Bupati Suwirta Minta Pengurus LPD Desa Gelgel Pahami Konsep Digitalisasi dan Tanamkan Rasa Memiliki

BALIKINI.NET | KLUNGKUNG — Selamat kepada para pengurus yang baru dilantik, mari tanamkan jiwa yang tulus dan rasa memiliki,  sehingga nantinya dapat mengemban tugas dengan sebaik-baiknya. Arahan itu diberikan saat Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta menghadiri Pelantikan Ketua dan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Gelgel masa bakti 2023-2027 di Depan Kantor LPD Desa Adat Gelgel, Kecamatan Klungkung, Selasa (28/3). Ketua yang baru dilantik yakni I Made Sumardika menggantikan Wayan Tista.

Bupati Suwirta juga berharap agar pengurus yang baru dilantik juga bisa lebih memahami konsep perkembangan digitalisasi. Ini sangat penting diterapkan agar nantinya sistem program kerja bisa berjalan dengan maksimal. "Pahami konsep digitalisasi ini dengan sebaik-baiknya agar nantinya program kerja bisa berjalan dengan maksimal," pinta Bupati Suwirta.

Lebih lanjut, Bupati Suwirta juga tidak henti-hentinya meminta agar pengurus bisa memahami aturan yang berlaku dalam menjalankan tugas. Selain itu, tanamkan juga rasa memiliki untuk bersama-sama membangun LPD Desa Gelgel ke depan. "Jadi tingkatkan terus semangat dan rasa memiliki dalam membangun LPD Desa Gelgel ini. Hal yang tidak kalah pentingnya pahami aturan yang berkalu disaat menjalankan tugas," harap Bupati Suwirta.

Kegiatan pelantikan ini juga diisi dengan gebyar pengundian hadiah tabungan dan deposito. Turut hadir, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung, I Wayan Suteja serta tokoh masyarakat setempat.(h/puspa).

Penilaian Satyalancana Pembangunan, Bupati Sanjaya Paparkan Potensi Pertanian Kabupaten Tabanan

BALIKINI.NET | TABANAN — Dalam rangka verifikasi lapangan usulan Penghargaan Satyalancana Karya Satya Pembangunan Presiden Republik Indonesia, Bupati Tabanan Dr. I Komang Gede Sanjaya,S.E.,M.M selaku Pemerintah Daerah, menerima kedatangan dari Sekretariat Militer Presiden dan Ditjen PSP Kementan RI untuk presentasi pemaparan dan verifikasi lapangan yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati Tabanan, Rabu (29/).

Kunjungan oleh Ketua Tim Verifikasi dan Peninjau Lapangan Sekretariat Militer Presiden, Ibu Gian Martika Kuswandi, S.E.,M.M dan Ibu Agustini Irmawati, SH selaku Ketua Tim Verifikasi dan Peninjauan Lapangan Ditjen PSP Kementerian Pertanian RI beserta jajarannya siang itu, diterima langsung oleh Bupati beserta Sekda, Para Asisten Setda, Para Kepala OPD Terkait di lingkungan Pemkab Tabanan.

Presentasi dan Verifikasi lapangan yang dilakukan oleh calon penerima penghargaan presiden RI ini yakni dalam rangka Penas KTNA ke 16 tahun 2023 yang akan berlangsung di Kota Padang Sumatra Barat pada 10-15 Juni mendatang. Di kesempatan itu, Ibu Agustini Irmawati selaku Perwakilan dari Ditjen PSP Kementerian Pertanian RI membacakan sambutan dari Sekjen Kementerian Pertanian Dr. Ir. Kasdi Subagyono, M.Sc., terkait apresiasi kepada Bupati Tabanan atas kerja keras, dedikasi, dan kontribusi yang dilakukan terhadap sektor pertanian di Tabanan.

“Dengan adanya sinergitas dari seluruh stakeholder di bidang pertanian akan mewujudkan kemandirian pangan dan pembangunan pertanian yang lebih maju mandiri dan modern. Oleh Sebab itu Apresiasi kepada Bupati Tabanan, Kementerian Pertanian mengusulkan beliau untuk mendapatkan penghargaan dari presiden RI berupa tanda kerhormatan Satyalancana baik berupa pembangunan maupun Wira Karya. Tahapan dan proses yg harus dilewati yaitu presentasi dan verifikasi lapangan” Agustini menyampaikan. “Dengan adanya penghargaan ini diharapkan dapat menjadi motivasi untuk terus berkarya, mewujudkan pertanian indonesia yang maju, mandiri dan modern” sambungnya.

