Tim Yustisi Klungkung Sidak Warung di Jl Bypass Ida Bagus Mantra Gunaksa

BALIKINI.NET | KLUNGKUNG — Tim Yustisi Kabupaten Klungkung yang dipimpin Plh. Kepala Satuan dan Pamong Praja dan PMK Kabupaten Klungkung, Ida Bagus Mas Ananda menggelar sidak terkait Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klungkung No 2 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum di Jalan Bypass Ida Bagus Mantra, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Senin (3/4).

"Jadi hari ini kami turun bersama tim dari Kepolisian dan OPD terkait untuk menertibkan warung dagangan milik Nurul Aini asal Desa Pesinggahan yang melewati bahu jalan dan juga tidak mempunyai izin. Sebelumnya kami juga sudah beberapa kali turun ke lokasi memberikan pendekatan dan memberikan surat pernyataan kepada yang bersangkutan agar bisa menaati aturan," ujar Plh. Kepala Satuan dan Pamong Praja dan PMK Kabupaten Klungkung, Ida Bagus Mas Ananda.

Plh. Kepala Satuan dan Pamong Praja dan PMK Kabupaten Klungkung, Ida Bagus Mas Ananda juga menambahkan bahwa tujuan dilakukannya sidak penertiban ini juga untuk mendukung agar suasana di sepanjang jalan menuju Pusat Kebudayaan Bali (PKB) yang sedang dibangun di Kabupaten Klungkung ini tetap dalam situasi kondusif dan tertib. "Disini sedang di bangun Pusat Kebudayaan Bali (PKB), jadi mari bersama-sama jaga ketertiban umum agar nantinya suasana tetap dalam keadaan yang tertib dan kondusif," harapnya.

Nurul Aini mengaku akan segera memindahkan barang dagangan dan membongkar warungnya itu. Ia pun juga merasa malu setelah beberapa kali petugas datang memberikan peringatan pelanggaran. "Hari ini saya akan pindahkan barang-barang dagangan dan mulai besok saya akan bongkar warung ini," ujarnya kepada petugas.

Dari Insiden Nyepi, WNA Hingga Penolakan Tim Israel Dipaparkan Gubernur Koster ke Dewan

BALIKINI.NET | BALI — Gubernur I Wayan Koster mengapresiasi dukungan Dewan Provinsi Bali terhadap Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 

Perlindungan terhadap anak dilaksanakan melalui kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan  Kabupaten/Kota Layak Anak, termasuk pemenuhan hak anak sesuai kewenangan sehingga dapat mewujudkan Provinsi Layak Anak.

Koordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia juga telah dilakukan. Arahan pada saat konsultasi tertuang dalam Pasal 8 Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Sependapat untuk turut berinovasi dan bergerak untuk mensinergikan hal-hal terkait perlindungan anak melalui edukasi guna meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap hak-hak anak, mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak dan mendorong serta bersinergi mewujudkan perarem di desa adat.

Sementara' itu, mengenai Pandangan Umum Fraksi-fraksi di luar Raperda, terkait kebijakan pengelolaan sampah Provinsi Bali dengan melakukan perubahan paradigma dari kumpul angkut buang menjadi kebijakan Bali Era Baru yaitu dengan melakukan pengelolaan sampah di sumber dengan mewajibkan warga memilah sampah dan mengolah sampah skala desa/kelurahan/desa adat sesuai Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber. 

Saat ini sudah terbangun 239 TPS3R desa/kelurahan/desa adat di Bali. Untuk pengelolaan sampah di Kota Denpasar mengingat daya tampung TPA Suwung sudah penuh, maka kebijakan Pemerintah Kota Denpasar yaitu mengoptimalkan TPS3R yang sudah terbangun dan 3 TPST  untuk melakukan pengelolaan sampah di kota Denpasar dengan menggunakan teknologi bekerjasama dengan Bali CMPP untuk memproduksi RDF (sampah plastik), Wood Fallet (organik dan ranting kayu), dan mengembangkan maggot (organik basah).

Pemantauan harga kebutuhan bahan pokok dilakukan setiap hari di 3 pasar pantauan yaitu Pasar Kreneng, Pasar Badung, dan Pasar Nyanggelan. Dalam rangka bulan puasa dan menyambut Hari Raya Idul Fitri, melaksanakan pasar murah di kabupaten/kota yang akan dilaksanakan pada Bulan April sebanyak 2 (dua) kali. 

Terkait dengan pelaksanaan operasi pasar, bersinergi dengan Bulog, Pertamina dan Distributor Minyak Kita serta UMKM. Salah satu misi Pemerintah Provinsi Bali yaitu menjamin terpenuhinya pangan yang cukup dan sehat bagi krama Bali yang dilakukan melalui pengembangan sistem pertanian organik. 

"Sejak Tahun 2013 Pemerintah Provinsi Bali telah melaksanakan program subsidi pupuk organik secara insitu yang terus berlanjut sampai saat ini. Selain itu untuk membangun sistem pertanian berkelanjutan," tegas Koster di Gedung DPRD Bali.

Salah satu penggunaan alokasi dana desa yaitu dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa, salah satunya untuk pembangunan kesehatan di desa. Regulasi dalam bentuk Peraturan Gubernur dan/atau Perda terkait praktek perawat profesional untuk melayani kesehatan masyarakat, sekiranya menunggu ditetapkannya Undang-Undang Kesehatan yang pada saat ini sedang dilakukan uji publik terkait omnibus law RUU Kesehatan.

Terhadap kasus oknum yang menyalahgunakan wewenang dalam penerbitan KK dan KTP elektronik, kasus tersebut sudah ditangani Kejaksaan Negeri Denpasar dan Kepolisian Daerah Bali, dan telah ditetapkan tersangka. Tersangka diduga telah melakukan manipulasi data kependudukan dan elemen data kependudukan untuk pembuatan Dokumen Kependudukan melalui Dinas Dukcapil Kota Denpasar.

