Tidak Ada Impunitas Pada TNI, Setiap Kesalahan Ada Hukumannya

Jakarta , Bali Kini -  Akhir-akhir ini  penilaian masyarakat terkait sistem peradilan militer, yang dinilai seolah-olah apabila kasus militer diselesaikan secara militer, pasti dilindungi. Hal tersebut ditepis oleh Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono S.E., M.M. dengan penandatanganan nota kesepahaman (MOU) sistem elektronik berkas pidana terpadu atau e-berpadu, antara TNI dengan Mahkamah Agung  dan Kejaksaan Republik Indonesia yang merupakan bentuk komitmen transparansi TNI pada proses penegakan hukum kepada oknum TNI yang melakukan pelanggaran hukum,  tidak ada istilah impunitas pada TNI,  setiap kesalahan pasti ada hukumannya,  begitu juga setiap prestasi pasti ada hadiahnya.

 

Proses penandatanganan Nota Kesepahaman (MOU) sistem elektronik berkas pidana terpadu atau e-berpadu, antara TNI dilakukan oleh  Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono S.E., M.M, Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H,. M.H. dan Jaksa Agung yang diwakilkan Jaksa Agung Muda Dr. Bambang Sugeng Rukmono, diatas KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat, Jakarta, Senin (6/11/2023).

 

Dalam sambutannya, Laksamana TNI Yudo mengatakan  bahwa sistem elektronik berkas pidana terpadu atau e-berpadu adalah suatu sistem integrasi berkas pidana yang merupakan bagian dari sistem informasi pengadilan atau (SIP). SIP bekerja sebagai media pertukaran dokumen antar aparat penegak hukum  baik dalam penyelesaian perkara pidana militer  ataupun perkara yang terkoneksi dengan lingkungan peradilan militer. “Pelaksanaan e-berpadu sebagaimana diamatkan Presiden RI dalam peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018  tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE),  sistem e-berpadu dalam peradilan militer, akan menjadi perubahan proses menuju SPBE,” ujarnya.

 

Panglima TNI juga mengatakan bahwa kerjasama yang dimaksud dituangkan dalam bentuk Memorandum Of Understanding (MoU) yang berlaku selama 3 tahun,  memiliki lingkup antara lain pertukaran data  dan dokumen administrasi perkara melalui e-berpadu, pengamanan data dan dokumen administrasi perkara pada e-berpadu. Pemanfaatan data dan dokumen administrasi perkara pada e-berpadu. pemberian hak akses monitoring data perkara pada e-berpadu. “Pengiriman berkas perkara pidana militer yang selama ini dilakukan secara manual,  dengan sistem ini,  maka pengiriman akan dilakukan secara elektronik melalui aplikasi e-berpadu.  Sehingga diharapkan dapat mendorong perwujudan sistem basis data penanganan perkara tindak pidana secara terpadu  yang berbasis teknologi informasi,  sesuai amanat Presiden,” jelasnya.

 

Disela-sela kegiatan penandatanganan di KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat -992, Panglima TNI berkesempatan meninjau fasilitas KRI, Kapal ini dilengkapi dengan X–Ray Stationary 500 Ma, CT–Scan, C–Arm, Panoramic, Chepalometric Dental X-Ray, Digital Radiography System, USG 4 Dimensi, dan Refrigrator, Bank Darah, Central Gas Medic & Generator untuk memproduksi gas oksigen. KRI yang diresmikan pada Agustus 2022 oleh Laksamana TNI Yudo Margono saat beliau menjabat Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal), Kapal ini mampu bertahan selama 30 hari di laut, Gross tonnage : 10.500 ton, DWT: 2.800 ton, Displacement: 7.300 ton, Kecepatan  maximal : 18 knots, Kecepatan jelajah : 14 knots, Kecepatan ekonomis : 12 knots. KRI ini dapat membawa (HSD / solar: 1980 KL, Avtur: 25 m3,  bahan bakar: 1.921.080, Air Tawar (Fresh W) : 369.880 dan Air Tawar (Destilated) : 339.170), memiliki kemampuan muat material tiga unit helikopter, LCVP dua unit, Rigid Hull Inflatable boat satu unit, ambulance boat dua unit.