Sebagai daerah agragris dengan predikat “Lumbung Pangannya Bali” konsistensi pembangunan di Tabanan berfokus pada sektor pangan dan pertanian. Dengan memiliki inovasi “Mangun Tani Ngardi Kertaning Jagat” yang bermakna membangun pertanian menuju kesejahteraan rakyat, yang linear dengan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, Inovasi tersebut terwujud bedasarkan isu strategis di bidang pertanian. Termasuk belum optimalnya produktivitas, rendahnya daya saing dan sumberdaya yang terbatas. 

Sedangkan Tabanan memiliki potensi lahan pertanian yang cukup luas. Dengan komoditi yang bernilai ekonomis tinggi seperti perkebunan, tanaman pangan dan horti. Tabanan juga memiliki kelembagaan tani yang eksis yaitu subak maupun subak abian. Oleh sebab itu, sebagaimana dipaparkan oleh Bupati Sanjaya siang itu, untuk meningkatkan potensi Kabupaten Tabanan telah dicanangkan beragam program dan kegiatan guna meningkatkan produksi, SDM, sarana prasarana, dan pengembangan komoditas pertanian.

Dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi Petani Tabanan mulai dari proses produksi hingga pemasaran, Sanjaya tegaskan perlunya penerapan strategi yang optimal. “Perlu adanya strategi dengan cara mengawal dan mendampingi petani dalam penerapan teknologi, penerapan GAP, dan GHP (good agricultura dan handling practice)” ujarnya. Khususnya di bidang pemasaran, Kabupaten Tabanan telah memiliki Perumda Dharma Santhika yang atas bantuan berbagai leading sector telah berhasil memasarkan produk pertanian secara luas. 

Hanya dalam waktu 2 tahun kepemimpinan, Sanjaya telah berhasil lakukan penandatanganan 16 perjanjian kerjasama terkait pemasaran produk pertanian dengan berbagai stakeholder di Indonesia. “Inovasi ini merupakan pemecah masalah dalam bidang pertanian, melalui Bupati berkantor di desa, sehingga dapat dekat dengan masyarakat, penyederhanaan pelayanan birokrasi, dan percepatan pelayanan masyarakat dalam peningkatan produksi pertanian” jelasnya lagi. 

Di kesempatan itu, Sanjaya menjelaskan, indikator dari inovasi ini dapat dilihat bahwa pertanian sukses menyumbang surplus beras yang berdampak pada meningkatnya indeks ketahanan pangan, di mana Kabupaten Tabanan sebagai Kabupaten dengan indeks ketahanan pangan terbaik beruntun di tingkat nasional tahun 2021 dengan IPK 90,17 dan tahun 2022 dengan IPK 92,20. Hal tersebut mampu membuktikan Tabanan yang berdaulat di bidang pangan dan dikenal sebagai lumbung pangannya Bali. 

“Guna membumikan Inovasi Tani Ngardi Kertaning Jagat, maka secara rutin saya mengajak seluruh Perangkat Dearah turun langsung ke Desa untuk melihat, mendengar dan merasakan kondisi eksisting, potensi, perkembangan dan permasalahan di bidang pertanian yang terjadi di desa sampai saat ini, rutinitas program tersebut masih tetap terjaga”  pungkasnya lebih lanjut. Pemaparan dilanjutkan dengan peninjauan lapangan oleh tim verifikasi ke Subak Jatiluwih Penebel Tabanan.

Jelang Hari Raya Idul Fitri, Ketersediaan dan Harga Bahan Pokok di Kota Denpasar Masih Cukup Stabil

BALIKINI.NET | DENPASAR — Pastikan stabilitas harga dan ketersediaan komoditi bahan pokok jelang Hari Raya Idul Fitri 1444 H. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Denpasar bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), dan Satgas Pangan Kota Denpasar lakukan Sidak Pemantauan harga, dan ketersediaan stok bahan kebutuhan pokok di Pasar Agung Peninjoan dan Pasar Ketapian Denpasar  pada Rabu (29/3).