Pemerintah Provinsi Bali dalam Pemantauan Orang Asing (POA) telah bersinergi dengan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) dengan memberikan rekomendasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

 

Selain itu juga bersama dengan Polda Bali dan stakeholder/instansi terkait lainnya akan melaksanakan Operasi Kepolisian Kewilayahan dengan sandi Operasi Cipkon Agung-2023 dalam rangka Harkamtibmas guna mengantisipasi pelanggaran/kejahatan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) yang berada di Bali.

Terkait dengan insiden pelaksanaan brata penyepian, kejadian di Desa Sumber Klampok Kab.Buleleng, sudah ditangani oleh Polres Buleleng. Sedangkan kejadian di kolam pancing Pemogan Kota Denpasar sudah dilakukan mediasi pada tanggal 27 Maret 2023 oleh Kepala Dusun Kampung Islam Kepaon dan Bandesa Adat Kepaon serta Kepala Desa Pemogan dengan hasil mediasi, para pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya.

Dalam rangka menjaga kedaulatan kualitas dan keberlanjutan Pariwisata Bali, dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain sebagai anggota Tim Unit Kerja Lengkap (UKL) bersama kantor Imigrasi yang dikoordinir oleh Polda Bali, membentuk Satgas percepatan pelaksanaan tatakelola pariwisata, sebagai anggota TIM PORA yang di koordinir oleh Kanwil Hukum dan HAM Bali, dan membentuk tim mandiri di lingkungan Satpol PP Provinsi Bali.

Sepakat mengenai percepatan penyelesaian pembangunan jalan tol Gilimanuk-Mengwi, pembangunan jalan tol tersebut akan memberikan kemudahan akses kepada angkutan barang/logistik yang melalui jalan poros nasional dari Jawa, Bali dan NTB dan berdampak positif bagi pembangunan ekonomi.

Sependapat proses pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan APBD Induk Tahun Anggaran 2024 untuk dapat dipercepat, dengan tetap mengacu pada proses dan tahapan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pemerintah Provinsi Bali menyampaikan surat penolakan Tim Israel bertanding di Bali dengan pertimbangan bahwa kebijakan politik Israel terhadap Palestina yang tidak sesuai dengan kebijakan politik Pemerintah Republik Indonesia, yang sampai saat ini masih menjadi masalah serius politik regional, serta tidak adanya hubungan diplomatik antara pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Israel. 

"Hal ini dilakukan untuk menghormati hubungan diplomatik antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara lain di dunia khususnya yang berkaitan dengan Israel," demikian penyampaian Koster.

Berikut Rangkuman Pandangan Seluruh Fraksi Atas Raperda Provinsi Bali

BALIKINI.NET | BALI — Secara umum seluruh Fraksi di DPRD Bali mengapresiasi yang tinggi, atas inisiatif Dewan dalam menyusun Raperda Provinsi Bali tentang  Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat. Karena langkah ini, menurut pendapat Gubernur Bali, mencerminkan bahwa DPRD Provinsi Bali telah melaksanakan salah satu fungsinya dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, yaitu fungsi Legislasi berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah. 

Mengingat ada beberapa permasalahan yang terjadi di Kabupaten/ Kota namun belum diatur, dan ada beberapa permasalahan yang pengaturannya menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi sehingga Peraturan Daerah ini memang sangat dibutuhkan.

"Kami sepakat dengan Gubernur Bali, bahwa beberapa argumentasi yang menjadi pertimbangan betapa pentingnya Peraturan Daerah tentang  Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat, sebagaimana Dasar Hukum yang kami rujuk dalam bagian Konsideran Mengingat pada Raperda ini," ungkap I Nyoman BudiUtama, SH di gedung dewan Renon.

Seluruh Fraksi juga sepakat dengan harapan Gubernur Bali yakni melalui Peraturan Daerah ini, yang nantinya akan diampu sekaligus dikawal oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali sesuai ketentuan Pasal 255 Ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dapat dilaksanakan  secara optimal, agar mampu menciptakan situasi yang tertib, tenteram, dan nyaman sehingga dapat mewujudkan iklim investasi yang kondusif yang  berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Bali dan berdampak positif pula terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Terhadap masukan yang Gubernur Bali berikan terhadap Raperda Provinsi Bali tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat, untuk menyempurnakan substansi, demikian tanggapan sebagai berikut:

1. Seluruh Fraksi sudah merujuk pada Peraturan Perundang-undangan dimaksud,  yang secara lengkap kami sudah muat dalam bagian Konsideran Mengingat Raperda ini, yang secara keseluruhan merujuk sebanyak 17 Peraturan Perundang-undangan yang relevan dan terbaru.

2. Stuju dengan penambahan frase “Penyelenggaraan” dalam judul Raperda sehingga menjadi Raperda tentang “Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat.” Karena hal itu bersesuaian dengan yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara  Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548).

3. Mengenai “Tenteram dan Tertib Arak Bali” agar ditambahkan pada pasal yang mengatur. Bahwa ketentuan tersebut sudah diatur pada Pasal 27 Ketertiban dan Ketenteraman Minuman Fermentasi dan Destilasi Khas Bali, yang berbunyi :

(1) Setiap orang dilarang memproduksi dan menjual minuman fermentasi dan  destilasi khas Bali seperti wine dan arak yang bukan berasal dari bahan baku lokal.

(2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa:

a. teguran tertulis;

b. penghentian sementara kegiatan;

c. penghentian tetap kegiatan; dan/atau

d. denda.

Terkait rincian tentang Ketertiban dan Ketenteraman Minuman Fermentasi dan Destilasi Khas Bali yang disarankan menjadi materi muatan lebih lanjut akan 

dicantumkan pada Penjelasan.

