertambah.  Desa harus makin banyak melindungi masyarakatnya, ”terangnya.

Selain itu, pihaknya mengungkapkan bahwa program ini menjadi pilot project untuk kabupaten lainnya. 

“Ini akan menjadi percontohan untuk kabupaten-kabupaten lainnya, dan ini juga sudah menjadi program nasional.  untuk di bali  ini termasuk pemerintah daerah melalui anggaran APBD yang memberikan penganggaran untuk masyarakat desanya,” tegasnya. 

Hal senada di sampaikan Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah  Nusa Tenggara Papua, Toto Suharto, bahwa Kebupaten Jembrana satu-satunya  kabupaten di Bali yang pertama kali dalam menjalankan program perlindungan kepada masyarakatnya.   

“Ini merupakan program yang sangat mulia karena memiliki resiko kerja yang sama, pemerintah harus hadir memberikan perlindungan. Kami sangat mengapresiasi apa yang sudah di fokuskan dan di bijaksanai oleh Bapak Bupati Jembrana dengan memberikan perlindungan kepada pekerja rentan di seluruh desa yang ada di kabupaten Jembrana.  Semoga perlindungan ini dapat diteruskan dan di tingkatkan, ” tandasnya.

Pemkot Denpasar Dukung Implementasi Stranas Pencegahan Korupsi

BALIKINI.NET | DENPASAR — Pemkot Denpasar siap mendukung implementasi Strategi Nasional (Satranas) Pencegahan Korupsi Tahun 2024. Hal ini sebagai bentuk komitmen aksi Pemkot Denpasar dalam mendukung pencegahan korupsi. Demikian diungkapkan Sekda Kota Denpasar, IB Alit Wiradana usai mengikuti Peluncuran Satranas Pencegahan Korupsi dan Penandatanganan Komitmen Aksi Pencegahan Korupsi secara daring dari Kantor Walikota Denpasar, Rabu (8/3). Turut mendampingi Asisten Administrasi Umum Setda Kota Denpasar, Dewa Nyoman Semadi, Kepala Inspektorat Kota Denpasar, Putu Naning Djayaningsih, dan Kadis PUPR Kota Denpasar, AA Ngurah Bagus Airawata. 

Lebih lanjut dijelaskan, Pemkot Denpasar secara berjelanjutan terus mendukung upaya pencegahan korupsi. Hal ini dilaksanakan dengan mengimplementasikan beragam inovasi dan program kerja. Beberapa diantaranya yakni Pengadaan Barang dan Jasa menggunakan e-katalog, meningkatkan Monitoring Center for Prevention (MCP), transparansi lewat LHKPN, serta digitalisasi pajak daerah dan pelayanan publik. 

Dikatakan Alit Wiradana, MCP memiliki 8 cakupan intervensi, yaitu perizinan, pengadaan barang dan jasa, perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), manajemen aset daerah, optimalisasi pajak daerah, dan tata kelola keuangan desa. Sehingga secara berkelanjutan diharapkan mampu mencegah terjadinya korupsi. 

“Tentunya kami Pemkot Denpasar sangat mendukung implementasi Stranas Pencegahan Korupsi Tahun 2023/2024 untuk mendukung pencegahan korupsi di Indonesia, khususnya Kota Denpasar,” ujarnya 

Sementara, Ketua KPK RI, Firli Bahuri dalam sambutanya mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menggandeng sebanyak empat Kementerian dan lembaga nonstruktural dalam penandatanganan komitmen aksi pencegahan korupsi. Hal itu merupakan tindak lanjut Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023/2024 yang digelar pada Desember 2022 lalu.

Adapun lembaga dan kementerian yang digandeng ialah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bapennas, Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Selain itu, kegiatan ini juga mengundang 34 pemerintah provinsi dan 68 pemerintah kabupaten/kota yang merupakan pelaksana aksi Penyelesaian Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang Melalui Pendekatan Kebijakan Satu Peta.

Dikatakannya, Kerja sama akan melakukan aksi pencegahan korupsi yang juga tertuang dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang akan bekerja dalam tiga fokus yaitu Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara dan Penegakan Hukum dan Reformasi.

"Sebagaimana perintah Perpres 54/2018 maka setidaknya ada lima kementerian yang diberikan mandat sebagai leading sector untuk mengawaki Stranas PK," ujarnya 

Firli berharap kerja sama ini bukanlah hanya seremonial dan aksi tanda tangan. Namun demikian juga mampu mewujudkan Indonesia yang bebas dari tindak pidana korupsi.