 

KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat 992 sebagai salah satu kapal rumah sakit TNI dipersiapkan untuk merawat pengungsi korban perang dan akan bersiaga di perairan sekitar wilayah Gaza Palestina, Sebagaimana dikatakan  Menhan RI Prabowo Subianto beberapa hari yang lalu dihadapan media.

 

Turut  hadir dalam acara MoU, Kasum TNI Letjen TNI Bambang Ismawan, S.E., M.M., para Asisten Panglima TNI, para Kabalakpus TNI dan Kapuspen TNI Laksda TNI Julius Widjojono.[tim/lp]

Jakarta , Bali Kini  – Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Palestina Yang Mulia Dr. Zuhair S.M. Al Shun, di Kemhan, Jakarta, Senin (6/11/2023). Dalam kesempatan ini Menhan Prabowo didampingi oleh Sekjen Kemhan, Dirjen Strahan Kemhan dan Kabaranahan Kemhan.

 

Menhan Prabowo menyambut hangat kedatangan Duta Besar Palestina dan menyampaikan rasa simpati terdalam dan solidaritas kepada rakyat Palestina dalam masa-masa sulit yang dialami saat ini.

 

“Saya membahas rencana kita, tawaran kita untuk mengirim kapal rumah sakit, dan ini akan kita koordinasikan dengan pemerintah Mesir,” ujar Prabowo usai menerima kunjungan Dubes Palestina.

 

“Saya sudah lapor ke Bapak Presiden dan berkoordinasi dengan Menlu kita. Sebentar lagi saya akan berkoordinasi dengan Dubes Mesir untuk rincian bagaimana prosedur pengiriman kapal rumah sakit tersebut,” sambung Menhan.

 

Menhan Prabowo juga telah menawarkan ke Palestina, bahwa semua Rumah Sakit TNI siap menerima dan terbuka untuk pasien-pasien dari Palestina yang sistem kesehatannya tengah kritis. Kemhan juga akan berkoordinasi bagaimana teknis pelaksanaannya.

 

Menanggapi Menhan Prabowo, Duta Besar Palestina menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Indonesia dan berharap agresi di Palestina segera berakhir. “Kami telah membahas banyak hal tentang situasi terkini di Gaza. Kami juga telah membicarakan tentang militer yang akan mengirim kapal rumah sakit ke Gaza atau ke wilayah Mesir, serta membahas teknis bagaimana pemerintah Indonesia dapat membantu kondisi di Palestina saat ini.” Ujar Zuhair Al-Shun.

 

“Saya sangat berterima kasih kepada semuanya. Hari demi hari bantuan dari Indonesia itu datang. Kemarin, sekitar dua juta penduduk Indonesia sangat mendukung kebebasan Palestina. Saya sangat mengapreasiasi itu,” tambahnya.

 

Selain itu, Menhan juga menyinggung bahwa Kemhan akan segera menerima calon 22 kadet dari Palestina untuk masuk di Universitas Pertahanan RI. “Mereka akan belajar di kita selama lima tahun untuk bidang-bidang yang sangat mereka butuhkan, bidang kedokteran, teknik dan sebagainya,” ucapnya.[tim /lpt ]

 Pemkab Tabanan Terima Kunjungan Delegasi Journalist Association of Korea (JAK)

 

Tabanan , Bali Kini  - Bupati Tabanan yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan I Gede Susila, menyampaikan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Delegasi Journalist Association of Korea yang telah memilih Kabupaten Tabanan sebagai target kunjungan. Hal ini disampaikannya saat menerima langsung kehadiran para delegasi di De Jukung Resto Tanah Lot, Senin, (6/11). 

 

Momen ini, sekaligus juga sangat diyakini mampu menjadi ajang promosi pariwisata Kabupaten Tabanan di Korea Selatan. Turut hadir saat itu, President of JAK Mr. Kim Dong Hoon, Vice President of JAK Lee Ju Hyung dan jajaran, Ketua PWI Bali IGMB. Dwikora Putra dan jajaran, Kepala OPD terkait di lingkungan Pemkab Tabanan, Camat dan unsur Forkopimcam Kediri, Pengurus DTW Tanah Lot dan undangan terkait lainnya.