4. Setuju bahwa perlu kesesuaian dan konsistensi antara pelanggaran dan sanksi yang dikenakan. Sesuai dengan yang kami muat pada BAB XII KETENTUAN PIDANA, Pasal 44. "Lebih jauh, kami juga menambahkan secara langsung tambahan Ayat mengenai Sanksi pada Pasal-pasal yang bersesuaian, karena obyek dan perihal larangan, kewajiban dan anjurannya yang berbeda-beda pada 23 pengaturan tentang Ketertiban dan Ketenteraman. Sanksi dimaksud mulai dari sanksi yang bersifat administratif, seperti peringatan lisan, peringatan tertulis, denda, ganti rugi, kerja sosial, sampai dengan pembongkaran, pemulihan fungsi ruang sebagaimana peruntukannya, dan lain-lain," tutupnya.

Gubernur Bali Pimpin Langsung Persiapan Dukungan Pelaksanaan Karya Ida Bhatara Turun Kabeh Di Pura Agug Besakih

BALIKINI.NET | BALI — Gubernur Bali, Wayan Koster terus memimpin langsung pelaksanaan Karya Ida Bhatara Turun Kabeh di Pura Agung Besakih, Kabupaten Karangasem, yang puncak karya akan dilaksanakan pada Hari Rabu ( Buda Umanis, Prangbakat), 5 April 2023 mendatang, Nyejer selama 21 (dua puluh satu) hari, sampai dengan Hari Rabu ( Budha Paing, Wayang), 26 April 2023. Rapat persiapan dilaksanakan secara intensif dengan para pihak agar pelaksanaan Karya Ida Bathara Turun Kabeh berjalan lancar, nyaman, aman,  tertib dan sukses.

Untuk mensukseskan Karya Ida Bhatara Turun Kabeh di Pura Agung Besakih yang dilaksanakan setiap tahun sekali bertepatan dengan Purnama Sasih Kadasa, Gubernur Bali, Wayan Koster menggelar Rapat Koordinasi bersama Ida Shri Bhagawan Putra Natha Nawa Wangsa Pemayun, Kapolda Bali, Irjen Pol Putu Jayan Danu Putra, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, Bupati/Walikota se- Bali, MDA Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali, PHDI Provinsi Bali, Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa Kota/Kabupaten se-Bali, Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten Karangasem, Camat Rendang, Bendesa Adat dan Perbekel di Besakih, serta Ketua Badan Pengelola Fasilitas Kawasan Suci Besakih, pada, Sabtu 25 ( Saniscara Kliwon, Uye) Maret 2023 lalu di Gedung Gajah, Jayasabha, Denpasar.

Dalam arahannya, Murdaning Jagat Bali asal Desa Sembiran, Buleleng ini menyampaikan peningkatan kualitas pengelolaan di Kawasan Suci Pura Agung Besakih wajib dilaksanakan dengan menerapkan Tatanan Baru untuk mengatur Pamedek/Pengunjung sebagai implementasi VisiNangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta

Berencana menuju Bali Era Baru. Sehingga terciptanya kelancaran, kenyamanan, keamanan, ketertiban, keselamatan, kebersihan, dan keindahan dalam rangka mendukung pelaksanaan Karya Ida Bhatara Turun Kabeh di Pura Agung Besakih.

Gubernur Bali menjelaskan penataan fasilitas di Kawasan Suci Pura Agung Besakih telah dilaksanakan dengan hasil Pemerintah Provinsi Bali telah menyediakan Fasilitas untuk Pamedek/Pengunjung, yaitu: 1) Wantilan/ Bale Pasandekan di Area Bencingah dan Area Manik Mas, untuk menunggu giliran persembahyangan dan beristirahat; 2) Ruang Ganti Pakaian untuk Pamedek/Pengunjung, serta Ruang Laktasi (Menyusui) di Area Manik Mas; 3) UMKM di Area Bencingah tersedia sebanyak 248 unit Kios dan 162 unit Los, sedangkan di Area Manik Mas tersedia sebanyak 25 unit Kios dan 36 unit Los, yang dimanfaatkan oleh UMKM pengguna Kios dan Los secara gratis, hanya dibebankan biaya

operasional perawatan dan rekening listrik/air; 4) UMKM menjual produk lokal Bali berupa: sarana persembahyangan, wastra (busana adat, endek, songket, kain tradisional), produk kerajinan rakyat, cindera mata branding Besakih, kuliner dan produk olahan, serta sayur-sayuran dan buah-buahan. Semua produk yang dijual merupakan produk lokal Bali, diutamakan dari Kabupaten Karangasem; 5) Pusat Informasi, Posko Kesehatan, dan Posko Keamanan di Area Kedungdung, Area

Manik Mas, dan Area Bencingah; 6) Wiyata Graha di Area Manik Mas berfungsi untuk menayangkan video dokumenter; 7) Kantor BPD Bali dan ATM Center; 8) Elevator ( Lift) di Gedung Parkir Area Manik Mas; 9) Sistem Pemantauan Digital dengan indikator lampu pada setiap slot, warna hijau menunjukkan slot masih tersedia dan warna merah

menunjukkan slot sudah terisi di semua Lantai Gedung Parkir; 10) Kode blok parkir di pilar pada setiap Lantai Parkir; 11) Toilet 12 bilik di Area

Kedungdung, 144 bilik di Area Manik Mas, dan 54 bilik di Area Bencingah, termasuk Toilet khusus untuk Difabel, dimanfaatkan untukPamedek/Pengunjung secara gratis.