Pemantauan ketersediaan komoditi bahan pokok dan stabilitas harga ini difokuskan pada komoditas bahan pokok penyumbang inflasi  seperti cabai merah, bawang merah, bawang putih, telur, beras hingga minyak goreng. Sidak kali ini dipimpin  oleh Asisten Administrasi Pembangunan Setda Kota Denpasar, A.A. Gde Risnawan, didampingi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar, Ni Nyoman Sri Utari, serta Dirut Perumda Pasar I.B Kompyang Wiranata.

Asisten Administrasi Pembangunan Setda Kota Denpasar, A.A. Gde Risnawan ditemui usai sidak menjelaskan, Hasil pemantauan  yang telah dilakukan di dua pasar, yakni Pasar Agung dan Pasar Ketapian harga komoditas bahan pokok masih cenderung stabil.  "Untuk bahan pokok mayoritas yang dijual masih cukup stabil, memang terjadi sedikit kenaikan harga pada komoditas harga cabai merah dan telur karena permintaan tinggi, tetapi tidak sampai lima persen, dan masih terjangkau oleh masyarakat,” ujarnya.

Sementara Manager Bisnis Perum Bulog Kanwil Bali, Muhammad Husin yang turut serta dalam kegiatan tersebut mengatakan, Stok bahan pokok yang dimiliki oleh Perum Bulog masih aman untuk tiga bulan kedepan, seperti beras medium, gula pasir, minyak goreng dan daging, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir.

Dia menambahkan, Perum Bulog siap mensupport kegiatan Pemkot Denpasar khususnya kegiatan pasar murah yang rutin diselenggarakan dalam rangka pengendalian inflasi maupun menyediakan stok komoditi pangan pokok yang dibutuhkan pasar yang ada di Kota Denpasar.

Bupati Suwirta lepas Kontingen Pramuka Kabupaten Klungkung

BALIKINI.NET | KLUNGKUNG —  "Implementasikan konsep Gema Santi selama mengikuti perlombaan," pesan Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta selaku Kamabicab Kwarcab Klungkung saat melepas Kontingen Pramuka Kabupaten Klungkung bertempat di depan Kantor Bupati Klungkung, Rabu (29/3). 

Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta mengharapkan agar adik-adik Pramuka Kontingen Klungkung  dapat mengikuti dan memanfaatkan Kegiatan ini untuk mengasah ketrampilan dan mental. 

Bupati Suwirta berpesan kepada pengurus Pramuka Kwarcab Klungkung untuk mendidik para anggota Pramuka dengan baik, tidak hanya saat akan lomba, tetapi didiklah mereka menjadi karakter-karakter yang stabil, konsisten. 

"Jangan hanya dididik pada saat mengikuti mengadakan kegiatan saja, tetapi lakukan pemantauan kepada anggota pramuka dalam melaksanakan kegiatan sehari-sehari Pakah sudah menerapkan nilai-nilai pramuka atau tidak," Imbuh Bupati Suwirta.

Pimpinan Kontingen Klungkung Ni Wayan Wahyu Putri Utami menyampaikan Kontingen Pramuka Kabupaten Klungkung akan melaksanakan Lomba Tingkat Empat (LT IV) yang diikuti oleh Siswa tingkat SMP Bertempat di Bumi Perkemahan I Gusti Ngurah Rai Margarana, Tabanan. 

Kegiatan tersebut berlangsung Selama 4 hari, dari tanggal 30 Maret Sampai dengan 2 april. Kontingen Kwarcab Klungkung mengirimkan 1 regu putra berasal dari Regu Rajawali SMPN 3 Semarapura dan 1 regu putri berasal dari Regu Kamboja SMPN 1 Semarapura dengan masing-masing regu berjumlah 8 orang. 

Dalam LT IV tersebut berisi berbagai kegiatan diantaranya Pengamalan Kode Kehormatan, kegiatan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, Bidang ketrampilan kepramukaan dan bela negara, bidang ketrampilan hidup dan manajerial, dan Kegiatan Festival Budaya. 