 

Sebelum melakukan kunjungan ke Tanah Lot, Delegasi Journalist Association of Korea (JAK) yang di komandoi oleh Mr. Kim Dong Hoon juga melakukan kunjungan ke DTW Ulundanu Beratan, Bedugul, Baturiti. Dimana pada kesempatan itu, pihaknya disuguhkan panorama indah Ulundanu Beratan. Salah satu keunikan Danau Beratan yang tidak dimiliki danau-danau lainnya adalah adanya Pura yang terletak tepat di tengah-tengah danau. 

 

Dikesempatan itu, Sekda Tabanan menjelaskan, Kabupaten Tabanan merupakaan salah satu dari 9 Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Bali. Terletak di bagian selatan Pulau Bali, Kabupaten Tabanan memiliki luas wilayah 839,33 KM yang terdiri dari daerah pegunungan dan pantai. Kabupaten Tabanan dikenal sebagai lumbung pangannya Bali dan memiliki potensi pariwisata yang terkenal sampai ke mancanegara, yakni DTW Tanah Lot dan DTW Ulundanu Beratan. 

 

"Seijin Bapak Bupati, saya hadir menerima kunjungan wartawan Korea Selatan. Tentu kita di Tabanan ini dengan destinasi yang kita miliki, semakin hari semakin banyak dikunjungi para wisatawan utamanya dari Korea Selatan. Disamping kita ingin menambah kedatangan wisatawan, tentu kita harus melakukan penataan-penataan dari segi obyek yang kita miliki. Jadi, Bupati sangat komitmen ini, atas obyek yang menjadi andalan Pemerintah Daerah, tidak hanya Tanah Lot, kemudian di Bedugul, Jatiluwih, termasuk juga obyek-obyek wisata yang tumbuh dan berkembang oleh masyarakat," tegas Susila. 

 

Ketua PWI Bali IGMB. Dwikora Putra, menambahkan, bahwa kunjungan hari ini dari delegasi JAK datang kesini berjumlah 11 orang. Hal ini dikatakannya istilahnya adalah program pertukaran yang saling mengunjungi antara PWI dan Delegasi Korea Selatan, sekaligus sebagai ajang untuk mempromosikan pariwisata Indonesia, khususnya Bali. Kalau kondisinya normal, pihaknya dikatakan saling mengunjungi dan ini merupakan kunjungan ke-4 dari delegasi Korea Selatan selama Ia menjadi Ketua PWI. 

 

"Teman-teman dari Korea sangat antusias khususnya datang ke Bali. Teman-teman di Korea pasti mintanya di Bali, kalau tidak datangnya langsung ke Bali, pulangnya pasti lewat Bali karena ada penerbangan langsung dari Ngurah Rai ke Korea Selatan. Dan kenapa Bali, karena mungkin mereka merasa, 1. Ada kemiripan antara Koreadan Bali, sama-sama punya pantai dan daerahnya sejuk seperti di Bedugul tadi," papar Dwikora Putra, sekaligus besok para delegasi juga akan diantar ke Penglipuran dan daerah Kintamani dan sekitarnya. Kemudian lusa juga diantar ke obyek-obyek wisata lainnya yang ada di Bali.

 

Senada dengan Ketua PWI Bali, pimpinan Delegasi JAK, yakni President of JAK Mr. Kim Dong Hoon mengatakan, setelah menginjakan kaki di Bali mereka sudah merasakan kenyamanan dan keindahan. Yang hanya terpikirkan olehnya hanyalah langsung mempromosikan kebudayaan dan pariwiasata Bali. "Langsung berfikir serta mendukung dan mempromosikan tentang kebudayaan dan tourism Bali saya pikir," ungkapnya saat di De Jukung Resto.[rls]

Turunkan Angka Stunting, Bupati Jembrana Jadikan Kepala OPD Orang Tua Asuh Stunting

Jembrana , Bali Kini  - Permasalahan stunting masih menjadi tantangan bagi kabupaten Jembrana. Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, prevalensi stunting di Kabupaten Jembrana sebesar 14,2 persen yang dapat dikatakan cukup tinggi. Tingginya prevalensi stunting ini, di 2024 ditarget bisa turun ke angka 8,35 persen.