Penataan fasilitas di Kawasan Suci Pura Agung Besakih yang telah dilaksanakan tersebut berdasarkan pengalaman terdahulu, dimana arus kendaraan dan situasi yang demikian krodit berulang – ulang terjadi saat karya besar di Pura Agung Besakih. “Kita harus belajar dan sudah cukup lama belajar dari pengalaman yang kita lihat langsung, bagaimana ruwetnya perjalanan ke Besakih ketika berlangsung Karya Ida Bhatara Turun Kabeh. Tiap tahun begitu,” kata Gubernur Bali seraya

menjelaskan Pura Agung Besakih adalah Pura terpenting di Bali. SaatKarya Ida Bhatara Turun Kabeh, seluruh Ida Bhatara sesuhunan hadir, jadi betapa suci-nya upacara ini. Kalau (pemedek, red) sampai (Kawasan, red) Menanga saja sudah tidak senang (karena macet, red) bagaimana mereka bisa fokus ngaturang bhakti. Sudah capek dan emosi

duluan. Jadi, Saya ingin sekarang dengan dibangunnya fasilitas yang sangat lengkap ini, problem parkir dan akses bisa dipecahkan untuk

menciptakan kenyamanan dan keamanan masyarakat.

Penataan Kawasan Suci Pura Agung Besakih yang dilaksanakan

Gubernur Bali, Wayan Koster telah membuktikan bahwa pemimpin hadir

untuk masyarakat. Dengan lengkapnya fasilitas yang dibangun, maka

diperlukan juga dukungan oleh seluruh lapisan masyarakat, dengan

mensosialisasikan dan mengimplementasikan Surat Edaran Nomor : 03

Tahun 2023 Tentang Tatanan Baru Bagi

Pamedek/Pengunjung

Saat Memasuki dan Berada di Kawasan Suci Pura Agung

Besakih Selama Pelaksanaan

Karya Ida Bhatara Turun Kabeh.

“Saya mengajak Bapak Kapolda, Bupati Walikota, Kapolres, Majelis Desa

Adat, PHDI, dan Kepala Desa untuk aktif mendukung dan

mensosialisasikan SE Nomor 03 Tahun 2023 ini dalam rangka

mendukung

Karya Ida Bhatara Turun Kabeh,” jelas Gubernur Bali

sembari mengingatkan sebarkan SE ini lagi ke semua jaringan.

7. Secara rinci, Gubernur Wayan Koster menjabarkan poin penting dari

Surat Edaran Nomor : 03 Tahun 2023, yaitu Pertama, dalam

Tatanan

Pamedek/Pengunjung Memasuki Kawasan Suci Pura

Agung Besakih, maka : 1)

Pamedek/Pengunjung harus masuk melalui

Candi Bentar di Area Manik Mas, sesuai Tatanan di Pura Agung Besakih;

2)

Pamedek/Pengunjung yang menggunakan Bus/Truk disediakan

Kendaraan

Shuttle Bus Listrik dari Tempat Parkir Kedungdung ke Area

Manik Mas dan sebaliknya; 3)

Pamedek berjalan kaki dari Area Manik

Mas ke Area Bencingah. Khusus untuk

Sulinggih, Lansia, Wanita Hamil,

Wanita yang mengajak Bayi/Anak Balita, dan Difabel disediakan

Kendaraan Angkutan Khusus (

Buggy); 4) Pengunjung hanya dapat

memasuki Kawasan Suci Pura Agung Besakih di luar area

persembahyangan; 5)

Pamedek/Pengunjung wajib membawa

kantong sampah untuk menampung sampah selama berada di

Kawasan Suci Pura Agung Besakih; dan 6)

Pamedek/Pengunjung wajib

menaati ketentuan yang diberlakukan oleh Badan Pengelola, khusus

yang berkaitan dengan pemanfaatan Fasilitas Kawasan Suci Pura Agung

Besakih.

8. Kedua, dalam Surat Edaran Nomor : 03 Tahun 2023 juga berisi

Larangan dalam rangka menjaga kebersihan, keindahan, kesucian, dan

keagungan Kawasan Suci Pura Agung Besakih. Larangan tersebut

diberlakukan sebagai berikut: 1) Pelaku UMKM/Pedagang dilarang

keras berjualan di tepi jalan, hanya diijinkan berjualan dengan

memanfaatkan Kios dan Los yang telah disediakan; 2) Pelaku UMKM

pengguna Kios dan Los dilarang keras menyediakan dan

menggunakan tas kresek, pipet plastik,

styrofoam, serta produk lain

berbahan plastik sekali pakai; 3) Pelaku UMKM pengguna Kios dan Los

dilarang keras membuang sampah di sembarang tempat,

berkewajiban menjaga kebersihan secara mandiri dengan menerapkan

pengelolaan sampah berbasis sumber, memilah sampah organik dan

non-organik, serta menjaga keasrian lokasi; 4)

Pamedek/Pengunjung

dilarang keras membawa/menggunakan tas kresek, pipet plastik,styrofoam, serta produk lain berbahan plastik sekali pakai; 5)

Pamedek

yang membawa sarana

Upakara yang sudah dihaturkan/

lungsuran,

dilarang keras membuang sisa

lungsuran di Kawasan Suci Pura Agung

Besakih, berkewajiban membawa pulang kembali sisa

lungsuran; dan 6)Pamedek/Pengunjung dilarang keras membuang sampah

sembarangan di Kawasan Suci Pura Agung Besakih, berkewajiban

membawa pulang semua sampah yang dihasilkan.

9. Ketiga, di dalam Surat Edaran Nomor : 03 Tahun 2023 telah

mengatur Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang harus

dilaksanakan secara tertib, yaitu : 1) Seluruh Kendaraan Bus/Truk, Roda

Empat, dan Sepeda Motor, yang datang dari arah Kabupaten Bangli,

Klungkung, dan Karangasem, diarahkan menuju Simpang Pasar

Menanga untuk langsung menuju Kawasan Suci Pura Agung Besakih; 2)