Ni Wayan Wahyu Putri Utami menambahkan bahwa para kontingen sebelum mengikuti LT IV, mereka terlebih dahulu diberikan pembinaan mengenai lomba LT IV dari tanggal 26 Februari sampai dengan 22 maret 2023, dan training center yang diadakan pada 24 sampai dengan 25 maret 2023.

Turut hadir pada kegiatan pelepasan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga I Ketut Sujana, serta undangan terkait lainnya. (humasklk/Cok).

Terima Penghargaan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik, Wakil Bupati Bangli Minta Semua Proses Pelayanan Publik Mudahkan Masyarakat

BALIKINI.NET | BANGLI — Sesuai dengan amanat undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik yang merupakan amanat UUD 1945. Seiring dengan bergulirnya Reformasi Birokrasi di Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek kelembagaan ( organisasi). 

Sumberdaya manusia aparatur dan ketatalaksanaan merupakan suatu keharusan dilakukan.tujuan reformasi birokrasi adalah membangun aparatur negara agar mampu mengemban misi, tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing secara bersih,efektif efesien dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan sesuai tuntutan masyarakat.

Plt Kepala Bagian Organisasi Tata Laksana ( Ortal ) yang juga Sebagai Kabag Hukum Setda Kabupaten Bangli Ni Nyoman Purnamawati dalam laporannya mengatakan pada tahun 2021 Kabupaten Bangli mendapatkan predikat kepatuhan Kuning untuk kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dengan nilai 71,66 ,namun dengan semangat jengah membangun Bangli, kita bisa bangkit dan kerja keras sehingga ditahun 2022 Kabupaten Bangli bisa melesat meraih peringkat 6 ( Enam) Nasional bersaing dengan 415 Kabupaten seluruh Indonesia predikat A dengan opini kualitas tertinggi dengan total nilai 93,55.sempel penilai oleh Ombudsman RI meliputi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Puskesmas Bangli Utara dan Puskesmas Kintamani 1.

Dalam sambutannya Wakil Bupati Bangli I Wayan Diar yang di dampingi Sekretaris Daerah ( Sekda) Bangli Ida Bagus Gde Giri Putra, Asisten Administrasi Umum Sekda Bangli I Nyoman Suteja mengatakan sesuai dengan visi Kabupaten Bangli " Nangun Sat Kerthi Loka Bali di Kabupaten Bangli" melalui pola pembangunan semesta berencana kita wujudkan Bangli Era Baru, pada kesempatan ini saya mengajak kembali kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah,Camat, Kepala Bagian,Kepala Puskesmas bersama seluruh jajarannya untuk terus berinovasi, bergerak bersama guna meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat di Kabupaten Bangli " ajak Diar

Wabup Diar  berharap di tahun 2023 perangkat daerah atau Puskesmas yang akan dinilai agar melakukan langkah-langkah yang terbaik demi Kabupaten Bangli yang kita cintai bergerak bersama bahu membahu untuk memperoleh hasil yang lebih baik dari tahun sebelumnya, kita bisa dan pasti bisa asalkan kita menyatukan tekad, siapapun yang menjadi sempel, saya minta tidak setengah - tengah dalam upaya menampilkan yang terbaik untuk Bangli di kancah nasional " ungkapnya

Bupati Sedana Arta Hadiri Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus KONI Kabupaten Bangli

BALIKINI.NET | BANGLI — Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bangli  melaksanakan Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus Masa Bakti 2023-2027, pada Selasa (28/3/2023).

Acara yang digelar di Gedung Bukti Mukti Bhakti Kantor Bupati Bangli tersebut dihadiri oleh Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta, Sekda Bangli Ida Bagus Gde Giri Putra, Ketua KONI Provinsi Bali I Gusti Ngurah Oka Darmawan, Anggota Forkompinda Kabupaten Bangli, Pimpinan OPD dilingkungan Pemkab Bangli, Pimpinan BUMD Kabupaten Bangli, serta undangan lainnya.