"Tentu kita berharap kegiatan bukan hanya tanda tangan tetapi setelah tanda tangan itu merupakan komitmen bersama untuk mewujudkan pencegahan korupsi, untuk mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi," pungkasnya.

Belajar Upaya Percepatan Penanganan Stunting

BALIKINI.NET | DENPASAR —  Pemerintah Kota Denpasar menerima kunjungan kerja Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas), Provinsi Kalimantan Tengah pada Rabu (8/3) pagi. Rombongan Pemkab Gumas yang dipimpin oleh Wakil Bupati Gumas, Ir. Efrensia L.P. Umbing, diterima  langsung Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa. Kedua pihak banyak membahas langkah dalam upaya percepatan penurunan stunting. 

Bertempat di Ruang Wakil Wali Kota Denpasar, dalam pertemuan itu juga tampak hadir Ketua TP PKK Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara dan juga Ketua TP PKK Kabupaten Gumas, Ny. Mimie Mariatie Jaya. S Mono.

Selain itu tampak pula mendampingi, Ketua GOW Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa dan Ketua DWP Kota Denpasar, Ny. Ida Ayu Widnyani Wiradana serta jajaran terkait lainnya. 

Wabup Gumas, Efrensia L.P. Umbing menyampaikan, kunjungan kerja ke Kota Denpasar kali ini dimaksudkan agar pihaknya dapat mempelajari bagaimana langkah Kota Denpasar menekan angka stunting sehingga mampu menembus di bawah 6%. 

"Sebelumnya kami telah mempelajari bahwa Kota Denpasar telah banyak memiliki program program unggulan dalam upaya percepatan penurunan stunting. Hal ini yang ingin kami pelajari, lalu selanjutnya akan kami adaptasikan di wilayah kami," kata Wabup Efrensia. 

Dia menjelaskan, saat ini SSG di Kabupaten Gumas berada di kisaran angka 17,9%. Sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), Efrensia menegaskan saat ini jajarannya berfokus untuk bisa lebih menekan lagi angka tersebut. 

"Maka untuk itu, kami mohon agar jajaran Pemkot Denpasar bisa berbagi kiat kiat sehingga penanganan stunting di wilayah Gumas bisa sesuai dengan target yang diharapkan," katanya. 

Wawali Arya Wibawa menyambut baik kedatangan rombongan Kabupaten Gumas yang membawa serta jajaran OPD, para Camat dan juga anggota TP PKK setempat. Arya Wibawa mengungkapkan, sebagai Ibu Kota dari Provinsi Bali, Kota Denpasar dalam upaya penanganan stunting kerap mengkolaborasikan berbagai elemen untuk melaksanakan program dan ragam kegiatan lainnya. 

"Di Kota Denpasar, gerakan Posyandu di tingkatan banjar di Desa / Kelurahan berperan aktif untuk  menyentuh langsung masyarakat melalui edukasi, sosialisasi dan juga  pemberian PMT bagi balita, ibu hamil dan juga lansia," paparnya. 

Arya Wibawa yang juga Ketua TPPS Kota Denpasar, menambahkan, saat ini pihak Pemkot Denpasar sedang memusatkan perhatian melalui berbagai program intervensi pada masyarakat. 

"Program intervensi masyarakat ini, misalnya intervensi untuk membekali para calon pengantin (catin) dengan pengetahuan seputar kesehatan, baik kesehatan fisik secara umum, kesehatan reproduksi atau kesehatan mental. Ini ditujukan agar para catin siap tidak hanya untuk mengarungi rumah tangga namun juga untuk melahirkan generasi emas," lanjutnya. 

Sementara itu, Ketua TP PKK Kota Denpasar, Ny. Antari Jaya Negara mengemukakan upaya pencegahan stunting merupakan pekerjaan dan tanggung jawab semua kalangan tak terkecuali TP PKK. Untuk itu, pihaknya banyak menelurkan kegiatan, salah satunya penambahan gizi melalui program pemanfaatan pangan lokal.

"Pemanfaatan pangan lokal ini seperti Kelor yang diolah menjadi aneka makanan yang bergizi dan juga menarik minat anak. Hal ini yang selalu kami tekankan dan ajarkan pada orang tua. Sehingga, asupan anak anak kita ini dapat terpenuhi," pungkasnya.