Bus yang diperbolehkan memasuki Kawasan Suci Pura Agung Besakih

hanya Bus Sedang (maksimum 35 tempat duduk) dan Bus Kecil

(maksimum 12 tempat duduk). Tidak diijinkan menggunakan Bus

Besar (lebih dari 35 tempat duduk); 3) Parkir Kendaraan: a. Kendaraan

Bus/Truk hanya boleh Parkir di Tempat Parkir Kedungdung (

Asti

Mandala). Kapasitas parkir 250 unit Bus/Truk, b. Kendaraan Roda Empat

hanya boleh Parkir di Gedung Parkir Barat Area Manik Mas (

Kreta

Graha Kulon). Kapasitas parkir 1.426 unit Kendaraan, c. Sepeda Motor

hanya boleh Parkir di Gedung Parkir Timur Area Manik Mas (

Rangga

Graha Wetan). Kapasitas parkir 1.268 unit Sepeda Motor, d. Semua

Kendaraan dilarang keras Parkir di tepi jalan/tempat selain di lokasi

yang sudah ditentukan, dan e. Semua pengguna Kendaraan agar

dengan tertib dan disiplin mengikuti arahan Petugas Parkir dan Petugas

Keamanan; 4) Arus balik Kendaraan dari Tempat Parkir Kawasan Suci

Pura Agung Besakih diatur sebagai berikut: a. Kendaraan Bus/Truk

hanya diijinkan menggunakan jalur yang sama seperti jalur kedatangan,

yaitu dari Kedungdung menuju Menanga, b. Kendaraan Roda Empat dan

Sepeda Motor menggunakan jalur balik sebagai berikut: 1) BagiPamedek/Pengunjung yang menuju ke arah Kabupaten Bangli dan

Buleleng, keluar dari Gedung Parkir Area Manik Mas, masuk ke Area

Parkir Kedundung, kemudian keluar melalui Dusun Buyan atau Desa

Pempatan dan 2) Bagi

Pamedek/Pengunjung yang menuju Kabupaten

Klungkung dan Karangasem, keluar dari Gedung Parkir Area Manik Mas,

mengarah ke Timur menuju Dusun Batusesa, keluar di Simpang Yeh

Sah; 5) Masyarakat yang berada di sebelah Selatan Parkir Kedungdung

yang akan menuju Kabupaten Bangli, Klungkung, dan Karangasem,

diarahkan menuju Simpang Dusun Tegenan, menuju Dusun Batusesa,

keluar di Simpang Yeh Sah. Tidak diijinkan melintas melalui Lembah

Arca/Telaga Waja; 6) Kendaraan pengantar Sulinggih dan pembawaBanten Panganyar diijinkan masuk melalui jalur Pura Dalem Puri, setelah

menurunkan Sulinggih dan

Banten Panganyar, Kendaraan wajib parkir di

tempat parkir sesuai ketentuan pada angka 3. Kendaraan pengantar

Sulinggih dan pembawa

Banten Panganyar harus menggunakan tanda

khusus yang disediakan oleh Panitia

Karya Ida Bhatara Turun Kabeh;

dan 7) Selama Karya berlangsung, Kendaraan Pengangkut Galian C

dilarang keras melintas melalui: a. Desa Muncan, Rendang, Bukit

Jambul menuju Kabupaten Klungkung dan sebaliknya, b. Desa

Pempatan, Rendang, Bukit Jambul menuju Kabupaten Klungkung dan

sebaliknya.

10. Selama

Karya Ida Bhatara Turun Kabeh berlangsung, Gubernur

Bali menginformasikan kepada para sopir agar kendaraan pengangkut

galian C yang dikemudikannya dilarang keras melintas melalui Desa

Muncan, Rendang, Bukit Jambul menuju Kabupaten Klungkung dan

sebaliknya, hingga melalui Desa Pempatan, Rendang, Bukit Jambul

menuju Kabupaten Klungkung dan sebaliknya. “Jadi mohon mencari

jalur alternatif,” pesan Gubernur Bali.

11. Kapolda Bali, Irjen Pol Putu Jayan Danu Putra menekankan Surat

Edaran Nomor : 03 Tahun 2023 Tentang Tatanan Baru BagiPamedek/Pengunjung Saat Memasuki dan Berada di Kawasan

Suci Pura Agung Besakih Selama Pelaksanaan

Karya Ida

Bhatara Turun Kabeh ini dikeluarkan oleh Bapak Gubernur Bali,

merupakan hasil rapat dan telah dirumuskan secara matang. Jadi mari

bersama - sama Kita melaksanakannya. Kami juga dari Kepolisian

Daerah Bali telah menyiapkan sejumlah antisipasi guna memperlancar

pengamanan dan arus masyarakat yang akan memadati kawasan

Besakih, serta akan disiapkannya sebanyak 764 personil pengamanan,

dimana 336 personil berasal dari Kepolisian dan sisanya dari TNI, Dinas

Perhubungan, Dinas PUPR, SatPol PP, Dinas Kesehatan hingga Pecalang.

“Seluruhnya akan disebar di Posko Command Center, Posko Pelayanan

Terpadu dan Posko Pengamanan di sejumlah titik. Didukung pula

dengan 4 unit ambulance dan kelengkapan mobil Derek serta Damkar

sejumlah 3 unit. Jadi sistem pola pengaman kita dilakukan dengan

preventif dan represif, serta sistem zona,” tegas Kapolda Bali sembari

menyatakan pengamanan yang kami lakukan juga didukung oleh CCTV

yang ditempatkan di 13 titik dan bisa dimonitor dan dikoneksikan

dengan Command Center Polda Bali. Termasuk CCTV analitik untuk

memantau kerumunan orang plus digabungkan monitoring drone. Selain

juga kita siapkan jalur emergency untuk menangani pemedek yang

dalam kondisi darurat

Bupati Bangli Menghadiri Silaturahmi Pemberian Santunan Yatim Piatu dan Dhuafa di Masjid Agung Bangli

BALIKINI.NET | BANGLI —  Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta menghadiri acara Silaturahmi dan Pemberian Santunan Yatim Piatu dan Dhuafa di Masjid Agung Bangli. Acara tersebut juga dihadiri DPD RI H.Bambang Santosa, Para Alim Ulama  dan Tokoh Masyarakat  Muslim Se Kabupaten Bangli, Pengurus Wilayah IPHI Prov.Bali, Kepala Kemenag Kab.Bangli Beserta Undangan Lainnya. Sabtu (01/04/2023)

Bupati Bangli memberikan apreasiasi apa yang sudah dilakukan oleh Bapak / Ibu yang tergabung dalam organisasi IPHI Kab. Bangli ini yang telah bergotong royong melakukan pengumpulan dana dan shodaqoh untuk selanjutnya diberikan kepada anak yatim piatu dan dhuafa.