Sebelum pengukuhan dan pelantikan, KONI Kabupaten Bangli terlebih dahulu melaksanakan Musyawarah Olahraga Kabupaten Bangli, pada Selasa (31/1/2023) bertempat di Ruang Pertemuan RSU Bangli. Dalam musyawarah tersebut, secara aklamasi I Wayan Diar yang juga selaku Wakil Bupati Bangli terpilih sebagai Ketua KONI Kabupaten Bangli masa bhakti 2023-2027, menggantikan Sang Kompiang Suarjaksa  Ketua KONI Bangli masa bakti sebelumnya.

Ketua KONI Provinsi Bali I Gusti Ngurah Oka Darmawan dalam sambutannya menyampaikan, dengan dilantiknya pengurus KONI Kabupaten Bangli yang baru semoga dapat meningkatkan dan memajukan kwalitas olahraga di kabupaten Bangli. Dengan lompatan pembangunan  Kabupaten Bangli saat ini, pihaknya berharap pembangunan fasilitas olahraga juga perlu ditingkatkan. Selain itu dari sisi pendanaan juga perlu diperhatikan. Mengingat pembinaan olahraga prestasi juga membutuhkan sumber dana. Sehingga dengan fasilitas yang baik dan pendanaan yang mencukupi,  semoga prestasi olahraga di Kabupaten Bangli bisa kembali bangkit.

Selain itu, konsolidasi organisasi juga harus tetap dilaksanakan, efesiensi dan efektifitas organisasi sangat penting, serta  akuntabilitas dan transparasi juga menjadi hal yang harus dinperhatikan, karena dalam organisasi KONI ada beberapa cabang olahraga yang harus dikelola serta mampu berkolaborasi dengan baik. "Imbuhnya".

Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta dalam sambutannya menyampaikan, dengan melihat kepengursan KONI yang baru ini diharapkan mampu menjadi semangat baru untuk mendulang prestasi dan melanjutkan berbagai program kerja khususnya untuk kemajuan prestasi olahraga di Kabupaten Bangli.

Bupati Bangli juga berpesan kepada pengurus yang baru dilantik agar melaksanakan tugas-tugas dengan baik terutama  dalam bidang  pembinaan atlet, serta mampu berkolaborasi dengan segala stakeholder di Kabupaten Bangli sesua dengan tage line Jengah Membangun Bangli melalui dunia olahraga.

Prof Dwia : Seharusnya Ketua MWA Bukan Pemain Lokal Tapi Nasional

BALIKINI.NET | MAKASSAR — Mantan Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof. Dwia Ariestina Pulubuhu mengungkapkan kekecewaannya atas pemilihan Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Unhas yang berlangsung Senin (20/03/2023) lalu. 

Diketahui, yang terpilih sebagai Ketua MWA Unhas periode 2023-2027 adalah mantan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Prof Andi Alimuddin Unde. 

Menurut Prof Dwia yang ikut dalam rapat pemilihan  tersebut, dirinya menolak jika Ketua MWA berasal dari internal kampus. “Saya sendiri menolak untuk orang internal ketua,” tegas Prof Dwia, Selasa (28/03/2023). 

Mantan Rektor dua periode itu mengatakan, seharusnya Ketua MWA yang dipilih dari harus seorang figur nasional. Hal itu sesuai dengan nama besar Unhas.

Olehnya, dalam rapat pemilihan, ia menyebut sosok Ketua MWA Unhas bukan dari level lokal.

“Ketua itu harus figur nasional, yang orang tidak lagi bertanya siapa dia,” ujar Prof Dwia.

Kendati demikian, kata Prof Dwia, pendapatnya itu tidak disetujui, termasuk oleh Rektor Unhas Prof Jamaluddin Jompa.

“Katanya kalau dari luar, Ketua MWA kurang aktif. Saya bilang, ketua itu bukan administratif, ketua itu simbol. Kalau administratif bisa wakil ketua. Apalagi sekarang era IT. Tapi saya sendiri yang menolak dalam rapat itu,” kata Prof Dwia.

Guru Besar Sosiologi Unhas itu menilai pemilihan Ketua MWA Unhas kali memang sedari awal tidak baik karena banyak yang tidak hadir.

“Anggota unsur masyarakat hanya satu yang hadir, Ketua Kadin. Menteri Investasi (Bahlil Lahadalia) tidak hadir dalam rapat, pas mau bubar, beliau datang, jadi foto saja, dalam proses rapat, perwakilan Gubernur Sulsel dan Ketua IKA juga tidak hadir,” jelasnya.