Untuk mendorong percepatan pengentasan stunting di kabupaten Jembrana, Bupati Jembrana I Nengah Tamba membuat kebijakan dengan meminta seluruh pejabat di Pemerintah Kabupaten Jembrana menjadi orang tua asuh bagi anak yang mengalami stunting.

Hal tersebut diungkapkan Bupati I Nengah Tamba saat memimpin rapat dengan para pejabat Pemkab Jembrana, Senin (6/11) di Rumah Jabatan Bupati Jembrana.

"Kepada seluruh teman-teman kepala OPD, mungkin saya akan bagi habis eselon II, Staf Ahli, eselon III, dan termasuk Camat juga, kita akan bersama-sama menjadi Bapak/Ibu asuh bagi anak stunting," ujarnya.

Aabila masih ada anak stunting yang belum mendapat orang tua asuh, Bupati Tamba berencana melibatkan pihak swasta untuk ikut menjadi orang tua asuh. Menurutnya, penanganan stunting tidak sepenuhnya dapat diatasi oleh pemerintah, kontribusi masyarakat untuk bersama-sama menangani stunting juga sangat diperlukan.

"Nanti kalau memang kekurangan bapak/ibu asuh, mungkin kita akan libatkan pihak swasta, seperti dari pengusaha, kontraktor ataupun perbankan, nanti kita akan lihat dulu jumlahnya," imbuhnya.

Bupati Tamba menegaskan yang menjadi prioritas adalah keluarga kurang mampu, hal ini menurutnya, selain untuk penanganan stunting juga sekaligus mengatasi masalah kemiskinan yang ada di Jembrana.

"Kita akan menyasar keluarga yang miskin, ini agar satu keluarga dapat menikmati bantuannya," tandasnya.

Sependapat dengan yang disampaikan Bupati Tamba, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana, Made Dwipayana mengatakan setiap pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana akan diberikan tanggung jawab untuk membantu anak stunting.

"Setiap pejabat akan menjadi orang tua asuh stunting, kita akan berupaya semua anak stunting akan mendapatkan pembinaan dan bantuan dari pejabat-pejabat yang ada di Pemkab Jembrana," ujarnya.

Selain itu, kata Dwipayana, penanganan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan, hampir semua sektor juga dapat ikut berperan dalam percepatan penanganan stunting.

"Pokok utama penanganan stunting tidak hanya dari bidang kesehatan, 30% tugas pengentasan stunting ada di bidang kesehatan dan 70% ada bidang-bidang lain seperti Bappeda, PMD, PPKB, Pendidikan dan lainnya," imbuhnya.

Dwipayana menegaskan, kebijakan orang tua asuh stunting akan segera dilaksanakan  setelah nantinya dikoordinir oleh Dinas PPPA PPKB mengenai bagaimana sistem pengasuhan anak stunting oleh pejabat Pemkab Jembrana.

"Ini segera akan kita lakukan dalam upaya untuk mengentaskan stunting sekaligus memperingati HUT KORPRI tahun ini," pungkasnya. (Hum/j)

Tim Gabungan Dishub Denpasar Tertibkan Parkir Sembarangan di Bypass Ngurah Rai Kawasan Pelabuhan Sanur.

 

Ket foto : Tim Gabungan Dinas Perhubungan Kota Denpasar saat melaksanakan Sidak Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Bypass Ngurah Rai, Kawasan Pelabuhan Sanur, Senin (6/11). 

Denpasar, Bali Kini - Tim Gabungan Dinas Perhubungan Kota Denpasar yang terdiri atas TNI/Polri, Sat Pol PP, Organda dan Perumda Bhukti Praja Sewakadarma melaksanakan Sidak Lalu Lintas dan Angkutan di Jalan Bypass Ngurah Rai Kawasan Pelabuhan Sanur, Senin (6/11). Kegiatan rutin untuk mendukung pengawasan dan pengendalian efektifitas pelaksanaan kebijakan lalu lintas dan angkutan jalan ini turut menindak 8 kendaran. Dimana, sebanyak 3 kendaraan ditempeli stiker, sebanyak 3 kendaraan disankai penggembosan dan sebanyak 2 kendaraan diganjar Tilang. 