Sebagai Kepala Pemerintah Kabupaten Bangli yang telah diberikan amanah oleh masyarakat Bangi, dalam dua tahun kepemimpinannya dalam mewujudkan Bangli Era Baru, yang mana sebelumnya Bangli dikenal dengan kota sepi dan tidak punya alun- alun sekarang telah berdini alun-alun Bangli yang megah bahkan tidak berlebihan jika kita katakan alun-alun kita ini terbaik di Provinsi Bali. Selain itu rumah sakit sebagai simbul kepedulian terhadap pelayanan kesehatan dan hajat hidup masyarakat juga telah kita bangun dengan kualitas terbaik. Termasuk program-program yang menyentuh masyarakat langsung seperti pembangunan, pasar Singamandawa Kintamani yang sekarang sedang berjalan proses pembangunannya "ujarnya".

Lebih lanjut disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangli juga telah memberikan dana hibah kepada berbagai lembaga termasuk kepada warga muslim Bangli yang pada tahun ini kita berikan Ambulance kepada Yayasan Masjid Agung Bangli untuk dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya. "Imbuhnya".

Mengakhiri sambutan Bupati mengajak semua warga muslim di Kabupaten Bangli untuk bersatu padu membangun Bangli Era Baru sesuai dengan porsi kita masing-masing, agar Bangli ke depan senantiasa menjadi Bangli yang sejuk, aman, nyaman, tentranm, dan hidup.

Kelurahan Padangsambaian Panen Cabai dan Terong Bentuk Penguatan Ketahanan Pangan

BALIKINI.NET | DENPASAR —  Aparat Kelurahan Padangsambian, Denpasar Barat, melakukan panen cabai, buah, dan sayuran di Jalan Padang Kili, Lingkungan Balun Kelurahan Padangsambian Minggu (2/03).

Panen cabai dan terong tersebut sebagai bentuk penguatan ketahanan pangan dalam menanggulangi inflasi. Disamping menanam tanaman sayuran Pihak Kelurahan juga memelihara ikan Lele. Lurah Padangsambian I Ketut Alit Artika, mengatakan tanaman itu dibudidayakan di lahan milik Desa Adat Padangsambian. Jenis tanaman yang ditanam antara lain cabai, terong, tomat, mangga, dan alpukat. 

"Kami tanam di lahan milik Desa Adat Padangsambian dengan melibatkan ibu-ibu PKK, para jumantik, serta jajaran lainnya,” kata Alit Artika.

Penguatan ketahanan pangan dalam upaya menekan laju inflasi ini, menurut Alit Artika, memang menjadi salah satu fokus Kelurahan Padangsambian. Pelibatan seluruh kalangan diharapkan akan menjadi kolaborasi apik dalam program penanggulangan inflasi. 

“Kelurahan Padangsambian akan terus berupaya menggandeng semua pihak dalam menjalankan program penanggulangan inflasi ini. Kami melibatkan para kepala lingkungan (kaling) dan kader PKK,” ujarnya. 

Dia mengatakan akan mengajak masyarakat untuk terus berkreativitas, berkarya, dan berinovasi agar tetap kokoh di tengah kondisi seperti saat ini. Sehingga, panen ini bukan hanya dilakukan di kelurahan, juga sebagai percontohan kepada masyarakat. 

“Kami harap masyarakat juga bisa ikut membudidayakan sayuran. Sehingga, bisa mengatasi inflasi yang saat ini tengah diantisipasi pemerintah,” ucap Alit Artika.

Grand Final Gempita Anak Kota Denpasar Usung Tema Bhaskara Abhirpraya

BALIKINI.NET | DENPASAR — Sebagai wadah partisipasi anak dalam pembangunan Kota Denpasar, sekaligus untuk meningkatkan kepedulian sosial terhadap permasalahan anak yang ada di Kota Denpasar. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Denpasar bersama Forum Anak Daerah (FAD) Kota Denpasar menggelar pemilihan Duta Anak Kota Denpasar 2023 dalam Grand Final Gempita Anak Kota Denpasar tahun 2023 yang digelar di Gedung Natya Mandala Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar, Pada Jumat (31/3) lalu.

Duta Anak Kota Denpasar yang terpilih ini nantinya akan akan menjadi duta Kota Denpasar menuju Mimbar Anak Bali ke XIV dalam Pemilihan Duta Anak Bali Tahun 2023. Gempita Anak Kota Denpasar 2023 kali ini mengusung tema “Bhaskara Abhirpraya”. yang mempunyai arti seorang anak yang akan membawa cahaya perubahan menuju kejayaan yang gemilang. 

Pelaksanaan Grand Final Gempita Anak Kota Denpasar 2023 kali ini merupakan akhir dari serangkaian tahap seleksi yang dilaksanakan sejak bulan Januari lalu.

Acara ini dibuka langsung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Denpasar, I Made Toya, didampingi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Denpasar, I Gusti Agung Sri Wetrawati dan Ketua Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak ( FK PUSPA ) Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Denpasar, I Made Toya, saat membacakan sanbutan Walikota Denpasar IGN. Jaya Negara turut mengapresiasi pelaksanaan Gempita Duta Anak Kota Denpasar 2023 kali ini. “ Dengan terpilihnya Duta Anak Kota Denpasar 2023 kali ini ini harapannya akan terbentuk anak-anak yang dapat menjadi pelopor dalam mencegah permasalahan khususnya yang terjadi pada anak serta remaja, sekaligus pada yang sudah terpilih diharapkan dapat mengharumkan Kota Denpasar pada Mimbar Anak Bali ke XIV dalam Pemilihan Duta Anak Bali Tahun 2023 nanti," kata Made Toya.