Karena Prof Alimuddin sudah terpilih, katanya, dia mengaku menerima hasil rapat pemilihan Ketua MWA Unhas tesebut. Prof Dwia berharap, Ketua MWA yang baru mampu bisa membawa Unhas menuju Wold Class University (WCU). (*)

Jelang Lebaran, Fraksi Demokrat Harapkan Gubernur Turun Ke Pasar

BALIKINI.NET | DENPASAR — Selain alasan yuridis, Fraksi Demokrat perpandangan bahwa perlindungan anak adalah merupakan salah satu wujud dari Visi Pembangunan Daerah “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” yaitu mewujudkan Jana Kerthi di Provinsi Bali.

Maka dengan terlaksananya perlindungan anak yang baik diharapkan akan tercipta sumber daya manusia generasi penerus bangsa yang berkualitas. Fraksi Partai Demokrat mengharapkan perubahan peraturan daerah ini bisa berdampak positif terhadap perlindungan anak dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat ini.

"Hal lain yang tak kalah pentinya bahwa Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, adanya keharusan untuk penyesuaian nomenklatur Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) menjadi Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) dan penegasan kembali mengenai obyek kegiatan perlindungan anak di Provinsi Bali serta tugas dan fungsi dari Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) yaitu sebagai lembaga pengawas pelaksanaan perlindungan anak di Provinsi Bali," sebut Utami Dwi Suryadi, mewakili Fraksi Demokrat.

Perubahan substansi selanjutnya adalah dimana sebelumnya penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perlindungan anak berada dibawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, saat ini telah bergabung menjadi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 

"Maka dengan demikian Fraksi Partai Demokrat memandang bahwa draft perubahan Perda No 6 Tahun 2014 tampaknya tidak terlalu banyak perubahan dan Raperda ini hanya terdiri dari 14 Bab dan 34 Pasal, relatif sederhana, khususnya substansi dan materi muatan hanya merubah redaksi konsederan, merevisi beberapa pasal dan ayat saja serta hanya menambahkan 2 aturan peralihan, sehingga secara legal drafting formatnya tidak berubah hanya mengikuti Perda sebelumnya," ucapnya.

Karenanya, sehingga sudah sesuai dengan amanat UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Tata cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh sebab itu Fraksi Partai Demokrat dengan ini menyatakan setuju bahwa Raperda Perubahan Perda No 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak dibahas lebih lanjut agar bisa ditetapkan menjadi Perda.

Hasil Konsultasi Pansus Raperda Perlindungan Anak ke Kementrian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pada Tanggal 2 Maret 2023, yang pada intinya Menteri dan Jajaran menyampaikan bahwa jika berbicara mengenai perlindungan anak tidak bisa parsial artinya harus melibatkan semua elemen masyarakat baik itu Pemerintah, Swasta, Lembaga Pendidikan, orang tua anak, masyarakat luas dan lain sebaginya, karena anak adalah tunas bangsa generasi penerus Bangsa ini. 

"Dan setiap kekerasan yang terjadi dimana melibatkan anak sebagai pelaku sesungguhnya dia adalah korban," sambung Utami.

Kementerian PPPA RI, berjanji akan membantu memberikan masukan untuk lebih sempurnanya Ranperda ini. Untuk itu Fraksi Partai Demokrat menyarankan agar saudara Gubernur memerintahkan OPD terkait untuk segera berkoordinasi dengan Kementerian PPPA RI sehingga segera bisa kita bahas bersama.

Fraksi Partai Demokrat melihat bahwa perlindungan anak merupakan isu yang sangat kompleks dan luas serta banyak permasalahan yang terkait dengan anak seperti: kekerasan dan pelecehan, pernikahan dini atau dibawah umur, perlindungan anak di dunia maya, kekurangan terhadap akses pendidikan dan kesehatan, gepeng, pengabaian anak untuk kebutuhan fisik atau emosional anak, pengasuhan anak yang buruk, stunting dan lainnya. 

Hal ini kiranya perlu dibahas bersama antara eksekutip dan legislatip lebih lanjut dengan intensip sehingga Perda yang akan ditetapkan nanti benar-benar sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat Bali. 