Kadis Perhubungan Kota Denpasar, I Ketut Sriawan saat dikonfirmasi menjelaskan, sidak lalu lintas dan angkutan jalan yang dilaksanakan Tim Gabungan Pemkot Denpasar ini merupakan upaya berkelanjutan dalam menjaga ketertiban dan keamanan berlalulintas. Khususnya wilayah Sanur guna memastikan pelayanan kawasan pariwisata tetap aman, nyaman, tertib dan selamat.

Lebih lanjut dijelaskan, dari pelaksanaan sidak, pelanggaran didominasi oleh pelanggaran parkir. Kondisi ini jika tidak ditertibkan tentu akan mengganggu pengguna jalan lain. Sehingga kedepanya masyarakat atau pengguna jalan menjadi nyaman saat berkendara.  

“Jadi secara umum dapat kami sampaikan bahwa masih banyak kita temukan kendaraan penumpang baik yang mengantar atau menjemput yang memarkir kendaraannya dipinggir jalan, tentu ini sangat mengganggu pengendara lain, dan sering menjadi penyebab kemacetan,” ujarnya

Sriawan mengimbau operator angkutan online diharapkan tidak parkir sembarangan dipinggir jalan agar tidak menimbulkan kemacetan.  Pihaknya juga mengimbau pengendara melengkapi surat-surat baik itu SIM dan STNK. Sehingga perjalanan berkendara menjadi aman, nyaman dan sesuai dengan aturan.

“Melalui penegakan kedisiplanan berlalu lintas di Kota Denpasar kami mengajak selruh pengendara untuk mengimplementasikan spirit Vasudhaiva Kutumbakam untuk menjaga keindahan kenyamanan Kota Denpasar melalui ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan,” harapnya. (AGs.Hum).

Wawali Arya Wibawa: Sebagai Garda Terdepan, Wujudkan Pelayanan Berdasarkan Nilai Kebangsaan Bagi Masyarakat.

 Ket foto : Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa saat menghadiri sekaligus membuka Sosialisasi Wawasan Kebangsaan bagi Kepala Kewilayahan dan Kepala Dusun/Kepala Lingkungan se-Kecamatan Denpasar Selatan di Hotel Grand Palace, Sanur, Senin (6/11). 

Denpasar, Bali Kini - Sebanyak 106 Kepala Kewilayahan dan Kepala Lingkungan se-Kecamatan Denpasar Selatan (Densel) diberikan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan. Kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung terciptanya optimalisasi pelayanan berdasarkan nilai kebangsaan ini dibuka Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa di Hotel Grand Palace, Sanur, Senin (6/11). 

Hadir dalam kesempatan tersebut Kadis DPMD Kota Denpasar, I Wayan Budha, OPD terkait di lingkungan Pemkot Denpasar serta undangan lainya. Kegiatan ini juga turut menghadirkan narasumber yang terdiri dari unsur Inspektorat Kota Denpasar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar. 

Camat Denpasar Selatan, I Made Sumarsana dalam laporannya mengatakan, pelaksanaan Sosialisasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan di Kecamatan Denpasar Selatan merupakan upaya pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Lingkungan dan Kepala Dusun/Kepala Lingkungan se-Kecamatan Denpasar Selatan. 

Lebih lanjut dijelaskan, sasaran dari kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi Kepala Kewilayahan dan Kepala Dusun/Kepala Lingkungan yang merupakan tonggak pelayanan yang berhubungan dengan masyarakat. Sehingga melalui peningkatan wawasan kebangsaan ini diharapkan kedepannya dapat memberikan pelayanan terbaik yang didasarkan pada nilai-nilai kebangsaan.

"Adapun tujuan Sosialisasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan di Kecamatan Denpasar Selatan yaitu menjaga dan mengimplementasikan wawasan kebangsaan untuk Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahuan 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Mempertahakan dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujar Sumarsana

Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa dalam sambutannya menjelaskan, Kota Denpasar saat ini memiliki total 389 orang Kepala Kewilayahan dan Kepala Dusun/Kepala Lingkungan yang tersebar di empat kecamatan. Tentunya hal ini diharapkan mampu mendukung terciptanya pelayanan yang optimal bagi masyarakat. 