Sementara Ketua Panitia Gempita Anak Kota Denpasar 2023, A.A Alit Dharma Suteja, dalam  menyampaikan, kegiatan ini merupakan serangkaian dengan program kerja tahunan Forum Anak Daerah Kota Denpasar sebagai sarana dalam berkreasi dan berapresiasi, selain itu kegiatan ini juga sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi serta menumbuhkan sikap, akhlak, dan karakter yang baik terhadap anak serta meningkatkan kepedulian sosial terhadap permasalahan anak yang ada disekitarnya.

Launching SID Kecamatan Kediri, Bupati Sanjaya Duduk Lesehan Bersama Pimpinan OPD

BALIKINI.NET | TABANAN — Meskipun di tengah guyuran hujan, semangat Bupati Tabanan Dr. I Komang Gede Sanjaya, SE, MM, tak pernah surut untuk mendukung berbagai program inovasi yang dikembangkan oleh OPD di Kabupaten Tabanan. Seperti saat melaunching Sistem Informasi Desa (SID) Kecamatan Kediri sekaligus menyerahkan Perbup Batas Desa, pada Sabtu, (1/4) malam. Bupati Sanjaya bersama jajaran duduk lesehan dan berbaur dengan masyarakat yang sangat antusias dengan jalannya acara.

Menurut Bupati Sanjaya, hadirnya Data Desa Presisi di Kabupaten Tabanan akan dapat mengakhiri polemik batas Desa dan membantu terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Hal ini sangat sesuai dengan impian Kabupaten Tabanan dalam mewujudkan Big Data yang akurat melalui Data Desa Presisi. Pun sangat disyukuri oleh orang nomor satu di Tabanan itu karena mendapat dukungan dari semua pihak. Terlebih, mendapat dukungan penuh DPRD dengan mewujudkan sebuah Perda Desa Presisi, yang nantinya harus diikuti dengan Perbup, sehingga secepat mungkin bisa diimplementasikan di Kabupaten Tabanan.

"Selaku Kepala Daerah, saya sangat mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Forum Perbekel Kediri yang telah mengupayakan secara sungguh-sungguh untuk membangun Sistem Informasi Desa di wilayahnya masing-masing. Sehingga, kedepanya terwujud keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta pengendalian pembangunan di daerah melalui penyelenggaraan Tabanan Satu Data Desa Presisi," ujar Sanjaya saat melauncing secara resmi SID Kecamatan Kediri pada malam itu.

Kegiatan yang juga dikatakan sebagai sebuah lompatan besar bagi pembangunan Desa kedepannya ini juga turut dihadiri oleh Wakil Bupati Tabanan I Made Edi Wirawan, SE, anggota DPRD Tabanan Dapil Kediri, Sekda, para Asisten dan Kepala OPD di lingkungan Pemkab Tabanan, Camat dan unsur Forkopimcam Kediri, Owner Toko Nyoman, Forum Perbekel Kecamatan Kediri, Bendesa Adat serta undangan terkait lainnya yang turut hadir saat itu. Dimana masyarakat sekitar pun turut tumpah ruah merayakan kegiatan launching tersebut.

Berbicara tentang Sistem Informasi Desa, pengelolaan data dan kewargaan mampu dilakukan secara terpadu, sistematis dan terukur. Hal itu dikatakan Sanjaya merupakan hal yang mutlak harus diwujudkan, pendataan desa yang meliputi proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data desa yang memuat lima bidang prioritas, demografi desa, potensi, aset, sumber kekayaan desa dan lainnya akan mampu memberikan gambaran yang utuh.

"Inovasi Forum Perbekel Kediri membuat Sistem Informasi Desa sudah barang tentu nanti akan menjadi suatu roh dari Desa presisi ini. Saya yakin, perencanaan pembangunan Desa di Kecamatan kediri pasti akan baik. Saya yakin itu. Kemarin pun saat mendampingi BPK RI exit meeting, salah satunya Kabupaten Tabanan tata kelola keuangannya berbasis SIPD, berbasis teknologi. Kalau ini dikawinkan, Sistem Informasi Desa dan SIPD, maka transparansi tata kelola keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan pasti akan lebih baik," imbuh Sanjaya.

Inilah semangat dasar dari Desa Presisi yang sering didengungkan Bupati Sanjaya setiap Berkantor di Desa. Melalui keutuhan data yang dihasilkan dari Sistem Informasi Desa ini akan lahir kebijakan-kebijakan strategis dalam pembangunan Desa, sehingga dalam kepemimpinannya setidaknya ada 3 (tiga) point fundamental yang bisa dicapai, yakni Kebijakan lahir Berbasis Data, Tidak ada lagi program OPD namun OPD membuat program berbasiskan program Desa, serta kedepannya tidak ada lagi program yang dipaksakan di Desa.

"Kalau ini bisa kita wujudkan, kompak di seluruh Kabupaten Tabanan, Kabupaten lain akan belajar ke Kabupaten Tabanan. Saya yakin itu, karena semua nanti muaranya ada di Desa. Astungkara kita mempunyai pejuang-pejuang dulu yang menghapus kelurahan tiada lain adalah tujuannya sekarang kita gampang mengorganisir sebuah wilayah. Ini cikal bakal untuk membuat program berbasis di Desa," tambah politisi asal Dauh Pala Tabanan itu dan berharap launching Sistem Informasi Desa Kecamatan Kediri menjadi inspirasi bagi Kecamatan lain di Tabanan.

Senada dengan Bupati Tabanan, Dewa Putu Alit Arta selaku Ketua Forum Perbekel Kediri, mengucap syukur dan kebahagiaannya mampu bersama-sama melaunching Sistem Informasi Desa Kecamatan Kediri ini. Hadirnya SID ini dikatakannya juga tidak terlepas dari peran semua elemen masyarakat Kediri untuk melakukan pembaharuan di Desa menuju Desa terintegrasi seiring dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat saat ini.