"Anak adalah tunas bangsa generasi penerus Bangsa ini maka untuk itu Fraksi Partai Demokrat berpadangan bahwa harus dilakukan politik anggaran terhadap perlindungan anak dan karena anggaran dari APBN sangat minim, untuk itu Kami mendorong Saudara Gubernur untuk memberikan perhatian khusus kepada upaya perlindungan anak dengan menyiapkan anggaran yang cukup," bebernya.

Memperhatikan kondisi harga Sembako dan komoditi lainnya semakin meningkat dikarenakan kenaikan harga BBM, Gas LPG dan tarif dasar listrik serta daya beli masyarakat yang belum meningkat tentu sangat membebani masyarakat. 

Disamping itu dalam rangka bulan puasa dan menyambut Hari Raya Idul Fitri, maka Fraksi Partai Demokrat menyarankan Gubernur untuk melakukan sidak kepasar-pasar sehingga bisa mengambil kebijakan untuk keseimbangan antara penawaran dan permintaan akan barang kebutuhan pokok guna terjadinya stabilisasi harga dan sering menyelenggarakan pasar murah.

Fraksi Partai Demokrat memandang hal ini sangat penting dilakukan untuk menjaga toleransi dan kerukunan umat beragama di Bali. Dengan harapan tidak ada muatan politik tersembunyi di dalamnya.

Mengingat Tahun 2023 merupakan tahun politik dan Saudara Gubernur akan mengakhiri masa jabatan yang pertama, maka Fraksi Partai Demokrat mengusulkan agar proses pembahasan Perubahan APBD Tahun 2023 dan APBD Induk Tahun 2024 dipercepat.

Fraksi Partai Demokrat memberikan apresiasi kepada Saudara Gubernur yang telah membentuk Satgas Penertiban Turis Asing, dan pada saat yang sama Ditjen Imigrasi berjanji akan menindak tegas WNA yang berulah, serta Polda Bali telah mengeluarkan Surat Edaran Syarat Sewa Kendaraan agar Turis tidak melanggar. Pada bagian lainya Mentri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif pun telah meminta Pihak terkait untuk menindak tegas WNA yang berulah di Bali. 

Fraksi Partai Demokrat menyarankan kepada Saudara Gubernur untuk secara terus menerus mengkoordinasikan Jajaran Terkait menertibkan Turis Asing yang berkunjung ke Bali.

"Fraksi Partai Demokrat meminta agar Saudara Gubernur mengusut tuntas Mafia EKTP, KK dan NPWP yang diberikan kepada Turis Asing di Bali seraya menuntut pelakunya agar mempertanggungjawabkan secara hukum sebab nyata-nyata telah melakukan penghianatan kepada Bangsa dan Negara sekaligus merndahkan harkat dan matabat Jeleme dan Gumi Bali," demikian pemaparan Fraksi Demokrat.

Pandangan Fraksi PDI Perjuangan Terkait Perlindungan Anak

BALIKINI.NET | DENPASAR — Mencermati penyampaian Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tersebut, Fraksi PDI Perjuangan berpandangan, Perubahan Nomenklatur KPPAD menjadi KPAD adalah telah sesuai dengan Perpres Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1): Dalam hal diperlukan, pemerintah daerah dapat membentuk KPAD atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. 

Fungsi dan Tugas KPAD sebagaimana dimaksud, meliputi : melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak di Daerah;

memberikan masukan dan usulan kepada Gubernur dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak di Daerah;

menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak di Daerah;

melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak di Daerah.

Melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang Perlindungan Anak; dan

memberikan laporan kepada pihak berwajib di Daerah tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak.

Dengan diterbitkan Peraturan Daerah Provinsi Bali  Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali  Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pada Pasal 1 angka 3 huruf ( d ).

"Kami Fraksi PDI Perjuangan menyetujui atas perubahan Nomenklatur pada   Peraturan Daerah Provinsi Bali  Nomor 5 Tahun 2021 tersebut, dalam upaya memperluas jangkuan Perangkat Daerah yang diberikan tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial, urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak," sebut I Ketut Tama Tenaya.