"Saudara-saudara inilah salah satu tonggak pelayanan publik di Kota Denpasar, karena bersentuhan langsung dengan masyarakat," ujarnya

Lebih lanjut dijelaskan, selama lima tahun terakhir, terdapat lebih dari tujuh ribu pengaduan diterima melalui layanan Pro Denpasar. Dimama, pengaduan mengenai infrastruktur menempati posisi teratas dan di posisi kedua ditempati oleh pengaduan lingkungan.

Guna menindaklanjuti hal tersebut, kata Arya Wibawa, Pemerintah Kota Denpasar telah merancang skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebagai alternatif pembiayaan untuk beberapa rencana pembangunan. Yakni Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum, Revitalisasi SPAM untuk layanan air minum, Revitalisasi RSUD Wangaya dan Pembangunan Jaringan Terpadu untuk penataan wajah kota. 

Arya Wibawa mengajak seluruh Kepala Kewilayahan dan Kepala Dusun/Kepala Lingkungan untuk terus berkontribusi dalam mendukung pembangunan di Kota Denpasar. Hal ini utamanya dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. 

"Penanganan sampah dan peningkatan infrastruktur tetap menjadi prioritas, dan kami berharap sinergi dan kolaborasi bersama Kepala Kewilayahan dan Kepala Dusun/Kepala Lingkungan untuk memberikan masukan, menyampaikan usulan pembangunan dan memberikan pelayanan publik bagi masyarakat sehingga bersama-sama kota wujudkan Denpasar sebagai Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju," ujarnya. (Ags/r).

Wabup Ipat Sampaikan Nota Penjelasan Atas Tiga Ranperda

Jembrana , Bali Kini  - Wakil Bupati Jembrana, I Gede Ngurah Patriana Krisna menyampaikan Nota Penjelasan atas Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yakni 

Ranperda APBD Jembrana tahun anggaran 2024, Ranperda Rencana Pembangunan Industri Jembrana tahun 2023-2024 dan Ranperda Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin pada Rapat Paripurna V DPRD, di Ruang Sidang Utama DPRD Jembrana, Senin (6/11).

Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Ni Made Sri Sutharmi itu, Wabup IGN Patriana Krisna mengatakan secara umum struktur RAPBD tahun anggaran 2024 terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. 

Untuk rancangan APBD tahun 2024, pendapatan daerah dirancang sebesar Rp. 1.072.929.013.692l. Pendapatan daerah tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 206.534.855.149, Pendapatan Transfer sebesar Rp. 866.394.158.543. Sedangkan pada komponen belanja, dirancang sebesar Rp. 1.145.141.613.734. 

"Khusus pada sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan berasal dari Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp. 72.212.600.042 dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebesar Rp. 5.400.000.000. Sedangkan, pengeluaran pembiayaan pada tahun anggaran 2024 direncanakan untuk pemberian pinjaman daerah sebesar Rp. 5.400.000.000," jelasnya.

Kemudian untuk Ranperda Rencana Pembangunan Industri Jembrana tahun 2023-2024, kata Wabup Ipat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan industri daerah sebagai pilar dan penggerak perekonomian dan pemerataan pembangunan industri dalam mencapai kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. 

"Pembangunan industri daerah berisikan industri andalan masa depan, industri pendukung, dan industri hulu, dimana ketiga kelompok industri tersebut memerlukan modal dasar berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, serta teknologi, inovasi, dan kreativitas dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di Kabupaten

Jembrana," ucapnya.

Sementara Ranperda yang ketiga yakni penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, dimana Wabup Ipat mengatakan hal ini untuk 

mewujudkan prinsip persamaan kedudukan dihadapan hukum bagi setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Untuk itu, Pemkab Jembrana memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin agar hak konstitusional setiap warga negara terjamin.