"Malam hari ini adalah malam yang berbahagia karena kami masyarakat Kediri mencoba sebuah acara yang memang tidak lasim. Kita berkolaborasi dengan semua elemen masyarakat dalam suasana yang natural. Kesan yang ingin kami sampaikan bahwa bapak pimpinan kita, Bapak Bupati dan Wakil Bupati tidak terpisah dengan rakyatnya sendiri. Semua elemen masyarakat kita libatkan, dari Seka Teruna di setiap Banjar, Karang Taruna, LPM, BPD, perangkat Desa dan lainnya. Hal ini kami terjemahkan karena selalu ingin mendukung program-program Bupati menuju Desa Presisi," ujar Alit Arta.

Pura Pegubugan direncanakan Menjadi Pura Ulundanunya Kabupaten Jembrana

BALIKINI.NET | JEMBRANA — Pura Khayangan Jagat Ulun Danu Pagubugan, memiliki lokasi yang istimewa. 

Pura yang letaknya diatas batu dan diapit oleh dua sungai yang disebut campuhan bertempat disebelah utara bendungan Bendel, Desa Manistutu, Kecamatan Melaya. Pura itu kini direncanakan Bupati I Nengah Tamba menjadi Pura Ulundanunya Kabupaten Jembrana.

Hal tersebut disampaikan Bupati Tamba saat menyempatkan diri melaksanakan persembahyangan di Pura tesebut, Jumat (31/3) lalu.

"Rencana kedepan bahwa pelan pelan pura ini kita tata, kita akan jadikan Ulun Danunya Kabupten Jembrana, kalau di Tabanan kita sudah liat ada Ulun Danu, kita pun akan segera membuat dan minta pendapat kepada Sulinggih dan Krama Subak sareng sami di Jembrana apakah ini disetujui dicetuskan sebagai pusatnya Ulundanu Kabupaten Jembrana sebagai pedoman dari pada krama subak di Kabupaten Jembrana," ungkapnya.

Diketahui penataan Pura Pegubugan sudah dilakukan seperti inprastruktur yang awalnya menuju Pura tersebut dengan melewati jalan setapak kini sudah dapat dilalui mobil, Bupati Tamba berharap kedepam Pura Ulun Danu Pegubugan agar menjadi Pura Ulundanunya Kabupaten Jembrana tempat pemujaan kepada Sang Hyang Widhi dalam prabawanya sebagai Dewa Kemakmuran.

"Saya mengharapkan nanti mudah mudahan Pura Pegebungan ini kita pakai sebagi Pura Ulun Danu di Kabupaten Jembrana, sampai hari ini Jembrana belum punya Ulun Danu dan tentu penataan sudah dimulai dari sekarang mulai dari inprastruktur yang akan kita sediakan mudah mudahan bisa layak dan patut dijadikan Pura Ulun Danu Kabupaten Jembrana," ungkap Bupati Tamba.

Tak hanya itu, selain wisata religi, areal Pura Ulun Danu Pegubugan yang luasnya hampir 70 hektar akan dijadikan obyek pariwisata di Kabupaten Jembrana diketahui disana memiliki alam yang asri dan indah serta akan dijadikan Pusat Perkemahan.

"Tanah ini adalah tanah hutan yang luasnya hampir 70 hektar, kedepan juga ini menjadi tujuan pariwisata yang luas biasa untuk wisata alam dan juga religi dan juga diujung bendungan kita akan pusatkan sebagai pusat bumi perkemahan kita sudah diskusikan dengan pak sekjen dan disupport juga oleh Kementrian Lingkungan hidup itu juga sudah berjalan permohonan dan diskusi kita, jadi nanti kedepan mudah mudahan ini mendapatkan restu kalau kita mau perkemahan tidak lagi kita ke cibubur kita akan sediakan disini dan wisata alamnya mendukung ada sungainya dan juga alam yang masih asri," pungkasnya. 

Kelurahan Dangin Puri Kemas HUT Ke 2 Tahun Bank Sampah Pelita Dengan Berbagai Kegiatan

BALIKINI.NET | DENPASAR — Merayakan HUT ke 2 tahun Bank Sampah Pelita, Kelurahan Dangin Puri menyelenggarakan berbagai kegiatan  menarik dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kelurahan Dangin Puri, Minggu (2/4).

Lurah Dangin Puri I Gusti Agung Gede Okariawan saat di hubungi  mengatakan,  kegiatan yang dilaksanakan dalam perayaan HUT Bank Sampah Pelita adalah jalan sehat , senam Sicita, penyerahan APAR kepada kelihan banjar, penyerahan reward berupa  sembako kepada 10 nasabah saldo terbanyak, lomba daur ulang sampah tingkat SD, game menarik, pengundian doorprize dan  cek kesehatan gratis.

Berbagai kegiatan  yang dilaksanakan itu dengan harapan agar masyarakat tertarik dan tergerak ikut aktif dalam pengelolaan sampah serta  untuk   mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan konsisten dalam menjaga lingkungan dengan memilah Sampah dari sumber serta bergaya hidup sehat.

Lebih lanjut ia mengatakan, dalam perayaan HUT Bank Sampah Pelita juga dijadikan ajang untuk mensupport UMKM lokal, sehingga kegiatan ini dirangkaikan dengan Pasar Rakyat yang menjual sembako murah dan UMKM Lokal sebagai bentuk pengendalian inflasi. "Dengan dilaksanakan kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaatnya," ucap Okariawan.

Menurut  Okariawan keberadaan Bank Sampah Pelita sangat membantu  mengurangi sampah terbuang ke TPS. Untuk itu keberadaan Bank Sampah Pelita diharapkan dapat membantu pemerintah Kota mengatasi sampah di sumbernya.