Dalam upaya meningkatkan perhatian dan kesadaran untuk mencegah meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak baik anak berhadapan dengan hukum dan/atau anak berkonflik dengan hukum, Fraksi PDI Perjuangan sangat mengapresiasi terhadap strategi kebijakan Saudara Gubernur beserta Jajarannya. 

"Kami Fraksi PDI Perjuangan mendorong dan menyetujui sebagai regulasi daerah yang berfungsi responsif, progresif, dan implementatif serta gayut dan bernas untuk memberikan perlindungan kepada anak terhadap pemenuhan hak-haknya sebagai hak asasi manusia, sehingga Daerah," tutup Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali.

Bupati Sanjaya Bangga Dengan Semangat Warga Kuwum Ancak

BALIKINI.NET | JEMBRANA — Sebagai salah satu wujud perhatian Pemerintah Kabupaten Tabanan, sekaligus dalam melestarikan Adat, Agama dan Budaya, Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E.,M.M mengajak serta jajaran Pemerintah, menghadiri Uleman Upacara Karya Ngenteg Linggih, Mupuk Pedagingan lan Mepedudusan Agung ring Pura Dalem Panti, Banjar Kuwum Ancak, Desa Adat Kuwum, Kecamatan Marga, Selasa (28/3).

Nampak hadir pagi itu, anggota DPRD Provinsi I Ketut Purnaya, Ketua DPRD Tabanan, Sekda Tabanan, Kepala OPD terkait di lingkungan Pemkab, Camat Marga beserta Perbekel dan Bendesa Adat. Kehadiran jajaran pemerintah pagi itu mendapat sambutan yang hangat dari warga Desa Adat Kuwum.

Karya Ngenteg Linggih yang berlangsung hari ini, telah diprogramkan sejak sebelum pandemi covid 19, dan baru bisa terlaksana di tahun 2023. Adapun dana yang digunakan untuk pembangunan Pura dikumpulkan dari peturunan warga yang diempon oleh 75KK, dana punia dan penggalian dana.

Setibanya di lokasi, Bupati Tabanan melangsungkan persembahyangan bersama yang dipimpin oleh mangku setempat. Setelah persembahyangan bersama selesai dilanjutkan dengan penanda tanganan prasasti pura yang kemudian dilanjutkan dengan seremonial secara simbolis. Di kesempatan itu, Bupati Sanjaya memberikan apresiasi yang sangat baik atas terkonsepnya pelaksanaan Karya Desa Adat Kuwum meskipun sempat tertunda. 

“Jadi titiang ring Pemerintah Kabupaten Tabanan memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya terhadap bendesa adat dan kekompakan masyarakat dalam memperjuangkan pelestarian adat, agama dan budaya.” ujar Sanjaya. Selain itu, pelaksanaan Karya ini juga sangat erat dengan Visi Tabanan dalam membangun Tabanan Era Baru melalui pelestarian Adat, Agama dan Budaya, apabila diperhatikan melalui kahyangan-kahyangan peninggalan masa lalu. 

Pihaknya juga mengapresiasi kekompakan yang terjalin dalam pelaksanaan karya ini, terlebih dalam proses pengumpulan dana. “Begitu banyak tiang cingak tadi banten-banten upakara, pasti sangkaning ulat bhakti dan ngayah yang tulus ikhlas” pujinya. Karena baginya, ulat bhakti kepada Ida Bhatara serta merta tidak diperoleh melalui harta tapi bagaimana kita ngayah tulus dan ikhlas. 

Lebih lanjut, penting bagi Sanjaya untuk terus berada dan berjalan bersama masyarakat salam pelestarian Adat, Agama dan Budaya di Bali, terlebih ketika Pemerintah Provinsi juga sedang memperjuangkan undang-undang terkait hal tersebut.

“Untuk persiapan sebenarnya dari tahun 2021, tapi karena terhalang covid jadi dilakukan di tahun 2023, dan proses nya di tahun ini menghabiskan waktu 6 bulan“ ujar Bendesa Adat sekaligus Ketua Panitia I Wayan Sudiarsana. Pihaknya di kesempatan itu juga menghaturkan terima kasih atas kehadiran Bapak Bupati Tabanan beserta jajaran pemkab Tabanan.