"Pemerintah daerah wajib hadir untuk memenuhi hak tersebut dan menjamin kebutuhan masyarakat akan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law) melalui pemberian bantuan hukum. Untuk memenuhi hak tersebut diperlukan adanya suatu Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Bagi Masyarakat Miskin," pungkasnya. (Ari/Hum)

Walikota Jaya Negara : Tim Monitoring Fokuskan dan Optimalkan Pantauan Pada Titik Api

 

Teks Foto : Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara didampingi  Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa, Sekda Kota Denpasar Ida Bagus Alit Wiradana dan OPD terkait Pemkot Denpasar saat memantau progres penanganan musibah kebakaran TPA Suwung, Minggu (5/11)

Progres Positif Penanganan Musibah Kebakaran TPA Suwung

Denpasar, Bali Kini - Musibah kebakaran yang melanda TPA Suwung telah mendapatkan penanganan tim komando dari berbagai instansi. Progres positif penanganan berjalan optimal, dan kewaspadaan mengantisipasi luasan titik api terus dilakukan. Berdasarkan pantauan pada Minggu (5/11) yang dipimpin langsung Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara di lapangan, kepulan asap tampak mulai menipis. 

Walikota Denpasar Jaya Negara, yang pada saat itu, turut didampingi Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa dan Sekda Kota Denpasar Ida Bagus Alit Wiradana, serta jajaran OPD terkait Pemkot Denpasar, menekankan kepada tim monitoring untuk terus melakukan pemantauan titik-titik api.

 "Meski langkah pendinginan lokasi kebakaran telah dilakukan dari tim pemadam kebakaran Denpasar dan Badung serta bantuan water cannon Polda Bali, namun tim monitoring dapat terus melakukan pemantauan secara rutin di luasan lokasi yang telah mendapat penanganan sebelumnya," ujar Jaya Negara. 

Lebih lanjut Jaya Negara menyampaikan, luasan lahan yang terbakar telah berkurang. Dukungan mobil tangki dari Pemerintah Provinsi Bali untuk melakukan monitoring titik api diharapkan mampu meminimalisir munculnya titik api kembali. Strategi dari tim pemadam kebakaran terus diupayakan, yakni lewat proses pembasahan dipermukaan sampah yang dibantu dengan mengurai gas metan menggunakan eskavator, yang diyakini efektif dalam mendukung pemadaman api. 

“Kami memantau lansung beberapa titik lokasi yang masih mengepulkan asap, serta penanganan tim monitoring dibantu sarana-prasarana mobil tangki dari Provinsi Bali dapat terus memantau titik api. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim dari petugas pemadam kebakaran serta kepada pihak TNI dan Polri yang telah bekerja keras melaksanakan penanganan musibah kebakaran di TPA Suwung,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris BPBD Kota Denpasar yang juga selaku Kepala Pos Komando Musibah Kebakaran TPA Suwung, Ardi Ganggas menyampaikan hingga Minggu, 5 November 2023, tim telah mampu menangani 2500 meter persegi lokasi yang terbakar. 

Ardi Ganggas menambahkan, dari total luasan lahan yang terbakar yakni dari 32,48 hektar,  yang hingga saat ini masih dalam fokus penanganan, mencapai 3500 meter persegi saja. 

"Kami berharap tiga hari kedepan hingga masa perpanjangan status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran TPA Suwung yakni hingga 8 November mendatang, tim komando dapat melakukan penanganan. Seluruh tim terus berusaha dalam tiga hari kedepan dapat dituntaskan, serta berharap tidak terjadi hambatan dalam melaksanakan penanganan kebakaran di TPA Suwung,” pungkasnya.[rls]

Wujudkan Ketahanan Pangan Di Wilayah, Babinsa Koramil 1710-02/Timika Secara Intensif Dampingi Para Petani Binaan

Timika , Bali Kini  - Babinsa Koramil 1710-02/Timika dipimpin Sertu Tumpak Marpaung melaksanakan kegiatan Komsos sekaligus pendampingan kepada salah satu petani binaan an. Bapak Tukimin di Kel. Kamoro, Distrik Wania, Kab. Mimika, Minggu (5/11/2023). Kegiatan komsos tersebut sebagai bentuk peran serta Babinsa untuk mendukung program pemerintah dalam ketahanan pangan yang dilaksanakan melalui fungsi pendampingan, membantu langsung dan memberikan motivasi maupun saran masukan.

 

Pada kesempatan tersebut, Sertu Marpaung memberikan sedikit penjelasan kepada Bapak Tukimin sesuai pengetahuan yang Ia dapat pada saat pelatihan bersama dinas pertanian diantaranya bahwa pemberian pupuk untuk menunjang pertumbuhan tanaman sangatlah perlu. Namun harus memperhatikan kondisi tanah kebun juga, agar kebutuhan pupuk dapat terserap oleh tanamanan secara optimal.

 

“Setelah turun hujan sangat pas untuk dilakukan pemupukan guna mendukung pertumbuhan tanaman, karena dengan tanah yang cukup lembab akan lebih memaksimalkan penyerapan pupuk, pemberian pupuk kali pertama tidak boleh terlalu over, takaran yang diberikan harus secukupnya saja," katanya.

 

Ia juga menambahkan bahwa pendampingan kepada para petani binaan harus terus aktif dilakukan, hal ini dimaksudkan guna mewujudkan peningkatan hasil panen dalam rangka membantu meningkatkan perekonomian masyarakat serta mewujudkan ketahanan pangan wilayah.

 

Sementara itu Bapak Tukimin selaku pemilik kebun mengucapkan terima kasih kepada Babinsa yang telah menyempatkan diri membantu serta mendampingi para petani, Ia berharap kebersamaan seperti ini akan terus terjalin.[tim/lpt]

Dukung Pelestarian Budaya Tingkatkan Keterampilan, Kelurahan Dangin Puri Gandeng TP. PKK Gelar Pelatihan Tata Rias Wajah dan Rambut

Denpasar , Bali Kini - Kelurahan Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur bersama TP. PKK Kelurahan menggelar pelatihan tata rias wajah dan rambut yang dilaksanakan di Salon Agung pada Sabtu, (4/11). Pelaksanaan kegiatan ini merupakan pelestarian budaya, khususnya pakem tata rias dan rambut, serta peningkatan keterampilan masyarakat. 

Ketua TP. PKK Kelurahan Dangin Puri, Anak Agung Diah Murniati mengungkapkan bahwa kegiatan pelatihan ini dilaksanakan bertujuan untuk peningkatan literasi tata rias wajah dan rambut untuk melestarikan budaya, menambah keterampilan serta untuk meningkatkan ekonomi keluarga. 

Dimana, kegiatan yang digagas oleh kelompok PKK dalam rangka memperingati Hari Ibu ini diikuti oleh 35 orang yang tergabung dalam kelompok PKK lingkungan dan PKK Kelurahan Dangin Puri.  

Dikatakannya, banyak manfaat dari pelatihan ini. Beberapa diantaranya yakni untuk meningkatkan produktifitas, kualitas, dan kemampuan peserta pelatihan. Tentu pihaknya mengajak seluruh peserta memanfaatkan pelatihan ini guna menambah kemampuan dari kelompok PKK agar tetap produktif dan dapat membuka kesempatan lebih luas untuk meningkatkan ekonomi keluarga.

"Kegiatan ini dilakukan serangkaian memperingati Hari Ibu. Selain itu tujuan lainnya yakni untuk peningkatan literasi tata rias wajah dan rambut untuk melestarikan budaya, terlebih pakem tata rias Bali, serta menambah keterampilan untuk meningkatkan ekonomi keluarga," ungkapnya. 

Lurah Dangin Puri, I Gusti Agung Gede Okariawan mengaku mendukung kegiatan produktif dari kelompok PKK di wilayahnya ini. Hal ini lantaran kegiatan ini memiliki banyak manfaat dan merupakan salah satu kegiatan pemberdayaan yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Pihaknya berharap, dengan adanya kegiatan ini tidak hanya dapat menambah wawasan dan keterampilan nantinya juga bisa sebagai keahlian untuk meningkatkan ekonomi keluarga. 

"Saya mendukung kegiatan pelatihan tata rias wajah dan rambut ini karena banyak manfaatnya, karena langsung dirasakan masyarakat khususnya ibu-ibu pada acara hari keagamaan atau kegiatan perkantoran," jelasnya.[rls]